Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA DI DESA PASIR KABUPATEN MEMPAWAH Oleh: RiskaWidyaLismana NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana. Penulisan skripsi ini didasarkan karena adanya masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir, antara lain adalah sosialisasi kurang intens, masyarakat meminta pelaksanaan program ini dalam bentuk uang tunai, pemerintah melaksanakan program ini pada satu kelompok tani, pemindahan program tersebut di Desa Peniti Besar.Hasil penelitian ini adalahpertama, faktor determinan utama yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir tidak terlaksana yaitu faktor koordinasi dan faktor sosialisasi. Kedua, Isi dari program tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat Desa Pasir yang menjadi korban bencana banjir, dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi korban banjir diwilayahnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya program tersebut adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program tersebut. Saran terhadap pelaksanan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi korban banjir maka program tersebut harus dilaksanakan secara merata, tepat sasaran, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, dan sosialisasi yang berkali-kali. Kata-kata Kunci : Program pemberdayaan, Faktor determinan, Isi kebijakan.
Socio-Economic Empowerment Program Analysis Post-disaster in the Village of Pasir Mempawah Regency ABSTRACT This research aims to determine the factors that cause socio-economic empowerment program after the disaster in the Village of Pasir Mempawah Regency not materialize. This research is based due to problems in the implementation of the socio-economic empowerment program after the disaster in the village of Pasir, such as socialization less intense, the community asked for the implementation of this program in the form of cash, government implement this program on a group of farmers, the transfer of the program in the Village of Peniti Besar. Results ofthis research are the first, the maindeterminant factors that causesocio-economic empowerment program after the disaster int he village of Pasir not done that coordination factor and socialization factor. Second, The contents ofthe programintended tohelp pasir village communities who are victims of the floods, with the aim ofrestoring the local economy are becoming victims offloodingin its territory. The conclusion from this reserch are that factors that lead to not implementation of theprogramare the lackof coordination and socialization in the implementation of the program. Adviceonthe conduct ofsocio-economic empowerment program after the disaster are to restore economy people who become flood victims then the program should be implemented uniformly, right on target, according to predefined rules, the necessary coordination, and socialization tomany times. Keywords: empowerment program, the determinant factor, policy content.
1 RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Indonesia di tingkat pusat maupun
A. PENDAHULUAN daerah,
sering
terjadi
kegagalan
pelaksanaan kebijakan maupun program.
1. Latar Belakang Penelitian Indonesia merupakan negara yang
Salah satu contoh kebijakan peraturan
sering terjadi bencana alam. Menurut
perundang-undangan
yang
dibuat
oleh
Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana
pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor
mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau
bencana banjir.
penderitaan. Sedangkan menurut Undang-
Adanya bencana banjir di Desa Pasir
Undang Nomor 24 tahun 2007, bencana
Kabupaten Mempawah pada tahun 2010
alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
memberikan
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
merugikan, hal ini dipaparkan olah bapak
disebabkan oleh alam antara lain berupa
AI Bendahara Rutin Badan Pennggulangan
gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
Bencana Daerah Kabupaten Mempawah :
banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah
“
dampak
Adenye
yang
banjer
ini
sangat
banyak
longsor. Banjir merupakan salah satu
kerugian yang dapat dirasekan terutama
bencana alam yang sering terjadi di
masyarakat desa pasernye sendiri, tanaman
Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh
padi mereka banyak yang mati, banyak
penebangan hutan liar (illegal loging), tidak
tanaman sahang mati, jalan-jalan banyak
adanya tanah resapan, dan sampah yang
yang rusak.” (28 Agustus 2014).
menumpuk di saluran air. Menurut Badan
Adanya
bencana
dampak
banjir
yang
yang
Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB)
memberikan
merugikan,
terdapat 11 provinsi di Indonesia yang
maka diberikan dana bantuan sosial berpola
memiliki potensi tinggi banjir, yaitu Aceh,
hibah yang berdasarkan Nota Kesepahaman
Sumatera
Sumatera
Utara,
(MoU) Nomor. 17/BNPB/XI/2010 dan
Sulawesi
Selatan,
Nomor. 360/2256/BLHPB-D tentang dana
Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa
bantuan sosial berpola hibah kegiatan
Tengah, Yogjakarta dan Jawa Timur. Hal
pemberdayaan
ini menyebabkan pemerintah Indonesia
bencana tahun 2010. Tujuan dari program
mempunyai
pemberdayaan
Kalimantan
Barat, Barat,
tanggungjawab
dalam
sosial
sosial
ekonomi
ekonomi
pasca
pasca
menanggulangi bencana alam khususnya
bencana ini adalah untuk memulihkan
banjir.
ekonomi masyarakat yang menjadi korban 2
RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
banjir di wilayahnya. Pelaksanaan program
program ini berhasil, ada kelompok plasma
ini berupa : pertama, pengadan sarana
dan kelompok inti. Kelompok inti terdapat
budidaya buah, kedua, pengadaan ternak
33 orang dan kelompok plasma terdapat
sapi.
200 KK”.
Akan tetapi program ini tidak
terlaksana seperti yang diharapkan, Kepala
Tidak
terlaksananya
Desa Pasir, bapak Nasir dalam Rachmat
pemberdayaan
(2011),
pada
dilakukan
saat
aksi
masyarakat
sosial Desa
ekonomi
yang
bencana
Desa
Pasir
Mempawah menyebabkan program tersebut dipindahkan
“Masyarakat tetap mendesak agar
di
Kecamatan
Pasir
pasca
damai
mengatakan :
di
program
Desa
Kabupaten
Peniti
Segedong,
Besar Program
program tersebut dilaksanakan di Desa
pemberdayaan
mereka. Namun, diminta agar dalam bentuk
pascabencanadi Desa Peniti Besar berhasil
banyak
satu
dilaksanakan dan dikembangkan. Menurut
dalam
kepala Badan Lingkungan Hidup dan
kelompok,
kelompok.
Jika
bukan
hanya
memungkinkan
bentuk tunai, harapan mereka seperti itu”. Selain itu, berdasarkan hasil pra
sosial
ekonomi
Penanggulangan Bencana Daerah yakni bapak Syahrizal dalam fisa (tt) mengatakan:
survey yang dilakukan kepada bendahara
“Perkebunan
buah
naga
dari
rutin Penanggulangan Bencana Daerah
program sosial ekonomi pasca bencana
yakni
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
bapak
AI,
28
Agustus
2014
memberikan pernyataan :
(BNPB)
“Masyarakat desa pasir itu pernah melakukan
demo
di
kantor
tahun
2010-2011,
ini
sudah
menghasilkan 95,1 ton buah naga dengan
Bupati
omzet penjual mencapai Rp 1.575.075.600.
Mempawah, mereka minta dibagikan duit,
Komoditi buah naga kita ini sudah diakui
dalam bentuk tunai, sebesar tiga juta limah
pemerintah
ratus rupiah. Program itu kan berbentuk
mendapat kepercayaan untuk memamerkan
hibah, mereka mengira hibah seperti
buah
diberikan uang, sedangkan maksudnya
Pengurangan Resiko Bencana BNPB pada
bukan seperti itu, jika dibagikan berupa
13 – 15 Oktober 2014 di Bengkulu”.
uang tunai tidak akan ada dampaknya, mereka
akan
konsumtif
dan
tidak
berkelanjutan. Program buah naga itu bisa sampai
dengan
25
tahun,
naga
pusat.
pada
Selanjutnya, Mempawah
Alhamdulillah,
pameran
Bupati
manyebutkan,
kita
Bulan
Kabupaten dalam
Fisa
(2014) :
makanya
“Keberhasilan pengelolaan kebun
program ini tidak berjalan. Di Segedong
buah naga tersebut tak lepas dari dukungan 2
RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
masyarakat berhasil
setempat.
dan
masyarakat
Sekarang
dapat
dinikmati
manfaatnya.
Kami
sudah
Mengapa program pemberdayaan sosial
oleh
ekonomi pasca bencana di Desa Pasir
senang
Kabupaten Mempawah tidak terlaksana?
dengan pencapaian ini. Dorogan, dukungan, dan pembinaan yang dilakukan PemKab bersama
sejumlah
pihak
3. TujuanPenelitian
terkait
membuahkan hasil yang maksimal”.
Adapun tujuan yang akan dicapai dari
Selain itu, dalam madrosid (2014) dinyatakan bahwa program penanaman buah naga pasca bencana banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
penelitian
ini
mengetahui menyebabkan
adalah
:
faktor-faktor program
Untuk yang
pemberdayaan
sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana.
di Kabupaten Mempawah, dinilai paling sukses di antara program lainnya. Adanya perbedaan antara pelaksanaan program di
4. ManfaatPenelitian. 1) Manfaat Teoritis Dengan penelitian ini diharapkan
Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong yang
berhasil
pelaksanaan
dilaksanakan
program
di
dengan
Desa
Pasir
Kecamatan Mempawah Hilir yang tidak terlaksana,
sehingga
mengetahui
peneliti
ingin
faktor-faktor
menyebabkan
program
yang
pemberdayaan
sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana, dengan judul penelitian
“Analisis
Pemberdayaan
Sosial
Bencana
Desa
di
Program
Ekonomi Pasir
Pasca
Kabupaten
dapat
memberikan
masukan
bagi
pengembangan ilmu pemerintahan dibidang analisis kebijakan publik. 2) Manfaat Praktis a. Memberikan pelaksana
masukan program
bagi
khususnya
Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah untuk
dijadikan
bahan
pertimbangan dan bahan referensi dalam melaksanakan program. b. Memberikan
masukan
kepada
kelompok tani di Desa Pasir
Mempawah”.
sebagai pelaksana lapangan untuk dijadikan
2. RumusanPermasalahan
pembelajaran
dan
pertimbangan dalam melaksanakan Berdasarkan latar belakangyang ada, maka
rumusan
permasalahan,
yaitu
program.
: 3
RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir
B. TEORI DAN METODOLOGI 1.
Teori
Kabupaten Mempawah.
a) Kebijakan Publik
b) AnalisisKebijakanPublik
Kebijakan dalam Wahab (2012:9)
Kebijakan
publik
agar
mampu
ialah pedoman untuk bertindak. Thomas R.
mencapai apa yang menjadi tujuannya
Dye
(2003:3)
maka perlu dilakukan analisis. Analisis
mendefinisikan kebijakan publik sebagai
kebijakan dalam Dunn (2012:1) adalah
segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah,
aktivitas menciptakan pengetahuan tentang
mengapa mereka melakukan, dan hasil yang
dan dalam proses pembuatan kebijakan.
dalam
Nugroho
membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.Carl Friedrich dalam Agustino
Carl W. Patton dan David S.
(2012:7), mengatakan bahwa kebijakan
Savicky dalam Nugroho (2003:84), dengan
adalah :
gamblang
“serangkaian tindakan atau kegiatan
menjelaskan
bahwa
analisa
kebijakan adalah tindakan yang perlu
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok,
dilakukan
atau pemerintah dalam suatu lingkungan
kebijakan, baik kebijakan yang baru sama
tertentu
sekali, atau kebijakan yang baru sebagai
dimana
hambatan
terdapat
hambatan-
(kesulitan-kesulitan)
kemungkinan-kemungkinan
dan
untuk
dibuatnya
sebuah
konsekuensi dari kebijakan yang ada.
(kesempatan-
Menurut
Leslie
A.
Pal
dalam
kesempatan) dimana kebijakan tersebut
Widodo (2006:27) paling tidak terdapat tiga
diusulkan
macam gaya analisis kebijakan, yakni :
agar
berguna
dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang
1.
dimaksud”
mencakup
analisis
isi
(content analysis) dan analisis sejarah
Kemudian, Harold Laswell dalam Nugroho
Deskriptif
(2003:3)
(historical analysis).
mendefinisikan
2.
Proses.
kebijakan publik sebagai suatu program
3.
Evaluasi
yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-
yang
mencakup
evaluasi
secara logika, empiris, dan etika. Leslie
A.Pal
dalam
Widodo
praktek tertentu. Berdasarkan pernyataan
(2006:23), mengemukakan bahwa terdapat
tersebut maka dalam penulisan ini, peneliti
tiga elemen atau komponen dalam proses
lebih
kebijakan yang bisa jadi sesuai dengan
menekankan
pada
program
pemerintah yaitu program pemberdayaan
target dari analisis: 4
RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
1.
Terdapat dalam
faktor
determinan
utama
kebijakan
yang
setiap
menghasilkan kebijakan.
bencana
berasal dari kekuatan lingkungan luar,
Pasir
Kabupaten
Mempawah. Program
PemberdayaanSosialEkonomiPascaBe ncna
seperti tingkat pertumbuhan ekonomi,
3.
Desa
c) Konsep
Faktor determinan tersebut bisa jadi
2.
di
Menurut undang-undang nomor 24
budaya politik yang mendorong opini
tahun
publik, terjadinya konflik antarpartai,
bencana, bencana adalah peristiwa atau
antarkelompok
dan
rangkaian peristiwa yang mengancam dan
kelompok penekan, dan ekspose antar
mengganggu kehidupan dan penghidupan
media masa.
masyarakat yang disebabkan, baik oleh
Terdapat isi (content) kebijakan yang
faktor alam dan/atau faktor non alam
bisa jadi termasuk maksud dan tujuan
maupun
kebijakan, pendefinisian masalah, dan
mengakibatkan
instrumen kebijakan pemerintah.
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
Terdapat dampak kebijakan.
harta benda, dan dampak psikologis.
Dampak dibedakan
kepentingan
kebijakan
dalam
dua
tersebut
macam,
yakni
2007
tentang
faktor
penanggulangan
manusia
timbulnya
sehingga
korban
jiwa
Dalam mengatasi masalah bencana alam tersebut,
maka
diperlukan
keterlibatan
dampak yang diharapkan dan dampak yang
pemerintah
tidak diharapkan (intended and unintended
bencana
impacts) bagi kelompok sasaran kebijakan.
pemerintah dapat berupa suatu kebijakan
Seperti
yang
dalam
sistem
politik
berupa
legitimasi dalam sistem ekonomi berupa
sistem
sosial
berupa
kohesi
masyarakat.
alam
teori
yang
telah
tersebut.
melahirkan
Salah pemerintah bencana,
Berdasarkan
mengatasi
masalah
Keterlibatan
suatu
program
penanggulangan bencana.
produktivitas dan persaingan, sedangkan dalam
dalam
satu dalam
contoh
program
penanggulangan
yaitu program pemberdayaan
sosial ekonomi pasca bencana. Berdasarkan
dikemukakan oleh Leslie A.Pal dalam
Nota
Widodo (2006:23), maka peneliti bertujuan
17/BNPB/XI/2010
untuk
yang
360/2256/BLHPB-D tentang dana bantuan
menyebabkan tidak terlaksananya program
sosial berpola hibah kegiatan pemberdayaan
pemberdayaan
sosial ekonomi pasca bencana tahun 2010,
mengetahui
sosial
faktor-faktor
ekonomi
pasca
Kesepahaman
maka diberikan dana
(MoU)
Nomor.
dan
Nomor.
rehabilitasi
dan 5
RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
rekonstruksi
kepada
Dalam menjalankan suatu program
Kabupaten
sering terjadi kegagalan. Oleh karena itu,
undang-undang
Menurut Siagian suatu program harus
nomor 24 tahun 2007, definisi rehabilitasi
memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Tachjan,
dan rekonstruksi yaitu :
2006:32) :
masyarakat
pasca di
Mempawah.
1.
2.
bencana
Desa
Pasir
Menurut
Rehabilitasi
adalah
perbaikan
dan
2.
MetodePenelitian
pemulihan semua aspek pelayanan
Penelitian dengan judul Analisis
publik atau masyarakat sampai tingkat
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi
yang memadai pada wilayah pasca
Pasca Bencana di Desa Pasir Kabupaten
bencana dengan sasaran utama untuk
Mempawah
normalisasi atau berjalannya secara
menggunakan jenis penelitian deskriptif
wajar semua aspek pemerintahan dan
dengan analisa data secara kualitatif yang
kehidupan masyarakat pada wilayah
bertujuan untuk menggambarkan keadaan
pasca bencana.
serta fenomena secara mendalam mengenai
Rekontruksi
adalah
dilaksanakan
dengan
pembangunan
program pemberdayaan sosial ekonomi
kembali semua prasarana dan sarana,
pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten
kelembagaan
Mempawah.
pada
wilayah
pasca
bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya
hukum
dan
C. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat
dalam
segala
aspek
Dalam penelitian ini peneliti lebih
kehidupan bermasyarakat pada wilayah
memfokuskan
pasca bencana.
determinan
Pelaksanaan program ini berupa :
penelitian utama
pemberdayaan
program
ekonomi
naga,dan
Mempawah dan isi (content) program
ternak
sapi.Melalui program ini diharapkan dapat
pemberdayaan
memulihkan ekonomi masyarakat korban
bencana
bencana alam.
Mempawah.
di
sosial Desa
Pasir
pasca
bencana
pengadaan
Desa
dalam
faktor
pertama, pengadan sarana budidaya buah kedua,
di
sosial
pada
Kabupaten
ekonomi Pasir
pasca
Kabupaten
6 RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
1.
Faktor Determinan Utama dalam
masyarakat tidak mengetahui dan mengerti
Program
maksud dan tujuan dari program tersebut.
Pemberdayaan
Sosial
Ekonomi Pasca Bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah.
2.
Berdasarkan hasil penelitian dalam
Sosial Ekonomi Pasca Bencana di
menjalankan program pemberdayaan social
Desa Pasir Kabupaten Mempawah
ekonomi pasca bencana di Desa Pasir terdapat
berbagai
Program
pemberdayaan
sosial
yang
ekonomi pasca bencana di Desa Pasir
tidak
Kabupaten Mempawah dimaksudkan untuk
dalam
membantu korban bencana alam, yaitu
pelaksanaan program pemberdayaan sosial
korban bencana banjir yang ada di Desa
ekonomi pasca bencana yang menyebabkan
Pasir dengan tujuan untuk memulihkan
program ini tidak terlaksana dikarenakan
ekonomi masyarakat yang menjadi korban
terdapatnya faktor determinan utama dalam
banjir diwilayahnya. Berdasarkan Nota
program pemberdayaan sosial ekonomi
Kesepahaman
pasca bencana. Pertama faktor koordinasi,
17/BNPB/XI/2010
koordinasi
dalam
360/2256/BLHPB-D sumber dana yang
perumusan program pemerdayaan sosial
dipergunakan dalam pelaksanaan program
ekonomi pasca bencana. Dalam perumusan
pemberdayaan
program tersebut menggunakan pendekatan
bencana
top-down
program
rehabilitasi dan dana rekonstruksi pasca
dilakukan tersentralisir dan dimulai dari
bencana bersumber dari DIPA BNPB
tingkat pusat, dan keputusan diambil dari
Tahun Anggaran 2010 Revisi ke-IV Nomor
tingkat
:
menyebabkan
masalah
Isi (content) Program Pemberdayaan
program
terlaksana.Adanya
masalah
sangat
yaitu
pusat.
tersebut
diperlukan
perumusan
Hal
ini
menyebabkan
program tersebut tidak tepat sasaran yang seharusnya
diberikan
masyarakat
Desa Pasir
Nomor.
dan
Nomor.
sosial Desa
ekonomi Pasir
0136/999-08.1/-/2010
November
2010.Jumlah
yaitu
tanggal dana
pasca dana
24 yang
seluruh
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
yang menjadi
Mempawah sebesar Rp. 15.000.000.000.
korban bencana banjir akan tetapi hanya
Akan tetapi dalam pelaksanaannya program
diberikan kepada satu kelompok tani saja.
ini terdapat beberapa masalah, diantaranya :
Kedua
kurangnya
adanya ketidakadilan dari pemerintah yang
sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana
hanya melaksanakan program ini pada satu
kepada
kelompok,
faktor
kepada
di
(MoU)
sosialisasi,
masyarakat
menyebabkan
adanya
permintaan
dari 7
RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
masyarakat agar pelaksanaan program ini
di Desa Pasir Kabupaten Mempawah
dalam bentuk uang tunai yang dibagikan
dengan
kepada setiap kepala keluarga, lahan yang
ekonomi masyarakat yang menjadi
akan
yang
digunakan
dalam
pelaksanakan
tujuan
untuk
menjadi
memulihkan
korban
banjir
program tersebut termasuk dalam kawasan
diwilayahnya. program tersebut berupa
hutan
kesalahpahaman
: pertama, pengadan sarana budidaya
masyarakat dalam pelaksanaan program
buah naga, dan kedua, pengadaan
tersebut
ternak sapi.
produksi,
yang
berpola
hibah,
serta
pemindahan program tersebut ke Desa Peniti
Besar
Kecamatan
Segedong
2.
Kabupaten Mempawah.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka
peneliti
mengajukan
terhadap D. SIMPULAN,
SARAN
DAN
KETERBATASAN
pelaksanaan
pemberdayaan bencana
beberapa
di
sosial Desa
saran program
ekonomi Pasir
pasca
Kabupaten
Mempawah : 1.
Simpulan
1.
Berdasarkan
determinan
utama
yang
dan
menyebabkan program pemberdayaan
analisis yang telah dijelaskan pada bab
sosial ekonomi pasca bencana di Desa
sebelumnya,
Pasir tidak terlaksana yaitu faktor
maka
uraian-uraian
Faktor
peneliti
mengambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut: a.
b.
Faktor
determinan
yang
program pemberdayaan sosial ekonomi
menyebabkan program pemberdayaan
pasca bencana di Desa Pasir terlaksana
sosial ekonomi pasca bencana di Desa
maka dibutuhkan koordinasi antara
Pasir Kabupaten Mempawah tidak
pihak
terlaksana yaitu faktor koordinasi dan
dalam perumusan program tersebut
factor sosialisasi.
agar program tersebut tepat sasaran dan
Berkenaan
dengan
utama
koordinasi dan faktor sosialisasi. Agar
isi
pemerintah
dan
masyarakat
(content)
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
program pemberdayaan sosial ekonomi
Selain itu, dalam pelaksanaan program
pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten
tersebut diperlukan sosialisasi yang
Mempawah,
program
tersebut
intens agar maksud dan tujuan program
dimaksudkan
untuk
membantu
tersebut dapat dipahami dan dimengerti
masyarakat yang menjadi korban banjir
oleh masyarakat. 8
RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
2.
Isi (content) program pemberdayaan
untuk membantu masyarakat yang menjadi
sosial
korban bencana banjir.
ekonomi
Berdasarkan
pasca
maksud
bencana.
dan
tujuan
kebijakan sudah terdapat dengan jelas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya
E. DAFTAR PUSTAKA
terdapat masalah dan hambatan. Untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir. antara
maka
diperlukan
pihak
masyarakat,
serta
koordinasi
pemerintah
dan
sosialisasi
yang
berkali-kali. Sehingga program tersebut
Buku-Buku: Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Bungin, Burhan. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. -----. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
tepat sasaran, sesuai dengan tujuannya, dan masyarakat menjadi tahu dan mengerti maksud dan tujuan dari program tersebut.
3.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik. Jakarta : Elex Media Komputindo.
KeterbatasanPenelitian Adapun
penelitian
keterbatasan
ini,
yaitu
dalam
penelitihanya
menentukan focus penelitian pada fakto rdeterminan utama yang menyebabkan program pemberdayaan social ekonomi pasca
bencana
di
Desa
Pasir
tidak
terlaksana dan isi program pemberdayaan social ekonomi pasca bencana. Sehingga banyak pembahasan yang tidak diteliti oleh peneliti seperti faktor yang menyebabkan program
tersebut
Dunn, William N. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
dibuat,
proses
Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gavamedia. Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik. Bandung : Aditama. Satori, Djam’an, Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
pembuatannya, dampak yang dirasakan karena tidak terlaksananya program tersebut
-----. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
serta keberlanjutan dari program tersebut 9 RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial. Bandung : Alfabeta. Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing. ……. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura . Pontianak: program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.
Skripsi: Junita, Dignasia. 2012. Analisis Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Camat Singkawang Barat. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas TanjungPura Pontianak. Suwarso, Widha Anistya. 2012. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas TanjungPura Pontianak.
Peraturan Perundang-undangan: Laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2010 (pemberdayaan sosial ekonomi) Kabupaten Pontianak.
Nota Kesepahaman (MoU) Nomor. 17/BNPB/XI/2010 dan Nomor. 360/2256/BLHPB-D tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana tahun 2010. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana banjir. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.
Rujukan Elektronik. Fisa. 2014. Panen Buah Naga 1,6 Miliar. Melalui http://rkonline.id/mempawah/panen-buahnaga-raup-rp-16-m (22/3/15) -----. (tt). Poktan Mekar Berhasil Kembangkan Buah Naga. Melalui http://beritamempawah.blogspot.com/2014/ 10/poktan-mekar-berhasil-kembangkanbuah.html (22/3/15). Madrosid. 2014. Tanaman Buah Naga Jadi Program Sukses BNPB. Melalui http://pontianak.tribunnews.com/2014/10/0 8/tanaman-buah-naga-jadi-program-suksesbnpb (22/3/15) Rahmat, 2011.Pam Unjuk Rasa PascaBencana di Kantor Bupati Pontianak.Melaluihttp://bagopsresptk.blog spot.com/2011/03/pam-unjuk-rasa-pascabencana-di-kantor.html Tahir, Arifin. (tt). Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Implementasi Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo. Melalui
(6/9/14).
10 RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Wardah, Fathiyah. 2011. 11 Provinsi di Indonesia Berpotensi Tinggi Kena Banjir. Melalui (6/9/14).
11 RiskaWidyaLismana, NIM. E42011012 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat