ANALISIS POTENSI PAJAK, TAX GAP DAN SUATU USULAN UNTUK MENGUKUR ORGANISASI PAJAK DAERAH Azhari A Samudrai Abstract: Managemenl of road traffict which bad in some large cities nesia caused the emergence of vehicle limitation. Although, this idea makes the decline of tax which is received by local govennent. Kompas, gth and gth October 2007, inteNiewed local goverment olficial in jakaia and concluded that goverment had no way out to solve that problem, except immediately goverment realize the plan of vehicle ownership restriction. it is supported by lnstitut Studi Transpottasi ( lnstra ) research which state that in the year of 2014 many cities
wi
meet traffic problem.
Kate-kata kunci: Tax gap, Compliance cosl, kinerja organisasi pajak daenh. PENDAHULUAN
Di balik semua itu tidak dapat disangkal, sumber dana utama pendapatan asli daerah sungguh-sungguh mengandalkan pajak yang berasal dari kendaraan (PKB, BBNKB, dan PBBKB), dimana ketiga jenis pajak ini menyumbang 77,05% dari total penerimaan pajak daerah. Secara logika ide pembatasan kendaraan penumpang tentu saja akan menyebabkan menurunnya penerimaan pajak di masa mendatang. lldak hanya karena alasan rencana pembatasan kendaraan bermotor saja, dari sisi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor dalam dua tahun belakangan ini teriadi penurunan penerimaan yang disebabkan oleh tidak maksimalnya jumlah pemilik yang melakukan balik nama kendaraan. Hal initentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah. Penurunan penerimaan pajak tahun-tahun terakhir ini memperlihatkan fenomena dan perilaku yang memunculkan pertanyaan, faktor apa yang menyebabkan menaik atau menurunnya penerimaan pajak daerah. Menurut konsep system dynamics kecenderungan penerimaan pajak yang selalu meningkat kemudian menurun atau naik lagi mengandung makna yang berarti dan disebut sebagai behavioratau dinamika. Perilaku muncul dari mana atau oleh siapa (Warren, 2001:5-6). Pada system dynamics dipertanyakan berapa nilai/angka besaran itu pada suatu titik waktu yang akan daiang. Warren menjelaskan bahwa terdapat tiga pertanyaan yang harus dijawab, mengapa kinerja organisasi, dalam hal ini kinerja perpajakan terjadi seperti itu (why), dimana atau di posisi mana seharusnya tindakan dilakukan, sehingga penerimaan dapat lebih ditingkatkan (where), dan bagaimana cara mengubahnya (horry), pertianyaan terakhir ini lebih cenderung kepada kebijakan yang akan diambil. Pengukuran kinerja perpajakan tidak cukup hanya mengandalkan aspek keuangan yakni hanya dengan meningkatkan tax revenue belaka. Hal ini disebabkan bahwa
I
Azhari A Samudra adalah Ketua Konsenlrasi llmu Adminislrasi Psaajakan. Jurusan llmu Administrasi Negara, FISIP UMJ Jakaria
123
124
JURNAL SOSIAL & POLITIK, VOLUME 18 NOMOR 2, TAHUN
2OO8
PEI{GUKURAN KINERJA Dewasa ini pengukuran kinerja organisasitidak lagi bertumpu pada ukuran-ukuran linansial. Di era sek;rang ini pengukuran kinerja dengan hanya mengandalkan rasio
Azhad A Samud@, Analisis Potensi Pajak, Tax Gap
Dan Compliance
Cost
....
125
finansial tidak lagi cocok dan relevan (Skinner 1992:28). Penelitian-penelitian mengenai
kelemahan sistem pengukuran kinerja dengan hanya mengandalkan rasio finansial telah banyak dilakukan. Kaplan (2001 : 11) dan Cooper (2204:38) menerangkan bahwa pengukuran yang hanya berbasis finansial selain kurang relevan untuk digunakan pada saat inijuga sistemnya sudah ketinggalan zaman, berodentasi pada pelaporan kinerja masa lalu (laging metrlcs), kebutuhan jangka pendek, kurang fleksibel (ntexlble), tidak memicu perbaikan (does not foster improvement) dan rancu pada aspek biaya (cosl distotlion)
.
Saat ini organisasi tidak lagi bertumpu pada aspek keuangan, karena bila hanya bertumpu pada aspek keuangan belaka, cenderung menghasilkan informasi yang lambat, kurang fokus dan tedalu terdistorsi sehingga sulit bagi manajer untuk melakukan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang akurat. Pernyataan Kaplan dan Norton (1996:79) didukung oleh para ahli seperti Stoop (1996i118), Ferdow and De Meyer (1990;68), Kenny and Dunk's, Globerson and Riggs. Pengukuran kinerja organisasi berbasis nonlinansial menjadi semakin penting karena meningkalnya minat manajemen untuk menemukan permasalahan dari proses operasi organisasi. Setiap organisasi mulai cenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam berbagai aspek kombinasi misalnya aspek keuangan, kepuasan pengguna, kepuasan pegawai, Kepuasan komunitas dan stakel,olders dan aspek waktu. Dalam perkembangannya diantiara pengukuran kineria yang saat ini dipakai untuk mengukur kinerja organisasi bisnis dan publik ialah model Pengukuran Kineria ISO 9001:2O0O, Total Quality Management, Balance Scorecard dan Malcolm Baldrige. Dari beberapa model pengukuran kinerja tersebut, dimensi yang dimanfaatkan untuk mengintervensi model pengukuran kinerja dalam penelitian ini ialah paduan konsep dari beberapa pakar antara lain Heaphy, Gruska, Sloper dan Kaplan. Dimensi yang digunakan meliputi finansial, kepemimpinan, perencanaan stratejik, wajib pajak sebagai pelanggan, manajemen sumberdaya manusia, pengelolaan pengetahuan dan manajemen proses. lndikator dari ketujuh dimensitersebut diambildari ke empat metode
pengukuran kinerja dan ditambah dengan konsep perpajakan, sehingga dapat dirumuskan indikator yang relevan. Sebagaimana penjelasan Kenny and Dunk's sebelumnya, Kaplan dan Norton mengingatkan tujuan finansial bukan ukuran yang memadai bagi organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah perlu mengukur keberhasilannya melalui kemampuan mengatur pengeluaran sejumlah anggaran dan
dapat meningkatkan kinerja dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau berfokus pada pelayanan publik.
PENGUKURAN KINERJA PERPAJAKAN Berbeda halnya dengan organisasi pajak, tujuan finansialjustru memerlukan uraian
dan pendekatan tersendiri. Pada organisasi pajak daerah pendekatan finansial dijelaskan dengan pendekatan benefit received dan peningkatan penerimaan dari retribusi fuser charges). Pendekatan ini sudah dicetuskan sejak lama oleh Hobbes (1588), Locke (1632), Grotius (1645) dan Erik Lindahl (1960). Konsep ini kemudian dikembangkan pada pajak kendaraan bermotor. Dari uraian tersebut memberikan pandangan, bahwa dimensi yang mana yang dapat dipakai untuk melakukan pengukuran kinerja pada instansi pajak. Pandangan
pengukuran kinerja organisasi pajak secara internal dan eksternal memberi
keseimbangan secara luas sehingga pengukuran kinerja yang dilakukan dapat lebih
I
26
JURNAL SOS'A L & POLITIK, VOLUME 1 8 NOMOR 2' TAHUN 2OO8
penerimaan daerah.
a.
Local Taxing Power (Tax Assignment)
'too/".
Azhad A Samudra, Analisis Potensi Pajak, Tax Gap Dan Compliance Cosl
b.
Tax
....
127
Effott
Tax effott merupakan upaya pemerintah lokal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Devas et a/1, (2001:61) salah satu tolok ukurnya ialah hasil (yteld) menyangkut tentang upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak (tax effotT) karcna hasil itu membandingkan antara jumlah pajak yang dipungut dengan PORB. Stotsky dan Mariam (1997:1) dalam studinya di 43 negara Sub Sahara menjelaskan fax effort negara-negara bagian itu sangat rendah. Hal inidisebabkan oleh usaha untuk menggali
pajaknya.iuga rendah. Upaya optimalisasi pajak negara itu dilakukan dengan upaya meningkatkan tarif pajak, mengkaji ulang aturan paiak dan insentif petugas pajak.
c.
Efektivitas P4ak (Tax Pertormance lndex) Efektivitas pajak berupaya mendeskripsikan hubungan antara hasil pemungutan
pajak dengan potensi pajak dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajaknyaAnalisis efektifitas pajak daerah dapatjuga menggunakan alat analisis seperti fax per-
formance index (Sidik dan Soewondo, 2001-75). Alat analisis ini dapat menentukan upaya-upaya pelaksanaan administrasi pemungutan pajak untuk mencapai efektifitas kerja yang maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Untuk mendukung konsep efektivitas pajak perlu pula dijelaskan mengenai konsep potensi pajak dan kesenjangan patak (tax gap).
d.
Potensi Pqak dan Tax Gap
Potensi pajak ialah kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas dikenakan pajak secara totialiias. Menurut Dalton potensi pajak mendeskripsikan seberapa besar pajak yang dapat dipungut dari masyarakat tanpa menimbulkan akibat
ketidaksenangan. Apabila ketidaksenangan muncul, hal ini membuktikan bahwa pemungutan pajak telah melampaui kapasiias pajak yang ada. Dalam menghitung pajak harus pula dipertimbangkan mengenai tax gap. fodet menjelaskan, secara sederhana kesenjangan pajak (fax gap) merupakan perbedaan antara potensi pajak yang ada dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak, atau perbedaan antara pajak terhutang dengan pajak yang aktual (Nilitchell 2007:1). Oalam pelaksanaan pemungutan pajak terdapat selisih atau gap yang terjadi antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah pajak terutang yang ada. Selisih jumlah pajak ini merupakan potensi pajak yang hilang, karena itu diperlukan pengelolaan pajak yang baik sehingga dapat dihimpun seluruh dana secara maksimal. Selisih pajak atau potensi pajak yang hilang terebut dinamakan fax gap. Untuk melihat kepatuhan pajak, Toder (2007:14) membagi fax gap dalam 3 komponen yail|l nonfiling ialah apabila terdapat wajib pajak tidak melaporkan jumlah pajak pada tepat waktu atau tidak melaporkan diii undenepofting yaitu tindakan wajib pajak yang memperkecil jumlah pendapatan (understanding income) atau tindakan untuk memperbesar pengeluaran (overstsating deduction),se'ta underpayment merupakan pajak terhutang tidak dibayar secara penuh atau terjadi kurang bayar pajak. Scheneider yang melakukan penelitian pada 145 kota menyimpulkan lax gap ditingkat federaltidak lebih dari 14% lRS, 2007:1).
e.
Efisiensi Pajak Efisiensi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk
128
JURNAL SOS/AL & POLITIK, VOLUME 18 NOMOR 2, TAHUN
me yang iniadalah
2OO8
aksud meliputibiaya langsung pemungutan pajak. Termasuk si perpajakan dan sebagainya
meminimalisasi biaya dan tidak langsung dalam kontelis
seperti tabel berikut:
Tabel
l.
INDIKATOR KINERJA PERPAJAKAN MENURUT PARA AHLI PAJAK lndikator
Pendapat Ahli Hobbes (1588), Locke (1632), crotius (1645I dan Lindahl ('1960) Locke ( 1632),Rozefi 2005 Nick Devas (1989)
Joram Mayshar (1991)
Pablo Sena (2000)
Christoph Habammer (2005)
Liu Hui (2005) Janet Gale Stotsky (1997)
1. Tax Bases
2
Tax Svstem (Benefits received Apo)
1. Local Taxing Powe.
1. 2. 3. 4.
Hasil (Veld) Keadilan (Equity) Efisiensi Ekonomi Ability to implement 5. Cocok sebaoai Sumber P€nerimaan 1. Administration, 2. Substitution 3. Aclive compliance 4 Passive comolian@ 1. Efiectiveness lndicator 2. Minimalisasi ComDliance Cost 'l.Task fulfilment (type of income, tax compliance) 2 Customer satisfaction (service management) 3 Human re@urces management 4 Efficiencv (financial manaqement) 1. Tax Efectivitas 2. Tax Efiicieno,/ 1. Tarit pajak 2. Mengkaji ulang peraturan pajak 3. lnsentif petuoas paiak
Sumber: dari berbagai literatur
Azhai A Samuda, Analisis Potensi Pajak, Tax Gap Dan Compliance Cost
....
129
METODE YANG DIGUNAKAN Metode yang digunakan pada simulasi penelitian ini adalah system dynamics. Model simulasi dengan sysfem dynamics mengacu pada pendekatan kualitatifkuantitatif. Penggunaan pendekatan berpikir sistem kualitatif dalam proses operasionalnya difasilitasi dengan penggunaan program kompulet (software powersim
constructon sebagai alat bantu pengungkapan gagasan (cognitive mapping) alau memformulasikan model sebagai pendekatan berpikir sistem kuantitatif. (system dynamics).
Pendekatan berpikirsistem kualitatif digunakan untuk membangun struktur, untuk mensimulasikan struktur menjadi suatu perilaku serta memahami kompleksitas sistem dan untuk mendukung proses berpikir intuitif-dialogis, sedangkan pendekatan berpikir sistem kuantitatif digunakan untuk mendukung proses berpikir rasional. Dalam proses
pemanfaatan pendekatan berpikir sistem kuantitatif-kualitatif, dua pendekatan ini digunakan secara terpadu sesuai kebutuhan.
a.
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Data yang dipedukan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari
hasil pengamatan atau observasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan studi kepustakaan terutama
yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara a). studi dokumentasi dan b). Pedoman Wawancara.
b.
Pengukuran dan Pengamatan Variabel
Pengukuran dan pengamatan variabel dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama ialah melakukan studieksplanasiyaitu mengungkapkan data mengenaikineria organisasi. Tahap ini bertujuan menemukan acuan teoritis dan fakta empiris untuk merumuskan indikator kinerja organisasi. Tahap kedua, meminta pertimbangan ahli kinerja untuk memperoleh justilikasi ilmiah kemungkinan penggunaan variabel, indikatordan mekanisme pengukuran kineria Dipenda. Tahap ketiga, merancang dan pendistribusian kuesioner pada responden untuk memperoleh informasi yang dapat mengungkap sejumlah indikator kinerja yang bersifat kualitatif, misalnya penilaian pegawaiterhadap renstra dan sebagainya. Tahap keempat, melakukan studi dokumentasi pada Dipenda dan BPS dengan maksud agar diperoleh bahan uji causal effect tiap indikator kinerja organisasi dan juga untuk mempelajari prilaku struktur dari waktu ke waktu. Tahap kelima, melakukan observasi dan wawancara secara mendalam agar diperoleh data perbandingan yang lebih akurat antara data perolehan dari wawancara dengan data sekunder dari laporan. Tahap ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh saling melengkapi.
c.
Teknik Analisis Data Untuk menjawab perlanyaan penelitian yang peftama:data yang diperoleh dari
studi dokumentasi digunakan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan daerah berdasarkan penilaian LAKIe derajat desentralisasi fiskal dan kinerja perpajakan. Kinerja dengan penilaian LAKIP dianalisis dengan membandingkan angka targetdengan
realisasi penerimaan pajak. Kemampuan keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal)
I
30
JURNAL SOS/A L & POLITIK VOLUME 1 8 NOMOR 2, TAHUN 2OO8
dD, s pan dan
rJa
hasil pajak.
HASIL PENELITIAN
a.
Gambaran Kinerja Organisasi Berdasarkan LAKIP
tahun 2006. Sedangkan realisasi penerimaan tahun 2007 bila dibandingkan dengan target 2OO7 lebih menurun lagi hingga -26,36%. Dengan memakai pengukuran LAKIe yaiiu membandingkan realisasi penerimaan daerah antara tahun anggaran 2007 dengan
iahun anggaran 2006. maka diperoleh tingkat kinerja keuangan organlsasi yang
menurut LAKIP selama tahun anggaran 2006 terdapat penurunan penerimaan pajak daerah sebesar -9,32%, sedangkan untuk tahun 2007 diperoleh angka penurunan
peraturan ditingkat bawah dalam pemungutan pajak.
b.
Deraiat Desentralisasi Fiskal Menu
derajat de dijelaskan rasio BHP
Azhai A Samudra, Analisis Potensi PajaK Tax Gap Dan Comptiance Cost
....
131
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah selama kurun waktu 7 tahun anggaran, baik rasio terhadap TPD maupun terhadap APBD memiliki selisih perbedaan angka yang kecil. Adapun PAD sebagai sumber penerimaan murni daerah dapat digolongkan tinggi dengan rasio rata-rata perTPD 55% dan rata-rata per APBD sebesar 49%, sedangkan penerimaan berupa sumbangan atau bantuan dari pusat hanya 6% untuk rata-rata per TPD dan 5% untuk rata-rata per APBD. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat rendah. Derajat desentralisasi fiskal DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.
Derajat Desentralisasi Fiskal dan Posisi Fiskal Propinsi DKI Jakarta Tahun 2001-2007 INDIKATOR 1. Derajat Desentralisasi
PAD / TPD BHPBP / TPD Sumbangan / TPD
Fiskal 2. Upaya / Posisi Fiskal (fax
etrod)'\
Elastisitas PAD terhadap PDRB (ADHB)
HASIL 0,55 0,38
o,06 1
,06
Sumber : Hasil Olahan Data
c.
Gambaran Kinerja Perpajakan Dipenda DKI Jakarta n c
n n
Pajak Daerah.
Local Taxing Power
p d
dkan untuk melihat besarnya kewenangan ue denganAPBD daerah setempat. Sejalan daerah-daerah di lndonesia dimana daerah
132
JURNAL SOSIAL & POLITIK, VOLUME 18 NOMOR 2, TAHUN 2OO8
hanya memberikan kontribusi PAD terhadapAPBD rata-rata kurang dari 10%, maka di DKI Jakarta taxing power mencapai 51,35%.
Tax Effort Pengkajian upaya/posisi fiskal (tax erTort) merupakan upaya pemerintah lokal untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pengkajian fax efforl dapat dilakukan dengan
membandingkan hasil penerimaan pajak dengan PDRB non migas. Menurut Reksohadiprojo (2001:156) yang mengutip pendapat Musgrave, upaya/posisi fiskal dapat dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB, yakni dengan cara menghitung rata-rata pertumbuhan selama tujuh tahun anggaran (2001-2007). Hasil penelitian menunjukkan perhitungan elastisitas PAD terhadap PDRB Harga Berlaku, dimana pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku ikut mempengaruhi penerimaan pajak. Artinya apabila PDRB naik 1,0 % maka penerimaan pajak akan meningkat sebesa|1,06%. Angka ini menunjukkan bahwa angka penerimaan pajak elastis terhadap PDRB harga berlaku.
Efektifitas Paiak (Tax Pedomance tndex) Pengkajian Tax Peiormance /ndex bertujuan mendeskripsikan efektivitas penerimaan pajak dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. Semakin besar TPI menunjukkan bahwa semakin efektif pemunguian pajak. Tax Peiormance lndex juga bermanfaat mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak yang terhutang. Dengan menggunakan angka potensi pajak yang telah dihitung secara cermat dapat dihitung efektivitas pemungutan empat jenis pajak (PKB, BBNKB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran). Hasil penelitian menemukan efektivitas pajak kendaraan bermotor 80,1470, BBNKB 58,71%, Pajak Hotel 52,13 dan Pajak Restoran 73,33%, sedangkan rata-rata angka efektivitas pajak atas 4 jenis pa.iak ini adalah 66,0870. Angka rata-rata ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak yang berhasil dipungut oleh Dipenda DKI Jakarta baru mencapai 66,08% dari totial potensi pajak yang ada dengan potential /oss 33,92%. Adapun pajak hotel memiliki potens/b/ /oss paling tinggi sekit"t 47,87o/o, disusul BBNKB 41 ,29%, Pajak Restoran 26,67% dan Pajak Kendaraan Bermotor 19,86%.
Realisasi pajak terhadap potensi PKB sudah hampir maksimal, sebab menurut data dari BPS dari total kendaraan yang ada sekiiar 18,1% berasal dari kendaraan dinas pemerintah, corps diplomatik, kendaraan hilang, kendaraan mati dan mutasi. Polential /oss justru terjadi pada pada BBNKB, karena pemilik kendaraan cenderung memperlambat atau tidak membaliknamakan kendaraan yang sudah dibeli, tapi memperpanjang kendaraan dengan cara meminjam kartu tanda penduduk pemilik kendaraan lama.
Efisiensi Pajak Elisiensi pajak daerah diukur dari bagi hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak. Pada penelitian ini diperoleh data dasar berupa angka riil biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemungutan pajak. Biaya-biaya dimaksud ialah biaya pemeriksaan pajak yang digunakan pembiayaan pendaftaran ulang kendaraan, biaya kepatuhan pajak, biaya pungut, biaya pengelolaan data informasi dan biaya pengendalian pungutan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh secara umum alokasi
Azhai A Safiudtu, Analisis Potensi Pajak, Tax Gap Dan Compliance Cost
....
133
biaya total yang ditetapkan per jenis pajak harus diupayakan dibawah 7% dari iumlah pajak yang dipungut. Angka inimerupakan jumlah yang maksimaldiperuntukkan sebagai biaya pemungutan pajak daerah. Alokasi biaya 7Vo ini hanya ditujukan untuk
pemungutan yang memang masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menggambarkan tingkat efisiensi pajak dapat dihitung dengan perbandingan marginal revenue dengan marginal cosl melalui persamaan: MR (Rev 42007 - Rev 42003) : MC (Cost 42007 - Cost 42003), bila MR lebih besar dibandingkan dengan MC, maka hasil penerimaan pajak dianggap baik. Dari hasil perbandingan tersebut maka diperoleh nilai MR (6.834.572 - 4.412.615) : MC (4'18.276 -314.178).=2.42'1.957 > 104.098, atau MR > MC. Bila dihitung secara preseniase, maka kenaikan marg,nal
revenue juga terlihat lebih tinggi (54,89%) dibanding marginal cost (33,13%).
Perbandingan hasil tersebut memperlihatkan marginal revenue terlihat lebih tinggi dan mengindikasikan tingkat efisiensi yang baik. Namun dari analisis diperoleh informasi bahwa tax operating cost tahun 2007 ialah sebesar 8,82%, dimana didalamnya terdapat cost of col/ection sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan cost of collection negara-negara maju seperti Ukraina dan Rusia hanya berkisar sekitar 2% (Bird and Wallace, 1996:12), maka angka cosf of collection sebesar 5% dianggap sangat tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi Dipenda belum mencapai efisiensi yang seharusnya. Dengan menghitung tax operating cost akan lebih terasa bahwa organisasi sungguh-sungguh belum melakukan tindakan efisiensi yang seharusnya. Selanjutnya dengan mengacu pada hasil penelitian teniang biaya kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Adinur (2008:86) dapat dinterpretasikan bahwa tax disfotTion cost ialah'. ar. Direct Money Cost 6,69oh, b).Time Cost 12,05%; serta cl. Psychological Cost 11,11%. Dengan demikian total biaya kepatuhan pajak yang merupakan beban pajak (tax burdenl yang sesungguhnya harus dikeluarkan oieh wajib pajak ialah 37,96%.
Angka ini merupakan toal biaya kepatuhan pajak ditambah tax operating cost cost economy selain itu merupakan disinsentif bagi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini. Gambar
l.
COST OF TAXATION DI DKI JAKARTA TAHUN 2OO7 P6ydolopl€l C6tll,11
Td opoElino CGt A.l1
12,05
Sumber: Iax Dlslortlon Cos{ diadopsi dariAdinur (2008), Tax Operating Cost diolah sendiri.
I34
JURNAL SOS'A L & POLITIK, VOLUME 18 NOMOR 2' TAHUN
hatd to
2OO8
tax'
diminimalisasi
genakan Pajak
den teru dan
atan berseniata
otel melati dan
Tabel 4.2.
Kinerja Dipenda DKI Jakarta Berdasarkan lndikator Perpa.iakan Tahun 2001 -2007 Hsl
lndikator
1. Local Taxing
Power 2-f ax Effort 3. Efektivitas
PdaW Tax
Peiormance lndex 4. Efiisiensi Pajak/ Cosl Collection
Kontribusi PAD terhadaP APBD Elastisitas PAD terhadaP PDRB (ADHB) Perbandingan Penerimaan Pajak dgn Potensi Paiak Daerah*) Operating cost Compliance cost: - Direct Money Cost -Time Cost - Psvcholoqv Cost Sumber: Hasil Olahan Data
to/"1
51,35 1,06 66,08 a,a2 6,69 12,05 11.11
Angkainiterlihatsemakintaiams€t€lahdianahsisdengankonseptaxgapdimanadiperolehangkasebesar zgiO% .t u te.o.p.t rata-rata tax gap terhadap 4 jenis sebesar 20 59%
Azhai A Samudta, Analisis Potensi Pajak, Tax cap Dan Compliance Cost
....
135
KESIMPULAN Secara keseluruhan penelitian menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat dirumuskan dalam simpulan sebagai berikut: Pengukuran kinerja yang dipakai selama ini oleh Dipenda menggunakan model LAKIP yang pada implikasinya dilapangan model initidak dapat menggambarkan secara baik dan rinci faktor-faktor yang menyebabkan kinerja suatu instansi dapat berjalan dengan benar, sebagai akibatnya organisasi tidak mampu merumuskan kebijakan tax potential, fax gap, mendeteksi potertlal /oss, menghitung compr:ance cosl dan menurunkan cost of taxalion. Alternatif pengukuran kinerja organisasi di masa datang perlu dilakukan dengan konsep yang lebih signifikan dengan memakai indikator meliputi tax potential, tax gap, tax effectivity, tax efficiency (cost of collection dan compliance cost), tax effott dan tax pedormance index.
1.
2.
lmplikasi Penelitian
1.
lmplikasi teoritis dan praktis dari penelitian adalah: lmplikasi teoritis: Untuk mengukur kinerja organisasi di masa yang akan datang disarankan agar organisasi tidak menggunakan perbandingan antara target dan realisasi pajak, tetapi menggunakan perbandingan potensi pajak dengan realisasi pajak. Dala potensi pajak dapat merinci faktor-faktor yang menyebabkan kineria organisasi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada fax gap, selain dapat mendeskripsikan potensi pajak yang nonfiling, undenepofting dan under
payment, penelitian ini menambahkan variabel lainnya yaitu invisible potential yang berguna untuk menjelaskan potensi pajak yang tersembunyi dan belum
2.
dieksplorasi organisasi. lmplikasi kebiiakan (praktis): Dari analisis tax gap teriihat potenf,a/ /oss pajak hotel dan pajak restoran sangat tinggi, karena itu disarankan agar organisasi di masa daiang merumuskan kebijakan untuk mengekplorasi potensi dimaksud. Untuk
menanggulangi cost of taxation yang tinggi pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembenahan administrasi perpajakan dengan cara meminimalisasi aturan biaya pungut (fax operating cosl), mempermudah pengisian SPTPD,
memperkirakan potensi pajak sesungguhnya (prcsumtive taxation) dan
3.
meminimalisasi fasilitas perpajakan. Pembenahan administrasi perpaiakan juga harus dilakukan terhadap kelompok pembayar pajak (tax payer) dan kelompok yang bermain disekitar pusat kekuasaan yang memperoleh fasilitas perpajakan. Semua bentuk tax exemption harus dilaporkan sebagai pemasukan, walaupun pada akhirnya dikembalikan kepada pihak tertentu, namun tax exemption yang dilaporkan inidapat dijadikan sebagaibentuk bagian pengambilan keputusan yang akurat di masa mendatang. Alasan penting pemberlakuan tax exemption karcna dapat dipersamakan dengan pengenaan pajak penghasilan atas pembelian alat tulis kantor yang dilakukan oleh pemerintah. Acuan untuk wajib pajak; dalam rangka efisiensi pajak yakni dengan menekan tax compliance tetut€ma time cost dan psychology cost pada pajak hotel dan pajak
restoran, wajib pajak dapat menyusun sistem pelaporan pajak dengan
memanfaatkan /7/e elektronik (email) yang berguna untuk menekan biaya fotokopi dokumen, biaya transportasi dan biaya penyimpanan dokumen.
1
36
JURNAL SOS'A L & POLITIK, VOLUME
1
8 NOMOR 2, TAHUN
2OO8
DAFTAR RUJUKAN Bird, Richard M. and Francois Vaillancourt, 1988, Fisca/ Decentralization in Developing Countries, Cambridge University Press, UK-
Bird, Richard M., '1999, Tax Poticy and Economic Development, Baltimore, London, The John Hopkins University Press. Brennan, Geoffrey and James M. Buchanan.' 1999, Tax Limits and the Logic of Constitu;tional R;stiction in Democratic Choice and Taxation 'A Theoretical and Em' pirical Analysis", Cambridge University Press. Cauley, Troy J,'1960. Pubtic Finance and Genent Welfare, (New York : Charles E Menil Books lnc.). Cresswell, John W, 1994. Research Design, Quatitative and Quantitative Aproaches, Sage Publications lnc. Heaphy, Maureen S and Gregory F Gruska, 1995, Ihe Malcolm Baldige National 'Quatity Award, A Yardstick'for Quality Growth, Addison Wesley Publishing' Kaolan. Robert S and Norton, D.P, 1996, The Batanced Scorecard' Translating Stntegy into Action, Harvard Business School Press
'
Kaplan, Robert.S. dan DP Norton, 2001, The Stntegy Focused O.rganization: How batanced Scorecad Companies Thrive in The Business Environment, Boston Musgrave, RichardAdan Peggy B Musgjave, 1991'.Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi ke-s, Penerbit Erlangga, Jakarta' Rogers, Slave, 1990 , Peiormance Management in Local Govemmenf, Jessica Kindsley Publisher, London. Sidik, Machfud dan Soewondo, 2001, Keuangan Daerah' Jakarta : Universitas Terbuka'
'
(ed)' Skinner, W., 1992, Missrng the tinks in Manufacturing Strategy, ln Voss, CA Manufacturing Strat-egy: Process and Content, London Chapman and Hall' Stephen, George,1992,The Batdige Quarty System, NewYork, John Willey and Sons' lnc. Sterman, John D., 2oOO. "System Thinking and Modeling fot a Complex Word, Busi" ness Dynamics, lrwin McGraw-Hill, Boston' USA'
-
------6nptex
, 2000, Business Dynamics, Systems thinking and Modeling for a Worl4 Massachusetts lnstitute of Technology , Sloan School of Man-
agement, lrwin MacGraw-Hill. Stewart, John, '1988, Understanding The Management of Local Governmenf, London'
Longman. Tasrif, Muhammad, 2006, Analisis Kebijakan Menggunakan Model System Dynamics'
Program Magister Studi Pembangunan, lnstitut Teknologi Bandung' Alm, James and Roy Bahln, 1ggg, Decentralization ini lndonesia: Prospect and Prob'
Azhai A Samudn, Analisis Potensi Pqak, Tax Gap Ddn Conpliance Cosl
....
137
/emg Agencyfor lntemational Development (USAID), PPC/CDIE/Dl Report, work paper.
Bird, Richard M and Sally Wallace,2oO3, ls lt Rea y so Hard to Tax the Hardlo-Tax? The Context and Role of Presumptive Taxes, Depaftement of Economic, ldeas, Working Paper, Connecticut Univ. Calingo, Luis MR., 2001, National Quality and Business Exellence Awards, Mapping the Filed and Prospects forAsia, Published by The Asian Productivity Organization, 1-2-10 Hirakawacho, Tokyo, Japan. Cooper, W.K, Kingshuk KS., and Robert SS, Measuing Complexity in High Technology Manufacturing. lndexes for Evaluation, lnterfaces, No.22. Habammer, Christoph, 2oo5, Peiormance Comparison of Tax Offices in Germany, Management of The Tax Administration, Performance Evaluation and the New Technologies, A Project in The State of Bavaria, Rhineland-Palatinate, Saxony and Thurangiea, CIAT Technical Conference, Paris, France, Oclober. lRS, 2006, Ihe ,RS estimates are dlscussed rh Government Accountability Otrice, "Tax
Compliance," GAO-07-391T, January 23, 2007. See also U.S. Department of Treasury, "A Comprehensive Strategy for Reducing the Tax Gap," September Kaplan, Robert S., Measuring Manufacturing Perfomance: ANew Challenge for Mana' gerial Accounting Research, The Accounting Review, Vol. 18,No. 4. Kaplan, Robert S and David H Norton, 2002, dalam Performa, The Business of Govemment, Key Factorc in lmplementing a Peiormance Management System. Kaplan, Robert S. dan David P Norton, 1992, The Balanced Scorecard that Dive Pertormance, HBR, Januari/Februari.
-
Measurcs
, 1996, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System (HBR, Januari/Februari.
, 1997, Why does a Bus,hess Need a Balanced Scorecard ? (Journal of Cost Management, Mei/Juni. ,2ooo, Having Trouble With Your grategy? Then Map lt (HBR, SeptemberOktober. Kenny GK, and Dunk'sA.S., The Utility of Peiormance Measures;Production Manager's
Perception, IEEE Transactions Of Engineering Management.
Liu Hui, 2005, Achieving Revenue Administration Excellence in Shenzen, China, Shenzen State Tax, Article,Volume 1, JulyMayshar, Joram, 1991 Taxation with Cost Administafion, Scandanavian Journal of Economic, article.
Mainer, Robert, The lmpact of Strategic Planning on Executive Behavior, Suatu Komentiar Khusus, Boston Consulting Group, tanpa tahun.
Mitchell, Daniel, 2OO7, The Tax Gap Mimge, Tax and Budget Buletin, No. 44, Maret, Cato lnstilute.
138
JURNAL SOS/AL & POLITIK, VOLUME 18 NOMOR 2, TAHUN
2OO8
Ott, Katarina, 1982, Tax Administration Reform in Transisition,
fhe
Case of Croatia
Rozeff, Michael S, 2005, How the Power to Tax Destroys, Working paper, email
[email protected]. Schmidt H Wanen and Finnigan JP, 1992: The Race Without a Finish Line, San Francisco, Jossey Bass lnc. Sidik, Machfud, 2002, Perimbangan Keuangan Pusat dan Oaerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara Teori danAplikasinya di lndonesia), Makalah Seminar, 13 Maret
Serra, Pablo, 2ooo, Measuring the Performance Of Chile's Tax Administration, Documentos No Trabajo, Centro De Economia Aplicada, No. 77, Article.
Sterman, Jhon D, et.all,2002, System Dynamics Review,
Vol 18/2, Wiley, England-
Sterman, John D.,2OO1. "System dynamics modeling: Tools for learning in a complex
world". Calilomia management review 43
(l
).
Stotsky, Janet Gale and Walde Maniam , 1997, Tax Effott in Sub-Saharan Africa,lnleq national Monetary Fund (lMF), Working Paper. Toder. Eric, 2OO7,
lMat is lax Gap? Tax Notes, October 22.
Reducing the Tax Gap: The lllusions of Pain Free Deficit Reduction, Urban lnstitute and Urban Brookings Tax Policy Center.
_,2007,
Warren, Kim, 2001, Strategy Dynamics, Back to fact-based strategic management, world Congress on Systemic Management, Vienna, 4th May, Global Strategic Dynamics, Lld, paper, London Business School,. (www.strategicdynamics.com).
