ANALISIS PESAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DENGAN PENDEKATAN ATTENTION, INTEREST, DESIRE, DECISION, ACTION ( AIDDA)
Agus Fakultas Dakwah dan Komunikasi (IAIN) Mataram
Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan menjelaskan isi pesan yang disampaikan dalam kebijakan sosialisasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendekatan ilmu komunikasi dalam analisis kebijakan publik merupakan hal yang jarang dilakukan ilmuan administrasi publik. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan memasukkan pendekatan strategi komunikasi yang diperkenalkan oleh Harold D.Laswell. Pada pokoknya Leswell memperkenalkan formula strategi komunikasi yang kemudian dikenal dengan model A-A Procedure atau From Attention to Action Procedure dari konsep AIDA (attention, interest, desire,decission, action). Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan sosialisasi pemilu yang dikeluarkan oleh KPU dapat dijelaskan melalui prespektif AIDDA (attention, interest, desire,decision, action). Keyword: Analisis, Pesan Sosialisasi, Pemilu
Pendahuluan Dalam menguak efektifitas pesan yang dirumuskan pada kebijakan sosialisasi pe milihan umum (pemilu), pendekatan komu nikasi menjadi instrumen paling tepat. Dasar argumentasinya adalah sosialisasi pemilu merupakan aktivitas komunikasi. Maka analis kebijakan publik tidak akan dapat menerawang fenomena ini jika hanya meng gunakan pendekatan administrasi publik atau politik sebagaimana yang lazim digunakan peneliti kebijakan publik selama ini. Peneliti mencoba memberikan kebaruan dalam
praktek analisis kebijakan dengan pendekatan ilmu komunikasi. Untuk menemukan analisa mendalam langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan terminologi tentang sosialisasi itu sendiri. Dalam memberi pemahaman tentang hal ini, Gatra dan Said (2007;h.7778) memaparkan tiga pandangan ahli sebagai berikut: “….pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu berbagai keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif dan sikap yang
perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang diantisipasikan… (dan terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia norma dan perananperanan baru masih harus dipelajari” (David F.Aberle,1961) “….segenap proses pada individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku aktualnya yang dibatasi dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan biasa diterima olehnya sesuai standar dari kelompoknya” (Irvin L.Child) “….komunikasi dengan manusia lainnya dan mempelajari dari mereka, dengan siapa individu ini secara bertahap me masuki beberapa jenis relasi umum (S.N.Eisendstandt,1956)
Argumentasi di atas didukung oleh simpulan Gatra dan Said dengan menye butkan tiga poin tentang pentingnya so sialisasi, sebagai berikut: (1) sosialisasi secara mendasar adalah proses hasil belajar dari suatu pengalaman, (2) sosialisasi memberikan indikasi umum hasil kerja tingkah laku individu dalam batas yang luas, baik terkait dengan pengetahuan atau informasi, motif
atau nilai maupun sikap, (3) sosialisasi bukan hanya diberikan selama masa kanak-kanak dan masa remaja, melainkan juga diberikan kepada semua lapisan usia dan berlanjut sepanjang kehidupan. Pada ranah aplikasi, KPU mendepinisikan sosialisasi pemilu sebagai proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu, baik untuk penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian beberapa isi pesan yang disosialisasi KPU adalah informasi mengenai sistem, tata cara, teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Adapun tujuan dari sosialisasi pemilu adalah terbangunnya pemahaman masyarakat dan dalam jangka panjang terjadi peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya Bertolak dari pemahaman aplikasi di atas, KPU mengelompokkan tiga tahapan pemilu sebagaimana tampak pada tabel 1
Tabel 1 Jadwal Dan Tahapan Pemilu Yang Disosialisasikan KPU
No 1
2
Jadwal & Tahapan Persiapan
|
Komunitas
Kegiatan Penataan organisasi Pendaftaran pemantau dan pemantauan Pembentukan badan penyelenggara Seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota Rapat kerja, koordinasi dan bimbingan teknis Sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih Pengelolaan data dan informasi
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
2
Penyelenggaraan
Perencanaan program dan anggaran Penyusunan peraturan KPU Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Penyusunan daftar pemilih di luar negeri Penataan dan penetapan daerah pemilihan Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Kampanye Masa tenang Pemungutan dan penghitungan suara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Penetapan hasil pemilu secara nasional Penetapan partai politik memenuhi ambang batas Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Peresmian keanggotaan Pengucapan sumpah atau janji
Pengajuan perselisihan hasil pemilu kepada MK Penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu Penyusunan dokumentasi Pengelolaan arsip Pembubaran badan penyelenggara ad-hoc Penyusunan laporan keuangan Sumber : PKPU Nomor 06 tahun 2013, diolah 3
Penyelesaian
Langkah berikutnya adalah membedah konsepsi tentang komunikasi. Komunikasi merupakan proses transaksi pesan atau informasi yang mengandung arti, dari pengirim (komunakator) kepada penerima (komunikan) untuk mencapai tujuan ter tentu (Suranto AW, 2010:4). Bertolak dari definisi ini, komunikator pemilu perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum ko munikasi sebagai berikut: a. Komunikasi hendaknya meraih tujuan tertentu Setiap orang atau institusi yang me lakukan komunikasi pastilah memiliki tujuan,
baik tujuan yang bersifat spontan maupun yang terencana. Tujuan komunikasi dapat berupa; sekedar menyampaikan informasi, menambah pengetahuan, bahkan mungkin mengubah sikap atau perilaku. Terdapat dua cara yang disarankan oleh Suranto untuk mendefinisikan tujuan berkomunikasi; pertama, kejadian apa yang dinginkan. Artinya pastikan bahwa tujuan berkomunikasi sudah spesifik, sebab jika tidak jelas, maka komunikator tidak akan siap menyampaikan pesan kepada orang lain (komunikan). Kedua, memastikan apakah tujuan itu realistis, artinya apakah tujuan Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
|
3
yang diharapkan memiliki peluang untuk berhasil atau tidak. b. Komunikasi adalah suatu proses Dikatakan demikian, karena komunikasi merupakan kegiatan dinamis yang berlangsung secara berkesinambungan. Di samping itu komunikasi juga menunjukkan suasana aktif, diawali dari seorang komunikator menciptakan dan menyampaikan pesan, menerima umpan balik dan begitu seterusnya. Proses tersebut disengaja, dengan demikian selayaknya direncanakan secara baik. c. Komunikasi adalah sistem transaksi in formasi Dari proses komunikasi dapat diiden tifikasi adanya unsur atau komponen yang terlibat didalamnya, mulai dari komunaktor, pesan, sampai komunikan. Setiap komponen memiliki tugas atau karekter yang berbeda, namun saling mendukung terjadinya sebuah proses transaksi yang dinamakan komunikasi. Dari proses komunikasi tersebut yang ditransaksikan adalah pesan atau informasi. d. Karekteristik komunikan penting diper hatikan Setiap pesan yang ingin disampaikan mempunyai beberapa komunakan yang potensial, karena berkomunikasi dengan setiap orang mensyaratkan satu pendekatan yang berbeda dan kemungkinan akan mendapat hasil yang berbeda pula. Dengan kata lain dalam pelaksanaan komunikasi harus mempeerhatikan relevansi karekteristik komunikan dengan pesan yang disampaikan.
4
|
Komunitas
e. Komunikasi perlu dukungan saluran (chanel) yang relevan Terdapat dua jenis saluran komunikasi yang dapat dipergunakan. Pertama, saluran komunikasi lisan (oral communication). Keuntungan saluran ini adalah; (a) lebih cepat dalam melaukan tindakan komunikasi dengan orang lain, (b) munculnya umpan-balik segera, artinya penerima pesan dapat dengan segera memberi tanggapan atas pesan-pesan yang disampaikan, (c) memberi kesempatan pada pemberi pesan untuk mengendalikan situasi. Kedua, saluran tertulis, memberi keuntungan sebagai berikut; (a) pesan yang disampaikan bersifat permanen, (b) dapat mencegah komunikator untuk melakukan penyimpangan (distorsi) terhadap gagasan yang ingin disampaikan Pertanyaan selanjutnya bagaimana cara melakukan analisa pesan yang terkandung dalam tema-tema sosialisasi yang dikeluarkan oleh KPU?. Penelitian ini menggunakan formula dari Harold D.Lasswell (dikuitp dari Sumadi Dilla,2007;h.131). Dengan membedah karya Sumadi Dilla ditemukan pandangan Harold D.Lasswell yang pada prinsipnya menyebutkan komunikasi efektif memerlukan strategi. Dimana pada hakekatnya strategi komunikasi adalah manajemen perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga efektivitas komunikasi sangat bergantung dari strategi komunikasi yang digunakan. Strategi komunikasi mempunyai fungsi ganda, yakni menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
optimal, serta menjembatani cultural gap akibat kesenjangan informasi.
anggota DPR,DPD dan DPRD digambarkan sebagai berikut:
Terkait dengan rumusan di atas Harold D.Laswell memperkenalkan formula strategi komunikasi yang kemudian dikenal dengan model A-A Procedure atau From Attention to Action Procedure dari konsep AIDA (attention, interest, desire,decision, action). Model ini menjelaskan proses perubahan sebagai efek komunikasi akan melalui tahapan, yakni; membangkitkan perhatian (attention), kemudian menumbuhkan minat (interest). Selanjutnya timbul hasrat untuk melakukan suatu kegiatan (desire), kemudian ada keputusan untuk melakukan tindakan (decision). Dan terakhir penerima pesan/komunikan akan melakukan tindakan (action). Selanjutnya perencana komunikasi dapat memilih saluran apa yang dapat dilakukan, apakah menggunakan komunikasi tatap muka (face to face communication) atau komunikasi bermedia (mediated communication) termasuk media massa dan media rakyat.
a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
Deskripsi Tugas dan Wewenang KPU RI
g. menetapkan peserta pemilu
Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD termasuk pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara sentralistik oleh penyelenggara pemilu yang bersifat hirarkhis yaitu KPU. Oleh karena itu segala keputusan penetapan peraturan teknis pelaksanaan termasuk anggaran menjadi kewenangan KPU RI. Pekerjaan KPU provinsi dan kabupaten/ kota kemudian membantu KPU RI dalam melaksanakan seluruh tahapan dan anggaran di wilayah kerja masing-masing. Secara rinci tugas dan kewenangan KPU dalam pemilu
h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU,KPU Provinsi, KPU kabupaten/ kota,PPK,PPS,KPPS,PPLN, dan KPPSLN c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu e. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi f. memutahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
|
5
serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan meng umumkannya k. menetapkan dan mengumumkan peroleh an jumlah kursi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan p. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
l. mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya
q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perleng kapan
r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
n. menindaklanjuti dengan segera rekomen dasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu
s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan (Sumber : Pasal 8 ayat 1, UU Nomor 15 tahun 2011) Secara teknis, terdapat beberapa huruf yang memerlukan penjelasan dari ketentuan di atas, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:
o. mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota PPLN,a anggota KPPSLN, Sekertaris Jendral KPU, dan pegawai sekretariat jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang
Tabel 2 . Penjelasan Teknis Pasal 8 Ayat (1) UU 15 tahun 2011 No 1
Huruf Dalam Ayat H
2.
I
3
6
j
|
Komunitas
Penjelasan Dalam membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara Yang dimaksud KPU wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu adalah KPU wajib memberikan berita acara sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak diminta. Hasil pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
4
n
5
o
Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu
Sumber : penjelasan pasal 8 ayat (1). UU Nomor 15 tahun 2011
Adapun tugas dan kewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden sebagai berikut: a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU,KPU Provinsi, KPU kabupaten/ kota,PPK,PPS,KPPS,PPLN, dan KPPSLN c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan e. menerima daftar pemilih dari KPU pro vinsi f. memutahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih g. menetapkan pasangan calon presiden dan calonwakil presiden yang telah me menuhi persyaratan
h. menetapkan dan mengumumkan ha sil rekapitulasi penghitungan suara ber dasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan me ngumumkannya k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian per lengkapan m. menindaklanjuti dengan segera rekomen dasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu n. mengenakkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota PPLN,a anggota KPPSLN, Sekertaris Jendral KPU, dan pegawai sekretariat jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
|
7
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan o. melaksanakan sosialisasi penyelenggara an pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye
r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan Sama halnya dalam tugas dan kewenangan pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam pemilu presiden dan wakil presiden juga terdapat beberapa huruf dalam ayat yang memerlukan penjelasan teknis, sebagaimana tampak pada tabel di bawah
Tabel 3 Penjelasan Teknis Pasal 8 Ayat (1) UU 15 tahun 2011 Huruf Dalam Ayat Penjelasan H Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara I Yang dimaksud KPU wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu adalah KPU wajib memberikan berita acara sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak diminta. j Hasil pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden m Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti n Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu
No 1 2.
3 4
5
Berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, dalam hal pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) tugas dan wewenang KPU terfokus pada pengaturan
8
q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
|
Komunitas
dan pengendalian, sedangkan pembiayaan dibebankan pada APBD. Tugas dan wewenang tersebut digambarkan sebagai berikut: a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah b. Mengkoordinasikan tahapan pemilihan
dan
memantau
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan
tahunan
d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota e. Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber : pasal 8 ayat 3 UU Nomor 15 tahun 2011)
Isi Kebijakan Sosialisasi KPU RI Sosialisasi tahapan pemilu merupakan bagian yang menjadi konsentrasi cukup tinggi oleh KPU RI. Dalam pelaksanaan
sosialisasi KPU RI mengeluarkan tiga produk kebijakan yang berbentuk regulasi sebagai pedoman teknis pelaksanaan, yakni; Pertama, Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Kedua, Peraturan KPU Nomor 39 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu presiden dan wakil presiden. Ketiga,Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tiga kebijakan regulasi yang dikeluarkan KPU RI di atas dimaksudkan sebagai pedoman implementasi kebijakan sosialisasi di tingkat daerah. Terdapat tujuh bagian penting yang dituangkan sebagai isi kebijakan dalam ketiga regulasi tersebut, yakni; (1) asas pelaksanaan, (2) tujuan dan target sosialisasi, (3) tema dan materi sosialisasi, (4) kelompok sasaran (5) metode dan media yang digunakan, (6) strategi sosialisasi, dan (7) langkah kerja sosialisasi. Deskripsi isi kebijakan regulasi ini dijelaskan dalam tabel 4.
Tabel 4. Kebijakan Regulasi KPU RI Bidang Sosialisasi No 1
Bagian Yang Diatur Asas pelaksanaan Transparan Akuntabel Kredibel Kepastian hokum Proporsionalitas Profesionalitas Efisien Efektif
Isi Kebijakan
Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
|
9
2
Tujuan dan target sosialisasi
Tujuan Meningkatkan pemahaman & pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam kehidupan demokrasi di Indonesia Meningkatkan pemahaman & pengetahuan masyarakat tentang tahapan pemilu Meningkatkan pemahaman & pengetahuan masyarakat tentang teknis menggunakan hak pilih Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya Target Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan pemilu Tersebarnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan pemilu Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilu Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang teknis menggunakan hak pilih Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih Sumber : PKPU Nomor 23/2008, PKPU Nomor 39/2009PKPU Nomor 11/2010 Terdapat dua data yang memerlukan analisa lebih lanjut dari tabel di atas adalah sebagai berikut:
1. Tema sosialisasi. Tema sosialisasi dibagi menjadi lima yakni tema kunci, tema pendukung, tema tentang sistem pemilu, tema tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu, dan tema tentang hukum/pelanggaran
10
|
Komunitas
kampanye. Yang dimaksud dengan tema kunci adalah tema-tema yang bertujuan menggugah kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, dan sifat tema ini adalah mengajak. Contoh tema kunci yang digunakan KPU dalam sosialisasi pemilu sebagai berikut: “Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih, suara anda menentukan nasib bangsa, dan gunakan
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
hak pilih anda dengan bijak”
Isi pesan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kalimat “pastikan anda terdaftar sebagai pemilih”, dimkasudkan untuk membangkitkan perhatian (attention) masyarakat bahwa terdaftar dalam daftar pemilih merupakan hal yang penting sebagai persyaratan seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pesan ini dibarengi dengan penempelan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU, PPK, dan PPS ditempat-tempat yang mudah diakses masyarakat. Dengan pesan ini diharapkan masyarakat menjadi subjek yang aktif dalam proses pemilu. b. Kalimat “suara anda menentukan nasib bangsa”, dimkasudkan untuk
menumbuhkan minat (interest) bahwa satu suara masyarakat memiliki arti yang begitu penting bagi perjalanan bangsa untuk lima tahun kedepan. Pesan ini sekaligus menegaskan posisi individu selaku subjek (pelaku) langsung dalam demokrasi . c. Kalimat “gunakan hak pilih anda dengan bijak”, dimaksudkan untuk menumbuhkan hasrat (desire) bagi masyarakat untuk melakukan suatu tindakan (action) yakni mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara mereka. Jika disederhanakan dalam analisa tabel dengan prespektif Leswell, maka tujuan dari masing-masing pesan yang disampaikan dalam tema di atas sebagaimana tampak pada tabel 5.
Tabel 5. Analisa Tujuan Pesan Dalam Tema Kunci Sosialisasi No Pesan Tujuan Dari Prespektif Leswell membangkitkan perhatian (attention) 1 pastikan anda terdaftar sebagai pemilih masyarakat menumbuhkan minat (interest) 2 suara anda menentukan nasib bangsa masyarakat menumbuhkan hasrat (desire) 3 gunakan hak pilih anda dengan bijak dan mengajak masyarakat untuk melakukan suatu tindakan (action)
Sumber : PKPU Nomor 23/2008, PKPU Nomor 39/2009PKPU Nomor 11/2010,dianalisa
Dengan melihat taebl 5, dapat dipahami bahwa dalam menyusun pesan yang menjadi tema sosialisasi pemilu, KPU menggunakan formula dari Harold D.Lasswell. Dengan menggunaikan prespektif ini, nampak bahwa
kebijakan sosialisasi pemilu didesain dengan tiga tahap perubahan perilaku masyarakat sebagai berikut: 1. Tahap pertama; attention (membang kitkan perhatian) Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
|
11
2. Tahap kedua; interst (menumbuhkan minat) 3. Tahap ketiga; desire (menumbuhkan hasrat) 3. Tahap keempat; action (melakukan tin dakan) Sedangkan tema pendukung merupakan tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis dan meningkatkan partisipasi pemilih. Diantara tema-tema yang masuk sebagai tema pendukung adalah; (a) KPU
yang nasional, tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi berkualitas, (b) pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas, (c) pemilu adalah wujud keberlangsungan demokrasi, (d) gunakan hak pilih anda masa depan bangsa berada ditangan anda, (e) kenali dan pilihlah calon yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat, (f) satu suara untuk masa depan. Dengan menggunakan model AIDDA, maka tampak hasil analisa penelitian terhadap tema pendukung sebagaimana tabel 6
Tabel 6: Analisa Tujuan Tema Model AIDDA No 1 2 3 4
Tema KPU yang nasional, tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi berkualitas pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas pemilu adalah wujud keberlangsungan demokrasi gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada ditangan anda
Tujuan Membangkitkan perhatian (attention) Membangkitkan perhatian (attention) Membangkitkan perhatian (attention) Menumbuhkan minat (interest)
Menumbuhkan hasrat untuk melakukan kenali dan pilihlah calon yang peduli pada 5 kegiatan (desire) dan adanya keputusan aspirasi dan inspirasi rakyat untuk melakukan Sesutu (decision) 6 satu suara untuk masa depan Membangkitkan perhatian (attention) Sumber : PKPU Nomor 23/2008, PKPU Nomor 39/2009PKPU Nomor 11/2010,dianalisa Data dalam tabel 6 memperlihatkan bahwa terdapat empat tema yang bertujuan membangkitkan perhatian (attention) masya rakat tentang pentingnya pemilu demo kratis, yakni tema pertama, kedua, ketiga dan tema keenam. Dua dari tiga tema tersebut, yakni tema pertama dan kedua juga ingin menyampaikan pesan bahwa terwujudnya
12
|
Komunitas
pemilu demokratis didukung oleh dua hal yakni; KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta pemilih yang cerdas. Dengan peran pemilih cerdas, maka pemilu akan menghasilkan pemimpin berkualitas sebagai salah satu indicator pemilu demokratis. Satu tema bertujuan untuk menumbuhkan minat (interest) masyarakat terhadap pemilu yakni
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
tema keempat (gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada ditangan anda). Bahkan satu tema memiliki dua tujuan pesan sekaligus, yakni; menumbuhkan hasrat untuk melakukan kegiatan (desire) dan adanya keputusan untuk melakukan Sesuatu (decission). Tema tersebut adalah tema kelima (kenali dan pilihlah calon yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat). Dengan terbangunnya attention, interest, desire, dan decission masarakat terhadap pemilu, maka sosialisasi pemilu oleh KPU diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk masyarakat melakukan tindakan (action). 2. Metode dan media a. Metode Metode yang dipilih KPU RI dalam menyemapikan tujuan tema dan pesan sosialisasi di atas meliputi; tatap muka, komunikasi melalui media massa, dan mobilisasi social. Metode tatap muka dilakukan dalam bentuk; diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainneer (fasilitator), ceramah dan simulasi. Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan panyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audio visual. Sedangkan metode mobilisasi social dilakukan melalui ajakan pesan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik. Bentuk kegiatannya (action) adalah gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar
pemilu, deklarasi kampanye damai, dan gerakan anti golput. b. Media Setelah menentukan metode penyampai an tema dan pesan sosialisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan media yang digunakan. KPU membagi tiga jenis media dalam kebijakan sosialisasi, yakni; media utama, media pendukung dan media tradisional. Media utama meliputi; media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik (TV, radio, CD rom, slide,internet, warnet, call center). Sedangkan media pendukung seperti; poster, brosur, spanduk, baliho, stiker, leaflet, folder, booklet (below the line). Adapun media tradisional meliputi; kesenian tradisional (nyanyian, tarian, sandiwara, ketoprak, ludruk, wayang, dan lain-lain) disesuaikan dengan cirri keunikan daerah masing-masing.
Kesimpulan Dari uraian di atas, nampak dua hasil penting dari penelitian ini. Pertama ,bahwa KPU telah memperlihatkan kesungguhannya untuk menyampaikan informasi tentang pemilu kepada masyarakat. Wujudnya adalah keluarnya tiga produk kebijakan berupa peraturan KPU sebagai pedoman pelaksanaan sosialisasi pemilu di seluruh Indonesia. Tugas selanjutnya dari KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah selaku implementator dari kebijakan di atas. Kedua, rumusan kebijakan sosialisasi pemilu yang dituangkan dalam produksi pesan oleh KPU didesain untuk merubah perilaku masyarakat melalui empat tahapan sebagai berikut:
Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
|
13
1. Tahap pertama ; (membangkitkan perhatian)
attention
2. Tahap kedua ; interst (menumbuhkan minat) 3. Tahap ketiga ; desire (menumbuhkan hasrat) 4. Tahap keempat ; action (melakukan tindakan)
Daftar Pustaka AW, Suranto, 2010, Komunikasi Sosial Budaya, Graha Ilmu Eriyanto, 2011, Analisis Isi; Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Prenada Media Group. Dilla,
Sumadi, 2007, Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu, Simbosa Rekatama Media
Ghony,M.Djunaidi & Fauzan Almanshur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, AR-RUZZ MEDIA Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, ALFABETA Mandica, Notrida GB, 2008, Dampak Pemilihan Kepala Daerah Pada Proses Demokratisasi, dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 26 Tahun 2008, ISSN 1410-1777, diterbitkan oleh MIPI.
14
|
Komunitas
Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan oleh Sinar Grafika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
|
15
