ANALISIS PERLINDUNGAN AIR BERSIH DI KOTA TANJUNGPINANG

ANALISIS PERLINDUNGAN AIR BERSIH DI KOTA TANJUNGPINANG Oksep Adhayanto1

Abstract Indonesian state Constitution gives the message that “The earth, water and other property which controls the desire of the people in control and in use as much as possible for the prosperity of the people”, these provisions give the sense that the country is very crucial role in providing welfare to the people. Clean water crisis that occurred in Indonesia also occur in Tanjungpinang, and this is a challenge for the government to remain consistent in providing services to the public. The inability of the government in providing basic services to the public this will certainly open opportunities to the private sector to take over that role. But, of course, the role played by government and private sector in providing services to the community will be different. So that will eventually affect society as a lack of consumer protection. Keynote : responsibility

water, clean water, consumer protection, government

A. Latar Belakang Penggalan kalimat “Bumi, air dan kekayaan lainnya yang menguasai hajad hidup orang banyak di kuasai dan di pergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat” memberi warna bahwa peran Negara sangat besar dalam mengelola dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan hajad hidup masyarakat. Kehadiran Negara sebagai sebuah institusi menurut perkembangan sejarah merupakan kehendak dari masyarakat itu sendiri agar tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan teratur serta organisasi 1

yang bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan bersih untuk keperluan sehari-hari, negara melalui Perusahaan Daerah Air Minum berupaya menyelenggarakan penyediaan air bagi masyarakat, konsekuensi logis dari tanggungjawab negara untuk berpatisipasi dalam kehidupan. Air merupakan kebutuhan mendasar dari setiap manusia. Kebutuhan masyarakat akan air menjadi sesuatu hal yang substansi yang harus di penuhi oleh negara (pemerintah, red ). Penyelenggaraan pengada-

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim RajaAli Haji Tanjungpinang.

62 an air oleh pemerintah dimaksudkan agar tidak terjadi monopoli harga atas air sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia. Perlindungan bagi produsen bisa kita temukan pada pasal 127 Undang-undang yang sama mengenai dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggungjawab yang diderita konsumen. Pasal-pasal itu jelas merupakan rumusan dari hak-hak pelaku usaha. Namun yang pasti, realitas membuktikan betapa konsumen selalu berada pada posisi lemah dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha. Berdasarkan konsideran menimbang dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang sumber daya air dinyatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumberdaya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Selanjutnya pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air menyebutkan negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif vide pasal 6 menyebutkan sumber daya air dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara tegas bunyi pasal di atas mengharuskan untuk menjamin hak setiap masyarakat guna mendapatkan air. Peran sebagaimana yang diharapkan dalam konsep negara welfare state seakanakan hanya menjadi utopis yang berada dalam angan-angan. Political will pemerintah unutk mengatasi kondisi ini belum tampak secara jelas, nyata dan cepat. Perkembangan infrastruktur dasar seperti listrik dan air sering kali tidak menjadi skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Pesatnya perkembangan disuatu daerah akan menyebabkan perpindahan penduduk yang

Acara News Radio Sebagai Kebutuhan Informasi

pesat pula, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan meningkatkan kebutuhan dasar manusia pula (air, red). Namun di sisi lainnya perbaikan maupun perencanaan tentang penyelenggaraan air masih terbatas pada tataran wacana. Hal ini hanya akan menambah deretan permasalahan dikemudian hari. Di samping itu pemerintah kab/kota dan pemerintah lainnya diharapkan menanggapi serius permasalahan krisis air, ini suatu hal yang penting karena berkaitan dengan hak-hak masyarakat sehingga kedepan semua masyarakat berharap tindakan nyata pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat bebas dari krisis air. Derajat kesehatan masyarakat, tentang kulitas dan kuantitas sebagai air bersih menjadi suatu permasalahan. Melihat fenomena tersebut, maka sangat penting untuk di adakan suatu penelitian dengan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan konsumen air bersih di Kota Tanjungpinang.

B. Permasalahan Penelitian Kondisi yang pelik di atas menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, di satu sisi masyarakat membutuhkan air guna kebutuhan sehari-hari namun di sisi lainnya jaminan akan kesehatan dalam mengkonsumsi air tidak di peroleh oleh masayarakat sebagai mana tertuang di dalam konstitusi dan peraturan perundang undangan. Untuk itu, yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini yang coba penulis angkat adalah bagai mana perlindungan terhadap konsumen air bersih di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini akan menitikberatkan kepada tanggungjawab produsen air dan peran serta pemerintah dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. Sehingga melalui penelitian ini di harapkan dapat menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi krisis air di Kota Tanjungpinang.

Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 61-73

C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tanggungjawab yang diberikan oleh produsen air bersih di Kota Tanjungpinang kepada konsumen air di Kota Tanjungpinang. 2) Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen air bersih di Kota Tanjungpinang. D. Dasar Hukum Penelitian Dasar hukum penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdayan Air Pasal 5 dan pasal 6 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup E. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelititan yang akan di gunakan adalah penelitian survei. Pengertian survei di batasi pada penelititan yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dan dalam penelitian survei ini akan menuntun penulis dalam membuat sejumlah daftar-daftar pertanayaan berupa quesioner yang dimaksudkan di atas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan. 2. Metode Pendekatan Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti ilmu-ilmu hukum yang terdiri dari asas hukum

63 dan kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban baik produsen maupun konsumen yang tertuang di dalam undang-undang perlindungan konsumen. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini berlokasikan di Kota Tanjungpinang. 4. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17 orang. Menurut Sugioyono (2006: 57) populasi adalah jumlah keseluruhan yang ada pada objek atau subjek yang di pelajari, meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang di miliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : a. Produsen air bersih di Kota Tanjungpinang sebanyak 6 orang b. Konsumen air bersih di Kota Tanjungpinang sebanyak 11 orang 5. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara Yaitu data penulis peroleh dengan melakukan wawancara langsung atau interview kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalh yang diteliti, seperti permasalahan apa yang dihadapi produsen maupun konsumen air bersih di Kota Tanjungpinang serta kendala Pemerintah Daerah. b. Kuesioner Yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang berupa angket kepada responden terpilih, dengan demikian diharapkan responden akan memberikan jawaban yang jujur atas pertanyaan yang di sebarkan tersebut. c. Observasi Yaitu teknik dimana penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati dan memperoleh data.

64 6. Sumber Data 1. Jenis Data a. Data primer Yaitu data yang di peroleh dari responden secara langsung melalui wawancara. Kesulitan dengan penelitian dengan teknik wawancara ini adalah adanya kecendrungan para narasumber unutk mengemukakan hal-hal yang baik saja dari pertanyaan yang di tanyakan oleh peneliti. Namun dalam konteks perlindungan konsumen air bersih ini, karena pertanyaan tidak hanya terbatas pada pertanyaan yang sifatnya normatif tapi juga menyangkut kondisi praktek di lapangan sehingga tidak saja memberikan keuntungan kepada peneliti namun juga bagi narasumber karena mereka tentunya berharap kesulitan dan hambatan yang mereka hadapi dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini. b. Data Sekunder Yaitu data atau informasi yang di peroleh dari lembaga,instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis, buku, jurnal, statistik, artikel-artikel baik koran maupun majalah, peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain sebagai baan perbandingan yang di harapkan dapat. memperdalam kajian yang dilakukan. Data sekunder ini juga didukung dengan berbagai literatur, pendapat pendapat para ahli. F. Waktu Penelitian Waktu penelitian ini akan di lakukan pada tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010. G. Hipotesis Berdasarkan survei awal penelitian yang


telah penulis lakukan serta pengumpulan data dan informasi yang penulis dapat unutk sementara ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 1. Banyaknya produsen air bersih yang peneliti jumpai tidak mengantongi dari izin dinas kesehatan setempat. 2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak berani untuk menjamin kesehatan akan air bersih yang di jual oleh produsen air bersih di Kota Tanjungpinang. 3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Penjualan Air Bersih di Kota Tanjungpinang.

H. Tinjauan Pustaka The UN Guidelines for Consumer Protection yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Perserikatan BangsaBangsa Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen yang asasi dan adil. Kenyataan menunjukkan, beragam faktor penting sebagai penyebab lemahnya konsumen. Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), faktorfaktor yang melemahkan konsumen adalah : 1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya 2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya 3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut haknya 4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan 5. Posisi konsumen yang lemah (Badan


Pembinaan Hukum Nasional, 1992 : 77) Lebih daripada itu, dilihat dari posisi ekonomi, pelaku usaha lebih kuat dan lebih leluasa kedudukannya dibandingkan konsumen yang pada umumnya lebih berekonomi lemah dan tidak banyak memiliki pilihan banyak kecuali hanya menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha mereka lebih mengetahui persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan, sementara konsumen lebih terbatas jangkauan pengetahuannya akan informasi tentang sifat dan mutu barang-barang kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonominya. (Siahaan, 2005 : 36-37) Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga barang dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan. (Yusuf Shofie,2003 : 2) Dominasi perusahaan-perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD) di bidang kelistrikan, air minum dan telekomunikasi masih menyimpan persoalan tersendiri yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Berdasarkan penelitian terdahulu terhadap problematika air minum yang dikelola oleh Pemerintah, di dapati beberapa persoalan sebagai berikut : 1. Ketidakcocokan jumlah penggunaan air yang tercantum pada stand meter dengan yang tercantum pada rekening 2. Besarnya biaya pemasangan/penyambungan 3. Meter air yang tidak layak pakai 4. Air keluar mericik atau keluar hanya pada waktu-waktu tertentu 5. Rencana kenaikan tarif. (Yusuf Shofie, 2003 : 184-185) Rumusan pengertian perlindungan kon-

65 sumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya demi untuk kepentingan pelaku usaha. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004 : 1) Selain pentingnya air di dalam tubuh manusia, air dibutuhkan bagi kehidupan, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu keperluan untuk kebutuhan domestik rumah tangga maupun kebutuhan dalam pertanian, industri, perikanan, pembangkit listrik tenaga air, dan navigasi serta rekreasi. (Moh. Soerjani, dkk, 1997 : 62). Berdasarkan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 416/Menkes/Per/IX/ 1990 tentang pengawasan dan syarat-syarat kualitas air yang disebut sebagai air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum, sedangkan yang disebut sebagai air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan, yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum diminum. Syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan persyaratan kualitas air secara fisika, kimia dan biologi. Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit (Kusnaedi, 2004 : 1). Oleh karena itu, air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidak berbau (Onny Untung, 2004 : 6).

I. Hasil Penelitian dan Pembahasan Amanat Pasal 33 UU 1945, kiranya dipertegas kembali guna mewujudkan dan mendudukan kembali konsep negara welfare state. Penguasaan negara pada sumber-sumber daya yang menguasai hajad hidup orang ba-

66 nyak membuktikan bahwa negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Setiap penggalan kalimat yang berkaitan dengan kewenangan negara seperti menjamin, berkewajiban, dikuasai, memprioritaskan, dipelihara, bertanggung jawab tertulis jelas di dalam konstitusi negara ini, yang memberikan arti tersirat bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab negara kepada warga negaranya. Tanggungjawab yang harus di laksanakan oleh setiap pemangku kebijakan yang dalam setiap arah pembangunan harus di posisikan pada porsi yang sesungguhnya. Perkembangan Kota Tanjungpinang dan pertumbuhan masyarakat memberikan dampak domino yang cukup mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat sehari-harinya. Peningkatan infrastruktur dasar yang dalam teori senantiasa berbanding lurus dengan pertumbuhan masyarakat sangat di perlukan agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air merupakan wacana nasional yang sampai sekarang belum mampu untuk direaliasikan secara maksimal oleh segenap perumus kebijakan dari level pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan daerah. Kondisi Perusahaan Air Minum Daerah Kepri yang belum dapat secara maksimal untuk memberikan kualitas layanan prima kepada seluruh konsumen yang ada di pulau Bintan umumnya dan Kota Tanjungpinang khususnya memberikan peluang usaha bagi


masyarakat untuk berupaya menemukan solusinya dengan coba membuka usaha air bersih. Pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang yang meningkat cukup drastis pasca peningkatan status Kota administratif menjadi Kota Otonom memberikan berkah tersendiri dan diikuti pula dengan kedudukan Ibu Kota Provinsi Kepri yang berada di Kota Tanjungpinang menambah antusiasme masyarakat luar untuk berdatangan di kota ini. Defisit dalam pengolahan air bersih dalam masyarakat yang belum menemukan solusi untuk keluar dari permasalahan ini menimbulkan gagasan tersendiri bagi masyarakat untuk mengusahakan kebutuhan air sehari-hari. Masyarakat pemilik modal berupaya mengadakan air bersih untuk masyarakat umum yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dengan membuka usaha penjualan air bersih yang di kelola sendiri. Akhirnya, dapat di lihat hilir mudik angkutan pengangkut air bersih yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya. Krisis air yang melandakan Kota Tanjungpinang menjadikan masyarakat mencari alternatif untuk mendapatkan air guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitan dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Tanjungpinag sudah lama tidak menggunakan fasilitas yang di berikan oleh perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah. Guna menggantikan peran ‘’pemerintah daerah” disini, masyarakat beralih kepada para pengusaha yang menjual air bersih. Berikut lama waktu masyarakat mengkonsumsi air dari produsen air.


67

Tabel 3.1 Lama waktu mengkonsumsi air bersih dari produsen air

Sumber : Data lapangan tahun 2010 Hasil penelitian diatas, kendati tidak bisa di generalisasi merupakan perwakilan masyarakat Kota Tanjungpinang secara keseluruhan, namun berdasarkan sampel yang di gunakan tersebut tampak dengan jelas bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ini masyarakat sudah sudah tidak lagi menikmati pelayanan air bersih yang di berikan oleh pemerintah. Dalam konteks ini tidak pantas rasanya menyalahkan pemerintah daerah semata-mata namun hasil ini kiranya dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti

air sudah menyampingkan peran dan tanggungjawab pemerintah dengan memposisikan pihak swasta dalam memberikan pelayanan pemenuhan air. Perbaikan pelayanan yang berkaitan dengan masalah air perlu segera mungkin di lakukan oleh pemerintah daerah agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kehidupan yang layak bagi kehidupan manusia. Berikut jawaban pelaku usaha penjualan air bersih kepada masyarakat tentang kurun waktu mereka melakukan usaha penjualan air bersih di Kota Tanjungpinang.

Tabel 3.2 Lama Waktu Pelaku Usaha Menjual air bersi ke masyarakat

Sumber : Data lapangan tahun 2010


68 Dari data hasil penelitian yang disampaikan di atas terlihat bahwa usaha penjualan air bersih yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah berlangsung relatif lama Berikut hasil penelitian ini berkaitan pengkonsumsian air oleh masyarakat selama 1 minggu :

Penyeimbang daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha sejalan dengan sikap jujur dan bertanggung jawab pelaku usaha tersebut. Berbagai praktek niaga/usaha yang tidak jujur dan mengabaikan tanggungjawab dan hanya akan melemahkan posisi konsumen atau masyarakat pemakai. Berikut

Tabel 3.3 Jumlah mengkonsumsi air selama 1 minggu

Sumber : Data lapangan tahun 2010 Dari data di atas, sebagai perbandingan Dari kedua hasil penelitian diatas dapat di dengan jumlah air bersih yang di jual oleh ketahui bahwa antara jawaban konsumen air produsen air bersih, berikut jumlah air yang bersih dan produsen air bersih memiliki didistribusikan oleh pelaku usaha air bersih di kesesuaian antara yang satu dengan lainnya. Kota Tanjungpinang : Tabel 3.4 Jumlah air yang didistribusikan selama 1 hari



69

jawaban masyarakat pemakaian air bersih 3. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap sumber air yang di peroleh oleh mengenai pentingnya perlindungan kon pelaku usaha air bersih. sumen sehingga tumbuh sikap jujur dan Kepastian hukum untuk memberikan bertanggung jawab. Tabel 3.5 Sumber air yang di konsumsi

Sumber : Data lapangan tahun 2010 perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab, tujuan yang ingin di capai dari perlindungan konsumen umumnya di bagi kedalam tiga bagian utama, yaitu : 1. memberdayakan konsumen dalam memiliki, menetukan barang dan jasa/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya. 2. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendaptkan informasi itu.

Keperdulian dalam melakukan pengecekan terhadap kualitas kesehatan air menjadi salah satu bentuk upaya kesadaran masyarakat akan kesehatan mereka. Masyarakat yang sadar akan sudah pasti akan mengecek kualitas air yang akan mereka gunakan baik untuk di konsumsi maupun untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Ketidakpedulian pengusaha air akan kualitas air akan dapat teratasi dengan kepedulian masyarakat dengan melakukan tes kesehatan air tersebut. Berikut jawaban tentang responden tentang pernah tidak melakukan tes kesehatan air yang mereka beli dari pengusaha air bersih tersebut.

Tabel 3.6 Tes Kesehatan Air



70 Dari perbandingan jawaban produsen dan responden di atas,dapat di ketahui bahwa masing-masing pihak telah melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kesehatan air yang di gunakan untuk keperluan seharihari masyarakat. Jika jawaban kedua pihak di atas adalah benar dengan tingkat kebohongan yang tidak ada maka hal tersebut sudah menunjukan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kesehatan sudah mulai meningkat Berikut tanggapan responden terhadap proses sterilisasi air yang mereka gunakan.

praktek hak-hak sipil, serta hukum konstitusi, diskriminasi, hak asasi manusia, bahasa populasi, privasi hukum, hukum publik, pelecehan seksual. Konsumen adalah kelompok ekonomi terbesar dalam perekonomian suatu negara, mempengaruhi dan di pengaruhi oleh keputusan ekonomi hampir setiap publik dan swasta. Konsumen harus dilindungi terhadap pemasaran barang yang berbahaya bagi kesehatan atau kehidupan. Mereka harus diyakinkan, sedapat mungkin, harus mendapatkan aksea ke berbagai produk dan layanan dengan harga yang kompotetif dan industri-industri di-

Tabel 3.7 Proses Sterilisasi Air

Sumber : Data lapangan 2010 Dari hasil penelitian yang di gambarkan di atas, proses untuk mensterilkan air dari kuman maupun bakteri sebagian besar sudah di lakukan oleh masyarakat dan pengusaha air, namun masih banyak terdapat masyarakat dan pengusaha air yang belum melakukan sterilisasi terhadap komoditi air yang akan di komoditi air yang akan di konsumsi. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah turun tangan guna unutk memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dan pengusaha air tentang arti penting dari steralisasi air yang akan dipergunakan baik untuk keperluan sehari-hari maupun yang akan di konsumsi. Hukum konsumen adalah bagian dari

mana persaingan yang tidak bekerja, sebuah jaminan kualitas dan pelayanan yang memuaskan dengan harga yang wajar. Kepentingan konsumen akan menerima pertimbangan penuh dan simpati dalam perumusan kebijakan pemerintah dan dia akan mendapatkan keadilan dan tindakan cepat dalam komite administratif. Konsumen diberi hak sehingga mereka dapat meminta kepada pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak mereka dan dapat mengembalikannya. Wujud kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen yang dapat diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi


dan pembinaan oleh instansi terkait tentang arti penting kesadaran terhadap kesehatan dan kebersihan air. Berikut hasil penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kesehatan dan kebersihan air untuk keperluan sehari-hari masyarakat.

71 hatian khusus karena sebagian produsen air yang diteliti menyataakan bahwa mereka memiliki izin, namun izin tersebut perlu di kaji ulang apakah izin untuk tempat usaha cucian motor atau izin untuk usaha penjualan air bersih. Karena kedua aspek di atas tentunya ber-

Tabel 3.8 Sosialisai oleh Dinas Kesehatan tentang Kesehatan Air

Sumber : Data lapangan tahun 2010 Gambaran atas jawaban responden di atas baik konsumen maupun produsen air bersih memberikan ilustrasi bahwa sebagian masyarakat menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang di lakukan oleh instansi terkait terhadap kualitas dan kesehatan air yang di konsumsi oleh masyarakat. Namun untuk kelompok produsen terdapat sosialisasi yang di lakukan oleh instansi terkait. Bagi jawaban para produsen air, hal ini berkaitan dengan sumber air yang di gunakan oleh para produsen air berasal dari sumber air dari usaha lainnya seperti cucian motor, sehingga secara tidak langsung sosialisasi yang berkaitan dengan tempat usaha cucian motor di jadikan sebagai dasar bagi usaha penjualan air bersih. Dari hari penelitian ini diketahui bahwa sebagian produsen air melakukan usaha sampingan sebagai tempat usaha cucian motor di satu sisi dan usaha penjualan air di sisi yang lainnya. Hal di atas kiranya perlu mendapat per-

beda dalam hal pemberian izin. ‘’tumpang tindih’’ perizinan tentunya tidak di benarkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi pengusaha air bersi yang lainnya tidak menggunakan sumur bor sebagai sumber air, maka peneliti dapati bahwa sumber-sumber air yang digunakan sebagian di ambil dari air kolam maupun air sungai yang berada di luar Kota Tanjungpinang. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa supir truk tanki air di ketahui bahwa air yang bersumber dari kolam maupun sungai tersebut tidak di perdagangkan kepada masyarakat umum hanya digunakan bagi keperluan pembangunan. Namun jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang penulis dapatkan di lapangan, dimana ada sebagian dari truk-truk tangki tersebut yang mengambil air dari kolam maupun sungai yang selanjutnya dijual kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dimana fokus penelitian adalah perlindungan konsumen air bersih, maka kelemahan kon-

72 sumen semakin terasa di tengah semakin meningkatnya teknologi pemasaran, pada situasi semacam itu, konsumen acapkali bingung menentukan pilihan, karena keterbatasan pilihan yang akan di gunakan oleh konsumen dimana disatu sisi kebutuhan akan air sangat diperlukan dan sisi lainnya tidak dapat persaingan yang sehat di antara produsen air. Kondisi demikian jelas merupakan faktor faktor yang turut memperlemah para konsumen.Faktor-faktor ini dapat dimanfaatkan secara tidak wajar oleh pelaku usaha I. Kesimpulan dan Rekomendasi Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti sampai kepada sebuah kesimpulan terhadap permasalahan peneliti yang telah peneliti kemukakan diatas sebagai mana berikut ini : 1. Kesimpulan a) Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan peneliti memperoleh kesimpulan bahwa selain terdapat usaha penjualan air bersih yang sumber airnya berasal dari sumur bor juga masih terdapat usaha air bersih yang bersumber pada kolam maupun aliran air yang mengalir b) Berdasarkan penelusuran penelitian dilapangan, peneliti dapati sebagian izin yang dimiliki pengusaha air adalah izin bagi tempat cucian motor bukan izin menjual air bersih kepada masyarakat. c) Masih lemahnya tanggungjawab pengusaha air terhadap kualitas dan kesehatan air yang diperjualbelikan. d) Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap perdagangan air


bersih yang dilakukan oleh pihak pengusaha. e) Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal sosialisai air bersih yang layak untuk di konsumsi dan di pergunakan bagi kebutuhan hidup sehari-hari. f) Masyarakat sudah lama tidak menggunakan jasa pelayanan yang di berikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang di kelola oleh pemerintah daerah. 2. Rekomendasi a) Kepada pemerintah daerah agar memperketat pengawasan dan penertiban terhadap perdagangan air bersih yang dijual kepada masyarakat terutama dalam hal kualitas dan kesehatan air. Pengawasan tersebut dapat berbentuk regulasi yang mengharuskan kepada setiap pengusaha air bersih untuk menjaga kulitas dan kesehatan air. b) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang arti penting kesehatan dan kulitas air yang akan di konsumsi maupun untuk keperluan hidup sehari-hari. c) Kepada pengusaha air bersih direkomendasikan agar melakukan proses sterilisasi air bersih yang akan di pergunakan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan makan minum maupun untuk kebutuhan hidup sehari- hari. d) Mencari alternatif agar pelayanan air yang menuasai hajad hidup orang banyak yang kelola oleh pemerintah daerah bukan dikelola oleh pihak swasta.


73

Daftar Pustaka

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Produsen, Departemen Kehakiman RI. EM Z ulfajri dan Ratu AS, 2005, Dasar- dasar Klimatologi, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hefni Effendi,2003, Telaah Kualitas Air , Yogyakarta : Kanisius. Juli, Soemirat Slamet, 2002, Kesehatan Lingkungan, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Kusnaedi , 2004, Mengolah Air Gambut dan Air Kotor untuk Air Minum, Jakarta : Puspa Swara Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajawali Press. Moh Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, 1997, Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, Jakarta : Universitas Indonesia.

Onny, Untung, 2004, Menjernihkan Air Kotor, Jakarta : Puspa Swara Prawiro ,1989, Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Rismunandar , 2001, Air Fungsi dan Kegunaanya bagi Pertanian, Bandung : Sinar Baru Algaesindo. Siahaan, N.H.T, 2005, Hukum Konsumen, Jakarta, Panta Rei. Shofie, Yusuf, 2003, Perlindungan Konsumen : dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung, Citra Aditya Bakti. Sutrisno, Totok, dan Eni S, 1996, Air untuk Masa Depan, Jakarta : Rineka Cipta. Sutejo, P dan Eling P, 2003, Prinsip DasarDasar Lingkungan, Surabaya : Airlangga University Press. Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2006, Anti Monopoli, Jakarta, Rajawali Press.

ANALISIS PERLINDUNGAN AIR BERSIH DI KOTA TANJUNGPINANG

Recommend Documents