Analisis Perjanjian Prulink Assurance Account Syariah. Ditinjau Perikatan Islam. Prama Dwi Putra, Gemala Dewi. Fakultas Hukum

Analisis Perjanjian Prulink Assurance Account Syariah Ditinjau Perikatan Islam

Prama Dwi Putra, Gemala Dewi Fakultas Hukum [email protected]

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang sebuah analisis perjanjian produk asuransi jiwa bernama Prulink Assurance Account Syariah, sebuah produk asuransi jiwa yang menyatukan tabungan masa depan dan proteksi jiwa. Rumusan masalah diangkat adalah membahas tentang hubungan hukum apa saja yang terjalin dalam perjanjian asuransi jiwa Prulink Assurance Account Syariah dan apakah Perjanjian Prulink Aasurance Account Syariah tersebut sesuai dengan hukum perikatan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan studi kepustakaan serta diperoleh

wawancara dengan Analisis kualitatif. Kesimpulan yang

adalah terdapat dua hubungan hukum dalam perjanjian Prulink

Assurance Account Syariah ini, pertama antar sesama peserta dengan akad tabarru’ dan hubungan peserta dengan PT Prudential Indonesia dengan akad wakalah bil ujrah. Kesimpulan terakhir yang penulis dapat adalah perjanjian ini sesuai dengan Hukum Perikatan Islam.

Analisis perjanjian..., Prama Dwi Putra, FH UI, 2014

Analysis on Prulink Sharia Life Insurrance from Islamic Contract Law Point of View Abstract This thesis discusses an agreement analysis of life insurance product called PRUlink Assurance Account Sharia, a life insurance product that brings together future savings and life protection. Formulation of the problem is discussed about the author adopted the legal relationship that exists between the insurer and the fellow participants among the participants with the insurance company. The next problem formulation is a discussion of the terms of the insurance agreement Engagement Law is a normative Islam.Metode taken based kepustakaan.Analisis study used qualitative analysis. The conclusion is that the author can occur in two legal relationships Assurance Account Sharia PRUlink agreement, the first between fellow participants with tabarru contract 'and participant relationships with companies such as PT Prudential Indonesia with wakalah bil last ujrah. The conclusion from author is this agreement in accordance with Islamic Contract Law. Keywords: Life Insurance, Prulink Assurance Account, Islamic Contract Law

Pendahuluan

Kebutuhan akan jaminan dan perlindungan terhadap harta maupun jiwa kian nyata. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya resiko yang harus dihadapi oleh


manusia. Resiko kehilangan, kematian dan sebagainya semakin dekat dengan hidup manusia bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita esok, tidak setiap rencana berjalan sesuai dengan kehendak kecuali satu hal, bahwa disitu ada resiko dan resiko itu merupakan faktor yang bisa menimbulkan kerugian dan mengancam kenyamanan hidup. Untuk menghidarinya maka resiko diantisipasi dengan cara mengalihkan kepada pihak lain, yakni perusahaan . Maka tujuan dari asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia.

Pada permulaanya asuransi merupakan suatu institusi bersama untuk mengganti kerugian sesungguhnya ketika kerugian itu terjadi. Tetapi dalam perkembanganya, asuransi menjadi alat untuk menutup kemungkinan rugi, yakni resiko yang bersifat abstrak dan tak tentu. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa tertimpa kerugian, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan kepada seluruh kelompok.

Bagi mereka yang mengharamkan riba, konsep dan prinsip dari asuransi konvensional yang ada sekarang ini tidak dapat memuaskan hati mereka karena dalam pelaksanaanya mereka menggunakan sistem bunga, adanya ketidak jelasan dan

adanya unsur judi yang diharamkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu

munculnya asuransi berbasis syariah sangat melegakan hati mereka para kaum muslim. Perkembangan asuransi berbasis syariah didunia setiap tahun berkembang


dengan pesat,khusudi Indonesia menurut Direktur EksekutPrudential sebagai salah satu perusahaan asuransi syariah terbaik di Indoneisa berpegang teguh pada firman Allah swt dalam QS Al-Hasyr:18 yang artinya

“hai orang-orang yang beriman bertaqwa lah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempehatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok ( hari depan) dan bertaqwa lah kamu kepada Allah. Sesungguhny Allah maha mengetahui apa yang kmau kerjakan.

Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan dimasa depan. Tidak hanya dalam Asuransi sebenarnya, perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di dunia, khususnya Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan,“Jangan lagi pandang enteng pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia karena kontribusinya sangat nyata dalam perekonomian nasional,” kata Prof. Firmanzah, Ph.D, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan di Jakarta, Senin (18/11) menanggapilaunching Gerakan Ekonomi Syariah yang dilakukan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono

(SBY)

di

Monas,

Jakarta,

Minggu

(17/11)

kemarin.“Pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2012 menunjukkan peningkatan pada pembiayaan modal kerja usaha yang mayoritas atau sekitar 60% disalurkan pada usaha mikro dan kecil,” papar Firmanzah sembari menyebutkan, hingga bulan Juni 2013 sebesar 75.98% dari porto folio pembiayaan perbankan syariah menggunakan akad Murabahah. Sementara pembiayaan berbasis akad Mudharabah-Musyarakah berkontribusi 2.96% dari total portofolio perbankan syariah. Selainitu, perkembangan lembaga keuangan micro syariah baik bank dan


non-bank

menunjukkan

kinerja

yang

menggembirakan

dengan

rata-rata

pertumbuhan di kisaran 30% baik pembiayaan maupun berdasrakan asetnya. Misalnya rata-rata pertumbuhan asset BPR Syariah selama 6 tahun terakhir (Januari 2008 – Juni 2013) mencapai 30.49% dan rata-rata pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mencapi 31.52%.

Jadi sebenarnya bagi para kaum Muslim yang menggunakan jasa keuangan bank ataupun non-bank mengacu pada sebuah prinsip syariah Islam yaitu jauh dari halhal yang dilarang oleh Islam seperti Riba, Maisir dan Gharar. Kemudian penulis dalam hal ini tertarik untuk memngkaji suatu perjanjian asuransi antara nasabah dan PT Prudential dari sudut pandang hukum Islam, dimana menurut penulis, akad adalah suatu hal yang melandasi sah atau tidaknya suatu tindakan hukum, dalam hal ini adalah hukum Islam. Jadi akad tersebut adalah bagian dasar dari segala sesuatu yang akan terjadi kemudian mengenai hak dan kewajiban hukum yang akan muncul. Penulis dalam hal ini mengambil sampel adalah produk dari PT Prudential Life Insurrance karena perusahaan ini adalah perusahaan nomor satu di Indonesia dengan tentunya dari berbagai kriteria menurut majalah Investor sejak tahun 2002 hingga tahun 2013.

Para calon nasabah dalam hal mengikatkan diri dalam asuransi di Prudential life inssurance syariah dilakukan dengan sukarela. Maksud sukarela disini tertuang dalam dibubuhkanya sebuah tanda tangan yang berarti suatu ikatan kebersamaan dan munculnya hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi jiwa syariah, kontrak yang digunakan bukanlah sebuah kontrak jual beli seperti layaknya asuransi konvensional, melainkan kontrak tolong menolong. Jadi


dalam asuransi jiwa syariah menggunakan kontrak tabarru yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif melepas uang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional. Kemudian tidak ahanya akad tabarru’, pada praktiknya asuransi syariah juga diperbolehkan menggunakan akad wakalah bil ujrah menurut Fatwa MUI Tentang Wakalah bil Ujrah Nomor 52/ DSN-MUI/III/2006, dan ada juga yang menggunakan akad mudharabah yang juga diperbolehkan oleh MUI dengan fatwanya. Hal ini yang harus memenuhi syarat sebuah perikatan dalam Islam. Pokok Permasalahan Menurut Soerjono Soekanto, suatu masalah adalah suatu proses yang mengalamai halangan tersebut hendak diatasi dan hal inilah yang antara lain menjadi tujuan suatu penelitian. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik, dapat dimulai dengan melakukan perumusan masalah-masalah apa saja yang akan diteliti, karena perumusan permasalahan dapat membantu dalam menentukan arah dari penelitian tersebut. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1.

Hubungan hukum apa saja yang terjadi dalam perjanjian asuransi jiwa

Prulink Assurance Account Syariah? 2.

Apakah perjanjian Asuransi Prulink

assurance account syariah sesuai

dengan hukum perikatan Islam? Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:


1.

Untuk mengetahui secara jelas hubungan hukum yang terjadi dalam

perjanjian asuransi jiwa Prulink Assurance Account Syariah. 2.

Untuk mengetahui apakah perjanjian Asuransi Prulink assurance account

syariah sesuai dengan hukum perikatan Islam. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta’min, penanggung disebut mu’ammin, tertanggung disebut mu’amman lahu

atau musta’min. At-ta’min

diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sepreti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” Pengertian at-ta’min adalah seseorang yang membayar atau menyrahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pada pasal 246 menyebutkan pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada sorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Ahali fikih kontemporer Wahbah az-Zuhhaili

mendeinisikan asuransi berdasarkan pembagianya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta’min at-ta’awuni dan at-ta’min bi qist sabit. At-ta’min atta’awuni atau asuransi tolong menolong adalah : “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang dari mereka mendapat kemudaratan.” At-ta’min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang mewajibkan seorang membayar sejumlah


uang kepada pihka asuransi yang terdiri dari beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberi iuran, pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran itu, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Menurut Kitab Undang-

Udang hukum dagang, asuransi adalah persetujuan dimana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi menggantikan kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya. Sementara itu, Faishal Al-Mawlawi mendifinisikan asuransi sebagai akad antara dua pihak yang salah satunya mengharuskan membayar kepada pihak kedua sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang dideritanya disebabkan oleh suatu peristiwa sesuai dengan transaksi.

Dengan demikian, asuransi merupakan alat sosial-ekonomi yang berfungsi mengalihkan resiko-resiko pribadi atau badan kepada semua anggota kelompoknya dengan memanfaatkan dana yang dikumpulkan bersama dari kelompok itu untuk membayar kerugian yang dialami oleh pribadi dalam hal-hal yang sudah disepakati dalam perjanjian atas dasar sukarela.


Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa asuransi itu mengandung 3 unsur utama yang bertransaksi dan terikat oleh suatu akad (perjanjian) dan kesepakatan, yaitu: pertama, pihak tertanggung yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan cara diangsur. Kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau mengganti dengan barang tertentu senilai yang dijanjikan kepada pihak tertanggung, seklaigus atau diangsur apabila ada unsur ketiga. Ketiga,

suatu

peristiwa yang belum jelas terjadi, dan jenis peristiwa itu disepakati oleh kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan moral, maka “asuransi Islam” dapat didefinisikan sebagai akad atau perjanjian kesepakatan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin antara satu dengan lainya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka, yang operasionalisasinya dijalankan dengan sesuai syariah Islam. Dalam hal ini, ada dua konsep dasar yang dalam perusahaan asuransi Islam, yaitu : (1) Al-Takaful ( saling memberi perlindungan) dan (2) Al-Mudharabah (konsep bagi hasil). Dari sini dapat dipahami bahwa perusahaan asuransi Islam dapat digambarkan sebagai syarikat perkongsian untung-rugi antara perusahaan dengan nasabahnya, yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin (dalam bentuk finansial) atas kematian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan atau kerusakan harta benda yang mungkin menimpa salah satu nasabahnya. Kontrak antar sesama pemegang polis yang juga berfungsi sebagai Hibah’. Akad ini memiliki prinsip tolong menolong antar sesama peserta asuransi. Dana tabarru’ adalah kumpulan hibah yang terkumpul dari seluruh pemegang polis atau para peserta asuransi untuk keperluan tolong-menolong apabila atas diri peserta atau para peserta terjadi peristiwa yang ditanggung.


Dalam contoh ringkasan polis yang terlampir pada skripsi ini, akad tabarru’ terjadi saat peserta bernama “Abdul Majid” membayarkan iuran tabarru’ sebesar Rp.216.667,00 dari total kontribusi sebesar Rp.300.000,00 setiap bulanya. Sisanya sebesar Rp.83.33,00 tidak dialokasikan kedalam dana tabarru’, tetapi langsung masuk ke dana yang siap diinvestasikan milik peserta. Porsi ini telah disepakati diawal antara kedua belah pihak. Dana tabarru’ tersebut digunakan untuk membayar klaim nasabah yang memerlukan, kemudian jika terdapat sisa atas pengelolaan dana tersebut akan dikembalikan lagi pada para nasabah sesuai porsi masing-masing yang disebut dengan surplus sharing.

Apabila

terjadi

suatu kedaan merugi terjadi dimana dana tabarru’

tidak

mencukupi untuk membayar setiap klaim yang ada pada saat itu, maka PT Prudential Life Insurance akan memberikan sebuah pinjaman tanpa bunga (Qardh) untuk menutupi kekurangan tersebut. Mengenai Qardh ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK/.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru’ dalam rangka menanggulangi ketidak cukupan kekayaan Dana Tabarru’ untuk membayar santunan atau klaim kepada Peserta.”

Dana tabarru’ ini adalah dana hibah yang bertujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ada prinsip risk sharing atau menanggung resiko bersama antar sesama peserta asuransi. Jadi terdapat hubungan hukum antara sesama peserta melalui dana tabarru’ tersebut yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan


dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada hal penting ini juga yang telah membedakan asuransi jiwa syariah dengan konvensional, dimana pada asuransi konvensional hubungan hukum yang terjadi hanya pada perusahaan dan pemegang polis, dan bila terjadi klaim akan digunakan uang dari perusahaan itu sendiri.

4.2.1.2

Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah bil Ujrah adalah Pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Akad dalam konsep produk asuransi PAA (Prulink Asurrande Account) syariah ini digunakan akad Wakalah bil Ujrah sesuai dengan halaman pada ringkasan akad yang terdapat pada halaman pembuka polis. Pada gambaran pengelolaan dana tersebut terlihat terdapat aliran dana ujrah kepada operator (perusahaan) sebagai pengelola yang jumlahnya telah disepakati antara para pihak diawal persetujuan nasabah. Pada akad Wakalah bil ujrah, Fatwa MUI mengatur melalui Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III2006 mengenai objek apa saja yang boleh dijadikan wakalah bil ujrah , antara lain kegiatan administrasi,pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi. Dalam bagan pada subbab 4.1.2 mengenai aliran kontribusi, terdapat keterangan mengenai objek-objek wakalah bil ujrah apa saja yang terdapat dalam Perjanjian Prulink Assurance Account ini, yaitu biaya Komisi dan distribusi, biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan resiko, pengelolaan investasi. Untuk tiga objek terakhirm sudah jelas ketentuan mengenai kebolehanya karena termasuk dalam fatwa ini, tetapi untuk objek yang pertama yaitu komisi dan dsitribusi tidak masuk dalam fatwa ini, tetapi dalam komisi yang ditujukan pada para agen asuransi, hal


ini dapat digolongkan menjadi objek wakalah bil ujrah pemasaran. Maka dengan penjelasan itu semua, objek-objek wakalah bil ujrah yang ada sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syari’ah nasional tersebut. Dalam ketentuan fatwa tersebut juga dijelaskan hal-hal yang harus ada dalam akad wakalah bil ujrah,

antara lain menurut fatwa tersebut disebutkan mengenai

sekurang-kurangnya terdapat hak dan kewajiban para pihak, cara dan waktu pembayaran ujrah atas premi, dan syarat syarat lain yang telah disepakati dalam akd. Dalam Contoh akad wakalah bil ujrah yang terlampir dalam skripsi ini, menurut penulis telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Pertama hak dan kewajiban telah jelas dalam akad tersebut, dimana peserta polis bernama Abdul Majid adalah sebagai pemberi kuasa atas kontribusinya untuk dikelola oleh PT Prudential Indonesia. PT Prudential Indonesia mempunyai tugas untuk menginvestasikan dana yang dihimpun dari setiap peserta sesuai dengan syariah Islam, dalam ketentuan ini juga telah diatur dalam akad tersebut pada bagian kelima tentang investasi. Abdul Majid pada akad tersebut membayarkan alokasi dana yang bertujuan untuk diinvestasikan sejumlah Rp.83.333,00 setiap bulanya. Total kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi menurut bagan pada subbab 4.2.1 akan dialokasikan dalam beberapa tempat, diantaranya untuk pembayaran wakalah, Pru saver (investasi) dan dana kebajikan yaitu dana tabarru’. Pada akad ini PT Prudential Insurance berperan sebagai underwriter and administrator, collector dan fund manager. Kemudian dalam akad ini, atas pengelolaan dana investasi,perusahaan asuransi akan mendapatkan fee dari fungsinya sebagai pengelola dan administrasi.Khusus untuk prosuk PAA ini besarnya biaya administrasi telah ditentukan dalam polis yaitu sebesar Rp. 37.500,00. Tercantum dalam bagian table biaya administrasi polis pada halaman TBPDI/PAA 1/1.


Jadi dalam hubungan hukum antara peserta asuranasi Prulink Assurance Account Syariah ini terjadi karena adanya akad Wakalah bil Ujrah, yaitu para peserta asuransi sebagai pihak yang memberikan kuasa (muwakil) atas kontribusi yang dibayarkanya sedangkan PT Prudential Life Insurrance berperan sebagai pengelola dana tersebut (wakil), dan atas jasa dari perusahaan ini diberikan upah (fee) yang telah ditentukan sebelumnya. Abdul Majid sebagai muwakil dan PT Prudential Indonesia sebagai wakil.

4.2.2 Analisis Perjanjian Prulink Assurance Account Syariah ditinjau dari hukum perikatan Islam Perjanjian Asuransi bersifat konsensual (Pasal 257 KUHD) tetapi pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut polis. Polis merupakan tanda bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi, tetapi polis bukan merupakan unsur dari perjanjian asuransi.

Dengan tidak adanya polis

perjanjian asuransi tidak menjadi batal, kecuali untuk beberapa jenis asuransi yang diatur dalam Pasal 272, 280, 603, 606 dan 615 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dalam Al-Qur’an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-aqdu), dan kata ‘ahd (al-ahdu). Kata akad secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan permufakatan (al-ittifaq). Al-Qur’an memakai kata akad dalam arti perikatan dan perjanjian, sedangkan kata al-ahdu, secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Istilah


akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan periakatan. Sedangkan al-ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian. Perjanjian Asuransi Prulink Assurance Account Syariah juga merupakan suaut akad, agar akad tersebut sah menurut Islam, maka prinsip-prinsip hukum perikatan Islam harus dapat diterapkan dalam akad tersebut

1)

Dari Segi Subjek Akad Atau Para Pihak yang Membuat Perjanjian.

Dari segi subjek akad atau para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a.

Para Pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa

dan bukan mereka yang secara hukum berada dibawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau dibawah perwalian, didalam melakukan perjanjian diwakili oleh pengampunya.

Dalam Perjanjian Prilink

Assurance Account Syariah, ada batasan untuk menjadi tertanggung tambahan dalam asuransi tersebut yaitu sejak berumur 0-70 tahun , tetapi tetap ada ketentuanketentuan yang mengaturnya. Untuk pemegang polis atau tertanggung utama diwajibkan adalah orang yang cakap dan dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Jika seorang anak akan menjadi tertanggung utama dalam asuransi ini, maka salah satu orang tuanya yang tetap harus menjadi atas nama pemegang polis dan orang tuanya pula yang harus membubuhkan tanda tangan pada lembar pengajuan. Sebagai contoh dalam akad terlampir dalam skripsi ini, sebenarnya tertanggung utama adalah seorang anak dibawah umur (belum baligh) bernama Aqiyla Anastasya Shafira dengan tanggal lahir 16 januari tahun 2013. Dengan kondisi anak tersebut masih dibawah umur dan akan mengakibatkan


segala tindakan hukumnya tidak sah, maka pemegang polis tersebut tetap ditujukan kepada orang tua anak tersebut yang bernama Abdul Majid.

Dengan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya ketentuan mengenai syarat kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

b.

Identitas para pihak dan kedudukanya masing-masing dalam perjanjian

harus jelas. Mengenai identitas dan kedudukan para pihak telah dijelaskan pada bagian awal polis dimana juga terdapat lembar persetujuan dari pihak penanggung atau perusahaan. Para pihak dalam akad terlampir jelas keteranganya, terdapat nama dan tanggal lahir dari para peserta asuransi. Pada bagian tersebut dituliskan mengenai kedudukan para pihak. Kemudian untuk data dari tertanggung dijelaskan pada ringkasan polis di bagian berikutnya. Persyaratan ini telah terpenuhi dengan penjelasan tersebut.

c.

Tempat dan saat perjanjian dibuat, untuk kebaikan, seyogyanya harus

disebutkan dengan jelas dalam akad.

Dalam ringkasan polis, di bagian akhir

terdapat tempa dan tanggal mengenai keterangan kapan polis tersebut diterbitkan yang berarti bukti pengesahan bahwa suatu hak dan kewajiban para pihak telah muncul. Pada akad tersebut tertera Jakarta sebagai kota dimana akad tersebut telah dibuat. Dalam Bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan mengenai perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Prudential ditinjau dari hukum perikatan Islam, selain itu penulis akan mengajukan saran-saran yang


diharapkan dapat membantu perkembangan asuransi syariah pada khususnya dan perekonomian Islam pada umumnya.

A.Kesimpulan Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah: 1)

Terjadi dua hubungan hukum, pertama yaitu hubungan antara sesama

nasabah melalui akad Tabarru’

dengan prinsip saling tolong-menolong (risk

sharing) dan terjadi hubungan hukum antara para peserta asurasni dengan PT Prudential Life Insurrance melalui akad Wakalah bil Ujrah. Pada akad antara perusahaan dan para peserta asuransi tersebut,

para pesrta asuransi berperan

sebagai muwakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dan PT Prudential Assurance sebagai wakil, yaitu pihak penerima kuasa sebagai pengelola dana kontribusi dari para peserta.

2)

Setelah dianalisa berdasarkan unsur dan rukun hukum perikatan Islam, baik

dari segi subjek akad, (para pihak yang membuat perjanjian) dari segi tujuan maupun objek akad, dari segi adanya kesepakatan, dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah dana maupun penyelesaian perselisihan, dari segi adanya persamaan dan kesetaraan, dari segi pengelolaan dana, dan dari segi pilihan hukum , maka Asuransi Prulink Assurance Account Syariah telah sesuai dengan hukum perikatan Islam.


B. Saran-Saran Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

1.

Kepada perusahaan asuransi jiwa syariah. Hubungan hukum yang ada antara

para peserta dan perusahaan seharusnya diberi penjabaran khusus didalam polis tersebut. Karena untuk dapat mengerti produk ini terlihat cukup sulit bagi orang awam. Sehingga selain nasabah mengambil produk ini karena bagus programnya, tetapi juga harus mengetahui hubungan secara hukum Islam yang terjalin antara para pihak dengan jelas.

2.

Dalam polis, penulis tidak melihat adanya penjelasan keterkaitan antara isi

perjanjian dengan hukum Perikatan Islam. Agar para nasabah lebih yakin bahwa yang meraka jalankan adalah suatu yang halal sesuai syariat Islam, sebaiknya dibuat subbab khusus mengenai hal-hal yang telah dalam Islam mengenai asuransi syariah. Karena asuransi sering kali masih menjadi perdebatan mengenai kebolehanya dalam Hukum Islam.

3.

Dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur asurnasi

syariah, hendaknya perlu segera disahkan undang-undang asuransi yang baru yang dapat menjadi landasan asuransi syariah.


Daftar Referensi BUKU TEKS Ali, Muhammad Daud. Pengantar Ilmu dan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993. Ali, AM. Hasan, Asransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kreasindo,2004 Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Memahami Syariat Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000. Azis, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,2000. Basyir, Azhar Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000. Basyir, Azhar Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000. Burhanudin S. Hukum Kontrak Syariah.Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta,2009. Chairuman, Pasaribu & Lubis, Suhrandi K. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika:1994. Djamil, Fatturrahman, Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos, 1995. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,2002. Fatturrahman, Djamil, Hukum Perjanjian Syariah. Bandung: Citra Aditya Bakti,2001. Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,2007.


Ghufron, Mas’Adi. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002. Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,1986. Muhammad Muslehudin. Menggugat Asuransi Modern. Jakarta: Penerbit Lentera,1999 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Masagung,1989. Mamudji, Sri. Et al. MetodePenelitiandanPenulisanHukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005. Puspa, Yan Pramadya, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Semarang: CV Aneka,1977 Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,1986. Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General). Jakarta: Gema Insani Press,2004. Sabiq, Sayid. Fikih Sunnah. Bandung: Al-Maarif,1998. Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Soekanto, Soerjono. PengantarPenelitianHukum. Jakarta: UI Press, 2010. Soebekti, KamusHukum. Jakarta: PradnyaParamita, 2000.


ARTIKEL, JURNAL, MAJALAH Muhammad Syafi’I Antonio, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Bahan Roadshow dalam rangka sosialisasi Asuransi Syariah. April: 1994. Brosur Produk Prulink Assurance Account Syariah (PAA) No. MKT/BRCH0433 (08/12)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. No. 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Wakalah bil Ujrah. Indonesia. Undang-UndangNomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Lembaran Negara No.64 Tahun 1995. TambahanLembaran Negara No. 3608. KitabUndang-UndangHukumPerdata [BurgelijkWetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: PT. PradnyaParamita. 1992. Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan Nomor 11/PMK/010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: PT. PradnyaParamita. 1960.


INTERNET http://prudential.co.id/corp/prudential_in_id/ Diakses pada 18 November 2013 pukul 23.30 WIB. http://www.bapepam.go.id/perasuransian/ Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 16.00 WIB. http://www.setkab.go.id/berita-11096-jangan-pandang-enteng-pertumbuhanekonomi-syariah-di-indonesia.html Diakses pada 26 Desember 2103, Pukul 15.35 WIB.


Analisis Perjanjian Prulink Assurance Account Syariah. Ditinjau Perikatan Islam. Prama Dwi Putra, Gemala Dewi. Fakultas Hukum

Recommend Documents