Daftar isi Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003
ISSN 1693 - 7902
ANALISIS PERATURAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DAN LING KUNG AN HID UP
Liliana Yetta Pandi Pusat Pengkajian Keselamatan Reaktor (PPKRe) - BAPETEN
ABSTRAK ANALISIS PERATURAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DAN LINGKUNGAN HIDUP. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, pemanfaatan tenaga nuklir semakin meluas di bidang penelitian, pertanian, kesehatan, industri dan lain-lain. Pemanfaatan tenaga nuklir, di samping mengandung segi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, juga mempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir harus berwawasan keselamatan dan lingkungan. Oleh karena pemanfaatan tenaga nuklir harus berwawasan lingkungan maka perlu diketahui jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir terhadap lingkungan hidup. Dalam makalah ini disajikan tentang analisis peraturan pemanfaatan tenaga nuklir yang berhubungan dengan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Mentri Negera Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2000 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan peraturan/ketentuan yang berhubungan dengan pemanfaatan tenaga nuklir. Kata kunci : lingkungan, pemanfaatan tenaga nuklir
ABSRACT ANALYSIS OF THE NUCLEAR ENERGY UTILIZATION AND ENVIRONMENT REGULA TION. In line with the development of nuclear knowledge and technology, the utilization of nuclear energy is becoming more spread in the field of research, agriculture, health, industry etc. Besides it's positive contribution to the prosperity and welfare, the utilization of nuclear energy has the potential radiation hazard on the employee, personnel public and environment. Therefore the utilization of nuclear energy should observe on the safety and the environment. Because the utilization of nuclear energy should observe on the environment, it is necessary to recognize the kind of activities of the utilization of nuclear energy related to environment. This paper presents the analysis of the refulation for utilization of nuclear energy related to the environment based on the decree the of state minister of enviroment No.3 year 2000 on the type of businesses and/or activities which subject to environment impact analysis and regulations/provisions related to the utilization of nuclear energy. Keywords: environment, the utilization of nuclear energy
271
ISSN 1693 - 7902
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003
PENDAHULUAN Di Indonesia pemanfaatan
tenaga nuklir telah meluas di bidang penelitian,
pertanian, kesehatan, industri dan lain-lain saat ini terdapat 3 buah reaktor penelitian, instalasi
produksi
radioistop,
instalasi
pengolahan
limbah
radioaktif,
iradiator,
accerelator. Pemanfaataan tenaga nuklir secara positif dapat meingkatkan kesejahteraan dan kemamuran rakyat serta turnt mencerdaskan bangsa dan meningkatkan
kualitas
sumber daya manusia. Akan tetapi selain mempunyai manfaat yang cukup besar dalam berbagai aplikasi di bidang penelitian, pertanian, kesehatan, hidrologi dan lain-lain juga mempunyai potensi bahaya radiasi yang cukup besar, sehingga pemanfaatan itu harus berwawasan keselamatan dan lingkungan hidup. Pada akhir abad ke-20 kepedulian manusia terhadap
lingkungan hidup semakin
meningkat setelah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janerio (Brasil) tahun 1992. Di Indonesia lingkungan hidup sudah mendapat perhatian sejak lama yaitu setelah menyadari betapa besar dampak pembangunan terhadap lingkungan apabila
pembangunan
dilakukan
dengan
tidak memperhatikan
persyaratan
yang
ditentukan. Oleh karena hal tersebut, maka perlu diketahui kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir terhadap lingkungan.
DASAR HUKUM Dasar hukum analisis peraturan pemanfaatan tenaga nuklir dan lingkungan hidup : 1. Undang-undang
Republik
Indonesia
No.
10
tahun
1997
tentang
63 tahun
2000
tentang
ketenaganukliran; 2. Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
No.
Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan radiasi Pengion; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir; 4. Surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Keempat dasar hukum tersebut bila dicermati merupakan rangkaian yang utuh dan saling melengkapi, misal dalam penjelasan Undang-Undang No. 10/1997 menyatakan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir harus memperhatikan asas pembangunannasional,
272
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan
keselamatan,
keamanan,
Tenaga Nuklir·
ketentraman,
ISSN 1693 - 7902
Jakarta, II Desember 2003
kesehatan
pekerja dan anggota masyarakat,
perlindungan terhadap lingkungan hid up, serta pemanfaatan bagi kemakmuran rakayat. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tenaga nuklir bagi kesejahteraan hidup rakyat banyak hams
dilakukan
dengan upaya-upaya
untuk mencegah
timbulnya
bahaya radiasi
terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah No. 63/2000 menjelaskan bahwa sasaran yang ingin diwujudkan peraturan ini adalah agar setiap pemanfaatan
tenaga nuklir
berwawasan keselamatan dan lingkungan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2000 menyatakan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir selain sangat bermanfaat juga dapat menimbulkan bahaya sehingga perlu dilakukan pengawasan melalui perizinan di samping pengaturan dan inspeksi (pemeriksaan).
Adapun persyaratan
untuk mendapatkan
izin pemanfaatan
tenaga nuklir terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Salah satu persyaratan khusus ini berhubungan
dengan lingkungan hidup di mana pemohon izin wajib memiliki
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP No. 64 tahun 2000 Pasa14 ayat 3). Pada Surat Keptusan (SK) Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2000 tercantum jenis usaha dan/at au kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Di dalam SK ini tertera jenis usaha/kegiatan dalam bidang pengembangan nuklir. KEGIA T AN
PEMANF AA TAN
TENT ANG LINGKUNGAN
TENAGA
NUKLIR
DAN
PERA TURAN
HIDUP
Sebelum membahas tentang analisis peraturan pemanfaatan tenaga nuklir nuklir perlu diketahui pengertian tentang pemanfaatan dan tenaga nuklir yang didasarkan pada Undang-undang
No. 10 tahun 1997. Adapun pemanfaatan(l) adalah kegiatan yang
berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan,
produksi,
pengangkutan,
penggunaan, dekomisioning,
penyimpanan,
pengalihan,
ekspor,
impor,
dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan
kesej ehateraan rakyat. Tenaga nuklir(l) adalah tenaga dalain bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
273
Seminar Tahunan Pengawasan
ISSN 1693 -7902
Pcmanfaalan Tcnaga Nuklir - Jakarta, II Dcscmbcr 2003
PP No. 64 tahun 2000
merupakan pelaksaanaan Undang-undang No. 10 tahun
1997 tentang Ketenaganukliran, dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif danJatau sumber radiasi lainnya. PP No. 64 tahun 2000 ini mengingat pula pada Undang-undang
No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti diketahui bahwa pemanfaatan tenaga nuklir telah berkembang
dengan
pesat dan secara meluas di belbagai bidang di Indonesia. Tenaga nuklir, di samping sangat
bermanfaat
juga
dapat
menimbulkan
bahaya
sehingga
pengawasan melalui perizinan di samping pengaturan dan inspeksi.
perlu
dilakukan
Pada PP No. 64
tahun 2000 ini mengatur tentang perizinan pemanfaatan tenaga nuklir di antaranya persyaratan untuk mendapatkan izin pemanafaatan tenaga nuklir. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan umum dan khusus. Pada PP No. 64 tahun 2000 pasal 4 ayat 3 butir b disebutkan bahwa persyaratan khusus yang diberlakukan terhadap instalasi yang mempunyai potensi dampak radiologi tinggi wajib memiliki AMDAL agar instalasi terse but tidak membahayakan
pekerja,
masyarakat maupun lingkungan. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 dari PP No. 64 tahun 2000 dapat diketahui tentang jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Kegiatan terse but adalah pemanfaatan yang berhubungan dengan sifat-sifat khusus bahan nuklir seperti D, Pu, Th dan sumber radiasi lainnya yang mengandung
dampak radiologi tinggi sehingga memerlukan
instalasi yang dirancang dan dibangun secara khusus , seperti iradiator, akselerator, radioterapi, produksi radioisotop dan instalasi yang sejenis lainnya. Jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang terdapat dalam SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 dapat dilihat Tabel I. Pada Tabel 1 tentang jenis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dari SK Menteri Negara
Lingkungan Hidup LH No. 3 tahun 2000 untuk bahan galian radioaktif
dimasukkan di bidang pertambangan dan energi, sedangkan PLTN selain dimasukkan ke dalam bidang pertambangan dan energi dimasukkan juga ke bidang pengembangan nuklir. Pada SK Menteri Negara pengembangan
Lingkungan Hidup No.3
energi terdapat pemanfaatan
tahun 2000 untuk bidang
tenaga nuklir dalam bentuk indikator,
kemungkinan yang dimaksud indikator ini adalah iradiator, karena besaran indikator yang diharuskan memiliki AMDAL adalah be saran untuk iradiator. Pada SK ini tidak
274
Seminar Tahunan Pengawasan
Pemanfaatan
ISSN 1693 - 7902
Tenaga Nuklir - Jakarta, 11 Oesember 2003
disebutkan untuk kegiatan instalasi radioterapi, akselerator, dan instalasi lainnya yang menggunakan radiasi pengion yang mempunyai dampak radiologi tinggi. Tabell.
Jenis Rencana Usahalkegiatan Pertambangan
No. I.
yang memerlukan
dan Energi dan Bidang Pengembangan
Jenis Rencana Usahalkegiatan I
AMDAL dalam Bidang Nuklir(2) Besaran
Bidang Pertambangan dan Energi A. Pertambangan Umum > 5000 Ha dan atau 1. Luas perizinan ~ 100 Ha (kumulatif/th)· Luas daerah terbuka untuk pertambangan 2. Tahap eksploitasi produksi a. batubara/gambut •• ::: 1.200.000 ton (ROM) b. bijih primer ::: 1.000.000 ton (ROM) c. bijih sekunder/endapan alluvial d. bahan galian bukan logam atau bahan ::: 1.200.000 ton (ROM) ::: 600.000 ton (ROM) galian golongan C e. bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurman f. bahan galian timbel, termasuk semua besaran pengolahan, penambangan dan pemumlan semua besaran 3. Tambang di laut semua besaran 4. Melakukan submarine tailing disposal 5. Malakukan pengolahan biji dengan semua besaran proses sianida semua besaran • •• untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas Raw of Material B. Ketenagalistrikan 1. Transmisi 2. PLTD/PL TG/PL TU/PL TGU 3. PLTA dengan tinggi/bendung/ 4. bendungan PLTA dengan luas genangan 5. PLTP 6. PLTN 7. Pusat listrik dari jenis lain
275
::: 150kV ::: 100 MW ::: 15 m atau :::200 Ha ::: 55 MW semua besaran ::: 5 MW
ISSN 1693 - 7902
Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, 11 Dcsembcr 2003
No. II.
Besaran
Jenis Rencana Usaha/kegiatan Bidang Pengembangan Nuklir 1. Pembangunan dan pengoperasian nuklir a. reaktor daya (PL TN) b. reaktor penelitian
reaktor Semua instalasi Daya ~ 100 kWt
2. Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor a. fabrikasi bahan bakar nuklir b. pengolahan dan pemumian uranium c. pengolahan limbah radioaktif d. indikator (kategori II sid IV)
Produksi ~ 50 ton eb/tahun Produksi ~ 100 ton yc/tahun Semua instalasi Aktivitas surnber :::: 37.000 TBq (IOO.OOOCi)
Semua instalasi
e. produksi radioisotop
Pada PP No. 64 tahun 2000 masih belum menyebutkan tentang reaktor penelitian, reaktor daya, instalasi pengolahan limbah radioaktif, instalasi bahan galian nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir, instalasi pengolahan dan pemumian uranium dan instalasi penyimpanan bahan bakar bekas. Dalam PP ini hanya menjelaskan kegiatan untuk pemanfaatan yang berhubungan dengan sumber radiasi pengion. Untuk kegiatan yang belurn dijelaskan dalam PP No. 64 tahun 2000, BAPETEN sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk rekator nuklir dan instalasi nuklir non reaktor, di mana dalam PP tersebut akan mencakup kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang belum ada dalam PP No. 64 tahun 2000. KESIMPULAN Dari analisis kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang berdasarkan PP No. 64 tahun 2000 dan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 belum mencakup seluruh
kegiatan
pemanfaatan
nuklir,
misal:
kegiatan
pembangunan
dan
pengoperasian instalasi nuklir non reaktor untuk kegiatan yang menggunakan radiasi pengion yang mempunyai dampak radiologi tinggi lain-lain).
276
(akselerator, radioterapi dan
Seminar Tahunan Pengawasan
Pemanfaatan
ISSN 1693 - 7902
Tenaga Nuklir - Jakarta, II Descmbcr 2003
2. Dalam PP No. 64 tahun 2000 hanya mencakup kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang menggunakan
radiasi pengion yang mempunyai dampak radiologi tinggi,
belum mencakup kegiatan pemnafaatan tenaga nuklir untuk reaktor nuklir, instalasi nuklir non reaktor maupun eksploitasi bahan galian nuklir. Dalam hal ini BAPETEN sedang menyusun rancangan PP tentang reaktor nuklir dan instalasi nuklir non reaktor 3. Antara SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 tahun 2000 dengan PP No. 64 tahun 2000 ada keterkaitan yang berhubungan
dengan lingkungan hidup, oleh
karena itu BAPETEN dalam menyusun rancangan PP hendaknya mengikutisertakan personil dari kementerian lingkungan hidup sehingga peraturan yang diterbitkan dari dua institusi ini saling mendukung dan mengikat. DAFT AR PUST AKA 1.
Undang-undang Republik Indonesia No.1 0 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2.
Surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 Jenis
Usaha
Dan/Atau
Kegiatan
tahun 2000 tentang
Yang Wajib Dilengkapi'
Dengan
Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan; 3.
Undang-undang
Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup; 4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan radiasi Pengion;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
DISKUSI Pertanyaan (Nur Tri Harjanto, P2TBU - BATAN) 1. SK Menteri KLH tahun 2000 sudah berjalan ± 3 tahun. Sejauhmana diterapkan
BAPETEN telah melaksanakan
pengkajian
terhadap SK tersebut
melalui peraturan BAPETEN terhadap instalasi nuklir? Kapan akan
diterapkan?
277
Scminar Tahllnan pcngawasan
ISSN 1693 - 7902
Pcmanfaatan Tenaga NlIklir - Jakarta, 11 Dcscmbcr 2003
2. Penyusunan AMDAL ini untuk instalasi yang akan dibangun atau instalasi yang sudah beroperasi, atau keduanya? Bagaimana dengan instalasi yang telah memiliki izin operasi? Bagaimana kaitannya dengan LAK? Jawaban (Liliana Yetta Pandi, PPKRe - BAPETEN) 1. BAPETEN telah menerapkan kegiatan
pemanfaatan
tenaga
SK Menteri KLH nomor 3 tahun 2000 tentang nuklir harus membuat
AMDAL,
dan AMDAL
merupakan salah satu pernyataan khusus dalam pengajuan izin operasi. 2. Penyusunan AMDAL dilakukan untuk instalasi yang sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi, untuk instalasi yang sudah memiliki izin operasi BAPETEN akan meminta pengusaha instalasi nuklir saat akan memperpanjang
izin. Kaitannya
dengan LAK terdapat satu bab yang berhubungan dengan lingkungan
Pertanyaan (Sumarbagiono, P2PLR - BAT AN) PP nomor 64 tahun 2000 belum mencakup pemanfaatan tenaga nuklir untuk reaktor nuklir, instalasi nuklir, instalasi nuklir non reaktor maupun ekploitasi bahan galian nuklir, padahal justru ketiga hal tersebut merupakan pemanfaatan
utama tenaga nuklir.
Mengapa hal ini bisa terjadi. 1. Apakah
merupakan
kelalaian
atau
memang
direncanakan
secara
bertahap
penyusunannya? 2. Apa konsekuensinya bila ketiga hal tersebut tercakup dalam PP? Jawaban (Liliana Yetta Pandi, PPKRe - BAPETEN) 1. Hal in bukan merupakan kelalaian, BAPETEN merencanakan dan bertahap dalam menyusun PP dan SK yang merupakan
"break down" dari UU nomor 10 tahun
1997, apa yang telah diatur dalam UU nomor 10 tahun 1997 diperinci dalam PP dan SK. 2. Konsekuensinya
pengusaha instalasi nuklir harus melaksanakan
yang ditentukan
dalam UU nomor 10 tahun 1997 jika PP dan SK belum ada, danjuga dapat mengacu pada peraturan
internasional.
Dalam hal ini BAPETEN
perizinan dan peraturan.
278
melakukan
sosialisasi
