ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR. MANGATUR GANDA AEK KANOPAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR. MANGATUR GANDA AEK KANOPAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Peneliti

Ketua

: Mei H. M. Munte, SE., M.Si

Anggota

: Santi Pebrina Sitorus, SE

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 2014

1

ABSTRAK Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha jasa perbankan yang memberikan pelayanan jasa pada nasabah dalam bentuk pemberian kredit. Dengan naiknya jumlah kredit akan diikuti pula oleh kemungkinan tidak tertagihnya kredit dan yang terjerat kedalam kredit bermasalah. Berdasarkan penelitian bahwa Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah yang ada di PT.BPR Mangatur Ganda Aek kanopan Kabupaten Labuhan Batu utara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013?”. Setelah data dianalisis, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1. PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan mengalami peningkatan kredit bermasalah yaitu kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kredit Kurang lancar, Diragukan, dan Macet yang dibandingkan dari 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 jumlahnya sebesar Rp.175.599.000, tahun 2012 sebesar Rp. 175.620.000, dan tahun 2013 sebesar Rp. 357.973.000. 2. Pihak bank yaitu PT.BPR Mangatur Ganda dalam menggolongkan kredit berdasarkan kolektibilitasnya, hanya menggolongkan berdasarkan 4 jenis kolektibilitas yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Pihak bank tidak mencantumkan golongan kredit dalam perhatian khusus. 3. Pemicu utama kredit bermasalah pada PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pada tahun 2013 adalah pergerakan harga jual komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. 4. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pihak bank mengambil beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah yaitu secara damai dan jalur hukum, dan untuk kategori kredit yang tergolong macet, apabila kreditnya masih dapat diselamatkan maka pihak bank mengambil alternatif penyelesaian kredit dengan beberapa cara yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. 5. Pengawasan kredit pada bank tergolong sudah cukup baik,hal ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur kredit yang dijalankan oleh pihak bank. 6. Hal lain yang menyebabkan kredit bermasalah juga dikarenakan kelalaian petugas bank dalam menilai karakter dan nilai jaminan nasabah. Dari Kesimpulan tersebut maka kepada perusahaan perlu dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Pihak bank lebih teliti, dalam menganalisis karakter nasabah yang mengajukan permohonan kreditnya. 2. Bank perlu mewajibkan nasabah yang mendapat keringanan dalam penyelesaian kredit bermasalah untuk membuat laporan usaha secara periodik. 3. Petugas bank dalam hal ini account officer yang bertugas menyalurkan kredit kepada masyarakat harus benar-benar menerapkan prosedur perkreditan, tanpa melihat hubungan kekerabatan terhadap nasabah. 4. Sebelum melakukan pengikatan kredit atau agunan, bank hendaknya memiliki kepastian terhadap nilai jaminan atau agunan nasabah dan sumber pengembalian kredit oleh nasabah.

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penelitian Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan yang bersifat non keuangan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit kepada nasabahnya baik berbentuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, kelancaran pemberian kredit sangat bergantung kepada peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak nasabah untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati. Dalam memberikan kredit tersebut, hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau dengan kata lain nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak bank, terjadinya kredit bermasalah dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, atau hal tersebut dapat juga diakibatkan karena nasabah tidak sengaja misalnya, akibat terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, setiap bank harus mengendalikan kreditnya dengan baik dan melakukan penanggulangan atau penyelesaian terhadap kredit yang digolongkan bermasalah. Penanggulangan kredit adalah suatu usaha atau tindakan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha jasa perbankan yang memberikan pelayanan jasa pada nasabah dalam berbagai bentuk. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh bank tersebut adalah dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Peningkatan pemberian kredit oleh bank 3

dapat mengakibatkan laba yaitu berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan juga akan menaikkan jumlah piutang pada bank tersebut. Dengan naikknya jumlah kredit akan diikuti pula oleh kemungkinan tidak tertagihnya kredit dan yang terjerat kedalam kredit bermasalah. Maka untuk menanggulangi atau menyelesaikan kredit bermasalah, harus diperlukan analisis penyelesaian kredit bermasalah yang tepat. Kredit bermasalah yang terjadi di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan, Selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami kenaikan tunggakan kredit yang relatif naik setiap tahunnya, namun kenaikan yang lebih besar terjadi pada tahun 2013. Seperti tampak pada tabel di bawah ini: Tabel 1.1 Kredit Bermasalah Di PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan (Dalam Ribuan Rupiah) No

Kolektibilitas

1.

Lancar

2.

Kurang Lancar

3.

Diragukan

4.

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

9.198.007

10.454.857

10.070.395

12.660

41.501

149.118

5.890

1.666

76.558

Macet

157.049

132.453

132.297

Total KL, DR, M

175.599

175.620

357. 973

Sumber: PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Sebagian besar kredit yang diberikan oleh PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan kepada nasabahnya adalah kredit pada sektor pertanian dan perkebunan, kenaikan tunggakan kredit tersebut diduga diakibatkan oleh pergerakan harga jual komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit yang harga jualnya semakin menurun, sehingga berdampak pula terhadap pendapatan para nasabah dan kemampuan nasabah untuk membayar atau melunasi kredit nya semakin kecil. Dengan demikian, tanpa adanya analisis penyelesaian kredit bermasalah yang tepat, maka kemungkinan bank tersebut mengalami kerugian akibat kredit bermasalah akan besar pula. Tujuan analisis ini adalah agar pihak bank dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada. 4

Oleh karena pentingnya analisis penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dalam menanggulangi kredit yang digolongkan bermasalah, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara”. 1.2 Rumusan Masalah Adanya masalah ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa adanya (apa yang sebenarnya), antara rencana dengan realisasi, antara “das sollen” dengan “ das sein”, antara “what ought to be” dengan “ “what is” . Pada umumnya setiap perusahaan selalu menghadapi masalah dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan , bentuk dan jenis usaha perusahaan tersebut. Masalah merupakan persoalan yang dapat timbul didalam kondisi tertentu, yang mana diperlukan suatu tanggapan dan pemecahan untuk menyelesaikannya. Masalah yang akan dibahas, sebaiknya harus diketahui latar belakang yang

menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Dan untuk

memecahkan suatu masalah, maka perlu dilakukan identifikasi, yaitu dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah tersebut untuk menilai sejauh mana penyimpangan terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana proses yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah yang ada di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013? 1.3 Tujuan Penelitian Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan penelitian pada Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda di Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk dapat melaksanakan penelitian tersebut, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun

5

tujuan dari penelitian tersebut adalah : Untuk mengetahui cara yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dari tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. 1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi Mahasiswa: a. Menambah pemahaman tentang bagaimana mekanisme pemberian kredit yang sehat bagi bank dan apabila terjadi kredit bermasalah bagaimana cara menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen dan sebagai bahan acuan untuk melanjutkan ke penelitian yang akan datang. 2. Bagi Perusahaan yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mangatur Ganda Aek kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara: a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran yang membangun serta cara yang paling efektif agar jumlah kredit bermasalah yang ada di perusahaan dapat menurun jumlahnya. b. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi berupa upaya-upaya atau cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang ada di perusahaan.

6

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Bank dan Jenis Bank Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Bank merupakan sektor penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Selain itu, bank juga merupakan lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran, serta berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukannya. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Berdasarkan jenisnya, usaha bank dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu: 1. Bank Umum Bank Umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum: a. Meghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit. c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri atau nasabah. e. Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat berharga. Sedangkan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh bank umum antaralain: a. Melakukan penyertaan modal, kecuali tindakan sementara untuk mengatasi kredit macet. 7 7

b. Melakukan usaha perasuransian. c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh bank umum yang diuraikan sebelumnya. 2. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang memberikan simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha BPR yang diperbolehkan menurut undangundang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. b. Memberikan kredit. c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. d. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh BPR antara lain: a. Menerima simpanan dalam bentuk giro. b. Melakukan penyertaan modal. c. Melakukan usaha perasuransian. d. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana disebut diatas. 2.2 Fungsi dan Unsur-Unsur Kredit Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, “Credere” , yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang

nasabah (debitur) yang memperoleh

kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah (debitur) adalah kepercayaan. Menurut Taswan; Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

8

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kredit adalah:

1. Cara menjual barang dengan pembayaran tidak secara tunai. 2. Pinjaman uang dengan pembayaran, pengembalian secara mengangsur. 3. Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal dan pendapatan. 4. Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank. 5. Sisi kanan neraca.

Dalam Pasal 1 butir 11 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa: kredit adalah “…penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak sematamata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara bank dengan debitur (nasabah). Dalam Standar Akuntansi Keuangan dinyatakan bahwa: Kredit adalah peminjaman

uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

9

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan

jasa

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam mendorong dan memperlancar perdagangan, produksi, dan jasa yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berikut ada beberapa fugsi kredit yang dilihat secara luas antara lain: a. Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kredit, maka dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pihak yang menerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. b. Untuk meningkatkan peredaran uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga suatu daerah yang kekurangan uang memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. c. Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit

untuk meningkatkan peredaran barang

biasanya untuk kredit perdagangan. d. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah

10

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. e. Meningkatkan kegairahan usaha Bagi pihak yang menerima kredit, tentu

akan dapat meningkatkan

kegairahan dalam melakukan usahanya, apalagi bagi nasabah yang memegang modal usahanya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit, maka nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya. f. Meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik , terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula untuk mengurangi pengangguran. g. Meningkatkan hubungan internasional Dalam hal pinjaman internasional, akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara pihak yang menerima kredit dengan pihak yang memberi kredit, sehingga terjalin hubungan yang baik dalam hubungan multinasional. Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan bank sebagai kreditur terhadap nasabah (peminjam) sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan , dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Thomas Suyatno dalam Hermansyah, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas: 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa , akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

11

2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang. 3. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 4. Prestasi atau objek kredit, dalam hal ini tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan. 2.3 Bentuk Jaminan Kredit Jaminan kredit adalah suatu hal yang amat penting dalam memberikan kredit pada calon debitur karena merupakan jaminan keamanan atas kredit yang diberikan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur

untuk melunasi

kredit sesuai dengan yang

diperjanjikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya

12

sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Selain itu, jaminan harus jelas dan diikat secara yuridis, dalam hal ini peran seorang analis kredit sangat penting, sebab mereka lah yang menentukan wajar tidaknya sebuah jaminan kredit. Adapun syarat-syarat jaminan kredit yaitu: a. Secara umum syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi dari jaminan kredit antaralain: 1. Mempunyai nilai ekonomis secara umum dan jelas. 2. Nilai jaminan harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan. 3. Barang

jaminan

tersebut

harus

mudah

dipasarkan

tanpa

harus

mengeluarkan biaya. 4. Nilai barang jaminan tersebut harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya bisa mengalami kenaikan dikemudian hari. 5. Kondisi barang tersebut dalam keadaan baik dan lokasinya cukup strategis. 6. Secara fisik barang jaminan tersebut tidak cepat rusak, usang dan lain-lain sebab akan mengurangi nilai ekonomis. 7. Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lebih lama dari jangka waktu kredit yang akan dijaminkan. b. Sedangkan syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh suatu barang jaminan adalah: 1. Merupakan milik nasabah bersangkutan. 2. Ada dalam kekuasaan calon debitur sendiri. 3. Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain. 4. Memiliki bukti-bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama nasabah yang masih berlaku dan sah . Adapun bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang disalurkan yaitu: a. Jaminan kebendaan Jaminan benda tidak bergerak, meliputi tanah, mesin, kapal laut, bangunan rumah dan lain-lain. Jaminan benda bergerak, meliputi kenderaan bermotor , mesin dan peralatan kantor, persediaan bahan baku dan barang jadi, perhiasan dan lain sebagainya. Jaminan benda tidak bergerak

13

adalah surat wesel,

promes, sertifikat deposito, piutang dagang, sertifikat obligasi, dan surat berharga lainnya. b. Jaminan pihak ketiga Jaminan pihak ketiga atau perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dan ini dilakukan apabila bank merasa jaminan kebendaan yang disediakan debitur kurang memadai, biasanya bank meminta pihak ketiga yang ditunjuk debitur dan dapat diterima bank. 2.4. Penggolongan Kredit Bank Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran

pokok beserta bunganya oleh nasabah, dan tingkat

kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Ada beberapa penggolongan kolektibilitas kredit yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.1 Tabel Penggolongan Kolektibilitas Kredit No. 1.

2.

Penggolongan Kolektibilitas Kredit Kriteria Lancar a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Dalam Perhatian Khusus a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 3 bulan, atau b. Kadang-kadang terjadi tunggakan, c. Mutasi rekening relatif aktif, d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,

14

3.

Kurang Lancar

4.

Diragukan

5.

Macet

e. Didukung dengan adanya pinjaman yang baru yang dilakukan nasabah. a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 1 bulan, dan belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan. b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 3 bulan, c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, e. Dokumen pinjaman yang lemah. a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 6 bulan, dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan dan tidak lebih dari 2 bulan. b. Kredit sudah jatuh tempo lebih dari 1 bulan dan tidak lebih dari 2 bulan. c. Terjadi wanprestasi lebih dari 6 bulan, d. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang nasabah, e. Kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang nasabah. a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan 15

b. Tidak memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, c. Kredit sudah jatuh tempo melampaui 2 bulan d. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara. 2.5 Kredit Bermasalah Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak perbankan adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan kegagalan nasabahnya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Kredit yang bermasalah merupakan malapetaka bagi pihak bank, karena berhasil atau tidaknya bank tersebut dapat dilihat dari kinerja bank tersebut dalam melakukan aktivitasnya, seperti dalam pelayanan pemberian kredit. Selain itu, dampak dari kredit bermasalah juga akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh bank, dalam hal ini memungkinkan laba yang didapat akan kecil apabila kredit yang diberikan suatu bank kepada nasabahnya akan mengalami permasalahan dalam pengembaliannya. Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah merupakan risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir semua perbankan memiliki kredit bermasalah, bahkan dalam beberapa kasus kredit bermasalah di Indonesia berakhir kepada penutupan beberapa bank. Sebagai lembaga bisnis dan keuangan, dalam lingkup yang luas perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga. Menurut Hermansyah: “Kredit Bermasalah atau nonperforming loan merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya”. Menurut Dahlan Siamat, “Kredit bermasalah atau problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat

16

adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.” Menurut Ismail, “Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau

melakukan

angsuran

sesuai

dengan

perjanjian

yang

telah

ditandatangani oleh bank dan nasabah.” Oleh karena banyaknya definisi kredit bermasalah, maka kebanyakan diantara kita yang mengartikan kredit bermasalah itu sama dengan kredit macet, yang dalam arti sebenarnya, kedua persepsi tersebut adalah berbeda. Setiap kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu kredit macet. Karena mungkin saja kredit tersebut bermasalah, tetapi sama sekali belum macet. Kredit bermasalah masih bisa diselesaikan jika ditangani dengan baik dan tepat oleh petugas atau pejabat bank yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kredit bermasalah sangat memerlukan perhatian khusus dari pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur. Jika tidak ditangani secara baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang

sistematis

dan

berkelanjutan.

Akibatnya

kredit

bermasalah

akan

menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Ada banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah seperti: 1. Faktor internal perbankan 2. Faktor internal nasabah 3. Faktor eksternal 1. Faktor internal perbankan Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank, dalam hal ini faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah adalah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, seperti: a. Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah. Setiap analisis kredit harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Biasanya para analis sebelum melakukan analisis,

17

meminta data perkembangan usaha kepada calon nasabah. Namun dalam kenyataannya sangat banyak data yang diberikan oleh calon nasabah tersebut merupakan data yang direkayasa, sehingga hasil analisis terhadap kredit pun dapat membahayakan kelancaran pengembalian kredit tersebut. b.

Analisis tidak cermat Petugas analisis kredit kurang mengamati angka-angka data atau informasi

tentang usaha nasabah. Mungkin analis kredit tersebut terlalu percaya dengan apa yang disajikan oleh nasabah, atau mungkin saja kurang cermat dalam melakukan analisis dari data atau informasi yang diberikan oleh calon peminjam, sehingga terjadi kesalahan pada saat memberikan keputusan kelayakan kredit. c. Kurangnya akuntabilitas putusan kredit Kurangnya pertanggungjawaban dari petugas analis kredit dan pejabat bank sehingga ada kesan tidak bersungguh-sungguh dalam menerima tugas dan wewenang yang diterimanya. d. Bank kurang dalam pengawasan dan pemantauan atas performance nasabah secara teratur. Setiap usaha tentu ada risiko bisnis dan risiko non bisnis. Oleh karena itu bank harus mengetahui persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satusatunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pematauan baik secara periodik maupun secara insedentil agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini. e. Bank terlalu berkompromi Dalam pemberian kredit bank memang seharusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan. Tidak jarang petugas bank terlalau banyak memberikan kemudahan, sehingga memberikan kelonggaran yang sangat prinsip, seperti persyaratan yang terlalu ringan. f.

Bank tidak mempunyai kebijakan perkreditan yang sehat Setiap bank tentunya harus mempunyai kebijakan perkreditan yang

matang dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam kebijakan tersebut dengan tegas dan jelas digariskan beberapa ketentuan. Jika ketentuan tersebut terlalu longgar, maka member peluang pada pemberian kredit yang tidak sehat.

18

2. Faktor internal nasabah a. Nasabah tidak memiliki itikad baik Adanya niat yang buruk yang dilakukan nasabah kepada bank serta tidak ada rasa ingin dalam melaksanakan kewajibannya. Nasabah seperti ini tidak bisa ditolerir karena memang memiliki karakter yang sangat buruk. b.

Nasabah menghilang Menghilangnya nasabah sudah dipastikan akan membuat kredit menjadi

bermasalah. Oleh karena itu, keberadaan tetap dan seluk beluk nasabah sangat perlu diperhatikan. c.

Terganggunya kelancaran usaha nasabah Salah satu penyebab bermasalahnya kredit nasabah yaitu tidak mampunya

melakukan kewajibannya kepada bank yang dikarenakan kelancaran usaha nasabah terganggu. Maka dalam hal ini sangat diperlukan data perkembangan nasabah. d. Penyimpangan penggunaan kredit Setiap nasabah sebelum direalisir dicantumkan dengan jelas dalam akad kredit tujuan penggunaannya. Jika terjadi penyimpangan dalam realisasinya, maka perlu diwaspadai akan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. e. Nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar Oleh karena nasabah melakukan ekspansi yang terlalu besar, yang menjadikan dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. f. Nasabah memiliki masalah dalam rumah tangga Setiap kehidupan rumah tangga nasabah diharapkan mengalami ketenangan dan kedamaian agar bisnisnya juga berjalan denga tenang dan damai. Tidak sedikit ditemukan bahwa pemicu kredit bermasalah adalah masalah yang terjadi didalam keluarga nasabah itu sendiri. 3. Faktor Eksternal a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif

19

Adanya globalisasi ekonomi menyebabkan perdagangan antar Negara tidak lagi mengenal batas. Dengan kata lain barang produksi bebas masuk dan bersaing dengan produksi dalam negeri. b. Perubahan kurs mata uang Terjadinya perubahan kurs mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah. Dalam hal ini nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing, jika usaha tersebut menggunakan bahan mentah atau setengah jadi dari luar negeri. c.

Hubungan diplomatik dengan Negara lain Jika terjadi ketidaklancaran hubungan ekonomi antar dua negara. Maka

dapat dipastikan akan mengganggu kemajuan perdagangan, yang juga akan megakibatkan dampak terhadap pendapatan pelaku usaha. d. Faktor alam yang bersifat negatif Faktor alam yang bersifat negatif misalnya akibat adanya bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan lain-lain. e. Adanya gejolak sosial Gejolak sosial misalnya kekerasan politik yang mengakibatkan berbagai musibah terhadap dunia bisnis dan perekonomian. f. Peraturan pemerintah yang merugikan Di Indonesia sering muncul berbagai regulasi dan umumnya regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Misalnya pemerintah bermaksud untuk melindungi para pedagang kecil dengan melarang atau membatasi jumlah supermarket di daerah tertentu. Jika supermarket tersebut adalah nasabah bank, maka berarti kredit yang diperolehnya menjadi bermasalah. 2.6 Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debiturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Penyelesaian kredit merupakan usaha yang dilakukan bank dalam menanggulangi kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah.

20

Berdasarkan

ketentuan

Bank

Indonesia,

bank

harus

membuat

penggolongan kredit yang diberikannya berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Kolektibilitas kredit tersebut didasarkan pada faktor-faktor antaralain: ketepatan waktu, jumlah pembayaran pokok, dan bunga, jangka waktu sudah berakhir atau belum, hasil penilaian kemampuan dan kemauan debitur melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penanggulangan dapat ditempuh beberapa cara sebagai berikut: a. Peringatan tertulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak disamping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit. b. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi dan usaha debitur untuk melunasi hutangnya dapat ditempuh jalur hukum. Beberapa cara pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut: a. Rescheduling ( Penjadwalan ulang) “Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit”. Kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antaralain misalnya : usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali, debitur menunjukkan itikad baik, dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berniat dan berminat untuk terus mengelola usahanya. Dalam proses rescheduling tunggakan pokok

dan

bunga

dijumlahkan

untuk

kemudian

dijadwalkan

kembali

pembayarannya dan untuk itu dibuat perjanjian rescheduling tersendiri. b. Reconditioning ( Persyaratan ulang) “Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit”. Dalam reconditioning dapat pula diberikan kepada debitur

21

keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan. c. Restructuring ( Penataan ulang) Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Tindakan ini meliputi: 1. Menambah jumlah kredit yang dikucurkan. 2. Menambah equity, seperti dengan menyetor uang tunai dan tambahan modal pemilik. d. Execution Collateral (Eksekusi barang jaminan) “Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang”. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Apabila hal ini terjadi bank menyarankan agar nasabah menjual jaminannya. Berdasarkan kesepakatan, kedua belah pihak mencari calon pembeli potensial. Harga penjualan pada dasarnya harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut berlebih, maka sisa hasil penjualan barang jaminan dapat dikembalikan kepada debitur. Namun, apabila harga penjualan tidak mencukupi menutup keseluruhan kewajiban debitur maka bank dapat menempuh dua kebijakan. Pertama, bank membebaskan atau menghapus bukukan sisa hutang. Kedua, sisa hutang debitur tetap dibukukan dengan harapan suatu ketika debitur dapat melunasi kembali kewajibannya.

22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian Menurut Sugiyono, objek penelitian yaitu “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya” Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang berlokasi di Jalan Jenderal

Sudirman

No. 253 Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara. 3.2 Metode Penelitian Dalam menyelesaikan skripsi metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam pengumpulan informasi yang berguna untuk dikembangkan guna mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian Kepustakaan adalah “…kajian pustaka pendukung yang berkaitan dengan konsep, teori, data atau temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang mendasari penelitian yang sedang dijalankan”. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur, membaca bahan-bahan kuliah yang dipelajari selama perkuliahan, majalah-majalah ilmiah ataupun buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian Lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi

23 28

yang dilakukan dilokasi (objek penelitian) secara langsung, maupun di tempat lain yang kaitannya dengan pokok pembahasan. Yang mana dalam penelitian ini adalah PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara. 3.3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang

telah

tersusun

dalam

arsip

(data

dokumentasi)

yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini antaralain berupa data penggolongan kredit atau kolektibilitas kredit yang ada diperusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta data mengenai upaya yang dilakukan perusahaan dalam

menyelesaikan

atau

menaggulangi

kredit

bermasalah

yang

ada

diperusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara antara lain: a. Interview Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihakpihak yang berkepentingan di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antaralain Kepala bagian kredit, Account officer, dan Satuan Pengawasan Intern Kredit Bermasalah. b. Observasi Yaitu dengan pelaksanaan suatu studi pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek yang diteliti. c. Dokumentasi Yaitu suatu teknik pengambilan data dari laporan-laporan atau arsip perusahaan yang sudah diolah sebelumnya oleh petugas perusahaan.

24

3.4 Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1. Metode analisis deskriptif Metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang dihadapi dengan mengumpulkan, megklasifikasikan, mengintepretasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat diketahui gambaran umum dari objek yang diteliti. 2. Metode analisis Komparatif Metode analisis yang bersifat ilmiah dengan cara membandingkan teoriteori yang ada dengan data yang diperoleh dari lapangan atau perusahaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori kredit menurut perbankan terhadap praktik yang ada di perusahaan yang diteliti. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat dibuat kesimpulan dari hasil perbandingan dan mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang serupa dimasa mendatang.

25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda didirikan berdasarkan akta No. 14 tanggal 12 April 1990 dari Hajjah Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH; notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Bank telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat Keputusannya No. C2.602.HT.01.01.TH 91 tertanggal 28 Februari 1991. Anggaran dasar Bank telah diubah dengan akta No. 27 tanggal 13 Oktober 1999 dari notaris John Leonard Waworuntu, SH. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. C-17544 HT.01.04 TH. 99 tanggal 05 Juli 1999. PT. BPR Mangatur Ganda mempunyai 1 (satu) Kantor Pusat dan 6 (Enam) Kantor Cabang. Lokasi dari Kantor pusat dan cabang PT. BPR Mangatur Ganda ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut ini: Tabel 4.1 Lokasi Kantor Pusat dan cabang PT. BPR Mangatur Ganda No.

Keterangan

Alamat

1.

Kantor Pusat Aek Kanopan

Jl.Jend.Sudirman No. 253 Aek Kanopan,Labuhan Batu Utara, SUMUT

2.

Kantor Cabang Aek Nabara

Jl. Ampera No. 27 Aek Nabara, Labuhan Batu, SUMUT

3.

Kantor Cabang Cikampak

4.

Kantor Cabang Negeri Lama

5.

Kantor Cabang Air Hitam

6.

Kantor Cabang Sosa

Jl. Lintas Sosa-Riau, Desa Aek Tinga Kec. Sosa. Kab. Padang Lawas-SUMUT

7.

Kantor Cabang Sarudik

Jl. Padang Sidempuan No. 6 KM.5 SarudikTapanuli Tengah

Jl.Lintas Sumatera-Pinang Awan, Cikampak Desa Aek Batu Kec.Torgamba, Labuhan Batu Selatan, SUMUT Jl. Besar Simpang HSJDesa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Neg. Lama ,Labuhan Batu Utara, SUMUT Pasar V Desa Air Hitam, Kec. Kualah LeidongLabuhan Batu Utara

Sumber: PT. BPR Mangatur Ganda

26

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 jumlah pegawai tetap masingmasing sebanyak 88 dan 39 pegawai honorer. Kepemilikan atas saham pada PT. BPR Mangatur Ganda ditunjukkan seperti pada Tabel 4.2 berikut ini: Tabel 4.2 Kepemilikan Atas Saham Pada PT. BPR Mangatur Ganda Jumlah saham Pemegang Saham ditempatkan dan disetor penuh Raja D.L Sitorus 559 lbr Ny. Luceria Siagian 1223 lbr Ny. P. Aritonang 138 lbr Santo Sitorus 50 lbr Ny. Nuria Timoria Siagian 30 lbr JUMLAH 2000 lbr Sumber: PT. BPR Mangatur Ganda

Persentasi pemilikan (%) 27,95 61,15 6,90 2.50 1.50 100

Jumlah

559.000.000,1.223.000.000,138.000.000,50.000.000,30.000.000,2.000.000.000,-

Susunan kepengurusan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut : Komisaris Utama

: Maruhum TH. Malau, SE

Komisaris

: Rusbaner Manik, SE

Direktur Utama

: Sabar Poltak Sitorus, SE

Direktur

: Mulyono, SE

Kebijakan Akuntansi a. Pernyataan Bahwa BPR menggunakan SAK – ETAP Laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, SAK - ETAP (Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK – ETAP telah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan sejak penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir per 31 desember 2012. b. Penyajian Laporan Keuangan

27

Laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda disusun bedasarkan SAK-ETAP dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan yang dipersiapkan terdiri dari Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (Indirect Method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. c. Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. d. Penempatan pada Bank lain Penempatan pada Bank lain disajikan sebesar saldo penempatan pada bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian. e. Kredit Kredit dinyatakan berdasarkan jumlah bruto tagihan Bank yang belum dilunasi oleh nasabah setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit. Untuk kredit yang direstrukturisasi. dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lainnya yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan. Kredit dalam rangka program penerusan dan pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank. f. Penyisihan

Kerugian

Aktiva Produktif serta Estimasi

Komitmen dan Kontijensi.

28

Kerugian

Aktiva produktif terdiri dari penempatan pada bank lain. Bank membentuk penyisihan kerugian aktiva produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aktiva produktif. Komitmen dan kontinjensi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada tahun 2012, penentuan kualitas aktiva produktif dan penyisihan kerugian aktiva produktif mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia di atas. aktiva produktif dan estimasi komitmen dan kontinjensi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori dengan besarnya persentase penyisihan kerugian sebagai berikut: Klasifikasi

Persentase Penyisihan Kerugian

Lancar

Minimum

0.5 %

Kurang lancar

Minimum

10 %

Diragukan

Minimum

50 %

Macet

Minimum

100 %

Pada tahun 2012 dan 2011, persentase penyisihan kerugian di atas diterapkan terhadap saldo aktiva produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan yang

sesuai

dengan

ketentuan,

kecuali

untuk

aktiva

produktif

yang

diklasifikasikan lancar. Aktiva produktif dihapusbukukan dari penyisihan kerugian aktiva produktif pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva produktif tersebut harus dihapusbukukan karena secara operasional debitur tidak mampu membayar. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian aktiva produktif yang bersangkutan selama tahun berjalan dan kelebihan penerimaan dari pokok kredit yang dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan bunga. Penyisihan kewajiban komitmen dan kontinjensi disajikan dalam akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi pada neraca. g. Aktiva Tetap Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Bank menerapkan metode garis lurus (straight - line method) dengan taksiran masa manfaatnya sebagai berikut:

29

Tahun Brankas

20

Kenderaan roda 4

8

Kendaraan roda 2

4

Inventaris kantor

2- 4

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. aktiva tetap yang tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan. h. Agunan yang diambil alih Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit diatas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih yang telah diterima pada saat kredit diambil alih, dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian aktiva produktif. Sedangkan selisih lebih nilai realisasi bersih diatas saldo kredit dari agunan yang diambil alih diakui maksimum sebesar saldo kredit dan selisihnya dicatat dalam catatan administrasi bank. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat terjadinya. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan yang diambil alih dibebankan pada ke laporan laba rugi pada saat terjadinya. Bila terjadinya penurunan nilai yang bersifat permanen. maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. i. Imbalan Pasca Kerja Bank telah memiliki program imbalan pasca kerja dengan melakukan pemotongan atas gaji sebesar 10% dari gaji pokok yang disimpan dalam Tabungan Tunjangan Hari Tua karyawan pada catatan No. 9. Bank juga telah memiliki peraturan kepegawaian yang mengacu pada ketenagakerjaan No. 13/2003.

30

Undang-Undang

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan dan beban bunga diakui secara Accrual Basis. tidak termasuk pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (non-performing). Pendapatan bunga atas aktiva non-performing yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam akun administratif. Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasi sebagai kurang lancar diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit non-performing yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok. k. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi Provisi dan komisi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan diperlakukan sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan. l. Pajak Penghasilan Beban pajak penghasilan badan ditentukan berdasarkan perhitungan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan belum mengakui adanya aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. 4.2 Sejarah Singkat PT. BPR Mangatur Ganda Pada tanggal 17 Juli 1991 PT. BPR Mangatur Ganda membuka kantor pusat di Aek Kanopan, Sumatra Utara. Setelah 4 tahun berkembang di Aek Kanopan, PT. BPR Mangatur Ganda mulai berani membuka kantor cabang di Aek Nabara pada tanggal 9 Januari 1995. Dua tahun kemudian setelah semakin banyaknya nasabah PT. BPR Mangatur Ganda kembali membuka cabang di Cikampak pada 20 Januari 1997. Lambat laun PT. BPR Mangatur Ganda mengalami kemajuan pusat hingga akhirnya memiliki 7 kantor antara lain : 1

31

kantor pusat dan 6 kantor cabang dari 34 kantor PT. BPR yang ada di seluruh Indonesia. Dimana telah dibuka juga kantor PT. BPR Mangatur Ganda cabang Sosa pada tanggal 1 Juli 2004, kantor cabang Negeri Lama pada tanggal 19 Desember 2006, kantor PT. BPR Mangatur Ganda cabang Air Hitam pada tanggal 19 November 2008 dan terakhir kantor PT. BPR Mangatur Ganda cabang Sarudik pada tanggal 17 Juni 2011. Pesaham mayoritas dari PT. BPR Mangatur Ganda adalah Bapak DR. Sutan Raja DL Sitorus. Pendiriannya pun telah disetujui oleh surat ijin dari Menteri Keuangan dan surat ijin dari Menteri Kehakiman. Misi dan Visi yang PT. BPR Mangatur Ganda terapkan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan dan Sibolga. Dalam menghadapi kompetitor sesama BPR lainnya, PT. BPR Mangatur Ganda mengutamakan mutu pelayanan yang baik dengan memperhatikan kebutuhan materi dan informasi bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan PT. BPR Mangatur Ganda. diwujudkan dengan penerapan

Hal ini

Good Coorperate Governance (GCG) dalam

perusahaan PT. BPR Mangatur Ganda. Selain dari itu, PT. BPR Mangatur Ganda juga selalu memperhatikan aspek moril masyarakat disekitar PT. BPR Mangatur Ganda, dengan turut menyumbang atas pembangunan rumah-rumah ibadah dan ikut serta dalam perayaan hari-hari besar agama. 4.3 Struktur Organisasi PT. BPR Mangatur Ganda Struktur Organisasi pada PT.BPR Mangatur Ganda dapat dilihat pada bagan struktur organisasi dihalaman berikutnya:

32

Uraian Tugas pihak-pihak yang terkait dalam hal Perkreditan Pada PT. BPR Mangatur Ganda adalah sebagai berikut : 1.Dewan Direksi Identifikasi Jabatan -

Direktur Utama Atasan langsung Dewan Komisaris Bawahan : Direktur, Pincab, Staf dan karyawan BPR Uraian tugas: 1. Bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris atas perkembangan operasional BPR yang dipimpinnya. 2. Melaksanakan pengawasan melekat ( WASKAT ) terhadap pekerjaan para petugas bank, yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas operasional maupun administratif baik pusat maupun cabang. 3. Melakukan pembinaan terhadap nasabah inti, baik nasabah peminjam maupun nasabah penabung. 4. Memantau angka-angka keragaan (ferfomance) BPR dalam kaitannya dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. 5. Membina hubungan baik dengan pejabat instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh adat setempat. 6. Menjalankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan / dikeluarkan oleh pemerintah tentang perbankan. 7. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dan rencana kerja mengenai penagihan tunggakan bagi masing-masing pemasaran. 8. Membuat laporan perkembangan BPR setiap bulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia. 9. Membina hubungan dan kerjasama yang baik diantara sesama karyawan dengan sasaran untuk lebih meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 10. Menetapkan wewenang Direktur untuk memfiat maksimum jumlah kredit per nasabah, pemberian wewenang memutus jumlah maksimum kredit kepada Direktur per nasabah harus melalui S.K. tersendiri.

1

11. Menetapkan wewenang Direktur untuk memfiat maksimun biaya eksploitasi untuk menunjang kelancaran operasional bank, pemberian wewenang tersebut harus melalui melalui S.K. tersendiri. 12. Menetapkan wewenang Pimpinan Cabang (Pincab) untuk memfiat maksimum jumlah kredit yang disetujui per nasabah, pemberian wewenang tersebut harus melalui S.K. tersendiri. 13. Menetapkan wewenang Pimpinan Cabang (Pincab) untuk memfiat maksimum biaya ekplotasi, pemberian wewenang tersebut harus melalui SK tersendiri. 14. Menetapkan maksimum saldo kas ke Kantor Cabang setiap hari, dan menyetorkan kelebihan kas yang ada ke rekening di bank lain. 15. Menetapkan maksimum saldo kas Kantor Pusat setiap hari, dan menyetorkan kelebihan kas yang ada ke rekening lain di bank lain. 16. Bertanggung jawab atas : a. Penyelenggaraan RUPS dan RUPS lainnya. b. Kelancaran pelayanan pegawai kepada nasabah. c. Pembukaan / penutupan kas tepat pada waktunya. d. Kebenaran dan keabsahan saldo fisik uang saat kas buka dan tutup serta penyimpanannya pada brandkas. 17. Membuat penilaian sesuai Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) terhadap karyawan/karyawati dalam rangka mempertimbangkan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala dan sebagainya. 18. Bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan operasional BPR serta dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawab BPR. 19. Bertanggung jawab penuh atas penyelesaian kredit-kredit macet baik melalui jalur hukum maupun jalur lainnya. 20. Memimpin dan mengkoordinir seluruh bawahan untuk menjalankan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 21. Bertanggung jawab penuh atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia maupun Dewan Komisaris.

2

22. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia tentang perkembangan operasional dan kebijakan lainnya dalam rangka pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan. -

Direktur Atasan langsung Direktur Utama Bawahan : Pincab, Staf dan karyawan BPR Uraian tugas: 1. Bekerja sama dengan Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pekerjaan untuk mecapai target / sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun setiap tahun. 2. Bersama-sama dengan Direktur Utama harus mampu mengefektifkan organisasi perusahaan / bank, sehingga sasaran yang dituangkan dalam Rencana kerja dan Anggaran dapat dicapai secara efisien. 3. Meneliti dan menganalisa semua permohonan kredit yang diajukan Kabag. Kredit sebelum disampaikan ke Direktur Utama. 4. Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan wewenangnya di kantor pusat maupun Kantor Cabang. 5. Membuat target penagihan khusus kredit bermasalah maupun tunggakan lainnya di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. 6. Memotivasi dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan kredit-kredit bermasalah dan tunggakan lainnya secara langsung di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. 7. Meneliiti sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah serta melaporkan tindak lanjut pelaksanaan penanggulangan kredit bermasalah kepada Direktur Utama. 8. Mengadakan pembinaan langsung kepada Kabag Pemasaran, petugas pemasaran dan nasabah bank baik di kantor Pusat maupun di kantor cabang. 9. Bersama-sama dengan Direktur Utama membina seluruh karyawan demi peningkatan produktifitas kerja SDM baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

3

10. Memonitor perkembangan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat dalam lingkungan wilayah kerja BPR baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang. 2. Satuan Pengawas Intern (SPI) Atasan Langsung Direksi Bawahan : Pincab,Kabag,Staf dan Karyawan Uraian Tugas

:

1) Tugas Harian: a. Bertanggung jawab kepada Direksi atas ketertiban dan kelancaran pekerjaan dibagian Pembukuan dan umum. b. Melakukan

langkah

pencegahan

terjadinya

kesalahan

operasional

perusahaan. c. Memeriksa Kelengkapan Surat Perjanjian Kredit (SPK). d. Memeriksa ,meneliti nota-nota debet /kredit ( Voucer-Voucer) yang belum lengkap dibuat oleh Direksi e. Mengawasi

dan

memeriksa

penyusunan

neraca

harian

,Neraca

bulanan,laporan liquiditas harian untuk keperluan intern mau pun Bank Indonesia. f. Menjaga kerahasiaan perbankan yang dianggap perlu oleh Bank. 2) Tugas Bulanan a. Memeriksa/meneliti kebenaran dan keabsahan dari angka-angka pada laporan sebelum tanda-tangani oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk. b. Membantu Direksi membuat Rencana Kerja dan Anggaran Setiap Tahun. c. Mendampingi dan Memberi penjelasan bila dianggap perlu kepada petugas Bank Indonesia dan Komisaris apabila dilakukan Pemeriksaan. 3. Satuan Pengawas Intern (SPI) Kredit Bermasalah Atasan Langsung Direksi Bawahan : Pincab, Kabag, Staf dan Karyawan Uraian Tugas

:

3) Tugas Harian:

4

a. Menjaga Kerahasiaan perbankan yang dianggap perlu oleh Bank. b. Bertanggung jawab kepada Direksi atas ketertiban dan kelancaran – kelancaran dibagian kredit. c. Bersama-sama dengan Kabag Kredit mengadakan /meminpin pertemuan secara rutin bersama seluruh pemasaran untuk membahas masalah kredit . d. Memotivasi dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan kredit-kredit bermasalah dan tunggakan lainnya baik dikantor pusat maupun dikantor cabang. e. Membuat kelender kerja tentang rencana penanggulangan kredit ,langkahlangkah penanggulangan kredit bermasalah baik dikantor cabang dan kantor pusat. f. Melakukan tindakan untuk pencegahan kredit bermasalah bersama dengan Kabag Kredit. g. Melakukan penagihan kredit bermasalah. 4) Tugas Bulanan a. Membuat Laporan tentang Kredit bermasalah memeriksa kebenaran dan keabsahan dari angka-angka pada laporan sebelum ditandatangani oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk. b. Membuat laporan hsail penanggulangan kredit bermasalah setiap bulannya. 4. Pimpinan Cabang Atasan Langsung Direksi Bawahan Kabag., Staf dan Karyawan Kantor Cabang Uraian tugas: 1. Bertanggung jawab penuh kepada Direksi atas pengelolaan dan perkembangan operasional Kantor Cabang. 2. Melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT) terhadap pekerjaan setiap petugas bank, baik yang berhubungan dengan kegiatan operasional maupun administratif. 3. Melakukan pembinaan terhadap nasabah inti, baik nasabah peminjam (debitur) maupun nasabah penabung.

5

4. Memantau angka-angka keragaan (performance) Kantor Cabang dalam kaitannya dengan rencana kerja dan Anggaran yang ditetapkan. 5. Membina hubungan baik dengan pejabat instansi pemerintah dan swasta, tokoh masyarakat, pemuka agama dan tokoh adat setempat. 6. Menjalankan dan melaksanakan ketantuan-ketentuan yang diberlakukan / dikeluarkan oleh pemerintah yang ada kaitannya tentang perbankan. 7. Membuat

rencana

kerja

dan

anggaran

Kantor

Cabang

serta

melaksanakannya secara efesien. 8. Membuat target penagihan tunggakan dan kredit bermasalah bagi kabag kredit

maupun

pemasaran

dan

memotivasi

dan

mengawasi

pelaksanaannya. 9. Membuat laporan perkembangan Kantor Cabang setiap bulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 10. Membina hubungan dan kerjasama yang baik sesama karyawan dengan sasaran lebih meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 11. Bertanggung jawab atas : a. Kelancaran pelayanan pegawai kepada nasabah b. Pembukaan dan penutupan kas tepat pada waktunya. c. Kebenaran dan keabsahan saldo fisik uang saat kas buka dan tutup serta penyimpanannya pada brandkas. 12. Membuat penilaian sesuai dengan Daftar

Penilaian Prestasi Pegawai

(DP3) terhadap karyawan/karyawati dalam rangka mempertimbangkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dsb. 13. Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional serta dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawab Kantor Cabang. 14. Bertanggungjawab penuh atas penyelesaian kredit bermasalah baik melalui jalur hukum maupun jalur lainnya. 15. Memotivasi dan mengkoordinir seluruh pegawai untuk menjalankan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 16. Bertanggung jawab penuh atas laporan yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris maupun Bank Indonesia.

6

17. Memberikan penjelasan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia tentang perkembangan operasional dan kebijaksanaan lainnya dalam rangka pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan Kantor Cabang. 5. Bagian Kredit -

Kepala Bagian Kredit Atasan Langsung Direksi Bawahan Administrasi Kredit, Pemasaran Uraian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada Direksi atas ketertiban dan kelancaran seluruh pekerjaan di bagian kredit. 2. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh pekerjaan pada bagian yang menjadi tanggung jawabanya. 3. Menentukan Nilai Taksasi Barang Jaminan Sesuai dengan laporan dari hasil pemeriksaan / penilaian barang jaminan. 4. Memberikan tanggapan atas Evaluasi / Analisa permohonan kredit dari pemasaran dan membuat usulan kredit untuk mendapatkan keputusan direksi. 5. Mewawancarai calon debitur sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan. 6. Memonitor seluruh kredit yang telah diberikan,baik mengenai angsuran pokok dan bunga maupun usaha debitur. 7. Mengadakan/memimpin pertemuan secara rutin bersama pemasaran untuk membahas masalah perkreditan. 8. Bersama-sama dengan pemasaran menganalisa ulang kredit-kredit non lancar untuk mengidentifikasi kredit-kredit non lancar serta mencari jalan keluar untuk penyelesaiannya. 9. Bersama-sama dengan pemasaran melaksanakan kredit-kredit bermasalah dalam rangka penanggulangan sesuai dengan target yang ditetapkan. 10. Menentukan kolektibilitas masing masing pinjaman dengan persetujuan Direksi, mengacu pada ketentuan yang berlaku.

7

11. Mengadakan review atas seluruh pinjaman secara berkala dan membuat data perkembangan kredit yang diberikan. 12. Membuat daftar Evaluasi kredit untuk laporan bulanan serta laporan laporan lainnya yang berkaitan dengan kredit. 13. Bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu pelaporan perkreditan. 14. Membuat penilaian atsas hasil kerja karyawan serta mengusulkan untuk promosi atau mutasi. -

Pemasaran (Account Oficer) Uraian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada kabag kredit atas semua tugas pekerjaannya. 2. Mempromosikan aktivitas bank baik dalam bentuk lisan atau brosur brosur yang tersedia, untuk menarik/mencari calon nasabah baru, baik sebagai calon nasabah peminjam atau penabung. 3. Mengawasi permohonan kredit dalam pengisian formulir permohonan yang akan ditandatangani pemohon ( calon debitur ). 4. Memeriksa,

meneliti/keabsahan

berkas

permohonan

kredit

dan

mengadakan pemeriksaan/penilaian atas kelayakan usaha dan barang jaminan pemohon ( calon debitur ). 5. membuat evaluasi kredit dan laporan hasil pemeriksaan / penilaian barang jaminan. 6. Bertanggung jawab atas kredit kredit yang disalurkan. 7. Senantiasa membina hubungan baik dengan instansi-instansi terkait untuk memudahakan pengecekan keaslian surat surat jaminan dan informasi tentang harga -harga. 8. Mengupayakan agar surat surat kendaraan bermotor yang digunakan sebagai jaminan kredit dapat diblokir dibagian setempat. 9. Mempelajari semua data/informasi tentang harga-harga pasar dan peraturan yang berhubungan dengan semua barang barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit khususnya didaerah setempat.

8

10. Mengadakan penagihan angsuran pokok, bunga serta mengatasi kreditkredit non lancar,dan bertanggung jawab atas penyelesaian kredit-kredit bermasalah. 11. Selalu memonitor kredit yang telah direalisir agar permasalahan yang timbul dapat diketahui sedini mungkin. 12. Meneliti sebab-sebab terjadinya tunggakan dan mengusulkan kepada pimpinan mengenai tindak lanjut penyelesainnya. 13. Melakukan pengecekan atas keaslian sertifikat tanah pada BPN serta BPKB pada kepolisian setempat. 14. Masing-masing pemasaran membuat laporan bulanan atas kredit-kredit yang telah diberikan dan bertanggung jawab atas kebenaranya -

Administrasi Kredit Uraian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada kabag. Kredit atas ketertiban dan kelancaran tugas pekerjaan administrasi kredit. 2. Meminta kepada Pemasaran untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang diperlukan. 3. Mempersiapkan berkas-berkas kredit yang akan ditanda tangani acalon debitur dan Direksi ( Pengetikan SPK dan lampiran-lampiran lainnya ) 4. Mencatat dalam register Peminjam dengan selengkap mungkin data-data pinjaman yang akan diberikan sesuai dengan keputusan Direksi. 5. Membuat surat pengantar / pengurus pengikatan kredit ke Notaris, dan pemberitahuan pemblokiran

BPKB di kepolisian dan lain-lain yang

berhubungan dengan perkreditan, sesuai instruksi pimpinannya. 6. Menerima asli barang jaminan kredit dari calon debitur untuk selanjutnya disimpan dalam brandkas. 7. Mengadministrasikan barang jaminan kredit. 8. Menyusun dan menyimpan berkas-berkas kredit dalam file kredit dengan rapi dan berurutan. 9. Membuat surat tegoran / peringatan kepada debitur yang kreditnya telah bermasalah sesuai instruksi pimpinan.

9

10. Menyimpan, memelihara, file surat-surat / peraturan perkreditan dengan baik dan aman. 11. Membuat laporan asli barang jaminan yang diterima maupun yang telah diserahkan kepada pemilik jaminan setiap bulannya. 12. Mengadakan koordinasi dengan kantor cabang untuk pelaporan asli barang jaminan yang diterima maupun yang telah diserahkan kepada pemiliknya. 13. Membuat laporan barang jaminan yang dipinjamkan kepada pemilik (debitur) dan perpanjangan STNK dan lain sebaginya. 14. Membuat laporan biaya dana ke notaris dan lain sebagainya dan setiap bulan dilampirkan dalam laporan bulanan. 4.4 Jenis-Jenis Kredit yang Diberikan PT. BPR Mangatur Ganda Informasi karakteristik kredit yang ditawarkan oleh PT. BPR Mangatur Ganda, meliputi kredit perorangan yang melayani kredit pada sektor ekonomi, antara lain: 1. Kredit sektor perdagangan Kredit sektor perdagangan yang mencakup usaha perdagangan besar dan eceran seperti hasil pertanian, makanan, minuman, pakaian jadi, barang-barang keperluan rumah tangga dan lain-lain. 2. Kredit sektor industri Yaitu kegiatan untuk mengubah bentuk/mengolah menjadi barang baru baik dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia, maupun lainnya seperti industri kecil dan kerajinan. Termasuk dalam sektor ini jasa-jasa seperti reperasi dan pengangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sektor industri yang bersangkutan. 3. Kredit sektor angkutan Yaitu usaha yang mencakup jasa angkutan darat, seperti angkutan antar kota, angkutan luar kota, rental mobil. 4. Kredit sektor jasa Yaitu yang mencakup usaha pelayanan jasa pendidikan termasuk jasa pendidikan keterampilan seperti pendidikan menjahit, montir, dan lain-lain, jasa perorangan yang melayani rumah tangga seperti juru masak, tukang cuci, tukang

10

kebun, pengurus rumah tangga, dan pengasuh bayi, sekretaris pribadi dan supir pribadi. 5. Kredit sektor konsumsi Yaitu kredit berupa keperluan akan perumahan, kenderaan, dan alat-alat rumah tangga lainnya. 6. Kredit sektor perikanan Yaitu usaha yang bergerak dibidang budidaya ikan dan penangkapan ikan di laut. 7. Kredit sektor peternakan Yaitu usaha yang bergerak dibidang peternakan hewan. 8. Kredit sektor pertanian Yaitu usaha yang bergerak di bidang pertanian sawah, ladang, maupun perkebunan. 9. Kredit sektor pensiunan Yaitu sarana kredit yang diberikan kepada pegawai pensiunan. Dan bila ditinjau dari segi jenis penggunaannya produk kredit PT. BPR Mangatur Ganda meliputi: a. Modal kerja Yaitu kredit jangka pendek (paling lama 1 tahun) yang diperuntukkan sebagai modal kerja debitur yang bersangkutan. b. Investasi Yaitu kredit jangka menengah dan panjang (lebih dari 1 tahun) yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kenderaan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek). c. Konsumsi Yaitu kredit yang diberikan kepada pihak ketiga untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa, dan dirinci atas:

11

-

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.

-

Kredit pemilikan kenderaan bermotor.

-

Kredit konsumsi lainnya.

Perkiraan

ini

merupakan

kredit

yang

diberikan

berdasarkan

jenis

penggunaannya dan sektor ekonomi yang terdiri atas : Tabel 4.3 Kredit yang diberikan PT. BPR Mangatur Ganda 1) Jenis Penggunaan Jenis

Lancar

Kurang lancer 2.466.854.500 15.423.000 Konsumsi Total 2.466.854.500 15.423.000 28.313.144.000 35.208.000 Investasi Total 28.313.144.000 35.208.000 Modal Kerja 12.545.340.000 Total 12.545.340.000 Sub Total 43.325.338.500 50.631.000 Sumber: PT.BPR Mangatur Ganda

Diragukan

Macet

1.198.000 1.198.000 8.125.000 8.125.000 1.666.000 1.666.000 10.989.000

18.019.000 18.019.000 144.480.000 144.480.000 13.426.000 13.426.000 175.925.000

2) Sektor Ekonomi Jenis

Lancar

Kurang Lancar 32.595.470.000 50.631.000 Pertanian Total 32.595.470.000 50.631.000 292.205.500 Perindustrian Total 292.205.500 6.552.199.000 Perdagangan Total 6.552.199.000 1.239.293.000 Jasa Total 1.239.293.000 2.644.692.000 Lain-Lain Total 2.644.692.000 Sub Total 43.323.859.500 50.631.000 Sumber : PT. BPR Mangatur Ganda

Diragukan

Macet

1.198.000 1.198.000 9.791.000 9.791.000 10.989.000

157.906.000 157.906.000 18.044.000 18.044.000 1.454.000 1.454.000 177.404.000

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: a) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modalnya. 12

b) Kredit konsumsi terdiri dari kredit perorangan lainnya. Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Kredit yang diberikan oleh PT. BPR Mangatur Ganda dibagi menjadi 2 bagian yaitu berdasarkan jenis penggunaannya dan berdasarkan sektor ekonomi, jika dilihat dari tabel tersebut dapat dilihat rincian sebagai berikut, jumlah kredit yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya terdiri atas kredit yang tergolong lancar sebesar Rp. 43.325.338.500, kredit yang tergolong kurang lancar sebesar Rp.50.631.000, kredit yang tergolong diragukan sebesar Rp.10.989.000., dan kredit yang tergolong macet sebesar Rp.175.925.000. Kredit yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya, jumlah yang terbesar berasal dari kredit investasi. Sedangkan kredit berdasarkan sektor ekonomi, dilihat dari tabel tersebut dapat dilihat rincian sebagai berikut, kredit yang tergolong lancar sebesar Rp.43.323.859.500.,

kredit

yang

tergolong

kurang

lancar

sebesar

Rp.50.631.000., kredit yang tergolong diragukan sebesar Rp.10.989.000, dan yang tergolong macet sebesar Rp. 177.404.000. Kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi , jumlah yang terbesar berasal dari kredit sektor pertanian . Manfaat dan risiko yang akan timbul jika calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain: 1. Manfaat apabila debitur meninggal dunia, maka segala kewajiban akan menjadi tanggung jawab pihak asuransi. 2. Risiko akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% dari jumlah angsuran perbulannya apabila pembayaran angsuran tidak tepat tanggal sesuai perjanjian kredit. 3. Risiko apabila debitur wan prestasi atau tidak dapat melunasi pinjamannya walaupun sudah jatuh tempo, maka debitur harus bersedia menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank untuk dijual sesuai dengan Surat Kuasa Menjual yang diserahkan kepada bank pada saat akad kredit.

13

4.5 Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kredit bermasalah pada PT. BPR Mangatur Ganda

Aek Kanopan

Kabupaten Labuhan Batu utara adalah semua kredit yang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dalam kategori Kurang lancar, Diragukan, Macet atau diluar kategori tersebut tetapi

menurut penilaian BPR, debitur bermasalah dalam

memenuhi kewajibannya. Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh BPR terhadap debitur yang mana kredit bermasalah yang usahanya dinilai tidak memiliki prospek atau tidak memiliki usaha lagi, sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi. Adapun jumlah kredit yang tidak kembali atau yang bermasalah yang terdapat di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini, yang telah dikelompokkan berdasarkan kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya, yang disebut kolektibilitas.

No.

Uraian

Tabel 4.4 PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Daftar Kolektibilitas Periode Desember 2011, 2012, dan 2013 2011 % 2012 %

1.

Lancar

9.198.007.000 98,12 10.454.857.000 98,34 10.070.395.000 96,56

2.

12.660.000

0,13

41.501.000

0,39

3.

Kurang Lancar* Diragukan*

5.890.000

0,06

1.666.000

0,01

4.

Macet*

157.049.000

1,67

132.453.000

1,24

132.297.000

1,26

5.

Total

9.373.606.000

100

10.630.477.000

100

10.428.368.000

100

6.

Total KL,DR, M

175.599.000

175.620.000

Sumber: PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Ket: * = Kategori Kredit bermasalah (KL,DR,M) KL: Kurang Lancar, DR: Diragukan, M: Macet 14

2013

149.118.000 76.558.000

357.973.000

%

1,42 0.73

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat rincian kolektibilitas yang terdapat di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pada tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013 . Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang diberikan atau dicairkan oleh PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan kepada nasabahnya mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012, namun pada tahun 2012 ke tahun 2013 jumlah kredit yang diberikan atau dicairkan tersebut mengalami penurunan, yang dilihat dan dibandingkan dari nilai nominal setiap tahunnya. Jumlah kredit yang telah dicairkan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 9.373.606.000, yang terdiri dari kredit yang pembayarannya lancar sebesar Rp. 9.198.007.000 atau sebesar 98,12% , kredit yang mengalami masalah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 175.599.000 yang terdiri dari kredit dengan kolektibilitas kurang lancar

sebesar Rp.12.660.000

atau sebesar 0.13%, kemudian kredit

dengan kolektibilitas Diragukan sebesar Rp.5.890.000 atau sebesar 0,06 % dan kredit dengan kolektibilitas macet sebesar Rp.157.049.000 atau sebesar 1,67%. Pada tahun 2012, jumlah kredit yang telah dicairkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan mejadi sebesar Rp. 10.630.477.000, yang terdiri dari kredit yang pembayarannya lancar sebesar Rp. 10.454.857.000 atau sebesar 98,34%, dan kredit yang mengalami masalah adalah sebesar Rp. 175.620.000, yang terdiri dari kredit dengan kolektibilitas kurang lancar sebesar Rp.41.501.000 atau sebesar 0.39%, kemudian kredit dengan kolektibilitas diragukan sebesar Rp. 1.666.000 atau sebesar 0,01% dan kredit dengan kolektibilitas macet sebesar Rp.132.453.000 atau sebesar 1,24%. Dan Pada tahun 2013, jumlah kredit yang telah dicairkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan menjadi

sebesar

Rp.

10.428.368.000, penurunan jumlah kredit yang dicairkan tersebut dikarenakan jumlah kredit bermasalah yang meningkat pula dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 jumlah kredit bermasalah yang ada cukup besar nilainya, yang terdiri dari kredit yang pembayarannya lancar sebesar Rp.10.070.395.000 atau sebesar 96,56% , dan kredit yang mengalami masalah adalah sebesar Rp.357.973.000 , yang terdiri dari kredit dengan kolektibilitas kurang lancar sebesar Rp. 149.118.000 atau sebesar 1,42%, kemudian kredit dengan kolektibilitas diragukan

15

sebesar Rp. 76.558.000 atau sebesar 0,73% dan kredit dengan kolektibilitas macet sebesar Rp. 132.297.000 atau sebesar 1,26 %. Jika dilihat dari uraian diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit bermasalah pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011- 2013, jumlah kredit bermasalah yaitu kredit yang tergolong kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet pada tahun 2011 berjumlah sebesar Rp. 175.599.000. Dan pada tahun 2012 jumlah kredit bermasalah yaitu kredit yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet menjadi sebesar Rp. 175.620.000 , dan pada tahun 2013 jumlah kredit bermasalah yaitu kredit yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet

menjadi sebesar Rp. 357.973.000. Dan jika

dibandingkan dari data tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kredit bermasalah yang terbesar terjadi pada tahun 2013. Berdasarkan hasil evaluasi dari PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan, kredit bermasalah itu terjadi, salah satunya dikarenakan adanya hal-hal yang tidak terduga, yaitu pergerakan harga jual komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit yang harga jualnya semakin menurun, sehingga berdampak pula terhadap pendapatan para nasabah dan kemampuan nasabah untuk membayar atau melunasi kredit nya semakin kecil. Selain itu kredit bermasalah tersebut juga terjadi karena adanya penggunaan persyaratan pemberian kredit yang kurang diperhatikan pihak bank dan juga kelalaian petugas bank dalam melakukan analisis kredit kepada para nasabahnya, dalam hal ini kelalaian yang dimaksudkan adalah kelalaian dalam menganalisis karakter nasabah tersebut. Dan hal ini mengakibatkan nasabah sering mengundur atau memperlama dengan sengaja waktu pengembalian kreditnya kepada bank, sehingga pihak bank sering kali menegur nasabahnya untuk segera melakukan pembayaran kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya, dan diharapkan agar dibayar sebelum jatuh tempo pembayarannya. Kemudian hal lain yang juga menyebabkan kredit bermasalah juga dikarenakan karena kelalaian petugas bank dalam menilai jaminan yang diberikan nasabah terkadang jaminan yang diberikan nasabah lebih kecil dari pada jumlah kredit yang dimohonkan nasabah untuk dicairkan.

16

Bank

berupaya

menyelesaikan

kredit

bermasalah

dengan

tujuan

merealisasikan pengembalian kredit, baik dengan cara damai maupun dengan jalur hukum. 1. Penyelesaian kredit secara damai “Penyelesaian kredit secara damai merupakan penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap (angsuran) atau lunas sekaligus berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan bank.” Beberapa alternatif penyelesaian kredit secara damai adalah: a. Pemberian keringanan tingkat suku bunga Bank dapat melakukan perubahan terhadap tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dibanding dengan suku bunga yang sedang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur. Apabila debitur tidak mampu membayar bunga berjalan, bank dapat membebaskan bunga berjalam dengan syarat bahwa pembebasan tersebut lebih menguntungkan dibanding dengan penyelesaian kredit melalui penjualan agunan atau jaminan. b. Pemberian keringanan tunggakan bunga dan denda Bank dapat memberikan keringanan pembayaran tunggakan bunga dan denda maksimum sebesar bunga dan denda yang belum dibayar. Pemberian keringanan tersebut tetap harus memperhitungkan alternatif yang menguntungkan bagi bank. c. Penjualan agunan Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan menjual sebagian atau seluruh jaminan yang diberikan debitur. Penjualan tersebut dapat dilakukan kepada pihak ketiga ataupun melalui penebusan oleh pemilik agunan. Adapun ketentuan dalam penjualan agunan adalah: -

Apabila penilaian agunan sebelumnya telah lebih dari satu tahun maka petugas bank diwajibkan melakukan penilaian kembali.

-

Hasil penilaian kembali atas agunan dapat digunakan sebagai dasar penjualan barang agunan.

17

-

Penjualam barang agunan minimal adalah sebesar nilai likuiditasnya terakhir. Untuk debitur yang penyelesaian kreditnya dilakukan secara damai,

khususnya penyelesaian kredit dengan memberikan keringanan suku bunga, dan denda, maka bank tetap melakukan pengawasan untuk mengamati apakah debitur mampu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam penyelesaian kredit. Pengawasan tersebut dilakukan oleh satuan kerja penyelesaian kredit atau komite kredit yaitu Direksi, Kepala Bagian Perkreditan, dan staf perkreditan (Account officer, Administrasi kredit, dan SID (Sistem Informasi Debitur). Yang bertugas untuk mengamati kepatuhan atau ketaatan debitur dalam melakukan pembayaran sesuai dengan putusan penyelesaian kredit, memantau kelancaran usaha debitur, serta menyusun langkah-langkah yang akan diambil jika ternyata debitur tetap mengalami kesulitan pembayaran setelah putusan penyelesaian kredit. 2. Penyelesaian kredit melalui Jalur Hukum “Penyelesaian kredit melalui jalur hukum adalah segala tindakan bank yang dimaksud untuk mengeksekusi agunana atau jaminan debitur melalui bantuan lembaga atau perantara instrument hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.” Penyelesaian kredit melalui jalur hukum meliputi: a. Penyelesaian kredit apabila barang agunan telah diikat secara sempurna oleh pihak yang berwenang dalam hal ini notaris, dapat dilakukan dengan cara penjualan agunan dengan kekuasaan sendiri ke kantor lelang negara. b. Penyelesaian kredit apabila barang agunan belum diikat secara sempurna oleh pihak yang berwenang dalam hal ini notaris maka dapat dilakukan melalui: -

Somasi kepada debitur oleh juru sita pengadilan negeri, yaitu peringatan secara tertulis yang disampaikan bank kepada debitur secara langsung atau melalui pengadilan negeri.

18

-

Gugatan melalui pengadilan negeri kepada debitur, yaitu pengaduan perkara atau gugatan kepada debitur atas kepemilikan agunan.

-

Gugatan pailit kepada debitur melalui pengadilan niaga.

-

Penjualan agunan berdasarkan surat kuasa jual. Dalam usaha menanggulangi atau menyelesaikan kredit bermasalah,

PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan beberapa tindakan penanggulangan atau penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut: 1. Kredit Diragukan Untuk kredit yang termasuk dalam kategori diragukan maka BPR Mangatur Ganda akan menghubungi debitur untuk member pengertian mengenai tindak lanjut penyelesaian kreditnya dan sanksi-sanksi yang ada apabila debitur tidak melakukan kewajibannya. 2. Kredit Macet Apabila suatu kredit telah masuk dalam kategori macet maka penyelesaian kredit macet dapat dilakukakn sebagai berikut: a. Rescheduling (Penjadwalan ulang) Suatu penyelesaian kredit macet dengan melakukan perubahan terhadap syarat-syarat kredit seperti merubah jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang waktu pembayaran, serta perubahan terhadap besarnya angsuran. b. Reconditioning (Persyaratan ulang) Suatu penyelesaian kredit macet dengan melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. c. Restructuring ( penaataan ulang) Suatu penyelesaian kredit macet dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru.

19

Apabila kredit tidak dapat diselamatkan lagi, maka PT. BPR Mangatur Ganda akan mengambil tindakan antaralain mengadakan penjualan agunan di bawah tangan atau menyelesaikan kredit macet tersebut melalui pengadilan negeri.

20

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Dari hasil analisis dan evaluasi data dan dihubungkan dengan uraian teoritis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan mengalami peningkatan kredit bermasalah yaitu kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dibandingkan dari 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 jumlahnya sebesar Rp. 175.599.000, tahun 2012 sebesar Rp. 175.620.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 357.973.000 2. Pihak Bank yaitu PT.BPR Mangatur Ganda dalam menggolongkan kredit berdasarkan kolektibilitasnya, hanya menggolongkan berdasarkan 4 jenis kolektibilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, pihak bank tidak mencantumkan golongan kredit dalam perhatian khusus sesuai dengan teori yang ada di bab sebelumnya, pihak bank tidak membuat penggolongan kredit dalam perhatian khusus dikarenakan bank membuat definisi dalam kebijakan dan prosedur perkreditan bahwa kredit yang dikatakan perlu mendapat perhatian khusus adalah kredit lancar yang mempunyai kelemahan yang kalau tidak segera diperbaiki akan dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. 3. Pemicu utama kredit bermasalah pada PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan pada tahun 2013 adalah pergerakan harga jual komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit yang harga jualnya semakin menurun, sehingga berdampak pula terhadap pendapatan para nasabah dan kemampuan nasabah untuk membayar atau melunasi kredit nya semakin kecil. Selain itu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut salah satunya adalah kurangnya ketelitian dalam melakukan analisis secara menyeluruh kepada nasabah, khususnya analisis terhadap karakter nasabah dan kesalahan dalam menilai agunan atau jaminan nasabah.

69 21

4. Dalam Menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di PT. BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan, pihak bank mengambil beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah yaitu secara damai atau secara musyawarah kepada nasabahnya, melalui pemberian keringanan tingkat suku bunga, pemberian keringanan tungggakan bunga dan denda, dan penjualan agunan. Selain itu pihak bank juga menempuh langkah hukum apabila alternatif dengan cara damai sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan untuk kategori kredit yang tergolong dalam kolektibilitas macet, apabila kreditnya masih dapat diselamatkan maka pihak bank mengambil alternatif penyelesaian kredit dengan beberapa cara yaitu penjadwalan ulang (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), dan penaataan ulang (Restructuring). 5. Pengawasan kredit pada PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan tergolong sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur yang dijalankan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, dalam hal melakukan pengawasan terhadap kredit pihak bank langsung ke lokasi usaha nasabah melakukan kegiatan bisnisnya yang bertujuan memastikan penggunaan dana yang dicairkan bank kepada nasabah, dan pengawasan administrasi yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen nasabah yang mendukung untuk dicairkannya kredit yang diajukan nasabah, hanya saja terkadang terdapat beberapa kelalaian dari petugas analis kredit (account officer) namun kelalaian yang dimaksudkan adalah kelalaian dalam menganalisis karakter nasabah yang mengakibatkan nasabah sering mengundur atau memperlama dengan sengaja waktu pengembalian kreditnya kepada bank, sehingga pihak bank sering kali menegur nasabahnya untuk segera melakukan pembayaran kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. 6. Kemudian hal lain yang menyebabkan kredit bermasalah, juga dikarenakan kelalaian petugas bank dalam menilai jaminan yang diberikan nasabah, terkadang jaminan yang diberikan nasabah lebih kecil dari pada jumlah kredit yang dimohonkan nasabah untuk dicairkan.

22

5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dibuat beberapa saran, yaitu: 1. Pihak PT.BPR Mangatur Ganda Aek Kanopan lebih teliti dalam menganalisis karakter nasabah yang mengajukan permohonan kreditnya, dalam hal ini pihak bank dapat mencari informasi tambahan dilapangan dengan cara menanyakan kembali kebenaran informasi yang diberikan nasabah seperti sifat dan karakter calon nasabah kepada masyarakat yang tinggal disekitar daerah tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah. Dengan demikian, hasil analisis kelayakan usaha nasabah menjadi lebih akurat untuk digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan pemberian kredit, dan kredit bermasalah dapat berkurang jumlahnya. 2. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Aek Kanopan perlu mewajibkan nasabah yang mendapat keringanan dalam penyelesaian kredit bermasalah untuk membuat laporan usaha secara periodik dengan memberikan formulir isian yang berisi informasi perkembangan usaha nasabah, dengan demikian pengawasan kredit bermasalah pada bank dapat menjadi lebih baik. 3. Petugas Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda dalam hal ini account officer yang bertugas menyalurkan kredit kepada masyarakat harus benarbenar menerapkan prosedur perkreditan, tanpa melihat hubungan kekerabatan terhadap nasabah untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. 4. Sebelum melakukan pengikatan jaminan kredit atau agunan, Bank Perkreditan Rakyat hendaknya memiliki kepastian terhadap nilai jaminan atau agunan nasabah dan sumber pengembalian kredit oleh nasabah, agar nilai agunan dan sumber pengembalian kredit oleh nasabah tersebut merupakan nilai wajar dan akurat, sehingga dikemudian hari kredit yang telah diberikan tersebut tidak menjadi kredit bermasalah.

23

DAFTAR PUSTAKA Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Kedua, Cetakan Pertama: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan: Salemba Empat, Jakarta, 2004. Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi: Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan Kesembilan: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif: Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Jakarta, 2006. Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan: Edisi Keempat: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Cetakan Keenambelas: Alfabeta, Bandung, 2012. Surbakti, Elpina Susanti, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BRI (Persero), Tbk, Unit Medan Labuhan, Skripsi: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012. Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia: Yrama Widya, Bandung, 2001. Taswan, Akuntansi Perbankan: Transaksi Dalam Valuta Rupiah, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.

24