1
ANALISIS PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA SEMARANG Oleh: Ayusari Teni Nurbintara, Endang Larasati, Titik Djumiarti
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http:// www.fisip.undip.ac.id email:
[email protected] ABSTRACT Regional Income is an areas income earned by local regulations in accordance with the legislation. Fluctuations in tax revenues indicate a problem in the implementation of development. The purpose of this study was to analyze management and Local Revenue enhancement strategy Semarang through advertisement tax and the factors that influence the acceptance of advertisement tax in Semarang. This study analyzes management of advertisement tax and factors that influence the government revenue in Semarang. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques used in this study by the method of field studies (interviews, observation and documentation) sampling method informant used purposive random sampling. Analysis of the data used is to use a SWOT analysis to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the advertisement tax collection. Results from the study showed that the planning concept is still weak and analyzing the potential, challenges and constraints in the management of the to increase advertisement tax. The strategies carried out in terms of intensification taxation namely simplification of administrative processes and stronger law enforcement are required. The etending taxation are increasing tax amount and taxed objects.
Key Word : Advertisment Tax, Intensification Taxation, Extending Taxation
2
dari
Latar Belakang Secara harfiah desentralisasi
pemerintah
pusat
kepada
pemerintah daerah.
merupakan lawan dari sentralisasi
Seiring dengan diterapkannya
yang dapat diartikan sebagai suatu
Undang-undang no 32 tahun 2004
pemusatan berkaitan dengan suatu
tentang otonomi daerah dan undang-
kewenangan
pemerintahan.
undang no 33 tahun 2004 tentang
Desentralisasi mengenai kewenangan
dana perimbangan keuangan antara
pemerintah
pemerintah pusat dan daerah terjadi
menyangkut
berbagai
aspek yaitu aspek administrasi, aspek
pergeseran
politik, aspek ekonomi, dan aspek
keuangan
fiskal (Rahayu, 2010:115)
Pergeseran terjadi berkaitan dengan
Desentraslisasi administratif adalah
pelimpahan
sebagian
dengan
pemberian
publik
pengelolaan di
pembiayaan
Indonesia.
penyelenggaraan
pemerintah yang lebih desentralistik.
wewenang dan pertanggungjawaban dibarengi
dan
Pengelolaan sumber-sumber keuangan
juga
mengalami
wewenang untuk mengelola sumber-
pergeseran, banyak sumber-sumber
sumber keuangan untuk membiayai
keuangan
kegiatan operasional dan penyediaan
didesentralisasikan
layanan
Pelimpahan
pemerintah daerah kabupaten dan
wewenang tersebut berkaitan dengan
kota, demi terselenggaranya rumah
fungsi-fungsi
tangga daerah otonomi hal ini secara
publik.
manajemen
urusan
pemerintahan dan bidang keuangan
umum
publik
dapat
yang kepada
disebut
deesntralisasi fiskal.
sebagai
3
Desentralisasi
fiskal
memberikan
kewenangan
untuk
merupakan salah satu mekanisme
menarik pajak yang telah dialihkan
transfer dana dari APBN dalam
kepadanya.
kaitan dengan kebijakan keuangan negara
yaitu untuk mewujudkan
ketahanan fiskal yang bekelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat maka
dengan
kebijakan
desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan
Untuk penerimaan
sepadan
dengan
diserahkan
besarnya
kepada
daerah
dalam
yang rangka
desentralisasi fiskal maka daerah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah yang tepat. Selain
pemberian
kewenangan untuk menarik pajak daerah elemen kedua yang sangat direkomendasikan
dalam
implementasi
otonom.
desentralisasi Menurut
Tanzi
(Rahayu,
2010:117) desentralisasi fiskal harus diimbangi
daerah
pemerataan
kewenangan urusan pemerintahan yang
pajak
signifikan
kemampuan keuangan antardaerah yang
memperoleh
dengan
kemampuan
meningkatkan pembiayaan
rangka kebijakan
fiskal
guna
kemampuan pemerintah
daerah
adalah penerapan retribusi daerah.
daerah untuk membiayai sejumlah pengeluaran
yang
Berdasarkan data diketahui
dialihkan
kepadanya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jalan
bahwa untuk komposisi keuangan daerah
Kota
Semarang
dana
4
perimbangan menduduki peringkat
jumlah industri memiliki hubungan
pertama yang memberikan kontribusi
yang
bagi
semakin banyak jumlah industri
pembiayaan
disusul
dengan
pembangunan
Pendapatan
berbanding
lurus
dimana
Asli
maka akan semakin tinggi pula
Daerah kemudian diikuti oleh lain-
pendapatan daerah dari sector pajak
lain pendapatan daerah yang sah.
reklame,
karena
Adapun kontribusi Pendapatan Asli
tentunya
membutuhkan
reklame
Daerah yang terbesar adalah pajak
untuk
memperkenalkan
produk
daerah.
mereka kepada masyarakat. Lain Berdasarkan data diketahui
bahwa diantara pajak daerah yang ada maka pajak reklame menduduki peringkat
ketiga
setelah
pajak
penerangan jalan,serta pajak restoran dan
hotel,
sedangkan
data
menunjukkan bahwa jumlah industri yang ada di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
industri
daripada itu di Kota Semarang muncul fenomena adanya belantara reklame di beberapa titik stretegis, hal ini menunjukkan bahwa jumlah reklame yang ada di Kota Semarang sangat banyak seharusnya hal ini juga berdampak pada peningkatan pajak reklame dalam jumlah yang cukup signifikan Landasan Teori
Fluktuasi pajak
semua
reklame
penerimaan tidak
dari
sebanding
dengan peningkatan jumlah industri karena antara pajak reklame dan
Administrasi Publik Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (Syafiie, 2006:24) mendefinisikan :
5
1. Administrasi
publik
menyajikan
adalah suatu kerjasama kelompok
dalam masyarakat.
dalam
5. Administrasi
lingkungan pemerintahan. 2. Administrasi
peranan
dalam
Publik
Publik
beberapa
hal
berbeda pada penempatan
meliputi ketiga cabang
pengertian
pemerintahan: eksekutif,
administrasi
legislatif,dan
perseorangan.
yudikatif
dengan
serta hubungan diantara Dari
beberapa
definisi
mereka. tersebut, dapat ditarik kesimpulan 3. Administrasi
publik bahwa administrasi publik adalah
mempunyai
peranan kerjasama
yang
dilakukan
oleh
penting dalam perumusan sekelompok orang atau lembaga kebijaksanaan dalam
melaksanakan
tugas-tugas
pemerintah,dan karenanya pemerintahan,
dimana
kerjasama
merupakan sebagian dari tersebut dilakukan untuk memenuhi proses politik. kebutuhan publik yang dilakukan 4. Administrasi
publik secara efisien dan efektif untuk
sangat
erat
berkaitan mencapai suatu tujuan tertentu.
dengan berbagai macam Keuangan Publik kelompok
swasta
dan Ilmu tentang keuangan publik
perorangan
dalam menyangkut kegiatan
masalah
pemerintah
pembiayaan dan
cara
6
mendapatkan dana untuk membiayai
pengalokasian
kegiatan pemerintah tersebut. Secara
dana-dana oleh pemerintah untuk
tegas
pembiayaan kegiatan pemerintah.
keuangan
publik
dapat
didefinisikan sebagai studi yang mempelajari
penggunaan
Pendapat Musgrive (Larasati
pengeluaran
2007:13)
pemerintah, penerimaan pemerintah
pendapat
(anggaran). Pendapatan dan Belanja
menyatakan bahwa secara tradisional
–
Negara
dampaknya
tentang
atau
APBN/APBD terhadap
dan
kehidupan
masyarakat. (Larasati, 2007:9)
ilmu
hampir
sama
dengan
sebelumnya
tentang
mempelajari
beliau
keuangan tentang
publik masalah-
masalah yang luas dan kompleks
Sejalan dengan pengertian
yang berkaitan dengan pemasukan
tersebut maka definisi keuangan
dan
publik pun berbeda-beda tergantung
Mempelajari tentang kegiatan rumah
luas sempitnya kegiatan atau peranan
tangga
pemerintah. Menurut Carl C. Plehm
penerimaan dan pengeluarannya.
(Larasati
2007:13)
pengeluaran
pemerintah.
pemerintah
termasuk
menyatakan
Buchanan (Larasati 2007:13)
bahwa keuangan publik adalah ilmu
menyatakan bahwa pemerintah itu
yang
dianggap
mempelajari
penggunaan
tentang
dana-dana
oleh
pemerintah
untuk
memenuhi
pembiayaan
kegiatan
pemerintah.
suatu
unit
yang
juga
sebagai suatu subjek dalam studi keuangan spesifik
publik. lagi
Dalam definisi ini ilmu tentang
mempelajari
keuangan publik hanya mempelajari
aktivitas
Secara
kauangan tentang
ekonomi
lebih publik
aktivitaspemerintah
7
sebagai suatu unit. Permasalahan
tentang
pokok tentang keuangan publik tidak
anggaran penerimaan dan belanja
hanya berkaitan dengan cara dan
negara terhadap perekonomian
bagaimana
penerimaan
pengaruh-pengaruh
dan
dan
Berdasarkan berbagai teori
pengeluaran publik dilakukan tetapi
tersebut maka dapat disimpulkan
juga tentang perbedaan-perbedaan
bahwa
kebijaksanan yang ada yang mungkin
bagian dari ilmu ekonomi yang
dilaksanakan sebagai pilihan untuk
mempelajari
melaksanakan
pemerintah dan bagaimana proses
kebijaksanaan
dab
kativits pemerintah. Sejalan
keuangan
aktivitas
pengambilan
adalah
finansial
keputusan
yang
pendapat
dilakukan oleh pemerintah (public
Musgrive dan Buchanan (Larasati
sector economic). Keuangan publik
2007:13) Suparmoko
membahas
bahwa
dengan
publik
keuangan
menyatakan
publik
adalah
tentang
mikroekonomi
fungsi
pemerintah,
cara
bagian dari ilmu ekonomi yang
pemerintah mempengaruhi alokasi
–
sumber daya yang ada dan distribusi
kegiatan pemerintah dalam bidang
pendapatan di masyarakat melalui
ekonomi
kebijakan
mempelajari
tentang
terutama
kegiatan
tentang
di
bidang
pajak,
penerimaan dan pengeluaran negara
pengeluaran dan kebijakan fiscal
dan
serta moneter yang berdampak pada
pengaruh
pengeluaran perekonomian
penerimaan tersebut
dan
terhadap masyarakat.
Keuangan publik merupakan studi
pengangguran dan tingkat harga.
8
-
Penerimaan Negara Sumber-sumber
Pajak
Penjualan
atas
penerimaan
Barang
Mewah
negara adalah:
(PPn-
BM) 1. Pajak
-
Pajak
merupakan
pungutan yang dilakukan oleh
wajib
Bangunan (PBB) -
pemerintah
(pusat/daerah) pajak
berdasarkan
dan
tertentu
undang (pemungutannya
Bea
Perolehan
Hak atas Tanah
terhadap
undang-
Pajak Bumi dan
Bangunan
(BPHTB) -
Bea Meterai
-
Bea Masuk
-
Cukai
-
Pajak Ekspor
dapat dipaksakan) tanpa ada
imbalan
langsung
bagi pembayarnya. Jenis Pajak di Indonesia ada dua yaitu;
b. Pajak Daerah -
a. Pajak Pusat -
Pajak Penghasilan
Bermotor (PKB) -
(PPh) -
Pajak Kendaraan
Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
Pajak
-
Pajak Reklame
Pertambahan
-
Pajak Hiburan
Nilai Barang dan Jasa (PPN)
9
-
Pajak
Bahan
Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak
Bakar
memperoleh bagian laba
2. Retribusi merupakan
yang diperoleh BUMN.
pungutan yang dilakukan
Demikian pula dengan
oleh
BUMD,
Retribusi
pemerintah
pemerintah
daerah sebagai pemilik
(pusat/daerah) berdasarkan
undang-
BUMD
berhak
undang (pemungutannya
memperoleh bagian laba
dapat
BUMD.
dipaksakan)
mana
pemerintah
memberikan
pembayarnya. pelayanan
Pemerintah
berhak
bagi
memungut
denda atau
Contoh,
medis sakit
pemerintah,
menyita
asset
di
masyarakat,
milik
masyarakat
pelayanaan
perpakiran
4. Denda dan Sita
imbalan
langsung
rumah
di
oleh
milik apabila
(individu/kelompok/orga nisasi)
diketahui
telah
pemerintah, pembayaran
melanggar
peraturan
uang sekolah, dll
pemerintah.
Misalnya:
3. Keuntungan BUMN/BUMD
denda
pelanggaran
lalulintas,
denda
ketentuan
peraturan
10
perpajakan,
penyitaan
penerimaan negara, yang
illegal,
dilakukan apabila terjadi
barang-barang
penyitaan jaminan atas
defisit
hutang
Pinjaman
pemerintah
dikemudian
hari
yang
tidak
tertagih, dll 5. Pencetakan Uang Pencetakan
uang
umumnya
anggaran.
akan
menjadi
beban
pemerintah,
karena
dilakukan
pinjaman tersebut harus
pemerintah dalam rangka
dibayar kembali, berikut
menutup
dengan
defisit
bunganya.
anggaran, apabila tidak
Pinjaman dapat diperoleh
ada alternatif lain yang
dari dalam maupun luar
dapat
ditempuh
negeri. Sumber pinjaman
Penentuan
bisa berasal pemerintah,
pemerintah. besarnya yang
jumlah dicetak
uang
institusi
harus
institusi
dilakukan dengan cermat, agar
pencetakan
tidak
uang
menimbulkan
inflasi
merupakan
non
bank,
maupun individu. 7. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah Sumbangan, hadiah, dan
6. Pinjaman Pinjaman
perbankan,
hibah
dapat
diperoleh
pemerintah
pemerintah dari individu,
sumber
institusi, atau pemerintah.
11
Sumbangan, hadiah, dan
penyelenggara.
hibah
yang diterima pemerintah
dapat
diperoleh
Jumlah
dari dalam maupun luar
adalah
negeri.
ada
penerimaan uang undian
pemerintah
dikurangi dengan biaya
Tidak
kewajiban untuk
mengembalikan
selisih
operasi
dan
dari
besarnya
sumbangan, hadiah, atau
hadiah yang dibagikan.
hibah.
Banyak
Sumbangan,
negara
hadiah, dan hibah bukan
menyelenggarakan
penerimaan
undian berhadiah, seperti
yang
dapat
pemerintah
Amerika
Serikat,
perolehannya.
Kanada,
Australia,
Tergantung kerelaan dari
Jepang,
Jerman,
pihak
Indonesia (pernah).
yang
dipastikan
memberi
sumbangan, hadiah, atau hibah
Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara
8. Penyelenggaraan Undian
dibedakan menjadi:
Berhadiah Pemerintah
dapat
menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu
sebagai
a. Penerimaan Pemerintah Pusat 1. Penerimaan
Negara
dan Hibah a) Penerimaan Dalam Negeri
12
b) Penerimaan
e) Penjualan aset
perpajakan c) Penerimaan bukan
pajak
(PNBP) d) Bagian
pemerintah b. Penerimaan
Pemerintah
Daerah Propinsi 1. Pendapatan
laba
BUMN e) Lain-lain penerimaan yang sah
Asli
Daerah (PAD), yang terdiri dari: a) Pajak Daerah b) Retribusi Daerah
2. Penerimaan
c) Bagian
Pembiayaan
BUMD
a) Pinjaman
d) PAD
laba
lainnya
sektor
yang sah, yang
Perbankan
terdiri
b) Pinjaman luar negeri c) Penjualan
dari
pendapatan hibah, pendapatan
Obligasi
dana
darurat,
Pemerintah
dan
lain-lain
d) Privatisasi BUMN
pendapatan.
13
2. Pendapatan dari Dana Perimbangan,
terdiri
dari:
3. Penerimaan Pembiayaan
yang
terdiri dari;
a) Bagian daerah
a) Pinjaman dari
dari PBB dan
Pemerintah
BPHTB
Pusat
b) Bagian daerah dari
Pajak
b) Pinjaman dari Pemerintah
Penghasilan
Daerah
Wajib
Otonom
Pajak
Perseorangan/ Pribadi
c) Pinjaman dari
c) Bagian daerah dari
Lainnya
Sumber
daya alam d) Bagian daerah dari
Dana
BUMN/BUM D d) Pinjaman dari Bank/Lembag a non Bank
Alokasi
e) Pinjaman dari
Umum
Luar Negeri
e) Bagian daerah dari Alokasi Khusus
Dana
f) Penjualan Aset Daerah
14
g) Penerbitan
2. Pendapatan dari Dana
Obligasi
Perimbangan,
Daerah
dari:
c. Penerimaan
Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota 1. Pendapatan
terdiri
a) Bagian daerah dari PBB dan
Asli
Daerah (PAD), yang terdiri dari:
BPHTB b) Bagian daerah dari
Pajak
a) Pajak Daerah
Penghasilan
b) Retribusi
Wajib
Daerah
Perseorangan/
c) Bagian
laba
BUMD d) PAD
Pribadi c) Bagian daerah
lainnya
yang sah, yang terdiri
Pajak
dari
dari
Sumber
daya alam d) Bagian daerah
pendapatan
dari
hibah,
Alokasi
pendapatan
Umum
dana
darurat,
dan
lain-lain
pendapatan.
Dana
e) Bagian daerah dari Alokasi Khusus
Dana
15
3. Penerimaan Pembiayaan,
g) Penerbitan terdiri
Obligasi
dari:
Daerah
a) Pinjaman dari
Pajak
Pemerintah Pajak
pada
mulanya
Pusat merupakan suatu upeti (pemberian b) Pinjaman dari yang cuma-cuma) namun sifatnya Pemerintah dapat
dipaksakan
yang
harus
Daerah dilaksanakan
oleh
rakyat
(masyarakat)
kepada
penguasa,
Otonom Lainnya namun
bentuknya
berupa
padi,
c) Pinjaman dari ternak atau hasil tanaman lainnya. BUMN/BUM Pemberian tersebut digunakan untuk D keperluan atau kepentingan raja atau d) Pinjaman dari penguasa
setempat.
Sedangkan
Bank/Lembag imbalan
atau
prestasi
yang
a non Bank dikembalikan kepada rakyat tidak e) Pinjaman dari ada oleh karena memang sifatnya Luar Negeri hanya untuk kepentingan sepihak f) Penjualan Aset seolah-olah
ada
tekanan
secara
Daerah psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibanding rakyat.
16
Adapun perpajakan nasional yang berlaku sampai
pada
dengan
c. Memberikan
tahun 1984
2007
hukum, baik bagi wajib
dirancang
pajak ,aupun aparat pajak
dengan ciri khusus sebagai berikut:
d. Menutup
a. Sederhana, bukan hanya dalam
jumlah,
peluang
penyelundupan pajak dan
jenis,
penyalahgunaan
struktur tariff dan sistem pemungutan
kepastian
wewenang
pajak,
e. Memberikan kepercayaan
namun yang lebih penting
yang besar kepada wajib
adalah
pajak
mengupayakan
agar
kewajiban
dengan
memberlakukan
perpajakan atass tiap jenis
self
objek
(menghitung
pajak,
dapat
sistem
assessment sendiri
dipenuhi baik oleh aparat
jumlah pajak yang harus
maupun
pajak
dibayarkan
dengan cara yang mudah
f. Menunjang
wajib
dan sederhana b. Mencerminkan pemerataan
sasaran asas
tercapainya pembangunan,
dengan cara mendukung
dalam
tercapainya
pembebanannya dan adil
sasaran
kebijakan ekonomi.
dalam struktur tarifnya
Penerapan sistem keadilan dalam diperlukan
ketentuan
perpajakan
undang-undang
pajak
17
masyarakat dengan tarif yang dapat
suatu tempat umum kecuali yang
menjangkau
perlukan
ke
seluruh
lapisan
oleh
pemerintah.
Tarif
masyarakat denagn tarif pajak yang
pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari
sifatnya progresif. Semua upaya
nilai sewa reklame.
tersebut
dilakukan
dengan
mempertimbangkan terhadap
tetap
pengaruhnya
penerimaan
negara.
Dasar
pemungutan
pajak
reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:
Demikian pula iklim investasi yang
1. Undang-Undang Nomor 28
kondusif searah globalisasi ekonomi.
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak Reklame
2. Undang-Undang Nomor 43 Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame
adalah
benda,
alat
perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang,
ataupun
perhatian barang,
untuk
umum jasa
ditempatkan
atau atau
mencari
kepada
suatu
orang
yang
dapat
dilihat,
dibaca dan atau didengarkan dari
Tahun 2000 yang merupakan perubahan
atas
Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 4. Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota
yang
mengatur
Pajak
tentang
Reklame. Teruntuk di Kota
18
Semarang diatur
Pajak dalam
Reklame
Startegi
Peraturan
Reklame
Peningkatan
Pajak
Daerah Nomor 4 Tahun 2012
Terkait hal itu maka strategi
yang merupakan revisi dari
pajak yang diterapkan pemerintah
Peraturan Daerah Nomor 5
daerah adalah berusaha menerapkan
Tahun 1998 tentang pajak
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
Reklame.
dengan
Adanya
Pembaharuan
harapan
dapat
memaksimalkan pendapatan
Undang-undang dan sistem pajak
ada
daerah
kesadaran
kegiatan yang berhubungan dengan
masyarakat akan meningkat sehingga
pelayanan masyarakat. intensifikasi
penerimaan
pajak adalah usaha dari pihak pajak
diharapkan
Pajak
Daerah
yang
untuk
membiayai
yang
kegiatan-
umumnya dan Pajak Reklame pada
untuk
khususnya juga akan meningkat.
penerimaannya dari pajak terutang.
Pajak ini dikenakan atas semua
Tujuan intensifikasi pajak adalah
penyelenggaraan reklame. Seperti
mengintensifkan
diketahui pajak reklame dikenakan
dalam peningkatan penerimaan pajak
atas
dari
semua
penyelenggaraan
reklame, otomatis objeknya
yang menjadi
adalah
penyelenggaraan reklame.
semua
menambah
sisi
semua
usahanya
ekstensifikasi
pemerintah melakukan ketentuan
jumlah
peraturan
pajak
perubahan untuk
memperluas cakupan subjek dan objek pajak.
19
Ekstensifikasi pajak adalah
membuat
perbandingan
kegiatan untuk mencari sesuatu yang
menghubungkan
tersembunyi yaitu subjek pajak yang
lainnya.
telah memenuhi syarat sebagai wajib
dengan
atau variabel
Pengumpulan data dilakukan
pajak tetapi belum terdaftar sebagi
dengan
wajib pajak.
mengumpulkan catatab-catatan yang
Ekstensifikasi adalah
kegiatan
wajib
yang
pajak
berkaitan
dengan dengan penambahan jumlah
pajak
dalam
administrasi
Direktorak Jenderal Pajak dan dari hasil
pelaksanaan
ekstensifikasi
akan dilakukan dari dinas/instansi/ lembaga yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik SWOT yang merupakan singkatan yang diambil dari huruf depan kata Strength, Weakness, Opportunity dan Threat,
wajib pajak.
yang Metode Penelitian Jenis
dari
penelitian
ini
deskriptif
kualitatif
menurut Sugiyono (2013:1) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah variabel
dan
dilakukan
mandiri
dalam
mudahnya
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
yaitu
diperlukan sesuai penelitian yang
wajib pajak terdaftar dan perluasan objek
dokumentasi
yaitu
terhadap tanpa
bahasa
Indonesia
diartikan
sebagai
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda.
Hasil
analisa
biasanya
20
adalah
arahan/rekomendasi
mempertahankan
kekuatan
untuk dan
menambah keuntungan dari peluang yang
ada,
kekurangan
sambil
mengurangi
dan
menghindari
ancaman
berarti menambah wajib pajak dalam rangka
meningkatkan
daerah dari sektor pajak reklame, Faktor
Strategi
yang
dilakukan
pengelolaan
pajak,
dipengaruhi oleh struktur organisasi yang
Hasil Penelitian dan Pembahasan
penerimaan
memungkinkan
adanya
pendelegasian wewenang dari atasan kepada
bawahan,
strategi
yang
dalam hal intensifikasi pajak ternyata
dilakukan seperti pengecekan data
diketahui
penyederhanaan
dan realita di lapangan belum cukup
proses administrasi tidak diperlukan,
efektif, ketrampilan pegawai masih
optimalisasi
perlu ditingkatkan khususnya dalam
bahwa
landasan
hukum
dilakukan dengan evaluasi produk
hal
hukum,
kepemimpinan
pengawasan
diperkuat
pengelolaan
dengan menambah tenaga pengawas
kurang
serta melakukan koordinasi dengan
organisasi
berbagai instansi terkait, sosialisasi
santai.
dan himbauan pembayaran pajak dilakukan
dengan
pajak, yang
melekat, yang
gaya
diberikan
karena ada
budaya
cenderung
Saran
memanfaatkan Strategi,
sistem online.
keseimbangan Ektensifiaksi pajak dilakukan dengan menyesuaikan tarif pajak, dan menambah objek pajak yang
perlu antara
adanya
pelaksanaan
intensifikasi dan ektensifikasi pajak, dimana
faktor
penegak
hukum
21
sebagai pengawas dapat melakukan
atau kelurahan untuk melakukan
tugasnya
pengawasan.
dengan
baik
apabila
landasan hukum memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang mangkir, penambahan objek pajak dan wajib pajak harus disesuaikan dengan jumlah tenaga pengawas, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang dapat bekerja sama dengan aparat di tingkat kecamatan
Pengelolaan
pajak
akan
berjalan dengan baik apabila terdapat pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dalam jumlah yang memadai, gaya kepemimpinan yang
ada
harusnya
lebih
tegas
sehingga pegawai merasa memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap pekerjaannya. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah
DAFTAR PUSTAKA
Arifin P. Soeria Atmadja. 2005. Keuangan
Publik
dalam
Perspektif
Hukum,
Teori,
Brotodiharjo, R. Santoso, 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco
Hukum Universitas Indonesia.
Ghofir, Abdul. 2000. Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah. Berita Pajak No 15 Januari 2000. Jakarta
Jakarta
Ilyas,
Praktik, dan Kritik. Fakultas
Arsyad, Lincoln. 1997. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah dalam Angka berbagai edisi:
Wiryawan. 2004. Hukum Pajak. Salemba Barat. Jakarta Indriantoro dan Supomo. 1993. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen. BPFE Yogyakarta.
22
Larasati, Endang, 2007. Keuangan Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang Munawir, Slamet. 2000. Dasardasar Perpajakan. Edisi V Erlangga. Jakarta Musgrave, 1993. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. UPP AMP YKPN. Yogyakarta Mansury. 2000. Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Yayasan Pengembangan dan Pengetahuan (YP4). Jakarta Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta Siahaan, P. Marihot. 2000. Pajak dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada Jakarta. Sofyan, Suhada 1997. Prospek dan Alternatif “Action Plan”
Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang, Gema Stikubank. Semarang Suandy, Early, 2005. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta Sugiyono. 2008. Statistik Untuk Penelitian. Alfa Beta. Jakarta Suparmoko, 2001. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. BPE. Yogyakarta Sutrisno, 2002. Dasar – Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, BPFE, Yogyakarta Syafie. Inu Kencana. 2006. Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI). Pt. Bumi Aksara. Jakarta Waluyo dan Wirawan. 2003. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta
