ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN STUDI KASUS PADA PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN STUDI KASUS PADA PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: CHRISTINA BUDI ASTUTI NIM : 94 2114 039 NIRM : 940051121303120038

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2002

i


SKRIPSI

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN STUDI KASUS PADA PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

Oleh:

CHRISTINA BUDI ASTUTI NIM : 94 2114 039 NIRM : 940051121303120038

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dra. YFM. Gien Agustinawansari,M.M.,Ak

Tanggal: 5 Maret 2002

Pembimbing II

Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Ak.

Tanggal: 20 Maret 2002

ii


SKRIPSI

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN STUDI KASUS PADA PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

Dipersiapkan dan ditulis oleh: CHRISTINA BUDI ASTUTI NIM : 942114039 NIRM : 940051121303120038 Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Pada tanggal 23 April 2002 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat SUSUNAN PANITIA PENGUJI Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua

: Dra. YFM. Gien Agustinawansari,M.M,Ak

…………….....

Sekretaris

: Ir. Drs. Hansiadi YH.,M.Si.Ak

……………….

Anggota

: Dra. YFM. Gien Agustinawansari,M.M,Ak

……………….

Anggota

: Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Ak

……………….

Anggota

: Drs. Joko Siswanto ,M.M.,Ak

………………

Yogyakarta, April 2002 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Drs. Hg.Suseno TW., MS

iii


MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 1. Siapapun bisa marah. Marah itu mudah. Tetapi, marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah. ( Aristotales, The Nichomachean Ethics) 2. Dengan mata hatilah kebenaran terlihat; hal-hal yang penting tak tampak di depan mata. ( Antonie de Saint – Axupery, The Little Prince) 3. Sebab kebijaksanaan dan pengajaran adalah ketakukan akan Tuhan, dan Allah berkenan pada kesetiaan dan hati lembut. (Sirakh, 1 : 27) 4. Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong,. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. ( 1 Korintus 13 : 4 – 7)

Skripsi ini kupersembahkan untuk : Suamiku Mas Nitis Kita masih akan terus berjuang kan……

iv


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,

April 2002

Penulis

Christina Budi Astuti

v


ABSTRAK ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN STUDI KASUS PADA PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

CHRISTINA BUDI ASTUTI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur penggajian dalam system akuntansi penggajian di PT Telkom Divisi Regional II Jakarta sudah baik, juga untuk mengetahui apakah system pengendalian intern terhadap system akuntansi penggajian sudah efektif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada PT Telkom Divisi Regional II Jakarta. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktik sistem akuntansi penggajian di PT Telkom. Untuk menganalisis efektivitas pengendalian intern sistem Akuntansi Penggajian digunakan metode stop-or-gosampling. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengendalian intern sistem akuntansi penggajian PT Telkom sudah baik. Hasil pengujian kepatuhan terhadap sample tidak ditemukan adanya penyimpangan atau jumlah kesalahan sama dengan 0 (nol), sehingga acceptable = desired yaitu sebesar 5%.Dengan demikian pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian pada PT Telkom sudah efektif.

vi


ABSTRACT ANALYSIS THE INTERNAL CONTROL FOR THE ACCOUNTING SYSTEM OF SALARIES A CASE STUDY AT PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

CHRISTINA BUDI ASTUTI SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA 2002 This research aimed to find out whether salary procedure in accounting system of salaries at PT Telkom Divisi Regional II Jakarta had been good, and whether the internal control of the salary system had been effective. This case study performed at PT Telkom Divisi Rergional II Jakarta. The techniques of data gathering are observation, interviews, questionnaires and documentation. The analysis was conducted by comparing the current theory with the practise of PT Telkom. The analysis of the internal control system on the accounting system of salaries was performed using the stop-or-go sampling method. The result of the examination of the sample found no deviation or a total error of zero, so that Achieved Upper Precision Limit same as with Desire Upper Precision Limit which equals 5%. Therefore the research concluded that the internal control system in the accounting system of salaries at PT Telkom had been effective.

vii


viii


KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan limpahan kasih-Nya sehingga skripsi dengan judul Analisis Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penggajian ini dapat terselesaikan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan akuntansi di Universitas Sanata Dharma. Skripsi ini tersusun berkat bimbingan, saran, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami memgucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Fr. Reni Retno A.,S.E.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi. 2. Ibu Dra. YMF.Gien Agustinawansari ,M.M., Ak ., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 3. Bpk. YP. Supardiyono ,M.Si., Ak , selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesian skripsi ini. 4. Bapak Chr. Y. Wahyu Ari A, S.E.,M.M, Bpk Drs.Ign. Kuntoro M,S.E.,Ak., yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Bapak Drs.G. Anto Listianto MSA.,Ak selaku Dosen Penguji. 6. Bapak Marihot Sibarani, selaku Senior Manager Keuangan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di PT Telkom. 7. Bapak Hanafiah, selaku Kepala Bagian Akuntansi yang telah banyak membantu dalam penelitian di PT Telkom. 8. Ibu Kristin, selaku Kepala Bagian Layanan SDM yang telah banyak membantu dalam penelitian di PT Telkom.

ix


9. Bapak dan Ibu di Yogyakarta yang selalu memberi doa dan dukungannya juga bantuan materi yang telah diberikan. 10. Bapak dan Ibu di Banyuwangi yang selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 11. Mas-mas dan mbak-mbak di Yogyakarta dan mbak Ani di Jakarta yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 12. Kakak-kakak iparku semua dan semua keponakan-keponakanku, terima kasih dukungannya. 13. Indra dan Ira, Stef dan Deni, Kelik dan Reni, Lina dan Ony, Iyon dan Ade, Cimenk dan teman-temanku semua; terima kasih dukungannya !!! 14. Mbak Yuli sekeluarga dan Ayu di Jakarta, yang telah banyak membantu penulisan selama melakukan penelitian. 15. Mbak Atun, Mas Hasto, Mas Frans, Mbak Heni dan Mas Yuli di Sekretariat Fakultas Ekonomi. 16. Mas Nitis, yang selalu sabar dan selalu memberi dukungan kepada penulis. 17. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik maupun saran demi perbaikan tulisan ini sangat penulis harapkan. Yogyakarta, April 2002 Penulis Christina Budi Astuti

x


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................ ii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................ iv PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .................................................... v ABSTRAK ................................................................................................. vi ABSTRACT ............................................................................................... vii LEMBAR PUBLIKASI .............................................................................. viii KATA PENGANTAR ............................................................................... ix DAFTAR ISI .............................................................................................. x DAFTAR TABEL ...................................................................................... xiv DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xvi BAB I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1 2. Batasan Masalah ..................................................................... 3 3. Perumusan Masalah ................................................................ 3 4. Tujuan Penelitian .................................................................... 3 5. Manfaat Penelitian .................................................................. 4 6. Sistematika Penulisan ............................................................. 4 BAB II : LANDASAN TEORI 1. Pengendalian Intern 1). Pengertian Pengendalian Intern ........................................ 6 2). Pentingnya Pengendalian Intern ....................................... 6 3). Tujuan Pengendalian Intern .............................................. 7 4). Elemen-elemen pengendalian Intern ................................ 8 2. Sistem Akuntansi

xi


1). Pengertian Sistem dan Sistem Akuntansi ......................... 13 2). Elemen Sistem Akuntansi Pokok ..................................... 15 3). Peranan Elemen Sistem Akuntansi ................................... 16 4). Perbedaan Pengertian Sistem dan Prosedur ...................... 17 5). Tujuan Umum Penyusunan Sistem Akuntansi ................. 18 3. Sistem Akuntansi Penggajian 1). Fungsi Yang Terkait ......................................................... 20 2). Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen ................... 22 3). Dokumen yang Digunakan ............................................... 23 4). Catatan Akuntansi yang Digunakan ................................. 28 5). Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem .................... 31 6). Unsur-unsur Pengendalian Intern Penggajian .................. 32 7). Bagan Alir Dokumen Sistem Penggajian ......................... 34 4. Pengujian Pengendalian 1). Jenis Pengujian Pengendalian ........................................... 41 2). Tipe Pengujian Pengendalian ........................................... 43 3). Prosedur Untuk Melaksanakan Pengujian Pengendalian . 43 4). Penentuan Resiko Pengendalian ....................................... 45 5. Sampling Audit 1). Definisi Sampel ................................................................ 48 2). Pendekatan Sampling Audit ............................................. 48 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 1. Jenis Penelitian ....................................................................... 54 2. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................. 54 3. Subyek Penelitian ................................................................... 54 4. Obyek Penelitian ..................................................................... 55 5. Data Yang Dicari .................................................................... 55 6. Populasi dan Sampel ............................................................... 55 7. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 56 8. Teknik Analisis Data .............................................................. 57

xii


BAB IV : SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1. Sejarah Berdirinya Perusahaan ............................................... 63 2. Kegaitan Usaha ....................................................................... 68 3. Struktur Organisasi Perusahaan .............................................. 69 4. Sumber Daya Manusia ............................................................ 81 1). Rekrutasi ......................................................................... 81 2). Mutasi Pegawai ............................................................... 82 3). Promosi Pegawai ............................................................. 83 4). Demosi Pegawai .............................................................. 83 5). Pendidikan dan Pelatihan ................................................ 84 6). Jam Kerja ........................................................................ 84 7). Komponen Gaji Pegawai ................................................ 85 8). Cuti .................................................................................. 86 9). Pemberhentian Pegawai .................................................. 88 10). Formulasi Penghasilan Pegawai ...................................... 88 BAB V : HASIL TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS DATA 1. Analisis Data Sistem Akuntansi Penggajian 1). Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Secara Tegas ..................................................................... 89 2). Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan ........................ 91 3). Praktik yang Sehat ............................................................ 94 4). Karyawan yang Kompoten ............................................... 96 2. Efektivitas Pengendalian Intern Sitem Akuntansi Penggajian PT Telkom .............................................................................. 98 BAB VI : KESIMPULAN, KETERBATASAN PENULISAN DAN SARAN 1. Kesimpulan ............................................................................. 104 2. Keterbatasan Penulisan ........................................................... 107 3. Saran ....................................................................................... 107

xiii


DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… 108 DAFTAR PERTANYAAN ………………………………………………... 109 LAMPIRAN ………………………………………………………………... 110

xiv


DAFTAR TABEL Halaman 1. Tabel 3.1. Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan (Zero Expected Occurences) ............................................... 58 2. Tabel 3.2. Penentuan Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan .............................................................................................. 59 3. Tabel 3.3. Stop-or-go Decision .............................................................. 60 4. Tabel 3.4. Tabel Angka Acak ................................................................ 62 5. Tabel 5.1. Tabel Perbandingan Teori dan Praktik Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab secara Tegas ................................ 90 6. Tabel 5.2. Tabel Perbandingan Teori dan Praktik Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan ............................................................................... 94 7. Tabel 5.3. Tabel Perbandingan Teori dan Praktik, Praktik yang Sehat ...................................................................................................... 96 8. Tabel 5.4. Tabel Pengujian Kepatuhan Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Penggajian ............................................................................ 100 9. Tabel 5.5. Tabel Attribute Sampling for Determining storp-or-go Sample Size and Upper Precision Limit of Population Occurances Rate ......... 102

xv


DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Gambar 2.1. Daftar Hadir Karyawan ................................................... 23 2. Gambar 2.2. Kartu Jam Hadir .............................................................. 24 3. Gambar 2.3. Kartu Jam Kerja ............................................................. 25 4. Gambar 2.4. Daftar Gaji ....................................................................... 25 5. Gambar 2.5. Rekapitulasi Daftar Gaji .................................................. 26 6. Gambar 2.6. Surat Pernyataan Gaji ...................................................... 27 7. Gambar 2.7. Bukti Kas Keluar ............................................................. 28 8. Gambar 2.8. Jurnal Umum ................................................................... 28 9. Gambar 2.9. Kartu Harga Pokok Produk ............................................. 29 10. Gambar 2.10. Kartu Penghasilan Karyawan ........................................ 30

xvi


BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Dunia perekonomian saat ini sudah semakin kompleks dengan berbagai persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Persaingan tersebut semakin terasa dengan akan dimulainya era ekonomi global dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Berbagai aspek yang ikut berpengaruh terhadap kesiapan dunia usaha dalam menghadapi persaingan tersebut adalah faktor manusia dan sistem yang digunakan dalam menjalankan operasi perusahaan. Manajemen pada perusahaan-perusahaan besar terutama yang sudah go public memiliki tanggung jawab berat, karena harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan perusahaan kepada masyarakat umum, disatu sisi harus siap berhadapan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah siap dalam segala hal, baik sumber daya manusia maupun sistem yang digunakan. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya sektor-sektor yang dikuasai oleh perusahaan multinasional. Berbagai fungsi bisa terkontrol dengan baik sehingga keputusan-keputusan di tingkat manajemen menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan usaha. Ada banyak tawaran sistem atau metode yang bisa diaplikasikan oleh perusahaan, namun metode atau sistem yang dipilih oleh manajemen dari

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

berbagai tawaran tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Semakin

kompleks

operasi

perusahaan,

maka

manajemen

semakin

membutuhkan sistem yang baik dalam penyajian berbagai informasi termasuk informasi keuangan. Karena penting bagi manajemen untuk memperoleh informasi yang akurat apabila pihak manajemen akan menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Salah satu hal penting bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan di tingkat manajemen adalah memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia. Karena manusia menjadi motor utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Perhatian tersebut dapat berupa peningkatan skill atau kemampuan dengan cara pelatihan, training-training, studi lanjut maupun pemberian balas jasa yang layak. Apabila pekerja atau karyawan perusahaan memperoleh imbalan jasa yang layak, maka kemungkinan untuk terjadi penyelewengan maupun perlawanan-perlawanan terhadap perusahaan akan semakin kecil. Sebagai contoh ketika terjadi demo karyawan pabrik, apa yang terjadi; aktifitas produksi terganggu, perusahaan menjadi rugi dan disatu sisi kredibilitas perusahaan di mata publik menjadi turun, hal tersebut banyak terjadi karena dilatarbelakangi oleh penghargaan atau balas jasa perusahaan terhadap karyawan dinilai masih kurang. Untuk menghindari kejadian tersebut, maka manajemen membutuhkan suatu sistem yang efektif dalam penentuan balas jasa yang bisa di terima oleh semua pihak, disatu sisi perusahaan tidak dirugikan.


Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk meneliti penerapan pengendalian intern pada sistem akuntansi penggajian.

2. Batasan Masalah Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi masalah pada pengendalian intern sistem akuntansi penggajian pada PT. Telkom Divisi Regional II Jakarta.

3. Perumusan Masalah 1). Apakah penerapan prosedur penggajian pada PT. Telkom Divisi Regional II Jakarta sudah sesuai dengan sistem akuntansi penggajian? 2). Apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Telkom Divisi Regional II Jakarta sudah efektif?

4. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah: 1). Untuk mengetahui apakah prosedur penggajian pada PT. Telkom Divisi Regional II Jakarta sudah sesuai dengan sistem akuntansi penggajian. 2). Untuk mengetahui apakah pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Telkom Divisi Regional II Jakarta sudah efektif.


5. Manfaat Penelitian 1). Bagi Perusahaan Dapat dijadikan sumber informasi dan pembandingan bagi perusahaan untuk membantu manajemen dalam mengawasi sistem penggajian agar tujuan perusahaan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang dapat tercapai. 2). Bagi Universitas Sanata Dharma Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan juga dapat dipakai sebagai bacaan ilmiah. 3). Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penalaran dalam mengamati dunia praktek kerja yang nyata dengan teori yang telah didapat.

6. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI Berisi teori-teori yang mendukung untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Adapun isinya adalah pengendalian intern, sistem akuntansi penggajian, pengujian pengendalian dan sampling audit.


BAB III

: METODOLOGI PENELLITIAN Berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Bab ini berisi sejarah dan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta tanggung jawab dan fungsi masingmasing bagian serta berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia di PT Telkom Divisi Regional II.

BAB V

: HASIL TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS DATA Bab ini berisi temuan penelitian yang dilakukan yaitu tentang prosedur penggajian dan pengendalian intern yang diterapkan dan hasil pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern.

BAB VI

: KESIMPULAN,

KETERBATASAN

PENELITIAN

DAN

SARAN Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data yang dilakukan terhadap prosedur penggajian dan efektivitas pengendalian intern yang sudah diterapkan, serta keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan oleh penulis untuk perbaikan sistem yang belum diterapkan.


BAB II LANDASAN TEORI

1. PENGENDALIAN INTERN 1). Pengertian Pengendalian Intern Pengendalian Intern adalah suatu hal yang memegang peran penting dalam auditing. Untuk itu perlu diketahui difinisi tentang pengendalian intern tersebut. Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai. (Abdul Halim, 1995:161) Salah satu latar belakang timbulnya kebutuhan pengendalian intern karena masuknya orang lain yang bukan sebagai pemilik di dalam aktivitas usaha. Pemilik berkepentingan mengamankan harta kekayaannya. Alasan lain mengapa perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah dicanangkan oleh pemilik atau manajemen secara efektif dan efisien.

2). Pentingnya Pengendalian Intern Pengendalian intern sangat penting karena: (Abdul Halim, 1995:162) (1). Lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan dan analisis yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif.

6


(2). Pemeriksanaan dan penelaahan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan

terhadap

kelemahan

manusia

dan

mengurangi

kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi. (3). Pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya ataupun fee audit. Bagi perusahaan, pengendalian dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Dengan kata lain, pengendalian intern memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi lebih dini.

3). Tujuan Pengendalian Intern Menurut tujuannya pengendalaian intern dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif. (Mulyadi, 1992:68) (1). Pengendalian Akuntansi (Accounting Control) Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk: (1.1). Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai.


(1.2). Mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi Pengendalian

intern

untuk

memberikan

jaminan

proses

pengolahan data akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan handal. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan handal untuk menjalankan kegiatan usahanya dan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.

(2). Pengendalian Administratif (Administrative Control) Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk: (2.1). Mendorong efisiensi Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah pemborosan dalam

segala

bisnis

perusahaan

dan

untuk

mencegah

penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. (2.2). Dipatuhinya kebijakan manajemen Pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

4). Elemen-elemen Pengendalian Intern Pengendalian intern memiliki tiga unsur pokok yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian intern.


(1). Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian memiliki empat unsur yaitu filosofi dan gaya operasi, berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksa, metode pengendalian manajemen, dan kesadaran pengendalian. (Mulyadi, 1993:174). (1.1). Filosofi dan gaya operasi Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic believe) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan, sedangkan gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan. Ada manajer yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggabungan anggaran sebagai alat pengukur kinerja manajer dan pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam anggaran. (1.2). Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksa Untuk menciptakan independensi akuntan publik, perusahaanperusahaan yang go public sebaiknya mengalihkan wewenang penunjukkan akuntan publik dari tangan manajemen puncak ke tangan dewan komisaris atau komite pemeriksa (audit comitte). Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi

mengawasi

pengelolaan

perusahaan

yang


dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dengan demikian dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi

pengendalian

yang

terlalu

banyak

ditangan

manajemen (direksi). (1.3). Metode pengendalian manajemen Pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian manajemen dilakukan melalui empat tahap yaitu penyusunan anggaran (rencana jangka panjang dan jangka pendek), pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis. (1.4). Kesadaran pengendalian Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditujukan oleh akuntan intern atau akuntan publik.

(2). Sistem Akuntansi Sistem akuntansi meliputi metode-metode dan catatan-catatan yang diterapkan manajemen untuk mencatat, melaporakan transaksi, kejadian dan untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan tansaksi dan kejadian tersebut.


Sistem akuntansi yang efektif harus meliputi metode-metode dan catatan-catatan yang dapat : (Munawir, 1995:230) (2.1). Mengindentifikasi semua yang sah (2.2). Menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci sehingga memungkinkan adanya klasifikasi transaksi secara tepat untuk pelaporan keuangan. (2.3). Mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatatan nilai keuangan dalam laporan keuangan. (2.4). Menentukan periode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang tepat. (2.5). Menyajikan transaksi dan pengungkapannya dalam laporan keuangan dengan semestinya.

(3). Prosedur Pengendalian Intern Prosedur pengendalian intern berupa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memperoleh jaminan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha akan dapat dicapai. Prosedur pengendalian dapat dikelompokkan sebagai berikut: (Munawir, 1995:231) (3.1). Otorisasi yang tepat atas transaksi Tujuan utamanya adalah untuk menjamin bahwa semua transaksi telah diotorisasi oleh manajemen yang berwenang, baik otorisasi yang bersifat umum maupun khusus. Otorisasi umum berhubungan dengan transaksi yang pada umumnya


bersifat rutin, seperti pemberian kredit, pembelian dan penjualan, sedangkan otorisasi khusus berhubungan dengan transaksi yang tidak rutin misalnya pengeluaran yang besar (capital expenditures), emisi saham, penerbitan utang obligasi, otorisasi kredit yang melebihi batas tertentu. (3.2). Pemisahan tugas Berkaitan dengan pemberian tanggung jawab dalam suatu transaksi sebagai pekerjaan orang atau badan tertentu secara otomatis dapat dicek oleh orang atau bagian lain. Tujuan utama dari pemisahan tugas adalah untuk mencegah dan menemukan sedini

mungkin

adanya

kekeliruan/ketidakberesan

dalam

pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan. (3.3). Dokumen dan catatan Dokumen memberikan bukti terjadinya transaksi berikut harga, sifat dan syarat transaksi. Dokumen juga merupakan dasar untuk penetapan tanggung jawab pelaksana dan pencatat transaksi. Catatan meliputi juga catatan pendapatan pegawai yang menunjukkan jumlah pembayaran gaji kumulatif tiap-tiap pegawai, catatan persediaan secara perpetual dan ringkasan dokumen yang dikeluarkan (misalnya faktur penjualan dan cek).


(3.4). Pengendalian kewengan Pengendalian kewenangan diperhatikan dalam kaitannya dengan pembatasan dua tipe akses terhadap aktiva dan perhitungan catatan yaitu kewenangan langsung terhadap fisik dan kewenangan tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen, dengan demikian pengendalian kewenangan terutama berkaitan dengan alat pengaman dan cara penyimpanan terhadap aktiva, catatan program-program komputer serta arisp-arsip. Tindakan pengamanan dapat pula berupa ketentuan bahwa yang berwenang menyimpan, memindahkan atau menggunakan hanya orang yang telah diotorisasi untuk itu. (3.5). Pengecekan independen Mencakup verifikasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh individu atau bagian lain atau kebenaran penilaian jumlah yang dicatat.

2. SISTEM AKUNTANSI 1). Pengertian Sistem dan Sistem Akuntansi (1). Pengertian sistem adalah: Sekelompok elemen yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Mulyadi, 1993:5) Dari pengertian tersebut dapat dirinci lebih lanjut mengenai sistem sebagai berikut:


(1.1). Setiap sistem terdiri dari elemen-elemen. Elemen-elemen suatu sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang terdiri pula dari kelompok elemen yang membentuk sub sistem tersebut. (1.2). Elemen-elemen tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Elemen-elemen sistem yang berhubungan erat satu dengan lainnya dan sifat serta kerja sama antar elemen sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu. (1.3). Elemen sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. (1.4). Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

(2). Pengertian sistem akuntansi adalah: Organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 1993:6)


2). Elemen Sitem Akuntansi Pokok Elemen sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan keuangan. Berikut uraian lebih lanjut mengenai elemen sistem akuntansi pokok: (Mulyadi, 1993:4) (2.1). Formulir Formulir merupakan dokumen pertama yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering juga disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam/didokumentasikan di atas secarik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan akuntansi. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar dan cek. (2.2). Jurnal Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keungan dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Contoh jurnal adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan dan jurnal umum. (2.3). Buku besar Buku besar (general ledger) tediri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam


jurnal. Akun-akun dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan elemen-elemen informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Contoh buku besar adalah kas, piutang, utang, dan modal. (2.4). Buku pembantu Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. Contoh buku pembantu adalah buku pembantu piutang, buku pembantu utang. Buku besar dan buku pembantu ini merupakan catatan akhir (books of final entry) yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam akun buku besar dan buku pembantu. (2.5). Laporan Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berupa neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan laba yang ditahan.

3). Peranan Elemen Sistem Akuntansi Suatu hal yang perlu diingat bahwa formulir dan dokumen-dokumen ini mempunyai peranan yang penting dala suatu sistem akuntansi. Peranan atau kegunaan formulir dan dokumen-dokumen dalam sistem akuntansi menurut Cecil Gillespie (Baridwan, 1990:8) adalah sebagai berikut:


(1). Untuk menentukan hasil kegiatan perusahaan Peranan ini dapat dilihat dari pekerjaan membuat distribusi dan pembuatan laporan-laporan untuk pimpinan. (2). Untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan Peranan ini dapat dilihat dari penggunaan akun-kaun sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. (3). Untuk memerintahkan mengerjakan suatu pekerjaan Peranan ini dapat dilihat antara lain dari penggunaan surat perintah pengiriman untuk mengirim barng-barang dan penggunaan surat permintaan pembelian agar dibelikan barang-barang yang dibutuhkan. (4). Untuk memudahkan penyusunan rencana-rencana kegiatan, penilaian hasil-hasilnya dan penyesuaian rencana-rencana. Peranan ini dapat dilihat dari penggunaan rencana produksi yang akan digunakan untuk menilai kegiatan produksi kemudian kalau diperlukan mengadakan perubahan terhadap rencana tadi.

4). Perbedaan Pengertian Sistem dan Prosedur Dalam membahas sistem akuntansi perlu diadakan pengertian sistem dan prosedur agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diolah dalam sistem akuntansi. Definisi sistem dan prosedur adalah sebagai berikut:


(1). Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. (2). Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi, 1993:8) Kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan-kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (menyortasi), memindahkan dan membandingkan.

5). Tujuan Umum Penyusunan Sistem Akuntansi Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yaitu: (1). Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Kebutuhan penyusunan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah dijalankan selama ini. (2). Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. (3). Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern, yaitu memperbaiki tingkat keandalan (realiability) informasi akuntansi dan menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.


(4). Untuk mengurangi biaya klerikel dan penyelenggaraan catatan akuntansi.

3. SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan yaitu gaji dan upah. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Sistem akuntansi penggajian dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggungjawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja .


Berikut diuraikan lebih lanjut tentang berbagai fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian.(Mulyadi, 1993:377)

1). Fungsi yang Terkait Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah: (Mulyadi, 1993:386) (1). Fungsi Kepegawaian Kegiatan yang dilakukan fungsi kepegawaian atau personalia meliputi: memelihara arsip lamaran pekerjaan, memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga penghasil calon pegawai seperti sekolah tinggi, akademi, universitas, dan balai latihan kerja, mengadakan seleksi calon pegawai yang pada umumnya meliputi seleksi kemampuan teknis (technical test), seleksi sikap, minat (psyco test), dan seleksi kesehatan, melakukan processing data pegawai baru meliputi penyiapan surat keputusan pengangkatan dan penempatan dalam golongan gaji bagi pegawai baru dan penyiapan laporan penarikan tenaga kerja ke departemen tenaga kerja, melakukan pengembangan pegawai dan pemberhentian pegawai.

(2). Fungsi Pencatatan Waktu (2.1). Mengawasi pegawai dalam memasukkan kartu hadir ke dalam mesin absensi untuk memastikan bahwa hanya kartu pegawai


yang bersangkutan sajalah yang dimasukkan ke dalam mesin absensi. (2.2). Membuat rekapitulasi waktu hadir/kerja dan menyerahkan kepada pembuat daftar gaji. (3). Fungsi Pembuat daftar gaji (3.1). Membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. (3.2). Daftar gaji diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai daftar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan.

(4). Fungsi Utang Fungsi utang bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji. Fungsi utang yang menangani sistem akuntansi: (4.1). Bagian Utang Bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji. Bagian ini juga menerbitkan bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayaran gaji untuk membayar gaji kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji.itu.


(4.2). Bagian Kartu Gaji Bertanggungjawab untuk mencatat distribusi biaya kedalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan kartu jam kerja (untuk tenaga kerja langsung pabrik). (4.3). Bagian Jurnal Bertangung jawab untuk mencatat biaya gaji dalam jurnal umum.

(5). Fungsi Keuangan Bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak.

2). Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah: (Mulyadi, 1993:378) (1). Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. (2). Jumlah

biaya

gaji

yang

menjadi

beban

setiap

pusat

pertanggungjawaban selama periode tertentu. (3). Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode tertentu.


(4). Rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu.

3). Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian adalah: (1). Kartu Jam Hadir Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Contoh daftar hadir karyawan pada Gambar 2.1 dan kartu jam hadir pada Gambar 2.2 berikut ini DAFTAR HADIR KARYAWAN Minggu Yang Berakhir Tanggal:….. Nama Karyawan

Senin Masuk

Keluar

Selasa Jam Total

Masuk

Keluar

Rabu Jam Total

Masuk

Keluar

Jam Total

1 2 3 4 5 6 7

Kamis Masuk

Keluar

Sabtu Jam Total

Masuk

Keluar

Jam Total

Total Jam Seminggu Jam Jam Biasa Lembur

Tanda Tangan Karyawan 1 2 3 4 5 6 7

Gambar 2.1 Daftar Hadir Karyawan


KARTU JAM HADIR No: Nama : Jam Biasa : Jam Lembur :

Periode Tarif : Jumlah: Tarif : Jumlah: Jumlah Penghasilan

Potongan : Pph pasal 21 : Utang : Lain-lain : Jumlah Potongan: Jumlah yang Harus Dibayar M K M

K

M

K

M

K

Gambar 2.2 Kartu Jam Hadir

(2). Dokumen Pendukung Perubahan Gaji Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepergawaian berupa surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. (3). Kartu Jam Kerja Kartu kerja digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna menegrjakan pesanan tertentu. Contoh kartu jam kerja pada Gambar 2.3


Box

Potong

Box

KARTU JAM KERJA Potong Nama

Jam Kerja

Waktu

Tanggal

No. Kartu Jam Kerja Nama No. Brg Order Jumlah Potongan Barang

Mandor

Kepala Bagian

Total Jam Kerja

Gambar 2.3 Kartu Jam Kerja (4). Daftar Gaji Berisi jumah gaji dan upah setiap karyawan dikurangi dengan potongan-potongan berupa Pph pasal 21, utang dan iuran karyawan. Contoh daftar gaji pada Gambar 2.4 DAFTAR GAJI BULAN :…… Nama Karyawan

Nomor Induk

Jumlah Jam Lembur

Tarif gaji Jumlah Per bulan

Gaji Biasa

Gaji Lembur

Total gaji

1 2 3 4 5 6 7

Pph psl 21

Iuran Organisasi Karyawan

POTONGAN GAJI KARYAWAN Dana Koperasi Yayasan Lain-lain Pensiun

Jml Potongan

Gaji Bersih 1 2 3 4 5 6 7

Gambar 2.4 Daftar Gaji


(5). Rekap Daftar Gaji Berisi ringkasan gaji per depertemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Contoh rekap daftar gaji dapat dilihat pada Gambar 2.5

REKAPITULASI GAJI BULANAN:…….. Departeme n /Bagian

Gaji Biasa

Gaji Lembur

Potongan Gaji Karyawan Pph ps 21

Iuran Org. Kary.

Dana Pensiun

Gaji Bersih Lainlain 1 2 3 4 5 6 7

Gambar 2.5 Rekap Daftar Gaji (6). Surat Pernyataan Gaji dan Upah Dokumen dibuat sebagai catatan bagi karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan. Contoh pernyataan gaji dan upah pada Gambar 2.6


SURAT PERNYATAAN GAJI Bulan: Nama: No. Induk Karyawan: Departemen: Bagian: Gaji/Upah Biasa Gaji/Upah Lembur Jumlah Gaji/Upah Bruto:

Rp.

Pph psl 21 : Iuran Org. Karyawan: Dana Pensiun: Lain-lain: Jumlah Potongan: Gaji/Upah Bersih

Rp.

Gambar 2.6 Surat pernyataan Gaji

(7). Amplop Gaji dan Upah Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. (8). Bukti Kas Keluar Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh petugas fungsi akuntansi kepada petugas fungsi keuangan. Contoh bukti kas keluar pada Gambar 2.7


No. BKK No. Cek : BUKTI KAS KELUAR Dibayarkan: Jumlah Uang: Rp Untuk Keperluan: Tanda Tangan

Tanggal

No. Rek

Jumlah

Direktur Keuangan Kep.Dep Keuangan Kepala Bagian Kasa

Gambar 2.7 Bukti Kas Keluar

4). Catatan Akuntansi Yang Digunakan Catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus penggajian adalah: (Mulyadi, 1993:386) (1). Jurnal umum Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja kedalam setiap departemen dalam perusahaan. Contoh jurnal umum pada Gambar 2.8 Halaman: JURNAL UMUM Tanggal

Keterangan

No. Bukti

No. Rekening

Gambar 2.8 Jurnal Umum

Debit

Kredit


(2). Kartu harga pokok produk Digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Contoh kartu harga pokok produk pada Gambar 2.9 KARTU HARGA POKOK PRODUK Nama Pemesan Nomor Pemesan Spesifikasi Kuantitas Biaya Bahan Baku Biaya TKL Biaya Overhead Pabrik

Tgl

No. BPPBG

Jml Rp

Tgl

Jam Kerja

Jml Rp

Tgl

Tarif

Tanggal Mulai Tanggal Selesai Anggaran Biaya Biaya Bhn Baku …. Biaya TKL …. BOP …. .Jumlah …. Harga Pokok/sat ….

Jml Rp

Realisasi Biaya Biaya Bhn Baku …. Biaya TKL …. BOP …. .Jumlah …. Harga Pokok/sat ….

Otorisasi Kepala Kepala Bagian Bagian Akuntansi Akuntansi Biaya

Gambar 2.9 Kartu Harga Pokok Produk


(3). Kartu Biaya Digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja non produk setiap departemen dalam perusahaan. (4). Kartu Penghasilan Karyawan Digunakan untuk mencatat penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan. Contoh kartu penghasilan karyawan pada Gambar 2.10 Nama: Penghasilan dan Potongan Gaji/Upah biasa Gaji/Upah Lembur

KARTU PENGHASILAN KARYAWAN No. Induk Departemen Bagian Januari Februari Maret April Desember Jumlah Total

Jumlah Upah/Gaji Potongan: Pph psl 21 Iuran Org. Karyawan Dana Pensiun Lain-lain

Jumlah Potongan Gaji/Upah Bersih Tanda tangan Penerimaan

Gambar 2.10 Kartu Penghasilan Karyawan


5). Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: (Mulyadi, 1993:399) (1). Prosedur Pencatatan waktu Hadir Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir, dimana karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir berupa clock card yang dicap secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu time recorder. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji karyawan. (2). Prosedur pembuatan daftar gaji Dalam prosedur ini fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar hadir. (3). Prosedur distribusi biaya gaji Dalam

prosedur

distribusi

biaya

gaji,

biaya

tenaga

kerja

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.


(4). Prosedur pembuatan bukti kas keluar Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. (5). Prosedur pembayaran gaji Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi pencatatan utang dan fungsi pembayaran gaji. Fungsi pencatat utang memberi perintah untuk pengeluaran kas kepada fungsi pembayar gaji untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi pembayaran gaji kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji.

6). Unsur Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Penggajian Unsur sistem pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut: (Mulyadi, 1993:390) (1). Organisasi (1.1). Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji. (1.2). Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi.


(2). Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan (2.1). Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. (2.2). Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur utama. (2.3). Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh bagian personalia. (2.4). Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. (2.5). Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. (2.6). Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. (2.7). Perubahan dalam kartu penghasilan karyawamn direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan.

(3). Praktik yang Sehat (3.1). Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. (3.2). Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran.


(3.3). Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. (3.4). Kartu penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji.

(4). Karyawan yang Kompeten (4.1). Dalam

perekrutan

karyawan

dilaksanakan

dengan

penyeleksian secara ketat melalui beberapa tahap antara lain tes tertulis, tes wawancara dan tes kesehatan. (4.2). Pengembangan

pendidikan

karyawan

selama

menjadi

karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.

7). Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Penggajian Berikut ini diuraikan sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Bagan alir dokumen sistem penggajian dapat dilihat pada Gambar 2.12 sampai dengan 2.15 halaman 37 dan seterusnya. Jurnal untuk mencatat biya gaji dibuat dalam empat tahap berikut ini: (Mulyadi, 1993:396)


(1). Tahap pertama. Berdasarkan dokumen buku kas keluar lembar ke-1, dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar sebagai berikut: Gaji dan Upah

xxx

Bukti kas keluar yang akan dibayar

xxx

Dalam jurnal tersebut digunakan rekening gaji dan upah sebagai clearing account. (2). Tahap kedua. Berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji kedalam jurnal umum sebagai berikut: Biaya overhead pabrik sesungguhnya

xxx

Biaya administrasi dan umum

xxx

Biaya pemasaran

xxx Gaji dan upah

xxx

Karena gaji karyawan di pabrik tidak berhubungan langsung dengan pesanan tertentu, maka biaya gaji diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik, sehingga biaya gaji karyawan pabrik dibebankan kedalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Gaji karyawan fungsi-fungsi non produksi dibebankan kedalam rekening biaya administrasi dan umum dan rekening biaya pemasaran. (3). Tahap ketiga. Bagian jurnal mencatat pembayaran gaji kedalam register cek sebagai berikut: Bukti kas keluar yang akan dibayar Kas

xxx xxx


(4). Tahap keempat. Berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja kedalam buku pembantu (kartu biaya). Kartu biaya ini berisi rekerning pembantu yang merinci rekening-rekening kontrol: biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Bagian alir sistem akuntansi penggajian akan tersaji dalam gambar berikut:


Bagian Pencatat Waktu

Bagian Gaji dan Upah

Mulai

8

1

Kartu penghasil an Kary KJH

Mencatat jam hadir kary.

2

DG

Daftar 1 Hadir

Bukti 3 Kas Keluar

Membuat daftar gaji

Kartu Jam hadir

T

Membuat rekap gaji Membuat daftar hadir SPG RDG 2 KJH

2

RDG 1

Daftar 1 hadir kary.

2 Daftar 1 gaji

Kartu penghasil an Kary

1

2

Keterangan: KJH

: Kartu Jam Hadir

SPG

: Surat Pembayaran Gaji

RDG : Rekap Daftar Gaji DG

1

: Daftar Gaji Gambar 2.12 Sistem Akuntansi Penggajian

T

T


Bagian Utang 7

2 KPK SPG

RDG

2 1

DG

2

2 1

Bukti kas 1 keluar

Daftar 1 gaji

9

Membuat bukti kas keluar

KPK SPG 2 RDG

1 2

DG

Mencatat no. cek Pada register Bukti kas keluar

1 3 2

Bukti kas 1 keluar

2

4

Register bukti kas keluar

Keterangan: KPK

: Kartu Penghasilan Karyawan

SPG

: Surat Pernyataan Gaji

RDG : Rekap Daftar Gaji DG

: Daftar Gaji Gambar 2.13 Sistem Akuntansi Penggajian (lanjutan)


Bagian Kasa 4

6 KPK

KPK

SPG RDG

SPG 2

RDG

2

2 2

Daftar Gaji 1

Dimasukkan kedalam Amplop gaji bersama Dengan pemasukan Uang gaji

Daftar gaji 1 3 Bukti kas keluar

3

1 Bukti kas keluar

1

Membayarkan gaji kpd kar. Dan memintakan tandatangan atas kertu penghasilan 7

8

Mengisi cek dan memintakan tandatangan atas cek

Menguangkan cek ke bank d an memasukkan uang ke amplop gaji Membubuhkan cap pada bukti dan dokumen pendukungnya

6

Keterangan: KPK : Kartu Penghasilan Karyawan SPG : Surat Pernyataan Gaji RDG : Rekap Daftar Gaji DG : Daftar Gaji Gambar 2.14 Sistem Akuntansi Penggajian (lanjutan)


Bagian Jurnal

Bagian Kartu Biaya 9

3

RPG

1

BKK

5

RDG

2

BKK

Daftar gaji Bukti kas keluar

Membuat bukti memorial

Register cek

1

RDK

1

2 1

Bukti 1 memorial

N

Kartu biaya

Selesai BKK

2

RDG Bukti memorial

1 1

Jurnal umum

5

Keterangan: RDG : Rekap Daftar Gaji BKK : Bukti Kas Keluar Gambar 2.15 Sistem Akuntansi Penggajian (lanjutan)

N


4. PENGUJIAN PENGENDALIAN Pengujian pengendalian (test

of control) atau pengujian kepatuhan

(compliance tests) merupakan pengujian yang dilakukan terhadap efektivitas pengendalian intern dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, dilakukan dua macam pengujian yaitu: 1). Penggujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern. 2). Pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. Berikut diuraikan lebih lanjut tentang pengujian kepatuhan dan pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern.

1). Jenis Pengujian Pengendalian Ada dua jenis pengendalian intern seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu: (1). Pengujian Adanya Kepatuhan Untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian intern yang diumpulkan benar-benar ada, dilakukan dua macam pengujian, yaitu: (1.1). Pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Dalam membuktikan adanya kepatuhan pengendalian intern, dapat dipilih transaksi tertentu kemudian dilakukan pengamatan adanya unsur-unsur pengendalian intern dalam pelaksanaan


transaksi tersebut, sejak transaksi tersebut dimulai sampai dengan selesai. (1.2). Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Dalam hal ini harus dipilih transaksi tertentu kemudian mengikuti pelaksanaannya (reperforming) sejak awal sampai selesai, melalui dokumen-dokumen yang dibuat dalam transaksi tersebut dan pencatatannya dalam catatan akuntansi.

(2). Pengujian Tingkat Kepatuhan Dalam pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern dapat ditempuh beberapa prosedur audit berikut ini: (2.1). Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung suatu transaksi yang diambil sampelnya. Tujuan pengujian ini adalah untuk mendapatkan kepastian suatu transaksi telah diotorisasi oleh pejabat-pejabat yang berwenang. (2.2). Melaksanakan pengujian bertujuan ganda (dual-purpose test), yang merupakan kombinasi antara pengujian yang tujuannya untuk menilai efektivitas pengendalian intern (pengujian pengendalian) dan pengujian yang tujuannya menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (pengujian substanstif).


2). Tipe Pengujian Pengendalian Ada dua tipe pengujian pengendalian, yaitu: (Abdul Halim, 1995:199) (1). Concurrent test of control yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern. (2). Pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan (additional or planned test of control) yaitu pengujian yang dilaksanakan selama pekerjaan lapangan.

3). Prosedur Untuk Melaksanakan Pengujian Pengendalian Ada empat prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu: (Abdul Halim 1995:200) (1). Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan dilakukan berkaitan dengan evaluasi atas kinerja tugas mereka. Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan pada umumnya tidak akan menghasilkan bukti yang kuat mengenai efektivitas operasi pengendalian. Meskipun demikian, prosedur ini kadang lebih tepat digunakan untuk suatu pemeriksaan daripada prosedur lainnya. Dari pengajuan pertanyaan terhadap karyawan ini dapat ditentukan pengendalian aksses atas aktiva, dokumen, dan catatan akuntansi.


(2). Pengamatan terhadap karyawan dalam pelaksanaan tugasnya Observasi terutama dilakukan terhadap pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Beberapa jenis kegiatan pengendalian tidak meninggalkan jejak bukti. Prosedur selain obeservasi tidak akan efektif digunakan untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut. Contoh kegiatan pengendalian yang tidak meninggalkan jejak bukti adalah pemisahan tugas yang mengandalkan beberapa orang tertentu untuk melaksanakan tugas khusus. (3). Melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan dan laporan Inspeksi dapat dilakukan terhadap dokumen, catatan dan laporan yang mengindikasikan kinerja pengendalian. Banyak kegiatan pengendalian yang meninggal jejak bukti. Prosedur yang paling efektif untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut adalah inspeksi dokumen, catatan dan laporan. Inspeksi terhadap dokumen, catatan dan laporan tersebut untuk memastikan bahwa dokumen, catatan dan laporan telah: lengkap, dibandingkan dengan dokumen lain, dan ditandatangani sebagaimana mestinya. (4). Mengulang kembali pelaksanaan pengendalian Ada beberapa kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak bukti yang berupa dokumen, catatan dan laporan, tetapi isinya kurang mencukupi untuk menilai efektivitas operasi pengendalian. Prosedur yang paling efektif digunakan untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut adalah referformance. Prosedur ini cenderung merupakan


pengujian untuk menilai akurasi mekanis kegiatan pengendalian. Sebagai contoh adalah penilaian ketepatan pemakai daftar harga standar dalam menentukan harga jual barang dagangan. Tiga prosedur pertama menghasilkan jenis bukti yang sama dengan bukti yang dihimpun melalui pelaksanaan prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern. Perbedaan utamanya terletak pada spesifikasi tujuan dan luas penggujian. Pada pengujian pengendalian, tujuan yang ditetapkan lebih spesifik. Disamping itu, luas pengujian pengendalian juga lebih ekstensif.

4). Penentuan Risiko Pengendalian Dalam menentukan risiko pengendalian untuk setiap asersi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: (Abdul Halim, 1995:202) (1). Mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi untuk asersi tersebut. (2). Mengindentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. (3). Menghimpun bukti dari pengujian pengendalian apakah rancangan dan operasi pengendalian relevan adalah efektif. (4). Mengevaluasi bukti yang diperoleh. (5). Menetukan risiko pengendalian. Indentifikasi salah saji potensial dapat dilakukan atas kelompokkelompok transaksi di atas saldo-saldo akun, walaupun pada dasarnya


keduanya dapat saling terkait. Misalnya identifikasi salah saji potensial atas transaksi pembelian kredit, dan atas akun yang terkait seperti akun hutang dagang dan persediaan atau pembelian. Setelah identifikasi salah saji potensi, maka perlu diidentifikasi pengendalian yang diperlukan dan relevan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji potensial tersebut. Hal ini dapat dicocokkan dengan pengendalian yang diidentifikasi pada saat memahami dan mengevaluasi kebijakan pengendalian intern. Hal yang perlu diingat dalam mengindetifikasi pengendalian yang relevan adalah bahwa pengendalian-pengendalian tentang lingkungan pengendalian, dan sistem akuntansi mungkin dapat diterapkan pada lebih dari satu asersi. Misalnya, bila manajemen secara efektif menggunakan anggaran dalam mengendalian pengeluaran atau biaya, pengaruhnya dapat pada tiga asersi yaitu asersi tentang keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Demikian sebaliknya, prosedur pengendalian hanya dapat diterapkan pada satu asersi. Misalnya, penggunaan formulir faktur penjualan yang berurut nomor tercetak hanya relevan untuk asersi kelengkapan terhadap kelompok transaksi penjualan. Langkah selanjutnya setelah mengindentifikasi pengendalian yang relevan untuk mencegah salah saji potensial adalah menghimpun bukti melalui pengujian pengendalian. Kemungkinan pengujian pengendalian yang akan ditempuh didasarkan pada hasil kedua indentifikasi yang telah


dilakukan. Pengujian yang dilakukan tentunya setelah mempertimbangkan jenis bukti yang diinginkan, dan biaya pengujian tersebut. Dari hasil pengujian tersebut akan dievaluasi bukti-bukti yang diperoleh. Setelah bukti-bukti diperoleh kemudian ditentukan tingkat risiko pengendaliannya.

5. SAMPLING AUDIT Setelah diputuskan prosedur pengujian yang dipilih, perlu ditentukan jumlah item yang tepat sebagai sampel dari suatu populasi untuk pengujian tersebut. Di samping itu, harus ditentukan pula bagian populasi mana yang dipilih sebagai sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan maksud untuk memperoleh sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi. Di samping itu, sampel harus mengandung stabilitas, yaitu apabila jumlah sampel ditambah, maka hasilnya harus sama, dan tidak berubah. Pada kenyataannya, tidak akan dapat diketahui apakah sampel yang diambil merupakan sampael representatif, meskipun pengujian telah selesai dilakukan seluruhnya. Maksimal hanya dapat meningkatkan kualitas pengambilan sampel menjadi mendekati kualitas sampel yang representatif. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara merancang dan melakukan seleksi sampel, dan mengevaluasi hasil sampel secara cermat dan teliti. (Abdul Halim, 1995:217)


1). Definisi Sampling Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Profesional Akuntan Publik seksi 350 mendefinisikan sampling audit sebagai: Penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari seratus persen dengan tujuan untuk menilai beberapa karekteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sampilng audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substanstif, dan jika diterapkan dengan semestinya akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup. (Abdul Halim, 1995:218)

2). Pendekatan Sampling Audit Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa: Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor. Ada dua pendekatan sampling audit yang dapat dipilih untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Kedua pendekatan tersebut adalah: (1). Sampling statistik Pengambilan anggota sampel dalam sampling statistik dipilih secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksanaan terhadap anggota sampel secara sistematis. Sampling statistik dibagi dua yaitu attribute sampling dan variable sampling. (Mulyadi, 1988:241)


(1.1). Attribute sampling (proportional sampling) Digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern (dalam pengujian kepatuhan). Ada tiga model attribute sampling yaitu fixed-sample-size attribute sampling, stop-orgo–sampling, dan discovery sampling. (1.1.1). Fixed-sample-size attribute samplig Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini terutama digunakan jika melakukan pengujian kepatuhan terhadap unsur pengendalian intern dan memperkirakan akan dijumpai beberapa penyimpangan atau kesalahan. Adapun prosedur penggunaan metode dengan fixed-sample-size attribute sampling adalah sebagai berikut: penentuan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern, penentuan populasi yang akan diambil sampelnya, penentuan besarnya sampel, untuk itu harus dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini: penentuan

tingkat

keandalan

(realiability

level/confidence level) atau disingkat dengan R%. Dalam

pengujian

kepatuhan,

pada

umumnya

digunakan R% sebesar 90%, 95% dan 99%, penaksiran persentase

terjadinya

attribute

dalam

populasi.


Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (desire upper precision limit atau DUPL), penggunaan tabel penentuan

besarnya

sampel

untuk

menentukan

besarnya sampel. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. Pemeriksaan terhadap attribute

yang

menunjukkan

efektivitas

unsur

pengendalian intern. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel.

(1.1.2). Stop-or-go sampling/decision attribute sampling Model ini mencegah pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Adapun prosedur menggunakan metode stop-orgo-sampling adalah sebagai berikut: Menentukan desired upper precision limit dan tingkat keandalan. Tingkat keandalan yang disarankan dalam stop-or-go sampling adalah 90%, 95%, atau 97,5%. Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil. Membuat tabel stop-or-go decision. Setelah

besarnya

sampel

minimum

ditentukan,


selanjutnya adalah membuat tabel keputusan stop-orgo. Jika dalam pemeriksaan pertama terhadap besarnya sampel

yang

telah

ditentukan

tidak

ditemukan

kesalahan maka akan dihentikan pengambilan sampel, dan diambil kesimpulan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL = AUPL (desired upper precision limit sama dengan achieved upper precision limit). Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dapat dihitung dengan rumus: (Mulyadi, 1998:256)

Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed AUPL = Sample size

Jika AUPL > DUPL maka perlu mengambil sampel tambahan. Sampel tambahan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus: (Mulyadi, 1998:259)

Confidence level factor at desired reliability for occurence observed Samplesize = Desired upper precision lim it ( DUPL)

Pengambilan sampel ini dihentikan jika AUPL = DUPL, tetapi jika dari empat kali tambahan sampel dan tetap ditemukan AUPL > DUPL, maka dapat


52

ditarik kesimpulan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak dapat dipercaya.

(1.1.3). Discovery Sampling Digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah. Discovery sampling dipakai untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern dan ketidakberesan yang lain. Prosedur yang digunakan dalam metode discovery sampling adalah: Menentukan attribute yang akan diperiksa. Menentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya, menentukan tingkat keandalan, menentukan desire upper precision limit, menentukan besarnya sampel, memeriksa attribute sampel, mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. (Mulyadi, 1998:260)

(1.2). Variable sampling Variable sampling adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi jumlah rupiah suatu saldo akun atau kuantitas yang lain.


53

Jika variable sampling digunakan untuk memperkirakan saldo suatu akun, hasil perhitungannya akan berupa nilai rupiah (rerata sampel dikalikan dengan besarnya populasi) ditambah atau dikurangi dengan suatu interval jumlah rupiah pada tingkat kepercayaan yang diinginkan. Variable sampling dapat juga digunakan untuk menilai kewajaran saldo suatu unsur yang dicantumkan di dalam laporan keuangan. (Mulyadi, 1998:274)

(2). Sampling Non Statistik Sampling non statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subyektif. Dalam penentuan besarnya sampel yang diambil dan dalam pelaksanaan evaluasi atas sampel juga dilakukan berdasarkan kriteria subyektif.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian terhadap obyek tertentu yang populasinya terbatas sehinga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian ini hanya berlaku terbatas bagi obyek yang diteliti dan berlaku waktu tertentu.

2. Tempat dan Waktu Penelitian 1). Tempat penelitian Penelitian ini dilakukan pada PT Telkom Divisi Regional II Jakarta, Jl. Gatot Subroto Kav. 352 Jakarta Selatan. 2). Waktu penelitian Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tangal 24 September sampai dengan 24 Oktober 2001.

3. Subyek Penelitian Subyek penelitian ini adalah: 1). Bagian Layanan SDM 2). Bagian Pengembangan SDM 3). Bagian Keuangan 4). Bagian Pengembangan Sistem

54


4. Obyek Penelitian Obyek penhelitian dalam penelitian ini adalah: 1). Sistem Akuntansi Penggajian 2). Pengendalian intern

5. Data yang Dicari 1). Sejarah, gambaran umum dan perkembangan perusahaan 2). Struktur organisasi 3). Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 4). Deskripsi jabatan yang berkaitan dengan sistem penggajian 5). Dokumen utama: (1). Lembar kerja pegawai (2). Ikhtisar catatan penghasilan (3). Catatan penghasilan (4). Slip-slip gaji 6). Dokumen pendukung: (1). Buku pedoman akun (2). Buku pedoman prosedur (3). Laporan penilaian pegawai

6. Populasi dan Sampel Populasi yang akan diambil sampelnya adalah daftar gaji. Adapun atribute yang akan diperiksa adalah adanya kelengkapan dokumen pendukung yang


menyangkut pembuatan daftar gaji. Selain itu adanya kelengkapan otorisasi pada setiap dokumen, adanya kesesuaian informasi antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain dalam penggajian dan adanya bukti pengecekan kebenaran dan ketelitian penghitungan gaji.

7. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh data pelaksanaan sistem akuntansi penggajian untuk karyawan tetap. Data ini diperoleh dengan cara: 1). Observasi Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap sistem penggajian. Adapun data-data yang bisa diperoleh dari pengamatan ini adalah catatan jurnal umum, rekening buku besar, absensi, daftar gaji, rekap daftar gaji dan bukti kas keluar. 2). Wawancara Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan perusahaan, kepala bagian pengembangan sumber daya manusia, kepala bagian layanan sumber daya manusia, kepala bagian pengembangan sistem sumber daya manusia, kepala bidang keuangan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan.


3). Kuesioner Memberikan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan informasi mengenai elemen-elemen pengendalian intern atas sistem dan prosedur penggajian. 4). Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meminta data-data yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan penggajian guna melengkapi data.

8. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perusahaan, dengan cara menggunakan data-data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti. 1). Untuk menjawab apakah prosedur penggajian yang ditetapkan pada PT Telkom Divisi Regional II Jakarta sudah sesuai dengan sistem akuntansi penggajian dengan cara sebagai berikut: Membandingkan sistem pengendalian intern penggajian yang digunakan oleh perusahaan dengan teori yang ada melalui kuesioner pengendalian intern yang meliputi: (1.1). Struktur organisasi (1.2). Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan (1.3). Praktik yang sehat (1.4). Karyawan yang kompeten


Dari

hasil

kuesioner

tersebut

dapat

disimpulkan

apakah

pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan sudah baik atau belum.

2). Untuk menjawab permasalahan kedua apakah sistem pengendalian intern penggajian yang diterapkan oleh perusahaan sudah efektif penulis menggunakan metode stop-or-go-sampling dengan alasan pengambilan sampel dengan model ini tidak terlalu banyak. Sedangkan langkah-langkah metode ini adalah sebagai berikut : (1). Menentukan tingkat keandalan dan desired upper precision limit (DUPL). Pada tahap ini peneliti menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih yaitu 95% dan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima yaitu 5%, dengan alasan bahwa kepercayaan terhadap pengendalian intern cukup besar. Tabel 3.1 Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan (Zero Expected Occurrances) Acceptable Upper Precision Limit 10% 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Sample Size Based on Confidence Levels 90% 95% 97,5% 24 30 37 27 34 42 30 38 47 35 43 53 40 50 62 48 60 74 60 75 93 80 100 124 120 150 185 240 300 370


(2). Menentukan besarnya sampel minimum denan menggunakan tabel besaran sampel minimum untuk pengujian kepatuhan. Maka dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan DUPL sebesar 5% sampel yang dapat diambil adalah sebesar 60 anggota sampel. Cara yang digunakan sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 60 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. Tabel 3.2 Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Kepatuhan Desired Upper Precision Limit 10% 9 8 7 6 5 4 3

Besarnya sampel atas dasar Kendalan Level 90% 97,5% 95%

60

Besarnya sampel minimum seperti yang tampak pada tabel 3.2 di atas ditentukan dengan cara menentukan titik potong baris desired upper precision limit (acceptable upper precision limit) dengan kolom reliability level yang telah dipilih. (Mulyadi, 1998: 255). Pemilihan sampel dari keseluruhan populasi dilakukan secara acak dengan menggunakan tabel acak pada tabel 3.4 halaman 62. (3). Membuat tabel keputusan stop-or-go-sampling Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan stop-or-go yang disajikan dalam tabel 3.3. Dalam tabel stop-or-go decision tersebut akan diambil


sampel sampai empat kali, karena pada umumnya dalam merancang tabel stop-or-go decision pengambilan sampel lebih dari tiga kali. Tabel 3.3 Stop-or-go Decision Langkah

1 2 3 4 5

Besarnya Berhenti Jika Lanjutkan ke Lanjutkan ke sampel Kesalahan Langkah Berikutnya Langkah 5 jika kumulatif Kumulatif Jika Kesalahan yang Kesalahan Paling yang yang Terjadi Terjadi Sama Dengan Tidak Sebesar Digunakan Sama Dengan 60 0 1 4 96 1 2 4 126 2 3 4 156 3 4 4 Pertimbangan untuk tidak meletakkan kepercayaan terhadap sistem pengawasan intern ini atau digunakan fixed-size-attribute sampling

(4). Mengevaluasi hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel Jika dari pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel tersebut tidak ditemukan kesalahan, maka pengambilan sampel dapat dihentikan dan mengambil kesimpulan bahwa unsur sistem pengendalian intern yang diperiksa adalah efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika DUPL=AUPL (desired upper precision limit sama dengan achieved upper precision limit). Pada tingkat kesalahan sama dengan 0 (nol), AUPL dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed AUPL = Sample size Jika terdapat kesalahan dalam pemeriksaan terhadap anggota sampel berarti AUPL>DUPL maka perlu diambil sampel tambahan. Sampel tambahan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:


61

Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed Sample size = Disired upper precision lim it ( DUPL) Kemudian dilakukan lagi pengujian dengan langkah-langkah yang sama sampai AUPL=DUPL. Bila sampai empat kali AUPL yang didapat tetap lebih besar daripada DUPL maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan tidak efektif. Apabila hal ini terjadi pengujian kepatuhan dapat beralih menggunakan metode fixed-sample-size attribute sampling, karena dengan metode ini diperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan.


62

Tabel 3.4 Tabel Angka Acak

(0001) (0002) (0003) (0004) (0005) (0006) (0007) (0008) (0009) (0010) (0011) (0012) (0013) (0014) (0015) (0016) (0017) (0018) (0019) (0020) (0021) (0022) (0023) (0024) (0025) (0026) (0027) (0028) (0029) (0030) (0031) (0032) (0033) (0034) (0035)

(01) 9492 1557 0714 0058 1458 5469 0328 2462 8408 1818 1771 7050 5875 2473 1976 4006 2149 1669 7436 2178 1964 5859 2352 9267 4787 5550 7281 1322 5176 2292 6935 8538 4351 6337 2257

(2) 4562 0392 5947 8266 8725 6981 5213 2055 8697 5041 8614 1437 2094 2087 1639 4029 8162 7011 5041 3632 3043 7120 1929 0156 0119 0699 9442 7212 2259 1664 8265 5393 0691 8219 1980

(3) 4180 8989 2420 4990 3750 4319 1017 9782 3982 9706 8593 6847 0495 4618 4956 7270 0667 6548 4087 5745 3134 9682 5985 9112 1261 8080 4941 3286 2774 1237 3393 8093 0592 9134 5269

Tabel Angka Acak (4) (05) (06) 5525 7255 1297 6898 1072 6013 6210 3824 2743 8954 7455 6309 3138 2499 6017 3369 9424 4117 5248 8622 6454 4213 3452 9940 8228 7668 8139 4646 3992 4110 0930 2095 5005 4679 9059 4139 3213 5694 5513 1507 4471 9542 9011 8221 4840 8027 7476 7690 0825 7353 4645 5851 8278 9006 1647 7205 3977 2228 1780 6043 8923 1019 8560 0173 2413 8490 3303 9590 6974 2783 2026 0493 5197 0156 2385 1152 6002 2532 1041 0569 4354 2886 9739 5012 3641 3553 2475 2518 0081 8788 4268 4429 1443 7835 0484 2550 2256 4881 4776 9611 8961 4277 9615 8628 4715

(07) 9296 0020 4217 9543 7744 7632 8120 8859 3736 4091 6387 6602 3547 7565 4513 6362 3273 8176 4257 9296 5871 6162 5811 9544 9957 3075 8000 0360 1974 8170 4670 0827 4992 6288 6366

(08) 1283 8582 3707 1148 0485 5457 4585 1000 4889 7619 4002 6817 9035 2371 5263 1251 1181 1268 9008 4469 7971 1220 4264 8065 0990 2777 3158 5800 4578 5519 4177 3112 2919 2818 1524

(09) 6011 5059 5894 0835 3010 0608 3295 6260 7283 1053 7498 9972 7588 3981 8837 9277 8526 7113 3067 8108 2233 3710 0248 4916 6681 8671 9142 9745 3388 0467 7872 1065 3046 1603 7267

(10) 0350 9324 0040 0808 9606 4741 0840 2851 7706 4020 0066 5360 5994 0812 5868 5833 1176 7206 7206 5005 7960 5270 4295 3835 2323 4068 5498 8640 6656 4646 9298 0246 3246 4084 8917


BAB IV SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. SEJARAH BERDIRINYA PERUSAHAAN Cikal

bakal

Telkom

pada

mulanya

bernama

“POST-

ENTELEGRAAFIDIENST” yang didirikan pada tahun 1884 dengan Staatsblad No. 52. Dinas ini pada tahun 1906 dirubah menjadi “POST. TELEGRAAF EN TELEFOONDIENST” dengan Staatblad No. 395. Sejak tahun 1906 dinas telepon masuk dan disatukan dalam jawatan PTT. Pada tahun 1925 berlaku Indonesische Comptabiliteits Wet (ICW, Staatsblad

1925 no. 448), yang

berlaku juga bagi PTT. Di dalam perkembangan selanjutnya, dengan ordonasi tahun 1931 (Staatsblad 1931 No. 524) Jawatan

PTT ditetapkan sebagai Perusahaan

Negara berdasarkan Indonesische Bedrijivenwet

(Staatsblad 1927 No.419)

yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1932 Dengan ditetapkannya Perpu No. 19 tahun 1960, ternyata jawatan PTT yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Negara IBW telah memenuhi syaratsyarat untuk dijadikan Perusahaan Negara. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari Perpu tersebut jawatan PTT diubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961.

63


Lapangan usaha PN Pos dan Telekomunikasi dari waktu ke waktu berkembang sedemikian pesatnya, sehingga organisasi perusahaan perlu ditinjau kembali untuk mempercepat daya gerak masing-masing bidang Pos dan Telekomunikasi. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tahun 1965 diadakan pemecahan PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan negara yaitu PN Pos dan Giro (dibentuk dengan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1965) dan PN Telekomunikasi (dibentuk dengan peraturan pemerintah No. 30 tahun 1965). Sebagai perusahan negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan memiliki sifat strategis, PN Telekomunikasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi dan dunia usaha pada umumnya serta kemajuan teknologi pada khususnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan berlandaskan kepada Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967 PN Telekomunikasi diubah menjadi Perumtel yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam peraturan tersebut dinyatakan pula Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat itu juga diselenggarakan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat), yang masih berstatus perusahaan asing, yakni dari American Cable & Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat.


Seluruh saham PT Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari American Cable & Radio Corporation. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980, Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi untuk umum internasional. Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (Perum) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (persero), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969. Sejak itulah berdirilah Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkan perdagangan bebas baik internasional maupun regional, maka Telkom pada tahun 1995 melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan Kerja Sama Operasi (KSO) dan


persiapan Go Public/Internasional atau dikenal dengan Intial Public Offering. Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha Telkom dibagi tiga, yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait, dan bidang usaha pendukung. Bidang utama Telkom adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri, sedangkan bidang terkait termasuk Sistem Telepon Bergerak Selular (STBS), sirkit langganan, teleks, penyewaan transponder satelit, dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan Telkom dan ada pula yang diselenggarakan bekerja sama dnegan pihak ketiga melalui perusahaan patungan. Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan bidang terkait. Yang termasuk dalam bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti, riset teknologi informasi . Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 Telkom telah menghapuskan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (Witel) dan secara defacto meresmikan dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti Witel bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi Network. Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi diwilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan tranmisi jalur utama nasional.


Divisi Regional Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut: 1. Divisi Regional I, Sumatera 2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya 3. Divisi Regional III, Jawa Barat 4. Devisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Divisi Regional V, Jawa Timur 6. Divisi Regional VI, Kalimantan 7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusatenggara, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya. Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan Divisi Lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan divisi-divisi pendukung terdiri dari Divisi Pelatihan, Divisi Properti, Divisi Sistem Informasi. Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi kewenangan maka struktur dan fungsi kantor pusat juga mengalami perubahan. Berdasarkan organisasi Divisional ini, maka Kantor Pusat diubah menjadi Kantor Perusahaan, dan semula sebagai pusat investasi disederhanakan menjadi pusat biaya (cost centre). Berlakunya kebijakan dekonsentrasi menjadikan jumlah sumber daya manusia kantor perusahaan juga menjadi lebih sedikit.


Kantor perusahaan Telkom berdasarkan akta perubahan uang terakhir berkedudukan di JL. Japati No. 1 Bandung, bertanggungjawab atas penyampaian sasaran pengelolaan perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Divisi, Kantor perusahaan hanyalah menetapkan hal-hal yang strategi, sedangkan penjabaran operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing Divisi.

2. KEGIATAN USAHA Jasa telekomunikasi yang disediakan Telkom dibagi dalam dua kelompok, jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Pengelompokan inipun belum dilaksanakan secara tegas, mengingat teknologi telekomunikasi dan informasi berkembang dengan pesat. Bisnis utama Telkom sampai saat ini adalah menyediakan Publik Switch Telephone Network (PSTN) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN. Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai saat ini adalah: 1). Jasa Telepon Dalam Negri 2). Jasa Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi lain 3). Jasa Telepon Bergerak Seluler 4). Jasa Satelit 5). Jasa Lainnya Jasa telepon dalan negri merupakan kegiatan usaha Telkom yang memberikan pendapatan terbesdar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi, biaya pasang, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian


telepon untuk panggilan lokal dan jarak jauh. Pelayanan jasa telepon dalam negri ini juga termasuk penyediaan Telepon umum, baik kartu maupun coin. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa telepon dalam

negeri,

penyelenggaraan

telkom

juga

menerima

telekomunikasi

lainnya,

pendapatan seperti

interkoneksi dari

dari

penyelenggara

telekomunikasi internasional dan Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS) Pendapatan Interkoneksi diantaranya dari PT Indosat dan Satelindo. Selain pendapatan Interkoneksi, Telkom juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil. Sementara itu penyewaan transponder satelit, mulai tahun 1996 akan beralih kepada Satelindo, namun Telkom terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi. Jasa telekomunikasi lainnya adalah e-mail, calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser dengan penggunaan faksimili.

3. STRUKTUR ORGANISASI PT TELKOM DIVISI REGIONAL (DIVRE) II JAKARTA Secara garis besar struktur organisasi Divisi Regional II Jakarta meliputi Kepala Divisi Regional II Jakarta, Deputi Kepala Divisi, Bidang Niaga, Bidang Performasi, Interkoneksi dan Kemitraan, Bidang pengembangan, Bidang Keuangan, Bidang Sumberdaya Manusia, Bidang Umum, Bidang Pengamanan,


Auditor Internal, Kandatel, Unit Pelayanan, Pelanggan, Unit Pengelolaan Network Regional, Unit Pengelola Sistem Informasi (Sisfo). Bagian struktur organisasi PT Telkom Divisi Regional II selengkapnya dapat dilihat di lampiran skripsi ini.

Tanggung jawab dan Tugas Masing-masing Bagian adalah sebagai berikut: 1). Kepala Divisi Regional II (Kadivre) (1). Bertanggung jawab atas pengelolaan usaha Jasa Telekomunikasi di Area Divisi Regional II (Divre II), melalui optimalisasi seluruh sumberdaya secara efisien, efektif, dan sinergis, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan probabilitas, serta pengembangan iklim kerja yang produktif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan usaha dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja divisi. (2). Menetapkan visi, misi, strategi dan Rencana Bisnis Divisi. (3). Membangun dan menetapkan budaya kerja dan iklim organisasi Divisi. (4). Menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur manajemen di lingkungan DIVRE II. (5). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi, dan sebagainya) dilingkungan Unit Kerjanya. (6). Mengelola Sumberdaya (keuangan, informasi, dan sumberdaya lainnya) untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,


2). Deputi Kepala Divisi Regional II (1). Bertanggungjawab dalam mengarahkan dan mengendalikan unit-unit operasional Divre II sehingga mampu mencapai performasi yang optimal dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan usaha Divisi. (2). Menetapkan target kinerja operasional pelayanan setiap unit kerja yang mengacu pada bussiness plan Divisi. (3). Menetapkan anggaran setiap unit kerja operasional (4). Memutuskan setiap permasalahan operasional Divre II. (5). Mengembangkan sumber daya manusia pelatihan, pendidikan reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerjanya.

3). Auditor Internal (1). Bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses audit internal, dengan mengelola audit keuangan, audit manajemen, audit EDP, dan audit khusus, sehingga semaksimal mungkin mampu secara independen memberikan rekomendasi yang handal, dan akurat kepada Kadivre II, mengenai jalannya proses manajemen, pelaksanaan operasi, serta mampu memberikan “warning alarm”, guna memberikan “Quality Assurance” bagi pencapaian kinerja usaha Divre II. (2). Melakukan pemeriksaan atau investigasi dalam rangka audit di seluruh unit kerja Divre II.


(3). Menjadi partner terhadap Auditor Eksternal dalam rangka Audit Perusahaan. (4). Membuat Program Audit untuk Divre II. (5). Merekomendasikan alternatif sebagai tindak lanjut hasil audit dan monitoring tindak lanjut seluruh temuan audit. (6). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, rewad, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerjanya.

4). Kepala Bidang Niaga (1). Bertanggung jawab atas pengembangan, pengaturan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan, penjualan dan marketing, dengan melaksanakan upaya pengelolaan pengembangan sistem dan kebijakan pemasaran, pengembangan produk, pengembangan sistem pelayanan dan pengelolaan Account Management, dalam rangka memenuhi keinginan dan kepuasan pelanggan yang akan membawa dampak terhadap optimalisasi pendapatan dan perluasan pasar jasa telokomunikasi. (2). Menentukan rencana penjualan dan pendapatan sesuai dengan Businness Plan Divre II. (3). Menentukan biaya Marketing. (4). Menentukan product positioning, distribution channel, promotion dan pricing strategic. (5). Mengembangkan/menjabarkan sisitem dan strategi pemasaran.


(6). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi mutasi) di lingkungan Unit Kerjanya.

5). Kepala Bidang Performasi Interkoneksi dan Kemitraan (1). Bertanggung jawab atas pengendalian dan supervisi pengelolaan performasi Network di Divre II baik terhadap operasi Network oleh Divre II maupun oleh Mitra Kerja (Operator Non Telkom), dengan melakukan upaya pengelolaan Pengaturan dan Performasi dan Pengaturan Kemitraan Usaha, untuk meningkatkan proses pengelolan performasi Network. (2). Bertanggung jawab atas pengelolaan “Kemitraan Usaha” Divre II dengan mitra usaha lainnya guna meningkatkan performasi keuangan dan optimalisasi alat produksi. (3). Menetapkan pengaturan mekanisme operasi dan pemeliharaan perangkat yang mendukung tersedianya sistem pelayanan jasa Telekomunikasi yang handal. (4). Menetapkan data-data dan standar-standar operasi yang akan dipergunakan dalam negoisasi SLA. (5). Menetapkan standar instalasi dan kontruksi perangkat Network, akses pelanggan, terminal dan Special Service serta bertindak selaku koordinator pengelolaan interkoneksi Divre II. (6). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerjanya


6). Kepala Bidang Pengembangan (1) Bertanggungjawab atas pengelolaan pengembangan usaha dan kapasitas alat produksi, dengan upaya pengelolaan Pengembangan Usaha, Perencanaan Pengembangan, dan Pengembangan Kinerja guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi proses pengembangan usaha dan alat produksi dalam mendukung secara optimal pencapaian Kinerja Divisi (pertumbuhan usaha dan survival) dengan tetap berorientasi kepada kepuasan pelanggan. (2) Merekomendasikan perencanaan bisnis Divisi (3) Merekomendasikan Target Pengembangan usaha dan Kinerja Divisi. (4) Merekomendasikan Rencana kapasitas Alat Produksi yang optimal bagi divisi sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelanggan (termasuk pelanggan interkoneksi dan kemitraan). (5) Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerjanya.

7). Kepala Bidang Keuangan (1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi manajemen keuangan divisi dengan mendayagunakan: (1.1) Proses penyusunan, pengendalian, pengawasan serta pelaporan anggaran, sehingga semaksimal mungkin realisasi anggaran sesuai dengan program yang direncanakan.


(1.2) Proses pengelolaan kas di Divre II, sehingga mampu semaksimal mungkin

menjaga

kualitas

perusahaan,

serta

optimalisasi

penggunaan kas. (1.3) Proses pencairan piutang serta pembagian pendapatan dari interkoneksi, sehingga realisasi piutang sesuai dengan target. (1.4) Proses akuntansi Divre II, sehingga mampu menyajikan Laporan Keuangan Divre II dengan tepat waktu, akurat dan valid, serta menjamin terlaksananya akuntansi secara wajar, sesuai dan secara konsisten

sesuai

dengan

prinsip

akuntansi

keuangan

telekomunikasi. (2) Memutuskan

revisi

Telekomunikasi

anggaran

(Kandatel),

yang

diusulkan

Bidang,

Kantor

untuk

Daerah

selanjutnya

direkomendasikan kepada Kepala Divisi Regional (Kadivre). (3) Memutuskan realokasi anggaran di lingkungan Divisi dan Kandatel. (4) Melakukan rekonsiliasi, kliring, dan negosiasi atas pendapatan interkoneksi dan kemitraan. (5) Menetapkan batas persetujuan pembayaran (pengaturan wewenang otorisasi) bagi penanggung jawab perbendaharaan Kandatel, Bidang, dan Ka UP. (6) Menetapkan proses isoliran serta melakukan negosiasi dengan Mitra Usaha dan dengan Operator lain. (7) Melakukan koreksi dalam rangka keakuratan dan validitas Laporan Keuangan Divisi.


(8) Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerjanya.

8). Kepala Bagian Perbendaharaan (1) Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan Perbendaharaan yang meliputi pengelolaan kas, bank dan piutang sehingga dicapai tingkat likuiditas Divisi yang optimal (2) Merekomendasikan strategi pengendalian cash flow Divisi Regional II yang optimal. (3) Memiliki kewenangan otorisasi pengeluaran sesuai dengan kewenangan yang diberikan. (4) Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, rewads, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerjanya.

9). Kepala Bagian Anggaran (1) Bertanggung jawab dalam merencanakan, menyusun dan mengevaluasi anggaran Divisi regional untuk pencapaian target Divisi baik dalam pengelolaan anggaran maupun performasi keuangan Divisi Regional II. (2) Berwenang mengalokasikan dan merealokasikan anggaran Divisi Regional II sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerja Akuntansi.


10). Kepala bagian Akuntansi (1) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan DIVRE II yang wajar, akurat, konsisten dan tepat waktu sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen. (2) Merekomendasikan laporan keuangan perusahaan. (3) Melakukan koreksi dan penyesuaian data keuangan dalam rangka ketepatan dan konsistensi pelaporan keuangan. (4) Mengambangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerja Akuntansi.

11). Kepala Bidang Sumberdaya manusia (1). Bertanggung jawab atas pengelolaan Sumberdaya Manusia di Drive II, dengan mengelola Pengembangnan Sistem SDM, Pengembangan SDM, Layanan SDM, dan Kekaryaan dan Korpri, sehingga semaksimal mungkin mampu mencapai efektivitas dan efisiensi proses manajemen SDM, dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan nilai tambah SDM bagi tercapainya Kinerja Drive II. (2). Merekomendasikan strategi pengembangan SDM sesuai dengan kebijakan Telkom dan sasaran Drive II. (3). Merekomendasikan pengelolaan perubahan manajemen SDM Divisi. (4). Menetapkan anggaran Biaya SDM dan Pelatihan Divisi.


(5). Memberikan layanan administrsi pengembangan SDM (promosi, mutasi) Divisi. (6). Menetapkan dukungan infrastruktur Sistem Informasi Layanan SDM. (7). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan unit kerjanya.

12). Kepala bagian Pengembangan Sistem (1). Bertanggung jawab dalam Perencanaan, Pengembangan Sistem SDM serta Prosedur SDM serta Pengembangan Organisasi dengan mengacu kepada

kebijakan

yang

telah

ditetapkan

sehingga

mampu

memperkirakan kebutuhan dan penyediaan sistem dan prosedur SDM serta organisasi yang dapat menunjang kelancaran operasional Divisi. (2). Melakukan administrasi dan validasi data SDM sehingga mampu menyajikan data SDM Drive II yang Up To Date dan akurat. (3). Merekomendasikan Perencanaan SDM. (4). Merekomendasikan rancangan struktur organisasi. (5). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerja Pengembangan Sistem SDM.

13). Kepala Bagian Layanan SDM (1). Bertanggung jawab dalam mengelola layanan SDM yang meliputi komunikasi dan administrasi hubungan kerja, kompensasi dan benefit


serta kesejahteraan SDM sehingga mampu memberikan layanan terbaik kepada SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2). Mengevaluasi tingkat kepuasan pegawai. (3). Merekomendasikan

putusan-putusan

yang

berkaitan

dengan

hubungan kerja. (4). Merekomendasikan kebutuhan sarana kesehatan kerja unit-unit kerja tertentu. (5). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan Unit Kerja layanan SDM.

14). Kepala Bagian Pengembangan SDM (1). Bertanggung jawab dalam pengelolaan kompetensi dan karir SDM sehingga mampu menyelaraskan antara tuntutan perusahaan akan kompetensi SDM dengan kebutuhan dan pengembangan karir SDM. (2). Merekomendasikan kebutuhan kompetensi SDM. (3). Mengembangkan SDM ((pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan unit kerja pengembangan SDM

15). Kepala Bidang Umum (1). Bertanggung jawab atas pengelolaan dukungan bisnis (legal, purel, sekretariat dan logistik) secara optimal untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi proses dukungan manajemen Divisi dalam upaya optimalisasi pencapaian sasaran dan tujuan kinerja Divisi.


(2). Merekomendasikan seluruh aktivitas manajemen bahwa aspek legal telah terpenuhi. (3). Merekomendasikan jenis, mekanisme pengkomunikasian kepada pihak luar dan internal. (4). Negosiasi pengadaan dengan vendor. (5). Distribusi informasi kepada karyawan ataupun pihak luar. (6). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan kerjanya.

16). Kepala Unit Pengelola Sistem Informasi (Sisfo) (1). Bertanggung jawab atas ketersediaan dan pendayagunaan sistem informasi, dengan mengelola Billing, Infrastruktur dan Sistem Aplikasi, serta Dukungan Manajemen di Unit Sisfo, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal berupa ketersediaan dan kesiapan sistem informasi yang handal bagi penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan manajemen Divre II. (2). Mengendalikan operasi dan pemeliharaan sistem informasi. (3). Menetapkan

kebijaksanaan,

standarisasi

operasional

dan

pemeliharaan sistem informasi. (4). Memberikan usulan strategis kepada Deputy Kadivre II Jakarta. (5). Melakukan negosiasi dan memutuskan vendor dalam pengadaaan barang/jasa untuk kelancaran dan pemeliharaan sistem.


(6). Mengembangkan SDM (pelatihan, pendidikan, reward, promosi, mutasi) di lingkungan unit kerjanya.

4. SUMBER DAYA MANUSIA Berbagai hal mengenai peraturan-peraturan jam kerja karyawan di PT Telkom dan berbagai proses rekrutasi, pengangkatan, penilaian dan pemberhentian akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1). Rekrutasi Maksud dan tujuan rekrutasi pegawai adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga Telkom, baik kuantitatif maupun kualitatif secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya mencapai tujuan Telkom. (1). Tahapan Rekrutasi meliputi: (1.1) Perencanaan kebutuhan (1.2) Proses rekrut, meliputi pengumuman lowongan, pendaftaran dan pemanggilan peserta. (1.3) Seleksi (1.4) Pengangkatan sebagai pegawai bulanan/masa pengenalan (1.5) Pengangkatan sebagai pegawai tetap

(2). Sumber rekrutasi pegawai adalah: (2.1) Dari dalam Telkom


(2.2)

Dari luar Telkom, dapat dilaksanakan melalui data base pelamar, pengumuman terbuka, melalui lembaga pendidikan, biro tenaga kerja.

Khusus untuk jabatan-jabatan tertentu (manajerial/spesialis) rekrutasi dapat diadakan melalui on the job tender, baik internal maupun eksternal.

(3). Materi seleksi dalam rekrutasi bagi peserta dari dalam maupun dari luar Telkom adalah: administrasi, wawancara, pemeriksaan psikologi, mental ideologi, kesehatan, bahasa inggris dan tes potensi akademik.

(4). Pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud di atas wajib mengikuti program Bintal dan orientasi dan on the job trainning yang disebut dengan masa pengenalan yang merupakan masa proses belajar dan pengenalan terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagai proses akhir untuk penentuan lulus tidaknya diangkat sebagai pegawai tetap. Masa pengenalan ini paling cepat dua belas bulan dan paling lama lima belas bulan.

2). Mutasi Pegawai Telkom berwenang memutasikan pegawai di intern Telkom maupun keluar Telkom dengan tujuan:


(1). Menempatkan pegawai yang tepat, sesuai dengan kebutuhan Telkom dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. (2). Membina karir sesuai dengan prestasi kerja. (3). Meningkatkan gairah kerja pegawai. (4). Sebagai tindakan preventif dalam pengamanan pegawai dan Telkom. Jenis mutasi meliputi mutasi lokal atau intern merupakan mutasi antar bidang, mutasi regional merupakan mutasi pegawai antar kantor, mutasi nasional merupakan mutasi antar divisi dan mutasi keluar Telkom merupakan mutasi pegawai ke anak perusahaan.

3). Promosi Pegawai Promosi diberikan berupa: (1). Promosi jabatan, merupakan kenaikan pangkat satu level lebih tinggi dari jabatan sebelumnya dan atau (2). Promosi tingkatan, merupakan tingkat satu atau lebih tinggi dari sebelumnya dengan tetap memperhatikan tingkat maksimum dalam jabatan yang dipangkunya.

4). Demosi Pegawai Demosi yang diberikan oleh Telkom dapat berupa: (1). Telkom dapat mengambil tindakan berupa pembebasan dari jabatan, penurunan tingkatan dan pencabutan gaji pegawai yang melanggar tata


tertib dan aturan disiplin kerja atau penurunan jabatan/tingkat bagi yang tidak berprestasi. (2). Penurunan jabatan/tingkat bagi yang tidak berprestasi dapat dilakukan setelah melalui masa pembinaan.

5). Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka pengembangan karir untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja guna tercapainya tingkat produktivitas yang optimal perlu diadakan pelatihan maupun pendidikan. Program pendidikan dan pelatihan berpedoman pada program pengembangan kompetesni sumber daya manusia, training need analysis dan kebutuhan Telkom/divisi. Pencalonan pegawai untuk menjadi peserta diklat dipilih dan diusulkan oleh atasan dengan mempertimbangkan prestasi, potensi, pembinaan dan konseling.

6). Jam Kerja Jam kerja adalah waktu kerja bagi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya yang terdiri dari jam kerja wajib dan jam kerja lembut. Jam kerja wajib adalah waktu bagi pegawai untuk melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan jumlah jam kerjanya. Waktu kerja adalah waktu kerja yang dijalani pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan yang dibebankan kepadanya.


Waktu kerja yang diteapkan oleh PT Telkom bagi karyawannya adalah sebagai berikut: (1). Waktu kerja tetap adalah lima hari kerja yang diatur sebagai berikut: (1.1). Hari Senin sampai dengan Kamis mulai: 7.30 – 12.00 12.00 – 13.00 (istirahat) 13.00 – 16.30 (1.2). Hari Jum’at mulai: 7.30 –11.30 11.30 – 13.000 (istirahat) 13.00 – 17.00 (1.3). Hari Sabtu dan Minggu libur. (2). Waktu kerja tidak tetap/bergilir adalah waktu kerja bagi pegawai untuk melaksanakan tugas yang sifat pekerjaannya berjalan paling sedikit dua belas jam terus menerus setiap hari sehingga untuk menjamin kelancaran tugas tersebut perlu adanya penggiliran bagi pegawai untuk melaksanakan tugasnya.

7). Komponen Gaji Pegawai Telkom Komponen gaji pegawai PT Telkom terdiri dai dua bagian utama yaitu penghasilan dan potongan. (1). Penghasilan terdiri dari: (1.1). Gaji dasar yaitu komponen gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan menentukan besarnya tunjangan dan iuran/potongan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.


(1.2). Tunjangan manajerial/spesialis yaitu besarnya uang yang dibayarkan kepada pegawai yang memangku jabatan. (1.3). Tunjangan konjungtur. (1.4). Tunjangan prestasi. (1.5). Tunjangan Pph pasal 21 pegawai.

(2). Potongan terdiri dari: (2.1). Tabungan terdiri dari taspen, tabungan wajib perumahan, tabungan dana pengembangan Koperasi Pegawai (Kopeg). (2.2). Iuran terdiri dari iuran dana pensiun, iuran Korpri, iuran darma wanita, dan iuran wajib Kopeg. (2.3). Sumbangan terdiri dari sumbangan dana kematian dan sumbangan yayasan amal bhakti muslim pancasila.

Komponen diluar gaji berupa: 1). Rapel penghasilan,adalah unsur yang menambah atau mengurangi penghasilan 2). Rapel potongan, adalah unsur yang menambah atau mengurangi potongan.

8). Cuti Pegawai Ada beberapa macam cuti dan besarnya tunjangan cuti yang diberikan oleh perusahaan antara lain:


(1). Cuti Tahunan Besarnya tunjangan cuti tahunan sebesar 1 (satu) kali imbal jasa satu bulan tanpa potongan dengan tunjangan prestasi 100% dari tarip sesuai dengan tingkatannya tanpa dikaitkan dengan nilai kinerja. (2). Cuti Besar Besarnya tunjangan cuti besar sebesar 1 (satu) kali imbal jasa satu bulan tanpa potongan dengan tunjuan prestasi 100% dari tarip sesuai dengan tingkatannya tanpa dikaitkan dengan nilai kinerja. (3). Cuti Sakit Cuti sakit lebih dari 14 hari diberikan untuk waktu paling lama satu tahun dengan ketentuan setiap tiga bulan sekali harus diperpanjang dengan surat keterangan dokter Telkom/dokter lain yang disahkan oleh dokter Telkom. Cuti sakit karena gugur kandungan diberikan untuk paling lama satu setengah bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan. (4). Cuti melahirkan Diberikan untuk persalinan anak ke 1, 2 dan 3. Lamanya cuti maksimal tiga bulan dengan ketentuan paling lama dua bulan sesudah melahirkan. (5). Cuti diluar tanggungan perusahaan Diberikan minimal satu bulan maksimal tiga tahun dan diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun terus-menerus.


9). Pemberhentian Pegawai Ada dua macam pemberhentian pegawai di PT Telkom, yaitu: (1). Pemberhentian sementara, diberikan apabila karyawan: (1.1). Sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib (1.2). Melakukan pelanggaran disiplin (2). Pemberhentian definitif, dapat terjadi apabila: tidak memenuhi persyaratan

pada

saat

masa

pengenalan,

mengundurkan

diri,

berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan, sakit berkepanjangan, tidak mampu bekerja, meninggal dunia/hilang, mencapai batas usia pensiun, pelangaran tata tertib kerja, putusan pengadilan negeri, melanggar ketentuan cuti diluar tanggungan perusahaan, menjalani dinas wajib militer/diangkat sebagai PNS, dan terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah.

10). Formulasi Penghasilan Pegawai Penghasilan pegawai di PT telkom dihitung dengan rumus: PP = GD + TM / TS + (IK x TK) + TP Dimana: GD

: gaji dasar

TM/TS : tunjangan manajerial/spesialialis besarnya 20% dari gaji dasar IK

: indeks konjungtur

TK

: tunjangan konjungtur (tarif dasar)

TP

: tunjangan prestasi (tarif dasar)


BAB V HASIL TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS DATA

1. ANALISIS DATA PENGENDALIAN INTERN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu apakah prosedur penggajian dan pengendalian intern dalam ssitem akuntansi penggajian PT Telkom sudah baik, digunakan kuesioner mengenai unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian. Berdasarkan kuesioner tersebut maka akan diperoleh informasi mengenai baik tidaknya unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian yang diterapkan oleh PT Telkom. Hasil dari analisis tersebut sebagai berikut:

1). Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab secara Tegas (1). Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji. Fungsi pembuatan daftar gaji di PT Telkom dipegang oleh Bagian Layanan SDM. Bagian Layanan SDM bertanggungjawab atas pegangan: (1.1). Penentuan tarif gaji karyawan (1.2). Kesejahteraan karyawan seperti biaya pengobatan, uang makan dan lain-lain.

89


(1.3). Pembuatan

daftar

gaji

karyawan

berikut

potongan-

potongannya. Daftar gaji ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran gaji kepada karyawan. Sedangkan fungsi pembayaran gaji dilaksanakan oleh bendahara melalui transfer bank ke nomor rekening masing-masing karyawan. Dengan demikian apabila terjadi kekeliruan atau kecurangan dalam jumlah pembayaran gaji dapat segera dilacak sumber kesalahannya dan yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. (2). Fungsi Pencatatan Waktu Hadir Terpisah dari Fungsi Operasi Fungsi pencatatan waktu hadir di PT Telkom dilaksanakan oleh manajer

masing-masing

bagian,

sedangkan

fungsi

operasi

dilaksanakan oleh bagian interkoneksi dan kemitraan.pemisahan fungsi ini juga menghindari kekeliruan dan kecurangan. Untuk lebih jelasnya apakah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas di PT Telkom sudah dilaksanakan sesuai dengan teori dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini. TABEL 5.1 TABEL PERBANDINGAN TEORI DENGAN PRAKTIK STRUKTUR ORGANISASI YANG MEMISAHKAN TANGGUNG JAWAB SECARA TEGAS DI PT TELKOM TEORI 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 1). Fungsi pembuatan daftar gaji terpisah dari fungsi pembayaran gaji 2). Fungsi pencatatn waktu hadir terpisah dari fungsi operasi

YA

PRAKTIK TIDAK

KETERANGAN

V

Baik

V

Baik


Dari kedua unsur yang merupakan bagian dari struktur organisasi yang memisahkan

tanggung

jawab

secara

tegas,

PT

Telkom

sudah

melaksanakan semuanya dengan baik dan sesuai dengan kajian teorinya, sehingga dapat dikatakan struktur organisasi yang ada di PT Telkom sudah memisahkan tanggung jawab secara tegas.

2). Sistem otorisasi dan Prosedur Pecatatan (3). Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki

surat

keputusan

pengangkatan

sebagai

karyawanan

perusahaan yang ditandatangani oleh jabatan yang berwenang. Pembayaran gaji karyawan PT Telkom didasarkan pada dokumen daftar gaji, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan dalam daftar gaji untuk menghindari pembayaran gaji kepada karyawan yang tidak berhak. Setiap pencatuman nama karyawan dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan

pengangkatan

sebagai

karyawan

perusahaan

yang

ditandatangani oleh Kepala Divisi. Dengan demikian dapat dihindari pembayaran gaji kepada karyawan yang tidak berhak untuk menerimanya. (4). Setiap perubahan gaji karyawan didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang. Setiap perubahan elemen yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyaan harus diotorisasi oleh pejabat yang


berwenang. Dengan demikian di PT Telkom setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat dan perubahan tarif gaji harus didasarkan pada surat keputusan pangkat dan perubahan tarif gaji harus didasarkan pada surat keputusan Kepala Bidang SDM. (5). Setiap potongan atas gaji karyawan PT Telkom harus didasarkan pada surat potongan gaji yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Bidang SDM. (6). Daftar hadir harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Daftar hadir karyawan PT Telkom diotorisasi oleh Kepala Bagian Pengembangan Sistem SDM, sedangkan perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala bagian karyawan yang bersangkutan. (7). Daftar gaji harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Daftar gaji merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji kepada karyawan yang berhak. Oleh karena itu daftar gaji karyawan PT Telkom harus diotorisasi oleh Kepala Bidang SDM dan Kepala Divisi yang menunjukkan bahwa; (7.1). Karyawan yang tercantum dalam daftar gaji adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan Kepala Divisi. (7.2). Tarif gaji yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan Kepala Bidang SDM. (7.3). Data yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji telah dicek kebenarannya.


(8). Surat Perintah Transfer pembayaran gaji harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Surat perintah transfer merupakan perintah kepada bank untuk mentransfer gaji karyawan PT Telkom ke masing-masing nomor rekening karyawan pada tanggal dan keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Surat perintah transfer harus diotorisasi oleh Kepala Divisi dan Kepala Bidang Keuangan PT Telkom. (9). Setiap perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji. Catatan penghasilan karyawan di PT Telkom dibuat oleh Bagian Layanan SDM untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu satu tahun. Dokumen yang merupakan sumber pencatatan kedalam catatan penghasilan karyawan adalah daftar gaji. Oleh karena itu untuk mengecek

ketelitian

data

yang

dicantumkan

dalam

catatan

pengendalian intern mewajibkan diadakannya rekonsiliasi antara perubahan data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji. Pada tabel 5.2 berikut ini disajikan perbandingan antara praktik sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang dijalankan oleh PT Telkom dengan kajian teorinya.


TABEL 5.2 TABEL PERBANDINGAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK SISTEM OTORISASI DAN PROSEDUR PENCATATAN YANG DIJALANKAN DI PT TELKOM

TEORI 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 3) Setiap orang yang namanya percantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan pengangkatan karyawan . 4) Setiap perubahan tarif gaji didasarkan pada surat keputasan pejabat yang berwenang. 5) Setiap potongan atas gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 6) Daftar hadir diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan perintah lembur harus diotorisasi Kepala Bagian Karyawan yang bersangkutan. 7) Daftar gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 8) Surat perintah transfer untuk pembayaran gaji diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 9) Perubahan dalam catatan penghasilan direkonsiliasi dengan daftar gaji.

PRAKTIK YA TIDAK

KETERANGAN

V

BAIK

V

BAIK

V

BAIK

V

BAIK

V

BAIK

V

BAIK

V

BAIK

Dari ketujuh unsur yang merupakan bagian dari sistem otorosiasi dan prosedur pencatatan, PT Telkom sudah melaksanakan secara teori, sehingga untuk pengendalian intern sistem otorisasi dan prosedur pencatatan PT Telkom sudah baik.

3). Praktik yang Sehat (10). Penandatanganan kartu jam hadir kedalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pada prakteknya di PT Telkom tidak digunakan kartu jam hadir tetapi menggunakan daftar hadir, penandatanganan daftar hadir


tersebut tidak diawasi oleh fungsi pencatat waktu tetapi diawasi oleh masing-masing manajer/kepala bagian yang bersangkutan. (11). Pembuatan daftar gaji para karyawan PT Telkom harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh Bendahara. Surat perintah transfer yang dibuat oleh bendahara berdasarkan data yang dapat dipercaya yaitu dari daftar gaji yang dibuat oleh Bagian Layanan SDM. Maka besarnya gaji harus cocok dengan surat perintah transfer tersebut. Bila terjadi ketidaksesuaian berarti terjadi kekeliruan atau kecurangan. (12). Perhitungan

pajak

karyawan

direkonsiliasi

dengan

catatan

penghasilan karyawan. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan data penghasilan karyawan selama setahun yang dikumpulkan dalam catatan penghasilan karyawan. Besarnya pajak penghasilan karyawan yang harus disetor oleh PT Telkom ke Kas Negara diverifikasi dengan melakukan rekonsiliasi

perhitungan

pajak

penghasilan

karyawan,

yang

tercantum dalam catatan penghasilan karyawan. (13). Catatan penghasilan karyawan PT Telkom disimpan oleh Bagian Layanan SDM, karena bagian ini yang menghitung dan membuat daftar gaji karyawan berdasarkan nama karyawan yang dibuat oleh Badan Pengembangan SDM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:


TABEL 5.3 TABEL PERBANDINGAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK PRAKTIK YANG SEHAT YANG DIJALANKAN PT TELKOM TEORI 4. Praktik yang Sehat 10) Pemasukan kartu jam hadir kemesin pencatat waktu harus diawasi oleh pejabat yang berwenang 11) Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan oleh Bendahara 12) Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan 13) Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh pejabat yang berwenang

PRAKTIK YA TIDAK V

KETERANGAN Tidak digunakan di PT Telkom

V

BAIK

V

BAIK

V

BAIK

Dari keempat unsur yang merupakan bagian dari praktik yang sehat, sebagian besar sudah dijalankan oleh PT Telkom dengan baik dan sesuai dengan teori. Sehingga untuk pengendalian intern praktik yang sehat sudah dapat dikatakan baik. Berdasarkan analisis data pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian di PT Telkom secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa semua bagian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan kata lain, unsur-unsur dalam pengendalian yang ada dalam kuesioner untuk sistem akuntansi penggajian sebagian besar sudah dilaksanakan oleh perusahaan. 4). Karyawan yang Kompeten Kompeten berasal dari bahasa Inggris “competent”, yang artinya cakap. (Wojowasito, 1980:28)


Karyawan yang kompeten adalah karyawan yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang memperkerjakannya. Unsur pengendalian intern yang keempat ini tidak dianalisis secara terperinci, karena unsur karyawan yang kompeten ini merupakan unsur umum yang diterapkan untuk segala kegiatan dalam perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, cara yang ditempuh oleh PT Telkom adalah sebagai berikut: (1). Seleksi calon karyawan berdasarkan jabatan yang dituntut. Untuk mendapatkan karyawan yang mempunyai kecapan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, PT Telkom selalu mengadakan seleksi secara ketat. Calon karyawan memenuhi persyaratan kemudian diuji dengan tes tertulis, psikotes dan tes wawancara. Tes ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. (2). Mengembangkan pendidikan karyawan sesuai dengan perkembangan tuntutan pekerjaan. Untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu karyawan,

PT

Telkom

menyelenggarakan

berbagai

seminar,

lokakarya, pendidikan diluar perusahaan baik didalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya pengembangan karyawan diharapkan efisiensi dan efektivitas dapat dicapai oleh perusahaan. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Telkom sudah melaksanakan pengendalian intern terhadap kompetensi karyawan dengan


baik. Karyawan yang kompeten merupakan faktor yang sangat menentukan sistem yang ada, karena bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung pada faktor manusia yang melaksanakannya. Diantara empat usur pokok pengendalian intern, unsur karyawan yang kompeten merupakan unsur yang sangat penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur pengendalian intern yang mendukungnya. Sebaliknya walaupun ketiga unsur pengendalian intern yang lain cukup baik tetapi jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, maka tujuan perusahaan tidak dapat dicapai. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian PT Telkom sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang ditanyakan sebagian besar dijawab “ya”.

2. EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN Untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu apakah pengendalian intern sisten akuntansi penggajian PT Telkom sudah efektif diperlukan pengujian kepatuhan terhadap siklus penggajian di PT Telkom. Pengujian kepatuhan saya lakukan dengan menggunakan metode stop-or-go-sampling. Dalam model ini yang digunakan sebagai atribute dalam sistem akuntansi


penggajian PT Telkom adalah: adanya kelengkapan dokumen pendukung yang menyangkut pembuatan daftar gaji, adanya otorisasi pada setiap dokumen, adanya kesesuaian informasi antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain dalam penggajian dan adanya bukti pengecekan kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji. Sedangkan anggota populasinya adalah daftar gaji karyawan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menjawab permasalahan kedua tersebut adalah: 1). Menentukan tingkat keandalan dan desired upper precision limit (DUPL). Pada tahap ini tingkat keandalan yang dipilih adalah 95% dan DUPL sebesar 5%. 2). Menentukan besarnya sampel minimum dengan menggunakan tabel besaran sampel minimum untuk pengujian kepatuhan. Maka dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan DUPL sebesar 5% sampel yang dapat diambil adalah sebesar 60 anggota sampel. Setelah mendapat sejumlah sampel minimum, maka penulis mulai melakukan pengujian terhadap sampel tersebut. hasilnya adalah sebagai berikut:


TABEL 5.4 PENGUJIAN KEPATUHAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PT TELKOM No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Nomor Pegawai 5810234 6704432 5809034 7002025 6504213 6602113 6508031 6209067 6713137 6504250 7113342 6510078 6405156 5808005 6612078 7006235 7212365 6507087 6211097 5903023 5802013 6108088 6506100 7212165 7112253 5805030 6705069 5909098 6011078 6310145 6505132 6103011 5806213 7312263 7007289 6509151 6308142 6308115 6011124 7212350 7110343 6206143

1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

ATRIBUTE 2 3 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

4 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Ketarangan 1. Adanya kelengkapan dokumen pendukung yang menyangkut pembuatan daftar gaji. 2. Adanya kelengkapan otorisasi pada setiap dokumen 3. Adanya kesesuaian informasi antara dokumen yang satu dengan yang lain dalam pengujian yaitu daftar hadir, daftar gaji, catatan penghasilan karyawan dan surat pernyataan gaji 4. Adanya bukti pengecekan kebenaran dan ketelitian penghitungan gaji V = Ada X = Tidak Ada


No. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Nomor Pegawai 6508287 6107157 6605151 5906096 7109352 5807086 6710140 5807072 6610136 7110325 6409118 5908110 6007126 7203359 6112147 5602058 7205049 5904055

1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V

ATRIBUTE 2 3 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

4 V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Ketarangan 1. Adanya kelengkapan dokumen pendukung yang menyangkut pembuatan daftar gaji. 2. Adanya kelengkapan otorisasi pada setiap dokumen 3. Adanya kesesuaian informasi antara dokumen yang satu dengan yang lain dalam pengujian yaitu daftar hadir, daftar gaji, catatan penghasilan karyawan dan surat pernyataan gaji 4. Adanya bukti pengecekan kebenaran dan ketelitian penghitungan gaji V = Ada X = Tidak Ada

Dari pemeriksaan terhadap 60 anggota sampel tersebut di atas penulis tidak menemukan kesalahan, maka berarti AUP = DUPL, dan pengambilan sampel dihentikan. Pada metode stop-or-go sampling pengambilan sampel dapat dilakukan lebih dari satu kali. Tapi karena pada 60 anggota sampel yang diperiksa tidak ditemukan kesalahan, maka pengambilan sampel dihentikan. Untuk mengetahui efektif tidaknya pengendalian intern yang diterapkan oleh PT Telkom, diambil langkah-langkah sebagai berikut: pertama kali menghitung AUPL terlebih dahulu, AUPL dihitung dengan rumus: Confidencelevel factorat desired reliability for

AUPL =

occurrenceobserved Samplesize


Untuk mencari confidence level factor dengan menggunakan tabel 5.8, yaitu secara horisontal dicari titik potong antara tingkat kesalahan atau number of accourence sama dengan 0, dengan reliability level yang telah ditentukan yaitu 95%, maka confidence level factor dapat diketahui yaitu 3.0. Tabel 5.5 ATRIBUTE SAMPLING TABLE FOR DETERMINING STOP-OR-GO-SAMPLING SIZE AND UPPER PRECISION LIMIT OF POPULATION ACCURANCE RATE BASED ON SAMPLE RESULT Cofindence Level Factor Number of occurance 90% 95% 97.5% 0 2.4 3.0 3.7 1 3.9 4.8 5.6 2 5.4 6.3 7.3 3 6.7 7.8 8.8 4 5 6 7

8.0 9.3 10.6 11.8

9.2 10.6 11.9 13.2

10.3 11.7 13.7 14.5

8 9 10 11 12 13 14 15 . . 24 25 26 27

13.0 14.3 15.5 16.7 18.0 19.0 20.2 21.4 . . 31.4 32.7 34.0 35.0

14.5 16.0 17.0 18.3 19.5 21.0 22.0 23.4 . . 33.8 35.0 36.1 37.3

15.8 17.1 188.4 19.7 21.0 22.3 23.52 24.7 . . 35.7 37.0 38.1 39.4

Setelah confidence level factor diketahui, maka confidence level factor yang telah kita dapat bagi dengan jumlah sampel, maka akan kita peroleh besarnya AUP, yaitu: AUPL = 3 : 60 = 5%


Oleh karena DUPL yang ditetapkan 5% dan AUPL yang dicapai 5% maka dapat disimpulkan bahwa elemen pengendalian intern PT Telkom sudah efektif, karena AUPL tidak melebihi DUPL.


BAB VI KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasan di PT Telkom Divisi Regional II Jakarta terhadap sistem akuntansi penggajian dan unsur-unsur pengendalian intern, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1). Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung Jawab secara Tegas Fungsi pembuatan daftar gaji sudah terpisah dari fungsi pembayaran gaji. Fungsi pembuatan daftar gaji dilaksanakan oleh Bagian Layanan SDM, sedangkan pembayaran gaji dilakukan oleh Bendahara melalui jasa Bank. Untuk pencatatan daftar hadir dilaksanakan oleh manajer masing-masing bagian, sedangkan fungsi operasi ditangani oleh Bidang Interkoneksi dan kemitraan, sehingga dengan adanya pemisahan fungsi ini dapat dihindari kesalahan, baik dalam pembayran gaji maupun kekeliruan dalam pencatatan daftar hadir.

2). Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan

pengangkatan

sebagai

akryawan

persuahaan

yang

ditandatanagni oleh Kepala Divisi. Begitu pula untuk perubahan tarif gaji dan setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan

104


karyawan harus didasarkan pada surat keputusan yang berwenang yaitu Kepala

Bidang

SDM.

Daftar

diotorisasi

oleh

Kepala

Bagian

pengembangan Sistem SDM, sedangkan perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala Bagian karyawan yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh Kepala Bagian SDM dan Kepala Bagian Divisi, sedangkan surat perintah transfer untuk pembayaran gaji diotorisasi oleh Kepala Divisi dan Kepala Bidang Keuangan, sedangkan perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji.

3). Praktik yang Sehat (1). Pada salah satu pengendalian intern praktik yang sehat yaitu penandatanganan kartu jam hadir kedalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh orang yang ditunjuk dari bagian pencatat waktu, pada praktiknya unsur tersebut tidak diterapkan di PT Telkom, sehingga data kehadiran karyawan tidak dapat dijamin keandalannya. (2). Sedangkan pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh Bendahara. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan dan catatan penghasilan karyawan disimpan oleh Bagian Layanan SDM karena bagian inilah yang membuat daftar gaji para karyawan.


4). Karyawan yang Kompeten Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, cara yang ditempuh oleh PT Telkom adalah sebagai berikut: (1). Seleksi calon karyawan berdasarkan jabatan yang dituntut. Persayaratan jabatan digunakan sebagai kriteria seleksi yang akan menjamin karyawan yang menduduki jabatan tersebut memiliki kecakapan seperti yang dituntut dalam pekerjaan. (2). Mengembangkan pendidikan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dengan adanya pengembangan karyawan diharapkan efesiensi dan efektivitas dapat dicapai oleh persuahaan.

5). Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Penggajian Metode pengujian kepatuhan yang dilakukan dnegan menggunkan model stop-or-go sampling. Dalam model stop-or-go sampling yang digunakan sebagai attribute adalah: adanya kelengkapan dokumen pendukung yang menyangkut pembuatan daftar gaji, adanya kelengkapan otorisasi pada setiap dokumen, adanya kesesuaian informasi antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain dalam sistem penggajian dan adanya bukti pengecekan kebenaran. Untuk sampel diambil dari daftar gaji karyawan. Besarnya R% = 95%, DUPL = 5%, dengan jumlah sampel sebanyak 60 buah dan tingkat kesalahan sama dengan 0, maka AUPL yang didapatkan sama dengan 5%, sehingga DUPL = AUPL. Jadi dapat disimpulkan


pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian PT Telkom sudah efektif.

2. KETERBATASAN PENULISAN Kesimpulan di atas diambil berdasarkan analisis data dan pembahasan dengan asumsi bahwa data mengenai sistem akuntansi penggajian yang diperoleh dari PT Telkom merupakan data yang sebenarnya. Keterbatasan ini menyebabkan kesimpulan yang disusun belum tentu memadai dan akurat, jadi kesimpulan yang diambil hanya terbatas pada data yang diperoleh dan tidak berlaku secara keseluruhan di PT Telkom.

3. SARAN Sesuaidengan kesimpulan terhadap unsur pengendalian intern praktik yang sehat, maka penulis menyarankan agar digunakan kartu jam hadir atau clock card dan dalam praktiknya diawasi oleh pejabat yang berwenang. Tujuannya agar karyawan tidak dapat memanipulasi atau melakukan kecurangan data jam kehadirannya yang merupakan salah satu unsur pembuatan daftar gaji.








ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN STUDI KASUS PADA PT TELKOM DIVISI REGIONAL II JAKARTA

Recommend Documents