ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN
JURNAL ILMIAH
Disusun oleh :
Edy Wibowo 105020115111001
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL
Artikel Jurnal dengan judul : ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN
Yang disusun oleh : Nama
:
Edy Wibowo
NIM
:
105020115111001
Fakultas
:
Ekonomi dan Bisnis
Jurusan
:
S1 Ilmu Ekonomi
Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juli 2013
Malang, 25 Juli 2013 Dosen Pembimbing,
Ferry Prasetya SE., M.App.Ec.Int. 19801228 200501 1 002
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN Edy Wibowo Ferry Prasetya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email:
[email protected] ABSTRACT This study analyzed the effect of the quality of governance on economic growth in ASEAN. Efforts to increase economic growth by the government can not be separated from the quality of governance itself. Quality of governance can be measured from the six indicators: voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption. By using a panel data analysis it was concluded that of the six indicators of quality of government, only government effectiveness and rule of law that have a significant impact on economic growth. Keywords: Quality of Governance, Economic Growth, Panel Data Analysis. ABSTRAKSI Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa lepas dari kualitas pemerintahan itu sendiri. Kualitas pemerintahan dapat diukur dari enam indikator yaitu : voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Dengan menggunakan analisis data panel didapatkan kesimpulan bahwa dari keenam indikator kualitas pemerintahan, hanya government effectiveness dan rule of law yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kata kunci: Kualitas Pemerintahan, Pertumbuhan Ekonomi, Analisis Data Panel.
A. PENDAHULUAN Pertumbuhan ekonomi biasa digunakan sebagai indikator atas keberhasilan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap barang dan jasa. Kinerja perekonomian negara yang baik ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi bukanlah perkara yang dapat dilaksanakan dengan mudah bagi sebagian negara di dunia. Permasalahan yang biasa dialami seperti rendahnya kualitas kesehatan, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, dan kesenjangan pendapatan sering terjadi di negara-negara berkembang dan negara terbelakang/miskin, dimana hal itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi setiap negara tersebut. Pada masa sekarang ini, pusat perekonomian global mulai berpindah ke Asia. China dan India dua negara Asia yang masih mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada level yang relatif tinggi di saat negara-negara lain mengalami pertumbuhan negatif atau setidaknya mengalami pertumbuhan yang rendah ketika terpengaruh krisis finansial global di tahun 2008. Jumlah penduduk yang tinggi dari kedua negara tersebut membuat perekonomian tidak terpuruk karena permintaan domestik yang terjaga, yang utamanya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap tinggi dan tingkat produktivitas yang tetap terjaga dalam mengekspor produk dalam negerinya ke negara lain, sehingga membuat negara Cina dan India tidak mengalami dampak krisis finansial global separah negara lain. Sementara itu, upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat juga dijalankan oleh negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain pada
1
umumnya, hampir seluruh negara Asia Tenggara tersebut juga tak luput dari imbas krisis pada tahun 2008. Namun, negara-negara tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kembali perekonomiannya setelah krisis global tersebut terjadi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN ditunjukkan dalam gambar berikut ini : Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi ASEAN
Sumber : World Bank (data diolah) Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang bergerak dinamis di setiap negara tersebut, pemerintah selaku pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan ekonomi memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong perekonomian. Penentuan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga tak lepas dari kualitas pemerintahan itu sendiri. Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi dari tiga peran utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat menjadi objek yang menarik dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan usaha pemerintah dan aparaturnya dalam menciptakan good governance. Beragamnya kultur masyarakat dan kondisi geografis yang dimiliki setiap negara telah mendorong dilakukannya penelitian yang membahas tentang pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari beberapa hasil penelitian yang meneliti pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, diperoleh hasil yang mendukung ataupun bertolak belakang dari adanya keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Begitu juga dengan ASEAN yang terdiri dari 10 negara memiliki kualitas pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang beragam. Penjelasan dari beberapa hasil penelitian tersebut mengsumsikan bahwa ternyata kualitas pemerintahan yang baik tidak serta-merta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
B. TINJAUAN PUSTAKA Kualitas Pemerintahan Menurut menurut Kaufmann et al. dalam Huynh dan Jacho-Chavez (2009), World Governance Indicators yang disediakan oleh World Bank mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan enam indikator, yaitu : voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption. Sedangkan menurut Ijaiy
2
(2006), good governance adalah tentang bagaimana negara dan organisasi-organisasi sosial lainnya berinteraksi, bagaimana mereka berhubungan dengan warga, bagaimana mereka mengambil keputusan, dan bagaimana mereka menyajikan laporan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Professor Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri dapat dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan (Todaro, 2000). Sedangkan menurut Boediono (2009), pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanannya terdapat pada tiga aspek, yaitu: proses output perkapita dan jangka panjang. Setiap aspek mempunyai titik berat yang berbeda. Aspek pertama, pertumbuhan adalah suatu proses, bukanlah merupakan suatu gambaran pada suatu saat. Dalam hal ini dapat dilihat mengenai aspek kedinamisan dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Penekanannya adalah pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Selanjutnya aspek kedua yaitu output perkapita. Dalam hal ini terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya atau gross domestic product (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Berdasarkan pada dua hal penting tersebut, maka proses kenaikan output perkapita harus dianalisis dengan jalan mengamati perubahan atau pergerakan output total di satu pihak dan jumlah penduduk di lain pihak. Sehingga penjelasan mengenai perkembangan dari kedua aspek tersebut dapat membuka jalan untuk menjelaskan perkembangan outuput perkapita yang terjadi. Yang terakhir aspek ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi juga mengandung perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output perkapita. Apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk meningkat, maka dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah. Hal utama yang menjadi bahasan sehubungan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah yakni kebutuhan fiskal (fiskal needs) dan kapasitas fiskal (fiskal capacity) yang keduanya dapat dikaitkan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam upaya mewujudkan kemandirian fiscal daerah. Selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal disebut fiskal gap. Kapasitas Fiskal (fiscal capacity) merupakan suatu komponen yang masuk dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), dimana pengalokasiannya didasarkan formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (fiscal gap) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need) dengan Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity). Besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. Keterkaitan antara Kualitas Pemerintahan dengan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Healey dan Robinson dalam Azeez (2009) tata pemerintahan yang baik adalah efektivitas organisasi tingkat tinggi dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan kebijakan yang benar-benar dijalankan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut Basu dalam Pradhan dan Sanyal (2011), good governance adalah suatu konsep yang dapat diteliti dengan beberapa dimensi berbeda, yang pada intinya bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan ketertiban, kemampuan untuk menyediakan layanan sosial untuk membangun human capital, menyediakan infrastruktur fisik, ekonomi atau manajemen dalam kerangka pemerintahan sehingga tercapai kesejahteraan. Dari pernyataan paragraf tersebut dapat diasumsikan bahwa human capital
3
erat kaitannya dengan teori pertumbuhan endogen. Karena teori tersebut menyajikan sebuah kerangka teoritis yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (endogeneus) sistem ekonomi itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen, dan pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvesatasi di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, pengertian modal dalam teori ini bersifat lebih luas, karena bukan hanya sekadar modal fisik tetapi juga mencakup modal insani (human capital). Penelitian Terdahulu Penelitian empiris yang relevan dibutuhkan guna mendukung analisis dalam penulisan ini. Penelitian empiris terdahulu tersebut digunakan untuk membandingkan dan memperkuat analisis penelitian yang penullis lakukan. Beberapa penelitian empiris yang mendukung dan relevan tersebut diantaranya penelitian yang mengemukakan hasil dari pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu penelitian dari Resnick dan Birner (2006) yang hasilnya menyatakan bahwa indikator governance (political stability dan rule of law) mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi,namun memberikan hasil yang beragam dalam hal pengentasan kemiskinan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya governance indicators (political stability, rule of law), dan pro-poor growth (poverty, inequality, and growth). Sementara itu, Badun (2006) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan mempunyai efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah quality of governance (rule of law, corruption perception index) dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi walaupun hampir seluruh teori dan penelitian terdahulu mendukung adanya hubungan antara kualitas pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi, ada pula penelitian yang memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian yang dilakukan oleh Huynh dan Chavez (2009) memberikan hasil bahwa indikator voice and accountability, political stability, dan rule of law secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi indikator regulatory control, control of corruption, dan government effectiveness tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. C. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dimana metodologinya diperoleh melalui pendekatan empiris yang menitikberatkan pada hipotesis yang dibuat dengan berdasarkan kerngka pemikiran dan penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, objek dari penelitian ini adalah sepuluh negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, dan Vietnam. Pemilihan negara tersebut diambil dengan metode populasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hal tersebut tentu penulis sesuaikan dengan ketersediaan data dan referensi jurnal yang mendukung. Jenis data yg digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mengkombinasikan antara data time series dan cross section (data panel). Data time series digunakan dengan kurun waktu lima tahun, yang dimulai dari tahun 2007 hingga 2011, sedangkan data cross section dipakai untuk mengamati kesepuluh negara ASEAN. Data sekunder yang bersifat kuantitatif ini bersumber dari data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia. Menurut Kaufmann et al. dalam Huynh dan Jacho-Chavez (2009), World Governance Indicators yang disediakan oleh World Bank mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan enam indikator, yaitu : a) voice and accountability, merupakan ukuran sejauh mana warganegara dapat berpartisipasi dalam memilih partai dan pemimpin, serta kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan menentukan kebijakan publik. b) political stability, yang merupakan ukuran persepsi bahwa pemerintah akan stabil atau digulingkan oleh konstitusional atau dengan cara kekerasan cara, termasuk kekerasan dengan cara terorisme. c) government effectiveness, yaitu ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.
4
d)
regulatory quality, yaitu ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta. e) rule of law, yang merupakan ukuran sejauh mana seseorang mematuhi aturan masyarakat dan menegakkan hokum. f) control of corruption, yaitu ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi. Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dan hipotesis, penelitian ini menggunakan metode analisis data panel untuk mengetahui pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun model ekonometrika yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : Y = βoi + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + Ɛ it Di mana: Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Voice and Accountability X2 = Political Stability X3 = Government Effectiveness X4 = Regulatory Quality X5 = Rule of Law X6 = Control of Corruption = error term D. HASIL PEMBAHASAN Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel atau pooled data. Proses estimasi variabel dari model persamaan yang telah ditetapkan menggunakan program aplikasi Eviews 6. Dalam metode analisis data panel tidak diperlukan pengujian asumsi klasik (Gujarati, 2003 dalam Ajija, 2011:52). Untuk menentukan pendektan apa yang dilakukan dalam menggunakan data panel, diperlukan beberapa pengujian. Pengujian tersebut diantaranya uji Hausman, uji Chow dan LM-test. Pengujian itu dilakukan untuk menentukan model apakah yang digunakan, antara POLS (Pooled Least Square), Random effect, atau Fixed effect. Karena jumlah data time series yang yang digunakan dalam penulisan ini lebih banyak dari cross section, maka bisa langsung ditentukan metode yang digunakan adalah metode Fixed effect. Namun untuk lebih memastikan metode apa yang lebih baik digunakan, penulis melakukan uji chow dan uji hausman. Uji Chow Uji chow dilakukan untuk memilih antara Pooled Least Square atau Fixed effect. dari hasil uji yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut. : Model menggunakan estimasi Pooled Least Square. : Model menggunakan estimasi Fixed effect. Tabel 1 : Uji Chow Redundant Fixed Effects Tests Pool: Untitled Test cross-section and period fixed effects Effects Test Cross-section F Cross-section Chi-square
Statistic
d.f.
Prob.
2.738569 29.984955
(9,30) 9
0.0184 0.0004
Sumber: Hasil olah Eviews 6 Dari hasil tersebut maka pada tingkat kesalahan 5% menolak menggunakan fixed effect.
5
dan menerima
dimana model
Uji Hausman Uji hausman dilakukan untuk memilih antara Random effect atau Fixed effect. dari hasil uji yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut. : Model menggunakan estimasi Random effect. : Model menggunakan estimasi Fixed effect. Tabel 2 : Tabel Uji Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: Untitled Test cross-section random effects
Test Summary Cross-section random
Chi-Sq. Statistic
Chi-Sq. d.f.
Prob.
10.675430
6
0.0989
Sumber: Hasil olah Eviews 6 Dari hasil tersebut maka pada tingkat kesahalahan 10% menolak model menggunakan fixed effect.
dan menerima
dimana
Model Empiris Fixed Effect Setelah mengestimasi dengan metode fixed effect dilakukan maka didapat tentang pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 terhadap variabel Y dapat dilihat melalui persamaan yang terambil dari hasil estimasi adalah sebagai berikut: Y = 0.328340 – 14.47698X1 + 2.625148X2 – 14.33091X3 + 1.585482X4 + 18.91167X5 + 1.968685X6 Dari persamaan di atas, didapati bahwa indeks voice and accountability (X1), political stability (X2), regulatory quality (X4), serta control of corruption (X6) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, government effectiveness (X3) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), dan rule of law (X5) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tabel 3 : T-statistik Masing-masing Variabel Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.328340
6.131322
0.053551
0.9576
X1?
-14.47698
8.811448
-1.642975
0.1108
X2?
2.625148
3.426234
0.766191
0.4496
X3?
-14.33091
6.464029
-2.217024
0.0343
X4?
1.585482
5.098527
0.310969
0.7580
X5?
18.91167
8.000655
2.363765
0.0248
X6?
1.968685
3.852519
0.511012
0.6131
Sumber : Hasil olah Eviews
6
Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tersebut adalah government effectiveness dan rule of law dengan nilai t-statistik sebesar -2.217024 dan 2.363765. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil dua kesimpulan sementara. Yang pertama adalah bahwa variabel indeks government effectiveness secara signifikan negatif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan variabel indeks government effectiveness, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Kesimpulan kedua yang dapat diambil adalah bahwa variabel indeks rule of law secara signifikan positif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan variabel rule of law, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Koefisien intercept dalam model sebesar 0.328340 menunjukkan bahwa pada saat variabel voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption bernilai nol atau dengan kata lain tidak ada perubahan pada indeks voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.328340. Tabel 4 : Uji F-statistik dan R-squared
Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.813767 0.695820 2.134888 136.7324 -96.09699 6.899412 0.000002
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
5.485968 3.870880 4.643880 5.408689 4.935123 3.180496
Sumber: Hasil olah Eviews 6 dalam model ini didapat adalah sebesar 0.813767 artinya sebesar 81% variabel bebas mampu menjelaskan model. Sedangkan F-statistik yang didapat didalam model ini sebesar 6.899412 dengan probabilitas sebesar 0.000002. Dengan probabilitas sebesar 0.000002 dan lebih kecil dari α sebesar 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel bebas (voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Pengujian Hipotesis Berdasarkan interpretasi hasil olah data tersebut, maka dapat dinyatakan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut : Hipotesis 1 : Voice and accountability berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis panel, diperoleh nilai t-statistik sebesar -1.642975 dan probabilitas sebesar 0.1108. Dengan artian bahwa probabilitas variabel voice and accountability lebih besar dari α sebesar 0.05. Sehingga dapat diasumsikan bahwa berapa pun indeks voice and accountability di negara ASEAN, hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis yang pertama. Hipotesis 2 : Political stability berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Dari hasil analisis, diperoleh nilai t-statistik sebesar 0.766191 dan probabilitas sebesar 0.4496. Dengan artian bahwa probabilitas variabel political stability lebih besar dari α sebesar 0.05. Sehingga dapat diasumsikan bahwa berapa pun indeks political stability di negara ASEAN, hal
7
tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis yang kedua. Hipotesis 3 : Government effectiveness berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Dari hasil analisis, diperoleh nilai t-statistik sebesar -2.217024 dan probabilitas sebesar 0.0343. Dengan artian bahwa probabilitas variabel government effectiveness lebih kecil dari α sebesar 0.05. Dari nilai tersebut berarti variabel government effectiveness memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal itu berarti setiap kenaikan indeks government effectiveness, maka hal tersebut justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis yang ketiga. Karena pengaruh government effectiveness terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai signifikansi negatif, hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik indeks government effectiveness di suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya akan semakin menurun. Hipotesis 4 : Regulatory quality berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai t-statistik sebesar 0.310969 dan probabilitas sebesar 0.7580. Dengan artian bahwa probabilitas variabel regulatory quality lebih besar dari α sebesar 0.05. Sehingga dapat diasumsikan bahwa berapa pun indeks regulatory quality di negara ASEAN, hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis yang keempat. Hipotesis 5 : Rule of law berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Dari hasil analisis, diperoleh nilai t-statistik sebesar 2.363765 dan probabilitas sebesar 0.0248. Dengan artian bahwa probabilitas variabel rule of law lebih kecil dari α sebesar 0.05. Dari nilai tersebut berarti variabel rule of law memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal itu berarti setiap kenaikan indeks rule of law maka hal tersebut juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis yang kelima. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik indeks rule of law suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya pun akan semakin meningkat. Hipotesis 6 : Control of corruption berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Dari hasil analisis, diperoleh nilai t-statistik sebesar 0.511012 dan probabilitas sebesar 0.6131. Dengan artian bahwa probabilitas variabel control of corruption lebih besar dari α sebesar 0.05. Sehingga dapat diasumsikan bahwa berapa pun indeks control of corruption di negara ASEAN, hal tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis yang keenam. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan pembahasan hasil dan implikasi hasil dari penelitian tersebut. Pembahasan dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN sebagai pembuktian terhadap hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan pada bab tinjauan pustaka akan dijadikan bahan perbandingan apakah teori atau penelitian terdahulu tersebut mendukung ataukah bertentangan dengan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini. a. Pengaruh Voice and Accountability terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam penelitian ini, voice and accountability tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar apa pun partisipasi warganegara dalam memilih partai dan pemimpin, serta kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan menentukan kebijakan publik, hal itu tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemungutan suara secara langsung sebagai implementasi dari era demokrasi merupakan wujud keberhasilan demokrasi politik pada tingkat daerah yang ditandai dengan berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal itu menunjukkan bahwa di negara tersebut telah berlangsung sistem politik yang demokratis dan stabil baik dalam tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Hasil tersebut senada dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moricz (2012) yang juga menganalisis pengaruh voice and accountability terhadap pertumbuhan ekonomi.
8
Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa local election yang merupakan instrumen dari voice and accountability memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demokrasi sendiri sering disebut-sebut sebagai metode yang tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan bagi rakyat. Konteks demokrasi menyediakan dasar yang sangat baik untuk mengevaluasi pengaruh pemilihan umum daerah pada perekonomian karena tanggung jawab dan wewenang yang luas diserahkan ke tingkat daerah. Akan tetapi pelimpahan wewenang ke daerah dalam hal pemungutan suara sebagai wujud demokrasi yang menjadi elemen penting dalam mengukur voice and accountability tersebut ternyata tidak selalu memberikan manfaat atau hasil yang positif. Karena dalam pelaksanaannya hal tersebut justru bisa memberikan dampak negatif seperti jual beli suara. Sehingga apabila voice and accountability yang menjadi ukuran kualitas pemerintahan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka akan menimbulkan penyalahgunaan alokasi anggaran yang telah diberikan untuk mengelola pemungutan suara dan pemilihan umum di tingkat pusat maupun daerah. Jadi dengan kata lain, pengaruh dari voice and accountability ini hanya sebatas kepada alokasi anggaran yang telah diberikan. Oleh karena itu, berapa pun nilai dari indikator kualitas pemerintahan tersebut tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. b. Pengaruh Political Stability terhadap Pertumbuhan Ekonomi Penelitian ini menunjukkan bahwa political stability tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menggambarkan bahwa berapa pun indeks stabilitas politik di negara ASEAN, hal tersebut tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Political stability dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua sasaran yang satu sama lain berdiri sendiri, dan kemajuan yang diarahkan untuk mencapai salah satu sasaran tidak selamanya berkaitan dengan kemajuan untuk mencapai sasaran yang lainnya. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huynh dan Jacho-Chávez (2009) yang juga menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa political stability yang merupakan salah satu indikator kualitas pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik dapat diartikan sebagai pola sikap dan tingkah laku segenap komponen politik yang membangun struktur dan hubungan kekuasaan sehingga dapat menjamin efektivitas pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan dua hal, yaitu: adanya pemerintahan yang stabil dalam artian dapat memerintah bertahun-tahun atau dapat menjalankan programnya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Yang kedua adalah sistem pemerintahan yang stabil, dalam arti sistem pemerintahan tersebut mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tidak merubah sistem pemerintahan yang ada. Hampir sama dengan voice and accountability, indikator political stability juga merupakan indikator kualitas pemerintahan yang diukur dari sisi bidang politik, dimana di dalamnya sudah terdapat sejumlah dana anggaran yang telah dialokasikan untuk menjaga kestabilan politik di suatu negara. Meskipun terkadang dalam penerapannya bisa terjadi penyalahgunaan wewenang, akan tetapi political stability tersebut juga hanya berpengaruh sebatas pada jumlah anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk menjaga kestabilan politik. Oleh karena itu, berapa pun nilai dari indikator kualitas pemerintahan tersebut tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. c. Pengaruh Government Effectiveness terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam penelitian ini, government effectiveness memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut berarti apabila terjadi peningkatan pada kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan di suatu negara maka hal tersebut justru akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Huynh dan Jacho-Chávez (2009) yang juga menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa government effectiveness yang merupakan salah satu indikator kualitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena semakin baik dan efektif kualitas pelayanan publik suatu negara berarti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan memberikan pelayanan publik tersebut akan semakin kecil. Atau dengan kata lain, semakin sederhana dan tidak bertele-tele suatu birokrasi, hal tersebut tentu akan memerlukan biaya yang lebih sedikit pula, baik dari pihak pemerintah ataupun dari masyarakat. Sehingga dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan oleh kedua pihak dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik, hal tersebut tentu akan meningkatkan kualitas government effectiveness suatu negara. Jadi semakin baik government effectiveness di negara tersebut berarti pertumbuhan ekonominya semakin menurun,
9
karena pengeluaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dan pelayanan publik tersebut menjadi lebih sedikit. d. Pengaruh Regulatory Quality terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam penelitian ini, regulatory quality tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaik apa pun kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik serta peraturan dan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hasil senada juga ditunjukkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Huynh dan JachoChávez (2009) yang juga menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa regulatory quality yang merupakan salah satu indikator kualitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerapan kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah, seperti misalnya pencabutan subsidi BBM dan kenaikan harga Pertamax, maupun redistribusi pajak yang katanya dialihkan untuk meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan penyediaan pangan untuk masyarakat selama ini ternyata masih disangsikan kualitasnya jika dilihat dari output yang dihasilkan oleh penerapan kebijakan tersebut. Adanya tindakan rent seeking yang dilakukan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan dan penyalahgunaan alokasi redistribusi tersebut hanya akan menguntungkan pihak tertentu, dan justru dapat merugikan pihak masyarakat pada khususnya yang seharusnya lebih berhak atas hasil dari redistribusi tersebut. Oleh karena itu, regulatory quality ini masih belum dapat dijadikan tolok ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila para pembuat kebijakan dan rent seeker masih mengabaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut. e. Pengaruh Rule of Law terhadap Pertumbuhan Ekonomi Penelitian ini menunjukkan bahwa rule of law memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut berarti apabila terjadi peningkatan pada kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan dan menegakkan hukum maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil senada juga ditunjukkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Resnick dan Birner (2006) yang juga menganalisis pengaruh rule of law terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa rule of law mempunyai hubungan positif dgn pertumbuhan ekonomi. Penelitian Haggard dan Tiede (2010) juga menganalisis kausalitas antara rule of law dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa rule of law mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju. Rule of law merupakan satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab rule of law mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan yang korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi, kewenangan dan tanggung jawabnya. Rule of law mampu menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rule of law juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara karena rule of law tidak hanya menjamin dan melindungi hak rakyat atas pekerjaan, hak untuk mendirikan usaha, dan hak untuk hidup layak. Rule of law juga menjamin perlindungan hukum atas properti, modal usaha dan kepastian hukum dalam melakukan investasi. Namun pada intinya, rule of law lebih bertujuan untuk menghasilkan pilar-pilar dasar perekonomian yang tahan terhadap krisis dan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. f. Pengaruh Control of Corruption terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam penelitian ini, control of corruption tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berapa pun indeks control of corruption di negara ASEAN, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian yang senada juga dinyatakan dalam penelitian Huynh dan Jacho-Chávez (2009). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa control of corruption yang merupakan salah satu indikator kualitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Aidt, Dutta, dan Sena (2008) juga menganalisis pengaruh antara corruption perception index dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di negara yang mempunyai kualitas institusi rendah, maka korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
10
Pada umumnya banyak asumsi yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif pada perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari negara yang banyak melakukan aktivitas korupsi ataupun kegiatan rent seeking cenderung akan melambat pertumbuhan ekonominya. Karena dengan adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain yang akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, dimana akibatnya bisa meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, praktek korupsi dengan pemberian dana untuk mempercepat sesuatu urusan dapat memungkinkan pelaku ekonomi terhindar dari penundaan-penundaan urusannya. Sebagaimana diketahui, penundaan bagi kegiatan ekonomi berarti biaya, baik itu dari sisi peluang usaha yang mungkin lepas, ataupun biaya-biaya dari bunga, dan ongkos lainnya. Sehingga praktek korupsi ini bisa juga mendukung pertumbuhan ekonomi apabila negara tersebut mempunyai aturan birokrasi dan control of corruption yang sangat buruk. Imbas dari adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat menyelesaikan urusan rutinnya menjadi terdorong untuk bekerja lebih giat karena adanya insentif dari uang pelayanannya. Hal yang seperti ini dapat terjadi di negara manapun. Adanya praktek korupsi memang tidak otomatis membuat suatu perekonomian langsung ambruk dan tidak bisa berkembang. Sebagaimana yang terlihat di negara Indonesia, perekonomian tetap sempat mengalami pertumbuhan tinggi di tengah badai korupsi yang dilakukan oleh banyak pihak. Namun perlu dicatat perkembangan pesat ini diikuti dengan eksploitasi dan perusakan sumber daya alam secara besar-besaran, serta membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta, bukan karena meningkatnya produktivitas yang mencerminkan adanya pembangunan ekonomi secara riil. Dari pemaparan tersebut dapat diasumsikan bahwa control of corruption di suatu negara tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Voice and accountability sebagai salah satu variabel kualitas pemerintahan bukan merupakan indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Di sisi lain, buruknya indeks voice and accountability di ASEAN diantaranya disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang apatis dan tidak mau menggunakan hak suaranya (golput). Selain itu maraknya praktek jual beli suara juga dapat ikut mengurangi penilaian indeks voice and accountability yang tentunya akan berdampak pada kualitas pemerintahan negara tersebut. 2. Political stability dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua sasaran yang satu sama lain berdiri sendiri, dan kemajuan yang diarahkan untuk mencapai salah satu sasaran tidak selalu berkaitan dengan kemajuan untuk mencapai sasaran yang lainnya. Political stability tersebut hanya berpengaruh sebatas pada jumlah anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk menjaga kestabilan politik. Oleh karena itu, political stability tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan pada kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan di suatu negara sebagai wujud dari government effectiveness justru akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena semakin baik dan efektif kualitas pelayanan publik suatu negara berarti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan memberikan pelayanan publik tersebut akan semakin kecil. 4. Sebaik apa pun kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik serta peraturan dan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta sebagai implementasi dari regulatory quality, hal tersebut tidak berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Regulatory quality ini masih belum dapat dijadikan tolok ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila para pembuat kebijakan dan rent seeker masih mengabaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut. 5. Peningkatan kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan dan menegakkan hukum akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi, kewenangan dan tanggung jawabnya. Rule of law mampu menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat
11
membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 6. Control of corruption ternyata bukan merupakan indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Adanya praktek korupsi memang tidak otomatis membuat suatu perekonomian langsung ambruk dan tidak bisa berkembang. Karena pada kenyataannya perekonomian masih bisa mengalami pertumbuhan yang tinggi di tengah “korupsi berjamaah” yang dilakukan oleh banyak pihak. Namun perlu dicatat bahwa pertumbuhan pesat ini diikuti dengan eksploitasi dan perusakan sumber daya alam secara besar-besaran, serta membengkaknya utang luar negeri pemerintah dan swasta, bukan karena meningkatnya produktivitas yang mencerminkan adanya pembangunan ekonomi secara riil. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: 1. Hendaknya pemerintah mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan ekonomi. Pengawasan warganegara terhadap kinerja pemerintahan juga dibutuhkan agar para aparat pemerintah tersebut menyadari bahwa mereka dipilih oleh warganegara untuk dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita negara, bukan melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan diri sendiri, sehingga tercipta kualitas pemerintahan yang baik dan seperti yang diharapkan. 2. Pemerintah, para pelaku ekonomi, maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran akan penyelenggaraan dan penegakan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan good governance. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud penegakan rule of law yang merupakan indikator kualitas pemerintahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
12
UCAPAN TERIMA KASIH Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Bapak Ferry Prasetya, SE., M.App.Ec.Int, selaku dosen pembimbing dan Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan
DAFTAR PUSTAKA ADB. 1998. Annual Report. Manila. Asian Development Bank (ADB). Ademola Azeez. 2009. Contesting Good Governance in Nigeria: Legitimacy and Accountability Perspectives. J Soc Sci, 21(3): 217-224. Department of Political Science, University of Ilorin, Nigeria. Aidt, Toke, Jayasri Dutta dan Vania Sena. 2008. Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence. Journal of Comparative Economics 36 (2008) 195–220. Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai EViews. Jakarta. Salemba Empat. Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews. Jakarta. Erlangga. Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Jakarta. Erlangga. Badun, Marijana. 2006. The Quality of Governance and Economic Growth in Croatia. Occasional Paper No. 29. Basu, Sudip Ranjan, 2002. Does Governance Matter? Some Evidence from Indian States. Journal of VIIth Spring Meeting of Young Economists. University of Geneva, Switzerland. Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta. Brautigam, D. 1991. Governance and Economy: A Review. World Bank Policy Research Working Paper, No. 815. Washington D. C.: The World Bank. Gujarati, Damodar N, 2004, “Basic Econometrics” Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies. Huynh, Kim P. dan David T. Jacho-Chávez. 2009. Growth and Governance: A Nonparametric Analysis. Journal of Comparative Economics 37 ; 121–143 Ijaiy, G. T. 2006. Good Governance and Poverty Reduction in Nigeria: A Framework for Policy Analysis. Journal of Social and Economic Policy, 3 (1): 47-58. Mankiw, N Gregory. 2006. Makro Ekonomi. Jakarta. Erlangga. Moricz, Sara. 2012. The Causal Effect of Local Elections on Economic Growth. Minor Field Study Series No. 217. Department of Economics at the University of Lund. Nguyen, Thuy Thu dan Mathijs A. van Dijk. 2012. Corruption, Growth, and Governance: Private vs. State-owned Firms in Vietnam. Journal of Banking & Finance 36 : 2935–2948. Noor, Iswan. 2009. Pengaruh Moral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat. Disertasi. Malang: Program Doktor Universitas Brawijaya.
13
OECD. 1997. Good Government Assessment Methodology, Organization Economic Cooperation and Development (OECD). Paris Papaconstantinou, Panagiota. 2009. How Bureaucracy and Corruption Affect Economic Growth and Convergence in the European Union? The Case of Greece. University of Patras, Greece. Popovych, Oksana. 2008. Good Governance and Policy Addressing Poverty Alleviation in Ukraine. University of Twente, Netherland. Pradhan, Rudra P. dan G. S. Sanyal. 2011. Good governance and Human Development: Evidence form Indian States. Journal of Social and Development Science Vol. 1, No. 1, pp. 1-8. Resnick, Danielle dan Regine Birner. 2006. Does Good Governance Contribute to Pro-Poor Growth? A Review of Thevidence from Cross-Country Studies. DSGD Discussion Paper No. 30. Rivera-Batiz, Francisco L. 2002. Democracy, Governance, and Economic Growth : Theory and Evidence. Review of Development Economics, Vol. 6, No. 2 : 225-247. Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta. LPFEUI dengan Bima Grafika. Tiede, Lydia. 2011. The Rule of Law and Economic Growth: Where are We? World Development Vol. 39, No. 5, pp.: 673–685. Todaro. Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh. Jakarta. Erlangga. Todaro. Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi edisi ke Sembilan. Jakarta. Erlangga. http://www.worldbank.org diakses pada tanggal 9 Mei 2013.
14
