ANALISIS PENGARUH FAKTOR FAKTOR YANG MELEKAT PADA TAX PA YER (WAJIB PAJAK) TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUN.AN (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru 2)
••• Ull I Oleh: Nama : Angga Munggara Han_· sman
--rn tt'rtn,
NIM
:
10308202933~~;.1
,.,:. ,., ,._,"
·,_" -·--~,_, ____ ~-""'-~""-~,..~t-J
'i.J:"Q'T......................... ;£:i'c.i.v..·:;.l>::[;k.~S'2s '.
k lasHika~i : .................
llRUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGER[ SYARrF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/2009
..........................."
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MELEl(A T P ADA TAX PA YER (WAJIB PAJAK) TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh Angga Munggara Harisman NIM: 103082029330
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. H. Abdul Hamid, M.S. NIP : 131 474 891
Afif Sulfa S.E.,Ak.,M.Si.
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSIT AS ISLAM NEGERI SY ARIF HIDAY ATULLAH JAKARTA
Hari ini Karn is Tanggal 10 Bulan Dcsembcr tahun Dua ribu Scmbilan telah dilakukan Ujian Skripsi atas Nama Angga Munggara Harisman, NIM : 103082029330 dcngan judul skripsi "Analisis Pengarull Faktor-Falitor Yang
Melekat Pada Tax Payer (wajib Pajak)Terlladap Keberlzasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kenayoran Baru Dua). Memperhatikan kemampuan keilmuan dan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan llmu Sosial Univcrsitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, I 0 Desember 2009
Tim Penguji Ujian Skripsi
Ke tu a
Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS NIP : 131.474.891
S.ekretaris
Afif Sulfa, S.E.,Ak.,M.Si.
Hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Komprehensif
atas nama Angga Munggara Harisrnan NIM:
I 03082029330 dengan judul Skripsi "Analisis Pengarulz Faktor-Faktor Yang
Melekat Pada Tax Payer (Wajib Pajak) Terlladap Keberllasilan Pe11erimaa11 Pajak Bumi Dan Ba11g1111a11 (Studi Empiris Pada Kantor Pelaya11a11 Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua) . Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Faknltas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 November 2009
Tim Pcnguji Ujian Komprehensif
Yessi Fitri, S.E., Ak., M.Si Ketua
Hepi
P~1van,
Dr. Yahya Hamja, MM Penguji Ahli
S , ., Ak.,.M.M Sekretaris
DAFT AR RIWA Y AT HID UP I.
IDENTIT AS PRIBADI 1. Nama 2. Tempat & Tgl. Lahir 3. Tinggal di 4. Alamal
Angga Munggara Harisman Lebak, 30 Januari 1985 Bayah Baral 2 Batah Baral 2. Kee. Bayah, Kab. Lebak, Ban ten 081210007059
5. Telepon II. PENDIDIKAN I. SD SON Bayah Baral 2 2. MTS Daar El-Kutub Bayah 3. MA Daar El-Kulub Bayah Ill. LATAR BELAKAN KELUARGA f. Ayah !ding Nazmudin S.Pdl 2. Tempal & Tgl. Lahir Majalengka, 7 Juli 1955 3. Alamat Desa Sukamurni, Kee. Maja, Kab. Majalengka, Jawa Barat 081384775288 4. Telepon
5. !bu 6. Tempat & Tgl. Lahir 7. Alam al 8. Telepon
9. Anak Ke dari
Hal um Lebak, 3 Februari 1958 Bayah Baral 2, Kee. Bayah, Kab. Lebak, Banlen 0252 401154 Pertama dari 4 bersaudara
ABSTRACT The objective of' this research have been understanding the influence of factors inherent in the tax payer (compulsory tax) to pay the tax Land and Building success and acceptance of Land and Building Tax Services Office in the Land and Building Tax Pratama .Jakarta Kebayoran Baru Dua. Research was conducted by using regression linier to double with dummy variables, a sample of this research was 100 respondents to pay the Land and Building T{lx Services Ojjice in the Land and Building Jl1xes PraJoma Jok11rta Kebayoran Baru Dua. Sampling method used was the judgment sampling. Collecting data using the primary data is data taken directly.from the re.17J1mdents to the questionnaire technique. Research results obtained in the partial test is the obligat01y tax on laws and regulations from Land and Building Tax and unite on the implementation of mandatory tax penalty fines Land and Building Tax sign(ficant effect on the success of the reception of Land and Building Tax. Awarnes of taxation, attitudes assessable development priorities of the government, edua1tion mandatory taxes, mandatory status of the house tax, income tax shall live long in the location object tax and income tax obligation to the heavy case load Land and Building Tax is not a significant effect on the success of the reception of Land and Building Tax. Simultaneously the independent variables affect the success of the reception of Land and Building Ttu: as dependent variables. Keywords:
Factors that inherent on the Jax payer (obligatory t{lx), compliance, /{IX Revenue of Land {Ind Building.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara faktorfaktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan variabel dummy, sampel penelitian ini sebanyak I 00 responden yang membayar Pajak Bumi dan Bimgunan di Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan Pratama jakarta Kebayoran Baru Dua. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah judgemenl sampling. Pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang dian1bil langsung dari responden dengan teknik kuesioner. Hasil penelitian diperoleh dalam pengujian seeara parsial adalah pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan presepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap keberhasifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran perpajakan, sikap wajib p:~jak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, pendidikan wajib pajak, status rumah wajib pajak, lama tinggal wajib pajak di lokasi obejek pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen. Kata kunci: Faktor-faktor yang melekat pada tax payer (w:~jib pajak), kepatuhan, Keberhasilan Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.
KATA PENGANTAR
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan cinta-Nya scrta semru1gat hidup untuk terus mencari ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhamad SAW, revolusioner dunia yllilg membawa umat manusia dari jrunllil jahiliyah menuju jrunllil keselamatan, pemimpin dan publik figur kaum yang beriman, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yllilg setia. Turwujudnya skripsi ini bukanlah merupakllil basil penulis pribadi, akllil tetapi berkat adllilya bantuan baik moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa untuk menyampaikllil rasa terima kasih yang sebesar-besamya kepada: 1. Bapak Abdul Hamid, H., Prof., Dr., MS, Dekan Fakultas ekonomi dan
Ilmu Sosial, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dllil keikhlasan memberikan segala hal yang berharga dallli11 pembuatan skripsi ini. 2. Bapak Afif Sulfa, SE., Ak .. M.Si, Ketua .lurusan Akuntansi, selaku dosen pembimbing II
yang telah banyak membantu penulis disela-sela
kesibukannya dengan penuh kesabaran. 3. Bapak Azam Jasin, Prof., Dr.. MBA, Penguji Ahli Sidllilg Skripsi yllilg berkenan melullilgkan waktunya untuk menguji skripsi penulis dan memberkan pelajaran berharga bagi penulis. 4. Bapak Yahya Hamja, MM, Penguji Ahli Tim PengLiji Ujian Komprehensif yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengi.;ji komprehensip dan memberikan motivasi dan kesadaran penulis sebagai mahasiswa ekonomi. 5. !bu Yessi Fitri, SE., Ak., Msi, Sekretaris Jurusan Akuntansi dan ketua Tim Penguji Ujian Komprehensif dan menyadarkan penulis hidup dalam kehidupan sosial masyarakat dan memberikllil pe!Bijaran berharga tentllilg mekanisme belajar yang benar.
6. Bapak Hepi Prayudiawan. SE .. Ak., MM, Sekretaris Tim Penguji Ujian Komprehensif yang meluangkan waktu mengajarnya tmtuk memehuni tanggung jawabnya sebagai Tim Penguji untuk menguji komprehensif penulis dan memberikan pelajaran tentang waktu yang begitu berharga dalam melaksanakan tanggungjawab. 7. Untuk segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan dan inspirasi yang tak terhingga untuk bekal pengabdian di masyarakat. 8. Kedua orang tua tercinta !ding Nazmudin S.Pdl dan Halum yang selalu mendoakan di setiap sujudnya dan memberikan cinta serta kasih sayang yang amat sangat besar dan menjaga anak-anaknya dalam jalan Islam serta tak pemah lelah memberi semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. A" sayang dan cinta Bapak dan Mamah .. Serta ketiga adikadikku Hafid Usman, Halida Zakiyah dan Havaz Fazrurrahman yang selalu menjadi inspirasi dan selalu meberikan senyum-senyum yang penuh wama bagi penulis untuk terus melangkah ke depan. Semangat terus
meraih cita-cila yaa.... 9. Perempuanku Vita Fitriyah yang menemani penui.is dari awal sampai skripsi ini hadir ke tengah-tengah pembaca. Peran kamu sungguh berarti dalam ruang kampus, semoga peran selalu berarti dalam ruang lairmya esok hari. Semoga Allah meridhoi dan menjaga kita, amiiiin.... 10. My Best Friend, Ahmad "Cebhel" Nida, Abdul "Akim" Hakim, Rima "Ceu' Ima" Yulianti dan Dini "Achuy" Pratiwi yang selalu menemani kesedihan dan kebahagiaan juga memotivasi penulis untuk selalu semangat berjuang. Dimanapun kita berada, kita tetap satu... 11. Temen-temen kamar kostan, Ahmad "onta" Ilhan1 Syarif dan Gandhi
"mamo" Angelino, terima kasih sudah menjadi korban jail dan usil penulis saat penulis sedang suntuk dan bete, it's all just a joke... semangal yaa
Sob ... Temen-temen kostn, Veri "Veli" Andi terima kasih internet dan
Muhamad "ucen" Husen, terima kasih atas segala waktunya untuk menemam penulis bercanda dan berdiskusi. Semangal terus ya kawankawan. .. lbu-ibu kostn Nadya, Ayu, !ta dan lsma yang selalu memberikan warna-warni yang indah di kostn. Semoga silaturahmi kit a letap terjaga ya Buuu... 12. Sahabat-sahabati PMII KOMFEIS seperjuangan, kakak-kakak senior Bang Aki, Bang Kubil, Bang Alwi, Bang Hasyim, Bang Bewok, Bang Margi dan Bang Helmi serta pandawa dan punggawa lainnya yang selalu membimbing penulis dalam belajar berorganisasi. Love U all... Adek-adek tercinta yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik Badru, Bembeng, Badri, Buie, Galuh, Gita, Ute dan yang lainya, semangat terus mengkibarkan bendera aswaja di kampus UJN tercinla... 13. Teman-teman seperjuangan yang sudah lama kena! atau pun baru kenal, terima kasih banyak atas segala suport n dukungan. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, atas bantuan dan jasa-jasa yang telah terkorbankan untuk penulis mudah-rnudahan Allah SWT akan senantiasa rnelimahkan rahmat clan cinta-Nya serta pahala yang berlipat ganda dengan penuh keridhoan-Nya. Wassalaamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Angga Munggara Harisrnan
DAFT AR ISi
Daftar Riwayat Hidup ............................................................................... . Abstract .....................................................................................................
11
A bstrak .. . ... .. .. .. . . .. . . .. . ... .. ... . .. .. . ... ... ... ... .. .. .. .. .. ... .... ... ... .. .. ... .. ... ... .. .. .. .... ... ....
m
Kata Pengantar ......... .............................................................. ...................
1v
Daftar Isi . .. .. .. .. .. . ... . .. . .... ..... .. .. ....... ...... .. .. .. ... . ... ..... .. .. ... .. .. ... ... .. .. ... .. .... ... ....
vn
Daftar Tabel . ........ .. . .. ..... .. .. ..... .... .... ... ... . .. .. .. ... ... .... .. ... .. ... .. ... .. .. .................
x
Daftar Garn bar ......................................................... ..................................
x1
Daftar lan1piran ..........................................................................................
x11
BABI
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................. .
BAB II
B. Perumusahan Masalah ............................... ....................
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....................................
9
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Dasar Perpajakan......................... ....................
II
I. Pengertian Pajak Dan Pajak Bumi dan Bangunan...
11
2. Dasar Hukum Dan Tujuan Undang-unclang PBB ....
14
3. Subjek Pajak.............................................................
15
4. Objek Pajak..............................................................
15
5. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB ...............
15
6. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak Dan Cara Menghitung PBB .............................................
16
7. Sanksi Dan Denda PBB............................................
17
8. Jangka Waktu Pembayaran ......................................
19
9. Pem bagian Hasi !.......... ...... .. ... .. .. ...... .. .. ...... ... .. ... ... ...
20
B. Konsep Dasar Tax Payer (Wajib Pajak)......................
21
I. Pengertian Wajib Pajak............................................
21
2. Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak.......
21
a. Kesadaran Perpajakan ................... .....................
21
b. Pemahaman wajib Pajak Terhadap Undang-undangPBB..................... .................... 22 c. Sikap Wajib Pajak Terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah................................ 22 d. Presepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB .... ............. .. ........ ....... .. ....... 23 e. Pendidikan Wajib Pajak..................................... 23 f. Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Berat
Tidaknya Be ban PBB ....................................... 24 g. Lama Tinggal Wajib Pajak Di Lokasi Objek Pajak......................................................
24
h. Status Rumah Wajib Pajak................................. 25 C. Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan
25
D. Kerangka Pemikiran ..................................................... 31 E. Perumusan 1-lipotesis .................................................... 33 BAB III
METODELOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian ..............................................
34
B. Metode Penentuan Sampel ............................................ 34 C. Metode Pengumpulan Data........................................... 35 I. Data Primer .......................................... ....................
35
2. Data Sekunder ..................................... ..................... 35 D. Metode Analisis Data.................................................... 35 I. Uji Validitas dan Realibilitas ................................... 36 2. Uji Asumsi Klasik .................................................... 39 a. Uji Normalitas Data............................................
39
b. Multikolenearitas................................................ 39 c. Heterokedastisitas ............................................... 40 3. Analisis Regresi Berganda Variabel Dummy.......... 41 4. Uji Hipotesis............................................................. 43 a. Uji !..................................................................... 43
E. Operasional Variabel Penelitian .................................... 45 BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan 2 ...........................................................
50
I. Sejarah ................................................... ...................
50
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.......................
51
3. Struktur Organisasi................................................... 53 4. Tugas Dan Fungsi.....................................................
55
5. Sumber Daya Manusia .............................................
56
B. Karakteristik Responden................................................ 58 I. Hasil Analisis Data Kualitatif .............. ....................
58
C. Uji Kualitas Data........................................................... 64 1. Uji Validitas ............................................................. 64 2. Uji Reliabilitas..........................................................
68
D. Uji Asumsi Klasik .........................................................
71
I. Uji Multikolenearitas................................................ 71 2. Uji Heterokedastisitas .............................................. 73 3. Uji Normalitas.......................................................... 73 E. Uji Hipotesis .................................................................. 75 I. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) ..•...•.•.....•.••••.........•.•
75
2. Persamaan Regresi Berganda Variabel Dummy...... 76 3. Uji Statistik !.............................................................. 79 4. Uji Statistik Fisher (F) ............................................. 84 BABY
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan............................................... .....................
86
B. lmplikasi Dan Saran ......................................................
88
I. Implikasi .............................................. ..................... 88 2. Saran.........................................................................
89
Oaftar Pustaka ..........................................................................................
90
Daftar Lampiran ......................................................................................
92
DAFTART ABEL
Nomor 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4. IO 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16
4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22
Keterangan
Halaman
Operasional Variabel Penelitian ....................................................... Jenis Kelamin ................................................................................... Usia Responden ................................................................................ Pendidikan Wajib Pajak ................................................................... Pekerjaan .......................................................................................... Status Tempat Tinggal ..................................................................... Lama Menempati Tempat Tinggal ................................................... Pendapatan Wajib Pajak ................................................................... Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan ....................................... Basil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Undang-undang Dan Peraturan PBB ................................................ Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak Terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah ................................................. Basil Uji Validitas Presepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB ...................................................... Basil Uji Validitas Keberhasilan Penerimaan PBB ......................... Basil Uji Reliabilitas Kesadaran Perpajakan ................................... Hasil Uji Reliabilitas Pemahan1an Wajib Pajak Terhadap Undang-undang Dan Peraturan PBB ................................................ Basil Uji Reliabilitas Sikap Wajib Pajak Terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah ................................................. Hasil Uji Reliabilitas Presepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB ...................................................... Basil Uji Reliabilitas Keberhasilan Penerimaan PBB. ..................... Basil Uji Multikolinearitas ............................................................... Basil Uji Regresi .............................................................................. Hasil Uji t ......................................................................................... Basil Uji t ......................................................................................... Basil lJji F ........................................................................................
47 59 60 61 61 62 63 63 64 65
66 67 68 69 69 70 70 71 72 75 76 79 84
DAFT AR GAMBAR
Nomor
4.1 4.2 4.3
Keterangan
Halaman
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Barn Dua ........................................................................ 55 Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................................... 73 Normal Probability 1'101... ........................................................................... 74
DAFT AR LAMPIRAN Nomor
Kctcrangan
Halaman
I. Lembar Kuesioner ............................................................................ 92 2. Lcmbar Hasil Olah Data SPSS ......................................................... 97 3. Lembar Nilai Hasil Keusioner .......................................................... I 05
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah sebuah negara paradoks, negara yang subur dan kekayaan alamnya melimpah. lni merupakan anugerah dari Allah SWT untuk pembangunan dan kesejahteraan negara dan rakyat Indonesia. Dalam BKKSI (2001), salah satu tujuan pembangunan adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan clan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
Indonesia
harus
memiliki
kemarnpuan
supaya
dapat
mempercepat laju pembangunan serta memperbaiki stmktur pembiayaan dari dalam negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Bawazier (1995); Adriansyah (2005), peran penerimaan dalam negeri akan terns ditingkatkan seoptimal mungkin melalui sumber penerimaan negara terutarna penerimaan dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian besar dari penerimaan pajak. Mengingat urgensi pajak dalam menopang perjalanan clan kehidupan negara, sejak awal kemerdekaan para pendiri negara telah menempatkan pajak dalam konstitusi negara yang diamanatkan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang", sehingga dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia telah kuat.
Pajak berfungsi budgeter-regulerend-social. Pajak bertimgsi budgeter artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk budge/ (APBN/APBD).
Dengan prinsip
APBN berimbang dan dinamis yang dianut pemerintah, maka penerimaan pajak di Indonesia harus selalu ditingkatkan. Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terns meningkat akibat proyek-proyek pembangunan yang terns bertambah. Pajak berfimgsi regulerend artinya pajak adalah instrumen untuk mengatur, mendorong atau menghan1bat pertumbuhan pelaku-pelaku dan bidang-bidang ekonomi tertentu. Pajak berfungsi sosial artinya pajak adalah instrnmen untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan terhadap masyarakat. Fungsi distribusi yang meliputi kekayaan dan pendapatan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Fungsi stabilisasi yang meliputi stabilisasi pertaharian dan keamanan, stabilisasi ekonomi dan moneter, dan lain-lain. Fungsi distribusi dan stabilisai Iebih ditujukan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena Iebih mengetahui akan kebutuhan dan standar oelavanan terhadap masyarakatnya. Dengan demikian pembagian tiga fungsi
tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas dan tegas. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah yaitu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah clan Bangunan (BPHTB), penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK).
Menurut
Saragih
(2003);
Adria11syah
(2005),
yang
mengatakan bahwa dana perimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mengingat tujuan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Seperti yang dikatakan oleh Gunadi (1999); Adriansyah (2005), bahwa di negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan lJlJD 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat suatu hak dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Menurut Khadijah (2005), salah satu jenis pajak di Indonesia adalah pajak bumi clan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang memiliki nilai rupiahnya tergolong kecil dibandingkan dengan jenis pajak
yang lain. walaupun demikian PBB, memiliki dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. PBB merupakan sumber penerimaan pembangunan utama pemerintah daerah dan
PBB memiliki jumlah wajib pajak terbesar
dibandingkan pajak-pajak yang lain. Pada tahun
1983 dan
l 994, pemerintah mengadakan tax-reform
(pembaharuan pajak). Tax reform ini sangat penting karena bersifat konseptual dan membuat sistem pajak Indonesia sederhana, mudah, adil dan berkepastian hukum. Akibatnya sistem perpajakan saat ini mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi. Reformasi perpajakan ini bertujuan mendorong keberhasilan perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pajak adalah tax law, tax policy, tax administration dan tax payer. Di bandingkan dengan faktor-faktor yang lain, faktor tax payer atau wajib pajak (WP) bersifat uncontrolable (sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilakukan dengan baik) bagi fiskus. Faktor tax payer adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak. Oleh karena itu pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting pada fiskus dan sangat berpern.n penting dalam setiap upaya peningkatan keberhasilan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah. Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter pajak adalah keberhasilan penenmaan pajak (Collection success) keberhasilan penenmaan pajak adalah jumlah pembayaran pajak sesuai demrnn ookok ketetaoannva pada tahun yang bersangkutan. Kepatuhan wajib
pajak terbagi atas dua macam yaitu kepaluhan formal dm1 kepatuhm1 material. Menurut Suhardito (1999); Khadijah (2005), bahwa kepatuhmi formal adalah kepatuhmi wajib pajak dalmn menyampaikmi SPTnya. Sedmigkmi kepatuhmi material adalah kepatuhan wajib pajak dalmn membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak terhutmig. Semakin tinggi tingkat kepatuhan WP
semakin
tinggi keberhasilan perpajakmi. Upaya peningkatan kepatuhmi perpajakan dapat melalui penyuluhan perpajakan, seminar, diskusi, penataran, dmi penyelenggaran tax education lainnya. Upaya tersebut dilakukmi oleh jajarmi Ditjen Pajak di tingkat pusat maupun daerah, nmi1un dapat pula dilakukan oleh berbagai pihak seperti konsultan pajak, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain. Pada penelitimi ini, penulis mencoba untuk mencari tahu apakah terdapat pengaruh antara faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) terhadap keberhasilmi penerimaml pajak bumi dmi bangunan. Penelitian ini didasari oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khadijah (2005), dengan judul "Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaml PBB". Data dianalisis dengan menggunaikan analisis deskriptif dan regresi linier berganda, yang menghasilkan kesimpulan bahwa faktor kesadarmi perpajakan pada wajib pajak wiraswasta berpengaruh terhadap keberhasilmi penerimami Pajak Bumi dmi Bmigunan sedangkmi pada wajib pajak non wiraswasta tidak berpengaruh.
Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Adriansyah (2005), dengan judul "Pengaruh Tax Payer (Wajib Pajak) Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan". Dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda, data diolah dengan menggunakan SPSS. Yang membuktikan bahwa faktor tax payer berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, faktor-filktor ini meliputi faktor kesadaran perpajakan, rasio beda hitung, sikap WP terhadap prioritas pembangunan, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB, pendidikan WP, lama tinggal WP dilokasi objek PBB dan status rumah WP. Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006), dengan judul "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur". Data dianalisis dengan menggunakan metode Structural
Equation Modelling (SEM) dan Uji Beda Dua Rata-rata (t Test), yang membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Karakteristik Wajib Pajak dan Penyuluhan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Pelayanan Perpajakan, Kualitas SOM dan Sistem Informasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak, Penegakan Hukum dan Kompensasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Suminar (1997), dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Sikap Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Kota Surabaya)". Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yang membuktikan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun perbedaan penelitian
1111
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Umi Khadijah adalah: I. Objek penelitian Pada penelitian sebelumnya objek penelitian dilakukan di Jakarta Barat, sedangkan pada penelitian ini objek penelitian dilakukan di Jakarta Selatan. 2. Variabel penelitian Pada penelitian sebelumnya variabel penelitian yang digunakan terdapat 6 (enam) variabel yaitu: tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan Perpajakan PBB, sikap WP tentang prioritas pembangunan, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda, tingkat pendidikan WP, lama tinggal WP dilokasi objek PBB. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan 8 (delapan) variabel yaitu: tingkat kesadaran wajib pajak, pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan Perpajakan PBB, sikap WP tentang prioritas pembangunan dan persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda. Dan variabel demografi yaitu: tingkat pendidikan WP, lama tinggal WP dilokasi objek PBB, status rumah wajib pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB.
Berdasarkan ura1an diatas. penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Faktor-Faktor yang melekat pada Tax Payer (Wajib Pajak) terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan" (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua). B. Perumusan Masalah
Faktor tax payer adalah faktor yang melekat pada WP PBB yaitu demografi seperti faktor pendidikan WP, lama tinggal WP di lokasi objek pajak PBB dan faktor lainnya yaitu tingkat kesadaran perpajakan WP, pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan WP terhadap berat tidaknya beban PBB, status rumah WP. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: I. Apakah faktor tax payer berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB? 2. Apakah
kesadaran
perpajakan
wajib
pajak
berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB? 3. Apakah pemahaman wajib pajak terhadap Undang-undang dan peraturan PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB? 4. Apakah sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB? 5. Apakah persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB beroengaruh terhadao keberhasilan oenerimaan PBB?
6. Apakah pendidikan wajib pajak berpengaruh
l<~rhadap
keberhasilan
penerimaan PBB? 7. Apakah pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB? 8. Apakah lama tinggal wajib pajak di lokasi obje:k pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB? 9. Apakah status tempat tinggal
wajib
pajak berpengaruh terhadap
keberhasilan penerimaan PBB? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
I. Tujuan Penelitian Tujuan diadakan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan Perpajakan PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB. d. Untuk mengetahui pengaruh sikap WP tentang prioritas pembangunan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. e. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan WP terhadap berat tidaknya beban PBB.
f.
Untuk mengetahui pengaruh persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
g. Untuk
mengetahui pengaruh tingkat
pendidikan
WP terhadap
keberhasilan penerimaan PBB. h. Untuk mengetahui pengaruh lama tinggal WP dilokasi objek PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB. 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya bidang Akuntansi perpaj akan. b. Dapat dijadikan referensi bagi praktik perpajakan PBB, seperti pembentukan model penyuluhan dan penagihan perpajakan. c. Memberikan
masukan
kepada
Direktorat
Jenderal
Pajak
dan
pemerintah-pemerintah daerah berkenaan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan keberhasilan perpajakan.
BABB LANDASAN TEORI
A. Konsep Dasar Perpajakan I. Pengertian Pajak dan Pajak Bumi Dan Bangunan Banyak para ahli dalan1
bidang perpajakan yang memberikan
pengertian atau definisi pajak yang berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama sehingga mudah dipahami. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan masing-masing pihak. Beberapa pengertian dari pajak adalah sebagai berikut: Menurut Adriani dalam Zain (2003:6) "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Menurut Somerfeld Ray M, Andersen Herschel M. dan Brock Horace R. dalam Zain (2003:6). "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan". Menurut Soemitro dalam Si ti Resmi (2003: l) "Paiak adalah iuran rakvat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) ha! penting yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu: a. luran yang dapat dipaksakan. artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Apabila rakyat atau wajib pajak tidak mau melaksanakan pembayaran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang Undang. b. Tanpa psa timbal atau kontraprestasi atau imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, mengandung arti
bahwa wajib pajak yang
membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Dari berbagai definisi tersebut diatas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut: a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah berdasarkan alas Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alib dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar
p~iak)
ke sektor negara
(pemungut pajak/administrator pajak). c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yar1g dilakukan oleh para wajib pajak. e. Selain fungsi budgeter (anggaran), pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). Sedangkan definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Tjahjono (2003 :345), yang mendefinisikan PBB adalah pajak yang dikenakan atas obyek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi disini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Perrnukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman (terrnasuk rawa-rawa, tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam/dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang
diusahakan. Tcrmasuk dalam pengertian bangunan adalah hotel, pabrik, _jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, tanian mewah, galangan kapal, dem1aga dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan (objeknya) atas nilai jual bumi dan bangunan. Termasuk pajak atas kekayaan, wealth taxes, pajak objektif karena dikenakan terhadap "kekayaan" dalam bentuk tanah dan bangunan. 2. Dasar hukum dan tujuannya undang-undang PBB Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) didasarkan pada Undang Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994. Tujuan ditetapkannya Undang Undang PBB antara lain: a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat. b. Memberi dasar hukum yang kuat pada penguatan pajak atas harta tak bergerak, menyerasikan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur. c. Memberikan
kepastian
hukum
kepada
masyarakat
sehingga
masyarakat mengetahui sejauh mana hak dan kewajibannya. d. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama. e. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk
pemban:~unan
daerah.
f.
Menambah penghasilan bagi daerah
3. Subjek pajak Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak tersebut diatas menjadi wajib pajak PBB. 4. Objek pajak Objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
P·~ngertian
bumi adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yag ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. 5. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB
Kategori objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang: a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
cl. Digunakan oleh perwakilan cliplomatik, konsulat berclasarkan atas perlakuan timbal balik. e. Digunakan oleh baclan atau perwakilan organisasi internasional yang clitentukan oleh menteri keuangan. 6. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan clan Cara Menghitung PBB a. Tarif Pajak Tarif Pajak Bumi clan Bangunan yang clikenakan atas Objek Pajak Bumi clan Bangunan sebesar 0,5%. b. Dasar pengenaan clan cara menghitung PBB Dasar Pengenaan Pajak aclalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang clitetapkan serenclah-renclahnya 20% clan setinggi-tingginya I 00% clari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya
persentase
NJOP
ditetapkan
clengan
Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2000 Tanggal 26 Juni 2000 yang cliberlakukan mulai tahun pajak 200 I yaitu: 1) Sebesar 40% clari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) a) Objek Pajak Perkebunan b) Objek Pajak Kehutanan c) Objek Pajak Lainnya Apabila NJOP Rp 1.000.000.000,- atau lebih. 2) Sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 1) Objek Pajak Pertambangan 2) Obiek Paiak Lainnva
Apabila NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan: PBB Terutang = Tarif Pajak x % NJKP x NJOP untuk Perhitungan Pajak
7. Sanksi dan Denda PBB Sanksi PBB ada 2 jenis, yaitu: a. Sanksi Administrasi Sanksi administrasi dikenakan terhadap: I) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi adrninistrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. 2) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain temyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak tersebut ditambah/dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang. 3) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang tehutang pada saat jatuh tempo pembayarannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pernbayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. b. Sanksi Pidana Sanksi oidana diatur sebagai berikut:
I) Barang siapa karena kealpaanya: a) Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak. b) Menyampaikan SPOP tetapi 1smya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Sehingga menimbulkan kerugian pada ne:gara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggitingginya sebesar 2 kali pajak yang terhutang . 2) Barang siapa dengan sengaja: a) Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat J endral Pajak. b) Menyampaikan SPOP, tetapi 1smya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. c) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. d) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. e) Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada n•egara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggitingginya sebesar 5 kali pajak yang terhutang.
3) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkulan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2) poin: a) Tidak memperlihatkan atau tidak merninjamkan surat atau dokumen lainnya. b) Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Dipidana dengan kurungan selama-lamanya I tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000. Pengertian bukan wajib pajak diatas adalah pejabat yang bertugas
dan
pekerjaanya
berkaitan
langsung
atau
ada
hubungannya dengan objek pajak atau pihak lainnya. Ancaman pidana pada angka 2) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat I tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayamya denda. Selanjutnya tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau I 0 tahun sejak berakhimya tahun pajak yang bersangkutan. 8. Jangka Waktu Pembayaran Jangka waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diatur sebagai berikut: a. Wajib pajak yang telah menerima SPPT hams melunasi Pajak terutang berdasar SPPT selambat-lan1batnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut.
b. Wajib pajak yang telah menenma Surat Ketetapan Pajak harus melunasi
pajaknya selambat-lambatnya
bulan
sejak tanggal
diterimanya Surat Ketetapan Pajak tersebut. c. Wajib pajak yang telah menerima Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa denda sebagai akibat W
realisasi
kegotongroyongan
yang
pada
akhirnya
akan
meningkatkan kesejahteraan rakyat didaerah dan juga layanan pemerintah keoada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Soetrisno (1994);
Khadijah (2005) yang mengatakan bahwa terrnasuk pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi ketaatan pembayaran pajak wajib pajak PBB khususnya wajib pajak PBB perkotaan. B. Konsep Dasar Tax Payer (Wajib Pajak) 1.
Pengertian Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yarlg menurut ketentuan peraturan
undang-undang
perpajakan
clitentukan
untuk
melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 2. Faktor-Faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak (Fax Payer)
a. Kesaclaran perpajakan Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak yaitu fungsi Budge/air yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi regu/erend yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar biclang keuangan, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi clalam memahami, merasakan clan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaar1 fungsi pajak dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu clan tepat
jumlah. Keberhasilan perpajakan sangat diten1ukan oleh kesadaran perpajakan wajib pajak. b. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB UU, PP, KEPPRES, Kep. Menkeu dan SE Dirjen Pajak yang secara jelas mengatur perhitungan PBB. Pemerintah telah melakukan perubahan peraturan PBB dalan1 ha! untuk penyederhanaan maupun penyesuaian perhitungannya agar wajib pajak dapat lebih memahami dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Perilaku wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dan keberhasilan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap UU dan Peraturan Perpajakan PBB berfungsi karena ini merupakan elemen kognitif dari sikap wajib pajak terhadap UU dan Peraturan Perpajakan PBB dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhimya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Wajib pajak yang memperoleh pengetahuan dan informasi perpajakan yang memadai cenderung lebih patuh daripada yang kurang mendapatkan pengetahuan dan informasi perpajakan. c. Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah. Menurut Wiranata (1995); Adriansyah (2005) mengatakan bahwa hasil penerimaan PBB dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang bersangkutan, tetapi karena terbatasnya dana
maka pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan. Kenaikan penerimaan PBB dapat disebabkan karena akibat adanya penbangunan prasarana baru di suatu daerah. d. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban,
tindakan
yang
diperkenankan
dan
yang
tidak
diperkenankan oleh masyarakat. Sanksi PBB yang banyak diterapkan adalah denda. Masyarakat akan mematuhi pcmbayaran PBB, bila memandang sanksi denda PBB tersebut dilaksanakan secara lugas, konsisten dan mampu menjangkau para pelanggar. e. Pendidikan wajib pajak Menurut Soebroto (1994); Suminar (2000), mengatakan bahwa keberhasilan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Pendidikan adalah salah satu elemen sikap WP yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, masyarakat harus tahu lebih dahulu tentang pajak. Tahu apa itu pajak, tahu mengapa harus membayar pajak, tahu sifat dari pajak, tahu ketentuan perundang-undangan perpajakan, tahu bagaimana cara menghitung pajak, tahu bagaimana cara rnembayar pajak dan sebagainya. Namun tidak berarti bahwa tidak semua masyarakat harus
menjadi ahli perpajakan, tetapi minimal hams tahu hal-hal yang mendasar tentang perpajakan. Setelah mengetahui hal-hal yang mendasar tentang perpajakan, selanjutnya diharapkan akan tumbuh kesadaran di dalam masyarakat untuk membayar pajak. Karena ada sebagian WP yang tidak membayar pajak, belum tentu WP tersebut tidak mau membayar pajak. Bisa jadi WP tidak tahu bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara menghitungnya. f.
Pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB Tarifpajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang terlalu tinggi akan menimbulkan beban yang terlalu berat bagi wajib pajak. Beban pajak yang terlalu berat akan membuat wajib pajak tidak mampu membayamya karena beban pajak dibayar dari penghasilan wajib pajak. Oleh karena itu derajat penghasilan WP akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan PBB.
g. Lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak F'BB Semakin lama wajib pajak bertempat tinggal di lokasi yang menjadi objek pajak PBB maka akan meningkat pula nilai jual tanah dan rumah yang bersangkutan sehingga PBB yang dikenakan dapat ditingkatkan sesuai dengan nilai tanah dan bangunan yang besar. PBB adalah pajak objektif/kebendaan yang artinya penetapan pajak tidak melihat kemampuan ekonomis subjek pajak, Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP), buku induk PBB, tidak membedakan WP badan/perusahaan
dengan
WP
Nir-Badan/perusahaan
tetapi
membedakan WP berdasarkan luas, klasifikasi, lokasi obyek pajak dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). h. Status rumah wajib pajak Selain menghasilkan penenmaan negara, pemungut PBB juga dapat meningkatkan efesiensi pembangunan tanah dan bangunan. Pemikiran ini didasarkan oleh suatu logika bahwa pemilik tanah dan bangunan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan cara meningkatkan hasil dari tanah atau bangunan miliknya, misalnya dengan disewakan atau dikontrakan. C. Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Keberhasilan penerimaan PBB diukur dengan melihat seberapa besar wajib pajak mematuhi Undang-Undang pajak dalam ha! ini mengenai ketepatan waktu wajib pajak membayar PBB atau yang biasa disebut kepatuhan pajak. Pengertian kepatuhan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sifat patuh, ketaatan. Menurut Gunadi dalam Marliyah (2003: 19), mendefinisikan kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemerikasaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.
Menurut Sumitro dalam Harahap (2004) dalam Marliyah (2006: 19), secara umum teori tentang kepatuhan dapal digolongkan dalam teori paksaan (dwang theory) dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum
karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dan penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik yang merupakan monopoli penguasa adalah dasar untuk terciptanya suatu ketertiban sebagai tujuan dan hukum. Menurut teori ini, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum. Sedangkan bagi teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukwn, yaitu :;ebagai dasar legalitas hukum. Teori inilah yang sejalan dengan upaya mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Menurut Harahap (2004) dalam Fitriyah (2007:32), menyatakan kepatuhan hukum ditinjau dari segi deni,jat kualitatifnya dapat dibedakan dalam tiga proses: 1. Compliance
Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari hukum yang mungkin akan dijatuhkan. Pada tahapan ini orang membayar pajak karena takut dihukum bila orang itu menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Seseorang membayar pajak bukan didasarkan pada kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara dan dirinya melainkan didasarkan berat tidaknya hukuman yang akan diterimajika tidak membayar pajak.
2. Identification Orang membayar pajak didorong karena rasa senang dan hormat pada tugas
pemerintah, khususnya petugas pajak.
Bila pegawai negeri
khususnya petugas pajak dapat berbuat secara simpatik, jujur, penolong, dan adil. Maka orang akan bergairah untuk membayar pajak.
3. Internalization Pada tingkat ini, orang membayar pajak karena sadar bahwa pajak itu memang berguna untuk pribadi maupun masyarakat luas. Dalam tingkatan ini orang sudah menginternalisasikan norma hidup bersama yang memang memerlukan pajak untuk kepentingan bersama. Salah satu keberhasilan perpajakan adalah keberhasilan penerimaan pajak yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kepatuhan WP, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan penerimaan pajak. Sedangkan kiteria wajib pajak yang patuh, antara lain: I. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengawasi atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu l 0 tahun terakhir.
[
. ··--·-·.·-·. ·--.-.--. ---······~ .....--···1
·~·····-·
PEfH"U~;T""
,\f\N UTAMA
UIN SYl\hiU JAf
4. Dalam laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pendapat hams wajar tanpa syarat atau wajar dengan pengeeualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengamhi laba-mgi fiskal. Terdapat 2 indikator dalam mengukur kepatuhan perpajakan antara lain: a. Pemeriksaan Pajak Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengUJI kcpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Broto Diharjo dalam Marliah (2006:23), menjelaskan bahwa pada urnurnnya masyarakat cenderung meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini terdapat dua faktor utama dalam usaha tersebut, yaitu: I) Perlawanan
pasit:
merupakan
produk
dari
ketidaktahuan
masyarakat tentang pengetahuan perpajakan. Masyarakat secara tidak sadar melakukan suatu perlawanan dalam bentuk tidak membayar pajak. Dalam perlawanan pasif ini tidak terlihat adanya unsur kesengajaan dari masyarakat untuk menghidari pembayaran pajak apalagi menghambatnya. Mereka ti,dak tahu untuk apa, bagaimana, kapan, dan kepada siapa pajak hams dibayarkan. 2) Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung
ditujukan
terhadap
fiskus
dan
bertujuan
untuk
menghindari pajak. Perlawanan ini justm dilakukan oleh mereka yang mengetahui peraturan clan permainan pajak dengan baik.
Sementara itu cara-cara perlawanan aktif yang ada dapat dibedakan atas: I) Penghindaraan dari pajak (tax avoidance), pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. 2) Penyelundupan pajak, apabila penghindaran dari pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak akan menggunakan usaha dengan cara lain yang disebut merupakan
pengelakan
pelanggaran
pajak.
undang-undang
Pengelakan itu dengan
maksud
melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. 3) Melalaikan pajak, yaitu menolak pajak-pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya. b. Penegakan Hukum Tujuan penegakan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Kesadaran hukum
m<~rupakan
suatu proses
dan sikap yang berpangkal pada pengetahuan dan pengertian tentang hukum. Atas dasar nilai-nilai yang dihayati seseorang, kemudian timbul sikap terhadap hukum yang bermuara pada tingkah laku sesuai dengan makna dan fungsi hukum.
Tingkah laku hukum warga masyarakat tidak lain merupakan manifestasi dari kesadaran hukumnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap hubungannya dengan fungsi hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak dalam diri manusia sehingga sulit untuk diberi perumusan. Salah satu perumusan yang dapat dijadikan pegangan mempunyai empat indikator kesadaran hukum, yaitu: I) Pengetahuan
tentang
peraturan-peraturan
hukum
(Law
Awareness)
2) Pengetahuan tentang 1s1 peraturan-peraturan hukum (Law Acquitance.1~
3) Sikap terhadap peraturan hukum (Legal Allilude) 4) Pola-pola perkelakuan hukum (Legal Behavior) Setiap indikator menunjukan tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai pada tingkat kesadaran hukum yang tertinggi. Dengan adanya indikator-indikator tersebut dapat diketahui apa sesungguhnya yang merupakan kesadaran hukum. Indikator pengetahuan tentang hukum/pcraturan tidak terlalu relevan
bagi
konsepsi
kesadaran
hukum.
Walaupun
adanya
pengetahuan tersebut menyempurnakan taraf kesadaran hukum, karena taraf pengetahuan hukum tidak berpengaruh terhadap pengetahuan tentang isi aturan hukum. Jadi pengetahuan hukum tidak berpengaruh terhadao tinggj rendahnva kesadaran hukum.
Faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran lrnkum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang di satu pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilaku hukumnya. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses limitasi terhadap pola perilaku pejabat hukum dan menyangkut nilai yang berlaku. Dari keterangan diatas, hukum merupakan kongkretisasi dari pada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang diciptakan adalah kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau dilain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai saran untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian masalah kesadaran hukum sebetulnya masalal1 nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara
ketertiban
dengan
ketentraman
yang
dikehendaki
atau
sepantasnya.
D. Kerangka Pemikiran Faktor-faktor yang melekat pada WP dalam penelitian ini merupakan variabel bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor demografi yaitu faktor pendidikan WP, pendapat WP terhadap berat-tidaknya beban PBB, status rumah wajib pajak clan lama tinggalnya WP dilokasi objek pajak. Dan faktor lainnya seperti kesadaran perpajakan WP, pemahaman WP terhadap undang-undang clan peraturan perpajakan PBB, sikap WP terhadap
prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang sanksi denda PBB. Sedangkan variabel tidak bebas (Dependen Variabel) druri penelitian ini adalah tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Jakarta Selatan. Dari kerangka pemikiran tersebut diatas, dapat digambarkan model penelitian:
Kesadaran Perpajakan Pernahaman WP terhadap Undang-undang dan Peraturan Perpajakan PBB
I
~
-
Faktor-faktor yang Melekat pada Wajib Pajak (X)
Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Persepsi WP tentang Sanksi Denda PBB
...__
~
Pendidikan WP (D)
I
Pendapat WP terhadap Berat-tidaknya Behan PBB (D) ~
(Y)
Status Rumah Wajib Pajak (D)
Lama Tinggalnya WP di Lokasi Objek Pajak (D)
~eberhasilan penerimaan PBB
~
E. Perumusan Hipotesis Kerangka pemikiran merupakan gambaran penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis dapat mengambil hipotesis sebagai berikut: HO :
Faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Ha :
Faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
BABill
METODE PENELITIAN
A. Ruaug Lingkup Penelitian Objek penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang membayar PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Dalam penelitian ini, variabel bebas (lndependen Variabel) dalam penelitian ini faktor-faktor yang melekat ada wajib pajak ada
8 (delapan) yaitu kesadaran perpajakan, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang sanksi denda PBB pendapat WP terhadap berat-tidaknya beban PBB dan status rumah wajib pajak. Sedangkan variabel tidak bebas (Dependen Variabe/) dari penelitian ini adalah tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Jakarta Selatan. B. Metode Penentuan Sampcl Menurut lndriantoro (2002: 115), populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu mempunyai karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah para wajib pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan di wilayah Jakarta Selatan. Sedangkan definisi sampel menurut Indriantoro (2002: 115) adalah sebagian elemen-elemen dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas atau non acak dengan menggunakan judgement sampling yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya
diperoleh dengan menggunakan pe11imbangan tertentu ( umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Metode ini dipilih untuk menentukan sampel penelitian dengan mengambil sampel berdasarkan wajib pajak yang membayar PBB di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan. C. Mctodc Pcngumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data: I . Data primer Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media pelantara). Pada penelitian ini data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survei (datang langsung ke KP PBB) dan metode kuesioner yaitu peneliti berhubungan langsung dengan responden dan memberikan
penj1~lasan
seperlunya dan
kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah dijawab oleh responden. 2. Data sekunder Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan meminta secara langsung catatan atau laporan historis tentang penerimaan PBB. D. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu menekankan pada penguj ian teori-teori melalui
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dalam penelitian ini kuesioner yang dibagikan adalah berdasarkan pada variabel-variabel faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB, pendidikan wajib pajak, lama tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak PBB dan status rumah wajib pajak. Setelah melakukan perhitungan atas hasil kuesioner, selanjutnya dilakukan pengolahan data kuantitatif mengenai faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Maka sebelum
dilakukan pengolahan data terlebih dahulu data yang diperoleh harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. I. Uji Validitas dan Reliabilitas
a. Uji Validitas Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauhmana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang
diukur. Menurut
Ghozali (2005:45) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
Tipe validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas konstruksi (Construct validity). Validitas konstruksi menentukan validitas alat pengukur dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh dari masing-masing item yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Korelasi antara skor item dengan skor totalnya harus signifikan berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan skor totalnya, j ika hasil skor item dengan skor totalnya signifikan maka dapat disimpulkan bahwa alat pengukur tersebut valid. Menurut lndriantoro (2002: 181) syarat minimum untuk dapat dianggap memenuhi syarat adalah apabilR hasil r = positif (+), jika korelasi antar butir dengan skor total mempunyai hasil negatif (-) maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. b. Uji Reliabilitas Menurut Ghozali (2005:45) yang dimaksud uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk melihat reliabilitas, maka harus dihitung cronbach alpha masing-masing
instrumen.
Variabel-variabel
tersebut
dikatakan
reliabel bila cronbach alphanya memiliki nilai lebih besar dari 0,60.
Teknik yang digunakan adalah koefisien alpha cronbach dengan rumus:
r=l~l
(i ~ab~
lk- IJ l J ot
2
: Reliabilitas instrumen
dimana: r k
: Banyak butir pertanyaan
a t2
:
Varians total
a b 2 : J umlah varians butir Sedangkan untuk mencari nilai varians butir dapat dipergunakan rumus:
N
a=
N
Dimana : N : Jumlah populasi X : Nilai skor yang dipilih
a : Ragam atau varians butir Reliabilitas suatu instrumen dapat diterima j ika memiliki koefisien alpha cronbach minimal 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat digunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil
2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Uji nommlitas adalah penguJ1an tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistic parametric. Penggunaan uji normalitas dilakukan karena pada analisis statistic parametric asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara nonnal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Pengujian ini mengasumsikan dalam bentuk
uji F dan uji t, jika asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. b. Uji Multikolinearitas Uji
multikolinearitas
digunakan
untuk
menunjukan
adanya
hubungan linier antara variabel-variabel bebas (independen) dalam model regresi. Jika variabel bebas berkorelasi sempurna maim dapat disebut dengan multikolinearitas sempurna. Menurut Santoso (2002:217), untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut: I) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di alas 90 %) maka ha! ini diindikasikan adanya multikolineritas.
c~~:i·~i~;~~~~~:-1
2) Dilihat dari nilai 10/erance dan varian inflalion]aclol' (VJF:):--MedeL regresi yang bebas multikolineritas mempunyai nilai VlF berkisar pada angka I hingga 8 dan mempunyai angka 10/erence mendekati I.
Uji
ini
dilakukan
untuk menghindari
kesalahan dalam
mengestimasi kemampuan variabel independen sebagai prediktor variabel dependen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai VIF regresi jika nilai VIF variabel independen lebih besar dari I 0 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan linear yang sangat kuat dengan variabel bebas lain. Untuk menghilangkan multikolinearitas adalah dengan menghilangkan variabel bebas tersebut dari persamaan regresi. c. Uji Heteroskedastisitas Menurut Ghozali (2005: l 05), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada heteroskedasti1sitas kesalahan yang terjadi tidak random, tetapi menunjukan hubungan yang sistematis sesuai dengan besamya satu atau lebih variabel.
Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas ada beberapa cara yaitu : 1) Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan
residualnya
(SRESID).
Deteksi
ada
tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scal/erp/o/ antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya). 2) Dasar analisis, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit).
Maka
mengindikasikan
telah
terjadi
heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 3. Regresi Berganda Variabel Dummy Menurut Sugiono (2002:2 I I), Analisis regresi
linear berganda
digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen (Y), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Analisis regresi berganda variabel dummy memprediksi besar Variabel Tergantung menggunakan data variabel bebas, adalah variabel dummy. Varianel dummy adalah variabel yang di gunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif (nominal). Jadi analisis regresi berganda variabel dummy sebagai berikut:
Oimana: Y
= Keberhasilan penerimaan PBB
A
Konstanta
~
Angka arah (koefisien)
X1
Kesadaran perpajakan
X2
Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB
X3
= Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah
X4
Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB
01
= Pendidikan wajib pajak 0 1 = O,jika non perguruan tinggi 0 1 = I, j ika perguruan tinggi
02
Status rumah wajib pajak 02 = 0, jika hak sewa 02 = I, jika hak milik
=
Lama tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak PBB 0 3 = kurang dari 2 tahun 0 3 = lebih dari sama dengan 2 tahun
04
-
Pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB 0 4 = kurang dari Rp 1.000.000,04 = lebih dari sanrn dengan Rp 1.000.000,-
e
=
Standar error
4. Uji Hipotesis a. Uji Distribusi t (Uji t) Uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan kriteria sebagai berikut : Faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Ho= Faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Ha = Faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Kriteria pengarnbilan keputusan t hitung dengan t tabel : a) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima. Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. b) Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak Artinya faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Kriteria pengambilan keputusan probabilitas (signifikansi) dengan a0.05: a) Jika probalitas >a 0.05, maka Ho diterima. Artinya faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. b) Jika probabilitas
faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Ha = faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Kriteria pengambilan keputusan F hitung dengan F label : a)
Jika F hitung < F tabel, maka, Ho diterima. Artinya faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
b)
Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak. Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.
Kriteria pengujian tingkat signifikansi dengan a 0.05: a) Jika probalitas >a 0.05, maka Ho diterima. Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. b) Jika probalitas < a 0.05, maka Ho ditolak. Artinya faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) berpengaruh terhadap keberhasila11 penerimaan PBB.
E. Operasional Variabel Penelitian Definisi dari operasional variabel menurut lndriantoro (2002:69) adalah definisi yang diberikan kepada variabel atau konstrak dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberi suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstrak tersebut. Dengan adanya definisi operasional yang diukur dapat memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur. Adapun variabel penelitian terdiri dari variabel Jlndependen (X) yaitu faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak), dan variabel dependen (Y) yaitu keberhasilan penerimaan PBB. I. Variabel Independen (faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib
pajak).
Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah faktor-faktor yang melekat pada lax payer (wajib pajak) yang terdiri dari : X1
=
Kesadaran perpajakan.
X2
=
Pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan PBB.
X3
=
Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah.
Xi
=
Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB.
X5
=
Pendidikan wajib pajak.
X6
=
Status rumah wajib pajak.
X7
=
Lama tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak PBB.
X8
=
Pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB.
Dimana Variabel X 1 sampai dengan X4 diukur dengan menggunakan skala ordinal sedangkan Xs
sampai
dengan
Xs
diukur
dengan
menggunakan skala nominal. 2. Variabel Dependen (Keberhasilan penerimaan PBB) Variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang lain. Variabel dependen ini diukur dengan melihat jumlah pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu Variabel dependen ini menggunakan skala ordinal.
Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Pengukurannya Sub Variabel Variabel Depend en Kepatuhan Pajak keberhasilan penenmaan PBB Independen X 1 = Kesadaran Faktorperpajakan faktor yang melekat pad a tax payer (wajib Pajak)
• •
•
.
•
•
X2 = Pemahaman wajib pajak terhadap UU dan Peraturan Perpajakan PBB
•
lndikator Pemeriksaa11 Pajak Penegakan Hukum Stimulus pengalaman, perasaan dan perilaku mempengaruhi akan makna dan fungsi pajak Pernyataan sikap wajib pajak akan kesadaran makna dan fungsi pajak Wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pajak Kesadaran WP membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah Adanya UU dan Peraturan Perpajakan memberikan pemahaman tentang kewajiban membayar
Pengukuran Kuesioner
Skala Skala Ordinal
Kuesioner
Skala Ordinal
Kuesioner
Skala Ordinal
•
•
• •
X3 = Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembanguna n pemerintah
•
•
•
X4 = Persepsi wajib pajak tentang ... ,...1 .... 1,. ........................
•
Tax reform peraturan PBB untuk penyederhanaa ndan penyesuaian perhitungan WP membayar pajak Perilaku WP akan kesederhanaan dayajangkau hukum pajak Pengetahuan WP terhadap UU danPP PBB Sikap WP terhadap refonn UU dan PP PBB Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama Pembangunan infastruktur dari hasil penenmaan PBB Kenaikan penenmaan PBB dapat disebabkan akibat pembangunan prasarana barn di suatu daerah Berat tidaknya sanksi atas pelanggaran nnn
Kuesioner
Skala Ordinal
Kuesioner
Skala Ordinal
PBB
•
•
•
·---·-
-
UU dan PP yang mengatur ten tang pelaksanaan sanksi denda PBB Kelalaian akan pelaksanaan sanksi denda terhadap WP Ampunan dan tidak adanya pelaksanaan sanksi denda terhadap WP atas pelanggaran yang dilakukan
Xs = Pendidikan Wajib Pajak
Jenjang Pendidikan
X6 =Status rumah wajib pajak
Status tempat tinggal
X1=Lama tinggal Wajib Pajak di lokasi objek pajak PBB
Lama menempati tempat tinggal
Xs = Pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB
Pendapatan perbulan
a. Non pergurua n tinggi b. Pergurua n tinggi a. Hak sewa b. Hak milik
Skala Nominal
a.
Skala Nominal
Kurang dari 2 tahun b. Lebih dari sama dengan 2 tahun a. Kurang dari Rp 1 Juta b. Lebih dari sama dengan Rp I Juta
Skala Nominal
Skala Nominal
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil Kantor Pclayanan Pajak Pratama Jakarta Sclatan 2
1. Sejarah Sebelum diterapkannya administrasi modem, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Barn Dua adalah KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua (lama) yang struktur organisasinya masih berdasarkan jenis pajak dan memiliki tugas pelayanan, pengawasan administratif, penagihan dan pemeriksaan terbatas hanya untuk jenis Pajak Panghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.Ol/2001 tanggal 23 Juli 2001 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 20001. Dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka dengan resmi terbentuklah unit eselon III baru yang merupakan pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru dan berkantor di Graha Kanaan JI. TB.Simatupang Jakarta Selatan. Seiring dengan semangat modemisasi yang dicanangkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-86/PJ/2007 tanggal
11
Juni 2007
terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua yang menerapkan sistim administrasi perpajakan yang moderen dan
struktur orgarnsas1 yang didasarkm1 alas fungsi. Di dalam struktur organisasi moderen ini fungsi pemeriksaan yang
s·~belumnya
di Kantor
Pemeriksaan Pajak dan Fungsi pelayanan PBB yang sebelumnya di Kantor Pelayanan PBB dilebur ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan prinsip "One Stop Services" dan diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya di satu tern.pat . Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratania Jakarta Kebayoran Baru Dua terhitung sejak tanggal 12 Juni 2007 dan menempati gedung baru yang merupakan eks Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan II di Jalan Ciputat Raya No.2 ,Pondok Pinang ,Jakarta Selatan. 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Dua sebagai salah satu institusi pelayanan publik dibawah Direktorat Jenderal Pajak terns mentransformasi diri untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan ekstemal dan tuntukan masyarakat supaya Direktorat Jenderal Pajak bekerja secara professional dan proporsional. Sebagai wujud nyata dari hal tersebut KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good Corporate Governance) yang menekankna lata kerja yang transparan, akuntabel dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak.
Untuk mcnjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik scbagai landasan kerja di Direktorat jenderal pajak maka telah dibuat berbagai instrument antara lain: a.
Kode Etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang unutk dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.
b.
Komite Kode Etik yang diketuai oleh sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dan bertugas untuk menerima serta rnemproses pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. Komite Kode Etik ini dilengkapi dengan secretariat yang difasilitasi oleh sambungan teletpon khusus untuk pengaduan alas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.
c.
Kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional untuk membentuk Custom and Tax Ombudsman Desk yang bertugas menangani
pengaduan
mengenai
peny1mpangan
atas
pelayanan
kepada
masyarakat. d.
Tim Khusus dari lnspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang mengawasi kenerja KPP secara lebih intensif.
e.
Konsolidasi
interen
berupa
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan, intemasilasi Kode Etik, pembinaan mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian reward and punishman kepada para pegawa1.
3. Struktur Organisasi Berbeda dengan struktur organisasi yang lama, pembagian seksi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru dua didasarkan alas fungsi,yang secara garis besar meliputi fungsi pelaymmn, fungsi pengawasan dan konsultasi, dan fungsi
pemeriksaan dengan tujuan untuk
dapat
memberikan pelayanan yang lebih prima kepada Wajib Pajak. Pembagian seksi adalah sebagai berikut : a.
Sub Bagian Umum Melakukan tata kelora kantor sehingga kegiatan organisasi kantor secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik diantaranya tata kelola Kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
b.
Seksi Pengolahan Data Dan lndormasi Seksi ini merupakan pusat dukungan teknis komputer di Kantor Pelayanan Pajak yang menjaga agar sistim komputerisasi yang telah diterapkan di KPP berjalan dengan baik. Disamping itu tugas dari seksi ini untuk mengumpulkan data baik itu yang bersifat internal maupun eksternal KPP, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penenmaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer,
pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. c.
Seksi Pelayanan Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan perpajakan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan,pelaksanaan registrasi Wasib Pajak, penerbitan nomor PKP , Validasi PBB serta melakukan kerjasama perpajakan.
d.
Seksi Penagihan Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
e.
Seksi Pemeriksaan Melakukan
penyusunan
rencana
pemeri.ksaan,
pengawasan
pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah
Pemeriksaan
Pajak
serta
administrasi
pemeriksaan
perpajakan lainnya. f.
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
g.
Seksi Pengawasan Dan Konsultasi Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Gambar4.l Stuktur organisasi kantor pelayanan pa1jak Pratama jakarta kebayoran baru du:a
Catatan : **) terdapat empat seksi Pengawasan dan Konsultasi 4. Tugas Dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Barn Dua mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KPP Pratama Kebayoran Barn Dua menjalankan fungsi : a. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data,, mengamati potensi perpajakan, menyajikan informasi perpajakan, mendata objek dan subjek pajak, serta menilai objek Pajak Bumi dan Bangunan; b. Menetapkan dan Menerbitkan produk hukum perpajakan; c. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan, serta menerima surat lainnya; d. Melakukan penyuluhan perpajakan; e. Melaksanakan registrasi waj ib pajak; f.
Melaksanakan ekstensifikasi;
g. Menatausahakan piutang pajak dan melaksanaJcan penagihan pajak; h. Melaksanakan pemeriksaan pajak;
1.
Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
J.
Melaksanakan konsultasi perpajakan;
k. Melaksanakan intensitikasi;
I.
Melaksanakan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
5. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan agenda modemisasi di Dire:ktorat Jenderal Pajak
tetapi yang paling penting adalah sumber daya manusia sebagai motor penggerak roda organisasi . Untuk itu di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru yang didukung oleh 112 pegawai telah dm1 sedang dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga KPP dapat mempososikan diri sebagai pusat layanan yang bercirikan; a. Keran1ahan, melayani dengan keikhlasan, p·enuh perhatian dan berempati. b. Kemudahan, menjan1in bahwa Wajib Pajak akan mendapat kemudahan akses
informasi
dan
kemudahan
prosedur
pelayanan
dalan1
melaksanakan kewaj ibannya. c. Kompetensi, men3amm bahwa Wajib Pajak akan dilayani oleh karyawan yang terlatih dan profisional. d. Kejelasan, men3amm bahwa Wajib Pajak akan mendapat informasi yangjelas tentang hak dan kewajibannya. e. Kepastian, menjamin bahwa Wajib Pajak dalam menjalankan hak-dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f.
lntegritas, berpedoman kepada sikap jujur dan tegas dalam melayani Wajib Pajak.
Upaya Pengembangan Pegawai: a. Memberikan kesempatan seluas luasnya kepada
~;e]uruh
pegawai untuk
melanjutkan pendidikan dalam rangaka peningkatan kemampuan pegawai. b. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai in house traning untuk meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai seperti : training pelayanan prima, training kode etik, training komunikasi skill, sedangkan dibidang teknis perpajakan antara Jain diklat pemeriksaan, diklat penagihan. 6. Wilayah Kerja Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
132/PMK.01/2006
tentang
Organisasi Dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua meliputi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Pulo, Kelurahan Gandaria Utara dan Kelurahan Cipete Utara yang terletak di Kacamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. B. Karakteristik Responden
I. Hasil Analisis Data Kualitatif Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian melalui kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 buah kepada Wajib Pajak Orang
dilihat bahwa _jumlah responden berdasarkan _jenis kelamin terbanyak pada laki-laki berjumlah 65 orang atau 65%, sedangkan responden perenpuan 35 orang atau 35%. Artinya sebagian besar responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki. Tabel 4.1 Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Frekuensi
Persentase (%)
Laki-laki
65
65
Perempuan
35
35
Jumlah
100
100
Sumber: data pnmer yang d10lah Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia tersebar pada responden berusia 21-25 tahun sebanyak 15 orang atau 15% dari 100 responden, responden berusia 26-30 tahun sebanyak 20 orang atau 20%, responden berusia 31-40 tahun sebanyak 34 orang atau 34%, responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 21 orang atau 21 % san responden yang berusia 51 tahun keatas sebanyak 10 orang atau 10%.
Tabcl 4.2 Usia Rcspondcn Usia
Frekucnsi
Pcrsentase ('Yo)
21-25 tahun
15
15
26-30 tahun
20
20
31-40 tahun
34
34
41-50 tahun
21
21
51 tahun keatas
10
10
Jumlah
100
100
Sumber: data pnmer yang d10lah Pada tabel 4.3 dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebar pada pendidikan tingkat SLTA sederajat dengan kategori Non Perguruan Tinggi sebanyak 22 orang atau 22% dan yang berpendidikan terakhir Perguruan Tinggi sebanyak 78 orang atau 78% meliputi Diploma (D3), Sarjana (SI), Master (S2), dan Doktor (S3). Artinya kondisi ini menggambarkan bahwa WPOP sebagai responden yang terdaftar di KPP Pratan1a Jakarta Kebayoran Baru Dua sebagian besar berpendidikan terakhir hingga Perguruan Tinggi.
Tabet 4.3 Pendidikan Wajib Pa.iak Pendidikan
Frekuensi
Persentase (%)
Non perguruan tinggi
22
22
Perguruan tinggi
78
78
Jumlah
100
100
Sumber: data primer yang diolah Dilihat dari label 4.4 dapat dilihat pekerjaan responden pada data yang telah diolah responden yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa adalah I orang atau I%, responden yang bekerja sebagai guru/dosen sebanyak 3 orang atau 3%, responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 2 orang atau 2%, responden yang bekerja sebagai karyawan swasta/pegawai negeri sebanyak 79 orang atau 79%, dan profesi/ahli sebanyak 15 orang atau 15%. Tabet 4.4 Pekerjaan Pekerjaan
Frelmensi
Persentase (%)
Pelajar/Mahasiwa
I
I
Guru/Dosen
3
3
!bu rumah tangga
2
2
Karyawan Swasta/Pegawai Negeri
79
79
Profesi/Ahli
15
15
Jumlah
JOO
JOO
~11mhp.r• rl-.::it!l nr1mPr ''!lno
..-1101-.::ih
Status tempat tinnggal Wajib Pajak yang menjadi responden daspat dilihat pada tabel 4.5 menunjukan tenpat tinggal yang merupakan hak sewa sebanyak 25 tempat tinggal atau 25% dan tempat tinggal yang nerupakan hak milik sebanyak 75 tempat tinggal atau 75%. Dari 100 responden yang mempunyai hak milik atas tempat tinggal lebih banyak dari pada hak sewa. Tabel 4.5 Status Tempat Tinggal Tempat Tinggal
Frekuensi
Persentase (%)
HakSewa
25
25
Hak Milik
75
75
Jumlah
100
100
Sumber: data pnmer yang d10lah Dari tabel 4.6 dapat dilihat responden yang menempati tempat tinggalnya kurang dari 2 tahun sebanyak 25 responden atau 25% dan yang menempati tempat tinggalnya lebih dari atau sama dengan 2 tahun 75 responden atau 75%. Artinya responden yang merupakan WPOP KPP Pratan1a Jakarta Kebayoran Baru Dua menempati tempat tinggalnya kebanyakan lebih dari sama dengan 2 tahun.
Tabel 4.6 Lama Menempati Tempat Tinggal Frekuensi
Persentase (%)
Kurang dari 2 tahun
25
25
Lebih dari sama
75
75
100
100
Lama Menempati Tempat Tinggal
dengan 2 tahun Jumlah Sumber: data primer yang diolah Pada tabel 4.7 responden yang memiliki pendapatan kurang dari I Juta 7 orang atau 7% sedangkan yang responden yang memiliki pendapatan lebih dari sama dengan I Juta 93 orang
atau 93%. lni
menunjukan bahwa WPOP yang menjadi responden dengan pendapatan lebih dari sama dengan I Juta lebih banyak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Tabel 4.7 Pendapatan Wajib Pajak Pendapatan
Frekuensi
Persentase (%)
Kurang dari l Juta
7
7
Lebih dari sama
93
93
100
100
dengan I J uta Jumlah Sumber: data primer yang diolah
.~ PEf~PUS I r,VJ\AN UT/,[1'11\ \: IL___ UIN SY/1HID JAKAF\TA ._________________ _1I C. Uji Kualitas Data I. Uji Validitas
Instrumen validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dibuat dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara cepat. Butir pertanyaan dinyatakan valid jikai r Hitung lebih besar dari r Tabet 0,230 (r Hitung > r Tabet). Tabet 4.8 berikut ini hasil uji validitas untuk Kesadaran Perpajakan yang mempakan faktor yang Melekat pada Wajib Pajak dimana jumlah pertanyaan sebanyak 4 butir. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kesadairan Perp:ajakan Pertanyaan
r Hitung
r Tabel
Keterangan
Butir I
0.510
0,230
Valid
Butir 2
0.561
0,230
Valid
Butir 3
0.681
0,230
Valid
Butir 4
0.355
0,230
Valid
Sumber: data pnmer yang diolah Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa seluruh pertanyaan tersebut valid, karena memiliki r Hitung lebih dari 0,230 (r Hitung > r Tabet). Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk Pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB yang mempakan
faktor yang Melekat pada Wajib Pajak dimana jumlah pertanyaan 8 butir. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.
Tabel 4.9 Basil Uji Validitas Pcmahaman Wajib Pajak t•~rhadap UndangUndang dan Pcraturan PBB Pertanyaan
r Hitung
r Tabel
Keterangan
Butir l
0.222
0,230
Tidak Valid
Butir 2
0.269
0,230
Valid
Butir 3
0.218
0,230
Tidak Valid
Butir 4
0.444
0,230
Valid
Butir 5
0.188
0,230
Tidak Valid
Butir 6
0.378
0,230
Valid
Butir 7
0.460
0,230
Valid
Butir 8
0.322
0,230
Valid
Sumber: data primer yang diolah Berdasarkan tabel diatas bahwa tidak seluruh pertanyaan tersebut valid, karena ada 3 butir pertanyaan yang memiliki r Hitung kurang dari 0,230 (r Hitung < r Tabel), sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan penelitian. Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah yang merupakan faktor yang Melekat pada Wajib Pajak dimana jumlah pertanyaan 10 butir. Hasil uji
Tabcl 4.10 Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak tcrhadap Prioritas Pcmbangunan Pcmerintah Pertanyaan
r Hitung
r Tabel
Keterangan
Butir 1
.191
0,230
Tidak Valid
Butir 2
.288
0,230
Valid
Butir 2
.303
0,230
Valid
Butir 2
.294
0,230
Valid
Butir 2
.571
0,230
Valid
Butir 2
.293
0,230
Valid
Butir 2
.045
0,230
Tidak Valid
Butir 2
.355
0,230
Valid
Butir 2
.405
0,230
Valid
Butir 2
.352
0,230
Valid
Sumber: data pnmer yang diolah Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa ada 2 butir pertanyaan yang tidak valid artinya t Hitung kurang dari 0,230 (r Hitung < r Tabel), sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan penelitian. Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sangsi Denda PBB dimana jumlah pertanyaan 6 butir pertanyaan. Hasil pengujian validitas ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut.
Tabet 4.11 Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sangsi Denda PBB
Pertanyaan
r Hitung
r Tabel
Keterangan
Butir 1
0.507
0.230
Valid
Butir 2
0.518
0.230
Valid
Butir 3
0.409
0.230
Valid
Butir 4
0.533
0.230
Valid
Butir 5
0.368
0.230
Valid
Butir 6
0.384
0.230
Valid
Sumber : data primer yang diolah Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan tersebut valid, karena memiliki r Hitung lebih dari. 0.230 (r Hitung > r Tabel). Pengujian
selanjutnya
adalah
uji
validitas
untuk
variabel
Keberhasilan Penerimaan PBB dimana jumlah pertanyaan 7 butir pertanyaan. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut.
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Keberhasilan Pencrimaan PBB Pertanyaan
r Hitung
r Tabel
Keterangan
Butir 1
0.503
0.230
Valid
Butir 2
0.705
0.230
Valid
Butir 3
0.500
0.230
Valid
Butir 4
0.342
0.230
Valid
Butir 5
0.503
0.230
Valid
Butir 6
0.705
0.230
Valid
Butir 7
0.500
0.230
Valid
Sumber : data pnmer yang d1olah Berdasarkan Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan tersebut valid karena r Hitung lebih drui 0.230 (r Hitung > r Tabel). Pada pengujian validitas,
pertanyaan pada kuesioner dapat
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner penelitian ini. 2. Uji Reliabilitas Pengujian
ini
bertujuan
untuk
mengukur
apakah jawaban
responden alas pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu dengan menggunakan SPSS konstruk, atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 's Alpha> 0.60 (Ghozal.i, 2005). Hasil dari uji reliabilitas untuk Kesadaran Perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.13
Tabet 4.13 Hasil dari uji reliabilitas Kcsadaran Perpajakan
Cronbach's Alpha
N of Items
0.730
4
Sumber: data primer yang dioJah Hasil uji relabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0.730 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0.60 (0.730 > 0.60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk Pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut. Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Wajib Pajak terhadap UndangUndang dan Peraturan PBB
Cronbach's Alpha
N ofitems
0.620
8
Sumber : data pnmer yang d10lah Hasil uji relabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0.620 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0.60 (0.620 > 0.60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemcrintah Cronbach's Alpha
N ofltems
0.643
10
Sumber: data primer yang diolah Hasil uji relabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0.643 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0.60 (0.643 > 0.60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Denda PBB. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut. Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Denda
PBB Cronbach's Alpha
N ofitems
0.719
6
Sumber : data primer yang diolah Hasil uji relabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0.719 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0.60 (0.719 > 0.60). Selanjutnya uji reliabilitas untuk Keberhasilan Penerimaaan PBB. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut.
Tabcl 4.17 Hasil Uji Reliabilitas Keberhasilan Pcnerimaaan PBB
Cronbach's Alpha
N of Items
0.783
7
Sumber: data primer yang diolah Hasil uji relabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0.783 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0.60 (0. 783 > 0.60). Dari pengUJian reliabilitas indikator atau konstruk dari variabelvariabel menunjukan jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu dan penelitian ini dapat dilakukan ke analisis data. D. Uji Asumsi Klasik
I. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen
dalam
multikolinearitas.
model
regres1.
Tabel
4.17
berikut
ini
hasil
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Kesadaran Perpajakan
Tolerance
VIF
0.885
1.130
0.771
1.297
0.784
1.275
0.820
1.219
0.881
l.135
0.926
1.080
0.940
1.064
0.952
1.050
Pemahaman WP terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Presaepsi WP twntang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Pendidikan WP Status Rumah WP Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBB Pendapatan WP terhadap Berat Tidaknya Beban PBB Sumber : data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen memiliki VIF
tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance > 0, I. maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda terbebas dari asumsi multikolinearitas.
2. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat sebaran titik-titik secara acak pada grafik yang tidak membentuk po la t•ertentu dengan jelas. Gambar4.2 hasil uji heteroskedastisitas Scatterplot
Dependent Variable: Keberhasilan Penerim
...
3-
-;;
..,"
..,"'.. .. "'
0
0
0 2·
D
0::
0
°"' oo°"" oDoo
N
c
o·
0
0
0
0 0
D
~ -1-
0 QI'}
0
.
0
"co.,,
0
0
OQ)
~coo o
0
DoOo
~
;; _za:
0
~
i3
."'
00
0
0
1-
0
0 0
0
'° o
Q) 0
0
0
0
0
'b
0
0 0
.3· -2
Regression Standardized Predicted Value
Sumber: data yang diolah Berdasarkan
gambar
4.2
diatas,
maka
tidak
terjadi
heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah nilai angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola. 3. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati nomml. Cara untuk mengetahui normalitas adalah
normal (nom1al P-P Plot). Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Gambar4.3 Normal Probability Plot
Normal P-P Plot of Regression standardized Residual
Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan PBB 1.0J-r------------..,,,
0. .Q
f
0.. EO.ti
.,," 0
i
0.4
a. w " 0
o.~.JE-----------~ RO 02 0.4 O.B O.S 1.0
Observed Cum Prob
Sumber: data yang diolah Dalam gambar 4.3 grafik normal probability plot menunjukan pola grafik yang normal, terlihat dari titik-titik distribusi data yang terletak disekitar garis lurus diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal sehingga model regresi layak digunakan.
E. Uji Hipotesis I. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)
Koefisien Determinasi bertujuan untuk
meng,~tahui
seberapa besar
kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut. Tabel 4.19 Basil Uji Regresi Model Summary
R
Model
1
.521
8
Adjusted R
Std. Error of the
R Sauare
Sauare
Estimate
.271
.207
2.648
Sumber: data yang diolah Tabel 4.18 menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square yang dihasilkan oleh variabel independen hanya sebesar 0,207 yang artinya 20,7% variabel dependen Keberhasilan Penerimaan PBB dapat dijelaskan oleh variabel independen Faktor-faktor yang Melekat pada Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 79.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam analisis regresi ini, seperti pelayanan. perpajakan, promosi perpajakan, penyuluhan perpajakan, image yang terbangun di masyarakta bahwa KPP adalah lahan potensi korupsi dan kurang jelasnya kebijakan pemerintah
yang dikenakan
kepada Departemen
Keuangan
mengelola pajak dan Departemen Agama yang mengelola zakat..
yang
2. Persamaan Regresi Berganda Variabel Dummy Tabet 4.20 Hasil Uji t Coefficients a
Standardized Unstandardized Coefficients Model
1
B (Constant) Kesadaran Perpajakan
Std. Error
Coefficients Beta
12.656
3.593
.175
.127
.131
.236
.088
.273
.006
.076
.008
.257
.082
.311
.327
.681
.046
-.399
.654
-.057
.389
.745
.048
-.663
1.063
-.057
Pemahaman WP terhadap
Undang-Undang dan Peraturan PBB Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Presaepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Pendidikan WP Status Rumah WP Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBB Pendapatan WP terhadap Bera! Tidaknya Beban PBB
a. Dependent Vanabel: Keberhas1lan Penenmaan PBB
Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh persarnaan regres1 sebagai berikut: Y=12.656+0.175X 1+0.236X2+0.006X3+0.257X4+0.327D 1-0.399D2+0.389D3-0.663D4+e Maka, apabila setiap peningkatan kesadaran perpajakan (X1) satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat sebesar 0.175 oertahun. aoabila oemahaman waiib oaiak terhadao undang-undang dan
peraturan PBB (X2) meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat 0.236 pertahun, apabila sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah (X3) meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat 0.006 pertahun, apabila Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4 ) meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat 0.257 pertahun, apabila Pendidikan Wajib Pajak (D 1) meningkat satu satuan maka keberhasilan penenmaan PBB akan meningkat 0.327 pertahun, sedangkan status rumah wajib pajak (D 2) memiliki hubungan negatif dengan keberhasilan penerimaan PBB sebesar -0.399 yang artinya jika status rumah wajib pajak meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan menurun sebesar 0.399 pertahun, apabila Lama Tinggal Wajib Pajak (D3) meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan meningkat 0.389 pertahun, sedangkan Pendapatan WP terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (D4 ) memiliki hubungan negatif dengan keberhasilan penerimaan PBB sebesar -0.663 yang artinya jika Pendapatan Wajib Pajak meningkat satu satuan maka keberhasilan penerimaan PBB akan menurun sebesar 0.663 pertahun. Persamaan
regres1
dapat
dijelaskan
dengan
perhitungan
matematika berikut ini : a. Variabel Dummy Pendidikan Wajib Pajak (Non Perguruan Tinggi), Status Rumah Wajib Peajak (Hak Sewa), Lama Tinggal Wajib Pajak di
Lokasi Objek Pajak ((kurang dari 2 tahun) dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (kurang dari I Juta)). Y= I 2.656+0.175X1+0.236X2+0.006X3+0.257X,rt-0.327D10.399D2+0.389D3-0.663D4 Y=l 2.656+0. I 75X 1+0.236X2+0.006X3+0.257X4+0.327(0)0.399(0)+0.389(0)-0.663(0) Y= 12.656+0. I 75X 1 +0.236X 2 +0.006X3+0.257~
b. Variabel Dummy Pendidikan Wajib Pajak (Perguruan Tinggi), Status Rumah Wajib Peajak (Hak Milik), Lama Tinggal Wajib Pajak di Lokasi Objek Pajak (lebih dari sama dengan 2 tahun) dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (lebih dari sama deangan I Juta). Y= I 2.656+0.175X 1+0.236X2+0.006X3+0.257X4+0.327D10.399D2+0.389D3-0.663D4 Y=l 2.656+0. I 75X1+0.236X2+0.006X3+0.257X4+0.327( I)0.399(1 )+0.389( I )-0.663((1) Y= l 2.299+0. I 75X 1 +0.236X2+0.006X3+0.257~-0,346
3. Uj i Statistik t Tabet 4.21 Hasil Uji t Coefficientsa
Model
1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant)
Std. Error
12.656
3.593
.175
.127
.236
Kesadaran Perpajakan
t
Beta
Sig.
3.522
.001
.131
1.375
.173
.088
.273
2.675
.009
.006
.076
.008
.083
.934
.257
.082
.311
3.151
.002
.327
.681
.046
.480
.633
-.399
.654
-.057
-.610
.544
.389
.745
.048
.522
.603
-.663
1.063
-.057
-.624
.534
Pemahaman WP
terhadap UndangUndang dan Peraturan PBB Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Presaepsi WP twntang Pelaksanaan Sanksi DendaP88
Pendidikan WP Status Rumah WP Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBB Pendapatan WP \erhadap Bera\ Tidaknya Beban PBB
a. Dependent Vanabel: Keberhas1lan Penenmaan PBB
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa: a. Kesadaran Perpajakan (X1) Kesadaran Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.173 dan t hitung sebesar 1.375. Sedangkan nilai t tabel untuk pengujian
signifikansi diperoleh dengan nilai 0.05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. Artinya nilai t hitung Jebih kecil dari nilai t tabel (l,375<1,985) dan nilai signifikansi Jebih besar dari nilai alpha (0.173>0.05). lni berarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak (Xi) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak masih kurang memahan1i fungsi pajak dan merasa kurangnya pelayanan dan kepastian hukum perpajakan juga mengklaim KPP sebagai tempat praktek KKN. b. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB (X2) Pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB memiliki nilai signifikansi sebesar 0.009 dan t hitung 2.675. sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2.675> 1,985) dan nilai signifikansinya Jebih kecil dari alpha (0.009<0,05). Ini berarti Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB (X2 ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Pemahaman wajib pajak tentang UU dan peraturan PBB dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
c. Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah (X 3) Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0.934 dan t hitung 0.083 sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. Artinya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0.083 <1,985) dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha (0.934 >0.05). lni berarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Sikap Wajib Pajak terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah (X3) secara parsial tidak berpengaruh dignifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak melihat
kurangnya
infrastruktur
dan
perawatan
infrastruktur
pembangunan pemerintah karena infrastruktur merupakan asset untuk perekonomian masyarakat. Jika infrastruktur bagus maka keberhasilan penerimaan pajak akan meningkat. d. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (Xi) Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB memiliki nilai signifikansi sebesar 0.002 dan t hitung 3.151. sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3.151>1,985) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari alpha (0.002<0,05). Ini berarti Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
Keberhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak merasa takut akan pengenaan denda dengan bunga 2% karena tidak memenuhi kewajiban PBB dan wajib pajak merasa pengenaan denda PBB sudah lugas dalam pengenaan kepada pelanggar pajak. e. Pendidikan Wajib Pajak (0 1) Pendidikan Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.633 dan t hitung 0.480 sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. Artinya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0.480<1,985) dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha (0.633>0.05). lni berarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan
Pendidikan Wajib Pajak (0 1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Semakin Wajib Pajak memahami dan tahu perpajakan terkadang wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak karena wajib pajak yang paham perpajakan tidak hanya kesadaran tapi melihat juga pelayanan perpajakan, fungsi pajak dan kepastian hukum perpajakan untuk memenuhi keajiban membayar PBB. f.
Status Rumah Wajib Pajak (D2) Status Rumah Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.544 dan t hitung -0.610 sedangkan nilai t tabel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sebesar I 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. Artinya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-
0.610<1,985) dan nilai signifikansi lehih he:sar dari nilai alpha (0.544>0.05). lni herarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Status Rumah Wajih Pajak (02) secara parsial tidak herpengaruh signifikan terhadap Keherhasilan Penerimaan PBB. Wajib pajak masih helum hisa untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan PBB dengan menyewakan atau mengontrakan rumah yang bersifat hak milik dan basil sewa atau kontrak rumah tersehut dapat dihayarkan untuk PBB. g. Lama Tinggal Wajih Pajak di Lokasi Ohjek PBB (03) Lama Tinggal Wajih Pajak di Lokasi Ohjek PBB memiliki nilai signifikansi sehesar 0.603 dan t hitung 0.522 s·edangkan nilai t tahel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan nilai 0,05 dan df sehesar I 00-4=96 maka diperoleh t tahel 1,985. Artinya nilai t hi tung lehih kecil dari nilai t tahel (0.522<1,985) dan nilai signifikansi lehih hesar dari nilai alpha (0.603>0.05). Ini herarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Lama Tinggal Wajih Pajak di Lokasi Ohjek PBB (03) secara parsial tidak herpengaruh signifikan t-erhadap Keherhasilan Penerimaan PBB. Ohjek PBB dilihat dari lua:s dan klasifikasi juga NJOP dan NJKP tanah dan hangunan hukan dari ekonomis wajih pajak. h. Pendapatan Wajih Pajak terhadap Berat Tidaknya Behan PBB (04 ) Pendapatan Wajih Pajak terhadap Berat Tidaknya Behan PBB memiliki nilai signifikansi sehesar 0.534 clan t hitung -0.624 sedangkan nilai t tahel untuk pengujian signifikansi diperoleh dengan
nilai 0,05 dan df sebesar l 00-4=96 maka diperoleh t tabel 1,985. Artinya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-0.624 0.05). Ini berarti Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Berat Tidaknya Beban PBB (04 ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak dari penghasilan wajib pajak dan tarih pajak PBB masih dianggap berat untuk wajib pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. 4. Uji Statistik Fisher (F)
Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini : Tabet 4.22 Basil Uji F ANOVAb
Sum of
1
di
Squares
Model
Mean Square
Regression
237.650
8
29.706
Residual
637.910
91
7.010
Total
875.560
99
F 4.238
Sig.
.ODO'
a. Predictors: (Constant), Pendapatan WP terhadap Bera! Tidaknya Beban PBB, Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBB, Kesadaran Perpajakan , Status Rumah WP, Presaepsi WP twntang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB, Pendidikan WP, Sikap WP terhadap Prinrit:it:: PPmh::inn11n::in PPmPrint::ih
P1=>m:::th:::tm::in \J\/P fArh!~rl::in I lnrl::inn-1 lnrl:::tnn rl..:.n
b. Dependent Variabel: Keberhasilan Penerimaan PBB
Dari tabel uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 4.238 dan F tabel 2,030 artinya F hitung > F tabel, maka disimpulkan bahwa menolak Ho dan menerima Ha, artinya ada pengaruh faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajb Pajak) terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Dengan membandingkan signifikansi 0.000 jauh lebih kecil dari 0,05 (0.000<0,05) yang berarti ada pengaruh faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib Pajak) terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan hasil uji F baik dengan rnembandingkan F hitung dan F tabel maupun dengan signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor yang melekat pada wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Tax payer (wajib pajak) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
penerimaan
pajak
selain
dari
tax policy
dan
tax
administration. Dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainya, tax payer (wajib pajak) bersifat uncontrollable (sistem control tidak dapat dilakukan atau dilakukan dengan baik) bagi fiskus. Oleh karena itu pengetahuan dan keasadaran wajib pajak merupakan input penting pada fiskus dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan penerimaan pajak (collection success) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
[
·-~~---·-·---·
...
-·--·
PERPUSTAl\AAN Ur;: ~. UIN SY.t1H!D JJ.\l"./\HT /" --~-~------·----····~·~-·-"'
BABV KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: J. Dari hasil Uji t, secara parsial variabel kesadaran perpajakan, sikap wajib
pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, pendidikan wajib pajak, status tempat tinggal wajib pajak, lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan peneirimaan PBB, karena t hitung lebih kecil dari pada t tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alpha sehingga Ha ditolak. 2. Secara parsial variabel pemahaman wajib pajak terhadap UU dan peraturan PBB dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari pada nilai alpha sehingga Ho ditolak. 3. Dari hasil uji F ditemukan bahwa faktor-faktor yang melekat pada
/ax
payer (wajib Pajak) yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap UU dan peraturan PBB, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendidikan wajib pajak, status rumah wajib pajak, lama tinggal wajib pajak dilokasi objek pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB secara bersamaan (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB dengan nilai F hitung 4,238 lebih besar dari pada nilai F tabel 2,030. 4. Hasil penelitian ini mendapatkan R
=
0,521 menunjukan hubungan yang
sedang antara faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Koefisien determinasi (R Squere)
(Adjusted R Squere) sebesar 0,207 hal ini berarti faktor-faktor yang
melekat pada tax payer (wajib pajak) dapat menjelaskan 20,7% terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Sedangkan sisanya 79,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. B. lmplikasi dan saran
a. lmplikasi I.
Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa secara parsial kesadaran perpajakan
tidak
dapat
pengaruh
yang
signifikan
terhadap
keberhasilan penerimaan PBB. Hal ini disebabkan sikap, pemahaman dan perilaku wajib pajak terhadap fungsi pajak yaitu fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi regulerend yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai
tujuan·-t~juan
tertentu diluar
bidang keuangan. Wajib pajak menilai negative terhadap program pembangunan pemerintah seperti fasilitas-fasilitas umum yang dibangun di sekitar rumah dan tempat kerja wajib pajak karena kurangnya perawatan dan renovasi kembalo oleh pemerintah. Wajib pajak
yang
berpendidikan
tinggi
dan
memahami
perpajakan
beranggapan bahwa pajak tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga wajib pajak kurang patuh untuk membayar pajak dan wajib pajak juga merasa berat untuk membayar pajak dari penghasilannya, karena wajib pajak kurang inovatif dan kreatif dalam mengelola rumah tempat tinggalnya. 2.
Pemahaman wajib pajak terhadap UU dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasiiJan penerimaan PBB. lni merupakan pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan PBB
dalam
hal
menyederhanakan
maupun
penyesuman
perhitungannya agar wajib pajak Jebih memahami kewajiban
dilaksanakan secara lugas. knsisten dan mampu menjangkau para pelanggar. 3.
Faktor-faktor yang melekat pada Tax Payer (wajib pajak) bersifat uncontrollable bagi fiskus. Oleh karena itu pengctahuan fiskus tentang
faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak me:rupakan input penting dalam upaya peningkatan keberhasilan penerimaan PBB. 4.
Hubungan antara faktor-faktor yang melekat pada tax payer (wajib pajak) terhadap keberhasilan penerimaan PBB bersifat sedang dan variabel bebas kurang dapat menjelaskan vruiabel terikat, karena adanya variabel
lain yang dapat mempengaruhi
keberhasilan
penerimaan PBB seperti promosi pajak, pelayanan pajak, transparansi dana pajak, kinerja perpajakan dan lain-lain. b. Saran Berdasarkan kesimpulru1 diatas, diharapkan penelitian selaJ1jutnya dapat menyajikan hasil penelitiaJ1 yang berkualitas dengan adanya saransaran mengenai beberapa hal: 1. Pemerintah melalui
KPP hams lebih senus dalrun melakukan
sosialisasi pajak seperti mengadakan pelatihan gratis bagi para wajib pajak sehingga wajib pajak lebih bisa memahami pajak dalam hal teknis. 2. Pelaksanaan penyuluhan dan penyampruaJ1 informasi secara benar menyangkut perpajakan kepada wajib pajak di wilayah Kebayoran Baru Dua diharapkan lebih ditingkatkan. Pengawasan dan konsultasi yang diberikan secara cepat, tepat dan benar olc:h fiskus. Diharapkan dengaJ1 peningkatan kedua progrrun tersebut pada KPP Pratruna Jakarta Kebayoran Baru Dua dapat meningkatkanjumlah penerimaan pajak. 3. Kualitas kinerja KPP Pratruna Jakarta Kebayoran Barn Dua yang mempunyai fungsi-fungsi lain, seperti fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan dan konsultasi diharapkan juga lebih ditingkatkaJ1 karena fungsi ini juga berhubungan langsung dengan wzuib pajak yaJ1g datang
memuaskan wajib pajak dan dapat memberikan kesan positif dan baik dari wajib pajak terhadap kinerja pelayanan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Barn Dua. 4. Aparat pajak (fiskus) perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara maksimal, efesien dan efektif ke seluruh lapisan masyarakat, lebih menekankan hukum pajak kepada wajib pajak, merubah image wajib pajak tentang KPP yang merupakan tempat praktek KKN, distribusi pajak untuk pembangunan dan belanja pemerintah harus lebih transparan
supaya wajib pajak memiliki
pengetahuan tentang
perpajakan dan memahami secara benar hak dan kewajibannya. Dengan demikian, secara langsung akan berdampak pada penerimaan pajak yang diharapkan terns meningkat dan juga terciptanya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DAFT AR PUST AKA
Adriansyah. "Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB" .Skri psi STIE Manajemen Trisakti.Jakarta.2005. BKKSI. "Formal 01da dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pembangunan Daerah ".artikel ini diakses tanggal 21 Februari 2008.dari http://www.bkksi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=52 Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Mul!ivariale SPSS" .Universitas Diponegoro.Semarang.2005.
Dengan
Program
Hamid, Abdul. "Panduan Penulisan Skripsi",Grafika Karya Utama.Jakarta.2005. Herdjati, Tyassih "Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kolamadya Dati II Semarang ".Skripsi Universitas Diponegoro.Semarang.2000. Jndriantoro, Nur dan Bambang Supomo. "Metodologi Penelilian Bisnis".BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.2002. Khadijah, Umi."Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB". Skripsi STIE Manajemen Trisakti.Ja'rnrta.2005. Misbach, M. Lutfie. "Analisis Faklor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap KeberhasifanPenerimaan PBB (Sludi Empiris Di Kotamadya Surabaya ".Skripsi Universitas Airlangga.Surabaya.2000. Resmi, Siti. "Perpajakan Teori Dan Kasus".Salemba Empat.Jakarta.2003. Ruhpina, HL. Said."Tingkat Kesadaran Hukum Wqjib Pajak PBB Dan Faklor Yang Mempengaruhinya ".Skripsi Universitas Mataram.Mataram.2000. Santoso, Singgih. "Menggunakan SPSS Untuk Slatistik Parametrik (Seri Solusi Bi.mis Berbasis TI) ".Elex Media Komputindo.Jakarta.2005. Sugiono. "Afetodologi Penelitian Bisnis ". CV. Alfabeta; Bandung, 2004. Suminar, Dewi Retno. "Analisis Faklor-Faktor Sikap Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (S1udi Empiris Di Kola Surabaya ".Skripsi Universitas Airlangga.Surabaya.2000.
Suryadi. ..Model Huhungan Kausal Kesadaran, Pelayanan,Kepatuhan Wqjih Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur". Jurnal Keuangan Publik 2006. Tjahjono, Ahmad dan Triyono Wahyudi. "Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal Jawah dan Kasus".PT.Rajagrafindo Persada.Jakarta.2003. Waluyo. "Perpajakan Indonesia".Salemba Empat.Jakarta.2004. Zain, Mohammad. "Manajemen Perpajakan". Salemba Empat.Jakarta.2003. ----~· "Undang-Undang
Media.Jakarta.2006.
Pajak
+
PTKP
2006".Mitra
Wacana
Lampiran I: Lembar Kuisioner
KUISIONER Assalamu'alaikum Wr. Wb. Responden yang terhormat Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan, saya mohon kepada Bapak/lbu untuk membantu menjawab kuesioner ini dalam rangka penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan Progran1 Strata I (SI), dengan skripsi berjudul: "Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat pada Tax Payer (wajib pajak) terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan". Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan Bapak/lbu untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Saya menjamin kerahasiaan yang Bapak/lbu berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan atau data penelitian dan tidak untuk dipublikasikan DATA PENELITI : Angga Munggara Harisman Nama : I 03082029330 NIM Program Studi : Akuntansi Perpajakan Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta LEMBAR KUISIONER Petunjuk Pengisian : I. Berilah tanda silang ( x ) pada pilihan yang sesuai dengan pendapat anda. 2. Pilih hanya satu jawaban untuk setiap pemyataan
A. Identitas Responden I. Nama Responden
: ............................................................... .
(Catatan: Boleh Tidak Diisi)
2. Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan 3. Usia a. 21 Tahun s/d 25 Tahun b. 26 Tahun s/d 30 Tahun
d. 41 Tahun s/d 50 tahun e. 51 Tahun keatas 4. Pendidikan terakhir: a. Tidak tamat SD
f. 04
b. SD
g. SI
c. SLTP
h. S2
d. SLTA
i. S3
e. 03
5. Pekerjaan: a. Pelajar I Mahasiswa
d. Karyawan Swasta I Pegawai Negeri
b. Guru I Dosen
e. Profesi I Ahli Sebutkan : ................... .
c. !bu Rumah Tangga
6. Status tempat tinggal : a. Hak sewa tempat tinggal b. Hak sewa untuk usaha c. Hak milik tempat tinggal d. Hak milik untuk usaha e. Lainnya, sebutkian: ...................... . 7. Lama menempati tempat tinggal: a. Kurang 2 Tahun b. 2 Tahun
c. 2 Tahun s/d 4 Tahun d. 4 Tahun s/d 6 Tahun e. 6 Tahun Lebih 8. Pendapatan perbulan
a. < Rp 1.000.000
d. Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000
b. Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000
e. > Rp I 0.000.000
c. Rp 2.000.000 s/d Rp 5.000.000
B. Pilihlah .Jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda mengenai
beberapa pertanyaan dengan memberi tanda ( '1 ) sesuai dengan pilihan bobot jawaban yang tersedia pada kolom, dengan rincian Sbb :
( STS) (TS) (R)
(s ) (SS)
Jawaban : Sangat Tidak Setuju : Tidak Setuju : Ragu : Setuju : Sangat Setuju
Bobot Nilai (I) (2) (3) (4) (5)
1. Variabel lndependen (Faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak) "kan a. K esadaran p ema1a Pernyataan No
Bnbot Jawaban STS TS R s SS
Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah 2 Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah 3 Pajak untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintah 4 Wajib pajak mebatar pajak untuk oelaksanaan fungsi pajak 1
b p emamman w··br·ak a ap Ud n ang-undang dan p eraturan PBB 1\JI a1 terhd
Pernyataan
No l
2
3
4
5
Perubahan Peraturan PBB dalam ha! penyederhanaan penyesuaian perhitungan pajak akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB Pemahaman wajib pajak terhadap UU dan Peraturan PBB akan mempengaruhi oerilaku waiib paiak Wajib pajak yang memperoleh pengetahuan dan informasi perpajakan cenderung lebih patuh Penjelasan di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) telah cukup menjelaskan kewajiban Wajib Paiak Undang-undang dan Peraturan PBB mengatur tentang pelaksanaan sanksi ~~~
Bobot Jawaban STS TS R s
SS
mengajukan keberatan terhadap besarnya pengenaan (tarif) PBB 7 BapalJJbu dapat dengan mudah mengajukan pengurangan terhadap besarnya pengenaan (tarif) PBB 8 Prosedur membayar dan menghitung pajak mudah dilakukan c. s·k I ap No
waJI--b PaJ·ak terhactap Pnontas · · Pem bangunan p emermtah Pernyataan
Bobot Jawaban
STS TS l 2
3 4 5
6
7
8
9
IO
R
s
SS
Pembangunan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Dalam melaksanakan tugas pembangunan pemerintah memerlukan dana PBB salah satu dana pembangunan Dana PBB hanya untuk pembangunan daerah PBB untuk kemandirian membangun daerah Pembangunan prasarana/bangunan baru menaikan penerimaan PBB Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas nemerintah Realisasi pembayaran PBB Bapak/lbu sangat tergantung pada pembangunan fasilitas umum Realisasi pembayaran PBB Bapak/lbu sangat tergantung pada mutu bangunan fasilitas umum di sekitar rumah (tempat usaha) Bapak/Ibu Wajib pajak mengevaluasi dan menilai mutu pembangunan fasilitas umum seperti jalan/got/trotoar/jembatan dan sarana umum lainnya disekitar rumah/tempat keria
d p erseps1·w--bP.ak ai, ten tang P ea I k sanaan S ank. SI D en da PBB a_11 Pernyataan Bobot Jawaban No STS TS R s 1 Denda bunga sebesar 2% perbulan adalah wajar 2 Pengenaan sanksi denda bunga terhadap
SS
3
4
5
6
aparat pajak sesuai prosedur dan tepat waktu Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan Keterlambatan membayar pajak PBB akan dikenakan beban bunga Sanksi denda PBB dilaksanakan secara lugas dan konsisten Sanksi denda PBB mampu menjangkau para pelanggar dalam pelaksanaannya
3. VarfabeJ Dependen (Keberhasilan Penerimaan PBB)
Pernyataan
No
Bobot Jawaban STS TS R s
1 Membayar PBB tepat pada waktunva 2 Melaporkan setiap perubahan/renovasi tanah dan bangunan/rumah sendiri 3 Mengambil dan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dengan benar 4 Menyerahkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang sudah terisi ke Kantor
Pelayanan Pajak 5 Wajib pajak membayar PBB karena kesadaran akan beban pajak yang harus di bayar. 6 Wajib pajak membayar PBB karena adanya Undang Undang yang mengharuskan membayar PBB. 7 Wajib pajak membayar pajak karena mengerti akan manfaat dan kegunaan pajak untuk kepentingan bersama.
''.'7eWna liadi/i. a/uJ
t!Hda dmt depa/a .7fdaillmt ~ Aft~ ini. .. ,,
SS
Lampiran 2: Lcmbar Hasil Olah Data SPSS A. UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS I. Kesadaran Perpajakan Uji Reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's N of Hems
Alpha
.730
4
Uji Vahd1tas Item-Total Statistics '
'
r Tabel
r Hitung
Keterangan
Kesadaran Perpaiakan
.510
0,230
Valid
Kesadaran Perpaiakan
.561
0.230
Valid
Kesadaran Perpajakan
.681
0,230
Valid
Kesadaran Perpajakan
.355
o,2c;o
Valid
2. Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB Uji reliabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.620
8
Uji validitas Item-Total Statistics
r Hitung
r Tabel
Keterangan
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.222
0,230
Tidak Valid
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.269
0,230
Valid
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.218
0,230
Tidak Valid
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.444
0,230
Valid
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.188
0,230 Tidak Valid
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.378
0,230
Valid
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.460
0,230
Valid
Pemahaman WP terhadap UU dan Peraturan PBB
.322
0,230
Valid
3. Sikap WP terhadap Prioritad Pembangunan Pemerintah Uji reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .643
N of Items 10
Uji validitas Item-Total Statistics
~~
rTabel
Keterangan
Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah
.191
D,230
Tidak Valid
.288
0,230
Valid
.303
0,230
Valid
.294
0,230
Valid
.571
0,230
Valid
.293
0,230
Valid
.045
0,230
Tidak Valid
.355
0,230
Valid
.405
0,230
Valid
.352
0,230
Valid
Sikap WP temadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Sikap WP temadap Prioritas Pembangunan Pemerintah
Sikap WP temadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Sikap WP temadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Sikap WP temadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Sikap WP temadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Sikap WP temadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah
Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah
4. Presepsi WP tentang sanksi Denda PBB Uji reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
6
.719
Uji validitas Item-Total Statistics r Hitung Presepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
-
rTabel
Keterangan
.507
0.230
Valid
.518
0.230
Valid
.409
0.230
Valid
.533
0.230
Valid
.368
0.230
Valid
.384
0.230
Valid
Presepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Presepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Presepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Presepsi WP tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Presepsi WP tentang Peiaksanaan Sanks!
Denda PBB
-
5. Keberhasilan penerimaaan PBB Uji reliabilitas Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based on Cronbach's
Standardized
Alpha
Items
.783
N of Items
.811
7
Uji validitas Item-Total Statistics r Hitung
r Tabel
Keterangan
Keberhasilan Penerimaan PBS
.503
0.230
Valid
Keberhasi\an Penerimaan PBS
.705
0.230
Valid
Keberhasilan Penerimaan PBS
.500
0.230
Valid
Keberhasilan Penerimaan PBS
.342
0.230
Valid
Keberhasilan Penerimaan PBS
.503
0.230
Valid
Keberhasilan Penerimaan PBS
.705
0.230
Valid
Keberhasilan Penerimaan PBS
.500
0.230
Valid
B. UJI MUL TIKOLINEARITAS Collinearity S\alistics Model
1
Tolerance
VIF
(Constant)
.885
1.130
.771
1.297
.784
1.275
.820
1.219
Pendidikan WP
.881
1.135
Setatus Rumah WP
.926
1.080
Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBS
.940
1.064
Pendapatan WP terhadap Berat Tidaknya Beban PBS
.952
1.050
Kesadaran Perpajakan Pemahaman WP terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBS Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Presaepsi WP twntang Pelaksanaan Sanksi Denda PBS
a. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan PBS
C. UJI HETEROSKEDASTISITAS
Scatterplot
Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan PBB
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0 -3 0
4
Regression Stand:irdizod P.-edict:edl Value
D. NORMAL PROBABILITY PLOT
Normal P-P Plot of Regression standardized Residual
Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan PBB 1.0'..,-----------------,.,
_,,
o.
e
a.
E O.o :J
0
.,, $
~ 0.4
<>. ><
w
0.
02
0.4
0.6
Observed Cum Prob
0.8
E. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI Model Summary"
Model
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square
R
1
Adjusted R
.521a
.271
.207
2.648
F. PERSAMAAN REGRESI BERGANDA VARIABEL DUMMY Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model
1
B (Constant)
Std. Error
Coefficients Beta
12.656
3.593
.175
.127
.131
.236
.088
.273
.006
.076
.008
.257
.082
.311
.327
.681
.046
-.399
.654
-.057
.389
.745
.048
-.663
1.063
-.057
Kesadaran Perpajakan Pemahaman WP terhadap Undang-Undang dan Peraturan PBB Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Presaepsi WP twntang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB Pendidikan WP Setatus Rumah WP Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBB Pendapatan WP terhadap Berat Tidaknya Beban PBB
a. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan PBB
G. HASIL UJI t Coefficients a
Model
1
Standardized
Coefficients
Coefficients
B (Constant)
-
Unstandardized
Std. Error
12.656
3.593
.175
.127
.236
t
Beta
Sig.
3.522
.001
.131
1.375
.173
.088
.273
2.675
.009
.006
.076
.ooa
.083
.934
.257
.082
.311
3.151
002
.327
.681
.0413
.480
.633
-.399
.654
-.057
-.610
.544
.389
.745
.048
.522
.603
-.663
1.063
-.057
-.624
.534
Kesadaran Perpajakan Pemahaman WP terhadap UndangUndangdan
Peraturan PBB Sil
Pembangunan Pemerintah
Presaepsi WP twntang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB
Pendidikan WP Setatus Rumah WP Lama Tinggal WP di Lokasi Objek PBB Pendapatan WP terhadap Berat Tidaknya Beban PBB
a. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan PBB
H. HASIL UJI f ANOVA• Sum of Squares
Model
1
df
Mean Square
Regression
237.650
8
29.706
Residual
637.910
91
7.010
Total
875.560
99
F
4.238
Sig.
.000'
~ Jmlh
4 4
5 4 4 4 4 4
3 4
4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 3
3 3 4 4 5 4 4
4 5 4 4 4
4 4 4
4 4 4 4
4 4
12 14 18 15 16 16 19 11 13 16 16 15 16 16 17 16 15 16 13 19 14 16 16 18 17 14 19 16 13 16
X2 1
2 4 4
5 4 4 3 4 4 4 4
3 4 4
2 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4
3 4
3
5 4 4 5 4 4 4
2 4 4
3 3 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4
5 4 4 4
4 4
1S
4
16 13 16 16 18 13 16
4 4 4 4 4
4
3
4
4 4
4 4
4
3
4 4
4 4
5
4
14 19 15 15 17
4
5 4
5
2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4
4
5
2 2 4 2 4
3 4 4
4 4
4 3 4 4 3 4 4 4 5 4
2
3 2
4
4
2
2 3
3
4
4
3 3 3 3
4 4 4
4 4 4 2
Jmlh
8
2 3 4 2 4 4
4 3 3
3 3 4 4
2 4 5 3 4 3 5 4
3 2 3 4
3 4
4
4
2
2 2 2
3
3
4
4
4 4
4
3
3
4
3
2
4
3
4 4
3 5 5
1 3 3 5 3 3
3
5
1 3 3
5 4 4 4
5 5
2 5
4 4 4
4 4 4
4
4
5 2
4
5 4 4 4 4
3 3 3 3 5 4
3 4 5
3
4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 2
2
3
4 4
5 4 5 4 4 4
2 3 5
3
4 4 4 4 5
4 4 4 4 5 5 4
7
6
3
2
3 4
4 3 4
3 2
2 4 4
4 2 3 3 4 4 4 4
3 4 4 4 3 2
4
3
4 3
3
3 3
3
4
5 3 4 5 3 4 4
5 5 5
4 5 5 2
2
3
3
5
2 5 4
2 2
4 3
4 3 2
4 3 5
4
3 4
5 5
23 27
34 26 31 29 32 29 30 28 25 27 31 23 25 28 29 28 24 29 32
34 29 28 30 37 32 33 28 32
23 28 30 32 37 35 28 30 28 28 32 27 26
1
3
2
5 4 5 3 3
4
5
4
4
4
4
4 4
5 4 4
2 2 2 3
4
4
4
4
4
4 5 3 3 4 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
5 5 4 4 4 4 4
1 5 4 4
2 5 4 5
3 4 5 4
5 4 5
5 5 5
5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4
4 4
X3 5 6 4 4 4 4 4 4 4
3 4 1 4
4 4 4
1 3 5 3
7
8 5 4
5 3 4 4 5
2
2
2
2
2
4
4 4
3 4
4 4 4
2
3 4
4
4
2
2
2 3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
1 4
3 3 2 4
4 4 5
4
4
5 3 3 4 4 3
5
4
1 4 3
2
5 4 3 4 4 4
4
5
4
4 3
4
4
3 4
4
4
4
4
4
5 5 4 5 4 4 4
5 5
4
4 4 5
2 4 5
3
3
4
2 4
5 3
3 5 3
4
3
4
2
3
4
4
3
4
3 4 4
4 3 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4
4 4
5 4
2
4
5
5
3
4
4 4 4 4 5 4 4 4
5 1
4 4 4
4
2
3 4
3 4
4 5 4 4
3
3
3
4
4 3 3
4 3
4 4
4
2
1
4
4 4
4
4 3
4 4 4
4
4 5 4 4 4 4
4
2 3
4
4
2
4
3
4 4 3
4 4
5 4 4 5 4
5
5 3 4 4
5 4 3 1
4 2 3 5 4
3
3
4 4 3 5 4 5
5 5
2 2 2
2 2 3 5 4 3 4 2 5 4 4 4
4 3 4 3 4
3 2
3 3 4 4 4
10
9
2 2 3
4 4
4 2 5 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 4 4
4
5 5
2
4
5
2
5 3
4
3
Jmlh
39 32 37 39 37 38 28 36 42 35 38 37
40
X4 1 4 2 2 3 2 3 4 3 5 4 3 2 4
28 40 36 38 33 35 39
34
2
40 38 39 42 42 38 48 32 36
4
4
4 4 4 3 2 3 5 4 4 4
4
4 3
3
3
4 4 4 3
4
4
2
2 4 3 4
2
3
2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4
5 4 4 4
Jmlh
6
2 2 2
4
2
4 4 5
3 4 4 5 3 3 3 4
2
4 4 3 3 4 4 4 2 2
4
4
4
3 2
4
4
2
2
2
2
2
2
1 4
5 4
1 3
4 4
5 3
3
4
4
4
4 4 4
1 3 4 4 4 4
4 4 4
4 4
4 4 4
4 5
3
2
2
4
4
2 4 4
4
2 4
4 4 4
1 2 4 3
2 4 4
4 2
5 4 4 3 4 4 2
3 3
2
5
36
2
4 4 4 4 4
2 4
4
5 4 5
40 37 37 38 41 40 40 39
3
38
4 3 4
40 36 32
4 4 4 4 2
3
4 3 2 4
3 2
4 3 4 4 4 4
2
2
3
4
4
2 2 <
2 3
3 4 4 4
4
2
4 4 4 4 4
2 2 1
4
2
4
3 1
3
4
3 4 3 4
2 1 2
3 3
3 4
4 3 4
1
2
5 2 4
2
4
2 2
5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4
3
2
20 18 16 18 19 21 25 22 24 21 18 22 21 22 18 12 24 12
17 21 21
..
1 4 4 5 5 4 4
5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5
2. 4 4
2
3 5 4 5
4
4
2 3 5 4 2 3 4 3 4 4
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4 4
5 2
4 4 4
5 4
4
4
4
4
4
4
25 23
4 4 5 5
4
17
4
5 3 4
5 4 4
3 3
22 21 23 16 20
5
18
3 5 4 4
16 27 20 22 21 22 15
24
5 5 2 4
13
3 4 4 3
19 23 19 21
5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4
4
4
3
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3
5 4 4 4 4
2 4 4
5 5 4
3 5 4 4
2 4
5
y 4
'' 5 5 4 5 4 4
4 5 4
4 4 5 5 4 4 5
4
4 4 3 4 4 4 4 5
4
4 4
4 4
2 4
4
4
5
4
5 2 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4
5 4 5 4 4
5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
'
",-, Jmlh . •.7 4 5 31 2 4 26 2 5 29 3 3 28 2 3 23 3 4 26 4 33 4 3 5 28 5 3 26 4 3 24 3 4 27 2 4 25 4 5 29 4 2 24 3 5 30 2 4 26 4 5 31 2 3 28 1 4 23 4 5 29 2 4 27 4 5 29 4 5 30 4 4 28 4 24 2 4 5 34 2 5 27 4 4 28 2 5 29 4 4 28 4 4 "' ·~ 3 4 27 4 4 29 4 4 33 4 5 34 2 4 26 4 5 29 3 5 29 4 1 26 4 5 29 4 4 26 4 3 27 4 4 29
6
1~ g~~~ i~1i~2iil:i~4 16 5 4 4 41 191 41 51 41 41 121 41 41 31 41 161 sl 41 41 41 191 41 41 41 41 161 31 41 41 31 121 31 41 SI 31 141 31 41 41 41 1SI 41 41 41 41 161 SI 41 SI 51 161 41 41 31 SI 191 51 51 51 31 151 31 41 41 41 161 41 51 51 31 141 31 31 31 51 191 41 41 41 51 201 sl 41 51 41 141 41 41 41 51 201 51 51 31 51 201 41 41 41 41 161 51 31 41 51 161 21 31 41 31 121 31 31 31 SI 201 41 41 SI 31 131 31 41 41 31 141 41 41 41 SI 201 41 41 SI 41 141 41 41 41 41 1SI 41 41 41 31 1SI 41 41 41 31 121 41 41 41 31 1s1 31 41 31 41 191 SI 51 SI 41 141 31 31 21 41 181 sl 51 31 41 141 31 41 41 41 151 31 31 31 41 161 31 31 41 31 121 21 11 31 41 181 41 41 31 41 161 41 41 41 41 161 41 41 41 41 161 41 41 41 51 161 41 31 31
41 31 21 41 41 41 31 41 41 41 31 31 41 31 41 4t 31 11 41 11 11 41 21
41 41 41 41 41 41 41 21 51 31 41 31 31 31 41 31 31 41 41 41
51 41 41 41 41 41 41 41 31 41 31 31 21 41 41 41 41 31 41 31 41 41 31 41 41 41 1I 41 41 41 31 41 31 41 31 41 31 31 41 31 41 41 41
41 31 41 21 31 SI 31 51 41 41 31 31 51 31 31 3t 41 31 31 11 41 41 11 31 41 31 41 41 31 41 41 41 41 21 21 31 51 41 31 41 41 41 31
31 51 31 41 41 41 21 41 31 41 41 41 31 41 31 51 41 41 41 41 31 21 31 . 31 51 11 31 31 31 31 3t 3t 21 41 31 31 31 31 11 11 21 51 41 31 11 11 31 41 41 41 31 41 21 41 41 41 31 41 41 41 41 31 41 41 41 31 21 41 21 41 31 31 31 31 51 31 31 31 41 41 41 41 41 41 31 41
f-,~,j~,.,;·r-·~".~~.,-i,.-~=·i;"'':.;;'r-••~~-----+"~~~Er-i'ii'""'~""i-~ 5 4 4 4 341 51 41 51 41 51 31 41 41 51 51 441 281 51 41 41 21 21 31 41 31 31 41 341 31 I 51 41 41 41 41 41 41 41 31 41 401 281 51 51 41 41 41 41 41 41 21 41 401 291 31 41 41 31 31 31 31 21 21 41 31 I 331 41 41 41 11 41 21 31 41 SI SI 361 281 41 41 41 21 21 21 41 21 21 21 281 331 51 41 31 21 21 31 41 41 21 41 331 331 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 401 31 I 41 41 41 21 41 31 41 41 41 41 371 291 31 41 41 41 41 31 31 31 41 51 371 261 41 41 41 41 41 31 41 31 41 41 381 311 41 41 41 21 41 41 41 51 SI 51 411 251 41 51 41 31 31 31 31 31 31 31 341 291 41 51 51 21 41 21 41 sl 41 51 401 31 I 31 4t 51 4t 41 51 41 4t 31 41 401 291 41 SI 41 SI 51 41 41 41 31 41 421 261 21 41 41 31 31 31 31 SI SI SI 371 291 41 51 51 31 31 31 41 31 31 31 361 191 41 41 41 41 41 51 41 11 11 51 361 2SI 51 51 SI 21 SI 21 SI 31 21 51 391 281 31 41 41 31 31 31 41 31 41 31 341 211 41 SI 41 41 41 41 41 sl 41 41 421 291 41 31 41 31 31 41 41 41 41 SI 381 321 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 401 31 I 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 401 271 31 41 41 31 31 51 41 41 41 SI 391 321 41 41 41 21 21 41 41 21 21 21 301 301 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 401 321 51 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 I isl 41 4! 4! 21 3! 3! 4! 4! 2! s! 35! 361 sl 51 Sf 21 21 11 41 SI 51 SI 391 2SI 41 41 41 21 31 31 31 31 31 21 31 I 291 41 41 51 21 41 41 31 41 41 21 361 2SI sl 41 41 SI 41 41 21 31 41 41 391 2Sf 41 41 41 31 31 31 31 41 41 31 3SI 271 31 41 41 41 41 31 31 31 31 31 341 251 41 41 41 11 41 41 41 21 41 51 361 271 41 41 41 41 41 41 31 41 41 41 391 301 41 41 41 41 41 41 21 21 21 41 341 321 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 401 321 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 401 281 31 41 41 31 SI 41 41 21 21 SI 361
31 41 41 41 21 31 41 41 41 21 21 41 11 31 31 3t 21 11 31 11 11 41 31 31 41 41 21 31 41 41 3! 11 21 21 21 31 21 21 21 21 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 31 41 41 31 41 41 31 31 31 41 11 31 11 41 41 41 21 41 41 31 41 41 41 3! 11 31 31 21 31 21 41 31 41 41 41 41
41 41 41 21 41 41 31 41 41 41 21 21 41 31 41 41 21 31 31 11 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 3! 11 31 41 31 31 21 41 41 41 41 41 31
31 41 41 41 21 11 41 41 41 21 21 41 41 41 41 3t 21 11 31 41 41 41 41 31 41 41 41 41 41 41 2! 11 21 41 31 41 21 31 21 21 41 41 21
51 41 41 41 31 31 41 41 41 41 41 41 41 31 41 31 SI 31 31 41 41 41 41 41 41 41 SI 41 41 41 3! 51 21 41 41 41 21 31 41 41 41 41 31
51 241 31 231 41 241 41 221 21 171 31 181 41 231 51 241 41 241 41 201 31 - 161 31 21 I 41 211 31 191 41 221 31 19t 41 191 31 121 41 191 41 151 41 211 41 241 41 231 21 181 41 241 41 241 SI 231 41 231 41 241 41 241 3! 17! 11 101 21 141 31 201 31 171 31 201 21 . 121 31 191 41 191 41 201 41 241 41 241 31 191
51 51 41 41 41 41 41 SI 41 41 31 41 41 41 51 51 41 51 SI SI SI 41 41 41 SI SI 41 SI 41 51 4! SI 41 41 41 41 41 51 41 51 41 41 41
SI 41 41 41 41 31 41 51 31 21 31 41 41 31 41 51 21 51 51 11 21 21 31 31 41 51 41 41 41 41 3! 41 41 31 31 41 41 41
51 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 st 41 SI 41 41 SI 41 41 41 41 SI 41 41 41 4i 4! 51 41 41 41 41 41 41 41 . 41 4141 31 41 41 41 31 31
SI 41 41 41 41 41 41 41 41 41 51 41 41 41 51 st 41 51 41 21 11 41 41 41 41 SI 41 41 41 4i 4! 21 41 31 41 41 4i 41 41 41 41 41 41
SI 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 51 sl 41 SI 41 21 11 41 41 41 41 SI 41 41 41 41 4! 21 41 31 41 41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 21 41 41 31 41 41 41 21 21 41 31 41 4t 21 31 31 11 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 21 11 21 41 31 41 21 31 21 21 41 41 21
41 41 41 41 41 41 41 31 41 41 41 41 41 41 SI s1 41 41 51 41 SI 41 41 41 41 41 41 41 41 41 21 21 21 21 51 31 41 11 41 41 41 41 31 2
33 29 28 26 28 27 27 29 27 26 25 26 28 26 32 34 24 32 30 19 23 26 27 27 29 33 28 29 28 29 23 21 24 23 27 27 26 25 26 27 27 28 23
i ~~~ ,.'j~1.,~ ·'~12i> ~·.3!~-~~M ~s:~·~,~6~:;.;-i~.7;:) ;;,S:;j, ~'Sl!llrA: 2.~
16 16 20 12 16 12 17 15 19 16 16 19 17
4 4 5 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4
4 4 5 4 5 2 4 3 4 2 4 4 4
4 4 5 3 4 4 4 3 4 2 4 4 5
4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3
4 4 5 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3
4 4 5 5 3 4 4 3 2 4 4 4 3
3 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3
3 4 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4
30 32 40 32 28 26 31 26 26 24 32 32 29
4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4
3 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 5 5
3 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 5 4
3 2 5 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3
3 2 5 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3
3 4 5 5 2 2 5 4 4 4 4 4 3
3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
4 4 5 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3
4 4 5 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3
4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4
34 36 50 36 30 26 42 42 33 40 40 42 36
3 2 5 4 2 2 4 4 3 2 1 2 3
3 4 5 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3
3 2 5 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4
4 2 5 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4
4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4
4 4 5 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3
21 18 30 23 14 20 23 23 19 16 21 16 21
5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
4 2 4 4 2 2 4 2 5 2 4 4 4
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4
4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4
4 2 5 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4
3 2 5 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3
3
28 22 31 30 24 21 29 26 29 24 32 26 28
1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 1 1 0
0 1 1
1
1
1 1 0 1
0 1 1 1
1 1
1
0
1
1 1 0 1 0
1
1 1
1 1
0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1
1 0
1 1 1 1 1
1
1
1 1
1 1
1 0 1
1 1 1
1 1
1
1
1 1 1 0 1 1
1
1 1 1
1
1
.'
1 1
•'
1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
1 1 1
I c rn~
1
- ::0 Z,"'F!
I -<0~ c
I
(!)
2;:
~
-;;<::
0 )>
r'->
/>-,,. A =.
I/>c; :::o ..., -I )>
I
I
J>~ .Y>
~"-< '""''
e::-,-,;J
•
