ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN
S K R I P S I
OLEH : AMRAN HAKIM FITRIANSAH NIM : 13210074.P
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA PALEMBANG 2015
ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN
S K R I P S I
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
OLEH : AMRAN HAKIM FITRIANSAH NIM : 13210074.P
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA PALEMBANG 2015
S K R I P S I ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN
Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
AMRAN HAKIM FITIRIANSAH 13210074.P AKUNTANSI
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 8 Agustus 2015 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
TIM PENGUJI
Ketua
:EFFRIYANTI SE, AK,M.SI.CA
(.................................)
Anggota :PANDRIADI SE, M.SI
(.................................)
Penelaah :ENDANG, K NINGSIH SE, M.SI
(.................................)
Mengetahui Dekan Fakultas Ekonomi,
R.Y. EFENDI SE, M.SI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
Tanda Persetujuan Skripsi Nama
: AMRAN HAKIM FITRIANSAH
NPM
: 13210074.P
Program Study
: AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok
: Teory Akuntansi
Judul Skripsi
:ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN.
Tanggal Persetujuan : 8 Agustus 2015 PEMBIMBING SKRIPSI Ketua,
Anggota,
EFFRIYANTI SE, AK, M.SI.CA
PANDRIADI SE, M.SI Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi,
R.Y. EFENDI SE, M.SI
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: AMRAN HAKIM FITRIANSAH
Tempat/Tanggal Lahir
: Palembang/02 April 1991
Program Studi
: Akuntansi
NPM
: 13210074.P
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahsan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebut sumbernya, adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan. 2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun diperguruan tinggi lainnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidag benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.
Palembang, 8 Agustus 2015 Yang membuat pernyataan,
AMRAN HAKIM FITIRANSAH Nim 13210074.P
iv
MOTTO : “Ingatlah Allah dimanapun berada, dan ingatlah ridho Allah terdapat ridho orang tua” “Janganlah
malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran” “Jika salah perbaiki. Jika gagal coba lagi. Dan jika kamu menyerah semuanya selesai”
Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada: Abah dan ibu tercinta, Saudara-saudaraku tersayang, Para pendidikku yang sangat kuhormati, Sahabat-sahabatku terkasih, Teman-teman seperjuangan, Dan almamaterku.
v
ANALISIS PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN
Oleh: AMRAN HAKIM FITIRIANSAH
Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan:
EFFRIYANTI SE, AK, M.SI.CA Sebagai ketua,
PANDRIADI SE, M.SI Sebagai anggota
ABSTRAK
Pelaksanaan dan penerapan tata kelola yang baik atau GCG di Indonesia melahirkan Corporate Social Responsibility yang merupakan kewajiban perusahaan dan perseroan yang dimana pencataannya dapat dilakukan secara terpisah maupun digabungkan dalam laporan tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera selatan apakah sesuai dengan peraturan. Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif yang bertujuan untuk menklasifikasikan dan menganalisis penerapan CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan. Data yang digunakan dalam menganalisa adalah dengan data sekunder.
vi
Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh hasi sebagai berikut: (1) Penerapan dan Pelaksanaan Program CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan secara umum sudah sesuai dengan ketentuan UU NO. 40 Tahun 2007 yang mana telah menjalankan kegiatan dan melaksanakan tanggung jawab sosial demgan menjalankan PKBL (2) Penerapan analisa besaran dana Program CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan secara umum telah sesuai dengan PER-08/MBU/2013
pasal 9 berasal dari 2% laba bersih perusahaan setelah
dikurangi pajak.(3) Penerapan Analisa Pencatatan Transaksi CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan secara umum Sistem pencatatan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan yaitu menggunakan sistem cash basic berbasis komputerisasi mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dimana Cash Basic merupakan teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benarbenar diterima atau dikeluarkan.(4). Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi regional 3 Sumatera selatan telah sesuai dengan PER-05/MBU/2007 dengan melaporkan kegiatan PKBL dengan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktifitas, dan Laporan Arus Kas. Dimana PER05/MBU/2007 kemudian dirubah dengan PER-08/MBU/2013 dengan beberapa tambahan dan penghapusan pada pasal-pasalnya.
Kata Kunci : Pelaksanaan CSR, PT. Kereta Api Indonesia, tanggung jawab sosial.
vii
ANALYSIS OF APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PT. KERETA API INDONESIA (Persero) REGIONAL DIVISION 3 SOUTH SUMATRA
By: AMRAN HAKIM FITIRIANSAH
This thesis under the guidance of:
EFFRIYANTI SE, AK, M.SI.CA As chairman,
PANDRIADI SE, M.SI As members
ABSTRACT
TheImplementation and application of good governance or GCG in Indonesia spawned Corporate Social Responbility that is the obligation of company and perseroan where the recording can be done separately or incorporated in the annual report. The research aims to know the extent to the application Corporate Social Responbility/ CSR conducted by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 3 South Sumatra whether it is in accordance with the regulations. This research is qualitative analysis research that aims to classify and analyze the application of CSR to PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 3 South Sumatra. The data used in the analysis is the secondary data. Based on the result of research and the data obtained are as follows: (1) The Application and Implementation of CSR Program to PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 3 South Sumatra have been generally in conformity with the provision of law No. 40 Year 2007 which has been run by conducting activities and implement corporate social responbility by conducting PKBL. (2) The application of analysis of the amount of funds CSR Program to PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 3 South Sumatra has been viii
generally in conformity with PER-08/MBU/2013 pasal 9 derived from 2% the company’s net profit after tax. (3) The application of recording transaction CSR analysis to PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 3 South Sumatra is generally that the recording system is done by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 3 South Sumatra by using basic cash system based computerized to follow the development of the most advanced era. Where Cash Basic is a recording technique when the transaction occurs where the money is actually received or released. (4) The reporting is done by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 3 South Sumatra that has been with Per-05/MBU/2007 by reporting CSR activities with financial reports, activity reports, and cash flow reports. Where PER - 05 / MBU / 2007, subsequently amended by PER - 08 / MBU / 2013, with some additions and deletions to the articles. Keyword : Implementation of CSR, PT. Kereta Api Indonesia, Corporate Social Responbility
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT,karena berkat rahmat dan karunia-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan”. Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penulisan ini penulis telah berusaha sebaik mungkin, namun penulis juga menyadari masih terdapat banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan untuk itu kiranya pembaca dapat memaklumi ekurangan tersebut. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasihat yang tak terhingga dari awal sampai selesainya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: Ibu Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si selaku Rektor Universitas IBA Palembang Bapak R.Y. Effendi SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Ibu Masamah, SE., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Ibu Sri Ermeila, SE., M.Si Selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Ibu Ellys, SE., MP Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Ibu Endang K. Ningsih SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Ibu Effrianti SE,M.Si,CA selaku Ketua Pembimbing. Bapak Pandriadi SE,M.Si selaku anggota Pembimbing. Ibu Endang K. Ningsih SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang sekaligus penelaah skripsi Seluruh dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang, yang telah banyak membantu dalam segala hal dari pertama hingga akhir penyususnan skripsi ini. Bapak pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel beserta Staffnya yang telah bersedia memberikan data untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Kedua Orang tua dan Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat, inspirasi, dorongan dan motivasi serta do’a yang tak pernah putus untuk penulis. Buat sahabat saya Yenida, dan A.ramadhan, Mbak Ria, yang selalu membantu saya dalam segala hal.
x
Teman-teman PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Crew KA Kertapati yang telah banyak membantu saya selama ini. Teman-teman seperjuanganku anak akuntansi 2013 umumnya dan khususnya teman-teman transisi yang tidak bisa saya sebutkam satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan selama ini kepada penulis. Hal terindah bisa mengenal kalian, semoga kebersamaan kita tidak berhenti sampai disini. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banayak memberikan bantuan pada penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini secara teknis maupun materi masih jauh dari kata sempurna sebagai bentuk karya ilmiah, mengingat keterbatasan kemampuan, serta pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih minim.oleh karena itu penulis mengaharapak kritik dan saran guna perkembngan ilmu pengetahuan. Akan tetapi penulis yakin bahwa tulisan ini akan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Aamiin.
Palembang, 8 Agustus 2015
Penulis,
xi
DAFTAR ISI
halaman HALAMAN JUDUL...................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ ii HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................... iii SURAT PERNYATAAN............................................................................... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v ABSTRAK ..................................................................................................... vi KATA PENGANTAR ................................................................................... x DAFTAR ISI .................................................................................................. xii DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1.1 Latar Belakang Penelitian ...................................................... 1.2 Rumusan Masalah .................................................................. 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian ................................................................. 1.5 Kerangka Pemikiran ............................................................... 1.5.1 Good Corporate Governance ............................... 1.5.2 Corporate Sosial Responsibilty ............................ 1.5.2.1 Defenisi Corporate Sosial Responsibilty ........ 1.5.2.2 Manfaat Corporate Sosial Responsibilty ........ 1.5.2.3 PSAK Yang berkaitan Dengan Corporate Sosial Responsibilty ........................................ 1.5.2.4 Akuntansi Sosial Ekonomi.............................. 1.6 Metodologi penelitian ............................................................ 1.6.1 Objek penelitian ................................................... 1.6.2 Ruang Lingkup CSR ............................................ 1.6.3 Desain Penelitian.................................................. 1.6.4 Data Yang Digunakan .......................................... 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data ................................... 1.6.6 Metode Analisis ................................................... 1.7 Sistematika Penulisan.............................................................
10 11 12 12 12 12 12 13 13 14
BAB II Landasan Teori .................................................................................. 2.1 Good Corporate Governance ................................................ 2.1.1 Perkembangan Good Corporate Governance (GCG) .. 2.1.2 Defenisi GCG ............................................................... 2.1.3 Akuntansi Sosial ...........................................................
16 16 16 20 23
xii
1 1 5 6 6 7 7 8 8 8
2.2 Corporate Social Responsibility............................................ 2.2.1 Perkembangan Corporate Social Responsibility ......... 2.2.2 Defenisi CSR............................................................... 2.2.3Manfaat CSR dan Arti Penting CSR Bagi Perusahaan 2.2.3.1 Manfaat CSR ....................................................... 2.2..3.2Arti Penting CSR Bagi Perusahaan ..................... 2.2.4 Bentuk-Bentuk CSR .................................................... 2.2.5 Ruang Lingkup CSR ................................................... 2.2.6 Prinsip Pelaksanaan CSR ............................................ 2.2.7 PSAK Yang Berkaitan Dengan CSR .......................... 2.2.8 Dasar Hukum Tanggung Jawab SosialPerusahaan ..... 2.3 Pengertian Akuntansi sosial Ekonomi................................... 2.3.1 Latar Belakang Munculnya Akuntansi Sosial Ekonomi...................................................................... 2.3.2 Pengukuran Dalam SEA ............................................. 2.3.3 Sustanability Reporting ............................................... 2.3.4 Pelaporan ..................................................................... 2.4 Peneliti Terdahulu .................................................................
24 24 26 27 27 30 31 32 33 36 37 40
BAB III Metodologi Penelitian ...................................................................... 3.1 Objek penelitian .................................................................... 3.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan ........................................... 3.1.1.1 Visi .................................................................... 3.1.1.2 Misi ................................................................... 3.1.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 3.1.3 Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Tata Laksana Unit PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 ...... 3.1.4 Visi, Misi dan Tujuan CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ..................................................... 3.1.5 Ruang Lingkup CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 ........................................................ 3.2 Ruang Lingkup Penelitian ..................................................... 3.3 Desain Penelitian ................................................................... 3.4 Data yang digunakan ............................................................. 3.5 Teknik Pengumpulan Data .................................................... 3.6 Metode Analisis.....................................................................
49 49 49 49 49 49
BAB IV Analisis dan Pembahasan ................................................................ 4.1 Penerapan Dan Pelaksanaan Program CSR Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel .................. 4.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan .......................... 4.3 Analisis Penetapan Besaran Dana CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel .............................. 4.3.1 Teori Penetapan Besaran Dana CSR...................... 4.3.2 Praktek Penetapan Besaran Dana CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel ....
59
xiii
42 44 45 47 48
51 55 55 55 56 56 57 57
59 63 66 66 68
4.3.3
Analisis Penetapan Besaran Dana pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel .... 4.4 Analisis Pencatatan Transaksi CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel ..................................... 4.4.1 Teori Pencatatan Transaksi CSR ........................... 4.4.2 Ppraktek Pencatatan Transaksi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel ............... 4.4.3 Analisis Pencatatan Transaksi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel ............... 4.5 Analisis Pelaporan CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel ..................................................... 4.5.1 Teori Pelaporan CSR ............................................. 4.5.2 Praktek Pelapoan CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel ...................... 4.5.3 Analisis Pelaporan CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel ......................
72 73 73 78 80 80 80 83 84
BAB V Kesimpulan dan Saran ...................................................................... 86 5.1 Kesimpulan ......................................................................... 86 5.2 Saran ................................................................................... 87 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 89 LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 92
xiv
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 Kegiatan Corporate Social Responsibility .................................... 33 Tabel 4.3 Realisasi Corporate Social Responsibility di Divre 3 Palembang Tahun 2014 Program Kemitraan ................................................... 71 Tabel 4.4 Realisasi Corporate Social Responsibility di Divre 3 Palembang Tahun 2014 Program Bina Lingkungan ........................................ 71
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1.2 struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia(Persero) Divre 3 Sumsel ................................................................................. 50
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5
Laporan Laba/rugi PT. Kereta api Indonesia (Persero) per 31 Desember 2013 Laporan Laba/Rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 sumsel per 31 Desember 2013 Laporan Posisi Keungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 sumsel per 31 desember 2014 Laporan Aktifitas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 sumsel per 31 desember 2014 Laporan Arus Kas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 sumsel per 31 desember 2014
xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia (krisis ekonomi tahun 1997). Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Untuk dapat bangkit dari keterpurukan tersebut, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya dalam memperbaiki tata kelola perusahaan dilakukan dengan menetapkan GCG (Zarkarsyi, 2008). Penerapan Good Corporate Governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan. Tiga pilar itu bertujuan untuk dapat menciptakan pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan perangkatnya yang menciptakan peraturan perundang-undangan, dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan Good Corporate Governance sebagai pedoman pelaksanaan, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan (Zarkarsyi, 2008). Pada dasarnya ada empat prinsip dalam GCG, yaitu Transparansi, akuntabilitas, Responsibitas, dan fairness (Azheri, 2012). Prinsip Responsibilitas dalam GCG ini melahirkan gagasan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam kehidupan masyarakat. 1
2
Hal ini didukung oleh Murwaningsari dalam Ramdhaningsih dan Utama (2013) bahwa CSR sangat berkaitan erat dengan GCG dan CSR ini juga sejalan dengan salah satu prinsip GCG yaitu responsibility. Menurut Broadshaw dan vogel dalam Azheri (2012) terdapat beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berupa kegiatan perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga yaitu : (1).Corporate Philanthropy, (2).Corprate Responsibilty, (3).Corporate policy. Sementara itu berbagai perusahaan telah
sadar akan pentingnya
menjalankan CSR meski banyak juga yang masih belum menjalaninya dengan benar. Disinilah letak pentingnya CSR di Indonesia agar daya atur, daya ikat, dan daya dorong CSR yang semula bersifat voluntary perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat wajib (mandatory) (Azhery, 2012). Dengan demikian, kontribusi dunia usaha diharapkan terukur dan sistematis dalam rangka ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa melakukan tuntutan kepada perusahaan apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (2) mengatur bahwa CSR merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Selain itu, menurut PP Nomor 47 tahun
2012 menjelaskan bahwa realisasi anggaran untuk
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh
3
perseroan mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan biasanya dicatatkan dalam suatu laporan yang dapat dilaporkan secara terpisah maupun digabung dalam laporan tahunan. Pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan di indonesia diatur IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan sebagaimana tertulis pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (Revisi 2009) yang berbunyi : “entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi perusahaan dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar lingkup Standar Akuntansi Keuangan”. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus sebagai perusahaan milik Negara, dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan yang merupakan cabang perusahaan kereta api diwilayah sumatera selatan dan lampung selalu menuntut akan sikap yang profesional dan arif dalam membina hubungan
dengan
mayarakat
disekitar
perusahaan.
Untuk
menunjang
kelangsungan bisnis Perusahaan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, kehidupan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. PT.
4
Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan menganggap bahwa peran serta masyarakat tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kegiatan bisnis perusahaan. Salah satu wujud kepedulian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan adalah dengan menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan secara kontinyu adalah yaitu dengan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Penerapan CSR akan berdampak positif bagi kegiatan bisnis perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan CSR akan berdampak positif bagi kegiatan operasional perusahaan. keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan akan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas (Wibisono, 2007). Hal ini didukung dengan penelitian Heal dan Garret (2004) yang menunjukkan bahwa aktivitas CSR dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, dapat memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan CSR ini pula mampu memelihara hubungan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan (“Pengaruh Corporate Social Responsibility”) Akuntansi dengan pelaporan keuangan sebagai produk utamanya diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengungkapkan dan melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap
5
lingkungan sosialnya. Menyikapi hal ini maka telah dikembangkan suatu bentuk akuntansi yang disebut akuntansi sosial ekonomi atau akuntansi pertanggung jawaban sosial yang diharapkan dapat mengakomodasi kepedulian sosial perusahaan dalam bentuk pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Bentuk akuntansi ini belum mempunyai format atau standart yang baku sehingga menyebabkan masih banyak perusahaan ragu dan malas untuk melaporkan pertanggung jawaban sosial perusahaannya. Dengan menerapkan akuntansi sosial ekonomi ini diharapkan akan memperoleh respon positif dari masyarakat, karyawan dan pihak luar karena perhatian dan tindakan perusahaan dalam kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Agar dikemudian hari hal ini akan berdampak baik bagi kelangsungan aktifitas perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul
“ANALISIS
RESPONSIBILITY
PENERAPAN
CORPORATE
SOCIAL
PADA PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN”.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 1.
Bagaimana penetapan besaran biaya Corporate Social responsibility yang dianggarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel?
6
2.
Bagaimana sistem pencatatan transaksi Corporate Social responsibility yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel?
3.
Bagaimana dengan pelaporan Corporate Social responsibility yang telah dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran, data dan informasi yang diperlukan : 1.
Untuk mengetahui penetapan besaran biaya Corporate Social responsibility yang dianggarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
2.
Untuk
mengetahui
sistem
pencatatan
transaksi
Corporate
Social
responsibility yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. 3.
Untuk mengetahui pelaporan Corporate Social responsibility yang telah dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a.
Secara Teoritis Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan menambah wawasan, pengalaman dan bahan penerapan
ilmu metode penelitian khususnya
mengenai penerapan Corporate Social responsibility yang pada kesempatan
7
ini diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Divre 3
Sumsel. b.
Secara Praktisi Memberikan masukan saran dan sumbangsih pemikiran kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel dan cara menentukan kebijakan serta prosedur dalam melakukan penerapan Corporate Social responsibility yang diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
c.
Secara Akademik Dapat digunakan sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang akuntansi dan juga dapat dijadikan perbandingan serta landasan teori bagi peneliti yang dilakukan dimasa yang akan datang.
1.5 kerangka Pemikiran 1.5.1 Good Corporate Governance (GCG) Good Corporate Governance menurut Sutedi (2011) adalah “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”. Terdapat lima prinsip pada GCG, dimana salah satunya adalah prinsip Responsibilitas. Prinsip
Responsibilitas dalam
GCG
inilah
yang
melahirkan gagasan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini
8
didukung oleh Murwaningsari dalam Ramdhaningsih dan Utama (2013) bahwa CSR berkaitan erat dengan GCG dan CSR ini juga sejalan dengan salah satu prinsip GCG yaitu responsibility. 1.5.2 Corporate Social Responsibility (CSR)
1.5.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Untung (2008) Corporate Social responsibility (CSR) adalah suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi harus tetap menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 1.5.2.2 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR diantaranya: 1.
Bagi
perusahaan.
perusahaan
Terdapat
dengan
empat
manfaat
mengimplementasikan
yang
diperoleh
CSR.
Pertama,
keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya
9
manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical
decision
making)
dan
mempermudah
pengelolaan
manajemen resiko (risk magement). 2.
Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan disuatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut,
3.
Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam,
menjaga kualitas lingkungan dengan
menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. 4.
Bagi Negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “corporate miscounduct” atau malpraktek bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.
10
1.5.2.3 PSAK yang berkaitan dengan Corporate Social resonsibility Adapun
PSAK
yang
berkaitan
dengan
corporate
Social
Responsibility adalah sebagi berikut : a.
PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraf 12 berbunyi: “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup, dan laporan nilai tambahan (vallue added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar lingkup Standar Akuntansi Keuangan”
b.
PSAK No. 24 (Imbalan kerja) paragraf 22 berbunyi : “kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba bersih”.
c.
PSAK No. 45 (Revisi 2011) tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang berbunyi pada ruang lingkup bagian 03 yang berbunyi:
11
“laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya”. 1.5.2.4 Akuntansi Sosial Ekonomi Akuntansi sosial ekonomi adalah ilmu yang berfungsi mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek social benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh lembaga. Pengukuran ini sebagai informasi yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik perusahaan atau yang lainnya (Harahap, 2011). Menurut Harahap (2011) ada beberapa metode pengukuran akuntansi sosial, yaitu : 1.
Menggunakan penelitian dengan menghitung oportunity cost approach.
2.
Menggunakan daftar kuisioner, survey, lelang dimana mereka merasa dirugikan.
3.
Menggunakan hubungan antara kerugian masal, dengan permintaan barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.
4.
Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga.
12
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Objek Penellitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani no 541 kelurahan 13 ulu kecamatan seberang ulu II plaju palembang. 1.6.2 Ruang lingkup Penelitian Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumatera Selatan dilakukan dengan menunggu proposal yang diajukan oleh pihak ketiga (pihak eksternal) dalam ruang lingkup divre 3 sumsel. 1.6.3 Desain Penelitian Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis metode analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian menarik kesimpulan. 1.6.4 Data Yang Digunakan Dalam menganalisa data yang ada, penulis menggunakan data sekunder yaitu dengan menganalisa data untuk memecahkan masalahmasalah yang ada didalam penelitian ini.
13
1.6.5
Teknik Pengumpulan Data Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik dokumenter. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa dan
dengan cara
mengumpulkan data yang diperoleh dari media internet dan data langsung dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel yang telah disusun oleh perusahaan. 1.6.6 Metode Analisis Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan adalah dengan analisis kualitatif. Dimana langkah yang dilakukan dalam analisis kualitatif yaitu dengan cara: 1.
Menjelaskan bagaimana besaraan dana CSR didapatkan berdasarkan teori dan praktek yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
2.
Menjelaskan pencatatan transakasi CSR berdasarkan teori dan praktek yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
3.
Menjelaskan pelaporan transaksi CSR berdasarkan teori dan parktek yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
4.
Analisis penerapan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
14
1.7 Sistematika Pembahasan Pada sistematika pembahasan ini, penulis akan menguraikan secara singkat isi dan penjelasan bab demi bab untuk membantu memahami dan mengerti secara keseluruhan dari skripsi ini, maka sistematika penulis sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II : LANDASAN TEORY Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan teori-teori yang berhubungan dengan perumusan masalah yang dibahas dan merupakan analisis untuk penyusunan skripsi ini. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisi objek penelitian, ruang lingkup penelitian, desain penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis pada penelitian Penerapan Corporate Social Responsibilty (CSR) pada PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel. BAB IV : HASIL ANALISIS Bab ini mencakup gambaran umum perusahaan, hasil penelitian dari penelitian Analisis Penerapan Corporate Social Responsibilty (CSR) pada PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel.
15
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari uraian pada bab empat dan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel.
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Good Corporate Governance (GCG) 2.1.1
Perkembangan Good Corporate Governance (GCG) Krisis keuangan yang melanda kawasan asia sekitar tahun 1997-1998,
termasuk Indonesia didalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan diberbagai kalangan dimasyarakat. Kerusakan itu tidak hanya dialami oleh rakyat miskin melainkan kalangan pelaku usaha juga tidak terkecuali ikut merasakannya. Pada saat itu negara kita bukan hanya mengalami krisis keuangan saja tetapi telah meluas menjadi krisis ekonomi. Good Corporate Governance (GCG) muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 1998. Hal ini bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independent dan membentuk komite audit pada tahun tersebut. Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan International Monetary Fund (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan CG (Amri, 2011). Hal ini mengakibatkan munculnya Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/MPM.PBUMN/2000 pada tanggal 13 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktik
16
17
Good Corporate Gonvernance dalam perusahaan perseroan yang menegaskan bahwa Good Corporate Govermance adalah prinsip perusahaan, semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangkai mencapai maksud dan tujuannya (Azheri, 2012). Kebijakan ini pun ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2000 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana pada pasal 2-nya menenggaskan (Azheri, 2012) : 1.
BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan/atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya.
2. Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memerhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN Setelah itu Pemerintah Indonesia mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun rekomendasi
kebijakan nasional
mengenai
GCG,
serta
memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. (Amri, 2011).
18
Tugas KNKCG pun selalu diperbaharui dan diperluas hingga pada tahun 2006 tugas KNKCG pun disempurnakan dengan pedoman CG yang telah diterbitkan
agar
sesuai
dengan
perkembangan.
Dimana
hal-hal
yang
disempurnakan pada Pedoman Umum GCG tahun 2006 (Amri, 2011) adalah : 1.
Memperjelas peran tiga pilar pendukung (Negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG.
2.
Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.
3.
Kelengkapan Organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan resiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan corporate governance).
4.
Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka
penerapan
GCG
yaitu
kepengurusan,
manajemen
resiko,
pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. 5.
Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.
6.
Pernyataan tentang penerapan GCG.
7.
Pedoman praktis penerapan Pedoman GCG; Pada tahun 2011 Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-
MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
19
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BPKP, “Good Corporate Governance”). Dimana pada peraturan tersebut menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika Menyadari pentingnya GCG dalam pengelolaan perusahaan pada suatu negara, maka United Nation Development Program (UNDP) dalam Azheri (2012) menjelaskan bahwa Good Governance harus mengandung sembilan unsur yaitu sebagai berikut: 1.
Participation, hal ini dibangun atas dasar demokrasi dan pratisipasi secara konstruksif
2.
Rule of law, bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan kesamaan setiap orang di depan hukum serta dilakukannya law enforcement dan hak asasi manusia.
3.
Transparency, hal ini dibangun atas dasar kebebasan informasi, dimana proses informasi dapat langsung diakses oleh pihak– pihak yang membutuhkan.
4.
Responsiveness, bahwa setiap proses dan kelembagaan yang ada harus dapat melayani setiap stakeholders.
20
5.
Consensus Orientation, hal ini menyelesaikan bahwa prinsip Corporate Governance menjadi mediasi antara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam setiap kebijakan maupun prosedur.
6.
Equity, bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya meningkatkan dan mepertahankan kesejahteraan.
7.
Effectiveness dan Efficiency, adanya jaminan bahwa setiap proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
8.
Accountability, bahwa pengambil keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (civil society) mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga – lembaga stakeholders.
9.
Strategic Vision, pimpinan suatu perusahaan harus berlandaskan prespektif Corporate Governance
2.1.2
Defenisi GCG GCG menurut Forum for corporate governance in indonesia (FCGI) dalam
Hery (2010) mendefinisikan GCG sebagai berikut : “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah utuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”
21
Sedangkan menurut Kissane dalam Azhery (2012) menjelaskan pengertian GCG yang artinya yaitu sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol didalam aktifitas bisnis suatu perusahaan. Termasuk didalamnya hubungan antara shareholder, board director, dan komite-komitenya, seperti pejabat eksekutif dan konsituen lainnya, yaitu meliputi karyawan, masyarakat lokal, dan konsumen serta pemasok. Berdasarkan pengertian diatas, GCG dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dan praktik yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan sistem pengendalian internal perusahaan. GCG ini memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Menurut Valery (2012), Prinsip GCG yaitu sebagai berikut: 1.
Transparansi (Transparency) Transparansi adalah keterbukaan informasi (secara akurat dengan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan.
2.
Kemandirian (indenpendency) Kemandirian adalah bentuk tanggung jawab yang mensyaratkan agar peusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
22
3.
Akuntanbilitas (Accountability) Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.
4.
Responsibilitas (Responsibility) Responsibilitas adalah bentuk pertanggung jawaban seluruh internal, stakeholder (bussines owner RUPS, komisaris dan direksi, karyawan) kepada para eksternal stakeholders lainnya. Termasuk seluruh masyarakat melalui misi menjadikan perusahaan berkategori sehat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta nilai tambah bagi masyarakat dimana bisnis mendapatkan manfaat dari aktivitasnya.
5.
Kewajaran ( fairness) Kewajaran adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing. Salah satu prinsip dalam GCG sebagaimana dikemukakan diatas yaitu
prinsip Responsibilitas telah melahirkan gagasan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didukung oleh Murwaningsari dalam Ramdhaningsih dan Utama (2013) bahwa CSR berkaitan dengan GCG dan CSR ini sejalan dengan salah satu prinsip dari GCG yaitu responsibility.
23
Dalam pelaksanaan GCG, menurut Rustiarini dalam Ramdhaningsih dan Utama (2013) mengungkapkan bahwa salah satu faktor GCG yang berpengaruh untuk pelaksanaan CSR adalah Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional). Dimana kepemilikan manajerial dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan dan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan dari sebuah institusi. 2.1.3
Akuntansi Sosial Akuntansi sosial mempunyai beberapa tujuan. Tujuan akuntansi sosial yang
dikemukakan oleh Ramanhatan (2000) adalah sebagai berikut: 1.
Akuntansi sosial bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial bersih suatu periode, yang tidak hanya menetralisasi cost dan benefit pada perusahaan tetapi juga ditimbulkannya dari pengaruh externalist yang berbeda dari tiap kelompok sosial.
2.
Akuntansi sosial bertujuan untuk membantu menetapkan apakah praktikpraktik dan strategi perusahaan secara langsung mempengaruhi sumber dayaan kemampuan seseorang, komunitas, kelompok-kelompok sosial, dan generasi tetap konsisten dengan prioritas sosial yang benar-benar terbagi secara luas pada suatu sisi dan aspirasi legitimasi seseorang pada sisi lain.
3.
Akuntansi sosial bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai tujuan perusahaan, program kerja, dan kontribusi untuk tujuan sosial bagi semua kelompok sosial. Informasi yang disediakan untuk akuntabilitas publik dan yang memfasilitasi pembuatan keputusan
24
berkenaan dengan social choice (pilihan-pilihan) dan alokasi sumber daya sosial. Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan pertama dan kedua berkaitan dengan pengukuran akuntansi sosial dan tujuan yang ketiga berkaitan dengan proses pelaporan akuntansi sosial. Pada dasarnya akuntansi sosial bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan untung rugi dan biaya sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan kepada masyarakat.
2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 2.2.1 Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu, piramida CSR yang dikemukakan Elkingston’s harus dipahami sebagai satu kesatuan sehingga korporasi atau perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara tujuan mendapatkan laba (profit) dan tujuan sosial (people) serta lingkungan (Plannet) atau yang disebut dengan triple bottom lines (Lako, 2011). Dimana Profit, Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. People, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana
25
pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.
Plannet,
Perusahaan
peduli
terhadap
lingkungan
hidup
dan
keberlanjutan keragaman hayati Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme) (Porter dalam Tanudjaja, 2006). Dalam kaitan itulah, penerapan CSR dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar. Pada saat sekarang ini, CSR tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep dan eksistensi CSR telah mulai diangkat kedalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari adanya isu hangat dunia mengenai pentingnya kontribusi perusahaan dan pemerintah dalam perbaikan, pengembangan dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dicetuskan dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Perkembangan CSR pada dekade ini pun diikuti dengan diperkuatnya eksistensi
26
CSR tersebut kedalam kewajiban yang bersifat normatif diberbagai negara. Meskipun baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan tersebut dimana Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hasil ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi CSR itu sendiri (Firman, 2014). 2.2.2 Defenisi CSR CSR
menurut
Mardikanto
(2014)
adalah
suatu
komitmen untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat malalui praktik bisnis. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah amal melainkan sebuah strategi bisnis inti dari sebuah organisasi. Menurut Azheri (2012) CSR adalah suatu komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didadasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan para stakeholder dan lingkungan. dimana perusahaan yang melakukan aktifitas ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Branco dan Rodriguez dalam Oktaviani (2012), CSR dimaksudkan merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan perusahaan. Baik dalam kegiatan usahanya maupun pada cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholder yang dilakukan secara sukarela. Pada tanggal 1 Nopember 2012, telah resmi dirilis ISO 26000 tentang International Guidance On Social Responsibility yang memberikan rumusan resmi tentang definisi social responsibility sebagai berikut :
27
“Tanggung jawab korporasi atas; dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktifitasnya dalam masyarakat, dan lingkungan, melalui prilaku yang etis dan transparan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan; termasuk kesehatan dan kesejahteraaan masyarakat; memperhatikan ekspekstasi pemangku kepentingan; mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku dan konsisten dengan norma prilaku internasional; dan terintegrasi dalam organisasi serta diimplementasikan dalam seluruh aktifitas organisasi yang terkait dengan organisasi korporasi.” Jadi dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya tetap sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2.2.3
Manfaat CSR Dan Arti Penting CSR Bagi Perusahaan.
2.2.3.1 Manfaat CSR Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR diantaranya: 1.
Bagi perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical
28
decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (risk magement). 2.
Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan disuatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
3.
Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.
4.
Bagi Negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “coporate miscounduct” atau malpraktek bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan. Menurut Untung (2008) manfaat CSR bagi perusahaan adalah :
1.
Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2.
Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3.
Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4.
Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5.
Membuka peluang yang lebih luas bagi perusahaan.
6.
Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuatan limbah.
29
7.
Memperbaiki hubungan dengan stkeholders.
8.
Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9.
Meningkatkan semangat produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan. Dzahro dalam Mardikanto (2014) mengemukakan beberapa manfaat CSR bagi perusahaan, sebagai berikut: 1.
Meningkatkan citra perusahaan. Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
2.
Memperkuat “Brand” perusahaan. Melalui kegiatan memberikan Product Knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.
3.
Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
4.
Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
5.
Membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Jika CSR dilakukan sendiri oleh
perusahaan,
perusahaan
mempunyai
kesempatan
menonjolkan
keunggulannya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.
30
6.
Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreatifitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.
2.2.3.2 Arti Penting CSR Bagi Perusahaan Heiman dalam Mardikanto (2014) menyebutkan beberapa alasan mengapa CSR perlu dilaksanakan yaitu: 1.
Merupakan hal etis yang dilakukan.
2.
Meningakatkan citra perusahaan
3.
Hal ini diperlukan dalam rangka untuk menghindari peraturan yang berlebihan.
4.
Jenis kegiatan dari tanggung jawab sosial juga dapat menguntungkan.
5.
Lingkungan sosial yang lebih baik akan bermanfaat bagi perusahaan.
6.
Dapat menarik minat para investor.
7.
Dapat meningkatkan motivasi karyawan.
8.
Dapat membantu untuk memperbaiki masalah sosial yang disebabkan oleh bisnis. Penelitian Heal dan Garret (2004), menunjukkan bahwa aktivitas CSR dapat
menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, dapat memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan dapat memelihara hubungan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Sedangkan Penelitian Siegel dan Paul (2006), menunjukkan bahwa aktivitas CSR memiliki
31
dampak produktif yang signifikan terhadap efisiensi, perubahan teknikal, dan skala ekonomi perusahaan. (“Pengaruh Corporate Social Responsibility”) Dipihak lain, Caroll dalam Mardikanto (2014) menyampaikan beberapa alasan yang membuat korporasi tertarik untuk semakin memiliki rasa tanggug jawab sosial sebagai berikut: 1.
Terkait dengan reputasi perusahaan
2.
Merupakan suatu keunggulan kompetitif.
3.
Penghematan biaya perusahaan.
4.
Sudah merupakan kecenderungan dunia industri.
5.
Komitmen dewan komisaris.
6.
Permintaan/tuntutan pelanggan.
7.
Tuntutan investasi yang bertanggung jawab sosial (SRI)
8.
Pertumbuhan yang dibangun “dari atas” (top-line growth).
9.
Tuntutan pemilik/pemegang saham.
10. Aksesibiltas permodalan. 2.2.4
Bentuk-Bentuk CSR Bentuk-bentuk CSR Menurut Brodswey dan Vogel dalam Azheri (2012)
mempunyai tiga bentuk CSR yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut : a.
Corporate Philantrophy Adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perushaan.
32
b.
Corporate Responsibility Adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
c.
Corporate Policy Adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.
2.2.5
Ruag Lingkup CSR CSR yang merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk
kontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu perusahaan harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Hardinsyah & Iqbal dalam Azheri (2012) mewujudkan ketiga aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
33
No
Aspek
1
Sosial
Tabel 2.1 Kegiatan Corporate Social Responsibility Muatan Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan
(secara
internal
termasuk
kesejahteraan
karayawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya. 2
Ekonomi
Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan
menegah
(KUB/UMKM),
agrobinis,
pembukaan
lapangan kerja, infrasruktur ekonomi, dan usaha produktif lain. 3
Lingkungan
Penghiajuan, reklamasi lahan, pengelolaan alam, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.
Sumber : Azheri (2012) 2.2.6
Prinsip Pelaksanaan CSR Menurut ISO 26000 dalam Priyanti (2013) tentang petunjuk pelaksanaan
CSR menetapkan tujuh prinsip sebagai prilaku perusahaan yang didasarkan atas standar dan panduan prilaku dalam konteks situasi tersebut. Ketujuh prinsip tersebut adalah: 1.
Akuntabilitas, hal ini terlihat dari prilaku organisasi yang berkaitan dengan masyarkat dan lingkungan.
2.
Transparansi, hal ini terlihat dari pengambilan keputusan dan aktifitas yang berdampak terhadap pihak lain (stakeholders).
34
3.
Prilaku Etis, hal ini berkaitan dengan prilaku etis perusahaan sepanjang waktu.
4.
Stakeholders, hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan kepentingan stakeholder-nya.
5.
Aturan Hukum, hal ini berkaitan dengan penghormatan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Norma International, terutama berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap norma internasional, terutama berkaitan dengan norma yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan
7.
Hak Asasi Manusia, berkaitan dengan pemahaman mengenai arti penting hak asasi manuia (HAM) sebagai konsep universal. Terkait dengan hal tersebut, Organization For Economic Coopertion and
Development-OECD dalam Azheri (2012), merumuskan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam implementasi CSR bagi perusahaan transnasional, yaitu sebagai berikut: 1.
Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan bedasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2.
Menghormati hak-hak azazi manusia, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah dinegara tempat perusahaan beroperasi.
3.
Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal termasuk kepentingan bisnis.
35
4.
Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.
5.
Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan diluar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan lain-lain.
6.
Mendorong
dan
memegang
teguh
prinsip-prinsip
GCG
serta
mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. 7.
Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktikik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri (self regulation) secara efektif guna menumbuh kembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi.
8.
Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan pada pekerja melalui program-program latihan.
9.
Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih dan indisipliner.
10.
Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
11.
Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tidak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.
36
Sedangkan Golodets dalam Mardikanto (2014) mengemukakan prinsipprinsip CSR yang meliputi: 1.
Mengembangkan mutu produk dan layanan bagi konsumen.
2.
Menciptakan keleselamatan kerja, melalui pengembangan produk dan sumber daya manusia.
3.
Mengatasi keluhan masyarakat berdasarkan hukum baik yang menyangkut: pajak, ketenagakerjaan, lingkungan dan yang lainnya,
4.
Integritas dan hubungan timbal balik dengan semua stakeholders.
5.
Melakukan bisnis yang efisien, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan mengembangkan keunggulan bersaing guna memperoleh manfaat bagi pemilik/ pemegang saham atau masyarakat.
6.
Bekontribusi terhadap evolusi masyarakat-sipil melalui kemitraan dan pengembangan proyek-proyek sosial.
2.2.7
PSAK Yang Berkaitan Dengan CSR Adapun PSAK yang berkaitan dengan CSR adalah sebagi berikut :
1.
PSAK No. 1 (Revisi 2009) paragraf 12 berbunyi: “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai
lingkungan
hidup,
dan
laporan
nilai
tambahan
(vallue
addedstatement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar lingkup Standar Akuntansi Keuangan”
37
2.
PSAK No. 24 (Imbalan kerja) paragraf 22 berbunyi : “Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba bersih”.
3.
PSAK No. 45 (Revisi 2011) tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang berbunyi pada ruang lingkup bagian 03 yang berbunyi: “laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya”.
2.2.8
Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Adapun dasar hukum yang membahas mengenai penerapan prinsip
tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan antara lain: 1.
Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Pasal 11 ayat (3) butir (k) dan pasal 40 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (3). Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan ketentuan pokok yaitu (k). Tentang pengelolaan lingkungan hidup
38
Pasal 40 (5). Badan Usaha atau usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. 2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 (b) dan pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (a). Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (b). Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. (c).Membuat
laporan
tentang
kegiatan
penanaman
modal
dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman modal. (d).Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan (e).Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Pasal 34 (1). Badan usaha atau badan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa; (a). Peringatan tertulis; (b). Pembatasan kegiatan usaha; (c). Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d). Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
39
(2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan dengan ketentuan peraturan. (3). Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V pasal 74 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut: (1). Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2). Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya
perseroan
yang
pelaksanaannya
dilakukan
dengan
memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. (3). Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh peraturan pemerintah. 4.
Undang-undnag Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir a,b,d,e, pasal 1 butir 1,2,3 dan pasal 3.
40
5.
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
6.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP)
2.3 Pengertian Akuntansi Sosial Ekonomi Socio Economic Accounting (SEA) masih merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi. Istilah Socio Economic Accounting (SEA) atau akuntansi sosial ekonomi yang digambarkan oleh para ahli ini cukup beragam. Beberapa para ahli telah mendefinisikan akuntansi sosial ekonomi, antara lain sebagai berikut: 1.
Menurut Belkaoui dalam Harahap (2011), Akuntansi Sosial Ekonomi dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuruan analisis, dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Dimana pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara mencakup Social Accountinng and Reporting peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahan terhadap
41
lingkungannya, mencakup; finansial, dan managerial Social Accounting, Social Auditing. 2.
Menurut Harahap (2011), Akuntansi Sosial Ekonomi adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek social benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh lembaga. Pengukuran ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik perusahaan atau yang lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.
3.
Menurut Wikipedia Indonesia Akuntansi sosial (dikenal juga sebagai akuntansi sosial dan lingkungan, pelaporan sosial perusahaan, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan non-keuangan, atau akuntansi keberlanjutan) adalah suatu proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan ekonomi organisasi. Untuk kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat dan untuk masyarakat luas. Jadi Akuntansi Sosial Ekonomi adalah suatu proses analisis yang digunakan
oleh
lembaga
atau
perusahaan
untuk
mengukur,
mengungkapkan,
mengidentifikasi, menilai dan melaporkan kegiatan ekonomi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.
42
2.3.1
Latar Belakang Munculnya Akuntansi Sosial Ekonomi Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yag dapat memberikan
banyak keuntungan bagi masyarakat. Ia bisa memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, membayar pajak, memberikan sumbangan dan lain-lain. Dari sinilah ilmu akuntansi yang selama ini dikenal hanya memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan dengan pihak kedua. Dengan adanya tuntutan ini, akuntansi bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak kedua (partner bisnisnya), tetapi juga dengan lingkungannya pihak ketiga. Ilmu akuntasi yang mencatat, mengukur, melaporkan externalities ini disebut dengan Socio Economic Accounting (SEA). Dalam akuntansi konvensional yang menjadi fokus perhatiannya adalah pencatatan dan pengkuran terhadap kegiatan atau dampak yang timbul akibat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan lainnya (Reciprocal Transaction). Sedangkan SEA menyoroti aspek sosial atau dampak (externalities) dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Literatur dalam ilmu sosial, ilmu sosiologi, dan khususnya kegiatankegiatan sosial merupakan saksi dan penyebab yang mendorong timbulnya SEA. Adanya kecenderungan beralihnya perhatian pada kesejahteraan individu kearah kesejahteraan sosial. Kecenderungan ini semua dapat dilihat dari beberapa paradigma berikut ini (Ramanhatan, 2000) :
43
a.
Kecenderungan Tehadap Kesejahteraan Sosial. Sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya hanya dapat lahir dari sikap kerja antar unitunit masyarakat itu sendiri. Kenyataan ini semakin disadari dan semakin dibutuhkan pertanggung jawabannya untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang keterkaitan saling pengaruh mempengaruhi antara negara dan rakyat, antara perusahaan dan masyarakat, SEA ini sangat berperan.
b.
Kecenderungan Terhadap Kesadaran Lingkungan Dalam literatur paradigma ini dikenal dengan line human exceptionalism paradigm menuju the new environment paradigm. Paradigma yang pertama menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik dibumi ini yang memiliki kebudayaan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan
makhluk
lain.
Sebaliknya,
paradigma
yang
terlahir
menganggap bahwa manusia adalah makhluk diantara bermacam-macam makhluk yag mendiami bumi yang saling mempunyai keterkaitan dan sebab-akibat, dan dibatasi oleh sifat keterbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi atau politik. Kesadaran akan kebenaran environment pardigm ini merupakan salah satu pendorong munculnya SEA. c.
Perspektik Ekosistem Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efesiensi profit maximazion menimbulkan krisis ekonomi. Salah satu kelompok tingkat dunia yang menaruh perintah terhadap ekosistem ini adalah Clun Of Rome yang dikenal dengan pendapatnya limits to growth, salah satu
44
putera terbaik kita, almarhum Dr. Soedjatmoko, mantan rektor universitas PBB dijepang, termasuk salah satu anggotanya. Tanpa pembatas terhadap tingkah laku manusia tampaknya yang timbul hanya terdapat kehancuran dan kekacauan termasuk gempa bumi dan tsunami. Perspektif terhadap ekosistem ini yang mendorong SEA. d.
Ekonomisasi vs Sosialisasi Ekonomisasi hanya mengarahkan perhatian kepada kepuasan individual sebagai suatu unit yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit tanpa memperhatikan
kepentingan
masyarakat.
Sebaliknya
sosialisasi
memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Akhirnya, perlu alat ukur sampai seberapa jauh pengaruh perusahaan terhadap masyarakat. 2.3.2
Pengukuran Dalam SEA Masalah pengukuran ini merupakan hal yang sangat rumit dalam SEA ini.
Dalam akuntansi konvensional jelas bahwa setiap transaksi baru dapat dicatat jika sudah mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dalam SEA kita harus mengukur dampak positif (social benefit) dan dampak negatif (social Cost) yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Menurut Harahap (2011) sosial benefit adalah kontribusi positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat dapat berupa: 1.
Penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kualitas yang baik.
45
2.
Pembayaran imbalan atas pengguanaan elemen-elemen sumber daya masyarakat melalui; penyediaan kesempatan kerja (gaji dan upah) pembayaran pajak pemberian sumbangan.
3.
Pemberian sumbangan dan penyediaan fasilitas pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4.
Perbaikan terhadap lingkungan.
5.
Perbaikan rumah ibadah. Sedangkan social cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan
dengan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang meliputi polusi udara, polusi air dan polusi tanah yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan tersebut.. Menurut Harahap (2011) ada beberapa metode pengukuran akuntansi sosial, yaitu : 1.
Menggunakan penelitian dengan menghitung oportunity cost approach.
2. Menggunakan daftar kuisioner, survey, lelang dimana mereka merasa dirugikan. 3. Menggunakan hubungan antara kerugian masal, dengan permintaan barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat. 4.
Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga.
2.3.3
Sustainability Reporting Standar pelaporan CSR harus perlu diperhatikan dengan benar oleh dunia
usaha. Karena dalam Undang-undang tidak diatur pedoman penyusunan laporannya, meskipun standar pelaporan merupakan hal yang sangat penting dan
46
berguna sehingga berfungsi sekali untuk tahap persiapan, pemantauan, evaluasi hasil kinerja dari CSR hingga untuk penyempurnaan pada laporan berikutnya (Ramanhatan, 2000). Apabila setiap perusahaan membuat standar pelaporan CSR yang berbeda-beda, akan menyulitkan bagi para pembaca untuk menganalisis antar perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Tetapi, walaupun standar pelaporannya tidak diatur dalam undang-undang, namun pada Pasal 66 ayat (2) butir (c)
diterangkan bahwa Perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan lingkungan (baca:CSR) dalam laporan tahunan. Jadi, laporan CSR sangat perlu dibuat karena memang telah diwajibkan dalam undangundang. Dan tentunya berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus pertanggung jawaban kepada stakeholders. Menurut Global Reporting Initiative (GRI) versi 3.0 (2000-2006) menjelaskan bahwa laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keberlanjutan juga menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya triple bottom line, laporan pertanggung jawaban perusahaan, dan lain sebagainya). GRI adalah sebuah lembaga independen, didirikan pada tahun 1997 di Boston AS, sekarang berpusat di Belanda. Setelah standar tersebut diterapkan selama tiga tahun, banyak masukan perbaikan dari penggunanya sehingga sejak akhir tahun 2005. GRI kembali bekerja menyiapkan revisi GRI Guidelines 2002.
47
Indonesia yang belum mempunyai standar nasional dalam menyusun laporan keberlanjutan perlu memiliki standar tersendiri yang merupakan konvergensi atas GRI Guidelines. Konvergensi ini penting agar investor dan stakeholders lainnya dapat memperoleh informasi sustainability dalam format yang sama dengan standar global. Untuk itulah, dengan diprakarsai oleh IAIKAM pada pertengahan 2005, telah didirikan lembaga semacam GRI yang diberi nama “National Center For Sustainability Reporting (NCSR)”. Lembaga independen ini memiliki misi: “Meyusun dan meyebarluaskan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan untuk organisasi/perusahaan di Indonesia” (IAI, 2008). 2.3.4
Pelaporan Untuk melaporkan aspek sosial ekonomi yang diakibatkan oleh
perusahaan ada beberapa teknik pelaporan SEA ini misalnya Diller dalam Priyanti (2013) mengungkapkan tekniknya sebagai berikut: 1.
Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.
2.
Pengungkpan dalam catatan atas laporan keuangan.
3.
Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan sebagainya.
kerusakan
lokasi,
biaya
pemeliharaan
lingkungan
dan
48
2.4 Peneliti Terdahulu Priyanti (2013). Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Darma Pratama dengan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Penerapan Akuntansi Corporate Social responsibility pada PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Palembang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan akuntansi Corporate Social responsibility (CSR) dan pencatatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) wilayah S2JB palembang. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian yang telah dilakukannya secara simultan menunjukkan bahwa penerapan yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) wilayah S2JB Palembang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah Serta PT.PLN (Persero) wilayah S2JB Palembang telah melakukan pencatatan tersendiri dimana rekening CSR berbeda dengan rekening bank PT.PLN (Persero) wilayah S2JB palembang.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Obyek Penellitian Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No 541 kelurahan 13 ulu kecamatan seberang ulu II plaju palembang. 3.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan 3.1.1.1 Visi Terwujudnya Kereta Api sebagai pilihan utama jasa transportasi yang mengutamakan keselamatan, kehandalan dan pelayanan 3.1.1.2 Misi Mewujudkan jasa pelayanan transportasi masal dengan menghasilkan jasa sesuai kebutuhan pelanggan dan stkeholders, meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien. 3.1.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (persero) Divre 3 Pada struktur organisasi PT. Kereta Api (persero) Divre 3 sumsel terdiri dari seorang kepala divisi, beberapa bidang yang masing-masing membawahi beberapa seksi dan unit pelaksan teknis (UPT) dibawahnya serta dua subdivisi yang memiliki beberapa seksi dan upt tersendiri. Untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikan struktur organisasi PT. Kereta Api (persero) Divre 3 sumsel sebagai berikut:
49
Gambar 3.1.2 Struktur Organisasi PT.KERETA API INDONESIA (Persero) DIVISI REGIONAL 3 SUMATERA SELATAN EVP DIVRE 3 DEPUTY EVP Manager Humasda
Manager Hukum
Sensor Manager SDM dan Umum
Sensor Manager Keuangan
Manager Pelanggan Seketariat
Manager SDM
Manager Dokumen & Kerumahtangaan
Manager Hiperkes & lingkungan
Manager Anggaran
Manager perawatan & Bangunan Dinas
Manager Akuntansi
Manager Keungan
Manager Kas Besar
Anggota Senior Manager Sarana
Senior Manager Jalan & Jembatan
Senior Manager Sintels
Manager Program Anggaran Sarana
Manager Program Anggaran Jalan rel&Jembatan
Manager Program Anggaran Sintelis
Manager Perawatan Lokomotif
Manager Kontruksi Jalan Rel&Jembatan
Manager Perawatan Sinyal
Manager Perawatan Kereta &Gerbong
Gudang Persediaan Lahat
Senior Manager Operasi
Senior Manager Komersial
Manager Perencana Opka
Manager Pemasaran Angkutan Penumpang & Customer Care
Manager Pelayanan dan Kamtib
Manager Pemasaran Angkutan Barang Manager Pengusaha Asset
Manager Operasi Manager Fasilitas Sarana Pemeliharaan JJ&Evaluasi
Balai Yasa Lahat
VP SUB DIVRE KPT
Manager Perawatan Telekomunikasi&Listr ik VP SUB DIVRE KPT
Manager Sistem Informasi Manager Pengendalian Opka
Ass.Manager Renc.Eva &TU
Ass.Manager Dal.Opka
Ass.Manager Operator Radio
Ass.Manager Dal.Sarana
50
51
3.1.3 Tugas pokok, dan Tanggung Jawab Unit di PT. Kereta api Indonesia (Persero) Unit-unit di dalam organisasi PT.kereta Api Indonesia (persero) memiliki Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Tata laksananya masing-masing. Untuk itu, penulis akan menyajikan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Unit didalam organisasi PT. Kereta api Indonesia (Persero) Divre 3 sumsel sebagai berikut: SEKSI KEUANGAN 1.
Bidang Keuangan Divre 3 Sumsel, adalah satuan organisasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di bawah organisasi Divre 3 Sumsel dan berkedudukan di Palembang.
2.
Bidang Keuangan Divre 3 Sumsel dipimpin oleh seorang Senior Manager
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Executive Vice President (EVP) Divre 3 Sumsel. Senior Manager Keuangan Divre 3 Sumsel mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab: a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Divre 3 Sumsel. b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara berkelanjutan serta pengelolaan resiko di Seksinya. c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Divre 3 Sumsel dan melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.
52
d. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Divre 3 Sumsel serta pembinaannya. e. Melaksanakan Administrasi Perpajakan. f. Melaksanakan
pengelolaan
administrasi
keuangan,
pengesahan
pembayaran non gaji pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan. g. Melaksanakan tata laksana perbendaharaan dan pengelolaan tata usaha Kas Besar Divre 3 Sumsel. h. Melaksanakan pemantauan, penyelesaian dan pelaporan tindak lanjut temuan Pemeriksaan Internal maupun Eksternal. i. Melaksanakan Pemantauan dan pengendalian atas pengelolaan penagihan Piutang Angkutan Penumpang, Angkutan Barang dan Pengusahaan Asset. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Senior Manager Keuangan Divisi Regional 3 Sumatera Selatan dibantu oleh: 1.
Manager Anggaran, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.
2.
Manager Akuntansi, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Divisi Regional 3 Sumatera Selatan.
3.
Manager Keuangan dan Pajak, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
53
pengesahan pembayaran non gaji pegawai, pengesahan pembayaran kepada
pihak
ketiga,
melakukan
verifikasi
dan
mengkompilasi
pembayaran untuk mengidentifikasi objek pemotongan, kelengkapan tagihan dan menentukan jumlah yang dibayarkan atas Kewajiban Pemotongan : PPh Pasal 21, 23, 4 ayat 2, PPN : SPT Masa PPN 1111, PPN keluaran, PPN Masukan, PPN Masukan tidak dapat dikreditkan. SPT Masa PPN 1107 (PUT), dan PPh Badan : Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2; telah kontrak perjanjian, penyelesaian keberatan, pemeriksaan pajak dan lainlain termasuk hubungan dengan kantor pajak setempat; serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan. 4.
Manager Kas Besar, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menerima, menyimpan. mengeluarkan, mencatat transaksi kas dan setara kas tunai atau pada rekening Bank Daerah (BD) di wilayah kerjanya dengan rincian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penerimaan uang yang berasal dan pendapatan non angkutan tunai atau melalui rekening Bank Daerah (BD), pencairan piutang Perusahaan dan droping BKU ke BD. b. Melaksanakan pengeluaran untuk transaksi setoran pendapatan non angkutan baik yang diterima tunai maupun melalui rekening Bank Daerah (BD), ke rekening Bank Koordinator Daerah (BKD), pembayaran utang Perusahaan melalui pengesahan bukti pembayaran (A.9) serta pembayaran pajak yang menjadi kewajiban Perusahaan.
54
c.
Melaksanakan penyimpanan uang tunai di brankas dan di Bank Daerah (BD).
5.
Assistant Manager Penagihan, yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab inelaksanakan penagihan atas Piutang Angkutan Penumpang. Angkutan Barang dan Pengusahaan Asset (Rekening G.2 I 5/SAB) serta Tata Usaha Administrasi Piutang (Aging Schedule). UNIT SISTEM INFORMASI Unit sistem Informasi Divisi Regional 3 Sumatera Selatan adalah satuan
organisasi di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di bawah organisasi Divisi Regional 3 Sumatera Selatan dan berkedudukan di Palembang. Unit sistem Informasi Divisi Regional 3 Sumatera Selatan, dipimpin oleh seorang Manager yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Executive Vice President (EVP) Divisi Regional 3 Sumatera Selatan Manager Sistem Informasi Divisi Regional 3 Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengelola infrastruktur teknologi inforrnasi (perangkat keras, perangkat lunak pendukung. dan perangkat jaringan,). mengelola aplikasi disisi pengguna, inelakukan penanganan jika terjadi gangguan pada sislern informasi. serta mernastikan kualitas layanan sistem informasi terjaga dengan balk dalain wilayah Divisi Kantor Regional 3 Sumatera Selatan di Palembang.
.
55
3.1.4 Visi, Misi dan Tujuan CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 1. Visi CSR adalah meningkatkan manfaat Perusahaan bagi Stakeholder, melalui peningatan aktivitas PKBL serta CR. 2. Misi CSR adalah meningkatkan Corporate Image melalui kegiatan PKBL dan CR yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi Perusahaan dalam menjaiankan visi, misi dan tujuan korporasi. 3. Tujuan CSR adalah menciptakan lingkungan masyarakat sekitar lokasi aktivitas Perusahaan yang mandiri secara sosial ekonomi melalui kegiatan PKBL dan CR sehingga dapat menjadi mitra sejati dalam kelangsungan
usaha
Perusahaan
dan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. 3.1.5 Ruang Lingkup CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel Ruang lingkup CSR yang diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel berada disekitar wilayah perusahaan dan sekitar area stasiun dalam wilayah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
3.2 Ruang Lingkup Penelitian Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumatera Selatan dilakukan dengan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga (pihak eksternal) dalam ruang lingkup divre 3 sumsel.
56
3.3 Desain Penelitian Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis metode analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat data, mengklasifikasikan data dan menganalisis data berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian menarik kesimpulan. Alasan melakukan metode analisis kualitatif adalah karena dalam melakukan analisis kualitatif penulis mampu mendapatkan rincian yang kompleks tentang permasalahan yang ada didalam penelitian ini sehingga dalam menganalisis permasalahan diharapkan akan mencapai hasil yang lebih optimal.
3.4 Data Yang Digunakan Dalam menganalisa data yang ada, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam penelitian ini. Data-data yang dipilih yaitu data-data yang telah tersedia di perusahaan dalam kesempatan ini adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumatera Selatan yaitu profil perusahaan, laporan keuangan, dan laporan PKBL.
57
3.5 Teknik Pengumpulan Data Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dengan membaca buku-buku dan literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya seperti dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa (Margono, 2007). Cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari media internet, dengan bertanya secara langsung kepada pegawai yang bertugas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mendapatkan data langsung dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumatera Selatan yang telah disusun oleh perusahaan seperti profil perusahaan, laporan keuangan, dan laporan PKBL.
3.6 Metode Analisis Menurut Sugiyono (2010), menyatakan bahwa teknik analisis dalam penelitian ada dua macam yaitu : a.
Metode Kuantitatif Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka
b.
Metode Kualitatif Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.
58
Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan pada skripsi ini adalah dengan analisis kualitatif. Dimana langkah yang dilakukan dalam analisis kualitatif yaitu dengan cara: 1.
Menjelaskan bagaimana besaraan dana CSR didapatkan berdasarkan teori dan praktek yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
2.
Menjelaskan pencatatan transakasi CSR berdasarkan teori dan praktek yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
3.
Menjelaskan pelaporan transaksi CSR berdasarkan teori dan parktek yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
4.
Analisis penerapan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Penerapan dan Pelaksanaan Program CSR Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel CSR mulai menjadi topik dan pembahasan didunia bisnis sejak tahun 1953. Hal ini diperkuat dengan beberapa pendapat dari ahli terdahulu diantaranya Bowen (1953), Frederick (1960), Friedman (1962) Davis dan Blomstrom (1966), Sethi (1975) dan beberapa para ahli lainnya (Mardikanto, 2014). Dengan adanya pembahasan tersebut diketahui bahwa perusahaan di berbagai belahan dunia telah mulai melaksanakan kegiatan CSR walaupun hanya beberapa perusahaan saja yang melakukannya dan perusahaan tersebut hanya melakukan kegiatan CSR tersebut dengan motif untuk menjaga hubungan dengan para Stakeholders. Di Indonesia sendiri, CSR menjadi topik yang hangat diperbincangkan saat berada di rezim orde baru. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang semakin berani beraspirasi dan mengekspresikan tuntutannya terhadap perkembangan dunia bisnis (Daniri dalam Oktaviani, 2012). Masyarakat menuntut para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya harus semakin bertanggung jawab sehingga para pelaku bisnis yang takut akan terjadi konflik dengan masyarakt sekitar dengan merealisasikan tuntutan mereka yaitu melaksanakan CSR (Untung, 2008).
59
60
Menyikapai hal tersebut, pemerintah Indonesia membuat peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan diantaranya UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diantaranya mengatur perusahaan yang mengelola gas dan bumi harus melaksanakan tanggung jawab sosial, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diantaranya mengatur badan usaha atau badan perorangan yang melakukan kontrak kerja harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang diantaranya mengatur tentang PKBL. Disini jelas bahwa perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan BUMN harus melaksanakan CSR. Tidak berhenti sampai disana, pemerintah kembali mengambil sikap dengan suatu kebijakan yang menormakan CSR yang sebelumnya didasari atas nilai etika bisnis yang syarat dengan nilai moral kemudian dituangkan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga pada hari jumat 20 juli tahun 2007 pemerintah meresmikan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Azhery, 2012). Menurut undang-undang No 40 tahun 2007 pada pasal 74 yang berbunyi: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
61
sebagai
biaya
perseroan
yang
pelaksanaannya
dilakukan
dengan
memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh peraturan pemerintah. Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 juga menyebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan CSR seperti pasal 63 yang menegaskan: a. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada pasal (1) memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk buku yang akan datang. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa peraturan ini menegaskan perseroan wajib melaksanakan CSR (Azhery, 2012). Dimana perseroan yang berkaitan dengan SDA diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dan dalam melaksanakan kegiatan tersebut perseroan juga harus menganggarkan dan memperhitungkan biaya tersebut sebagai biaya perseroan tetapi selalu dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan salah satu BUMN pemerintah telah melaksanakan program CSR. Program CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu dengan melaksanakan program PKBL yang mempunyai Lingkup Tugas dalam pelaksanaan yaitu melaksanakan mandat yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mengatasi masalah sosial kemasyarakatan dan membina
62
hubungan baik dengan komunitas yang ada di masyarakat untuk kelangsungan usaha Perusahaan (PT. Kereta api, 2015). Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menjelaskan tujuan berdirinya BUMN yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) huruf e yang berbunyi “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”. Sebagai jawabannya maka lahirlah PKBL (Azhery, 2012) yang didukung dengan pendapat Thohir (2008) bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan perwujudan tanggung jawab BUMN kepada masyarakat. Kemudian muncullah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP05/MBU/2007 menegasakan bahwa PKBL sebagai bagian dari CSR bagi BUMN tidak lagi sebagai kegiatan yang bersifat voluntary melainkan telah berubah menjadi kegiatan yang bersifat mandatory (Azhery, 2012). Disini jelas bahwa PKBL merupakan CSRnya BUMN dan PKBL ini telah dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga telah membentuk unit-unit PKBL untuk membantu melaksanakan program PKBL di seluruh Indonesia yang tersebar berdasarkan daerah operasi dan divisi regional. Dimana salah satu unit PKBLnya yang berada di Divre 3 Sumsel. Unit PKBL yang berada di sumsel tepatnya berada di divre 3 melaksanakan tugas tersebut dengan melaksanakan PKBL yang mempunyai ruang lingkup disekitar perusahaan dan stasiun tempat beroperasinya perusahaan.
63
4.2 Program Kemitraan dan Bina lingkungan Hidup BUMN sebagai Badan Usaha yang berada dibawah naungan pemerintah mempunyai dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab kepada pemegang saham dan tanggung jawab kepada masyarakat (Thohir, 2008). salah satu tujuan yang berdirinya BUMN tertuang di dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 2 ayat (1) huruf e yang berbunyi “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat” (Azhery, 2012). Oleh sebab itu maka dalam prakteknya lahirlah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan perwujudan tanggung jawab BUMN kepada masyarakat (Thohir, 2008). Hal ini juga didukung oleh IAI dalam majalahnya yang berjudul “CSR voluntary or mandatory” bahwa bila dilihat dari perspektif bisnis, PKBL merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan CSR (IAI, 2008). PKBL diatur lebih terperinci dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-05/MBU/2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013. PKBL mempunyai dua sub program yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan ditujukan bagi para pengusaha menengah dan kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN dan program bina lingkungan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah usaha BUMN (Thohir, 2008)
64
Menurut ketentuan pada pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 menegasakan bahwa program kemitraan diberikan dalam bentuk: 1.
Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka mcningkatkan produksi dan penjualan.
2.
Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kcgiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan.
3.
Beban Pembinaan yang meliput: a.
Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan halh al lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
b.
Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dan dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;.
c.
Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
Sedangkan ruang lingkup bantuan program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Bantuan korban bencana alam. 2. Bantuan pendidikan danlatau pclatihan. 3. Bantuan peningkatan kesehatan
65
4. Bantuan pengembangan prasarana danlatau sarana umum. 5. Bantuan sarana ibadah. PT. Kereta api Indonesia (Pesero) yang telah melaksanakan salah satu tugas yang dimandatkan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan program PKBL mempunyai arah Kebijakan yang dilaksanakannya yang meliputi: 1.
Terciptanya jaminan Keselamatan Perjalanan Kereta Api.
2.
Keberpihakan pada masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah untuk dijadikan masyarakat yang berdaya saing, tumbuh dan mandiri secara sosial dan ekonomi
3.
Pengentasan kemiskinan melalui pembentukan Desa Binaan, yang dapat: a.
Meningkatkan jumlah Mitra Binaan
b.
Memfokuskan penyaluran dana Bina Lingkungan kepada sektor kesehatan, prasarana/sarana umum dan pelestarian alam
c.
Melakukan penyaluran dana Program Kemitraan dengan sistem kluster/sentra-sentra untuk meningkatkan pendapatan ekonomi Mitra Binaan
d.
Peningkatan pemasaran produksi Mitra Binaan.
4. Melaksanakan Kegiatan Bina Lingkungan yang meliputi: a.
Bantuan Korban Bencana Alam
b.
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan
c.
Bantuan Peningkatan Kesehatan
d.
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana umum
e.
Bantuan sarana ibadah
66
f.
Bantuan pelestarian alam
g.
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
4.3 Analisis Penetapan Besaran Biaya CSR Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. 4.3.1
Teori Penetapan Besaran Biaya CSR.
Pemerintah Indonesia telah membuat Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program kemitraan Badan usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina lingkungan (PKBL) dalam rangka memperkuat PKBL (Azhery, 2012). Didalam peraturan ini lebih ditegaskan untuk besaran dana PKBL yaitu di dalam pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut: 1.
Dana Program Kemitraan bersumber dari : a.
Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen).
b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional. c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 2.
Dana Program BL bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
67
Terdapat persamaan dengan pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN No. 236 tahun 2003, dimana didalam PER-05/MBU/2007 juga menyebutkan dalam menetapkan besaranmya, dana PKBL BUMN harus ditetapkan oleh Menteri (untuk perum) atau RUPS (untuk persero). PER-05/MBU/2007 kembali diubah oleh pemerintah dengan mengeluarkan PER-08/MBU/2013 dimana didalam peraturan ini terdapat beberapa bagian yang dihapus dan ditambah. Salah satunya untuk besaran dana CSR yang tertuang dalam pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut: 1.
Dana Program Kemitraan bersumber dari: a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2%
dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh
laba,
besarannya
ditetapkan
tanpa
memperhatikan
persentase tertentu dari laba bersih. b. Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian
laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012. c. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau
jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional. d. Pelimpahan dana Program Kemitraan dan BUMN lain, jika ada. 2.
Dana Program BL bersumber dari: a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2%
dari Laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak
68
memperoleh
laba,
besarannya
ditetapkan
tanpa
memperhatikan
persentase tertentu dari laba bersih. b. Saldo dana Program BL yang berasal dari penyisihan sebagian laba
BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012. c. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL yang
masih tersisa dan dana Program BL tahun sebelumnya, apabila ada. Selain itu, Untuk penetapan besarnya alokasi dana Program Kemitraan dan Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan pun mengalami perubahan. Dimana besarnya alokasi dana Program Kemitraan dan Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan ditctapkan oleh: a.
Menteri untuk Perum.
b.
RUPS untuk Persero.
c.
Dewan Komisaris untuk Persero Terbuka.
4.3.2
Praktek penetapan Besaran Biaya yang dilakukan Oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel dalam melaksanakan
PKBL awalnya memerlukan proposal yang ditujukan kepada bagian PKBL PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. Format Proposal untuk program kemitraan pun sudah disiapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel yang mempunyai isi minimal memuat identitas pemilik usaha, data perkembangan usaha yang menunjukkan keadaan keuangan, serta rencana penggunaan dana sedangkan untuk Bina Lingkunaan, Perusahaan tidak menyediakan format proposal calon penerima dana bina lingkungan namun
69
mensyaratkan proposal harus memuat nama penanggung jawab, identitas kelompok pemohon, alamat, besarnya dana yang dibutuhkan, dan peruntukan bantuan. Petugas dari PKBL melaksanakan observasi, evaluasi, dan seleksi atas permohonan yang diajukan calon penerima dana Bina Lingkungan melalui wawancara dan pengamatan langsung ke lokasi. Proposal ini kemudian ditindak lanjuti untuk diperiksa kembali oleh unit PKBL. Apabila proposal ini mendapatkan persetujuan maka, proposal ini akan kembali dilakukan proses pengajuan kepusat agar dana yang menyangkut proposal tersebut dapat dikeluarkan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan di unit PKBL pusat. Dapat disimpulkan bahwa dana yang tersedia untuk program PKBL berada di pusat dan dalam menentukan besaran dana yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) maka diperlukan laporan laba/rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pusat. Untuk itu penulis menyajikan laporan laba/rugi perusahaan yang dapat dilihat pada lampiran 1. Dengan adanya laporan laba/rugi tersebut maka dapat diketahui bahwa besaran
dana
laba
bersih
perusahaan
pada
tahun
2013
sebesar
Rp
370.994.967.645. Dengan demikian maka dapat diperhitungkan besaran dana yang dikeluarkan dari laba yaitu sebagai berikut:: Besaran dana dari laba bersih = 2% x Rp 370.994.967.645 = Rp 7.419.899.352,9
70
Menurut PER-08/MBU/2013 dana PKBL berasal dari perhitungan Laba tahun sebelumnya yaitu besaran dana yang diperhitungkan diatas sebesar Rp7.419.899.352,9
dimana
anggaran
pada
tahun
2014
adalah
sebesar
Rp9.900.000.000. Hal ini menandakan bahwa sebagian dana anggaran PKBL memang berasal dari 2% laba bersih perusahaan. Adapun untuk memperkirakan besaran dana yang diterima oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 Sumsel maka diperlukan laporan laba/rugi divre 3. Untuk itu penulis menyajikan laporan laba rugi/rugi divre 3 tahun 2013 yang dapat dilihat pada lampiran 2 dan dapat diketahui bahwa divre 3 sumsel mempunyai laba bersih sebesar Rp 1.655.525.038.289. Oleh karena itu dapat diperhitungkan besaran dana bagian Divre 3 sumsel dalam melaksanakan PKBL yaitu:
Besaran dana PKBL bagian divre 3=
=
= Rp 441.776.824.643,32 Catatan : Laba bersih divre 3 merupakan laba riil divre sebelum diakumulasikan terhadap bebab-beban pusat sehingga nilai tersebut terlihat lebih besar dari laba PTKAI pusat.
71
Dengan demikian, besaran dana PKBL bagian Divre 3 Sumsel yaitu sebesar Rp 441.776.824.643,32. Adapun realisasi PKBL yang dilaksanakan oleh PT.Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 sumsel pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 REALISASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI DIVRE III PALEMBANG TAHUN 2014 PROGRAM KEMITRAAN No Mitra Binaan Jenis Usaha Waktu Nilai (Rp) Perdagangan 13/10/2014 50.000.000 1 MOH. SOLICHIN JASA PEMBUATAN Perdagangan 13/10/2014 50.000.000 2 SITI SALAMAH WARUNG SEMBAKO 13/10/2014 50.000.000 3 SUHAIMAN M. SOLEH Perdagangan - PEDAGANG Perdagangan 13/10/2014 50.000.000 4 SUPARNO - SERVICE AC 24/12/2014 40.000.000 5 AHMAD QOSTALANI - Perdagangan DEPOT Perdagangan 24/12/2014 40.000.000 6 EDI KURNIADI DISTRO ADI CLOPS Perdagangan 24/12/2014 25.000.000 7 FAUZIA ALI - REFAH SONGKET Perdagangan 24/12/2014 40.000.000 8 SUSMAWATI KOPERASI SERBA Total penyaluran 345.000.000 Sumber : PT. Kereta Api Indonesia(Persero) Divre3 Sumsel Tabel 4.4 REALISASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI DIVRE III PALEMBANG TAHUN 2014 PROGRAM BINA LINGKUNGAN No Kegiatan Lokasi Waktu Nilai (Rp) Bantuan Sarana Ibadah Palembang April 46.976.000 1 Wantilan Bantuan Pembangunan Lahat Juli 35.692.000 2 Menara Total Penyaluran 82.668.000 Sumber : PT. Kereta Api Indonesia(Persero) Divre3 Sumsel
72
Terlihat jelas bahwa pada tahun 2014, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel hanya menggunakan dana sebesar Rp 427.668.000. Dimana dana tersebut masih jauh berada dibawah besaran dana yang telah kita perhitungkan sebelumnya yaitu hanya sekitar Rp441.776.824.643,32. Adapun untuk dana yang tidak habis terpakai pada tahun berjalan akan dijadikan sebagai saldo awal tahun berikutnya sebagaimana yang tertuang didalam PER-05/MBU/2007 kemudian dirubah dengan PER-08/MBU/2013 yang didalamnya terdapat beberapa tambahan dan penghapusan pada pasal-pasalnya 4.3.3
Analisis Penetapan Besaran Biaya CSR Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan dalam mencari
dana PKBL berdasarkan PER-05/MBU/2007 yang kemudian diubah dengan PER08/MBU/2013 dengan mengambil dana 2% dari laba bersih perusahaan di pusat, dan sisa dana yang tersisa akan dijadikan saldo awal tahun berikutnya. Selain itu, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 sumsel selaku cabang telah melaksanakan PKBL dengan baik dengan mendapatkan sebagian dana yang dianggarkan pusat akan tetapi melihat nilai yang diperhitungkan pada pembahasan diatas maka seharusnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel harus mendapatkan dana PKBL lebih banyak dari daerah lain dikarenakan kontribusi laba yang dihasilkan lebih besar dari divre dan daerah operasi yang lain.
73
4.4 Analisis Pencatatan Transaksi CSR Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel 4.4.1
Teori Pencatatan Transaksi CSR
Akuntansi Sosial Ekonomi adalah bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek social benefit dan social cost yang ditimbulkan oleh lembaga (Harahap, 2011). Pengukuran ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik perusahaan atau yang lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Masalah pengukuran ini merupakan hal yang sangat rumit dalam SEA. Dalam akuntansi konvensional jelas bahwa setiap transaksi baru dapat dicatat jika sudah mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dalam SEA kita harus mengukur dampak positif (social benefit) dan dampak negatif (social Cost) yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Menurut Kotler dan Amstrong dalam Mahardika (2013) sosial benefit adalah
pendekatan
dengan
menambahkan manfaat
sosial
dan
berusaha
meningkatkan ikatan sosial dengan cara meneliti kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan pelayanan lebih pribadi. Sedangkan menurut Harahap (2011) sosial benefit adalah kontribusi positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat dapat berupa: 1. Penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kualitas yang baik.
74
2.
Pembayaran imbalan atas pengguanaan elemen-elemen sumber daya masyarakat melalui; penyediaan kesempatan kerja (gaji dan upah) pembayaran pajak pemberian sumbangan.
3.
Pemberian sumbangan dan penyediaan fasilitas pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4.
Perbaikan terhadap lingkungan.
5.
Perbaikan rumah ibadah. Sedangkan social cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan
dengan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya, yang meliputi polusi udara, polusi air dan polusi tanah yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan. Menurut Harahap (2011) ada beberapa metode pengukuran akuntansi sosial, yaitu : 1.
Menggunakan penelitian dengan menghitung oportunity cost approach.
2.
Menggunakan daftar kuisioner, survey, lelang dimana mereka merasa dirugikan.
3.
Menggunakan hubungan antara kerugian masal, dengan permintaan barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.
4.
Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Clark, eat al. dalam Budiono (2012) telah mengkategorikan metode-metode
pengukuran nilai sosial berdasarkan fungsinya kedalam tiga kategori umum, yaitu: 1.
Metode Proses: alat yang digunakan untuk memantau efisiensi dan efektivitas dari output , variabel, maupun indikator yang digunakan manajemen untuk
75
melacak proses yang sedang berjalan. Output tersebut kemudian dapat dievaluasi dalam hal sejauh mana output memiliki korelasi atau menyebabkan suatu outcomes sosial yang diinginkan. 2.
Metode Dampak: alat penghubung outputs (keluaran) dan outcomes (hasil) yang dapatdigunakan untuk membuktikan outcome tambahan relatif terhadap alternatif lainnya.
3.
Metode Monetisasi: mengkonversikan keluaran/dampak dengan menetapkan kesetaraan nilai uang. Menurut Magrifoh dalam Yunita ada beberapa pendekatan yang dapat
digunakan perusahaan sebagai pedoman dalam penyajian akuntansi sosial yaitu perluasan laporan keuangan (Extention of financial statment) sebagai berikut: 1.
Pengungkapan dengan secara naratif (narative disclosure) Pengungkapan secara naratif ini umumnya bersifat kualitatif dengan cara : pelaporan secara kualitatif dalam letter to shareholder, pelaporan secara kualitatif dalam catatan atas laporan keuangan (notes to financial statment), pelaporan secara kuantitatif dalam catatan atas laporan keuangan.
2.
Perkiraan tambahan (additional account) Dampak kerusakan lingkungan karena aktivitas perusahaan dapat diungkapkan melalui perkiraan tambahan dalam laporan keuangan. Belum adanya peraturan yang baku yang mengatur tentang pencatatan dan
pelaporan CSR menjadi masalah yang sangat rumit. Sedangkan PKBL yang merupakan CSR nya BUMN memiliki Jurnal standar (sebagai ilustrasi) yang dapat menjadi acuan bagi Unit PKBL untuk melakukan pencatatan atas transaksi
76
yang terjadi. Acuan ini sangat penting untuk mencapai keseragaman pencatatan suatu transaksi yang selanjutnya akan meningkatkan daya banding Laporan Keuangan yang dihasilkan unit PKBL satu dengan yang lainnya (Okta, 2012). Dalam penulisan pencatatan yang dilakukan oleh unit PKBL yaitu dengan menggunakan dasar akrual (accrual basic) yang dimana pencatatan harus dilakukan ketika suatu transaksi terjadi walaupun penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas belum dilakukan oleh unit PKBL (Suryanto). Didalam accrual basic yaitu beban segera diakui dalam laporan aktifitas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset (Priyanti, 2013). Adapun jurnal yang terjadi saat adanya transaksi dalam metode acrual basic yang tertuang didalam pedoman akuntansi PKBL yang dipublikasikan oleh Okta (2012) yaitu sebagai berikut: ASET 1. Kas dan Setara Kasa. a. Kas (Cash on Hand) Kas xxx Piutang 1. pencatatan penerimaan angsuran dari Mitra Binaan: Bank xxx Piutang Pinjaman Mitra Binaan 2.Kas/Bank Yang Dibatasi Penggunaannya Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya xxx Bank-Bina Lingkungan 3.Investasi Investasi xxx Kas 4.Piutang. Piutang Penyisihan Laba Kepada BUMN Pembina xxx Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina 5.Piutang Kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
77
Piutang Kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur Bank 6.Beban Dibayar Dimuka Beban Sewa Dibayar Dimuka xxx Beban Sewa 6.Aset Tetap. Inventaris dan Peralatan xxx Kas LIABILITAS 1. Utang Inventaris dan Peralatan xxx Utang 2.Biaya Yang Masih Harus Dibayar Beban Pemeliharaan xxx Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3.Utang Pajak Kas xxx Utang Pajak 4.Angsuran Belum Teridentifikasi Bank xxx Angsuran Belum Teridentifikasi 5.Utang Sewa Pembiayaan Bangunan xxx Utang Sewa Pembiayaan Utang Sewa Pembiayaan xxx Beban dan Pengeluaran lainnya (jika ada) xxx Bank 6.Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Piutang Mitra Binaan xxx Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 7.Pendapatan Bunga Bank/Piutang lain-lain xxx Pendapatan Bunga BEBAN 1 Dana Pembinaan Kemitraan Dana Pembinaan Kemitraan xxx Bank 2Penyaluran Bina Lingkungan Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Pembina Bank 3Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain xxx Bank 4Beban Pembinaan Beban Pembinaan xxx Kas
xxx xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx xxx xxx
xxx
xxx
78
5Beban Survey Beban Survey Kas 6Beban Monitoring Beban Monitoring Kas 7Beban Penagihan Pinjaman Beban Penagihan Kas 8Beban Upah Tenaga Harian/Honorer Beban Upah Tenaga Harian/Honorer Kas 9Beban Administrasi dan Umum Beban Administrasi dan Umum Kas
4.4.2
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Praktek Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) Divre 3 Sumsel
yaitu menggunakan sistem cash basic berbasis komputerisasi mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dimana Cash Basic merupakan teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dalam metode cash basis, pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban didalam transaksi jurnal entry ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima (Sartika, 2011). Hal ini dilakukan agar sistem yang ada pada perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisiensi.
79
Adapun jurnal yang terbentuk saat adanya transaki yang terjadi di unit PKBL PT. Kereta api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel yaitu sebaga berikut: Bank BNI-Kemitraan
xxx
Pendapatan jasa administrasi pinjaman-sektor perdaganagn
xxx
Piutang pinjaman mitra binaan-sektor perdagangan
xxx
Beban ATK
xxx
Beban umum lainnya
xxx
Bank BNI-kemitraan Putang pinjaman mitra binaan-sektor peternakan
xxx xxx
Bank BNI-kemitraan Bank BNI-kemitraan
xxx xxx
Angsuran belum teridentifikasi Beban PPh pasal 23 jasa giro-program kemitraan
xxx xxx
Bank BNI-kemitraan Bank BNI-kemitraan
xxx xxx
Pendapatan jasa giro-program kemitraan Beban administrasi bank-program kemitraan
xxx xxx
Bank BNI-kemitraan Biaya bantuan CSR Biaya bantuan CSR
xxx xxx xxx
80
4.4.3
Analisis Pencatatan Transaksi CSR Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel.
Adanya perbedaan antara teory dan praktek yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. Dimana pada teory sistem pncatatan yang dilakukan menggunakan dasar akrual (Accrual Basic) yaitu beban segera diakui dalam laporan aktifitas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset sedangkan pada praktek ataupun penerapan yang dilakukan menggunakan sistem cash Basic yaitu pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan, artinya perusahaan mencatat beban didalam transaksi jurnal entry ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Akan tetapi hal ini tidak ada permasalahan dikarenakan belum adanya aturan yang baku yang mengatur tentang metode pencatatan yang harus dipakai oleh perusahaan, apakah menggunakan dasar accrual basic maupun cash basic.
4.5 Analisis Pelaporan CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. 4.5.1
Teori Pelaporan CSR
Dalam melakukan penerapan akuntansi sosial ekonomi untuk melaporkan atas biaya sosial masih menjadi polemik yang sulit untuk dilakukan. Walaupun bebesrapa ahli telah mengungkapkan beberapa metode dalam melaporkannya.
81
Seperti halnya Diller dalam Priyanti (2013) mengungkapkan teknik pelaporan SEA sebagai berikut: 1.
Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.
2.
Pengungkpan dalam catatan atas laporan keuangan.
3.
Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan
kerusakan
lokasi,
biaya
pemeliharaan
lingkungan
dan
sebagainya. Menurut lako (2011) pelaporan atau pengungkapan informasi akuntansi sosial-lingkungan merupakan pelaporan informasi yang terkait dengan aspekaspek interaksi antara organisasi perusahaan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya (alam). Sehingga pelaporan dan pengungkapan informasi akuntansi sosial lingkungan ini dianggap sangatlah penting. Adanya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan. Maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan tranparensi yang tinggi, perusahaan perlu mengungkapkan kinerja CSR dalam ”laporan CSR” atau ”laporan keberlanjutan” (sustainability report). Melalui laporan ini akan terungkap apakah tingkat keterbukaan perusahaan sudah satu level dengan harapan masyarakat. Laporan sebaiknya dibuat berdasarkan standar pelaporan yang berterima umum.
82
Pada tingkat global, standar laporan keberlanjutan dikeluarkan oleh Global Reporting Intiative (GRI), berpusat di Belanda (IAI, 2008). Belum adanya standar akuntansi CSR dan PSAK di Indonesia yang mengatur laporan dan pencatatan laporan biaya sosial atau laporan keberlanjutan membuat problem yang dilematasi perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang belum mengungkapkan pelaporan CSR ini (IAI, 2008). Panduan yang umum digunakan perusahaan swasta adalah pedoman yang dikeluarkan oleh GRI dengan pedoman terbaru disebut GRI G4 (Puspitasari dkk, 2015). Walau ada pula perusahaan yang membuat laporan CSR sesuai dengan standar perusahaan masing-masing. Menurut Lamborghini dalam Puspitasari, dkk (2015) menjelaskan bahwa dalam aturan G4 laporan tanggungjawab sosial perusahaan harus memuat profil semua item yang diungkapkan, pendekatan manajemen dan indikator kunci, GRI content index, dan pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa laporan disusun berdasarkan pedoman GRI. Ada beberapa aspek kegiatan pertanggungjawaban sosial yang dilaporkan perusahaan yakni aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. pemerintah Indonesia perlu mempunyai standar nasional yang merupakan konvergensi atas GRI Guidelines. Sehingga konvergensi tersebut dapat menjadi acuan perusahaan di Indonesia (IAI, 2008). PKBL yang merupakan CSRnya BUMN telah memiliki peraturan tersendiri mengenai pelaporannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER05/MBU/2007 pasal 31 menentukan pedoman akuntansi PKBL, yaitu penerapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL. Dimana penerapan pedoman ini bertujuan untuk terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan
83
dan Program BL yang accountable (wajar dan dapat diandalkan) serta auditable (IAI, 2008). Laporan keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan PKBL (audited) kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/ Dewan Pengawas paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. PER-05/MBU/2007 mulai berlaku untuk tahun buku 2007 (IAI, 2008). Dimana PER-05/MBU/2007 kemudian diubah dengan PER08/MBU/2013 yang didalamnya terdapat beberapa tambahan dan penghapusan pada pasal-pasalnya. 4.5.2
Praktek Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 sumsel dalam menyampaikan
laporan tahunanan PKBL telah melakukan pelaporan PKBLnya dengan melaporkan kegiatannya dengan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Hal tersebut dapat kita lihat laporan-laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. KAI (PERSERO) Divre 3 Sumsel pada lampiran 3 sampai dengan 5.
84
4.5.3
Analisis Pelaporan CSR pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel. Unit PKBL PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel telah
melaksanakan Pelaporan PKBL seperti yang disebutkan dalam peraturan 05/MBU/2007 dimana dalam
melakukan pelaporan transaksi PKBL yang
dilakukan dengan membuat laporan-laporan: 1.
Laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur–unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam
laporan
keuangan
lain
dapat
membantu
BUMN
Pembina,
anggota,kreditur, dan pihak lain untuk menilai: a.
Kemampuan
Unit
PKBL
untuk
memberikan jasa
secara
berkelanjutan,dan b.
Likuiditas,
fleksibilitas
keuangan,
kemampuan
liabilitasnya, dankebutuhan pendanaan eksternal.
untuk
memenuhi
Laporan posisi
keuangan mencakup Unit PKBL secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas dan aset neto 2.
Laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini juga menyajikan klasifikasi pendapatan, beban, kenaikan dan penurunan aset neto serta informasi pemberian jasa.
85
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai: a.
Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto.
b.
Hubungan antartransaksi, dan peristiwa lain
c.
Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan
Informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu BUMN Pembina, anggota dan kreditur dan pihak lain untuk: a.
Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode
b.
Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan Unit PKBL dan memberikan jasa
c. 3.
Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola Unit PKBL.
Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Dimana PER-05/MBU/2007 kemudian diubah dengan PER-08/MBU/2013 yang didalamnya terdapat beberapa tambahan dan penghapusan pada pasal-pasalnya.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1.
PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 Sumsel dalam
melakukan
penetapan besaran biaya Corporate Social responsibility yang dianggarkan berdasarkan laba perusahaan. Dimana hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013. 2.
Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 Sumsel dilakukan dengan melakukan sistem Cash Basic yang dilakukan dengan melakukan motode komputerisasi agar sistem yang ada pada perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisiensi walau pun pada teorinya unit PKBL menggunakan dasar Accrual Basic. Akan tetapi Akan tetapi hal ini tidak ada permasalahan dikarenakan belum adanya aturan yang baku yang mengatur tentang metode pencatatan yang harus dipakai oleh perusahaan, apakah menggunakan dasar accrual basic maupun cash basic.
86
87
3.
Pelaporan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 Sumsel dilakukan dengan melaporkan aktivitas PKBL nya dengan laporan posisi keuangan, aktivitas, dan laporan arus kas. Dimana hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 pasal 31 yang kemudian dirubah dengan PER-08/MBU/2013 dengan beberapa tambahan dan penghapusan pada pasal-pasalnya.
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yag telah dijabarkan, maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu: 1.
Bagi perusahaan, a) Ada baiknya pelaporan CSR yang dilakukan di oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 dibukukan juga dibagian akuntansi sehingga masyarakat lebih mudah mngetahui berapa jumlah biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan. b) PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 seharusnya dana yang diberikan untuk Divre 3 Sumsel harus lebih besar dikarenakan Divre 3 Sumsel memberikan kontribusi laba yang cukup besar. c) PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 sebaiknya membuat data back-up agar bila dalam menjalankan pelaporan yang menggunakan sistem komputerisasi dimana sistem itu mngalami kegagalan ataupun juga mengalami pembaharuan maka unit PKBL PT. Kereta Api
88
Indonesia (persero) Divre 3 mempunyai data yang hilang atau yang mengalami eror. d) PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divre 3 sebaiknya membuat suatu perlindungan
terhadap
sistem
komputerisasi
dikarenakan
sistem
komputerisasi yang berstatus online sewaktu-waktu dapat dirusak atau dihacker oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat membuat kerugian dimasa yang akan datang. 2.
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan oleh keterbatasan data yang ada. Maka, peneliti mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada sehingga dalam melakukan penelitian selanjutnya penelit yang lain akan mendapatkan penulisan yang jauh lebih sempurna.
DAFTAR PUSTAKA
Amri. 2011. Sejarah Lahirnya GCG dan perkembangannya di Indonesia. http://gustiphd.blogspot.com/2011/10/sejarah-lahir-gcg-danperkembangannya.html Anonim. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan. Artikel Skripsi. http://stiepena.ac.id/wpcontent/uploads/2012/02/paper17.doc.(Diakses Tanggal 9 April 2015) Azheri, busyra. 2012. corporate social responsibilty dari voluntari menjadi mandatory,Edisi 1, cetakan kedua, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta BPKP.GoodGovernaceGovernment.http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/GoodCorporate.bpkp. (Diakses Tanggal 2 Mei 2015) Budiono, Arip. 2012. Pengukuran dampak sosial: sebuah tinjauan literaturterhadap metode, keterbatasan, dan aplikasinya. http://www.academia.edu/3782255/Pengukuran Dampak Sosial Sebuah Tinjauan Literatur Terhadap Metode Keterbatasan Dan Aplikasinya. (diakses 4 juli 2015). Fakultas ekonomi universitas iba. 2012. buku pedoman penyusunan skripsi. unsri press: palembang. Firman. 2014, Corporate Social Responsibility.Tugas CSR. Universitas Lalangbuana Bandung. http://firmanfathirexy.blogspot.com/2014/04/tugascsr.html Harahap, sofyan syafri, 2011, teori akuntansi, edisi revisi, PT. Raja grafindopersada: jakarta. Hery. 2010. protect profesi audit internal. alfabeta: Bandung. http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_sosial IAI. 0ktober 2008. CSR Mandatory or Voluntary. Jakarta selatan. http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_12.pdf (diakses tanggal 14 juni 2015) Lako, andreas. 2011. Dekonstruksi CSR & reformasi paradigma bisnis & akuntansi. Erlangga : Jakarta. Mahardika, Andi. 2013. Social Benefit = Manfaat Sosial. http://andimahardika.blogspot.com/2013/06/social-benefit-manfaatsosial.html (diakses 4 juli 2015) Mardikanto, Toto. 2014. CSR corporate social responsibity (tanggung jawab sosial korporasi), cetakan kesatu. Alfabeta : bandung
89
90
Margono. 2007. Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK. PT. Rineka Cipta. Okta, Rizky. 2012. Draft Pedoman Akuntansi PKBL 23-02-12. https://ml.scribd.com/doc/97641800/Draft-Pedoman-Akuntansi-PKBL-2302-12. (diakses 5 juli 2015) Oktaviani, Rachmawati Meita. 2012. corporate social responsibility dan strategi perusahaan: perspektif pendekatan kualitatif (studi kasus pada pt apac inti corpora bawen semarang). skripsi. universitas stikubank: semarang. http://eprints.unisbank.ac.id/1311/1/CORPORATE%20SOCIAL%20RESP ONSIBILITY%20DAN%20STRATEGI%20PERUSAHAAN_%20PERSP EKTIF%20PENDEKATAN%20KUALITATIF%20(STUDI%20.pdf (diakses pada tanggal 9 april 2015). Priyanti, Yenida. 2013. evaluasi penerapan akuntansi corporate social responsibility pada pt. pln (persero) wilayah s2jb Palembang: stie mulia darma pratama Palembang. Puspitasari dkk. 2015. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Pkbl) Sebagai Implementasi Tanggungjawab Sosial Badan Usaha Milik Negara : Studi Pelaksanaan Pkbl Perum Jasa Tirta I. Artikel Skripsi. Universitas Brawijaya: semarang.http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/1768/162 0. (diakses Mei 2015) Ramanhatan, 2000, toward a theory of corporate social accounting. Edisi accounting review. New York. Ramdhaningsih, Amalia dan I Made Karya Utama. 2013. Pengaruh indikator Good Corporate Governance dan profitabilitas pada pengungkapan Corporate Social Responsibility. Dalam jurnal akuntansi Universitas Udayana. Hal 65-82. Sartika. Metode Akuntansi Cash Basis dan Accrual Basic. http://tikamyjournal.blogspot.com/2011/02/metode-akuntansi-cash-basis-danaccrual.html (diakses 10 juli 2015 Pukul 08.45) Sugiyono, 2010. Metode penelitian bisnis.alfabeta: Bandung. Sutedi, Adrian. 2011. good corporate governance. Pt. sinar grafika: Jakarta Suryanto, Rudy. Penyusunan Laporan Keuangan Pkbl Berdasarkan PSAK ETAP. https://dailyrudy.files.wordpress.com/2009/12/penyusunan-laporankeuangan-pkbl-psak-etap-rudy-8-feb-2013.pptx.(Diakses juli 2015) Tanudjaja, Bing Bedjo. 2006. Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia. Nirmana, VOL.8, NO. 2, Juli 2006: 92-98. www.researchgate.net/publication/43330531_perkembangan_corporate_soc ial_responsibility_di_indonesia. Thohir, Nurul Aini. 2008. Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Program Kemitraan. Skripsi BAB I hal. 1-10. Universitas Indonesia.
91
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126687-6103-Analisis%20efektivitasPendahuluan.pdf. (diakses pada Mei 2015) Untung, Budi Hendrik. 2008. corporate social responsibility, Pt. sinar grafika: Jakarta. Valery. G. 2011. internal audit. Erlangga: Jakarta. Wibisono. 2007. mengukur kinerja tanggung jawab social perusahaan informasi corporate social responsibility sangat terbatas, bisnis indonesia. www.kereta-api.co.id. Yunita, Anggraeni. “Biaya sosial sebagai bagian corporate social Responsibility” http://download.portalgaruda.org/article.php?article=273875&val=5431&titl e=BIAYA%20SOSIAL%20SEBAGAI%20BAGIAN%20CORPORATE%2 0SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20DALAM%20SUDUT%20PANDAN G%20AKUNTANSI. (diakses 4 juli 2015) Zarkarsyi. 2008. cetakan kesatu. good corporate governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. Bandung: Alfabeta.
92
93
Lampiran 1 PT. Kereta Api (Persero) Laporan Posisi Keuangan (Laba Rugi) Tahun 2013 Keterangan Jumlah Pendapatan 7.128.922.754.953 Beban Pokok Pendapatan 4.890.199.163.142 Laba Kotor 2.238.723.591.811 Beban Usaha: Beban Umum dan Administrasi 1.413.913.183.389 Laba Usaha 824.810.408.422 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan Bunga Beban Bunga Pinjaman Pendapatan Deviden Lain-lain – Bersih Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Pajak Penghasilan
18.917.176.957 (299.201.889.828) 7.447.310.682 (12.252.797.232) (285.090.199.421) 539.720.209.001
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba Bersih Tahunan Berjalan
(138.568.389.750) (30.156.851.606) 168.725.241.356 370.994.967.645
Pendapatan Komperhensif Lain Jumlah Pendapatan Komperhensif Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Dasar Sumber: PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
370.994.967.645
112.540,48
94
Lampiran 2 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Laporan Laba/Rugi Komprehensif Periode 1 Januari s/d 31 Desemeber 2013 URAIAN Divre 3 PENDAPATAN OPERASI A Pendapatan Angkutan KA Penumpang . 1. Kelas Eksekutif 22.270.987.000 2. Kelas Bisnis 16.420.362.000 3. Kelas Ekonomi 24.943.488.300 Jumlah Pendapatan Angk KA Pnp 63.634.837.300 B Pendapatan Angkutan KA Barang . 1. KA Barang Batu Bara 2.067.999.282.307 2. KA Barang Bahan Bakar Minyak (BBM) 71.861.476.399 3. KA Barang Peti Kemas 4. KA Barang Semen 24.775.004.400 5. KA Barang Perkebunan 36.931.405.441 6. KA Barang Parcel/Hantaran 7. KA Barang Logam/Besi Baja 8. KA Barang Lainnya 275.814.700 Jumlah Pendapatan Angk KA Barang 2.201.842.983.247 C Pendapatan Pendukung Angkutan KA . 1. Suplisi 214.416.500 2. Bagasi 3. Pendapatan Angkutan Lanjutan 4. Pendapatan Pendukung Angkutan KA Lainnya 214.416.500 Jumlah Pendapatan Pendukung Angk KA D Pendapatan Usaha Non Angkutan . 1. Pekerjaan Pihak ke-3 (Penjualan Jasa 1.780.337.247 Tekhnis) 2. Pendapatan Optimalisasi Aset a. Sewa Menyewa 13.803.224.772 b. Pendapatan KSO c. Pendapatan KSU Jumlah Pendapatan Optimalisasi Aset 13.803.224.772 3. Pendapatan Non Angkutan Lainnya 2.975.000 Jumlah Pendapatan Usaha Non Angkutan 15.586.537.019 E Kompensasi Pemerintah (PSO-IMO) .
95
1. Kontribusi Pemerintah sebagai bentuk kewajiban pelayanan publik (PSO) 2. Kontribusi Pemerintah sebagai bentuk subsidi angkutan perintis 3. Kontribusi Negara untuk Penyediaan Prasarana (IMO) Jumlah Kompensasi Pemerintah Jumlah pendapatan operasi BEBAN POKOK PENJUALAN A Beban Operasi Sarana . 1. Beban BBM & Listrik Aliran Atas 2. Perawatan Sarana Perkeretaapian 2, Perawatan Sarana Perkeretaapian di Dipo 1 a. Lokomotif b. KRD 1) KRD Komersial 2) KRD Ekonomi c. KRL 1) KRL Komersial 2) KRL Ekonomi d. Kereta 1) Kereta Komersial 2) Kereta Ekonomi e. Gerbong f. Sarana Perkeretaapian Khusus g. Beban perawatan Fasilitas Dipo h. BBM perawatan 1) Beban BBM perawatan Lokomotif 2) Beban BBM perawatan Gerbong 3) Beban BBM perawatan Kereta/KRD/KRL Komersial 4) Beban BBM perawatan Kereta/KRD/KRL Ekonomi 5) Beban BBM perawatan Sarana Perkeretaapian Khusus 6) Beban BBM perawatan Fasilitas, Instalasi & Perlengkapan i Beban Pegawai Perawatan Sarana Dipo j. Beban Overhead perawatan Dipo
2.281.278.774.066 -
214.471.235.783 -
14.353.738.067 352.544.700 12.436.900 3.824.993.966 2.670.025.270 11.434.590.859 3.940.272.491 14.380.450 214.182.164 513.937.983 37.904.922 27.589.136 32.357.895.084
96
1) Beban Pegawai Kantor Perawatan Sarana Dipo 2) Beban Pendukung Perawatan Sarana Dipo 3) Beban Penyusutan Fasilitas Perawatan Dipo Jumlah 2.1 2. Perawatan Sarana Perkeretaapian di 2 Balaiyasa a. Lokomotif b. KRD 1) KRD Komersial 2) KRD Ekonomi c. KRL 1) KRL Komersial 2) KRL Ekonomi d. Kereta 1) Kereta Komersial 2) Kereta Ekonomi e. Gerbong f. Sarana Perkeretaapian Khusus g. Beban perawatan Fasilitas BY h. BBM perawatan 1) Beban BBM perawatan Lokomotif 2) Beban BBM perawatan Gerbong 3) Beban BBM perawatan Kereta/KRD/KRL Komersial 4) Beban BBM perawatan Kereta/KRD/KRL Ekonomi 5) Beban BBM perawatan Sarana Perkeretaapian Khusus 6) Beban BBM perawatan Fasilitas, Instalasi & Perlengkapan i. Beban Pegawai perawatan Sarana Balaiyasa j. Beban Overhead perawatan Balaiyasa 1) Beban Pegawai Kantor Perawatan Sarana (By) 2) Beban Pendukung Perawatan Sarana Balaiyasa 3) Beban Penyusutan Fasilitas Perawatan Balaiyasa Jumlah 2.2 Jumlah Perawatan Sarana Perkeretaapian
6.070.010.258 3.545.242.340 79.369.744.590 2.500.000 3.369.130 5.869.130 79.375.613.720
97
3. Beban Pendukung Ktr Unit Sarana 4. Beban Pendukung Operasional a. Beban Kantor unit Operasi, Pelayanan,dan keamanan b. Beban Kantor Unit Komersial-Angk KA c. Beban Griya Karya d. Beban Pelayanan Kesehatan Penumpang e. K3 Pengoperasian Sarana Jumlah Beban Pendukung Operasional 5. Beban Sewa Guna Usaha Sarana dan Fasilitas Bengkel 6. Beban BBM All In 7. Beban Pegawai Operasional dan Komersial a. Beban Pegawai Operasi Niaga dan Komersial Angk KA b. Beban Pegawai Operasi Sarana c. Beban Pegawai Kantor unit Sarana d. Beban Pegawai Awak KA Jumlah Beban Pegawai Operasional dan Komersial 8. Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian a Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian . Lokomotif b Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian . KRD c Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian . KRL d Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian . Kereta e Beban Penyusutan Sarana Perkeretaapian . Gerbong f. Beban Penyusutan Sarana Khusus Perkeretaapian g Beban Penyusutan Aset Sewaan - Sarana . Perkeretaapian Jumlah Beban Penyusutan Sarana 9. Beban Pendukung Angkutan KA a. Beban Tuslah b. Beban Angk Lanjutan Jumlah Beban Pendukung Angkutan KA 1 Beban Terminal Peti Kemas 0.
730.343.764 2.184.109.978 2.121.925.263 1.463.755.850 5.873.408.613 11.643.199.704 8.155.279.109 11.037.498.586 28.321.236.164 6.095.052.469 75.843.306.594 121.297.093.813 24.242.033.487 53.058.527 1.792.697.941 40.609.237.012 66.697.026.967 926.919.090 926.919.090 -
98
a.
Beban Operasional Terminal Peti Kemas b. Beban Pegawai TPK c. Beban Pendukung TPK Jumlah Beban Terminal Peti Kemas 1 Beban Asuransi 1. Jumlah Beban Operasi Sarana B Beban Operasi Prasarana . Beban perawatan Prasarana 1. Beban perawatan Prasarana Pendukung Ang KA : 2. Beban Perawatan dan Operasi Prasarana Perkeretaapian: a. Beban Perawatan Prasarana Perkeretaapian : 1) Beban perawatan - Bangunan Stasiun 2) Jalan Rel 3) Jembatan dan Terowongan 4) Sinyal dan Telekomunikasi 5) Pusat Listrik Aliran Atas 6) Peralatan Khusus Prasarana 7) Beban Renwas STDS 8) Beban BBM Mekanik Prasarana Jumlah Beban Perawatan Prasarana Perkeretaapian : b. Beban Perawatan Fasilitas Prasarana 1) Jalan Rel 2) Jembatan dan Terowongan 3) Sinyal dan Telekomunikasi Jumlah Beban Perawatan Fasilitas Prasarana c. Beban Pegawai Prasarana Perkeretaapian 1) Beban Pegawai perawatan Prasarana Perkeretaapian 2) Beban Pegawai Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian 3) Beban Pegawai Renwas Jumlah Beban Pegawai Prasarana Perkeretaapian d. Beban Umum Prasarana
100.243.220 100.243.220 503.396.955.169 4.838.985.846 827.311.587 46.288.837.740 8.332.291.534 11.324.778.606 66.773.219.467 1.968.075.126 1.968.075.126 33.084.035.250 62.658.955.233 11.752.688.683 107.495.679.166 8.299.017.867
99
Jumlah Beban Perawatan dan Operasi Prasarana Perkeretaapian : 3. Beban Sewa Prasarana (TAC) 4. Beban Penyusutan AT Prasarana 5. Amortisasi AT Prasarana 6 Beban Stasiun a. Beban Pegawai Stasiun b. Beban Pendukung Stasiun Jumlah Beban Stasiun 7. Beban K3 8. Beban Asuransi Penyelenggaraan Prasarana Jumlah Beban Operasi Prasarana C Beban Optimalisasi Aset . 1. Beban perawatan Aset Property PT. KA 2. Biaya Pdkg Kantor Unit Komersial Property 3. Beban Pegawai Komersial - PropertyOptimalisasi 4. Beban Penyusutan AT (Aset Property) Jumlah Beban Optimalisasi Aset Jumlah Beban Pokok Penjualan LABA (RUGI) OPERASI BEBAN USAHA (BIAYA UMUM) A Beban Pegawai Umum B Beban Imbalan Pasca Kerja (PSL) . C Beban Umum & Administrasi . 1. Biaya Rapat / Akomodasi 2. Biaya Perjalanan Dinas 3. Biaya LAT 4. Biaya ATK 5. Biaya Kerumahtanggaan 6. Biaya Inventaris 7. Biaya Pengiriman Barang 8. Biaya Penjualan Kantor Pusat 9. Biaya Pendidikan 10. Biaya Litbang 11. Biaya Pemeriksaan
184.535.991.626 942.538.131 9.000.391.163 8.772.388.692 3.458.362.503 12.230.751.195 9.027.792.575 220.576.450.536 700.847.256 1.447.987.516 3.300.501.521 5.449.336.293 729.422.741.999 1.551.856.032.068 32.963.637.799 1.174.279.877 959.214.203 1.989.562.288 837.908.525 6.319.891.696 1.017.769.622 6.555.000 198.998.283 373.465.600 -
100
12. Biaya Kehumasan 13. Biaya Administrasi 14. Biaya Mess 15 Biaya Pelayanan Kesehatan Umum 16 Biaya Asuransi Jumlah Beban Umum & Administrasi D Penyusutan AT Lainnya (Fasilitas Umum) . E PBB . Jumlah Beban Usaha
315.232.321 28.870.538 1.377.849.821 14.599.597.774 4.948.606.168
LABA (RUGI) USAHA PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASI A Pendapatan Non Operasi . 1. Bunga/ Deposito/ Jasa Giro 2. Pendapatan non operasi Lainnya Jumlah Pendapatan Non Operasi
1.498.845.479.987 -
B Beban Non Operasi . LABA (RUGI) NON OPERASI
498.710.339 53.010.552.080
392.986.420 28.690.455.663 29.083.442.083 (127.596.116.219)
156.679.558.302
LABA (RUGI) SEBELUM KERUGIAN LUAR 1.655.525.038.289 BIASA LABA (RUGI) LUAR BIASA LABA (RUGI) SBLM BUNGA DAN PAJAK 1.655.525.038.289 PENGHASILAN BUNGA LABA (RUGI) SETELAH BUNGA 1.655.525.038.289 BEBAN PAJAK PENGHASILAN A Pajak Kini . B Pajak Tangguhan . LABA (RUGI) BERSIH 1.655.525.038.289 Sumber : PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divre 3 Sumsel
101
Lampiran 3 PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2014 KETERANGAN
2014
ASET Aset lancar Kas dan setara kas Kas/bank yang dibatasi penggunaannya Piutang pinjaman
4.651.148 0 1.074.431.963
Alokasi penyisishan piutang pinjaman mitra binaan Piutang penyisihan laba Piutang jasa
(541.212.116) 0
Alokasi penyisihan piutang jasa Deposito berjangka Beban dibayar dimuka Aset tidak lancar Aset tetap bersih Dana KUM-LTA Piutang bermasalah Alokasi penyisishan piutang bermasalah Piutang lain-lain Akun perantara JUMLAH ASET LIABILITAS DAN ASET NETTO LIABILITAS Liabilitas jangka pendek Utang jangka pendek Beban yang masih harus dibayar Utang pajak Bagian lancar utang jangka panjang kepada BUMN pembina lain Bagan lancar utang janka panjang Kelebihan pembayaran angsuran Angsuran Yang Belum Teridentifikasi Liabilitas jangka panjang Utang sewa pembayaan Utang jangka panjang kepada BUMN pembina lain Utang lain-lain Jumlah Liabiltas ASET NETTO
94.244.160 (1.873.763) 0 0 0 0 0 72.682.936 (72.682.936) 0 (43.515.000) 586.690.392
0 0 0 0 0 1.572.000 0 0 0 0 1.572.000
102
Aset neto tidak terikat Aset neto terikat JUMLAH ASET NETO JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO Sumber: PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel
700.084.969 0 700.084.969 700.084.969
103
Lampiran 4 PT. Kereta Api (Pesero) Divre 3 Sumsel Laporan Aktivitas 31 Desember 2014 KETERANGAN PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT PENDAPATAN Alokasi laba dari BUMN pembina Penerimaan pelimpahan dana dari unit PKBL lain Penggantian beban operasional Sumbangan Pendapatan jas administrasi pinjaman Pendapatan bunga Pendapatan lain-lain JUMLAH (1) ASET NETO YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA Alokasi dana BUMN peduli ABT-berakhir pemenuhan program ABT-berakhir waktu JUMLAH (2) JUMLAH PENDAPATAN (3)=(1)+(2) BEBAN Dana pembinaan kemitraan Penyaluran-bina lingkungan Perlimbahan dana ke PKBL lain Bebn pembinaan Beban upah tenaga harian Beban administrasi dan umum Beban pemeliharaan Beban sewa Beban penyusutan aktiva tetap Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Beban dan pengeluaran lainnya JUMLAH (4) KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT (5)=(3)-(4) PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER Aset bersih terikat-penyisihan BUMN peduli Aset bersih terikat-terbebaskan KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER (6) PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN Alokasi bagian laba dari BUMN pembina
2014
0 0 0 0 (4.582.036) 2.596.806 0 (1.985.230)
0 0 0 0 (1.985.230) 0 0 0 7.516.463 0 819.366 0 0 0 85.983.116 0 94.318.945 (96.304.175)
0 0 0
0
104
Sumbangan KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT PERMANEN (7) KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8)=(5)+(6)+(7) ASET NETO AWAL TAHUN (9) ASET NETO AKHIR TAHUN (10)=(8)+(9) Sumber: PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel
0 0 18.662.402 681.422.567 700.084.969
105
Lampiran 5 PT.Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel LAPORAN ARUS KAS 31 Desember 2014 KETERANGAN AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dana BUMN pembina Pengembalian pinjaman mitra binaan kelebihan pembayaran angsuran Angsuran belum teridentifikasi Pendapatan jasa administrasi pinjaman Pendapatan bunga deposito dan jasa giro Pengembalian dana penjamin KUM-LTA Pendapatan lain-lain Pemindah bukuan dari daerah Pemindah bukuan dari pusat Penyaluran pinjaman kemitraan Dana pembinaan kemitraan Penyaluran bina lingkungan Pembayaran dan penjamin KUM-LTA Pembayaran hutang Pembayaran beban dibayar dimuka Beban pembinaan Beban upah tenaga harian Beban administrasi dan umum Pembayaran beban pemeliharaan Pembayaran beban sewa Pembayaran pajak Pembayaran beban dan pengeluaran lainnya Pemindah bukuan ke daerah Perpindahan buku ke pusat Perpindahan antar rekening KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI (1) AKTIVITAS INVESTASI Penjualan aktiva tetap Penerimaan kembali investasi Pembelian aktiva tetap Penempatan investasi KAS NETO DITERIMO (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS INVESTASI (2) AKTIVITAS PENDANAAN Pengembalian pinjaman Pelimpahan dana dari unit PKBL lain Aktiva bersih terikat berakhir pembatasaanya
2014 0 139.465.033 20.000 0 21.711.967 2.596.806 0 0 0 0 (345.000.000) 0 0 0 0 0 (7.516.463) 0 (300.000) 0 0 (519.366) 0 0 0 0 (189.542.023)
0 0 0 0 0
0 0 0
106
Penyisihan program BUMN peduli Penyaluran program BUMN peduli Pembayaran hutang Pelimpahan ke unit PKBL lain/lembaga penyalur KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) AKTIVITAS PENDANAAN (3) KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS (4)=(1)+(2)+(3) ASET NETO AWAL TAHUN (9) ASET NETO AKHIR TAHUN (10)=(8)+(9) Sumber : PT. Kereta Api (Persero) Divre 3 Sumsel
0 0 0 0 0 (49.329.565) 194.157.171 144.827.606
