ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

OLEH: MUHAMMAD GHUFRON A14304013

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008


RINGKASAN

Muhammad Ghufron. A14304013. Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Di bawah bimbingan Eka Intan Kumala Putri. Era globalisasi sekarang ini, kota-kota besar maupun kawasan-kawasan strategis di Indonesia akan berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan dimana satu sama lain akan terikat dalam suatu sistem pengembangan dan saling ketergantungan (complementarity and independency). Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan UU 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di tingkat regional, pembangunan wilayah yang ditinjau dari aspek ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya Pemerintah Propinsi Jawa Timur masih mengalami kekurangan, yaitu masih terbatasnya pemberian wewenang kepada pemerintah lokal dalam mengelola potensi ekonominya. Untuk itu, agar pembangunan wilayah secara regional berjalan optimal, maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur idealnya dapat mendelegasikan wewenang kepada daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan dan mengelola wilayahnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor unggulan Kabupaten Lamongan, dampak pengganda (Multiplier) pendapatan, besarnya peranan sektor ungggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan strategi kebijakan yang tepat untuk membangun sektor unggulan daerah. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2008, dengan Kabupten Lamongan sebagai lokasi penelitian. Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan data sekunder time series 2002-2006 yang diperoleh dari BPS kabupaten dan propinsi, Bappeda kabupaten dan dinas-dinas yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam menentukan sektor unggulan di Kabupaten Lamongan adalah Location Quotient (LQ), multiplier pendapatan, analisis Shift Share dan analisis kualitatif untuk merumuskan strategi kebijakan terhadap sektor unggulan tersebut berupa analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan sektor yang memiliki nilai LQ > 1 adalah sektor basis. Artinya sektor tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya. Selama kurun waktu 2002-2006 yang termasuk sektor basis terdapat pada sektor pertanian, sektor jasajasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki nilai LQ < 1 adalah sektor non basis. Hal ini menunjukkan sektor tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah. Sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Koefisien pengganda pendapatan (multiplier) sektor basis menunjukkan nilai yang lebih besar dari pada pengganda pendapatan sektor non basis selama


tahun 2002-2006. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kabupaten Lamongan dalam menjalankan aktifitas ekonominya lebih berminat pada kegiatan sektor basis. Pada analisis Shift Share laju pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Lamongan terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 48,74 persen selama tahun 2002-2006. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Lamongan. Hal yang sama juga dialami di tingkat Propinsi Jawa Timur, pertumbuhan paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 41,11 persen.. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur sebesar 22,96 persen atau Rp. 798.657,95 juta selama tahun 2002-2006 yang ditunjukkan pada nilai KPP. Sektor yang memiliki nilai PP > 0 (cepat) yang terbesar terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu 18,15 persen. Sedangkan sektor yang memiliki nilai PP dengan persentase negatif PP < 0 (lambat) terbesar terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian (-23,69) persen. Selanjutnya, jika PPW > 0 (daya saing yang baik) yang terbesar terdapat pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu 39,24. Sedangkan sektor yang memiliki nilai PPW < 0 (daya saing yang tidak baik) yang terbesar terdapat pada sektor listrik, gas dan air bersih (-8,06) persen. Berdasarkan analisis SWOT, strategi kebijakan pembangunan sektor unggulan yang perlu diambil adalah meningkatkan potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasajasa. Hal ini mengingat dukungan dari pemerintah daerah, swasta/investor dan masyarakat untuk memajukan sektor unggulan, dimana Kabupaten Lamongan memiliki posisi dan letak geografis yang sangat strategis. Namun, pada kenyataannya Kabupaten Lamongan masih menghadapi kendala berupa sumber daya manusia petani dan nelayan yang rendah, sarana dan prasarana pembangunan minim, bencana alam dan gagal panen serta beras impor yang masuk ke Kabupaten Lamongan.


ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

OLEH: MUHAMMAD GHUFRON A14304013

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2008


Judul

: Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur

Nama

: Muhammad Ghufron

NRP

: A14304013

Program Studi : Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri. MS NIP. 131 918 659

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M. Agr NIP. 131 124 019

Tanggal Kelulusan :


PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENARBENAR HASIL KARYA SENDIRI DAN BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI

TULISAN

PADA

SUATU

PERGURUAN

TINGGI

ATAU

LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, 17 Juni 2008

Penulis


RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak pertama dari satu bersaudara pasangan Bapak Madulah dan Ibu Karyam. Penulis lahir di Kabupaten Lamongan pada tanggal 10 April tahun 1985. Penulis memulai pendidikan di TK Nasrul Ulum Maduran Kabupaten Lamongan pada tahun 1990 dan lulus pada tahun 1992. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MI Nasrul Ulum Maduran Kabupaten Lamongan pada tahun 1992 dan lulus pada tahun 1998. Penulis memulai jenjang pendidikan yang selanjutnya di MTS Fathul Hidayah Pangean Kabupaten Lamongan pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2001. Selanjutnya, penulis masuk di SMA BPPT Siman Kabupaten Lamongan pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2004. Penulis selanjutnya diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian melalui jalur USMI pada tahun 2004. Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis juga aktif diberbagai organisasi, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ) Fakultas Pertanian, Keluarga Muslim Sosek (KMS) dan Forum Mahasiswa Kabupaten Lamongan (FORMALA).


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul ”Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur”. Penelitian ini merupakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan di Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Bagi penulis, kesempurnaan skripsi ini adalah kesediaan pembaca yang budiman untuk memberikan saran ataupun masukan. Meskipun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, 17 Juni 2008

Penulis


DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................... i DAFTAR TABEL ....................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah..................................................................... 5 1.3. Tujuan ........................................................................................ 11 1.4. Manfaat ...................................................................................... 11 1.5. Ruang Lingkup Penelitian........................................................... 12 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 13 2.1. Wilayah dan Pembangunan Wilayah........................................... 13 2.2. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................... 15 2.3. Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan .......................... 18 2.4. Teori Basis Ekonomi .................................................................. 20 2.5. Konsep Analisis Shift Share........................................................ 22 2.6. Penelitian Terdahulu................................................................... 25 BAB III KERANGKA PEMIKIRAN ......................................................... 28 3.1. Kerangka Teoritis ....................................................................... 28 3.1.1. Desentralisasi................................................................... 28 3.1.2. Location Quotient ............................................................ 29 3.1.3. Analisis Shift Share.......................................................... 30 3.2. Kerangka Operasional................................................................. 31 BAB IV METODE PENELITIAN .............................................................. 34 4.1. Daerah dan Waktu Penelitian...................................................... 34 4.2. Jenis dan Sumber Data................................................................ 34 4.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data................................ 35 4.4. Metode Analisis.......................................................................... 35 4.4.1. Analisis Kuantitatif ........................................................... 36 4.4.1.1. Location Quotient................................................. 36 4.4.1.2. Efek Pengganda.................................................... 38 4.4.1.3. Analisis Shift Share .............................................. 39 4.4.2. Analisis Kualitatif ............................................................ 45 4.4.2.1. Matriks SWOT ..................................................... 46 BAB V GAMBARAN UMUM PENELITIAN............................................ 48 5.1. Kondisi Geografi ......................................................................... 48 5.2. Kondisi Demografi ...................................................................... 48 5.3. Karateristik Wilayah.................................................................... 49 5.4. Administrasi Pemerintah.............................................................. 49


5.5. Potensi Ekonomi.......................................................................... 50 5.6. Kawasan Pembangunan Sektor Perekonomian............................. 53 BAB VI SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN LAMONGAN ............... 55 6.1. Sektor Basis dan Non Basis ......................................................... 55 6.2. Multiplier Pendapatan ................................................................. 58 BAB VII ANALISIS SHIFT SHARE UNTUK MENGIDENTIFIKASI PERTUMBUHAN EKONOMI..................................................... 60 7.1. Perubahan dan Rasio PDRB ........................................................ 60 7.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah ..................... 65 7.3. Pergeseran Sektor-Sektor Perekonomian ..................................... 68 7.4. Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian.................................... 69 BAB VIII STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN..................................................... 71 8.1. Strategi Strenghts-Opportunities (S-O) ........................................ 72 8.2. Strategi Weakness-Opportunities (W-O)........................................ 74 8.2. Strategi Strengths-Threats (S-T)..................................................... 76 8.4. Strategi Weakness-Threats (W-T) ................................................ 78 8.5. Badan Pengawas Daerah.............................................................. 82 BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN....................................................... 83 9.1. Kesimpulan ................................................................................. 83 9.2. Saran ........................................................................................... 84 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 85 LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 ......................................................................... 3 2. Penggunaan Metode Analisis Yang Digunakan ..................................... 35 3. Matriks SWOT...................................................................................... 47 4. Location Quotient (LQ) Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006.......... 55 5. Koefisien Pengganda Pendapatan Di Kabupaten Lamongan Tahun 20022006 ..................................................................................................... 59 6. Perubahan PDRB Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur Atasa Dasar Harga Konstan`01 Menurut Sektor Perekonomian tahun 20022006 ..................................................................................................... 60 7. Rasio PDRB Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur ............... 63 8. Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Lamongan ...................... 65 9. Pergeseran Bersih Sektor Perekonomian Kabupaten Lamongan............. 68 10. Matriks SWOT Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan....................... 80


DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman 1. Model Analisis Shift Share...................................................................... 25 2. Skema Kerangka Penelitian Operasional ................................................. 33 3. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi ....................................................... 44 4. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Lamongan .................... 69


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman 1. PDRB Kabupaten Lamongan................................................................... 87 2. PDRB Propinsi Jawa Timur..................................................................... 88 3. Location Quotient (LQ) Kabupaten Lamongan........................................ 89 4. Pengganda Pendapatan............................................................................ 89 5. Perubahan PDRB Kabupaten Lamonga dan Propinsi Jawa Timur........... 90 6. Rasio PDRB Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur ................ 91 7. Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Lamongan ........................ 91 8. Pergeseran Bersih sektor perekonomian Kabupaten Lamongan ............... 92 8. Peta Kabupaten Lamongan ...................................................................... 93


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Era globalisasi sekarang ini, kota-kota besar maupun kawasan-kawasan strategis di Indonesia akan berkembang menjadi sebuah sistem kewilayahan dimana satu sama lain akan terikat dalam suatu sistem pengembangan dan saling ketergantungan (complementarity and independency). Sesuai dengan arahan dan tujuan yang tertuang dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional), kotakota dan wilayah lain di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus mengantisipasi peluang dan tantangan yang akan ditimbul oleh adanya kebijakan regionalisasi (Riyadi, 2002). Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan UU 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana peran serta Pemerintah dan masyarakat sangat penting sekali dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Sehingga upaya pemerataan pembangunan diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, berkembang dan terpencil perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya pembangunan wilayah secara nasional. Di tingkat regional, pembangunan wilayah yang ditinjau dari aspek ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam menggerakkan ekonomi nasional. Sebagai contoh, Propinsi Jawa Timur yang secara terus-menerus memetakan potensi ekonomi dalam memajukan pembangunan wilayah, mengingat potensi ekonomi regional yang ada di Propinsi Jawa Timur sangat besar. Potensi ekonomi yang paling utama adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.


2

Namun, dalam melaksanakan pembangunan secara regional, Pemerintah Propinsi Jawa Timur masih mengalami kekurangan, yaitu masih terbatasnya pemberian wewenang kepada Pemerintah lokal dalam mengelola potensi ekonominya. Untuk itu agar pembangunan wilayah secara regional berjalan, maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur idealnya dapat mendelegasikan wewenang yang luas kepada daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan dan mengelola wilayahnya sendiri. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU 32 tahun 2004 tentang desentralisasi wilayah. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi daerah. Menurut Sondakh

dalam

Pranata

(2004)

dengan

desentralisasi

diharapkan:

(1)

menanggulangi kemiskinan yang timbul karena adanya kesenjangan antar daerah, (2) membantu kelompok masyarakat yang ada di perdesaan, (3) memudahkan masalah-masalah pemungutan pajak, (4) mengurangi pengeluaran Pemerintah secara umum, (5) memobilisasi sumber-sumber daerah, (6) mengurangi tugastugas Pemerintah yang sudah terlalu banyak, (7) mengenalkan perencanaan dari bawah, dan (8) mengenalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu wilayah yang telah mengalami proses desentralisasi adalah Kabupaten Lamongan, yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Posisi geografis yang sangat menguntungkan membuat Pemerintah Kabupaten Lamongan sejak dulu hingga sekarang terus berupaya untuk mengembangkan dan mengelola wilayahnya sendiri yaitu dengan memajukan sektor unggulan daerah. Berbagai program telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Adapun program utama Kabupaten Lamongan adalah penentuan dan peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang


3

memiliki produk unggulan atau sektor unggulan, sedangkan program yang lain seperti: (a) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, (b) pemberdayaan kemampuan Pemerintah daerah untuk membangun kawasan-kawasan unggulan dan klaster-klaster industri, agroindustri yang berdaya saing di lokasi strategis di luar jawa, (c) pertimbangan kemungkinan perlunya pemberian status wilayah pembangunan strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free port and trade zones), (d) penguatan Pemerintah daerah untuk meningkatkan, mengefektifkan, dan memperluas kerjasama pembangunan ekonomi regional yang saling menguntungkan, (e) peningkatan kerja sama antar Pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (networking) yang saling menguntungkan, dan (f) pemberdayaan Pemerintah daerah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan/program pengembangan wilayah (Bappeda Kabupaten Lamongan, 2006). Jika dilihat dari struktur ekonomi, tampak jelas perbedaan antara struktur ekonomi Kabupaten Lamongan dengan struktur ekonomi Propinsi Jawa Timur. Tabel 1. Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa timur tahun 2005 (persen) Sektor Primer: 1. Pertanian 2. Pertambangan dan penggalian Sekunder: 3. Industri Pengolahan 4. Listrikk, Gas dan Air Bersih 5. Kontruksi Tersier: 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa Total

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2005

Lamongan 40,99 40,71 0,28 10,39 5,20 1,44 3,75 48,62 30,11 1,84 3,58 13,09 100,00

Jawa Timur 19,07 17,06 2,01 35,74 30,07 2,06 3,61 45,19 27,23 5,54 5,36 8,06 100,00


4

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling dominan di Kabupaten Lamongan adalah sektor primer dan tersier, sedangkan di Propinsi Jawa timur adalah sektor sekunder. Pada sektor primer Kabupaten Lamongan menyumbang kontribusi ekonominya sebesar 40,99 persen dengan kontribusi sektor pertanian 40,99 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,28 persen. Sementara di Propinsi Jawa Timur hanya menyumbang 19,07 persen dengan kontribusi sektor pertanian 17,06 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,01 persen. Sebaliknya, di Kabupaten Lamongan peranan sektor sekunder hanya mencapai 10,39 persen dimana sektor industri pengolahan memiliki peranan sebesar 5,20 persen, listrik, gas dan air bersih 1,44 persen serta kontruksi 3,75 persen. Sedangkan di Propinsi Jawa Timur, kontribusi sektor sekunder mencapai 35,74 persen yang dimotori industri pengolahan sebesar 30,07 persen, listrik, gas dan air bersih 2,06 persen serta kontruksi 3,61 persen. Sementara dari sektor tersier di kabupaten lamongan mencapai 48,62 persen lebih besar bila dibandingkan di Jawa Timur yang hanya mencapai 45,19 persen. Sektor tersier di Kabupaten Lamongan didominasi oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi sebesar 30,11 persen, pengangkutan dan komunikasi 1,84 persen, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 3,58 persen serta jasa-jasa sebesar 13,09 persen. Sedangkan di Propinsi Jawa Timur sektor tersier didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi sebesar 27,23 persen, pengangkutan dan komunikasi 5,54 persen, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,36 persen serta jasa-jasa sebesar 8,06 persen.


5

Apabila dilihat dari segi PDRB Kabupaten Lamongan selama tahun 2005 menunjukkan hasil yang terus meningkat. Dari hasil perhitungan PDRB tahun 2005 atas dasar harga berlaku telah diketahui bahwa total nilai PDRB Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 5.274,93 milyar, mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2004 yang mencapai Rp. 4.711,13 milyar atau naik 11,97 persen. Peningkatan PDRB ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan Pemerintah daerah yang telah dibangun selama ini dalam menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif. Untuk itu, pembangunan suatu wilayah harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan, untuk memanfaatkan dan meningkatkan sektor unggulan. Selama ini banyak sektor atau potensi wilayah di Kabupaten Lamongan belum digunakan dan diekplorasi secara maksimal. Dengan berbagai dukungan dari semua eleman masyarakat dan Pemerintah daerah, diharapkan pembangunan wilayah Kabupaten Lamongan menjadi lebih baik dan menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain. 1.2. Perumusan Masalah Berbagai kebijakan yang disampaikan Pemerintah mengenai dimensi pembangunan telah mendorong pembangunan di propinsi dan kabupaten dalam melaksanakan

desentralisasi

sebagai

wujud

otonomi

daerah.

Hal

ini

mengindikasikan bahwa daerah-daerah harus sudah tidak tergantung lagi pada dana anggaran pusat dan harus dapat mendorong kontribusi sektor-sektor ekonomi lokalnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya, sehingga mendukung bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan wilayah di daerah tersebut. Dalam prespektif jangka panjang, konsep pembangunan wilayah harus menjadi


6

suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah (local economic development) sehingga daerah otonom dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri (Hadianto, 2002). Tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah pada umumnya dapat dilihat dari berbagai sisi mulai dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Hal ini mengingat pembangunan dalam lingkup suatu wilayah kabupaten secara spasial tidak selalu merata. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak tingkat kesejahteraan antar wilayah yang pada akhirnya mengakibatkan ketimpangan regional antar wilayah semakin besar. Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Selama ini banyak potensi di wilayah Kabupaten Lamongan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sehingga menjadi sulitnya bagi Pemerintah daerah untuk menentukan prioritas sektor unggulan wilayah dalam mencanangkan pembangunan daerahnya. Apabila tidak dikembangkan dan dikelola maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan akan menurun. Walaupun Kabupaten Lamongan memiliki sumberdaya yang cukup besar, namun kondisi tersebut tidaklah mampu untuk memecahkan berbagai masalah pembangunan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah daerah, yaitu masih kesulitan untuk menetapkan kebijakan pembangunan terhadap sektor unggulan daerah. Seolah-olah Pemerintah daerah mengalami hambatan untuk memilih sektor yang mana yang harus dibangun terlebih dahulu. Adapun sektor perekonomian yang menjadi permasalahan adalah sektor pertanian yang produktivitasnya (padi) hanya mencapai 58,52 kwintal per hektar


7

pada tahun 2006. Padahal Kabupaten Lamongan bisa mencapai 80,52 kwintal per hektarnya. Permasalahan yang dihadapi yaitu mahalnya harga pupuk dan pestisida, masuknya beras impor, minimnya teknologi, bencana banjir dan konversi lahan. Sektor pertambangan dan penggalian misalnya, rendanya teknologi, kelangkaan SDA, penambangan liar dan ekplorasi berlebihan. Sektor industri pengolahan kurangnya bahan baku, rendahnya akses pasar, rendahnya dukungan kelembagaan, modal usaha yang kurang dan teknologi masih minim. Sektor listrik, gas dan air bersih belum memiliki energi alternatif dan kurangnya persediaan air bersih. Sektor kontruksi, misalnya sengketa lahan, sulitnya izin usaha, bangunan liar dan pajak bangunan yang tinggi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, misalnya menghadapi adanya meningkatnya proteksi dan non tarif barier, tingginya ketergantungan ekspor pada pasar tradisional, maraknya peredaran barang ilegal impor di pasar dalam negeri dan terbatasnya sarana dan prasarana ekspor. Sektor pengangkutan dan komunikasi, seperti mahalnya biaya angkutan, jalan rusak dan kurangnya jaringan komunikasi. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, seperti bunga bank yang relatif tinggi, jaminan keamanan rendah dan lembaga keuangan yang belum merata di setiap daerah. Sektor jasa-jasa masih menjadi masalah, seperti sarana dan prasarana belum memadai, investasi dan anggaran yang minim serta kurangnya informasi/promosi khususnya di sub jasa hiburan dan rekreasi/wisata. Akibat

dari tidak dimanfaatkannya

sektor unggulan, Pemerintah

Kabupaten Lamongan telah menghadapi beberapa permasalahan yang lain, diantaranya pendidikan yang secara umum tingkat pendidikan yang ditempuh


8

penduduk Kabupaten Lamongan rata-rata masih rendah dan jauh dari apa yang diharapkan Pemerintah daerah, meskipun telah terjadi peningkatan. Pada tahun 2005 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 14,94 persen, turun menjadi 12,66 persen pada tahun 2006. Sementara untuk tidak/belum tamat SD dari 18,06 persen pada tahun 2005 turun menjadi 15,14 persen pada tahun 2006. Sedangkan untuk tamat SD dari 25,79 persen pada tahun 2005 naik menjadi 30,43 persen pada tahun 2006. Untuk tamat SLTP mengalami penurunan, dari 23,72 persen pada tahun 2005 turun menjadi 21,63 persen

pada

tahun

2006.

Jika

dibandingkan

dengan

tamat

SLTA

perkembangannya justru mengalami peningkatan, dari 14,80 persen pada tahun 2005 naik menjadi 17,25 persen pada tahun 2006, begitu juga sebalikanya dengan tamat perguruan tinggi dari 2,70 persen pada tahun 2005 naik menjadi 2,89 persen pada tahun 2006. Dilihat dari segi kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga masih terkendala, yaitu masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk daerah pedalaman dan disertai dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Menurut data BPS perkembangan kesahatan penduduk Kabupaten Lamongan secara umum cenderung berubahubah. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2002 Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 67,33 tahun, meningkat menjadi 69,09 tahun pada tahun 2003 dan 69,43 tahun pada tahun 2004. Sebaliknya pada tahun 2005 telah terjadi penurunan menjadi 67,40 tahun, namun pada tahun 2006 meningkat kembali menjadi 67,50 tahun.


9

Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Lamongan masih berada di bawah Propinsi Jawa Timur. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2005 IPM Kabupaten Lamongan sebesar 66,06, mengalami penurunan menjadi 65,99 pada tahun 2006. Sedangkan di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2005 sebesar 66,84, mengalami kenaikan menjadi 66,87 pada tahun 2006. Melemahnya angka IPM di Kabupaten Lamongan, disebabkan oleh kurangnya daya beli masyarakan dan rendahnya kualitas sumberdaya manusianya. Tingkat kemiskinan juga menjadi persoalan utama Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 21,14 persen, mengalami penurunan menjadi 15,72 persen pada tahun 2003. Sebaliknya, pada tahun 2004 tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan menjadi 19,65 persen. Begitu juga pada tahun 2005 meningkat menjadi 26,92 persen dan 30,72 persen pada tahun 2006. Kemiskinan di Kabupaten Lamongan lebih disebabkan oleh kurangnya kebutuhan pokok (Sembako), lingkungan kumuh, keterbelakangan,

keterisolasian,

dan

ketidakmampuan

masyarakat

untuk

memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi. Seperti halnya kemiskinan, tingkat pengangguran juga dialami Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2002 tingkat pengangguran sebesar 10,11 persen, mengalami penurunan menjadi 7,16 persen pada tahun 2003 dan 6,76 persen pada tahun 2004. Namun, pada tahun 2005 tingkat pengangguran di Kabupaten Lamongan naik kembali menjadi 7,03 persen dan 9,12 persen pada tahun 2006. Meningkatnya pengangguran di Kabupaten Lamongan disebabkan oleh rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, minimnya lapangan pekerjaan, investasi pemerintan dan swasta yang kurang, banyaknya Pemutusan


10

Hubungan Kerja (PHK), rendahnya kualitas pendidikan dalam menghadapi persaingan dunia kerja serta terbatasnya jiwa kewirausahaan. Permasalahan banjir juga menjadi kendala utama Pemerintah Kabupaten Lamongan. Banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo pada tahun 2008, telah mengakibatkan sejumlah daerah tergenang air, meningkatnya pengungsian, rusaknya infrastruktur daerah, pelayanan masyarakat terganggu dan perekonomian daerah menjadi terhenti. Hal ini membuktikan betapa sulitnya pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang wilayah, ditambah lagi dengan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, konversi lahan, dan masih banyaknya aksi penjarahan hutan. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menggunakan dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, agar program pembangunan yang selama ini dicita-citakan dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan. Sebagaimana visi dari Kabupaten Lamongan yakni “Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat

Lamongan

Melalui

Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Lebih Baik dan Maju Dengan Dilandasi Kebersamaan dan Pemberdayaan Masyarakat” dapat diwujudkan. Dari uraian di atas permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Sektor apa saja yang sebenarnya menjadi sektor unggulan Kabupaten Lamongan dalam memprioritaskan pembangunan wilayah. 2. Bagaimana dampak pengganda (Multiplier) pendapatan sektor unggulan Kabupaten Lamongan.


11

3. Seberapa besar peranan sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Lamongan 4. Bagaimana strategi kebijakan yang tepat untuk membangun Kabupaten Lamongan yang berbasis pada sektor unggulan daerah. 1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengidentifikasi sektor unggulan Kabupaten Lamongan dalam memprioritaskan pembangunan wilayah. 2. Untuk mengidentifikasi dampak pengganda (Multiplier) pendapatan sektor unggulan dalam menunjang pembangunan wilayah. 3. Untuk mengidentifikasi besarnya peranan sektor ungggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Lamongan 4. Untuk mengidentifikasi strategi kebijakan yang tepat dalam membangun Kabupaten Lamongan yang berbasis pada sektor unggulan daerah. 1.4. Manfaat Penelitian Harapan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain sebagai: 1. Bahan masukan bagi Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan wilayah. 2. Bagi peneliti sendiri untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 3. Bahan masukan dan informasi bagi mahasiswa yang lain untuk penelitian selanjutnya dalam konteks yang lebih luas dan mendalam.


12

1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian tentang analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur hanya difokuskan pada pendekatan secara sektoral. Pendekatan sektoral merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pada pendekatan sektoral, di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor di analisis satu persatu.


13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wilayah dan Pembangunan Wilayah Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi (Tarigan, 2005). Glasson (1977) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif daerah dipandang sebagai alat deskriptif, didefinisikan menurut kriteria tertentu, untuk tujuan tertentu. Dengan demikian terdapat banyak daerah sebanyak kriteria yang digunakan untuk mendefinisikannya. Dalam konteks ini konsep daerah melaksanakan suatu fungsi yang sangat bermanfaat dan menghindari fungsi yang ekstrim. Sedangkan pandangan objektif bahwa daerah itu benar-benar ada, dianut oleh banyak akdemisi pada awal abad ke-20. Di dalam pandangan ini juga dinyatakan bahwa wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimiliki atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari ciri-ciri di atas. Lebih lanjut menurut Tarigan (2005) dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Berdasarkan wilayah administrasi Pemerintah, di Indonesia dikenal wilayah

kekuasaan

Pemerintah,

seperti

propinsi,

kecamtan, desa/kelurahan dan dusun/lingkungan.

kabupaten/kota,


14

2. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik, misalkan wilayah pertanian dengan wilayah industri dan wilayah perkotaan dengan daerah pedalaman. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan sosial budaya. Misalkan, daerahdaerah dibagi menurut suku mayoritas, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. 3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu diterapkan terlebih dahulu pusat pertumbuhan (growt pole atau growt centre) yang kira-kira sama besarnya/rangkingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. 4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan atau tujuan khusus. Sedangkan pembangunan menurut Sajogyo (1985) diartikan sebagai suatu proses yang menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (growth) ataupun perubahan (change) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini tidak lain merupakan gambaran umum masyarakat luas (society). Tjokromidjojo (1979) mengemukakan bahwa pembangunan wilayah erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (temasuk sumbersumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai keadaan sosial ekonomi


15

yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya Tjokromidjojo membedakan suatu perencanaan pembangunan, yaitu dipenuhinya berbagai ciriciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Adapun ciri dan tujuan dari perencanaan pembangunan adalah: 1. Perencanaan pembangunan mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. 2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif. 3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya negara-negara baru berkembang struktur ekonominya berat ke sebelah agraris. 4. Perluasan kesempatan kerja. Kecuali usaha menanggulangi adanya pengangguran dan pengangguran tak kentara di negara-negara baru berkembang, juga diupayakan perluasan kesempatan kerja untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi. 5. Usaha pemerataan pembangunan yang seringkali disebut sebagai distributife justice. Pemerataan pembangunan ini ditunjukkan kepada pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pendapatan antara daerah-daerah dalam negara. 6. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.


16

7. Peningkatan kemampuan membangun perlu dikembangkan bahwa tidak saja harus dihitung dari segi modal, tetapi juga harus dilihat dari segi pengalihan ketrampilan dan transfer teknologi. 8. Terdapatnya usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu usaha dibidang ini adalah dilakukannya perencanaan anti siklus. 9. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau bersifat jangka panjang. Misalkan saja perubahan perlembagaan masyarakat, pola pemilihan dan penguasaan faktor-faktor produksi berdasarkan keadilan sosial dan peningkatan kemampuan nasional. Ciri dan tujuan perencanaan pembangunan di atas sangat terkait dengan peranan Pemerintah sebagai pendorong pembangunan (agent of development). Oleh karena itu perencanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh negaranegara berkembang. Hal ini tidak menutup kenyataan bahwa banyak negaranegara lain terutama negara-negara sosialis, bahkan negara-negara maju dengan sektor swasta yang kuat, juga melakukan suatu perencanaan pembangunan. 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Tarigan (2002) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal itu juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal,


17

tenaga kerja dan teknologi) yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor lokal dan eksternal. Faktor lokal meliputi: ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kemampuan teknologi, permodalan dan kewirausahaan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya: perkembangan situasi perekonomian nasional maupun internasional, dan berbagai kebijakan Pemerintah baik yang berkaitan dengan sektor riil maupun moneter. Menurut Glasson (1977) ada tiga konsep yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu kutup pertumbuhan dan pusat pertumbuhan antara lain: a. Konsep “leading industries”

(industrice motric) dan perusahaan-

perusahaan propulsip, menyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahan-perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam “leading industries” yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Ada kemungkinan bahwa sesuatu kompleks industri hanya terdiri dari satu atau segelintir perusahaan propulsip yang dominan. b. Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari “leading industries” (“propulsip growth”) mendorong polarisasi dari unitunit ekonomi lainnya ke dalam kutup pertumbuhan. Implisit dalam proses polarisasi ini adalah berbagai macam keuntungan aglomerasi (keuntungan intern dan ekstern dari skala). c. Konsep spread effects menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas produksi dinamik dari kutup pertumbuhan akan memancar keluar dan


18

memasuki ruang disekitarnya. “Trickling down” atau spreads effects ini sangat menarik bagi perencanaan regional dan telah memberikan sumbangan besar bagi ke populeran teori pada waktu belakangan ini sebagai sarana kebijaksanaan. 2.3. Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah

(Sambodo dalam Usya, 2006). Oleh karena itu sektor

unggulan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi wilayah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut (Sambodo dalam Usya, 2006) bahwa sektor unggulan memiliki empat kriteria diantaranya: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sedangkan menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria mengenai sektor unggulan daerah lebih ditekankan pada komoditas-komoditas unggulan yang bisa menjadi motor penggerak pambangunan suatu daerah, di antaranya: 1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (prime mover) pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat


19

memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran. 2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward lingkages) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya. 3. Komoditas unggulan mampu bersaing (competitiveness) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspekaspek lainnya. 4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain (complementarity), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali). 5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi (state of the art) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi. 6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya. 7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (increasing), pertumbuhan (growth), puncak (maturity) hingga penurunan (decreasing). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya. 8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.


20

9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluan pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain. 10. Pengembangan

komoditas

unggulan

berorientasi

pada

kelestarian

sumberdaya dan lingkungan. 2.4. Teori Basis Ekonomi Dalam membahas teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah kegiatankegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. Implikasi dari pembagian kegiatan seperti ini adalah adanya hubungan sebab akibat yang membentuk suatu teori basis ekonomi. Teori ini dapat memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa saja terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor dan sebagian lainnya dijual ke pasar lokal. Disamping itu, teori ini juga dapat digunakan sebagai

indikasi

dampak

pengganda

(multiplier

effect)

bagi

kegiatan

perekonomian suatu wilayah (Ambardi dan Socia, 2002). Menurut Budiharsono (2001) ada beberapa metode untuk memilih antara kegiatan basis dan nonbasis, yaitu: 1. Metode pengukuran langsung Metode ini dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana


21

mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Akan tetapi metode ini menguras biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat kelemahan tersebut, maka sebagian besar para ekonom wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung. 2. Metode pengukuran tidak langsung Metode dengan pengukuran tidak langsung terdiri dari: a. Metode melalui pendekatan asumsi, biasanya berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan kegiatan basis dan non basis. b. Metode Location Quotient dimana membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah tertentu dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama di wilayah atasnya.

Asumsi

yang

digunakan

adalah

produktivitas

rata-

rata/konsumsi rata-rata antar wilayah yang sama. Metode ini memiliki beberapa kebaikan diantaranya adalah metode ini memperhitungkan penjualan barang-barang antara, tidak mahal biayanya dan mudah diterapkan. c. Metode campuran merupakan penggabungan antara metode asumsi dengan metode Location Quotient. d. Metode kebutuhan minimum dimana melibatkan sejumlah wilayah yang sama dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga regional dan bukan distribusi rata-rata. Pengertian basis ekonomi di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan


22

sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran.

Adapun

sebab-sebab

kemajuan

sektor

perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi,

basis

adalah:

(1)

(2) perkembangan

pendapatan dan penerimaan daerah, (3) perkembangan teknologi, dan (4) adanya perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) kehabisan cadangan sumberdaya. Semakin banyak sektor basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke wilayah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya serta menimbulkan volume sektor non basis. Dengan kata lain sektor basis berhubungan langsung dengan permintaan dari luar, sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui sektor basis telebih dahulu (Glasson, 1977). 2.5. Konsep Analisis Shift Share Analisis Shift Share pertama kali diperkenalkan oleh Perloff et all pada tahun 1960. Analisis Shift Share adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengindentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi tenaga kerja pada suatu wilayah tertentu. Melalui analisis Shift Share dapat dianalisis besarnya sumbangan pertumbuhan dari tenaga kerja dan pendapatan pada masing-masing sektor di wilayah yang bersangkutan. Keunggulan utama dari analisis Shift Share adalah dapat melihat perkembangan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah hanya dengan menggunakn 2 titik waktu data. Data yang digunakan dalam anlisis Shift Share


23

dapat berupa data PDRB, PDB dan penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Analisis Shift Share mempunyai banyak kegunaan, diantaranya adalah untuk melihat: 1. Perkembangan

sektor

perekonomian

di

suatu

wilayah

terhadap

perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas. 2. Perkembangan sektor-sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya. 3. Perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat membandingkan besarnya aktifitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antar wilayah. 4. Perbandingan laju sektor-sektor perekonomian di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya. Terdapat 3 komponen utama dalam analisis Shift Share (Budiharsono, 2001). Ketiga komponen pertumbuhan wilayah tersebut adalah komponen pertumbuhan nasional/propinsi/kabupaten (PN), komponen pertumbuhan regional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan secara rinci pada bagian berikut: a. Komponen Pertumbuhan Nasional (National Growth Component) Komponen

pertumbuhan

nasional

(PN)

adalah

perubahan

produksi/kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi/kesempatan kerja nasional, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah.


24

b.

Komponen

Pertumbuhan

Proposional

(Proposional

Mix

Growth

Component) Komponen pertumbuhan

proposional (PP)

tumbuh

karena

perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri (seperti kebijakan perpajakan, subsidi dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Regional Share Growth Component) Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. Hubungan antara ketiga komponen tersebut secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Berdasarkan ketiga komponen pertumbuhan wilayah tersebut dapat ditentukan dan diidentifikasikan perkembangan suatu sektor ekonomi pada suatu wilayah. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor ke i di wilayah ke j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Sementara itu, PP + PPW < 0 menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ke i pada wilayah ke j tergolong pertumbuhannya lambat.


25

Komponen Pertumbuhan Nasional Maju PP + PPW ≥ 0 Wilayah ke-j sektor ke-i

Wilayah ke-j sektor ke-i Lambat PP + PPW < 0

Komponen Pertumbuhan Proposional

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

Gambar 1. Model Analisis Shift Share. Sumber: Budiharsono, 2001 2.6. Penelitian Terdahulu Berikut ini disajikan beberapa jenis penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Vilona (2006) menganalisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera barat pada masa otonomi daerah periode 2000-2004. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat (PP>0), adalah sektor listrik dan air minum, sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor bangunan. Sektor yang laju pertumbuhannya lambat (PP<0), sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang memiliki daya saing yang baik (PPW>0), dan mampu bersaing dengan kabupaten lain di Propinsi Sumatera Barat adalah sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.


26

Sektor yang memiliki daya saing kurang baik (PPW<0) adalah sektor listrik dan air minum, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor pertanian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan pada pergeseran bersih (PBij) sebagian besar sektor-sektor yang ada di Kabupaten Pasaman bernilai negatif. Sementara sektor yang memiliki pergeseran bersih (PBij) yang positif hanya terdapat tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor pengangkutan dan sektor komunikasi. Santoso (2005) menganalisis peran sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian dengan menggunakan Kuosien Lokasi (LQ) per komoditi adalah komoditi padi sawah, jagung, tembakau, kelapa, padi ladang, ubi kayu, cabe, udang, wortel, dan daging sapi. Dari komoditi tersebut hanya dua komoditi yang masuk dalam komoditi basis yaitu padi sawah dan tembakau. Sedangkan pada surplus pendapatan terbesar untuk kecamatan berada di Kecamatan Ampel (daging sapi) dan yang terkecil adalah Kecamatan Boyolali (udang). Sedangkan pada efek pengganda pendapatan, kecamatan yang memiliki efek pengganda pendapatan terbesar adalah Kecamatan Boyolali (udang) dan Kecamatan Mojosongo (padi ladang). Aidiyah (2005) menganalisis peran industri kecil dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian dengan menggunakan Kuosien Lokasi (LQ) sebagian besar kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk industri kecil makanan, minuman, dan tembakau sebagai sektor basis, sedangkan industri tekstil pakaian jadi dan kulit menjadi sektor basis ke dua, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot menjadi sektor basis ketiga.


27

Usya (2006) menganalisis struktur ekonomi dan identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Subang. Hasil penelitian dengan menggunakan metode LQ terdapat 4 sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor bangunan/kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa, dan 5 sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan pada analisis Shift Share menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Subang selama tahun 1993-2003. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kajian penelitiannya sangat mendalam dan fokus/menitikberatkan pembangunan wilayah secara sektoral. Selain itu penelitian ini juga mengkaji sektor-sektor yang ada di wilayah secara umum, dan disertai dengan strategi dan kebijakan yang nyata untuk mencanangkan pembangunan wilayah dari berbagai sektor. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah samasama menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share.


28

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Teoritis 3.1.1. Desentralisasi Dalam waktu yang cukup lama sejak orde baru, Pemerintah Indonesia telah tergiring untuk menjadikan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari seluruh kebijakan pemerintah. GBHN dan Repelita sebagai instrumen utama dari penyelenggaraan Pemerintah orde baru dengan syarat konsep dan rencana pembangunan. Namun kebijakan yang penuh dengan sentralisasi telah mendorong bangsa ini ke jurang krisis moneter. Akibatnya banyak Pemerintah daerah (kabupaten/kota) tidak bisa berbuat banyak terhadap dampak tersebut. Ini disebabkan bahwa pemerintah pusat telah menggunakan banyak waktu dan energinya untuk mengurus masalah-masalah domestik yang sebenarnya sudah bisa diurus oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk untuk mewujudkan pembangunan wilayah agar tidak tersentralisasi adalah dengan konsep pembangunan yang penuh desentralisasi. Desentralisasi sebagai wujud otonomi daerah telah melahirkan paradigma baru pembangunan

yang sebelumnya adalah sentralisasi. Di dalam

konteks

desentralisasi, konsep pembangunan wilayah dinyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang secara penuh untuk mengembangkan dan mengelola wilayahnya sendiri, berdasarkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sehingga tugas dari pemerintah pusat tidak terbebani dalam mencanangkan pembangunan.


29

Prioritas pembangunan yang tepat berarti Pemerintah daerah telah membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan potensi, kendala, dan kesempatan yang dimiliki daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersungguhsungguh untuk membuat komitmen pembangunan yang sesuai dengan potensi daerahnya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu untuk mengidentifikasi potensipotensi yang dimiliki daerah, karena potensi tersebut sangat menentukan dalam prioritas pembangunan. Potensi daerah dapat diwujudkan dalam bentuk sektorsektor yang ada di setiap wilayah. Salah satunya adalah sektor unggulan daerah. Mengingat sektor unggulan memiliki perananan yang sangat penting dalam memprioritaskan pembangunan. Dengan ditentukannya sektor unggulan maka Pemerintah daerah dapat mengetahui setiap kondisi yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, sektor unggulan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya. Selain itu sektor unggulan juga menjadi bagian penting di dalam basis ekonomi. 3.1.2. Location Quotient (LQ) Location Quotient (LQ) merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah sektor itu basis atau non basis. Jika LQ suatu sektor lebih dari satu maka sektor tersebut merupakan sektor basis, tetapi jika LQ suatu sektor kurang dari satu maka sektor itu termasuk sektor non basis. Penggunaan metode LQ dapat dimodifikasi menjadi multiplier/efek pengganda pendapatan. Pada konsep pengganda ekonomi basis menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan/tenaga kerja

dalam wilayah, terjadi

karena

penggandaan (multifikasi)

jumlah

pembelanjaan kembali pendapatan dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah dan dipasarkan ke luar wilayah (ekspor).


30

Metode ekonomi basis akan sangat baik untuk daerah yang belum berkembang, kecil, dan tertutup. Semakin luas wilayahnya maka model ini akan semakin kurang untuk diterapkan. Daerah yang belum berkembang adalah daerah yang perekonomianya hanya terdiri dari beberapa sektor saja. Daerah kecil adalah daerah yang cakupannya tidak lebih dari wilayah kabupaten, akan tetapi dapat juga propinsi asal tidak terlalu luas. Daerah tertutup adalah daerah yang keluar masuknya barang-barang atau jasa dapat diketahui, misalkan pulau. Selain itu, dengan adanya sektor basis ini sektor tersebut dapat dijual ke luar daerah, sehingga akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga menaikkan permintaan terhadap sektor non basis. Selain sektor unggulan sebagai basis ekonomi, hal yang perlu diperhatikan di dalam sektor unggulan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun akan mengakibatkan penerimaan daerah menjadi berkurang begitu juga sebaliknya. Akibatnya, Pemerintah daerah menjadi tergantung kebutuhannya kepada daerah lain. 3.1.3. Analisis Shift Share Dengan menggunakan analisis Shift Share (SS) tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diketahui. Penggunaan analisis ini akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah daerah untuk mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Pada analisis Shift Share


31

dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama 2 periode waktu. Penerapan analisis Shift Share dapat dilakukan di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional. Di tingkat kabupaten analisis dapat dilakukan untuk melihat kecamatan-kecamatan apa saja yang memberikan kontribusi pertumbuhan paling besar terhadap perekonomian kabupaten. Selain itu, melalui analisis ini juga dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang mengalami perkembangan yang paling cepat di masing-masing wilayah kecamatan. Di tingkat propinsi dapat diketahui kabupaten-kabupaten apa saja beserta sektor-sektornya yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi. Sedangkan di tingkat nasional yang di analisis adalah kontribusi pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di Indonesia terhadap pertumbuhan Indonesia. Untuk itu agar program pembangunan wilayah dapat berjalan secara optimal, maka diperlukannya strategi dan kebijakan yang tepat untuk menerapkan pembangunan wilayah. Strategi dan kebijakan menjadi bagian penting untuk dilaksanakan demi tercapainya pembangunan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Sehingga pembangunan wilayah yang sesuai dengan sektor unggulan daerah dapat tercapai. 3.2. Kerangka Operasional Agar pembangunan wilayah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan, maka Pemerintah pusat perlu memberikan kewenangan yang luas kepada daerah. Salah satunya dengan konsep desentralisasi wilayah. Hal ini, sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam UU 32 tahun 2004.


32

Banyaknya potensi daerah yang belum dimanfaatkan telah menimbulkan beberapa permasalahan, misalkan sektor pertanian yang produktivitasnya rendah, kelangkaan SDA dan ekplorasi penambangan yang berlebihan di sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan terjadi kekurangan bahan baku, modal usaha dan sarana yang lainnya, sektor listrik, gas dan air bersih yang belum memiliki energi alternatif dan persediaann air bersih, banyaknya bagunan liar dan sulitnya mendirikan usaha di sektor kontruksi, sektor perdagangan yang masih kurang terhadap sarana dan prasarana khususnya di bidang ekspor, belum meratanya jaringan komunikasi, lembaga keuangan yang belum merata di setiap daerah serta kurangnya informasi di sektor jasa pariwisata. Potensi daerah dapat berupa sektor-sektor yang ada di daerah, terutama adalah sektor unggulan daerah. Sektor unggulan memiliki peranan yang sangat penting di dalam basis ekonomi, selain itu sektor unggulan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun untuk mengetahui sektor unggulan daerah sebagai basis ekonomi, dapat dilakukan dengan pendekatan Location Quotient (LQ). Pada pendekatan LQ dapat digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis. Selanjutnya, sektor basis dapat dimodifikasi menjadi multiplier pendapatan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, dapat dilakukan dengan pendekatan Shift Share. Tahap

terakhir

dari

penentuan

sektor

unggulan

daerah

adalah

diperlukannya strategi kebijakan yang tepat untuk membangun wilayah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan memprioritaskan sektor unggulan daerah sebagai bentuk untuk mewujudkan pembangunan wilayah.


33

Pembangunan Wilayah Kabupaten Lamongan

Rendahnya produktivitas pertanian yang kkkkkkkkk dihasilkan

Kelangkaan SDA dan ekplorasi penambangan yang berlebihan

Kurangnya bahan baku dan modal usaha di dalam industri pengolahan

Belum memiliki energi alternatif dan kurangnya persediaan air bersih

Banyaknya bangunan liar dan sulitnya mendirikan usaha

Sarana dan prasarana perdagangan yang masih terbatas

Belum meratanya jaringan komunikasi dan informasi di setiap daerah

Bunga bank yang relatif tinggi serta akses lembaga keuangan yang belum merata

Minimnya anggaran dan kurangnya informasi di subsektor jasa pariwisata

Potensi Wilayah Sektor Unggulan

Basis Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pendekatan LQ

Pendekatan Shift Share

Sektor Basis

Sektor Non basis

Multiplier Pendapatan Implikasi Strategi Kebijakan (SWOT) Sektor Unggulan Prioritas Utama Pembangunan Gambar 2. Skema Kerangka Penelitian Operasional


34

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Daerah dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai Mei 2008. Pemilihan daerah dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan dari hasil analisis yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan.

Pertimbangan pertama Kabupaten

Lamongan merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan karena letaknya berada di jalur pantai utara jawa (Pantura), kedua Kabupaten Lamongan juga merupakan jalur utama perdagangan yang menghubungkan secara langsung dengan Kabupaten Gresik menuju ke Kota Surabaya, dan ketiga sektor unggulan masih menjadi kajian strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan. Diharapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih maju dan mempunyai pasar yang besar untuk mengembangkan sektor unggulannya. 4.2. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dari instansi terkait sebagai pelengkap data sekunder. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain Kantor BPS Kabupaten Lamongan, Bappeda, BPS Propinsi Jawa Timur serta instansi atau lembaga lain di Kabupaten Lamongan. Data yang dibutuhkan dari data sekunder merupakan data time series tahun 2002 − 2006. Keseluruhan data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (2)


35

kependudukan, (3) potensi wilayah, dan (4) hasil wawancara dengan Bappeda dan dinas-dinas yang terkait di Kabupaten Lamongan. 4.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Data sekunder diperoleh dari Kantor BPS Kabupaten Lamongan, Bappeda, BPS Propinsi Jawa Timur serta instansi atau lembaga lain yang terkait dalam penelitian. Data sekunder ini selanjutnya diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel. Penelitian ini difokuskan ditingkat kabupaten, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang sektor unggulan perekonomian dalam menentukan prioritas pembangunan wilayah. 4.4. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Tabel 2. Penggunaan Metode Analisis Yang Digunakan Tujuan 1. Mengidentifikasi sektor unggulan daerah.

Alat Analisis Location Quotient (LQ)

Jenis Data Sumber Data BPS kabupaten PDRB kabupaten dan dan propinsi propinsi

2. Mengidentifikasi besarnya pengganda pendapatan.

Multiplier pendapatan

Hasil analisis LQ

BPS kabupaten dan propinsi

3. Mengidentifikasi besarnya peranan sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Shift Share

PDRB kabupaten dan propinsi

BPS kabupaten dan propinsi

4. Mengidentifikasi strategi dan kebijakan wilayah berbasis sektor unggulan.

Kualitatif (SWOT)

Hasil wawancara dengan pemerintah daerah

Bappeda dan dinas-dinas yang terkait di Kabupaten Lamongan


36

Berdasarkan tabel 2 di atas, untuk menentukan sektor unggulan daerah dapat menggunakan analisis Location Quotient (LQ), kemudian hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan besarnya efek pengganda pendapatan. Sedangkan untuk menentukan besarnya peranan sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis Shift Share. Hasil akhir dari analisis ini adalah menentukan strategi dan kebijakan untuk membangun sektor unggulan daerah dengan menggunakan analisis SWOT. Keseluruhan data yang digunakan adalah data PDRB kabupaten dan propinsi serta data kualitatif hasil wawancara dengan Pemerintah daerah. Data tersebut diperoleh dari instansi masing-masing daerah. 4.4.1. Analisis Kuantitatif Penggunaan metode kuantitatif bertujuan untuk menghitung beberapa hal yang terkait dengan tujuan penelitian, dalam melakukan perhitungan tersebut digunakan beberapa asumsi dasar. Asumsi yang berkaitan dengan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan perekonomian wilayah Kabupaten Lamongan bersifat homogen. 2. Terdapat pola permintaan yang sama antara kabupaten dan propinsi. 3. Sistem perekonomian setiap kabupaten adalah tertutup, artinya setiap kebutuhan barang yang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi sendiri dan kekurangannya akan diperoleh dari kabupaten lain yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur. 4.4.1.1. Location Quotient Langkah awal dari model ini adalah dengan cara membagi kegiatan ekonomi suatu wilayah ke dalam dua bagian, yaitu sektor basis dan bukan sektor


37

basis. Metode Location Quotient merupakan suatu model yang dapat membantu dalam menunjukkan (keunggulan) ekspor perekonomian suatu daerah atau derajat self sufficiency pada suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua golongan: 1. Kegiatan sektor basis adalah kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan di wilayah sendiri maupun di daerah luar yang bersangkutan. 2. Kegiatan non basis adalah kegiatan yang melayani kebutuhan hanya di daerah tersebut dan bahkan belum mencukupi wilayahnya, sehingga dibutuhkan bantuan dari daerah atau sektor lainnya. Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk perhitungan LQ adalah data PDRB berdasarkan harga konstan. Metode LQ ini juga merupakan perbandingan antara pendapatan relatif suatu sektor dalam suatu daerah dengan total pendapatan relatif sektor tertentu pada tingkat daerah yang lebih luas. LQ juga efisiensi relatif wilayah, serta terfokus pada subtitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor. Untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis perekonomian adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Tiebout 1966, dalam Budiharsono). LQ =

Si / Ni Si / S = S/N Ni / N

Keterangan: LQ = Besarnya kuosien lokasi suatu sektor ekonomi Si = Jumlah pendapatan sektor i pada tingkat kabupaten (wilayah bawah) S = Jumlah total pendapatan sektor perekonomian ditingkat kabupaten Ni = Jumlah pendapatan sektor i pada wilayah propinsi (wilayah atas) N = Jumlah total pendapatan sektor perekonomian pada tingkat propinsi.


38

Hasil dari perhitungan LQ apabila menunjukkan LQ > 1, maka sektor tersebut termasuk sektor basis, artinya sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan bagi perekonomian di wilayahnya dan sektor tersebut lebih berorientasi pada ekspor. Sebaliknya jika LQ < 1, maka sektor tersebut termasuk sektor non basis, artinya sektor tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sehingga diperlukan tambahan dari sektor atau daerah lainnya. Sektor non basis juga bisa digolongkan ke dalam sektor yang berorientasi pada impor. Tedapat dua asumsi utama yang digunakan dalam metode LQ adalah: 1. Pola konsumsi rumah tangga di wilayah bawah identik (sama dengan) pola kunsumsi rumah tangga di wilayah atasnya. 2. Baik wilayah atas maupun wilayah bawah mempunyai fungsi produksi yang linier dengan produktivitas di setiap sektor yang sama besarnya. 4.4.1.2. Efek Pengganda Pengganda ekonomi basis menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan atau tenaga kerja dalam wilayah karena penggandaan (multifikasi) jumlah pembelanjaan kembali (dalam wilayah) pendapatan dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah dan dipasarkan keluar wilayahnya (ekspor). Menurut Tiebout dalam Tarigan (1962) terdapat perbandingan dalam bentuk pendapatan dan faktor-faktor yang terkait dengan pengganda basis. Dalam bentuk pendapatan maka hubungan antara perubahan pendapatan basis dengan perubahan total pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut: ∆ Yt = K . ∆ Yb dimana: Yt = Pendapatan total (total income)


39

Yb = Pendapatan basis Yn = Pendapatan non basis K = Pengganda basis ∆ = Perubahan pendapatan Adapun pengganda basis dalam satuan pendapatan adalah:

Pendapatan total Pengganda basis =

Yt atau dalam bentuk simbol K =

Pendapatan basis

Yb

Oleh karena itu pendapatan total = pendapatan basis + pendapatan non basis. Maka rumus pengganda basis tersebut di atas dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:

Yt K=

1 =

Yb

1 =

Yb

1

1

= Yt − Yn

= Yt

Yn

Yn 1

Yt

Yt

Yt

Yt

Yt

4.4.1.3. Analisis Shift Share Penggunaan analisis Shift Share untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, terdapat 7 langkah utama dalam menggunakan analisis Shift Share. Ke-7 langkah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menentukan indikator kegiatan ekonomi seperti pendapatan dan kesenpatan kerja. Di Indonesia pendapatan di suatu wilayah dicerminkan oleh nilai PDRB (tingkat kabupaten, kota dan propinsi) dan PDB (tingkat nasional).


40

2. Menentukan sektor ekonomi yang akan dianalisis. Misalnya semua sektorsektor perekonomian di suatu wilayah seperti sektor pertanian, pertambangan dan galian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restauran serta sektor-sektor lainnya. 3. Menghitung perubahan indikator kegiatan ekonomi (PDRB/kesempatan kerja) dari sektor i pada wilayah j. Misalkan dalam suatu negara terdapat m daerah/kabupaten/propinsi ( j = 1,2,3….m) dan n sektor ekonomi ( i = 1,2,3…n), maka produksi/kesempatan kerja (propinsi) dari sektor i pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Perubahan produksi/kesempatan kerja sektor i pada wilayah j dapat dirumuskan sebagai berikut: ∆Yij = Y'ij − Yij dimana: ∆Yij = Perubahan produksi/kesempatan kerja sektor i pada wilayah j. Y'ij = Produksi/kesempatan kerja dari sektor i pada wilayah j pada tahun akhir analisis. Yij = Produksi/kesempatan kerja dari sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis. b. Persentase perubahan PDRB adalah sebagai berikut: % ∆Yij =

(Y ' ij − Yij ) *100% Yij

4. Menghitung Rasio Indikator Kegiatan Ekonomi (Produksi/kesempatan kerja). Rasio produksi/kesempatan kerja digunakan untuk melihat perbandingan produksi/kesempatan kerja sektor ekonomi di suatu wilayah tertentu. Rasio produksi/kesempatan kerja terbagi atas ri, Ri dan Ra.


41

a. ri ri

=

Y ' ij − Yij Yij

dimana: Yij = Produksi/kesempatan kerja dari sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis. Y'ij = Produksi/kesempatan kerja pada sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis. b. Ri Ri =

Y ' i − Yi Yi

dimana: Y'i = Produksi/kesempatan kerja (propinsi) dari sektor i pada tahun akhir analisis. Yi = Produksi/kesempatan kerja (propinsi) dari sektor i pada tahun dasar analisis. c. Ra Ra =

Y '... − Y ... Y ...

dimana: Y'... = Produksi/kesempatan kerja (propinsi) pada tahun akhir analisis. Y... = Produksi/kesempatan kerja (propinsi) pada tahun dasar analisis. 5. Menghitung Komponen Pertumbuhan Wilayah Komponen pertumbuhan wilayah terdiri atas komponen pertumbuhan Propinsi (KPP), komponen pertumbuhan proposional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). a. Komponen Pertumbuhan Propinsi (KPP) KPPij

= (Ra) Yij

dimana: KPPij

= Komponen pertumbuhan propinsi sektor i untuk wilayah j

Yij

= Produksi/kesempatan kerja dari sektor i pada wilayah j


42

pada tahun dasar analisis. Ra

= Rasio produksi/kesempatan kerja (propinsi)

b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) PPij = (Ri − Ra) Yij dimana: PPij = Komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk wilayah j Yij = Produksi/kesempatan kerja dari sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis. Ri

= Rasio produksi/kesempatan kerja (propinsi) dari sektor i

Ra = Rasio produksi/kesempatan kerja (propinsi) Apabila: PPij < 0, Menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah j pertumbuhannya lambat. PPij > 0, Menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah j pertumbuhannya cepat. c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) PPWij = (ri – Ri) Yij PPWij = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis. Yij

= Produksi/kesempatan kerja dari sektor i pada wilayah j pada tahun dasar analisis.

ri

= Rasio produksi/kesempatan kerja sektor i pada wilayah j

Ri

= Rasio produksi/kesempatan kerja (propinsi) dari sektor i

Apabila: PPWij > 0, berarti sektor/wilayah j mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor/wilayah lainnya untuk sektor i. PPWij < 0, berarti sektor/wilayah j tidak mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor/wilayah lainnya. Ø Rumus-rumus penting lain yang dapat digunakan adalah: a. Perubahan dalam PDRB sektor i pada wilayah ke j dirumuskan sebagai berikut: ∆Yij = KPPij + PPij +PPWij........................................................(1)


43

∆Yij = Y'ij − Yij...........................................................................(2) b. Rumus ketiga komponen pertumbuhan wilayah adalah: KPPij = Yij (Ra)............................................................................ (3) PPij

= Yij (Ri − Ra)..................................................................... (4)

PWij = Yij (ri − Ri)...................................................................... (5) c. Apabila persamaan (2), (3), (4) dan (5) disubtitusikan kepersamaan (1), maka didapatkan: ∆Yij

= KPPij + PPij +PPWij

Y'ij − Yij

= Yij (Ra) +Yij (Ri − Ra) +Yij (ri − Ri)

d. Persentase ketiga pertumbuhan wilayah tersebut dapat dirumuskan: % KPPij

= Ra

% PPij

= Ri − Ra

% PWij

= ri − Ri

atau % KPPij

= (KPPij) ∕ Yij * 100 %

% PPij

= (PPij) ∕ Yij * 100 %

% PWij

= (PWij) ∕ Yij * 100 %

6. Mengevaluasi Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian Profil pertumbuhan sektor perekonomian digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor perekonomian di wilayah yang bersangkutan pada kurun waktu yang telah ditentukan, dengan cara mengekspresikan persen perubahan komponen pertumbuhan proposional (PNij) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PWij). Pada sumbu horizontal, terdapat PP sebagai absis sedangkan pada sumbu vertikal terdapat PPW sebagai ordinat.


44

Kuadran IV

Kuadran I

PP Kuadran III

Kuadran II 45o PPW

Gambar 2. Profil Pertumbuhan Sektor Perekonomian Sumber: Budiharsono, 2001 Kuadran-kuadran yang terdapat pada gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: (i) Kuadran I menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang cepat, demikian juga daya saing wilayah untuk sektor-sektor tersebut baik apabila dibandingkan dengan

wilayah-wilayah

lainnya.

Hal ini

menunjukkan bahwa

sektor/wilayah yang bersangkutan merupakan wilayah progresif (maju). (ii) Kuadran II menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah yang bersangkutan pertumbuhannya cepat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya tidak baik. (iii) Kuadran III menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang ada di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi daya saing wilayah untuk sektor-sektor baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.


45

(iv) Pada Kuadran II dan Kuadran IV terdapat garis miring yang membentuk sudut 45o dan memotong kedua kuadran tersebut. Bagian atau garis tersebut menunjukkan bahwa

sektor/wilayah yang bersangkutan

merupakan sektor/wilayah yang progresif (maju), sedangkan di bawah garis

berarti

sektor/wilayah

yang

bersangkutan

menunjukkan

sektor/wilayah yang lamban. 7. Menghitung Pergeseran Bersih Apabila komponen pertumbuhan proporsional dan pangsa wilayah dijumlahkan, maka akan diperoleh pergeseran bersih yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor perekonomian. Pergeseran bersih sektor i pada wilayah j dapat dirumuskan sebagai berikut: PBij

= PPij + PPWij

dimana: PBij

= Pergeseran bersih sektor i pada wilayah j

PPij

= Komponen pertumbuhan proposional sektor i pada wilayah j

PPWij = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i pada wilayah j apabila: PBij > 0, maka pertumbuhan sektor i pada wilayah j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju) PBij < 0, maka pertumbuhan sektor i pada wilayah j termasuk lamban 4.4.2. Analisis Kualitatif Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Analisis yang dimaksud adalah deskripsi daerah penelitian, deskripsi


46

tentang implikasi terhadap strategi kebijakan pembangunan wilayah dengan sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut, misalkan kegiatan ekonomi wilayah. Selain itu analisis kualitatif dapat berupa keadaan umum wilayah seperti pemerintahan, jumlah penduduk, tenaga kerja, potensi ekonomi, sistem sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 4.4.2.1. Matriks SWOT Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dan dapat menyelaraskan faktor-faktor dari lingkungan internal dan eksternal serta dapat mengarahkan dan berperan sebagai kaatalisator dalam proses perencanaan startegis. Analisis SWOT dilaksanakan dengan memfokuskan pada dua hal, yaitu peluang dan ancaman serta identifikasi kekuatan dan kelemahan intern. Analisis ini didasarkan pada asumsi bhwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman (Perce dan Robinson dalam yuledyane, 2003). Unsur-unsur SWOT meliputi S (strenght) yang berrti mengacu kepada keunggulan kompetitif dan kompetensi lainnya, W (weakness) yaitu hambatan yang membatasi pilihan-pilihan pada pengembangan strategi, O (opportunity) yakni menyediakan kondisi yang menguntungkan atau peluang yang membatasi penghalang dan T (threat) yang berhubungan dengan kondisi yang dapat menghalangi atau ancaman dalam mencapai tujuan. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T. Terdapat delapan tahap dalam membentuk matriks SWOT, yaitu: 1. Membuat daftar kekuatan kunci internal wilayah.


47

2. Membuat daftar kelemahan kunci internal wilayah. 3. Membuat daftar peluang ekternal wilayah. 4. Membuat daftar ancaman ekternal wilayah. 5. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan peluang-peluang ekternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-O. 6. Menyesuaikan

kelemahan-kelemahan

internal

dengan

peluang-peluang

eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-O. 7. Menyesuaikan

kekuatan-kekuatan

internal

dengan

ancaman-ancaman

eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-T. 8. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan ancaman-ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-T. Tabel 3. Matriks SWOT Internal

STRENGTH (S) Daftar Kekuatan Internal

WEAKNESS (W) Daftar Kelemahan Internal

OPPORTUNITIES (O) Daftar Peluang Eksternal

STRATEGI S-O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

STRATEGI W-O Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

THREATS (T) Daftar Ancaman Eksternal

STRATEGI S-T Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman

STRATEGI W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Ekternal


48

BAB V GAMBARAN UMUM PENELITIAN

5.1. Kondisi Geografi Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6o 51’ 54″ sampai dengan 7o 23’ 6″ lintang selatan dan antara 112o 4’41″ sampai dengan 122o 33’ 12″ bujur timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: •

Sebelah Utara

: Laut Jawa

•

Sebelah Timur

: Kabupaten Gresik

•

Sebelah Selatan

: Kabupaten Mojokerto dan Jombang

•

Sebelah Barat

: Kabupaten Tuban dan Bojonegoro

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812, 80 Km2 atau setara 181.280 Ha, terdiri dari dataran rendah berawa dengan ketinggian 0 – 25 m, seluas 50,17 % dari luas Kabupaten Lamongan. Dataran dengan ketinggian 25 – 100 m, seluas 45,68 % dan sisanya 4,15 % merupakan dataran dengan ketinggian di atas 100 m. Wilayah Kabupaten Lamongan tergolong beriklim tropis, dengan Musim Penghujan yang terjadi antara Bulan Nopember sampai dengan April dan Musim Kemarau yang terjadi antara Bulan Mei dan Oktober, dengan Tipe iklim C serta Curah Hujan rata-rata 3916,5 mm per tahun. 5.2. Kondisi Demografi Berdasarkan hasil regristrasi penduduk akhir tahun, jumlah penduduk Kabupaten Lamongan menurut jenis kelamin pada tahun 2006 sebanyak 1.393.131 jiwa, terdiri laki-laki sebanyak 694.143 jiwa dan perempuan 698.988 jiwa. Dilihat dari tingkat persebaran dan kepadatan penduduknya, Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 mencapai 768 jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduk


49

tertinggi ada di Kecamatan Paciran yang mencapai 1.873 jiwa/km2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Sambeng sebesar 267 jiwa/km2. 5.3. Karateristik Wilayah Secara karateristik Kabupaten Lamongan dibedakan dalam 3 bagian, yaitu 1. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur. Bagian ini membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo dan Kembangbahu. 2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu dan tingkat kesuburan tanahnya termasuk sedang. Bagian ini mulai dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokuro. 3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah bonorowo yang termasuk daerah rawan banjir. Bagian ini membentang mulai dari Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggenengg, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah. 5.4. Administrasi Pemerintah Secara administratif, Kabupaten Lamongan terbagi Menjadi 27 kecamatan, serta 462 desa dan 12 kelurahan. Desa dan kelurahan tersebut merupakan yang terbesar diantara seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Bupati Lamongan dipilih untuk jangka waktu lima tahun dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati.


50

5.5. Potensi Ekonomi Secara umum potensi ekonomi Kabupaten Lamongan dinyatakan di dalam sektor-sektor yang ada di dalam wilayah. Potensi ekonomi yang sangat besar diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Sektor tersebut meliputi: 1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan. Dalam struktur ekonomi pangan di Kabupaten Lamongan, sektor pertanian tetap menjadi andalan. Sebagai sektor yang menjadi basis utama mata pencaharian rakyat, sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar bagi stabilitas komoditi pangan di Lamongan, bahkan untuk kawasan Jawa Tmur. Para petani lamongan yang dikenal ulet dan gemar bekerja keras berhasil mengantarkan Lamongan sebagai lumbung pangan Nasional dengan menyandang predikat penghasil beras terbesar nomor 2 (dua) di Jawa Timur. Di kabupaten Lamongan, total produksi padi pada tahun 2006 dengan luas panen sawah 132.661 hektar mencapai 776.285 ton. Rata-rata produksi padi mencapai 58,52 kwintal setiap hektarnya. 2. Sektor Perkebunan Sektor perkebunan di Kabupaten Lamongan turut memberikan andil yang cukup besar bagi perekonomian rakyat. Dari segi produksi, komoditi kapas Lamongan menempati urutan nomor 1 (satu) se-Jawa Timur dan nomor 5 (lima) di Indonesia. Pada tahun 2006, dari luas areal sekitar 762,8 Hektar menghasilkan produksi kapas sebesar 153,0 ton dengan rata-rata produksi mencapai 200,6 kg/hektar.


51

3. Sektor Peternakan Sektor peternakan di Kabupaten Lamongan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan para petani peternak. Jenis ternak yang diusahakan meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kmbing, domba, ayam buras, ayam ras, itik dan itik manila. 4. Sektor Perikanan Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Kondisi alam di Kabupaten Lamongan sangat mendukung bagi upaya pengembangan sektor perikanan. Kekayaan lau yang membentang dengan panjang pantai sekitar 47 km, menjadikan kabupaten Lamongan sebagai daerah yang potensial bagi produksi ikan tangkap.Berbagai jenis hasil tangkapan nelayan Kabupaten Lamongan antara lain ikan layang, kuningan, tongkol, tengiri, kakap merah, dorang dan cumi-cumi. Kontribusi yang diberikan sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur yaitu sekitar 65.874,984 ton. 5. Sektor Kehutanan Sekitar 20 persen wilayah Lamongan terdiri dari hutan. Hutan negara yang luasnya hampir 34.000 hektar tersebut tentu saja tidak dapat di jamah oleh rakyat. Agar tidak terjadi penebangan hutan secara liar, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengaktifkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah desa yang memiliki hutan. Selain ikut menjaga hutan, para anggota LMDH juga bisa mendapatkan penghasilan dari pengelolaan hutan dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM).


52

6. Sektor Perdagangan dan Industri Sektor Perdagangan dan Industri di Kabupaten Lamongan semakin berkembang pesat seiring dengan usaha keras Pemerintah yang selalu melibatkan peran warganya dalam upaya menunjukkan kesiapan sebagai daerah penyangga bagi Kota Metropolitan Surabaya. Kabupaten Lamongan mampu merubah diri secara cepat dalam menghadapi laju perkembangan ekonomi global. Sektor perdagangan sebagai urat nadi perekonomian diarahkan demi efektifitas distribusi dan sistem pemasaran barang serta berkembangnya perusahaan-perushaan kecil dan menengah. 7. Sektor Pertambangan Pada sektor pertambangan, Kabupaten Lamongan telah memulai babak baru dalam perkembangannya. Ekplorasi kekayaan alam perut bumi tersebut semakin memberikan harapan yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber minyak yang terdapat di Desa Balongwangi Kecamatan Tikung yang diekplorasinya dikerjakan perusahaan PT. JOP P-PEJ (Joint Operating Body Pertamina-Petro China East Java). 8. Sektor Perhubungan Pembangunan pada sektor perhubungan sangat penting untuk mendukung dan memperlancar dinamika perekonomian yang tengah dijalankan. Pemerintah Kabupaten Lamongan sadar betul bahwa untuk membuka isolasi suatu derah serta untuk memperlancar hubungan antar daerah terkait dengan semakin meningkatnya mobilitas

penduduk

dalam

aktivitas

perekonomiannya

maupun

sosial

kemasyarakatan lainnya, pembangunan jalur transportasi merupakan kebutuhan mendesak untuk diutamakan.


53

9. Sektor Pariwisata Pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Lamongan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi. Obyek-obyek wisata yang saat ini menjadi andalan Kabupaten Lamongan. Yakni, Wisata Bahari Lamongan (WBL) merupakan pengembangan dari obyek wisata Tanjung Kodok yang telah ada sebelumnya, Goa Maharani, dan Waduk Gondang. 5.7. Kawasan Pembangunan Sektor Perekonomian Sesuai dengan kondisi geografinya, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan 3 (tiga) zona pembangunan sektor perekonomian yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Ketiga zona tersebut adalah: •

Zona I Zona I merupakan kawasan yang cocok untuk pembangunan sektor primer

yang meliputi sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Bluluk, Ngimbang, Sambeng, Sugio, Modo, Tikung, Glagah, Karangbinanggun, Turi, Sekaran, Solokuro, Maduran, Laren dan Brondong. Jenis usaha yang akan dilakukan pada sektor pertanian adalah sub sektor tanaman pangan dan perikanan. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian berupa ekplorasi pada sub sektor migas dan non migas. •

Zona II Zona II merupakan kawasan yang cocok untuk pembangunan sektor

sekunder yang meliputi sektor industri khususnya makanan dan kerajinan tangan/anyaman, listrik, gas dan air bersih serta kontruksi. Adapun kawasan yang


54

berada pada zona II meliputi Kecamatan Sukorame, Mantup, Sambeng, Kembangbahu, Pucuk, Sukodadi, Lamongan, Kalitengah, Glagah dan Sarirejo. •

Zona III Zona III merupakan kawasan yang cocok untuk pembangunan sektor

tersier yang meliputi sektor perdagangan, pengangkutan, keuangan, komunikasi dan Jasa-jasa. Kawasan yang berada pada zona III adalah Kecamatan Kedungpring, Babat, Lamongan, Deket, Karanggeneng dan Brondong.


55

BAB VI SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN LAMONGAN

Untuk mengetahui sektor apa yang menjadi sektor unggulan daerah serta berapa besar dampak sektor tersebut maka harus dilakukan suatu perhitungan lebih lanjut. Umumnya dengan melihat data PDRB suatu wilayah kesejahteraan penduduk dan kemajuan wilayah dapat diketahui, namun data PDRB hanya memberikan sebagian kecil informasi. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kajian yang mendalam dengan menggunakan data dan analisis yang ada. 6.1. Sektor Basis dan Non Basis Sektor unggulan daerah, pada dasarnya adalah sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar pada daerah, bukan hanya untuk daerah itu sendiri namun juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. Dengan melihat data PDRB maka beberapa sektor unggulan daerah dapat diketahui. Indikator suatu sektor dikatakan menjadi sektor unggulan daerah adalah ketika sektor tersebut menjadi sektor basis, yakni memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu. Adapun perhitungan nilai LQ suatu sektor dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. Tabel 4. Location Quotient (LQ) Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2002 2,47 0,41 0,18 0,86 0,74 1,09 0,29 0,58 1,52

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006, diolah

2003 2,46 0,45 0,17 0,94 0,73 1,06 0,30 0,59 1,36

2004 2,53 0,46 0,17 0,84 0,78 1,01 0,29 0,64 1,37

2005 2,50 0,46 0,18 0,80 0,80 1,03 0,29 0,68 1,40

2006 2,33 0,42 0,18 0,72 0,76 1,04 0,29 0,72 1,49


56

Bardasarkan tabel 4 di atas, terdapat tiga sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Lamongan yang merupakan sektor unggulan daerah dan enam sektor lainnya menjadi sektor non basis sebagai sektor penunjang dari keberadaan sektor basis. Sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Pada kurun waktu 2002-2006 ketiga sektor tersebut memiliki nilai LQ > 1, artinya ketiga sektor tersebut merupakan sektor basis yang cenderung dapat mengekspor ke daerah lain. Sektor yang memiliki nilai LQ paling besar terdapat pada sektor pertanian, dengan kisaran nilai LQ secara berturut-turut adalah 2,47; 2,46; 2,53; 2,50 dan 2,33. Hal ini disebabkan karena produksi sektor pertanian di Kabupaten Lamongan telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya, misalnya dengan adanya Sungai Bengawan Solo sebagai cadangan irigasi untuk menghadapi musim kemarau, Kabupaten Lamongan telah mampu untuk memasok kebutuhan air untuk daerah pertanian yang mengalami kekeringan. Selain itu terdapat Waduk Gondang untuk memenuhi kebutuhan air di daerah lain, seperti Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Adapun sektor pertanian yang paling menonjol terdapat pada sub sektor tanaman pangan dan perikanan. Pada sub sektor tanaman pangan Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebesar 776.085 ton GKG atau 7,14 % dari total produksi gabah di Jawa Timur dan terbesar ke-2 di Jawa Timur. Sedangkan untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25 % dari total produksi ikan di Jawa


57

Timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton. Sektor jasa-jasa yang berada di urutan kedua dengan kisaran nilai LQ adalah 1,52; 1,36; 1,37; 1,40 dan 1,49. Hal ini dipengaruhi oleh sub sektor hiburan dan rekreasi yang menunjukkan suatu perkembangan yang nyata, dengan memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perokonomian daerah Kabupaten Lamongan. Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) telah memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB. Dengan kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 850.000 per tahun merupakan suatu potensi daerah yang besar untuk terus dikembangkan dan disinergikan dengan obyek wisata lainnya seperti wisata religi/ziarah Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani. Sejak dibuka tahun 2004, Wisata Bahari Lamongan (WBL) mampu memberikan kontribusi pada PAD yang terus meningkat, adapun kontribusi WBL pada tahun 2005 sebesar Rp 4.500.000.000; tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000; tahun 2007 sebesar Rp. 6.450.000.000 dan tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp. 8.000.0000.000. Secara tidak langsung memberikan multiplayer effect terhadap berkembang tumbuhnya kegiatan ekenomi produktif lainnya di masyarakat. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kisaran nilai LQ adalah 1,09; 1,06; 1,01; 1,03 dan 1,04. Perkembangan tersebut masih dipengaruhi oleh besarnya volume perdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya komoditi pertanian dan hasil industri yang merupakan suatu potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan sistem pemasaran yang efisien dan


58

dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang baik. Surplus beras pada tahun 2006 yang kurang lebih mencapai 358.000 ton merupakan salah satu komoditi perdagangan unggulan daerah, demikian juga komoditi perikanan air tawar (sawah tambak) dan perikanan laut yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu Kabupaten Lamongan telah menyediakan kawasan khusus untuk pariwisata, hotel dan restoran. Sedangkan sektor yang memiliki nilai koefisien LQ < 1, artinya sektor tersebut merupakan sektor non basis adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,41; 0,45; 0,46; 0,46 dan 0,42, sektor industri pengolahan sebesar 0,18; 0,17; 0,17; 0,18 dan 0,18, sektor listrik, gas dan air bersih 0,86; 0,94; 0,84; 0,80 dan 0,72, sektor kontruksi sebesar 0,74; 0,73; 0,78; 0,80 dan 0,76, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,29; 0,30; 0,29; 0,29 dan 0,29 dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,58; 0,59; 0,64; 0,68 dan 0,72. Selama kurun waktu 2002-2006 sektor yang memiliki nilai LQ paling kecil adalah sektor industri pengolahan. Hal ini disebabkan sektor industri pengolahan masih terpusat di kabupaten/kota tertentu yang ada di Jawa Timur. Sebagai contoh Kabupaten Gresik, selama ini aktivitas industri banyak dilakukan di daerah tersebut. Sehingga menjadikan Kabupaten Gresik sebagai kota industri. 6.2. Multiplier Pendapatan Adanya efek pengganda (multiplier), maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diketahui. Efek pengganda sebagai siklus dari pembelanjaan kembali pendapat diperoleh melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah yang bersangkutan. Pengganda pendapatan basis dihitung dengan


59

membandingkan total pendapatan wilayah dengan pendapatan dari sektor basis. Besarnya efek pengganda ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Tabel 5. Koefisien Pengganda Pendapatan Sektor Basis di Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006. Pendapatan Multiplier Pendapatan sektor non Total Multiplier sektor non Tahun sektor basis basis basis pendapatan sektor basis 2002 2003 2004 2005 2006

2941649 3297449 3345710 3513544 4041103

536730 551855 578213 622320 666983

3478379 3849304 3923923 4135864 4708086

1,1825 1,1674 1,1728 1,1771 1,1650

0,1543 0,1434 0,1474 0,1505 0,1417

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006, diolah. Keterangan: Sektor basis: Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Jasa-jasa. Sektor non basis: Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Gas dan Air bersih, Kontruksi, Pengangkutan dan Komunikasi serta Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan.

Pada tabel 5 di atas koefisien pengganda pendapatan sektor basis menunjukkan nilai yang lebih besar dari pada pengganda pendapatan sektor non basis selama tahun 2002-2006. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kabupaten Lamongan dalam menjalankan aktifitas ekonominya lebih berminat pada kegiatan sektor basis. Secara berturut-turut nilai pengganda pendapatan/multiplier basis tersebut adalah 1,1825; 1,1674; 1,1728; 1,1771 dan 1,1650. Sedangkan pada pendapatan non basis adalah 0,1543; 0,1434; 0,1474; 0,1474 dan 0,1417. Koefisien pengganda pendapatan basis selama tahun 2002-2006 cenderung berubah-ubah.

Rendahnya

multiplier pendapatan basis

yang dihasilkan,

menunjukkan bahwa keberadaan sekktor non basis sebagai penunjang kegiatan sektor basis masih kurang. Meskipun koefisien pengganda pendapatan yang dihasilkan terlihat kecenderungan penurunan selama tahun 2002-2006, tetapi dapat dikatakan nilai koefisien pengganda tersebut relatif stabil karena penurunannya sangat kecil.


60

BAB VII ANALISIS SHIFT SHARE UNTUK MENGIDENTIFIKASI PERTUMBUHAN EKONOMI

Analisis Shift Share memiliki peranan yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan analisis ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama 2 periode waktu. 7.1. Perubahan dan Rasio PDRB Berdasarkan tabel 6, secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 35,35 persen selama tahun 2002-2006, dari pada Propinsi Jawa Timur yang hanya mencapai 22,96 persen. Tabel 6. Perubahan PDRB Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur Menurut Sektor Perekonomian Atas Dasar Harga Konstan `01 Tahun 2002-2006 (juta rupiah). Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

PDRB Kabupaten Lamongan 2002 1.524.740 35.419 177.380 59.133 96.931 991.130 60.995 106.872 425.779 3.478.379

2006 1.973.582 39.151 218.160 57.490 119.115 1.474.250 75.508 157.559 593.271 4.708.086

Perubahan PDRB Kabupaten Lamongan 448.842 (29,44) 3.732 (10,54) 40.780 (22,99) -1.643 (-2,78) 22.184 (22,89) 483.120 (48,74) 14.513 (23,79) 50.687 (47,43) 167.492 (39,34) 1.229.707 (35,35)

PDRB Propinsi Jawa Timur 2002 2006 39.354.488 49.012.233 5.495.073 5.455.159 63.396.901 71.786.972 4.378.885 4.610.041 8.293.319 9.030.294 57.926.650 81.739.125 13.245.296 15.104.139 11.656.351 12.611.228 17.785.422 23.048.439 221.532.385 272.397.630

Perubahan PDRB Propinsi Jawa Timur 9.657.745 (24,54) -39.914 (-0,73) 8.390.071 (13,23) 231.156 (5,28) 736.975 (8,89) 23.812.475 (41,11) 1.858.843 (14,03) 954.877 (8,19) 5.263.017 (29,59) 50.865.245 (22,96)

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2002 dan 2006, diolah Keterangan: 1 = Sektor Pertanian; 2 = Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3 = Sektor Industri Pengolahan; 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; 5 = Sektor Kontruksi; 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8 = Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9 = Sektor Jasa-jasa; () = Persentase perubahan PDRB sektor perekonomian di masing-masing wilayah.


61

Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lamongan menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 48,74 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Lamongan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan

Pemerintah

Kabupaten

Lamongan

terus

meningkatkan

pelayanannya di sektor tersebut. Selain itu, dengan banyaknya wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Lamongan,

menyebabkan pemerintah daerah

menyediakan jasa perhotelan sebagai tempat penginapan dan menyediakan beberapa rumah makan untuk mencicipi makanan khas Kabupaten Lamongan. Pada urutan kedua ditempati oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 47,43 persen, ketiga adalah sektor jasa-jasa 39,34 persen. Pada urutan keempat adalah sektor pertanian dengan pertumbuhan 29,44 persen. Urutan kelima adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan 23,79 persen. Urutan keenam adalah sektor industri pengolahan dengan

pertumbuhan

22,99

persen.

Urutan

ketujuh

adalah

sektor

kontruksi/bangunan dengan pertumbuhan 22,89 persen. Urutan kedelapan adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan 10,54 persen. Selanjutnya pada urutan kesembilan ditempati oleh sektor listrik, gas dan air bersih dengan pertumbuhan terkecil yaitu (-2,78) persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang berpotensi di sektor tersebut. Selain itu produksi yang dihasilkan juga semakin menurun dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.


62

Secara

terpisah pada perekonomian Propinsi Jawa Timur,

laju

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 22,96 persen (Tabel 6). Pertumbuhan paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 41,11 persen. Kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan, sektor kontruksi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai secara berturut-turut sebesar 29,59 persen, 24,54 persen, 14,03 persen, 13,23 persen, 8,89 persen, 8,19 persen, 5,28 persen dan (-0,73) persen. Jika nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan meningkat konstan dari tahun ke tahun sebesar angka nominal yang terdapat pada tabel 6, diperkirakan Kabupaten Lamongan akan memiliki sektor unggulan yang baru yang tidak hanya berasal dari sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa, namun juga dari sektor lainnya. Sebagian besar kontribusi sektor perekonomian antara Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang baik pada tahun 2002-2006. Jika setiap sektor perekonomian antara PDRB kabupaten dan propinsi dibandingkan, maka setiap sektor akan memiliki rasio yang berbedabeda. Rasio sektor perekonomian antara Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur dinyatakan dalam bentuk nilai Ra, Ri dan ri. Nilai Ra didasarkan atas perhitungan selisih antara total PDRB propinsi tahun akhir analisis yaitu tahun 2006 dengan PDRB tahun dasar analisis yaitu tahun 2002 dibagi dengan PDRB tahun dasar analisis. Secara umum rasio


63

pertumbuhan PDRB antara Kabupaten Lamongan dengan Propinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2002-2006 yaitu sebesar 0,23 (Sebagai acuan). Nilai Ra yang diperoleh setiap sektor memiliki nilai yang sama besar untuk menunjukkan satuan wilayah yang diperoleh pada daerah tersebut. Nilai Ri dihitung berdasarkan selisih antara PDRB propinsi dari sektor i pada tahun akhir analisis dengan PDRB propinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis dibagi dengan PDRB propinsi dari sektor i pada tahun dasar analisis. Hasil perhitingan pada nilai Ri di seluruh sektor menunjukkan nilai yang positif. Tabel 7. Rasio PDRB Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Total

Ri 0,25 -0,01 0,13 0,05 0,09 0,41 0,14 0,08 0,30 0,23

ri 0,29 0,11 0,23 -0,03 0,23 0,49 0,24 0,47 0,39 0,35

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan dan Jawa Timur 2002 dan 2006, diolah Keterangan: Ri = Rasio produksi (propinsi) dari sektor i ri = Rasio produksi sektor i pada wilayah j (kabupaten)

Nilai Ri terbesar terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 0,41, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya pelayanan sektor tersebut di Kabupaten Lamongan. Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi Kabupaten Lamongan telah meningkatkan hasil produksinya dan siap untuk menuju ke pasar ekspor. Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 0,30, sektor pertanian sebesar 0,25, sektor pengangkutan dan kumunikasi sebesar 0,14, sektor industri


64

pengolahan 0,13, sektor kontruksi sebesar 0,09, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,08 dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,05. Sedangkan sektor yang memiliki nilai Ri terkecil diperoleh pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar (-0,01). Hal ini diakibatkan oleh kurangnya infrastruktur daerah yang mendukung, selain itu juga akibat dari rendahnya investasi di sektor tersebut. Nilai ri dihitung berdasarkan selisih antara PDRB dari sektor i di Kabupaten Lamongan pada tahun akhir analisis dengan PDRB dari sektor i di Kabupaten Lamongan pada tahun dasar analisis dibagi dengan PDRB dari sektor i di Kabupaten Lamongan pada tahun dasar analisis. Berdasarkan tabel 7 di atas sektor yang memiliki nilai ri paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,49. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya peningkatan tersebut diakibatkan oleh semakin meningkatnya lembaga perdagangan di sektor tersebut. Kemudian diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,47, sektor jasa-jasa 0,39, sektor pertanian sebesar 0,29, sektor pengangkutan dan komunikasi 0,24, sektor kontruksi dan industri pengolahan masing-masing sebesar 0,23 dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,11. Sedangkan nilai ri terkecil terdapat pada sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar (-0,03). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa rendahnya sektor tersebut diakibatkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu, Kabupaten Lamongan juga kurang memiliki potensi pada sektor listrik, gas dan air bersih.


65

7.2. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah. Pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh tiga komponen pertumbuhan wilayah yaitu Komponen Pertumbuhan Propinsi (KPP), Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Pertumbuhan regional/propinsi digunakan untuk menjelaskan kebijakan ekonomi regional (Jawa Timur) yang mempengaruhi perekonomian ditingkat kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Kabupaten Lamongan. Perhitungan pertumbuhan propinsi dihitung berdasarkan perkalian antara rasio produksi (Ra) regional dengan produksi di masing-masing sektor. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 8. Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Lamongan (juta rupiah) Sektor

KPP (Ra) *Yij

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

350.090,00 8.132,43 40.727,58 13.577,31 22.255,97 227.569,75 14.004,84 24.538,49 97.761,57 798.657,95

PP (Ri-Ra) *Yij 24.087,14 -8.389,70 -17.252,76 -10.455,75 -13.642,33 179.863,76 -5.444,81 -15.783,64 28.233,88 161.215,79

persen (PP)/Yij *100% 1,58 -23,69 -9,73 -17,68 -14,07 18,15 -8,93 -14,77 6,63 4,63

PPW (ri-Ri) *Yij 74.664,85 3.989,27 17.305,18 -4.764,56 13.570,35 75.686,49 5.952,97 41.932,15 41.496,56 269.833,26

persen (PPW)/Yij *100% 4,90 11,26 9,76 -8,06 14,00 7,64 9,76 39,24 9,75 7,76

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2002 dan 2006, diolah Keterangan: 1 = Sektor Pertanian; 2 = Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3 = Sektor Industri Pengolahan; 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; 5 = Sektor Kontruksi; 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8 = Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9 = Sektor Jasa-jasa. KPP = Komponen pertumbuhan propinsi sektor i untuk wilayah j, PP = Komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk wilayah j dan PPW = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk wilayah j. Yij = Produksi dari sektor i pada wilayah kabupaten (tahun dasar analisis). Ra = 0,23 untuk mengambarkan satuan wilayah

Berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur sebesar 22,96 persen atau Rp. 798.657,95 juta. Pertumbuhan


66

tersebut sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Secara sektoral kontribusi terbesar terdapat pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 350.090,00 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat regional, artinya bila terjadi perubahan kebijakan maka kontribusi sektor pertanian akan mempangaruhi sektor tersebut. Sebagai contoh, Pemerintah daerah memberikan izin usaha untuk membangun proyek-proyek pertanian kepada investor baik asing maupun domestik. Sedangkan nilai KPP paling kecil terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp. 8.132,43 juta. Komponen Pertumbuhan Proporsional sebagai komponen pertumbuhan ekonomi, menjelaskan perbedaan kenaikan PDRB tingkat propinsi dengan PDRB tingkat kabupaten/kota. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara regional telah mengakibatkan pertumbuhan proporsional di Kabupaten Lamongan mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar Rp. 161.215,79 juta atau 4,63 persen (Tabel 8). Berdasarkan Pertumbuhan Proporsional (PP) sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan ada yang memberikan nilai kontribusi secara positif maupun negatif. Sektor yang memiliki pertumbuhan proporsional yang positif jika PP > 0, yaitu sektor pertanian sebesar 1,58 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 18,15 persen, sektor jasa-jasa 6,63 persen. Artinya ketiga sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat. Sektor yang mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB jika PP < 0, yaitu terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian (-23,69) persen, sektor industri pengolahan (-9,73) persen, sektor listrik, gas dan air bersih (-17,68)


67

persen, sektor kontruksi (-14,07) persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi (-8,93) persen dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (-14,77) persen. Artinya keenam sektor tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Pada tabel tersebut, sektor yang memiliki nilai PP terbesar terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius untuk meningkatkan sarana dan prasarana dibidang sektor tersebut, sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam membangun wilayah. Sedangkan sektor yang memiliki nilai PP dengan persentase negatif terbesar terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana pembangunan yang masih minim terhadap sektor tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui komponen pertumbuhan wilayah lain adalah Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Komponen PPW timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jika PPW > 0 maka sektor yang bersangkutan memiliki daya saing yang baik bila dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Propinsi Jawa Timur. Adapun sektor yang memiliki daya saing yang baik adalah sektor pertanian sebesar 4,90 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,26 persen, sektor industri pengolahan sebesar 9,76 persen, sektor kontruksi/bangunan 14,00 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,64 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,76 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 39,24 persen dan sektor jasa-jasa 9,75 persen (Tabel 8).


68

Sedangkan sektor yang memiliki daya saing yang tidak baik jika PPW < 0 sektor listrik, gas dan air bersih (-8,06) persen. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya kurangnya daya saing di sektor tersebut diakibatkan oleh kurangnya penerapan teknologi dan sarana prasarana pendukung. Selain itu juga diakibatkan kurangnya akses pasar dan dukungan kelembagaan. 7.3. Pergeseran Sektor-Sektor Perekonomian Pergeseran bersih diperoleh dari hasil penjumlahan antara Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) di setiap sektor perekonomian. Apabila PB > 0, maka pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Lamongan termasuk ke dalam kelompok yang progresif (maju). Sedangkan PB < 0, artinya sektor perekonomian Kabupaten Lamongan termasuk kelompok yang lamban. Tabel 9. Pergeseran Bersih Sektor Perekonomian Kabupaten Lamongan No

Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Total

Pergeseran Bersih (PB) Rp (juta) persen 98.752,00 6,48 -4.400,43 -12,42 52,42 0,03 -15.220,31 -25,74 -71,97 -0,07 255.550,25 25,78 508,16 0,83 26.148,51 24,47 69.730,43 16,38 431.049,05 12,39

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2002 dan 2006, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, sektor yang memiliki PB > 0 adalah sektor pertanian sebesar 6,48 persen, sektor industri pengolahan 0,03 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,78 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,83 persen dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 24,47 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 16,38 persen. Sedangkan sektor yang memiliki nilai PB < 0 adalah sektor pertambangan dan


69

penggalian (-12,42) persen, sektor listrik, gas dan air bersih (-25,74) persen, sektor kontruksi (-0,07) persen. Secara keseluruhan

pergeseran bersih di

Kabupaten Lamongan menghasilkan nilai yang positif yaitu Rp. 12,39 persen. 7.4. Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Profil pertumbuhan sektor-sektor perekonomian merupakan identifikasi dari persentase nilai pertumbuhan proporsional dan nilai pertumbuhan pangsa wilayah. Nilai ini akan menunjukkan pada kuadran mana pertumbuhan masingmasing sektor. Pada sumbu horizontal terdapat PP sebagai absis dan pada sumbu vertikal terdapat PPW sebagai ordinat. Gambar 3. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Lamongan Pertanian

50

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

40 30

Listrik, Gas dan Air Bersih Kontruksi

20

PP

10

-30

0 -20

-10

0 -10 -20

10

20

30

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

PPW

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2004 dan 2006, diolah Kuadran I, menunjukkan sektor ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan pertumbuhaanya cepat (PP > 0) dan daya saingnya baik (PPW > 0). Sektor yang berada pada kuadran I adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa. Ketiga sektor tersebut memiliki pertumbuhan


70

yang cepat dan daya saingnya baik dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga sektor tersebut tergolong ke dalam sektor progresif (maju). Kuadran II, menunjukkan sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan pertumbuhannya cepat (PP > 0), tetapi daya saing untuk wilayah tersebut tidak baik dibandingkan dengan wilayah lainnya (PPW < 0). Pada gambar di atas menunjukkan tidak terdapat sektor perekonomian Kabupaten Lamongan yang berada di kuadran tersebut. Hal ini menunjukkan rata-rata sektor perekonomian Kabupaten Lamongan memiliki daya saing yang baik. Kuadran III, menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan pertumbuhannya lambat (PP < 0), juga daya saing wilayah untuk sektor tersebut juga tidak baik dibandingkan dengan wilayah lainnya (PPW < 0). Sektor yang berada pada kuadran III adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Artinya sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang tidak baik dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga sektor tersebut tergolong ke dalam sektor yang lambat. Kuadran IV, menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lamongan pertumbuhannya lambat (PP < 0), tetapi daya saing wilayah untuk sektor tersebut baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya (PPW > 0). Sektor yang berada pada kuadran IV adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelima sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat tetapi memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.


71

BAB VIII STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN

Kabupaten Lamongan yang dikenal dengan julukan ”kota soto” membuat pemerintah daerah bersama masyarakat semakin giat untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam menentukan arah dan wujud pembangunan daerah sendiri, agar pengelolaannya dapat lebih terfokus dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah. Sebagaimana amanah dari UU No 32 Tahun 2004 tentang desentralisasi wilayah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi berbagai kalangan. Kemampuan menarik investor maupun sumberdaya manusia yang andal merupakan dua hal utama untuk dapat mengembangkan dan mengelola sumberdaya yang ada termasuk di dalamnya sumberdaya alam. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab Lamongan sangat menyadari bahwa salah satu faktor keberhasilan pembangunan daerah harus didukung oleh 3 (tiga) pilar utama, yakni pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Lamongan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha, secara bersama-sama ketiganya memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berusaha membatasi diri pada hal-hal yang menjadi kewenangannya, sedangkan untuk hal-hal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat baik dalam perencanaan


72

maupun dalam pelaksanaannya. Demikian pula dengan pelaksanaan pembangunan yang dipandang memerlukan keterlibatan pihak dunia usaha (swasta), Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak hanya memfasilitasi dalam administrasinya saja tetapi juga berperan aktif dan progresip dalam pelaksanaan pembangunannya guna menjamin kepercayaan dari dunia usaha (investor). Pembangunan yang telah diraih oleh Kabupaten Lamongan salah satunya didukung oleh langkah-langkah yang strategis dalam membangun daerah. Perencanaan pembangunan wilayah akan terwujud, jika Pemerintah daerah menetapkan suatu keputusan yang tepat, sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan. Dalam hal ini adalah memanfaatkan sektor unggulan daerah. 8.1. Strategi Strenghts-Opportunities (S-O) Strategi S-O merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperoleh keuntungan bagi Kabupaten Lamongan dalam pembangunan wilayahnya. Beberapa alternatif strategi S-O yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan potensi SDA terutama pada sektor yang menjadi basis utama Kabupaten Lamongan, berdasarkan hasil analisis LQ >1 yang merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dan memiliki multiplier pendapatan yang besar selama tahun 2002-2006. Berdasarkan hasil analisis Shift Share sektor unggulan juga memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik, yaitu dengan ditunjukkan pada nilai PP > 0 dan PPW > 0. Untuk itu diperlukannya dukungan dari pemerintah pusat atau propinsi serta

mengoptimalkan perkembangan teknologi di sektor basis dalam


73

mencanangkan pembangunan wilayah guna meningkatkan perekonomian daerah. Strategi ini merupakan rekomendasi dari peluang adanya dukungan yang sangat besar dari pemerintah pusat atau propinsi agar pemerintah daerah memajukan sektor unggulannya. Selain itu, Kabupaten Lamongan juga memiliki kekuatan berupa potensi SDA yang besar di sektor basis yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. 2. Memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menarik investor serta kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain. Strategi ini didasarkan atas peluang berupa minat investor yang besar untuk menanamkan modalnya di sektor basis khususnya adalah sektor pertanian, perdagangan dan jasa (pariwisata) serta kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain. Selama tahun 2005-2006 jumlah investasi yang ditanamkan mencapai Rp. 354.461.000.000. Selain itu, Kabupaten Lamongan juga memiliki kekuatan berupa potensi SDA yang besar, Letak geografis kabupaten yang berada di jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), daerah penyangga utama kota metropolitan Surabaya dan ditunjuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk sektor pertanian,

perdagangan

dan

pariwisata

yang

diharapkan

dapat

menggerakkan roda perekonomian daerah. 3. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan dinas dalam meningkatkan produksi pertanian, kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain serta pemanfaatan perkembangan teknologi. Strategi ini didasarkan atas peluang bahwa Kabupaten Lamongan merupakan daerah untuk sentra


74

produksi pertanian khususnya pada tanaman pangan dan perikanan. Pada tanaman pangan yaitu padi telah menghantarkan Lamongan sebagai lumbung pangan nasional dengan menyandang prediket penghasil beras terbesar nomor dua di Jawa Timur, dengan produksi mencapai 819.823 ton pada tahun 2007 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 776.286 pada tahun 2006. Sedangkan pada sub sektor perikanan (laut) Kabupaten Lamongan mampu menghasilkan produksi sebesar 41.568,33 ton pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2006 yang hanya mencapai 37.618,32 ton. Peluang yang lain berupa kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain yang selama ini sangat antusias untuk menanamkan modalnya di sektor basis serta memanfaatkan perkembangan teknologi di sektor basis. Peluang-peluang tersebut dapat diraih dengan memanfatkan kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan berupa kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi antar lembaga, dinas atau institusi yang terkait seperti dinas pertanian daerah dan pusat, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan dan lain-lain sebagainya. 8.2. Strategi Weakness-Opportunities (W-O) Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA untuk menciptakan lapangan kerja khususnya di sektor basis, dengan memanfaatkan adanya minat investor yang besar serta membangun kemitraan dan kerjasama


75

dengan pihak swasta atau pihak lain. Strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi kelemahan Kabupaten Lamongan berupa pemanfaatan dan pengelolaan SDA belum optimal khususnya di sektor pertanian, tenaga penyuluhan pertanian lapangan (PPL) yang dirasa kurang optimal dalam menghadapi persoalan yang dihadapi petani dan nelayan, misalkan soal hama dan penyakit. Sealain itu, kelemahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu kurangnya informasi di sub sektor pariwisata, padahal sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Kabupaten Lamongan. Selama tahun 2007 sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp. 6.450.000.000. Dengan memanfaatkan peluangpeluang berupa kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain dan minat investor yang besar serta menggunakan perkembangan teknologi yang semakin pesat di sektor basis maka diharapkan kelemahankelemahan tersebut dapat diatasi. 2. Meningkatkan kualitas SDM petani dan nelayan, tenaga penyuluhan pertanian lapangan (PPL), mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA serta peningkatan produksi dan pemanfaatan perkembangan teknologi. Strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi kelemahan Kabupaten Lamongan berupa Kualitas SDM petani dan nelayan yang rendah, selama ini petani dan nelayan masih kurang untuk jiwa ketrampilan dan berwirausaha, tenaga PPL masih minim/belum merata di setiap daerah serta pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang belum optimal. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang yang berupa sentra untuk produksi pertanian khususnya pada sub sektor


76

tanaman pangan (padi) dan perikanan serta memanfaatkan adanya perkembangan teknologi, khususnya untuk teknologi di sektor basis yaitu pertanian seperti traktor dan mesin penggiling padi. 3. Memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan di sektor basis, meningkatkan ketersediaan dana pembangunan dan mengoptimalkan informasi di sub sektor jasa dengan memanfaatkan adanya minat investor yang besar dan kerjasama dengan pihak swasta serta peningkatan teknologi di sektor basis. Strategi ini direkomendasikan untuk mengatasi kelemahan

Kabupaten

Lamongan

berupa

sarana

dan

prasarana

pembangunan yang masih kurang, ketersediaan dana pembangunan yang masih terbatas dan kurangnya sumber informasi di sub sektor pariwisata, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sektor ini telah memberikan kontribusi yang besar pada daerah. Dengan memanfaatkan peluang yang ada yaitu kondisi perekonomian daerah yang membaik, kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain dan minat investor yang besar serta memanfaatkan perkembangan teknologi di sektor basis maka diharapkan kelemahan tersebut dapat teratasi. 8.3. Strategi Strengths-Threats (S-T) Strategi S-T merupakan strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal bagi pembangunan wilayah Kabupaten Lamongan. Beberapa alternatif strategi ST yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Pemberdayaan kelembagaan daerah dalam menghadapi persaingan antar wilayah dan era globalisasi. Strategi ini didasarkan atas tanggapan


77

kekuatan koordinasi antar lembaga, dinas atau instansi terkait. Faktorfaktor kekuatan tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menghindari ancaman berupa persaingan antar wilayah terutama adalah sektor perekonomian yang belum mampu bersaing (sektor non basis) dan menghadapi era globalisasi yang menuntut daya saing yang tinggi. 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong investasi. Strategi ini didasarkan atas tanggapan kekuatan dari potensi SDA yang besar di sektor basis yang memiliki nilai LQ >1, pertumbuhan cepat (PP >0) dan memiliki pangsa wilayah yang sangat baik (PPW >0) serta letak geografis kabupaten yang berada di jalur Pantura. Kekuatan-kekuatan tersebut dimanfaatkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menghindari kondisi politik dan keamanan daerah yang tidak stabil serta bencana alam yang selama ini terjadi yaitu banjir musiman yang mengakibatkan perekonomian daerah terganggu dan terjadi gagal panen di sektor pertanian. 3. Memperkuat kelembagaan perdagangan dan membuat manajemen pembangunan sektor unggulan (kawasan pertanian) secara nyata dalam menghadapi era globalisasi, peredaran barang ilegal impor dan mengatasi beras impor yang berakibat pada turunnya harga beras. Strategi ini didasarkan atas tanggapan kekuatan dari koordinasi antar lembaga, dinas atau instansi terkait yang bertujuan untuk menghindari ancaman berupa era globalisasi yang menuntut daya saing yang tinggi, maraknya peredaran barang ilegal impor misalkan pupuk tanpa bersertifikat dan masuknya beras impor yang berakibat pada turunnya harga beras.


78

8.4. Strategi Weakness-Threats (W-T) Strategi W-T merupakan strategi yang diusulkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang ada. Beberapa alternatif strategi W-T yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas SDM dalam menghadapi era globalisasi dengan priorits utama adalah petani dan nelayan serta perbaikan jaringan informasi dalam menghadapi era globalisasi. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi kelemahan Kabupaten Lamongan berupa kualitas SDM yang rendah dan kurangnya sumber informasi di sub sektor jasa. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu ditingkatkan untuk menghindari ancaman berupa era globalisasi yang menuntut daya saing yang tinggi. Dengan meningkatnya SDM petani dan nelayan serta perbaikan jaringan komunikasi, diharapkan Kabupaten Lamongan memiliki daya saing yang tinggi. 2. Memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan serta mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk menghadapi persaingan antar wilayah. Strategi ini disusun untuk mengantisipasi kelemahan Kabupaten Lamongan berupa sarana dan prasarana pembangunan yang masih kurang, khususnya adalah ekspor yang masih terbatas di sektor basis dan pemanfaatan SDA yang belum optimal. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu diatasi agar dapat menghindari persaingan antar wilayah. 3. Pemberdayaan SDM petani dan nelayan serta peningkatan tenaga penyuluhan (PPL) secara optimal dalam menghadapi era globalisasi dan mengatasi bencana alam (banjir) dan gagal panen. Strategi ini disusun


79

untuk mengantisipasi kelemahan Kabupaten Lamongan berupa kualitas SDM petani dan nelayan yang rendah serta kurangnya tenaga penyuluhan. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu diatasi agar dapat menghindari era globalisasi yang menuntut daya saing yang tinggi serta untuk mengatasi terjadinya bencana alam (banjir) dan gagal panen. Hasil analisis Matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 10.


80

Tabel 10. Matriks SWOT Pembangunan Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan INTERNAL

EKSTERNAL OPPORTUNITIES/P ELUANG (O) 1. Sentra produksi pertanian (tanaman pangan dan perikanan) 2. Dukungan pemerintah pusat atau propinsi dalam memajukan sektor basis 3. Kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain 4. Minat investor yang besar di sektor basis 5. Perkembangan teknologi di sektor basis

THREATS/ANCAMA N (T) 1. Kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil 2. Persaingan antar wilayah 3. Era globalisasi yang menuntut daya saing yang tinggi 4. Bencana alam dan gagal panen 5. Peredaran barang ilegal impor 6. Beras impor

STRENGTH/KEKUATAN (S) 1. Potensi SDA yang besar di sektor basis (LQ >1, PP >0 dan PPW >0 ) 2. Koordinasi antar lembaga dan dinas (sektor pertanian dan perdagangan) 3. Letak geografis kabupaten yang berada di jalur Pantura 4. Daerah penyangga utama kota metropolitan Surabaya 5. Ditunjuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

STRATEGI S-O 1. Meningkatkan potensi SDA dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat atau daerah serta mengoptimalkan perkembangan teknologi di sektor basis dalam mencanangkan pembangunan (S1, O2, O5) 2. Memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan menarik minat investor serta kemitraan dan kerjasama dari pihak sawasta atau pihak lain (S1, S3, S4, S5, O3, O4) 3. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan dinas dalam meningkatkan produksi pertanian, kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain serta pemanfaatan perkembangan teknologi (S2, O1, O3, O5)

STRATEGI S-T 1. Pemberdayaan kelembagaan daerah dalam menghadapi persaingan antar wilayah dan era globalisasi (S4, T2, T3) 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong investasi (S1, S2, S3, T1,T4) 3. Memperkuat kelembagaan perdagangan dan membuat manajemen pembangunan sektor unggulan (kawasan pertanian) secara nyata dalam menghadapi era globalisasi, peredaran barang ilegal impor dan mengatasi beras impor yang berakibat pada turunnya harga beras (S2,T3,T5,T6)

WEAKNESS/KELEMAHAN (W) 1. Kualitas SDM petani dan nelayan yang rendah 2. Sarana dan prasarana pembangunan di sektor basis masih minim 3. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA belum optimal 4. Alokasi dana pembangunan di sektor basis masih terbatas 5. Belum optimalnya tenaga penyuluhan (PPL) 6. Kurangnya informasi di sub sektor jasa (wisata) STRATEGI W-O 1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA untuk menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan adanya minat investor yang besar serta membangun kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain (W3, W5, W6, O2, O4, O5) 2. Meningkatkan kualitas SDM petani dan nelayan, tenaga PPL, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA serta peningkatan produksi dan pemanfaatan perkembangan teknologi (W1,W3, W5, O1, O6) 3. Memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan ketersediaan dana pembangunan dan mengoptimalkan informasi di sub sektor jasa dengan memanfaatkan adanya minat investor yang besar dan kerjasama dengan pihak swasta dan peningkatan teknologi (W2, W4, W6, O3, O4, O5) STRATEGI W-T 1. Meningkatkan kualitas SDM petani dan nelayan serta perbaikan jaringan informasi dalam menghadapi era globalisasi (W1, W6, T3) 2. Memperbaiki sarana dan prasarana pembangunan serta mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk menghadapi persaingan antar wilayah (W2, W3, T1, T2) 3 Pemberdayaan SDM petani dan nelayan serta peningkatan tenaga penyuluhan secara optimal dalam menghadapi era globalisasi dan mengatasi bencana alam dan gagal panen (W1, W5, T3,T4)


81

Untuk itu agar sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dapat berkembang dan tumbuh maka perlu didukung oleh sektor lainnya. Sektor tersebut adalah sektor non basis sebagai penunjang keberadaan sektor basis. Kebijakan yang bisa dilakukan misalnya pada sektor pertambangan dan penggalian perlu penguasaan teknologi, peningkatan produksi, ekplorasi sumberdaya mineral dan penelitian bahan galian yang lain. Sedangkan pada sektor industri pengolahan, kebijakan yang perlu diambil adalah mengikutsertakan masyarakat luas dalam kegiatan industri, khususnya melalui pengembangan usaha industri kecil dan menengah. Selanjutnya adalah pembinaan industri pedagang kecil dan menengah, melalui kelompok usaha bersama dengan pengembangan usaha yang maju dan modern serta peningkatan industri pengolahan terhadap pendapatan maupun tenaga kerja yang tidak hanya memperhatikan teknologi padat modal, namun juga memperhatikan teknologi bersifat padat karya. Pada sektor listrik, gas dan air bersih diperlukan suatu kebijakan dan dorongan pengembangan, baik dari Pemerintah pusat maupun daerah yaitu dengan meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi peningkatan sarana distribusi PLN. Selama ini Kabupten Lamongan masih mengalami kekurangan, karena sektor tersebut masih memusat di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur. Sedangkan pada sektor kontruksi/bangunan, kebijakan yang perlu diambil adalah mempermudah persyaratan pendirian bangunan, perpajakan, asuransi dan lembaga keuangan agar dinamika perekonomian dapat berjalan lancar. Selanjutnya pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu dengan melakukan pengembangan transportasi khususnya transportasi darat, dengan


82

melalui kegiatan seperti pemasangan pagar pengaman jalan, lampu lalu lintas, pembangunan terminal, peningkatan jalan kereta api dan sebagainya. Sedangkan untuk sistem komunikasi diperlukan pembangunan stasiun pemancar seperti radio, televisi, telepon, internet dan sebagainya. Sementara itu untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan perlu untuk ditingkatkan lagi. Selama ini sektor tersebut masih belum merata di setiap daerah yang ada di Kabupaten Lamongan. 8.5. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Badan

Pengawas

Kabupaten

Lamongan

telah

diberikan

mandat

sebagaimana tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2000 dan Keputusan Bupati Lamongan No 26 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kabupaten Lamongan. Badan ini memiliki peran sebagai badan untuk mengawasi berbagai bentuk pembangunan yang terkait dengan sektor perekonomian daerah yang akan dilaksanakan. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamongan yang transparan dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan saluran aspirasi bagi masyarakat dalam rangka menyampaikan kritik dan saran kepada Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, melalui 3 (tiga) saluran yaitu : § Short Massage Service (SMS ) Center : 0322-7705633 § Website

: www.lamongan.go.id

§ Kotak saran di Kantor Perijinan Kabupaten Lamongan


83

BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN

9.1. Kesimpulan 1. Terdapat tiga sektor unggulan Kabupaten Lamongan yang menjadi basis ekonomi daerah, yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan enam sektor lainnya termasuk ke dalam sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 2. Pada efek pengganda pendapatan sektor basis yang dihasilkan menujukkan bahwa koefisien pengganda pendapatan selama tahun 2002-2006 lebih besar dari pada efek pengganda pendapatan di sektor non basis. Hal ini menunjukkan minat msyarakan terhadap aktifitas ekonomi di sektor basis lebih besar. 3. Hasil analisis Shift Share menunjukkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik begitu juga pada sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran. 4. Inti dari strategi kebijakan pembangunan adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah dengan memperdayakan masyarakat dalam mengelola

dan

memanfaatkan

sektor

unggulan

daerah

dan

mengikutsertakan sektor non basis sebagai penunjang sektor unggulan daerah.


84

9.2. Saran 1. Pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa sebagai sektor unggulan daerah dalam mencanangkan pembangunan daerah dan mengikutsertakan sektor non basis sebagai penunjang keberadaan sektor basis. 2. Dalam mencanangkan pembangunan, pemerintah daerah sebaiknya mengunakan kekuatan dan peluang sebaik-baiknya untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman yang selama ini menjadi beban pembangunan daerah. 3. Saran penelitian lanjutan perlu dilakukan pendekatan secara regional untuk menentukan aspek lokasi yaitu di daerah mana sektor tersebut akan dibangun atau dilaksanakan selain itu juga perlu dikaji sektor unggulan ditingkat propinsi.


85

DAFTAR PUSTAKA

Aidiyah, S. 2005. Peran Industri Kecil Dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor. Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawantoro. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Pusat pengkajian kebijakan pengembangan wilayah (P2KTPW − BPPT). Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2006. Kabupaten Lamongan Dalam Angka. BPS Kabupaten Lamongan. Lamongan. Badan Pusat Statistik. 2006. Propinsi Jawa Timur Dalam Angka. BPS Propinsi Jawa Timur. Surabaya. Bappeda Kabupaten Lamongan. 2006. Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan 2004-2012. Bappeda Kabupaten Lamongan. Lamongan. Budiharsono, S. 2001. Teknik Pengembangan Wilayah Pesisir dan Lautan. Pradnya Paramita. Jakarta. Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan. 2006. Produksi Beras Kabupaten Lamongan. Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan. Lamongan. Glasson, J. 1977. Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Paul Sitohang. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Haris, S. 2005. Desentralisasi dan Otonomi daerah. LIPI Press. Jakarta. Hadianto, A. 2002. Potensi Ekonomi Kabupaten Bogor Dalam Menunjang Pembangunan Wilayah. Skripsi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan. 2006. Jumlah dan Kepadatan Penduduk. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan. Lamongan. Lemhanas. 1997. Pembangunan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta. Pranata, Erfin W. 2004. Analisis Sektor Basis Perekonomian Dalam Pembangunan Wilayah Di Era Otonomi Daerah. Skripsi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor. Riyadi, D. S. 2005. Dampak Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pengembangan Wilayah Indonesia. Pusat pengkajian kebijakan pengembangan wilayah (P2KTPW − BPPT). Jakarta.


86

Susenas. 2006. Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. Susenas Jatim. Surabaya. Sajogyo, Pujiwati. 1985. Sosiologi Pembangunan. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta. Jakarta. Sahara, 2004. Modul Kuliah Ekonomi Regional. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor. Santoso, J. 2005. Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Boyolali. Skripsi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor. Tarigan, R. 2002a. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Pendekatan Ekonomi dan Ruang. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Medan. Tarigan, R. 2005b. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara. Jakarta. Tjokroamidjojo, B. 1979. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta. Usya, Nurlatifa. 2006. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Subang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor. Vilona, H. 2006. Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat Pada Masa Otonomi Daerah Periode 2000-2004. Skripsi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.


87


87

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupataen Lamongan Atas Dasar Harga Konstan`01 Tahun 2002-2006 (Juta Rupiah) No Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 1 Pertanian 1524740 1740533 1777544 1800286 1973582 2 Pertambangan dan Penggalian 35419 34400 34338 37072 39151 3 Industri Pengolahan 177380 180914 190309 204491 218160 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 59133 58868 56627 57421 57490 5 Kontruksi 96931 103410 108928 115120 119115 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 991130 1113781 1122063 1239623 1474250 7 Pengangkutan dan Komunikasi 60995 64342 65264 69051 75508 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 106872 109921 122747 139165 157559 9 Jasa-jasa 425779 443135 446103 473635 593271 Total 3478379 3849304 3923923 4135864 4708086


88

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan`01 Tahun 2002-2006 (Juta Rupiah) No Sektor 2002 2003 2004 2005 2006 1 Pertanian 39354488 42143435 43331493 44700984 49012233 2 Pertambangan dan Penggalian 5495073 4512702 4595921 5024241 5455159 3 Industri Pengolahan 63396901 64133626 67520434 70635868 71786972 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 4378885 3717168 4171615 4429541 4610041 5 Kontruksi 8293319 8447765 8604401 8903497 9030294 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 57926650 62512781 68295968 74546735 81739125 7 Pengangkutan dan Komunikasi 13245296 12953457 13830439 14521814 15104139 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 11656351 11037400 11783343 12666393 12611228 9 Jasa-jasa 17785422 19426120 20095274 20945649 23048439 Total 221532385 228884454 242228888 256374722 272397630


89

Tabel 5. Perubahan PDRB Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan`01 Menurut Sektor Perekonomian Tahun 2002-2006 (juta rupiah). Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

PDRB Kabupaten Lamongan 2002 1.524.740 35.419 177.380 59.133 96.931 991.130 60.995 106.872 425.779 3.478.379

2006 1.973.582 39.151 218.160 57.490 119.115 1.474.250 75.508 157.559 593.271 4.708.086

Perubahan PDRB Kabupaten Lamongan 448.842 (29,44) 3.732 (10,54) 40.780 (22,99) -1.643 (-2,78) 22.184 (22,89) 483.120 (48,74) 14.513 (23,79) 50.687 (47,43) 167.492 (39,34) 1.229.707 (35,35)

PDRB Propinsi Jawa Timur 2002 39.354.488 5.495.073 63.396.901 4.378.885 8.293.319 57.926.650 13.245.296 11.656.351 17.785.422 221.532.385

2006 49.012.233 5.455.159 71.786.972 4.610.041 9.030.294 81.739.125 15.104.139 12.611.228 23.048.439 272.397.630

Perubahan PDRB Propinsi Jawa Timur 9.657.745 (24,54) -39.914 (-0,73) 8.390.071 (13,23) 231.156 (5,28) 736.975 (8,89) 23.812.475 (41,11) 1.858.843 (14,03) 954.877 (8,19) 5.263.017 (29,59) 50.865.245 (22,96)

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan Tahun 2002 dan 2006, diolah Keterangan: 1 = Sektor Pertanian; 2 = Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3 = Sektor Industri Pengolahan; 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; 5 = Sektor Kontruksi; 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8 = Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9 = Sektor Jasa-jasa; () = Persentase perubahan PDRB sektor perekonomian di masingmasing wilayah.


90

Lampiran 6. Rasio PDRB Kabupaten Lamongan dan Propinsi Jawa Timur No Sektor Ri ri 1 Pertanian 0,25 0,29 2 Pertambangan dan Penggalian -0,01 0,11 3 Industri Pengolahan 0,13 0,23 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,05 -0,03 5 Kontruksi 0,09 0,23 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 0,41 0,49 7 Pengangkutan dan Komunikasi 0,14 0,24 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,08 0,47 9 Jasa-jasa 0,30 0,39 Total 0,23 0,35 Keterangan: Ri = Rasio produksi (propinsi) dari sektor i ri = Rasio produksi sektor i pada wilayah j (kabupaten)

Lampiran 7. Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Lamongan (juta rupiah) Sektor KPP PP persen PPW persen (Ra) *Yij (Ri-Ra) (PP)/Yij (PPW)/Yij *Yij *100% (ri-Ri) *Yij *100% 1 350.090,00 24.087,14 1,58 74.664,85 4,90 2 8.132,43 -8.389,70 -23,69 3.989,27 11,26 3 40.727,58 -17.252,76 -9,73 17.305,18 9,76 4 13.577,31 -10.455,75 -17,68 -4.764,56 -8,06 5 22.255,97 -13.642,33 -14,07 13.570,35 14,00 6 227.569,75 179.863,76 18,15 75.686,49 7,64 7 14.004,84 -5.444,81 -8,93 5.952,97 9,76 8 24.538,49 -15.783,64 -14,77 41.932,15 39,24 9 97.761,57 28.233,88 6,63 41.496,56 9,75 Total 798.657,95 161.215,79 4,63 269.833,26 7,76


91

Keterangan: 1 = Sektor Pertanian; 2 = Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3 = Sektor Industri Pengolahan; 4 = Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; 5 = Sektor Kontruksi; 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7 = Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8 = Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9 = Sektor Jasajasa. KPP = Komponen pertumbuhan propinsi sektor i untuk wilayah j, PP = Komponen pertumbuhan proporsional sektor i untuk wilayah j dan PPW = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i untuk wilayah j. Yij = Produksi dari sektor i pada wilayah kabupaten. Ra = 0,23 menggambarkan satuan wilayah.

Lampiran 8. Pergeseran Bersih Sektor Perekonomian Kabupaten Lamongan No Sektor Pergeseran Bersih (PB) Rp (juta) persen 1 Pertanian 98.752,00 6,48 2 Pertambangan dan Penggalian -4.400,43 -12,42 3 Industri Pengolahan 52,42 0,03 4 Listrik, Gas dan Air Bersih -15.220,31 -25,74 5 Kontruksi -71,97 -0,07 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 255.550,25 25,78 7 Pengangkutan dan Komunikasi 508,16 0,83 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 26.148,51 24,47 9 Jasa-jasa 69.730,43 16,38 Total 431.049,05 12,39


92

Lampiran 9 Gambar Peta Kabupaten Lamongan

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents