ANALISIS MODEL STANDAR TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM ASPEK SARANA PRASARANA DI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SEMARANG
Oleh : Teti Rosiana Hidayat, Drs. Fathurrohman, M.Si
Jurusan Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.idemail:
[email protected]
ABSTRAK Pendidikan sampai saat ini sangat penting untuk masyarakat khususnya di Kota Semarang. Terutama pada Sarana Prasarana yang membuat sekolah-sekolah saling bersaing dilihat dari Sarana Prasarana dari tiap sekolah terutama Prestasi yang didapatkan sekolah tersebut. Dalam pendidikan Standar Nasional yang bermutu (berkualitas) adalah pendidikan yang mampu mencapai standar mutu nasional dan internasional dan pendidikan internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses dan input sekolah baik secara nasional maupun internasional.Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003 pasal 45 diatas dijelaskan dengan peraturan daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang suatu sistem yaitu Sarana Prasarana pasal 52 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Sarana Prasarana di Kota Semarag sudah maksimal. Tetapi masih terdapat beberapa Sarana Prasarana yang masih kekurangan dari berbagai Sekolah khususnya di jejang sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Semarang. Kata Kunci :AnalisisModel Standar, Kota Semarang
baik
PENDAHULUAN
secara
nasional
maupun
internasional.
A. Latar Belakang
Undang-undang
Pendidikan
karya
Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
bersama yang berlangsungnya dalam
No. 20 Tahun 2003 pasal 45 diatas
suatu pola kehidupan insane tertentu
dijelaskan dengan peraturan daerah
yang memiliki sifat dan sarannya
Kota Semarang No. 1 Tahun 2007
manusia
Manusia
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
merupakan makhuk individu dan
di Kota Semarang suatu sistem yaitu
mahluk social.sebagai mahluk social
Sarana
manusia tidak dapat terlepas individu
yang
yang lain. Secara kodrat manusia
pendidikan ini, erat kaitannya dengan
akan hidup bersama-sama dengan
kondisi tanah, bangunan dan perabot
manusia
yang
itu
adalah
Sistem
sendiri.
lain
dan
saling
membutuhkan. Pada
Prasarana. menyangkut
menjadi
terlaksananya pendidikan
standar
Dalam
Permasalahan
aspek
fasilitas
penunjang
proses
pendidikan.
tanah
pendidikan,
Nasional ini, ada arah perubahan
berkaitan
hasil pendidikan di negeri ini, seperti
kepemilikan tanah yang menjadi
dijelaskan
tempat pendidikan, letaknya yang
Dinas
Nasional
Pendidikan
(2008:
7)
bahwa,
kurang
dengan
status
memenuhi
hukum
persyaratan
pendidikan Standar Nasional yang
lancarnya proses pendidikan (sempit,
bermutu
ramai, terpencil, kumuh, labil, dan
(berkualitas)
adalah
pendidikan yang mampu mencapai
lain-lain).
standar
dan
berkenaan dengan kondisi gedung
pendidikan
sekolah yang kurang memadai untuk
mutu
internasional
nasional dan
Aspek
bangunan
internasional harus memiliki daya
lancarnya
saing yang tinggi dalam hal hasil-
(lembab,
hasil
dan
bahkan banyak yang sudah ambruk,
outcomes), proses dan input sekolah
dan lain-lain) sampai membahayakan
pendidikan
(output
proses gelap,
pendidikan
sempit,
rapuh,
keselamatan. berkenaan
Aspek dengan
perabot
setiap
tahun
ajaran,
yang
kesemuanya ini perlu diimbangkan
kurang memadai bagi pelaksanaan
pula dengan pengawasan yang lebih
proses pendidikan (meja-kursi yang
intensif agar tujuan pendidikan dapat
reyot, alat peraga yang kurang
dicapai serta seberapa jauh sarana
lengkap, buku paket yang tidak
tersebut
cukup,
kurang
mencapai tujuan sekolah.
memadai, dan lain-lain), termasuk
B. Perumusan Masalah
sarana
fasilitas
sarana
dilakukan
kesehatan
untuk
kebutuhan
1
ekstrakurikuler. Kota
dimanfaatkan
dalam
Kriteria apakah yang pantas untuk model dalam sarana
Semarang
standar
prasarana di jenjang SMP
Nasional dapat dilihat dengan adanya
Kota
nilai rata-rata dari setiap SMP di
undang-undang No 20 Tahun
Kota
2003?
Semarang,yang
memiliki
fasilitas terbaik,kurang baik maupun
2
Semarang
Berapa
Capaian
sesuai
dalam
tidak baik. Bisa dilihat dari setiap
Pendidikan
sekolah khususnya SMP. Di Kota
Nomer
Semarang SMP memiliki ruang kelas
Tentang sistem Pendidikan
sebanyak 2.117 ruang, 1.943 dalam
Nasional dalam aspek sarana
kondisi baik, 152 ruang dalam
prasarana di jenjang SMP
kondisi rusak ringan, 22 ruang dalam
Kota Semarang.
kondisi rusak berat dan 12 ruang kelas statusnya bukan milik. (Tahun 2014/2015). Oleh karna itu, pemerintah harus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada
untuk
pendidikan.
meningkatkan
mutu
Sedemikian
besar
perhatian pemerintah terhadap sarana prasarana pendidikan yang telah
Undang-undang
20
Tahun
2003
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Kriteria apakah yang pantas untuk model
dalam
sarana
prasarana di jenjang SMP Kota
Semarang
sesuai
undang-undang No 20 Tahun 2003
2. Untuk
mengetahui Capaian
pemerintahan,seperti
dalam Pendidikan Undang-
pertahanankeamanan,energi,
undang Nomer 20 Tahun
kesehatan,pendidikan,kesejahteraa
2003
n
Tentang
sistem
masyarakat,
Pendidikan Nasional dalam
perkotaan
aspek sarana prasarana di
(Pasolong,2007:39)
kriminalitas,
dan
lain-lain
jenjang SMP Kota Semarang Definisi
D. Kajian Teori 1.
yang
dikemukakan
William N. Dunn menekankan
Kebijakan Publik
Dalam mengatur segala kebutuhan
bahwa
kebijakan
publik
masyarakat dalam suatu negara
merupakan hasil pilihan lembaga
makadibutuhkan
adanya
atau pejabat negara yang dibuat
kebijakan-kebijakan
publik.
untuk
melaksanakan
tugas
Kebijakan-kebijakan publik inilah
pemerintahan dalam mengelola
yang nantinya akan mengikat
negara.
masyarakat sebagai warga negara
untuk mengatur dan mengelola
untuk melaksanakan apa yang
pemerintahan. Berbeda dengan
menjadi
dan
William N. Dunn, pakar lain telah
kewajibannya agar dapat terkelola
mengemukakan definisi mengenai
dengan baik. Beberapa pakar telah
kebijakan publik. Pakar tersebut
mengemukakan definisi mengenai
adalah Thomas R. Dye. Definisi
kebijakan publik seperti William
kebijakan publik menurut Thomas
N.
R.
tugas,
Dunn.
hak,
Definisi
mengenai
Kebijakan
Dye
dikeluarkan
(Pasolong,2007:39)
kebijakan publik yang diberikan
adalah,“Apapun
William N. Dunn yaitu :
pemerintah untuk dilakukan atau
Kebijakan publik adalah suatu
tidak dilakukan”.
rangkaian
2.
pilihan-pilihan
yang
yang
dipilih
Analisis Kebijakan Publik
saling berhubungan yang dibuat
Analisis
oleh
adalah sebuah seni di dalam
lembaga
atau
pejabat
kebijakan
pemerintah pada bidang-bidang
memahami
yang
kebijakan public yang akan
menyangkut
tugas
sebuah
publik
rencana
diterapkan oleh sebuah otoritas
relavan
publik.
masalah-masalah sosial yang
Analisis
publik
kebijakan
memerlukan
sebuah
dalam
mungkin
menganalisis
timbul
akibat
uraian tetntang data, informasi,
diterapkannya suatu kebijakan.
dan berbagai alternatif yang
Analisis kebijakan publik dapat
mungkin
untuk
dilakukan pada permasalahan
menentukan sebuah keputusan,
publik yang ada kebijakannya
tetapi lebih merupakan nasehat
ataupun masalah publik yang
atau
belum ada kebijakannya
ditempuh
bahan
pertimbangan
pembuat kebijakan publik yang berisi tetang masalah yang dihadapi , tugas yang harus dilakukan
Model
MenurutDavid
C
Korten
organisasi
Menurut Three Way Fit Theory
dengan
dari David Korten ( 1980 )
masalah tersebut, dan juga
menyebutkan bahwa organisasi
berbagai
dalam
publik
oleh
3.
berkaitan
alternative
kemungkinan
dan
suatu
kelembagaan
rencana
harus mempunyai kemampuan
kebijakan yang dapat dijadikan
menyediakan mekanisme untuk
sebagai bahan pertimbangan
mengkonversikan aspirasi dan
atau masukan kepada pihak
kebutuhan obyektif menjadi
pembuat
kebijakan
yang
keputusanorganisasi,
memiliki
legitimasi
atau
melengkapi organisasi dengan
dan
pelbagai
kewenangan(Badjuri
sumber
Yuwono 2003 : 65)
memobilisasikannya
Sedangkan menurut William
dapat
dunn ( 2000 : 29), analisis
pelaksanaan
kebijakan publik adalah ilmu
sedemikian
sosial
yang
output
program
menggunakan berbagai metode
sesuai
dengan
penelitian
masyarakat.
untuk
terapan
dan
argumentasi
menghasilkan
yang
berikut:
untuk
memenuhi
tuntutan program
rupa
sehingga tadi
akan
kebutuhan
Seperti (
dan
skema
Tjokrowinoto,
2007:136-138 ). Korten
desain
menyatakan
penelitian
deskriptif.
bahwa
Penelitian ini berlokasi Kota
suatu program akan berhasil
SemarangSemarang. Informan
dilaksanakan
terdapat
dalam penelitian ini adalah
unsur
Sarana Prasarana SMP yang
kesesuaian analisis
jika dari
tiga
program.
kesesuaian
antara
dengan
Pertama,
dipilih
program
Prismatik. Sumber data yang
yaitu
digunakan adalah data primer
pemanfaat,
dengan
kesesuaian antara apa yang
data
ditawarkan
responden
oleh
program
yang
teknik
diperoleh
dari
melaluihasil
dengan apa yang dibutuhkan
wawancara
oleh
informan dan data sekunder
kelompok
sasaran
peneliti
dengan
(pemanfaat).Kedua, kesesuaian
berupa
antara
dimiliki oleh Kota Semarang.
program
organisasi
dengan
pelaksana,
yang
Teknik
pemgumpulan
kesesuaian antara tugas yang
yang
digunakan
disyaratkan
pengamatan, wawancara dan
oleh
yaitu
dokumentasi
program
data adalah
dengan kemampuan organisasi
dokumentasi.
pelaksana. Ketiga, kesesuaian
terkumpul
antara
dan dianalisis menjadi data
kelompok
pemanfaat
Data
yang
kemudian
diolah
dengan organisasi pelaksana,
yang
yaitu kesesuaian antara syarat
terstruktur, dan mudah untuk
yang
organisasi
dipahami.Selanjutnya, menguji
memperoleh
kualitas data dengan teknik
output program dengan apa
induksidata dengan wawancara
yang dapat dilakukan oleh
mendalam dengan informan
kelompok sasaran program.
atau narasumber, uji silang
untuk
diputuskan dapat
sistematis,
teratur,
antarainformasi yang diperoleh
E. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam
dari informan dengan hasil
penelitian ini adalah metode
informasi
penelitian
konfirmasi hasil yang diperoleh
kualitatif
dengan
di
lapangan,
kepada
informan
lain
atau
sumber-sumber lain.
4) ruang pimpinan, 5) ruang guru,
PEMBAHASAN
DAN
6)
ruang tata usaha,
7)
tempat beribadah,
HASILPENELITIAN
8) ruang konseling,
A.
Kriteria Standar Sarana
9) ruang UKS,
Prasarana Pendidikan Kota
10) ruangorganisasikesiswaan,
Semarang
11) jamban, 12) gudang,
Berdasarkan pada kententuan peraturan perundangan yang beraku,
khususnya
pada
13) ruang sirkulasi, 14) tempat bermain/berolahraga.
peraturan pemerintah Nomer 20
Tahun
2003
“Tentang
Ketentuan
mengenai
ruang-
Standar Nsional Pendidikan”,
ruang tersebut beserta sarana
mulai sekarang sekolah pada
yang ada di setiap ruang diatur
semua satuan, jenis dan jenjang
dalam
pendidikan
sebagai berikut.
harus
termaksud
memenuhi
SMP
salah satunya upaya untuk
pendidikan Standar
standar
nasional
disetiap sarana
tiap
ruang
diatas
maka
Standar
Nasional Pendidikan tersebut,
mencapai
standar
sekolah
Syarat
ketiga
perabot dan perlengkapan yang dibuat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
prasarana
adalah syarat dari peraturan pemerintah
Sebuah
SMP
sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1. Syarat perabot sekolah 1. Ukuranfisikpemakai/
1) ruang kelas,
muridagar pemakaiannya
2) ruang perpustakaan,
fungsional dan efektif.
3) ruang laboratorium IPA,
2. Bentuk
dasar
yang
memenuhi
syarat-syarat
d)
sebagai berikut:
Bahan
yang
mudah
didapat
dipasaran
dan
disesuaikan a.
Sesuai
dengan
aktivitas
dengan
murid
setempat.
dalam PBM b.
Kuat,
3. Syarat-syarat
mudah
mudah
dibersihkan c.
yang
sederhana d.
digunakan
itu
warna
disusun/disimpan Flexible sehingga mudah diguakan pula
berdiri sendiri
disesuaikan dengan kebutuhan dan
didik/siswa.
kegiatan
anak
berarti
adanya
Ini untuk
memilih
dan
memiliki alat-alat yang sesuai dan disesuaikan dengan umur, minat, serta
taraf
perkembangan
fisik
maupun psikhis anak didik. Untuk itu diperlukan: baku/material
harus kuat, tetapi ringan,
a) Kuat dan tahan lama dikerjakan
secara masal c)
tepat
benar-benar
a) Keadaan 2. Konstruksi hendaknya:
b) Mudah
yang
benar-benar
hendaknya
keharusan
dan dapat
perlengkapan
kepentingan
Mudah dan ringan untuk
e.
Agar
guna, maka baik jenis, bentuk, serta
Mempunyai pola dasar
untuk
perlengkapan sekolah
memeliharanya, dan
keadaan
Tidak tergantung keamanan pemakainya
tidak
membahayakan
keselematan anak didik. b)
Konstruksi
harus
sedemikian rupa, sehingga sesuai
dengan
peserta didik.
kondisi
c) Dipilih dan direncanakan
ruang
dengan teliti dan baik serta
semarang pada kenyataannya
benar-benar
juga
usia,
disesuaikan
minat,
tarap
perkembangan anak didik
komputer
masih
di
kurang
memenuhi standar
kota
belum
dari yang
95,43% - 4,57% dari 4,57% masihkekurangankomputer,pro
d) Pengadaan harus
pengaturan
sedemikian
sehingga
rupa
benar-benar
berfungsi bagi penanaman, pemupukan, serta pembinan hal-hal yang berguna bagi perkembangan anak. B.
CapaianStandar
sentase
ruang
laboraturium
pada
kenyataanya
juga
bervariasi. Dari lap 80,90% dalam kondisi baik – 19,10% kondisi yang tidak baik ( tidak mempunyai
laboraturium).
Dari indikator tersebut untuk di Sarana
prasarana Pendidikan SMP Kota
kota
semarang
kekurangan, prasarana
Semarang Tahun 2014/2015.
masih
standar dari
sarana
peraturan
pemerintah untuk memenuhi Capaian
Standar
Sarana
Prasarana
pendidikan
standar nasional 14
jenis
yaitu
sadangkan di kota semarang
perpustakaan di kota semarang
dari 14 jenis hanya 5 jenis saja.
pada kenyataannya juga sangat
Indikator ini dikaitkan dengan
bervariasi dari baik 81,90%,
jenis program dan sekolah,
tidak baik 18,10% dari 18,10%
yang menyangkut input seperti
sekolah
yang
belum
memiliki
dlihat
dari
indikator
ruang
tersebut, proses menyangkut
UKS pada kenyataannya juga
aspek belajar dan mengajar
sangat bervariasi dari 81,86
sepeti sarana prasarana yang
dalam
kurang
perpustakaan,
kondisi
Untuk
baik,
untuk
baik
atau
kondisi tidak baik 18,14% di
ketidaknyamanan dari seorang
jejang
belum
siswa siswi. Indikator tersebut
mempunyai UKS, Presentase
dijadikan pertimbangan aspek
smp
masih
program dilihat dari kondisi di
yang
setiap sekolah, kebijakan yang
fasilitasnya
telah
multimedia
dilaksanakan
atau
perencanaan
dengan
masih
kekurang dan di
Semarang
ruang
SMP
masih
dari
Kota
beberapa
pengembangan rencana karna
kekurangan ruang mutimedia,
pembuatan
maka standar sarana prasarana
kebijakan
untu
memastikan bahwa indikator
di
yang
berhasil tetapi Prasarananya
dilihat
dari
kondisi
Kota
Semarang
sudah
sekolah harus memenuhi aspek
masih belum maksimal.
akuntabilitas
agar
indikator
Berbagai indikator standar sana
bisa
atau
dipahami
prasaranapendidikankhususnya
dilihat
dengan jelas.
di SMP seluruh Kota Semarang
PENUTUP
bahwa dari 14 syarat yang
Simpulan
harus tercapai untuk memenuhi
Program yang sudah dijalankan
standar
dengan
untuk
pendidikan
sarana
100% walau ada beberapa yang
prasarana jika sarana prasarana
tidak 100% seperti kekurangan
di
sudah
Ruang Ruang
keberhasilan
memenuhi
Kota
standar
Semarang
minimal,
maka
standar
nasional
pendidikan
sudah
sarana
prasarana
sudah
Kelas
berhasil
hanya
88%,
laboraturium
84%
masih beberapa sekolah yang
berhasil. Tetapi disini sarana
masih
prasarana
sudah
pemimpin 67% ada berberapa
prestasi
sekolah yang tidak mempunyai
pendidikan
maksimal prestasi
dengan yang
dapat
dari
kekurangan,
ruang
ruang pemimpin dan ruang
sekolah tersebut tetapi dalam
pemimpin
prasarana masih ada sekolah
dengan ruang guru, Ruang
yang
konseling
kekuraangan
prasarananya
yang
dari kurang
dijadikan
67%,
satu
Ruang
organisasi 67te% dan jamban
baik, terutama dari ruang kelas,
83%
itu
perpustakaan dan laboraturium
kekurangan
yang ruangan.
masih Dari
sarana maupun prasarananya
prasarana
sudah standar hanya beberapa
direncanakan.
saya yang harus diperbaikin
pengadaan
untuk sekolah.
untuk jangka pendek, jangka
haruslah Kebutuhan
sarana
prasarana
menengah dan jangka panjang
Rekomendasi Sarana
sekolah
Prasarana
di
Kota
harus diperhitungkan dengang
Semarang di masa mendatang
matang. Dengan itu kebutuhan
yaitu :
aspek pendidikan di satu pihak
1 pengadaan sarana prasarana
dan
pengadaan
sekolah.
perlengkapan
sarana prasarana dalam dinas pendidikan biasanya dilakukan untuk
memenuhi
kebutuhan
kemampuan
dipihak
DAFTAR PUSTAKA H.M.Daryanto.(2010).Administ rasi Pendidikan,Jakarta:Rineka
sesuai dengan perkembangan pendidikan seperti yang
disuatu
sekolah,
menggatikan rusak,
barang
hilang,
atau
Cipta. Pasolong,Harbani.2007.TeoriA dministrasiPublik.Bandung:Alf
pengadaan barang baru yang dipertanggung sehingga
jawabkan
dapat
ketersediaan tahun
menjaga
barang
dan
setiap
anggaran
abeta Subarsono,AG.2005.
kebijakan Publik. Yogyakarta: pustaka pelajar
mendatang. Perencanaan dan
Riggs,
estimasi
1978. Administrasi
pengadaan,
Analisis
Fred
W, Negara-
pengelolaan dan pemeliharaan
Negara Berkembang : The
barang
atau
kelengkapan
Theory of Prismatic Society,
sekolah
harus
direncanakan
Houghton Mifflin Company,
dengan matang.
Boston.
2.perencanaan dan pengadaan
William
barang
Analisis
Kebutuhan
sarana akan
prasarana sarana
N.
Dunn,2000. kebijakan
publik.Yogyakarta:University
Gadjah Mada. Dr.Riant Nugroho ,2014.public policy.elex media koputino. Iskandar, (2010), Metodologi Penelitian Sosial
Pendidikan
dan
(Kuantitatif
Kualitatif),Jakarta,
dan Gaung
Persada Pers Moleong.
Lexy
Metodologi
J.
2005.
Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Prof.Dr.MoeljartoTjokrowinoto ,
MPA,2007.
Pembangunan
DilemadanTantangan.Yogyaka rta: Pustaka Pelajar Sayidiman
Suryohadiprojo.
2002. “Pendidikan Dasar yang Bermutu”, Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru. Jakarta: Grasindo. Dinas
Pendidikan
Kota
Semarang tahun 2014/2015
