ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KESEHATAN SAMARINDA

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 12 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KESEHATAN SAMARINDA Martha Victoria Pusparani [email protected] Abstrak Martha Victoria Pusparani, Nim 0908015079, Analisis Hukum Tentang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Guna Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Kesehatan Samarinda. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. La Sina, S.H., M.Hum, dan Pembimbing II Ibu Erna Susanti, S.H., M.H. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, normatif, dengan jenis dan sumber data primer dan data skunder dan proses analisis yang digunakan adalah kualitatif. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, sementara ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah masih belum mampu memberikan mutu pelayanan yang seimbang dengan kebutuhan siswa untuk menunjang kelangsungan kegiatan belajar. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah analisis hukum tentang pengembangan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pendidikan di sekolah Menengah Kesehatan Samarinda. Dalam pembahasan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pihak sekolah mempunyai kewajiban untuk mengutamakan mutu pelayanan terhadap siswa yaitu konsumen pengguna jasa pendidikan swasta, faktor yang menghambat kegiatan belajar mengajar adalah kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, dan kurangnya perhatian pihak sekolah dalam melengkapi kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar mengajar terutama dalam ruang kelas. Penulis memperoleh kesimpulan dimana perlunya pengawasan dari pihak terkait Dalam dan hal kurang puasnya konsumen yang disebabkan kurangnya perhatian pihak sekolah terhadap mutu pelayanan dibidang sarana pendidikan siswa dapat meminta haknya berupa Public Responsibility Operasion berupa upaya yang dilakukan siswa Sekolah Menengah Kesehatan Samarinda. Dalam skripsi ini penulis melihat adanya asas itikad baik yang telah diterapkan dari pihak sekolah kepada konsumen, selain itu juga diharapkan konsumen harus dapat memahami tingkat kemampuan sekolah dalam mutu pelayanan di sekolah. Kata Kunci : Konsumen, Mutu pelayanan, Sarana dan Prasarana Pendidikan

LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF FACILITIES AND INFRASTRUCTURE IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF VOCATIONAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL KESEHATAN SAMARINDA Martha Victoria Pusparani [email protected]

Abstract Martha Victoria Pusparani, Nim 0908015079, Legal Analysis Of The development Of Facilities and Infrastructure In Order To Improve The Quality Of Vocational Education In high School Kesehatan Samarinda. Father Dr. La Sina, Supervisor I S.H., M.Hum. and Mrs.Erna Susanti Supervisor II, S.H., M.H. This study uses an empirical approach, and normative approach, the types and sources of primary data and analysis process used is qualitative. As it is known that education is an important necessity in people’s lives, while the provision of aducation facilities in schools have not been able to provide quality service balanced with the need to support students in learning activities. As for the problems in this thesis is the legal analysis of the development of facilities and infrastructure in order to improve the quality of vocational education in high school Kesehatan Samarinda. In the discussion of research by the author, that the school has an obligation to give priority to the quality of service to students are consumers of private education services, factors in learning and teaching is the lack of facilities and infrastructure available in schools, and the lack of attention at school in complement the needs of students in learning activities in the classroom. Authors came to the conclusion that the needs supervision of related parties Less intern of consumers satisfaction, which caused the lack of attention, to the quality of services in the field of school education means that the students are able to assert their rights called operation public responsibility by students high school Kesehatan Samarinda. In this paper the authors look at the principle of good faith which has been implemented by school to the consumers, but it is also expected the consumers should be able to understand the level of schools ability to quality services in schools. Keywords: Consumers, Quality services, Facilities and Infrastructure Education

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12

Pendahuluan Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk penbangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, yang sebagiannya sering tidak dapat diramalkan sebelumnya sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan itu demikian luas, pertama karena sifat sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk misteri kedua karena usaha pendidikan harus mengantisipasi kehari depan yang tidak segenap seginya terjangkau oleh kemampuan ramal manusia. Oleh karena itu perlu ada rumusan sebagai masalah-masalah pokok yang dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam mengemban tugasnya. Untuk menunjang mutu pendidikan, dikenal dengan adanya program sekolah dan program Non sekolah. Dimana program sekolah salah satunya Pengembangan sarana dan prasarana. Penelitian ini akan fokus pada pelayanan mutu pendidikan di Menengah Kesehatan Samarinda dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikanserta upaya upaya yang dapat di lakukan oleh penyelenggara pendidikan di Sekolah Menengah Kesehatan Samarinda dalam terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan.

Pembahasan

1. Pelayanan

Mutu

Pendidikan

Di

Sekolah

Menengah

Kesehatan

Samarinda

Dari

Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan di sekolah menjadi tujuan utama bagi setiap institusi pendidikan peningkatan layanan tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dapat membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu program sekolah dalam rangka membantu meningkatkan pendidikan. Salah satu faktor yang mendukug keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa agar siap bersaing terhadap pesatnya perkembangan teknologi. Sarana dan prasarana bagian penting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga dapat dijamin selalu terjadi kegiatan belajar mengajar yang lancar. Dalam penyelenggaraan pendidikan, 2

Analisis Hukum Tentang Pengembangan (Martha Victoria) sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menghasilkan Kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut Standar Sarana Dan Prasaran Pendidikan secara nasional pada BAB VII pada pasal 42 berbunyi:1 1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang labolatorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Hal ini tentu pas bagi sekolah yang berada di kota, kebutuhan akan sarana dan prasarana tentunya tercukupi dengan baik, namun di sekolah swasta SMK Kesehatan dimana sekolah ini juga berada di kota samarinda hal ini masih belum tercapai karena bisa dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai, membuat mutu pelayanan ditinjau dari fasilitas sekolah belum dikatakan memuaskan. Masalah yang terjadi seperti pada sekolah ini, pada dasarnya setiap kegiatan akan menimbulkan dua macam dampak yang saling bertentangan kedua dampak itu adalah dampak positif dan dampak negatif, dampak positif adalah segala sesuatu yang merupakan harapan dari pelaksanaan kegiatan, dengan kata lain disebut sebgai “tujuan”. Sedangkan dampak negatif adalah segala sesuatu yang bukan merupakan harapan dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga

dapat

disebut

sebagai

hambatan/masalah yang ditimbulkan. Dan masalah yang dihadapi sekolah swasta SMK Kesehatan Samarinda adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta kurangnya perhatian terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dimana pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan

1

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12

dan menjual jasanya kepada masyarakat Samarinda, walaupun dalam brosur program sekolah tidak dinyatakan dalam tulisan, namun yang terjadi dilapangan peneliti menemukan kekurangan sarana dan prasarana ditinjau dari ketentuan yang berlaku dan ada beberapa gambar yang tertera di brosur sekolah tidak sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2

pada BAB XII pasal yang berbunyi: 1.

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

2.

Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang di atas dapat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)3 KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: 1. ruang kelas, 2. ruang perpustakaan, 3. ruang laboratorium biologi, 4. ruang laboratorium fisika, 5. ruang laboratorium kimia, 6. ruang laboratorium komputer, 7. ruang laboratorium bahasa, 8. ruang pimpinan, 9. ruang guru, 10. ruang tata usaha, 11. tempat beribadah,

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) 3

4

Analisis Hukum Tentang Pengembangan (Martha Victoria) 12. ruang konseling, 13. ruang UKS, 14. ruang organisasi kesiswaan, 15. jamban, 16. gudang, 17. ruang sirkulasi, 18. tempat bermain/berolahraga. Selanjutnya dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen4 pada Pasal 7 yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Menengah

Kesehatan

Samarinda

Dalam

Terpenuhinya

Sarana

Dan

Prasarana

Pendidikan.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan kegiatan belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan akan mengarah pada kerusakan, kerapuhan bahkan kepunahan. Namun agar sarana dan prasarana tidak cepat rusak atau hancur diperlukan usaha pemelihraan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik siap untuk dipergunakan.

4

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 5

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12

Menurut J.Mamusung, pemeliharaan adalah suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan peruntukan bagi kelangsungan serta termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta pergantian. Perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, perabot dan perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai semenjak hari pertama gedung, perabot dan perlengkapan itu diterima dari pihak pemborong, penjual atau pembeli saana tersebut, kemudian disusul oleh proses kepunahan, meskipun pemeliharaan yang

baik

telah dilakuakan terhadap

sarana

dan prasarana

tersebut

selama

dipergunakan.5 Sedangkan yang bertanggung jawab tentang masalah sarana pendidikan yaitu para pengelola atau bagian tata usaha pendidikan. Secara mikro (sempit) maka kepala sekolah bertanggung jawab dalam masalah ini.6 Dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa siswa SMK Kesehatan dimana Upaya siswa bahwa dalam hal untuk melengkapi kekurangan sarana penndidikan terutama di dalam kelas, siswa meminta atau melaporkan kepada guru. Kemudian guru meminta pertimbangan kepada pimpinan tentang kelengkapan sarana kelas, bila tidak ada tanggapan dari pimpinan maka para siswa akan mengusahakan sendiri untuk melengkapi sarana kelas yang diperlukan. Dan pihak sekolah seharusnya dapat lebih memperhatikan keperluan sarana pendidikan terutama kelas demi kelangsungan dan kenyamanan proses belajar mengajar, Karena seharusnya pihak sekolah lebih mengutamakan pelayanan yang baik agar para siswa selaku konsumen merasa nyaman, fokus dan merasa puas dengan pelayanan disekolah tersebut. Peran pemerintah juga sangat penting pengaruhnya terhadap kelangsungan kegiatan belajar mengajar seperti pada BAB XIX Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:7 1. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

5

File:///F:/ Arti dan Ruang Lingkup Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Penididikan sPecTa learning.htm. di akses pada tanggal 23 september 2013 pukul 21.00 WITA. 6 Burhanudin,Yusak, 1998, Administrasi Pendidikan, Pustaka Setia, Jakarta, Halaman 76. 7

6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Analisis Hukum Tentang Pengembangan (Martha Victoria) 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 berbunyi:8 Hak konsumen adalah: a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Selanjutnya hasil wawancara peneliti kepada beberapa siswa SMK Kesehatan tentang Kendala dalam proses belajar mengajar yang siswa rasakan bahwa perlengkapan sarana yang masih kurang ketersediaannya membuat para siswa merasa kurang nyaman dan merasa fasilitas masih kurang memadai pada saat proses pelajaran berlangsung ini berarti bahwa melengkapi sarana prasarana pendidikan di sekolah harus dilakuakan. Jika salah satu sarana belum terlengkapi di sekolah maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap sekolah tersebut agar kedepannya sekolah dapat menambah atau melengkapi sarana prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar.

8

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 7

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12

Kemudian dapat dikaitkan dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan yang berbunyi:9 Penyelenggara satuan atau program pendidikan formal menyediakan sumber daya yang diperlukan satuan pendidikan yang diselenggarakannya untuk memenuhi standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan. Karena siswa selaku konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan mutu pelayanan yang baik dari pihak sekolah dengan melakukan kewajibanya seperti dalam BAB XV Pasal 91 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan berbunyi: 1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. 2. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini dapat

dikaitkan pula pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana

dalam pasal 3 berbunyi: Perlindungan konsumen bertujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

9

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. 8

Analisis Hukum Tentang Pengembangan (Martha Victoria) f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi

barang

dan/atau

jasa,

kesehatan,

kenyamanan,

keamanan,

dan

keselamatan konsumen. Dan apabila masalah ini tetap berlanjut dan tidak ada tindakan dari pihak sekolah, maka pihak sekolah akan dikenai sanksi, meskipun dalam pasal ini tidak dijelaskan sanksi apa saja yang dikenai terhadap pihak penyelenggara. Seperti terdapat pada BAB IV Pasal 47 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan berbunyi:10 1. Pemimpin satuan atau program pendidikan yang melanggar peraturan ini akan disanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Pejabat satuan atau fungsionaris penyelenggara satuan atau program pendidikan yang melanggar peraturan ini disanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penutup

A. Kesimpulan 1. Pelayanan Mutu Pendidikan Di SMK Kesehatan Samarinda Dari Ketersediaan Sarana Prasarana dikarenakan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah tersebut, dan membuat siswa selaku konsumen merasa belum puas dengan pelayanan mutu

disekolah

SMK

Kesehatan

Samarinda,

padahal

Sarana dan prasarana pendidikan sangatlah bermanfaat dan berperan penting untuk menunjang kelancaran proses pendidikan karena meskipun KBM (kegiatan Belajar Mengajar ) sudah baik, namun tidak didukung dengan alat-alat atau sarana prasarana pendidikan maka hasil yang dicapai tidak akan sesempurna yang diharapkan. Kendala dalam proses belajar mengajar dengan kurangnya sarana yang tersedia membuat para siswa merasa kurang nyaman dan merasa fasilitas masih kurang memadai pada saat proses pelajaran berlangsung ini berarti bahwa melengkapi sarana prasarana pendidikan di sekolah harus dilakuakan. 10

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu

Pendidikan 9

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12

2. Upaya yang dapat dilakukan siswa dalam melengkapi peralatan sarana pendidikan dilihat dari jawaban siswa bahwa dalam hal untuk melengkapi kekurangan sarana penndidikan terutama di dalam kelas, siswa meminta atau melaporkan kepada guru. Kemudian guru meminta pertimbangan kepada pimpinan tentang kelengkapan sarana kelas, bila tidak ada tanggapan dari pimpinan maka para siswa akan mengusahakan sendiri untuk melengkapi sarana kelas yang diperlukan. A. Saran 1. Sekolah seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang baik. Sekolah seharusnya menyiapkan biaya khusus untuk hal-hal tak terduga atau biaya peralatan yang pada waktunya akan habis atau rusak, agar dalam kegiatan belajar mengajar tidak terhambat dan tetap berlanjut. Agar pelayanan dipertanyakan lagi dan membiasakannya menjadi mandiri

pihak sekolah tidak perlu melibatkan siswa dalam

membuat sarana prasarana sekolah Karena dengan adanya kegiatan tersebut,

dan

kegiatan belajar mengajar pun tidak terhambat. 2. Siswa selaku konsumen lebih kritis dalam memberikan pendapatnya atau mengingatkan kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam menuntut ilmu pendidikan di sekolah terutama peralatan atau kelengkapan kelas, karena tanpa hal tersebut dapat menghambat bahkan menghentikan kegiatan belajar siswa. Dan begitu pula bagi masyarakat luar terutama orang tua yang merencanakan pendidikan anaknya yang akan melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi, sebaiknya lebih kritis dalam mencari informasi tentang sekolah yang tepat dalam mutu pelayanannya demi masa depan yang cerah bagi anaknya. 3. Diharapkan pada pihak terkait khususnya Dinas Pendidikan dapat melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah secara berkala agar lebih mengetahui keadaan atau kondisi sekolah khususnya sarana dan prasarana sekolah agar dengan sendirinya

10

Analisis Hukum Tentang Pengembangan (Martha Victoria)

pihak sekolah dapat menyadari dan lebih memperhatikan kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan.

11

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 12

Daftar Pustaka Arikunto, Suharsimi, 1993, Organisasi Dan Administrasi pendidikan teknologi dan kejuruan, PT. Raja Grafindo,Jakarta. Arikunto , Suharsimi, 2006,Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Bafadal, Ibrahim, 2003 Menejemen Perlengkapan Sekolah Teori Dan Aplikasinya, Bumi aksara, Jakarta. Burhanudin,Yusak, 1998, Administrasi Pendidikan, Pustaka Setia, Jakarta. Gunawan,1996, Administrasi sekolah Aministrasi Pendidikan Mikro, Rineka Cipta, Jakarta. Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta. Muhamad, Abdul Kadir, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Mulyasa, E, Manajemen Berbasis Sekolah PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Nasution, A.Z, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta. Soetjipto, Raflis Kosasi , 2009, Profesi Keguruan, Rineka Cipta, Jakarta. Simorangkir, J.C.T, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Sugiyono, 2004, StatisticUntuk Penelitian,Alfabeta, Bandung. Wasis SP, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, UMM Pres, Malang. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah(SMA/MA). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan.

12