Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0172 pp. 32- 42
11 Pages
ANALISIS KONTRIBUSI, ELASTISITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BIREUEN Haryani1, Said Muhammad2,Sofyan Syahnur2 1)
Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: This research aims to know the level of contribution, elasticity, efficiency and effectiveness of the street light tax in Bireuen district. Data used in this research is secondary data with the period 2000 - 2010. The data are obtained from the official of finance and territory wealth Management ( DPKKD ), the Territory Development Planning . The state electricity enterprise (PLN) of Bireuen and another sources . The instruments of analysis which used are, the analysies contribution, elasticity, efficiency, and effectiveness. The results of the research that street light taxes in Bireuen district give a small contribution both in regional tax and local own source revenue. The street light tax mean elastic by PDRB. The efficiency of street light tax in Bireuen district since 2000 - 2010 commonly very efficient with the average 42,74% in every year. It caused by tax taking which easier because it gathered by payment of electricity account. Where as, the level of street light tax effectiveness is low, which is in definite year, the realization of acceptance was far under the target which definite.Bireuen government is expected to increase the effectiveness of the street light tax and shoult pay more attention to improve more the tax administration system. By doing so, it is hoped that the street light taxes can induce local source revenue more in the future. Keywords: Contribution, elasticity, efficiency and effectiveness
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kontribusi, Elastisitas,Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode yang dianalisis dari tahun 2000 - 2010. Data diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Bireuen serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi, elastisitas, efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen memberikan kontribusi yang kecil baik terhadap Pajak Daerah maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan bersifat elastis terhadap perubahan PDRB . Efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 - 2010 umumnya sangat efisien dengan nilai rata-rata 42,74 persen pertahun. Hal ini dikarenakan pengumpulan pajaknya yang relatif mudah karena langsung bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Sementara tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan masih rendah, dimana pada tahun tertentu realisasi penerimaannya masih jauh di bawah target yang telah ditentukan. Pemerintah Bireuen diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak setiap tahunnya dan memberikan perhatian khusus pada upaya meningkatkan sistem administrasi pemungutan pajak. Dengan demikian, pajak penerangan jalan di masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci: Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas
Volume 1, No. 1, Februari 2013
- 32
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
PENDAHULUAN
Sejak banyak
diberlakukan
ditemukan
otonomi
daerah,
ketidakseimbangan
dan
dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Anggaran
ketidak konsistenan beban tugas yang harus
Pendapatan dan Belanja Daerah masih kecil.
dikerjakan oleh daerah dengan kondisi dan
Selama ini sumbangan dan bantuan pemerintah
situasi keuangan daerah itu sendiri. Masalahnya
pusat masih menjadi sumber terbesar dalam
adalah bagaimana menciptakan kebijakan dan
penerimaan daerah. Keadaan ini menunjukkan
program yang dapat mengembangkan potensi
bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih
yang ada untuk meningkatkan keuangan daerah
cukup besar. Untuk mengurangi ketergantungan
agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan
tersebut, Pendapatan Asli Daerah
sebaik-baiknya. Pemerintah dituntut lebih aktif
ditingkatkan. Salah satunya yaitu dengan usaha
dalam mengelola dana yang dikuasai secara
meningkatkan penerimaan pajak daerah. Upaya
efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus
peningkatan pajak daerah dapat dilakukan
terus menggali berbagai sumber penerimaan
dengan cara terus menerus mencari dan
yang
dalam
menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru
menunjang pelaksanaan pembangunan. Salah
dan tidak lupa untuk terus meningkatkan
satu sumber
pembangunan
efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas
sangat potensial adalah
serta meningkatkan efektifitas dari kegiatan
daerah
nantinya
akan
digunakan
pembiayaan
yang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat
perlu
yang telah ada.
digunakan untuk kepentingan daerah
sendiri
Kabupaten Bireuen merupakan salah satu
terbebas dari
tangan
kabupaten pemekaran di Propinsi Aceh dimana
pengaruh campur
pemerintah disamping Dana Alokasi Umum
sebelumnya
(DAU) dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli
Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 1999
Daerah, selanjutnya disebut PAD
adalah
Bireuen ditetapkan sebagai daerah otonom. Hal
merupakan salah satu bagian dari sumber
ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44
pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan
tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
yang masuk melalui kas daerah berdasarkan
Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagai mana
undang-undang
untuk
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
menutupi pengeluaran Anggaran Pendapatan
tahun 2000. Kabupaten Bireuen merupakan
dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-
salah setu kabupaten yang cukup potensial
Undang
untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena
yang
Nomor
Perimbangan
33
dipergunakan
tahun
2004
tentang
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
pasal 6
kabupaten
kepada
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pendapatan
Volume 1, No. 1, Februari 2013
Bireuen
bahagian
dari
mempunyai banyak
sumber daya yang bisa memberikan pendapatan
disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
33 -
merupakan
masyarakat
dan
memberikan
kepada daerah melalui pajak
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor
Salah satu usaha untuk mewujudkan
28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
kemandirian ekonomi suatu bangsa dalam
Retribusi
pembiayaan
Daerah,
pemerintah
Kabupaten
pembangunan
adalah
dengan
Bireuen saat ini mengelola 6 (enam) jenis pajak
menggali sumber-sumber pendapatan dalam
daerah. Yaitu pajak Hotel dan Restoran, pajak
negeri. Salah satu sumber yang dianggap ideal
Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan
adalah pajak, karena pajak tersebut mempunyai
Jalan, pajak Galian Golongan C, serta pajak Air
fungsi ganda yaitu sebagai sumber penerimaan
Bawah Tanah dan Sarang Burung Walet. Pajak
dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
penerangan jalan menempati urutan pertama
pengeluaran-pengeluaran
sebagai
untuk
sebagai instrumen kebijakan dalam mengatur
pendapatan daerah, disusul oleh pajak galian
kegiatan perekonomian. Soemitro (2004 : 142),
golongan C, pajak hotel dan restoran, pajak
memberikan definisi pajak sebagai
reklame, pajak air bawah tanah dan sarang
masyarakat kepada kas Negara berdasarkan
burung walet, serta pajak hiburan. Untuk dapat
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di
jasa
masa yang akan datang diperlukan langkah-
langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat
langkah strategis dari pemerintah daerah dalam
dipergunakan untuk membayar pengeluaran
hal
agar
umum. Dari pengertian tersebut, maka ciri-ciri
penerimaan pajak dapat terus bertambah dari
yang melekat pada pengertian pajak adalah
waktu ke waktu.
sebagai berikut :
penyumbang
pengelolaan
terbanyak
pemungutan
pajak
Berdasarkan permasalahan di atas, maka
timbal
a. Pajak
balik
dipungut
berdasarkan
Undang
aturan
pada salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak
bersifat dapat dipaksakan.
dan
iuran
(kontraprestasi),
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan
serta
pemerintah
yang
Undang-
pelaksanaannya
b. Manfaat pajak dapat dinikmati secara tidak
adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
langsung
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
pembiayaan berbagai sarana dan prasarana
diperoleh dari sumber-sumber lain. Pemilihan
publik.
penelitian terhadap pajak ini karena memiliki potensi penerimaan cukup besar dari objek pajak mengingat kebutuhan dan ketergantungan
oleh
semua
orang
melalui
c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. d. Pajak
lebih
diperuntukkan
untuk
konsumen akan listrik terus bertambah dari
pembiayaan atau pengeluaran-pengeluaran
waktu ke waktu.
sektor pemerintahan, yang apabila terdapat surplus, maka dapat dipergunakan untuk
KAJIAN KEPUSTAKAAN
kepentingan
Pengertian Pajak
investment).
masyarakat
Volume 1, No. 1, Februari 2013
(public
- 34
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak
Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
pusat dan pajak daerah.Pajak daerah merupakan
Menurut Fushimi (2001 : 38), untuk
pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik
membentuk suatu perpajakan yang baik ada 3
provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna
(tiga) unsur penting bagi perkembangan sistem
untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli
perpajakan, yaitu :
Daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut
1. Pembentukan yang legal dan benar serta
masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan
pengetahuan
Belanja Daerah (APBD).
perpajakan.
Selain itu, Dewi
(2006 : 6) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah :
umum
tentang
sistem
2. Pelaksanaan aturan pajak yang adil, efisien dan efektif.
1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri;
3. Kesadaran
dari
wajib
pajak
untuk
melaporkan pajak dengan baik dan benar.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan
Pajak Penerangan Jalan Sesuai dengan Undang-Undang Republik
oleh Pemda; 3. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh
Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud
Pemda; 4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan
dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak
oleh pemerintah pusat tetapi pengaturannya
atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
kepada yang dipungut dan diadministrasikan
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
oleh pemerintah pusat tetapi pengaturannya
sumber-sumber lain. Objek pajak penerangan
kepada,
atau
jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik
dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh
Pemda.
dari sumber lain. Adapun yang menjadi subjek
dibagi
hasilkan
dengan
Republik
pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
atau badan yang dapat menggunakan tenaga
Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2)
listrik.Dasar pengenaan pajak penerangan jalan
menyebutkan
Pajak
adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga
Kabupaten/Kota terdiri dari : (a) Pajak Hotel;
listrik dimaksud ditetapkan sebagai berikut : (1)
(b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak
dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain
Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak
dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga
Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak
listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap
Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang
ditambah
Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan
kWh/Variabel yang ditagihkan dalam rekening
Dalam
35 -
Undang-Undang
bahwa
Jenis
Volume 1, No. 1, Februari 2013
dengan
biaya
pemakaian
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala listrik; dan (2) dalam hal tenaga listrik
pola konsumsinya, dimana kelebihan dari
dihasilkan sendiri, maka nilai jual tenaga listrik
seluruh pendapatannya setelah dikonsumsi
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
merupakan kekayaan tambahan. Mengaitkan
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian,
PDRB
dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah
masyarakat dengan pajak daerah terutama pajak
daerah
Pajak
yang berbasis pajak pendapatan, dilihat dari sisi
Penerangan Jalan ditetapkan dengan peraturan
penghasilan masyarakat bahwa penghasilan
daerah dan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh
adalah
persen).
menambah
yang
bersangkutan.
Tarif
sebagai
semua
indikator
sosial
penerimaan
konsumsi
dan
ekonomi
yang
dapat
meningkatkan
kekayaan atau tabungan (Mangkoesoebroto : Hubungan Pajak Ekonomi
Dengan
Pertumbuhan
Menurut pandangan Keynes (Dornbusch :
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan
kapasitas
produksi
suatu
perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan nasional riil di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi penduduk suatu wilayah, apabila digunakan alat ukur yang tepat. Beberapa alat ukur diantaranya Produk Domestik Bruto, pendapatan perkapita, pendapatan per jam kerja dan angka harapan hidup.
yakni nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu wilayah, pada umumnya dalam jangka waktu suatu tahun (Todaro : 2003 : 38 ). PDRB digunakan oleh banyak Negara sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk,
penduduk
ada
kecendrungan
meningkat.
2004 : 193), tergantung
kegiatan ekonomi sangat
kepada
pembelanjaan
atau
pengeluaran agregat untuk membeli barang dan jasa yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu biasanya di ukur untuk satu
tahun.
Komponen
utama
dari
pembelanjaan agregat adalah konsumsi rumah tangga (C), Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (I), Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk konsumsi dan investasi pemerintah (G), dan Ekspor Netto (NX) . Secara makro (regional) untuk seluruh kabupaten atau kota, pengenaan pajak langsung
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
sehingga
2001:235).
Jika
pendapatan pendapatan
penduduk meningkat, maka akan mengubah
yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat. Pengenaan pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang dikonsumsikan. Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan regional dalam perekonomian daerah yang bersangkutan . Volume 1, No. 1, Februari 2013
- 36
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dikeluarkan dengan hasil yang dicapai oleh Elastisitas Pajak
suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut.
Konsep elastisitas dapat digunakan untuk mengukur
tingkat
jalan merupakan perbandingan antara masukan
perpajakan.Musgrave dan Musgrave (1984:600)
(input) dengan keluaran (output) atau nisbah
menyatakan konsep elastisitas fiskal berkaitan
antara total belanja Dinas Pendapatan Daerah
erat dengan konsep fleksibilitas sistem fiskal.
dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan.
dalam
Ichsan
di
Dengan demikian efisiensi pajak penerangan
bidang
Choudry
elastisitas
(2009
:20)
membedakan koefisien elastisitas berdasarkan
Efektivitas Pajak
berubah tidaknya struktur fiskal yang dianalisis.
Efektivitas merupakan ukuran seberapa
Apabila struktur fiskal tetap, maka koefisien
jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari
elastisitas melekat menunjukkan perubahan
sebuah
penerimaan pajak hanya dipengaruhi oleh
ditetapkan.
PDB.Apabila struktur fiskal berubah maka
melaksanakan
koefisien
pendorong
apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1
penerimaan pajak (buoyancy of tax) yang
(satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio
dipengaruhi oleh perubahan struktur pajak dan
efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan
perubahan PDB.
kemampuan daerah semakin baik.
elastisitas
menjadi
organisasi
mencapai
Kemampuan tugas
tujuan
yang
daerah
dalam
dikatagorikan
efektif
Siagian (2001:24) menjelaskan bahwa Efisiensi Pajak
efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya,
Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh
sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu
oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka
yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
meningkatkan Pajak Daerah yaitu peningkatan
menghasilkan
efisiensi. Menurut Halim (2004 : 134) efisiensi
kegiatan yang dijalankannya.
sejumlah
barang
atas
jasa
menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah
dalam
Penelitian ini membahas tentang Pajak
pemungutan
Penerangan Jalan yang meliputi besarnya
dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai
tingkat kontribusi terhadap Pajak Daerah dan
kurang
100
Pendapatan Asli Daerah, bagaimana elastisitas
persen.Semakin kecil rasio efisiensi berarti
atau kaitannya dengan PDRB serta akan dilihat
kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan
pula bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas
semakin baik.
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen.
dari
melakukan
METODE PENELITIAN
1(satu)
atau
dibawah
Devas dalam Munir,dkk (2004: 165)
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil
adalah data sekunder mulai dari tahun 2000
terbaik dari perbandingan antara usaha yang 37 -
Volume 1, No. 1, Februari 2013
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sampai dengan tahun 2010. Sumber data
Tabel 1:
Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bireuen Tahun 2000 s/d 2010
diperoleh dari berbagai instansi antara lain: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen; Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen; Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Bireuen; dan Sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan analisis data dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif dan analitik kuantitatif.
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rata rata
Realisasi PPJ (Rp) 155,680,650 408,755,089 459,631,058 338,417,373 703,602,325 1,352,174,325 1,385,352,708 2,033,739,138 2,642,793,111 2,719,484,575 1,630,839,435
Perkembangan (Rp) 0 253,074,439 50,875,969 (121,213,685) 365,184,952 648,572,000 33,178,383 648,386,430 609,053,973 76,691,464 (1,088,645,140)
G (%) 0 163 12 -26 108 92 2 47 30 3 -40
1,257,315,435
36
Sumber : Laporan tahunan Dispenda (diolah
HASIL PEMBAHASAN
Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan
Kontribusi Pajak Penerangan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kontribusi
Laju pertumbuhan pajak penerangan jalan
Pajak
Penerangan
Jalan Jalan
di Kabupaten Bireuen selama sebelas (11) tahun
terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli
mengalami
Daerah Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d
fluktuasi,dimana
rata-rata
laju
pertumbuhannya adalah sebesar 36 % per tahun.
2010
Hal ini disebabkan karena pada tahun 2001 s/d
kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2002
2004 terjadi konflik antara Pemerintah dengan
yaitu sebesar 77.04 persen pada Pajak Daerah
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga pihak
dan
PLN tidak dapat melakukan pendataan yang
persen pada PAD. Kontribusi terendah pada
akurat terutama di daerah pedalaman yang tentu
Pajak Daerah sebesar 15,68 persen terjadi pada
saja sangat merugikanpemerintah daerah dalam
tahun 2001 dan pada PADtahun 2009 hanya
hal
jalan.
sebesar 8,14 persen. Secara keseluruhan dapat
Disamping itu dampak dari konflik tersebut
dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi PPJ
sampai
terhadap Pajak Daerah sebesar 52,04 persen dan
penerimaan
tahun
ketersediaan
pajak
2010 arus
penerangan
adalah
listrik
terganggunya
dan
terjadinya
yang
mengalami
fluktuasi
dimana
pada tahun 2010 yaitu sebesar 25,42
kontribusi
terhadap
PAD
sebesar
15,61
penunggakan pembayaran rekening Penerangan
pertahun. Tepatnya selama periode tersebut
Jalan Umum (PJU) oleh PEMDA sebesar RP
menunjukkan bahwa perkembangan kontribusi
10,5
yang meningkat secara lambat. Jelasnya dapat
Miliyar.
pertumbuhan
Untuk pajak
mengatahui
penerangan
jalan
laju di
dilihat pada tabel di bawah ini :
Kabupaten Bireuen selama 11 (sebelas) tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2010, dapat dilihat pada tabel berikut :
Volume 1, No. 1, Februari 2013
- 38
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel 2:
Perkembangan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerahdan atan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuentahun 2000 s/d 2010 Kontribusipada Kontribusi Tahun Realisasi PPJ( Rp ) PD (%) padaPAD (%) 2000 155,680,650 27.14 17.73 2001
408,755,089
15.68
12.51
2002
459,631,058
77.04
19.53
2003
338,417,373
61.76
10.92
2004
703,602,325
48.97
17.59
2005
1,352,174,325
54.28
19.14
2006
1,385,352,708
52.14
11.76
2007
2,033,739,138
58.73
14.96
2008
2,642,793,111
61.50
14.00
2009
2,719,484,575
67.93
8.14
2010
1,630,839,435
47.28
25.42
Rata-rata
1,257,315,435
52.04
15.61
Sumber : Hasil Penelitian (diolah) Catatan PD = Pajak Daerah; PAD = Pendapatan Asli Daerah
ditafsirkan sebagai koefisien elastisittas (β2 = E) Analisis Elastisitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hasil
estimasi
yang
diperoleh
adalah sebesar 1,085 artinya bahwa setiap penambahan PDRB sebesar 1 % akan dapat
dari
mempengaruhi PPJ sebesar 1,085 persen.
persamaan regresi dengan menggunakan data
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPJ
PPJ dan PDRB sub sektor listrik pada harga
bersifat elastis terhadap perubahan PDRB sub
berlaku dari tahun 2000 s/d 2010 dengan
sektor listrik karena 1,085 lebih besar dari 1
bantuan program SPSS versi 16 , maka
(1,085 > 1) .
diperoleh persamaan sebagai berikut :
Sebagaimana
hipotesis
yang
telah
dirumukan bahwa pajak penerangan jalan di
Ln PPJ = Ln 10,623 + 1,085 Ln PDRB
Dengan meng-anti Ln kan nilai konstantanya, maka persamaannya menjadi sebagai berikut : PPJ = 41068,6 x PDRB 1,085
Kabupaten Bireuen elastis terhadap perubahan PDRB
sub
sektor
listrik.
Maka
untuk
mengetahui kebenaran dari hipotesis tersebut dilakukan uji sebagai berikut :
Dari hasil regresi tersebut dapat dianalisis, bahwa
nilai konstanta sebesar 41068,6
menyatakan bahwa jika variable independent dianggap konstan maka besarnya PPJ = 41068,6. Koefisien 39 -
regressi
yang
sekaligus
Volume 1, No. 1, Februari 2013
dapat
a.Uji T Berdasarkan hasil analisis out put SPSS yang diperlihatkan pada tabel coefficients diatas, maka diperoleh nilai t - hitung= 4,662 dan t- tabel = 2,2010 jadi nilai t – hitung > t –
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1,301,027,000
tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap PPJ dengan signifikan
2008
sebesar 0,001.
2009
b.Uji - F
2010 Ratarata
Dari hasil analisis out put SPSS maka diperoleh nilai F- hitungjuga lebih besar dari nilai F- tabel dimana F- hitung = 21,733 > F-
2,642,793,111
1,000,000,000
38
2,719,484,575
690,000,000
25
1,630,839,435
500,000,000
31
1,257,315,435
484,660,430
42.74
Sumber : Hasil Penelitian (diolah)
Analisis Efektivitas Penerangan Jalan
Pemungutan
Pajak
Untuk melihat sejauh mana kemampuan
tabel = 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB juga berpengaruh terhadap PPJ dengan
pemerintah
daerah
dalam
merealisasikan
signifikan sebesar 0,001.
penerimaan
pajak
penerangan
jalan
di
Kabupaten Bireuen dapat dianalisis dari total Analisis Efisiensi Pajak Penerangan Jalan
realisasi PPJ yang dikumpulkan dengan target
(PPJ)
upaya pengumpulan PPJ yang ditetapkan. Apabila realisasi
Efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 umumnya sangat efisien dengan nilai rata rata 42,74 persen, dimana realisasi penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan biaya pungut yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan pengumpulan pajaknya yang relatif mudah karena langsung bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Eefisiensi pungutan pajak penerangan jalan di kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3:
pengumpulan
PPJ
dicapai lebih besar dari target yang ditetapkan, maka
dapat
diartikan
terpenuhi
Efisiensi (%) 26.51 47 42
tingkat
efektivitas dan sebaliknya, apabila realisasi pngumpulan PPJ yang dicapai lebih kecil dari target yang ditetapkan maka dapat diartikan tidak terpenuhi tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas pengumpulan PPJ di Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 secara umum berfluktuasi, dimana pengumpulan yang sangat efektif terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 127,93 persen dari target yang direncanakan dan pengumpulan yang tidak efektif
Perhitungan Efisiensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bireuen dari Tahun 2000 s/d 2010
yang
pada tahun 2010
terjadi
yang hanya sebesar 45,30
persen dari target yang direncanakan. Secara
Tahun
Realisasi (Rp)
2000 2001 2002
155,680,650 08,755,089 459,631,058
Biaya Pungutan (Rp) 41,275,000 190,075,000 191,397,500
2003
338,417,373
296,000,000
87
2000 s/d 2010 sebesar
2004
703,602,325
407,368,700
58
berarti efektif.
2005
1,352,174,325
418,121,530
31
2006 2007
1,385,352,708 2,033,739,138
296,000,000
21 64
keseluruhan dapat dijelaskan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengumpulan PPJ dari tahun
Efektivitas
94,49 persen yang
pengumpulan
pajak
penerangan jalan di Kabupaten Bireuen dari Volume 1, No. 1, Februari 2013
- 40
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tahun 2000 s/d 2010 dapat dilihat pada Tabel di
dikatakan bahwa pajak penerangan jalan
bawah ini :
bersifat elastis terhadap perubahan PDRB. 3. Efisiensi pemungutan Pajak Penerangan
Tabel 4.
Jalan di Kabupaten Bireuen umumnya
Perhitungan Efektivitas PengumpulanPajak Penerangan Jalan Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010
sangat
efisien.
pengumpulan
Hal
ini
pajaknya
dikarenakan
yang
relative
Tahun
Target (Rp)
Realisasi (RP)
2000
200,000,000
155,680,650
Efektivitas (%) 77.84
2001
375,000,000
408,755,089
109.00
2002
472,120,000
459,631,058
97.35
2003
472,120,000
338,417,373
71.68
rendah,
2004
550,000,000
703,602,325
127.93
tertentu realisasi penerimaan pajaknya jauh
2005
1,250,000,000
1,352,174,325
108.17
2006
1,500,000,000
1,385,352,708
92.36
2007
1,700,000,000
2,033,739,138
119.63
2008
2,400,000,000
2,642,793,111
110.12
2009
3,400,000,000
2,719,484,575
79.98
2010
3,600,000,000
1,630,839,435
45.30
RataRata
1,447,203,636
1,257,315,435
94.49
mudah karna langsung bersamaan dengan pembayaran
rekening
listrik.
Dan
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan masih dikarenakan
pada
tahun-tahun
dibawah target yang telah ditentukan. Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di
atas,
maka
saran-saran
yang
dapat
dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Untuk dapat meningkatkan penerimaan
Sumber : Hasil penelitian (diolah)
Pajak Penerangan Jalan , seharusnyalah KESIMPULAN DAN SARAN
pemerintah
Kesimpulan
melunasi
Berdasarkan
hasil
analisis
dan
pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:
Kabupaten Bireuen dari tahun 2000 s/d 2010 memberikan Kontribusi yang sangat baik terhadap Pajak Daerah dan kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.
rekening
Bireuen listrik
Penerangan Jalan Umum yang merupakan objek dari pajak itu sendiri.
regresi
sama dengan PLN agar lebih tegas dalam mengambil tindakan bagi masyarakat yang tidak melunasi tagihan rekening listrik, yaitu
dengan
pemutusan
langsung
sambungan arus listrik dengan harapan
2. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh persamaan
tunggakan
Kabupaten
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini bekerja
1. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di
dari
daerah
dengan
menggunakan data pajak penerangan jalan dab PDRB sub sektor listrik pada harga berlaku memperoleh koefisien elastisitas (β2=E) lebih dari 1 dengan demikian dapat
masyarakat
akan
membayar
tagihan
rekening tepat pada waktunya. 3. Pemerintah
Daerah
harus
mampu
meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan memberikan perhatian khusus pada upaya meningkatkan sistem administrasi pemungutan sehingga pajak penerangan
41 -
Vol. 1, No. 1 Februari 2013
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala jalan di masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. DAFTAR KEPUSTAKAAN Abimanyu, A., 2005. Perpajakan Daerah. Jakarta: GramediaUtama. Dewi, E., 2006. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Medan: Pustaka USU. Dorrnbusch, R., Fischer, S., dan Startz Richard, 2004. Makro Ekonomi. Edisi 8. Jakarta: P.T Media Global Edukasi. Fushimi, 2001. Perkembangan Sistem Perpajakan. Yogyakarta: Pustaka UGM. Halim, A., 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi Unit. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Ichsan, H., 2009. Analisis Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Besar.Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Mangkoesoebroto, G., 2001. Ekonomi Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. Munir, D., Henry A.D., dan Hessel N.S.,2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:YPAPI. Musgrave, R.A., dan Peggy B.M., 1991.Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Edisi kelima.Jakarta: Erlangga. Nachrowi, D., Nachrowi dan Usman, Hardius, 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Siahaan, P.M., 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Soemitro, R., 2004.Hukum Pajak, Sejarah Pemungutan Pajak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Todaro, 2003. Perkembangan Perekonomian. Edisi 8. Pearson Education Limited United Kingdom.
Volume 1, No. 1, Februari 2013
- 42
