1 2 ANALISIS KINERJA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN LEPP-M3 KABUP ATEN KULON PROGO Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 Pr...
ANALISIS KINERJA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN LEPP-M3 KABUP ATEN KULON PROGO Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Bidang llmu-Ilmu Sosial
diajukan oleh Sri Wijayanti 17283/PS/MEP/05
Kepada
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2006
Tesis ANALISIS
KINERJA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN KABUPATEN KULON PROGO
LEPP-M3
dipersiapkan dan disusun oleh
Sri Wijayanti 17283/PS/MEP/05 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
27 September2006
pada tanggal
SusunanDewan Penguji Pembimbing Utama
Anggota Dewan Penguji Lain
b!~~~!!.~.~-~~.Y.~.~!. ~.~ ~.:
---
.~:..~~.~Y..~~E..~!~~.~!..~.~:.~:
.
Pembimbing Pendamping I
Ch. Suparmi, S.U. Pembimbing Pendamping II
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperofeh gelar Magister
~ 0 '}_ OCT 2006
.u...._
Ta~p~I:.~·······\··········
'
J5.~-·~. \OA-0 ~~)r,·
.
r I
{)
.
~
-
~-~mc61in Arsyad, Ph.D
Pengelol~l'oy'f'irill Studi : Magister Ekonomika Pembangunan
.
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalarn tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan
untuk memperoleh
gelar kesarjanaan
di suatu perguruan
tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang Iain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, 27 September 2006
~~Sri Wijayanti
111
PR.AKA.TA Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menuntun, membimbing dan memberi kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Bidang Ilmu-Ilmu Sosial,
Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian dan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik materiil maupun moriJ. Untuk itu perkenankan1ah pada kesempatan in:i penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnyadan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Bapak Lincolin Arsyad, Ph.D selaku Dosen Pembimbing; 2. Bapak Dr. Ahmad Makhfatih, selaku Dosen Pembimbing SSR; 3. Bapak Bupati Kulon Progo dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk.melanjutkan studi di MEP-UGM Yogyakarta; 4. PusbindikJatren-Bappenas yang telah memberikan beasiswa bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi; 5. Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo beserta 'jajarannya terlebih kepada Bapak Eko Purwanto dan jajaran Sub Dinas Perikanan dan Kelautan untuk data-data pendukung penelitian; 6. Staf pengajar clan karyawan Program MEP-UGM atas bimbingan dan pelayanan yang diberikan selama studi; 7. Bapak Joko Samudra beserta seluruh Pengelola LEPP-M3 Kabupaten Kulon Progo yang telah berkenan rnenyediakan data-data untuk penelitian, juga kepada
1V
Bapak Zainuri, lbu Zulaekha dan anggota kelompok masyarakat pemanfaat atas kesediaannya sebagai responden; 8. Bapak Ir. Sudarna, MMA, Bapak Marjuki, Ibu Conny, Bapak Akhid, rekan kerja penulis
di Sub Bag
Bina
Program
Dinas
Pertanian
dukungannya. Juga kepada Bapak Jayeng dan Bapak
dan
Kelautan
atas
Basir atas bantuannya
selama penelitian; 9. Teman-teman Kelas 13 bulan Angkatan ke-2 Program MEP-UGM: Adam -Agus-
pengertian yang terbina dengan baik selama studi; 10. Buat suami tercinta Mas April, anakku Nabil, Bapak-Ibu di Samigaluh, Bapaklbu di Godean, dan saudara-saudaraku yang penuh kasih memberikan dorongan dan dukungan doa bagi penulis selama rnenempuh hari-hari studi di MEP-UGM
Y ogyakarta.
Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan
balasan yang sesuai serta
memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amien.
Yogyakarta, 27 September 2006 PenuJis
v
DAFTARISI
HALAMAN JU])UL
Halaman .
HALAMA.N PENGESAHAN
.
ii
HALAMAN PERNY AT AAN
.
lll
PRAKATA
.
lV
D.Art AR ISi
.
V1
DAFT ART ABEL
.
Vlll
DA.FTARGAMBAR
.
IX
DAFT AR LAMPIRAN
.
x
INTISARI
.
.XI
ABSTRACT
.
Xll
BAB I
PENG ANT AR 1.1 Latar Belakang l .2 Keaslian Penelitian 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Sistematika Penulisan
. . . . .
BAB II TINJAUAN PUS't A.KA DAN ALA T ANALISlS 2.1 Tinjauan Pustaka............................................................................ 2.1. l Penelitian sebelumnya.......................................................... 2.1.2 LEPP-M3 2.1.3 Pola swamitra mina .. . .. .. . 2.1.4 Efektivitas............................................................................. 2.1.5 Penilaian kinerja lem baga keuangan mikro.... .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 2.2 Landasan Teori................................................................................ 2.3 Alat Analisis................................................................................... 2.3.1 Analisis efektivitas 2.3.2 AnaJisis kinerja keuangan..................................................... BAB III ANALISIS DATA 3.1 Cara Penelitian 3 .1.1 Bahan dan materi penelitian . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . 3 .1.2 Metode penelitian . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . 3 .1. 3 Definisi operasional variabel . .. .. . . . 3.2 Efektivitas Pola Swamitra Mina................................................... 3.2.1 Karakteristik responden........................................................ 3.2.2 Organisasi LEPP-M3
3.2.6 PemanfaatanKredit 3.2.7 Pelayanan LEPP-M3 3.2.8 Tingkat bunga....................................................................... 3.3 Kinerja Keuangan Pola Swamitra Mina....................................... 3.3. l Viability................................................................................ 3.3.2 Sustainability........................................................................ 3.3.3 Profitability........................................................................... 3.3.4 Kualitas Portofolio................................................................ 3.3.5 Jangkauan
44 45 46
47 47 48 50 51 52
BAB IV KESlMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran......................................................................................
55 56
DAF'f AR PUST AKA..................................................................................
57
LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1
Luas Desa-desa Pesisir dan Jumlah Penduduk
5
Tabel 1.2
PORB Kabupaten Kulon Progo menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 2000, 2001-2005 Kontribusi rnasing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Kulon Progo, 2001-2005 Dana ekonomi produktif yang dikelola oleh LEPP-M3 Tahun 2001-2005
5
Tabel 1.3 Tabel 2.1
6 16
Tabel 3.1
Penentuan Jumlah Sampel
29
Tabet 3.2
Data Demografi clan Sosial Ekonomi Responden
31
Tabet 3.3
Kondisi Sosial Ekonomi Responden
32
Tabel 3.5
Ketentuan Administrasi Pinjaman
39 .
Tabel 3.6
Tanggapan respbnden terhadap prosedur, persyaratan adrninistrasi 40 dan jangka waktu penyaluran kredit
Tabel 3. 7
Wilayah penyebaran .kredit dan jenis usaha
43
Tabel 3.8
Tanggapan responden terhadap ketepatan sasaran kredit
43
Tabel 3.9
Tanggapan responden terhadap pelayanan petugas LEPP-M3
46
Tabel 3.10
Rasio Kemandirian Operasional Pola Swamitra Mina
48
Tabel 3.11
Rasio Keswadayaan Finansial Pola Swamitra Mina
49
Tabel 3.12
Rasio Sumber Daya Internal Pola Swarnitra Mina
49
Tabel 3 .13
Nilai Profitabilitas
50
Tabel 3 .14
Kualitas Portofolio
51
Tabel 3.15
lndikator Jangkauan Pola Swamitra Mina
53
Tabel 3.16
Tabungan Sistem Swamitra Mina
54
viii
DAFTAR GAMBAR Halaman 2
Gambar 1.1
Lingkaran Setan Kemiskinan
Gambar2.l
Proses Pencairan DEP
17
Gambar 3.1
Struktur Organisasi LEPP-M3 Kulon Progo
33
Gambar 3.2
Sumber Informasi Sistem Swamitra Mina
36
Gambar 3.3
Mekanisme Pencairan Kredit
38
Gambar 3.4
Pemanfaatari Kredit oleh Peminjam
45
Gambar 3.5
Tanggapan Responden tentang Tingkat Bunga
46
IX
DAFf AR LAMPIRAN Halaman 59
Lampiran 1.
Peta Administratif Kabupaten Kulon Progo
Lampiran2.
Data Responden
60
Lampiran 3.
Data Peminjam
61
Lampiran 4.
Data Penabung
66
Lampiran 5.
Data Kinerja Keuangan
71
Lampiran 6.
Kuisioner
73
Lampiran 7.
Profil LEPP-M3
78
x
INT IS ARI
Rendahnya pendapatan dan kurangnya akses terhadap lembaga permodalan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penyaluran dana ekonorni produktif melalui program PEMP. Penyaluran dilakukan melalui Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas LEPP-M3 dalam mengelola dana ekonomi produktif pola swamitra mina dan menganalisis kinerja keuangan LEPP-M3 dalam mengelola dana ekonomi produktif pola swamitra mina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan metode sampel random stratifikasi proporsional. Jumlah sampel ditentukan 40 orang dari populasi sebesar 298 orang. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan metode yang ditetapkan oleh IFAD Tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara keseluruhan LEPP-M3 telah . efektif dalam mengelola dana ekonomi produktif pola swamitra mina kecuali belum adanya pengawas dalam struktur organisasi LEPP-M3 sehingga belum memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, penggunaan agunan rnasih memberatkan masyarakat, tingkat bunga yang ditetapkan oleh LEPPM3 masih dianggap tinggi oleh peminjamnya; (2) Selama 18 bulan pengelolaan dana ekonomi produktif dengan pola swamitra mina menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dilihat dari aspek viability dan sustainability sudah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh IF AD. Kinerja yang bagus juga ditunjukkan dengan rendahnya angka tunggakan yaitu sebesar 2,31 %, sedangkan untuk aspek profitability belum memenuhi standar yang ditetapkan. Dari sisi jangkauan (outreach), peningkatan jumlah peminjam maupun rata-rata pinjaman menunjukkan bertambahnya rnasyarakat yang dapat terlayani oleh LEPP-M3. Namun demikian perlu menjadi perhatian terhadap masib rendahnya kemampuan LEPP-M3 dalam memobilisasi dana-dana masyarakat. Saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: (I) perlunya dibentuk Badan Pengawas dari unsur anggota untuk mewujudkan transparansi pengelolaan LEPP-M3; (2) LEPP-M3 mempunyai prospek pengembangan yang bagus dengan catatan perlu mernperhatikan aspirasi dari anggotanya terutama berkaitan dengan tingkat bunga dan penggunaan agunan. Misalnya dengan mernberikan pemaharnan yang lebih mendalam tentang perlunya agunan dan pentingnya bunga pinjaman untuk mengembangkan LEPP-M3; (3) LEPP-M3 perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi permasalahan tunggakan.
Kata kunci: LEPP-M3, Swamitra mioa, efektivitas, kinerjakeuangao
xi
ABSTRACT Low income and limited access to capital institutions have been the major problems faced by people living along the coast of Kulon Progo District. Action taken by the government to solve the problems included implementation of PEMP program, through which productive economy funding was distributed. The distribution was done through Mikro Mitra Mina Coastal Development Economic Institute (LEPP-M3). This research is aimed to analyze the effectiveness and financial performance of LEPP-M3 in managing the productive economy funding with. the Swamitra Mina. A descriptive research method was used for this research. Samples were taken purposively through a proportional stratified random method. Forty people were sampled out of 298 people in the population. Assessment on financial performance was conducted using method specified by IFAD of 2000. Results showed that: (I) in general, LEPP-M3 has demonstrated the ability to effectively manage the Swamitra Mina except that there was no supervisor appointed in the LEPP-M3 organization structure, thus it has not yet met the requirement stipulated in the Act Number 25 of 1992 regarding Cooperative; people found the use of warrant was burdensome; rate of interest charged by LEPP-M3 to its borrower was considered high; (2) an eighteen-month management of productive economy funding with the Swamitra Mina showed that improvement in financial performance, viewed from viability and sustainability aspects, has met the standard of performance set by IFAD. A good performance was also indicated by low-rate of arrears, i.e. by 2.3 I%, whereas profitability aspect has not met the standard. With regard to the outreach, an increase in number of borrower, as well as in average loan offered indicated an increase in number of people served by LEPP-M3. However, the LEPPM3 lack of ability in mobilizing social funding still needs additional attention. This research proposed following suggestions: (I) the need to establish a Supervising Body with non-members constituent in order to achieve a transparent management of LEPP-M3; (2) LEPP-M3 has a good prospect for development, as long as it pays attention to its members' aspirations, especially those related to interest rate and the use of warrant, for example by providing deeper information on the importance of warrant and interest for developing LEPP-M3; (3) LEPP-M3 needs to find solution to overcome problems with arrears.
1.1 LatarBelakaog Wilayah pesisir memiliki arti strategis dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan
yang
terkandung
di
dalamnya.
Komisi
Nasional
Pengkajian
Sumberdaya Perikanan Laut ( 1998) melaporkan bahwa potensi lestari sumberdaya perikanan
laut Indonesia adalah sebesar 6.167.940
demikian potensi ini belum sepenuhnya
ton per tahun, meskipun
dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat
pesisir untuk meningkatkan taraf hidupnya (lihat Budiharsono, 2001: 1 ). Sampai dengan saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan masyarakat yang tertinggal
dibandingkan
secara normatif, masyarakat
dengan kelompok
masyarakat
lainnya.
Padahal
pesisir seharusnya
merupakan
masyarakat
yang
sejahtera karena potensi sumber daya alam yang besar tersebut. Kondisi masyarakat yang tidak mampu mengelola sumber daya alamnya tersebut sering disebut sebagai masyarakat yang terbelenggu
dalam lingkaran
setan atau lingkaran yang tidak berujung pangkal seperti ditunjukkan oleh garnbar l , l . Dari garnbar tersebut dapat dijelaskan pokok pangkal dari kemiskinan adalah tingkat
pendapatan
mempengaruhi
yang
rendah.
Pendapatan
yang
rendah
bukan
tingkat tabungan yang rendah tetapi juga mempengaruhi
hanya tingkat
pendidikan dan tingkat kesehatan yang rend.ah sehingga produktivitas sumberdaya secara keseluruhan juga menjadi rend.ah. Semua itu akan memberikan pengaruh terhadap
rendahnya
tabunganjuga
tingkat pendapatan
masyarakat,
menjadi rendah (Kunarjo, 1996:3).
sehingga
investasi
dari
2
Perkembangan teknologi rendah Produktivitas rendah
Pennintaan rendah Kesehatan menurun
Pendapatan riil rendah
Buta huruf tinggi
In vestasi rendah Tabungan rendah
Banyak sumber alam yang tidak dieksploitasi
Gambar l. l Lingkaran Setan Kemiskinan Sumber : Kunarjo ( 1996:4)
Investasi adalah salah satu fak:tor yang tidak bisa terlepas dari usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak mungkin didapatkan dari hasil tabungan, untuk itu di sini diperlukan
'
peran pemerintah maupun lembaga keuangan untuk memberikan akses modal bagi pengernbangan investasi masyarakat. Hal senada juga tercantum dalam Pedoman Umum PEMP (2004) yang menyebutkan salah satu penyebab kemiskinan masyarakat pesisir adalah belum mampunya masyarakat pesisir mengakses permodaJan usaha dari lembaga perbankan
yang disebabkan oleh keterbatasan informasi
sumber-sumber
pembiayaan yang dapat diakses, produk/program yang ada di perbankan,
3
rnekanisrne dan persyaratan pengaksesan serta ketiadaan agunan (Pedornan Urnum
PEMP, 2004). Di sisi lain Sumodiningrat (1998:97-98) rnenyebutkan selama ini rnasyarakat lapisan bawah sulit untuk rnendapatkan kredit karena dipandang tidak memenuhi kualifikasi perbankan alias tidak bankable. Kualifikasi perbankan tersebut terdiri dari 5 kriteria yang lazim dikenal dengan SC yaitu: (1) character, watak dan kepribadian nasabah yang rnemungkinkan untuk bisa dipercaya sehingga cukup keyakinan untuk bisa memenuhi kewajibannya, (2) collateral,
ketersediaan
barang-barang dalam perusahaan/rumah tangga yang bisa dijadikan jaminan sesuai jumlah hutangnya, (3) capacity to repay, kapasitas (kemampuan) yang memadai bagi nasabah dalam mengelola usaha yang dibiayai kredit, (4) capital, kemampuan keuangan yang diukur dari perimbangan jumlah hutang dengan modalnya sendiri, (5) condition of economy, kecenderungan usaha dalam hubungan _dengan kondisi lingkungan usaha/perekonornian. Pada Tahun 1999 Departemen Kelautan dan Perikanan merintis Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), sebagai suatu terobosan , untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan diujicobakan di 3 daerah yaitu Cilacap, Riau dan Kabupaten Banggai. Tahun 2000 Program PEMP diujicobakan lebih luas lagi yaitu di 21 kabupaten/kota dengan pengelolaan di tingkat pusat oleh Bappenas sedangkan di tingkat daerah oleh Bappeda. Sejak saat itu program ini berjalan sampai dengan sekarang, .hanya sejak tahun 2001 sebagai penanggung jawab utama di tingkat pusat diserahkan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, sedangkan pengelolaan di daerah oleh dinas teknis yang membidangi
4
perikanan clan kelautan. Sebagai prioritas dari kegiatan ini adalah penyaluran dana ekonorni
produktif
kepada masyarakat pesisir. Penyaluran
dilakukan melalui
Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina/LEPP-M3 (Pedoman
Umum PEMP, 2004). Sejak tahun 2004 dana ekonomi produktif tidak langsung disalurkan kepada kelompok
masyarakat pemanfaat (KMP) melalui LEPP-M3, tetapi dijaminkan
pada Bank Bukopin atau dikenal dengan Pola Swarnitra Mina. Dengan pola ini, di sarnping menyalurkan kredit, dana masyarakat dapat dimobilisasi dengan tingkat suk:u bunga yang kompetitif dan dapat mengakses dana dari sumber lain. Selain itu sebagai konsekuensi dari kepemilikan swarnitra mina masyarakat pesisir akan mendapatkan sisa hasil usaha dari keuntungan swamitra mina. Dengan begitu harapannya swamitra mina dapat menjadi lokomotif permodalan bagi masyarakat pesisir (DKP, 2005). Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 58.627,5 ha, berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara, Kabupaten Sleman
clan Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta di sebelah timur, Kabupaten Purworejo, -Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat dan dengan Samudera Indonesia di sebelah selatan. Peta Kabupaten Kulon Progo secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.
Secara administratif Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa, mempunyai lahan pesisir seluas 2.938,215 ha dengan paajang garis pantai 24,8 km yang terdapat di 4 kecarnatan dan I 0 desa seperti ditunjukkan oleh Tabet
1.1.
5
Tabel 1.1 Luas Desa-Desa Pesisir dan Jumlah Penduduk, 2004 Des a
Kecamatan
No. I.
Galur
2.
Panjatan
3. 4.
Wates Temon
Karangsewu Banaran Bu gel Pleret Garongan Karangwuni Glagah Jangkaran Sindutan Palihan
Luas wilayah (ha) 926,23 907,25 642,32 646,26 623,94 722,35 603,94 365,64 297,80 358,71
Jumlah Penduduk 7.806 5.215 4.541 5.147 3.700 2.903 2.832
8.891
1.928 2.187 2.575
38.834
Sumber : BPS Kulon Progo, Penduduk Kabupaten Kulon Progo, 2004. Berdasar pada Produk Domestik Regional Bruto, struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo didominasi sektor pertanian. Tabel 1.2 berikut ini memberikan gambaran PDRB Kabupaten Kulon Progo. Tabet 1.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo rnenurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 2000, 2001 -2005 (Jutaan ru~iah) No. I. 2. 3. 4. 5.
6.
Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan clan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Hotel Perdagangan,
Tahun 2003
2004
2005*
2001
2002
354,413 14,246
363,361 13,764
374,353 13,264
388,269 12,730
403,695 13,030
203,633 6,61 I
213,955 7,595
220,910 7,849
224,138 8,207
236,286 8,682
52,960 211,339
56,461 215,008
59,368 219,734
62,806 227,041
65,463 240,301
110,783
119,149
127,596
140,401
148,459
59,299
63,836
73,700
84,179
89,084
220,727 1,234,011
231,679 1,284,088
241,926 1,338,700
250,972 1,398,743
260,477 1,534,660
3,328
3,468
3,568
3,721
3,968
dan Restoran 7. 8. 9.
Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
PDRB PDRB Per kapita *) angka sementara
Sumber: BPS Kulon Progo, Produ.k Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005,2006
6
Tabel I .3 Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Kulon Progo, 2001-2005 No.
Tahun (%)
Lapangan Usaha
2002
2003
2004
28.72 1.15 16.50 0.54 4.29 17.13 8.98
28.30 1.07 16.66 0.59 4.40 16.74 9.28
27.96 0.99 16.50 0.59 4.43 16.41 9.53
27.76 0.91 16.02 0.59 4.49 16.23 10.04
4.81 17.89 100
4.97 18.04 100
5.5) 18.07 100
6.02 17.94 100
2001 L
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Pertanian Pertambangan dan Pengga1ian lndustri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
Jasa-iasa Jumlah
2005* 26.31 0.85 15.40 0.57 4.27 15.66 9.67
5.80 16.97
IOO
*) angka sementara Sumber: Data Tabel 1.2 (diolah) Melihat tabel 1.2 dan 1.3 di atas dapat diketahui bahwa sektor pertanian mendominasi mempunyai
struktur
perekonomian
Kabupaten
Kulon
Progo
meskipun
kecenderungan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Dari
sektor ini terdapat empat subsektor yang berperan didalamnya, di antaranya adalah subsektor perikanan. Subsektor perikanan di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari perikanan darat dan perikanan laut (penangkapan ikan). Kegiatan penangkapan ikan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Kulon Progo
baru mulai berkembang pada tahun 2000 dengan hadimya nelayan-nelayan dari luar Kabupaten Kulon Progo. Nelayan di Kulon Progo pada umumnya adalah nelayan kecil dengan alat tangkap yang sederhana dan dengan kapal motor tempel berkekuatan 15 PK. Pada tahun 2005 jumlah nelayan di Kulon Progo sebanyak 474 orang, sedangkan jumlah perahu motor ternpel yang ad.a sebanyak 105 unit dan jaring eret sebanyak 159 unit. Hasil pantauan Dinas Pertanian dan Kelautan
tersebut apabila ada aktivitas melaut, dalam satu bulan rata-rata
nelayan melaut 15 s.d. 20 kali dan dalam 1 tahun melaut pada bulan Agustus s.d. Desember (Dinas Pertanian dan Kelautan, 2005). Pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan minimnya modal bagi masyarakat pesisir. Kondisi minimnya modal ini salah satu hal yang menyebabkan masyarakat pesisir belum mampu untuk memanfaatkan potensi budidaya tambak yang ada. · Dari potensi seluas 400 ha baru dimanfaatkan
oleh BPPT yang bekerjasama
dengan IPB Bogor seluas 6 ha untuk usaha pembesaran udang windu dan bandeng. Demikian halnya dengan pekarangan maupun sawah yang bisa dipergunakan untuk usaha budidaya perikanan darat. Tercatat dari potensi sumberdaya perikanan yang ada baru dapat dimanfaatkan sekitar 40% (Dinas Pertanian dan Kelautan, 2005). Program Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
bertujuan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir rnelalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan
sumber daya kelautan dan perikanan
secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran
program
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat pesisir adalah masyarakat pesisir yang tergolong skala usaha mikro dan kecil yang berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan pengusaha jasa perikanan dan pengelola wisata bahari
8
serta usaha/kegiatan lainnya yang terkait dengan kelautan clan perikanan seperti pengadaan bahan clan alat perikanan serta BBM (Solar Packed Dealer untuk Nelayan atau kios BBM). Penyaluran dana ekonomi produktif Program PEMP ini dilakukan melaJui Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yaitu suatu lembaga ekonomi yang dimiliki masyarakat pesisir untuk mendorong kegiatan perekonomian di wilayah ini (Pedoman Umum PEMP, 2004). Kebijakan
clan
strategi
nasional
pengembangan
keuangan
mikro
menyebutkan bahwa tugas pokok dari pemerintah adalah menghentikan secara bertahap program pinjaman bersubsidi dan dana bergulir dari berbagai departemen hingga tahun 2009. Selanjutnya pengaturan clan penyaJuran dana dilakukan melalui lembaga keuangan mikro bank, lembaga keuangan koperasi atau lembaga keuangan mikro bukan bank bukan koperasi (www.profi.or.id). Melihat hal tersebut LEPP-M3 dalam tahun-tahun rnendatang tidak dapat lagi rnengandaJkan kredit program dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk kelangsungan hidupnya. LEPP-M3 hams dapat berperan sebagai lernbaga pelayanan kredit yang ideal -seperti diungkapkan oleh Sumodiningrat (1998: 100-101) yang menyebutkan bahwa lernbaga pelayanan kredit yang ideal adalah yang mernpunyai ciri sosial (kebersamaan) tetapi juga sekaligus mempunyai ciri ekonorni (menerapkan prinsip ekonomi dengan prosedur clan kriteria perbankan), Ciri sosial yang benar adalah jika lernbaga keuangan tersebut dapat membawakan aspirasi masyarakat setempat dan menguntungkan bagi masyarakat setempat, sedangkan ciri ekonomi merupak.anpeningkatan dari ciri sosial yang melekat dalarn kebiasaan masyarakat
9
tersebut. Lembaga pelayanan keuangan akan marnpu berkembang tumbuh dalam jangka panjang jika memenuhi setidaknya empat syarat yaitu (Sumodiningrat, 1998: 100-101): 1.
lembaga tersebut mencerminkan
kebutuhan dan kemampuan
masyarakat,
sehingga diakui keberadaannya dan keberadaannya memenuhi syarat legal dan formal; 2.
lembaga tersebut harus mudah diawasi, dipantau dan mudah dikelola oleh masyarakat setempat. Karenanya, diperlukan administrasi pengelolaan yang sederhana tetapi memadai;
3.
lembaga keuangan tersebut harus menguntungkan baik bagi masyarakat yang dilayani maupun bagi kelangsungan lembaga keuangan itu sendiri;
4.
lembaga keuangan tersebut harus dapat memberikan pelayanan keuangan yang
menjangkau
masyarakat
sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan
kemampuan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah rendahnyapendapatandan kurangnya akses terhadappermodalan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan LEPP-M3 sehingga peranan LEPP-M3 sebagai lokomotif permodalan bagi masyarakat pesisir akan tercapai.
1.2 Keaslian Peoelitian Penelitian yang mengkaji LEPP-M3 belum pernah dilakuk.an.,tetapi beberapa penelitian yang mengkaji lembaga keuangan mikro telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah.
10
l. Herlambang (2006) meneliti peranan lembaga keuangan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengambil obyek penelitian BMT Al-Mubaroq di Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak bantuan dalam meningkatkan pendapatan nasabah dan mengetahui rnasalah-masalah yang dihadapi oleh BMT untuk meningkatkan pelayanan. Penelitian rnenggunakan data tahun 2002 s.d. 2004 dan dianalisis dengan uji beda dua rata-rata untuk dampak dan analisis SWOT untuk mengkaji permasalahan. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum memperoleh pinjaman dan sesudah rnernperoleh pinjarnan. Kernudian dari hasil analisis SWOT didapatkan bahwa perrnasalahan yang dihadapi oleh BMT adalah manajemen yang kurang profesional dan banyaknya nasabah yang menunggak karena kemudahan prosedur pinjaman. 2. Gunawan (2005) meneliti kinerja UPK-PPK pada fase pascaprogram di Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian bertujuan untuk mengkaji efisiensi dan efektivitas UPK-PPK di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UPK PPK Kecamatan Simo dapat dikategorikan sebagai UPK yang cukup sehat ditinjau dari nilai indikator kesehatannya sebesar 76,25%. UPK Kecamatan Simo cukup efisien dalam mengelola dana bergulir untuk kegiatan ekonomi produktif, dilihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 56,35%. UPK Kecamatan Simo sudah efektif dalam mengelola dana bergulir untuk kegiatan ekonomi produktif, yang dilihat dari waktu pencairan dana, transparansi
11
pengelolaan
dana, tingkat
pengembalian
pmjaman,
jangkauan pelayanan,
jangkauan sasaran, partisipasi warga, ketepatan antara usulan dan penggunaan dana, tingkat bunga, dampak
penyaluran
dana terhadap pemanfaat
dan
kepuasan pemanfaat terhadap pelayanan UPK. 3.
Ahsan (2005) meneliti peranan program kredit mikro oleh NGO di Bangladesh dalam rnengentaskan
kemiskinan.
Penelitian di lakukan pada tahun 2005
dengan obyek penelitan Grameen Bank, ASA dan BRAC di Shadullapur Upazila Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan
deskriptif
dengan wawancara terstruktur dengan pertanyaan tertutup dan diakhiri dengan pertanyaan terbuka serta data sek:under dari dokurnen, surat kabar, internet dan studi pustaka Hasil penelitian menunjukkan bahwa program mikro kredit dari NGO
memainkan
peranan
yang cukup
signifikan
dalam mengurangi
kemiskinan di daerah penelitian. '
Dari penelitian yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa aspek yang membedakan
penelitian
ini dengan penelitian
lainnya Perbedaan
tersebut
adalah lokasi penelitian, obyek penelitian, tahun penelitian dan metode analisis kinerja keuangan, sedangkan persamaannya adalah penelitian ini juga mengkaji Iembaga keuangan mikro yaitu LEPP-M3 dan menggunakan pendekatan statistik deskri ptif.
1.3 Tujuan Peoelitian Penelitian ini bertujuan untuk : l.
menganalisis efektivitas LEPP-M3 dalarn mengelola dana ekonomi produktif pola swamitra mina;
12
2. menganalisis
kinerja keuangan LEPP-M3 dalam mengelola dana ekonomi
produktif pola swamitra mina.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat I faedah bagi: 1.
Pemerintah, khususnya Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo sebagai tim pembina LEPP-M3, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam memberikan pembinaan kepada kelangsungan hidup LEPPM3;
2.
ilmu pengetahuan,
sebagai tambahan referensi kalangan akademis maupun
penelitian selanjutnya.
1.5 Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari empat bab, yaitu pengantar, tinjauan pustaka dan alat analisis, analisis data dan kesimpulan serta saran. Rincian lebih lanjut dari masingmasing bab adalah sebagai berikut ini. Bab I Pengantar: Bab ini berisikan latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab U Tinjauan
Pustaka Dan Alat Analisis: Berisikan tentang
tinjauan pustaka dan landasan teori serta alat analisis. Bab III Analisis Data: Bab ini berisikan tentang cara penelitian dan analisis basil penelitian serta bahasannya. Bab IV Kesimpulan Dan Saran: Berisikan uraian singkat tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta implikasi terhadap kebijakan yang dapat diambil sebagai saran bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam membina LEPP-M3.
BABU TINJAUAN PUST AKA DAN ALAT ANALISIS
2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Penelitian sebelumnya Arsyad
(2005)
rneneliti
kinerja Lembaga
Perkreditan
Desa (LPD)
di
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan pengaruh institusi terhadap k.inerja. Penelitian dilak.ukan dengan menggunakan data 174 LPD di Kabupaten Gianyar tahun 1999 dan 2001, interview dengan beberapa pihak terkait (nasabah, direktur dan anggota Badan Komisaris) LPD dan dengan menggunak.anpendekatan analisis deskriptif. Pendekatan penilaian kinerja yang dilak.ukan menggunakan acuan yang dikernukakan oleh Ledgerwood (1999) meliputi kualitas asset, leverage, CAR, produktivitas, efisiensi,
keuntungan dan kelangsungan keuangan. lndikator
jangkauan meliputi jangkauan nasabah dan staf, jangkauan pinjaman dan jangkauan tabungan, Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa LPD di Kabupaten Gianyar memiliki kinerja yang bagus dan dapat dianggap sebagai lembaga keuangan mikro yang sukses (lihat Arsyad, 2005:399-427) Kinerja keuangan yang bagus dan kelangsungan hidup LPD dipengaruhi oleh lembaga formal, informal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar. Pengaruh lembaga formal dicerminkan oleh dukungan kebijakan pemerintah pada semua level melalui provisi asas hukwn bagi LPD dan peraturan Bank Indonesia. Pengaruh lembaga informal diindikasikan dalam beberapa aspek yaitu: (1) pemanfaatan masyarakat setempat dalarn pengelolaan LPD dan aplikasi sistem 13
14
perninjaman berbasis pada karakter dalam sistem pemberian kredit; (2) pengenaan sanksi adat/sosial dalam kontrak telah rnemaksa peminjam untuk menaati kontrak kreditnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; (3) penggunaan teknik bank keliling untuk mengumpulkan tabungan, deposito dan pengembalian pinjaman secara langsung telah memaksa nasabah rnengembalikan pinjaman secara teratur dan tepat waktu; (4) penggunaan tenaga masayarakat lokal dalam operasional LPD dengan penggajian berdasarkan kinerja dan rendahnya biaya transaksi telah rnenyebabkan efisiensi yang tinggi bagi LPD. Martowijoyo
(2002) rnengkaji dampak
pemberlakuan
sistem
bank
perkreditan rakyat terhadap kinerja lembaga pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungk.apkan dampak pemberlakuan sistern BPR dalam kaitan pelaksanaan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 terhadap kinerja dan kelangsungan hidup LKP yang telah berdiri jauh sebelumnya, dan menemukenali faktor-faktor yang menentukan kinerja (perfomance) berbagai jenis LKP yang beroperasi di tingkat akar rumput, sesuai dengan fungsinya sebagai lernbaga pelayanan keuangan bagi golongan ekonomi lemah. Penelitian yang dilakukan terhadap 100 ·.LKP beserta 303 nasabahnya di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penerapan penilaian tingkat kesehatan LKP berdasarkan kriteria CAMEL (capital adequacy, assets quality, management, earnings, liquidity), kewajiban pelaporan bulanan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan, berdampak negatif terhadap kinerja clan kelestarian LKP, karena: (1) membawa implikasi perubahan budaya kinerja, perubahan sistem akuntansi, struktur organisasi, dan peningkatan biaya yang sukar diadaptasi oleh sebagian besar LKP; (2) mengakibatkan tidak jelasnya status dan
15
masa depan LK.P yang tidak memperoleh status sebagai BPR yaitu lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP) yang didirikan pemerintah daerah di I 0 provinsi; (3) tidak mendorong efektivitas LKP sebagai lembaga pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin di pedesaan karena kriteria CAMEL tidak memperhatikan penyediaan sarana dan "pendalaman" akses pelayanan,
2.1.2 Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Milera Mitra Mina Kabupaten Kulon Progo untuk selanjutnya disebut LEPP-M3 Kabupaten Kulon Progo adalah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir untuk mendorong kegiatan perekonomian di kawasan pesisir. LEPP-M3 Kabupaten Kulon Progo berdiri melalui mekanisme Program PEMP Tahun 2001. LEPP-M3 merupakan lembaga ekonomi yang dibangun guna mencapai kemandirian ekonomi masyarakat
pesisir,
mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan
lahir
batin
(pendapatan, pendidikan, kesehatan, agama, budaya dan lingkungan), sehingga tercapai masyarakat yang mandiri dalam kebersamaan di wilayah pesisir. Legalitas organisasi LEPP-M3 Kabupaten Kulon Progo adalah koperasi yang disahkan dengan Badan Hukum Nomor 5 l 8/8/BH/IV2002 pada tanggal 18 Februari 2002. Visi LEPP-M3 adalah LEPP-M3 menjadi lembaga unggulan masyarakat pesisir guna mencapai kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, yang menuju pada peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, sehingga tercipta masyarakat pesisir yang mandiri dalam kebersamaan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara lestari. Tugas yang diemban oleh LEPP-M3
16
sebagai pengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP) adalah sebagai berikut: (1) menerima dan menyalurkan Dana Ekonomi Produktif Masyarakat ke Kelompok Masyarakat
Pemanfaat; (2) berperan sebagai tim verifikasi bagi usulan usaha (3) berperan mengelola
dana pengembangan
modal usaha pasca kegiatan PEMP, (4) mengembangkan
kegiatan usaha yang
ekonomi produktif
masyarakat;
dapat mendukung kegiatan usaha KMP (Dinas Pertanian dan Kelautan, 2005). Sampai dengan tahun 2005 dana ekonomi produktif yang dikelola oleh LEPP-M3 sebesar Rp2.853.087.000,00
dengan perincian seperti terlihat pada tabel
di bawah ini: Tabel 2.1 Dana ekonomi produktif yang dikelola oleh LEPP-M3, 2001 - 2005 Tahun Jumlah Dana (Rp) 2001 645.000.000,00 2002
800.000.000,00
2004
752.322.000,00
2005
655.765.000,00
Swnber: LEPP-M3, Laporan RAT Tutup Buku Tahun 2005, 2006
Dalam pengelolaan dana ini ada dua macam mekanisme yang diterapkan yaitu: ( l) dana ekonomi produktif ta.hun 2001 dan 2002 dikelola oleh LEPP-M3 untuk pinjaman penguatan modal dengan pola perguliran; (2) dana ekonomi produktif tahun 2004 dan 2005 dikelola dengan sistem swamitra mina yang merupakan kerjasama dengan Bank Bukopin. Proses
pencairan
Dana Ekonomi
Produktif
(DEP) dilakukan
dengan
mekanisme sebagai berikut: 1.
LEPP-M3
mengajukan
pennohonan
Kelautan untuk diberikan rekornendasi;
tertulis kepada
Dinas Pertanian
dan
17
2.
LEPP-M3
mengajukan
permohonan
pembukaan
rekening
kepada
Bank
Bukopin; 3. Bank
Bukopin
bersama-sama
dengan
Dinas
Pertanian
dan
Kelautan
mengevaluasi kelengkapan permohonan dari LEPP-M3; 4.
Proposal yang disetujui oleh Dinas Pertanian dan Kelautan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
5.
KPPN mencairkan DEP ke rekening Giro LEPP-M3 di Bank Bukopin, dana ini sebagai jaminan kredit LEPP-MJ;
6.
Bank
Bukopin
bisa
memberikan
pinjaman
kepada
LEPP-M3
untuk ·
selanjutnya disalurkan kepada anggota. Dana pinjaman dari Bank Bukopin ini dibukukan sebagai modal tidak tetap.
I
-
Dinas Pertanian dan Kelautan
• "
I
4
'
.
LEPP-M3
(
3 SWAMITRA MINA
·~
KPPN
]
f f
2
• --
Rekening Giro LEPPM3 di Bank Bukopin
-
5
6
Gambar 2.1 Proses Pencairan DEP Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Umum PEMP (2004: 14)
2.1.3 Pola swamitramina Pola Swarnitra Mina adalah bentuk kerjasama antara LEPP-M3 dengan Bank
18
Bukopin dalam mengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP) Program PEMP Tahun penyaluran 2004 dan 2005. Pola ini baru dapat dilaksanakan bulan Januari 2005. Produk simpanan swamitra mina adalah pertama, simpanan swamitra yaitu simpanan yang penarikannya dapat diambil setiap saat sesuai kebutuhan, setoran setiap saat sesu.ai kemarnpuan; kedua, simpanan berjangk.a yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Setoran dapat dilakukan sekaligus/bertahap sesuai kemampuan sampai jumlah minimum tertentu yang disepakati, Produk pinjaman swamitra mina terbagi dalam tiga macam produk yaitu: (1) pinjaman tleksibel, adalah pinjaman untuk modal kerja usaha dan atau konsumsi dengan agunan barang bergerak. Besarnya pinjaman didasarkan pada nilai jaminan maksimum Rp50 juta dengan jangka waktu maksimal 3 bulan; (2) pinjaman berulang adalah pinjaman untuk modal kerja yang dapat ditarik berulang kali melalui media surat sanggup, tanpa proses pinjaman baru. Maksimal pinjaman Rp50 juta jangka waktu maksimal 12 bulan; (3) pinjaman investasi adalah pinjaman untuk investasi usaha/konsumsi. Maksimal Rp50 juta jangka waktu maksimal 3,5 tahun; (4) pinjaman insidentil adalah pinjaman modal kerja jangka pendek yang bersifat mendesak dengan pelunasan melalui eek atau BIG. Maksimal Rp25 juta, jangka waktu maksimal 60 hari; (5) pinjaman harian adalah pinjaman untuk modal kerja jangka pendek dengan sistem angsuran harian. Maksimal pinjaman Rp5 juta dengan jangka waktu maksimal 57 hari termasuk tenggang waktu 7 hari.
19
Pedoman
swamitra
yang dikeluarkan
oleh
Bank Bukopin
terdiri dari
pedoman operasi yaitu pedoman yang digunakan swamitra untuk mengatur atau melaksanakan tugas bagi masing-masing bagian agar bisa berjalan sesuai aturan. Pedoman simpanan yaitu pedoman yang digunakan untuk swamitra dalam hal simpanan baik prosedur penerimaan, pengelolaan maupun penggunaan simpanan tennasuk penentuan suku bunga. Pedoman pinjaman adalah pedoman yang digunakan untuk acuan pemberian kredit kepada nasabah dari syarat, prosedur, analisis, pencairan kredit sampai dengan monitor
dan penanganan
kredit bermasalah. Pedoman
SDM adalah
pedoman untuk mengatur sumber daya manusia dari proses rekruitmen, training, penempatan, penilaian kinerja, mengatur hak dan kewajiban SOM serta PHK. Pedoman pembukuan adalah suatu program pembukuan yang tersentral dengan teknologi tinggi sistem on line.
2.1.4 Ef ektivitas Menurut Sigit (2003:2-3) Efektivitas adalah uk:uran sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai. Efektivitas adalah kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang, sangat kurang sampai tidak efektif Pengertian efe.ktivitas harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Semakin kecil pengorbanan
dalam rnencapai tujuan maka dikatakan
semakin efisien, sebaliknya semakin besar pengorbanan semakin tidak efisien.. Pencapaian basil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni input, conversion, dan output atau masukan, perubahan dan hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki,
20
informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi surnber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki.
conversion ditentukan
Tahap
oleh
kemampuan
organisasi
untuk
memanfaatkan surnber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya Dalam tahap output, pelayanan yang diberikan merupakan basil dari
penggunaan
teknologi
dan
keahlian
SDM.
Organisasi
yang
dapat
memanfaatkan surnber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemarnpuannya
untuk meningkatkan
pelayanan dengan memuaskan kebutuhan
pelanggan (lihat Dirjaharta, 200 I :20). Bagi lembaga kredit pedesaan seperti LEPP-M3, dikatakan efektif apabila mampu memberikan
pelayanan yang baik kepada anggotanya dan memberi
manfaat bagi masyarakat pesisir. Pelaksanaan kegiatan LEPP-M3 didasarkan pada 9 prinsip yang menjadi pedoman pengelolaan
dana ekonomi produktif yaitu
(LEPP-M3, 2005): I.
Acceptable, kegiatan usaha berdasarkan potensi sumber daya, kelayakan usaha, kemampuan dan mendapatkan dukungan di masyarakat;
2.
Transparancy, kegiatan dilakukan secara terbuka untuk semua anggota dan masyarakat;
3.
Accountability, kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
4. Responsiveness, kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban masyarakat rniskin;
21
5. Quick disbursement, kegiatan dilaksanakan secara cepat dan tepat pada
sasaran; 6. Democracy, kegiatan dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah; 7. Sustainability, kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan; 8. Equality, kegiatan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok masyarakat; 9. Competitiveness. kegiatan diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan jujur.
2.1.5 Penilaian kioerjalembaga keuangan mikro Yaron et.al (1997) mengemukakan bahwa kinerja lembaga keuangan rnikro dapat dilihat dengan dua kriteria yaitu kemandirian dan jangkauan nasabah. Kriteria kernandirian dapat dilihat dari indeks ketergantungan subsidi dan kriteria jangkauan nasabah dapat dilihat dari jumlah nasabah yang dilayani dan berbagai rnacam layanan keuangan yang disediakan (lihat Arsyad, 2005: 395). Teknik-teknik
penilaian
kinerja
lembaga
keuangan
mikro
telah
dikembangkan dengan menggunakan dua kriteria penting tersebut. Beberapa teknik penilaian kinerja tersebut diantaranya adalah (CGAP, 2001: 2-5). 1.
ACCION CAMEL, yaitu penilaian kinerja yang bertujuan untuk memperkuat manajemen dan jaringan. Teknik ini mengadopsi CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management,
Earning dan Liquidity) yang asli dengan
penambahan skore, yang berkisar 0-5. Lembaga Keuangan Mikro dengan skor
22
di bawah 2 dapat mengoperasik:an bisnis peminjaman, sedangkan skor 2 ke 3 menunjukkan lembaga keuangan mikro dengan kelemahan fundamental yang
harus dikoreksi. 2. WOCCU PEARLS , menggunakan 45 rasio yang dikelompokkan pada enam area kinerja keuangan yaitu: protection, effective financial structure, asset quality, rates of return and cost dan signs of growth. 3. PlaNet Rating GIRAFE, menggunakan 26 indikator yang dikelompokkan dalam enam area resik:o yaitu governance and decision making process, information and management tools, risk analysis and control, asset including loan portfolio, funding (equity and liabilities) dan efficiency and profitability. 4. MicroRate, komponen utama metodologi ini adalah mengidentifikasi area resiko kunci dan penyebabnya, membandingkan kinerja lembaga keuangan mikro dengan lembaga sejenis pada basis yang telah diatur, membuat informasi yang mungkin tersedia di pasar. Faktor kunci yang menggerakkan evaluasi adalah efisiensi, kualitas aset, pertumbuhan dan profitabilitas. 5. M-CRIL, metodologi yang digunakan lebih ditekankan pada penilaian terhadap resiko kredit dan kapasitas pembayaran kembali. Fokus utama dalam penilaian adalah 30 indikator yang dianalisis pada kelas yang berbeda. Indikator meliputi tiga area utama: aspek organisasi dan penguasaan (governance), kekuatan managerial dan sumber daya dan kinerja keuangan (termasuk kualitas asset dan kinerja kredit, pengerahan dana, likuiditas, kelestarianlsustainability, dan profitabilitas). gabungan.
lndik:ator-indik:ator dibobot
untuk
menghasilkan
score
23
Di samping lima metode yang dikemukakan oleh CGAP, Ledgerwood juga mengembangkan
cara penilaian
lembaga
keuangan
mikro.
Penilaian
kinerja
lembaga keuangan mikro yang dikembangkan oleh Ledgerwood ( 1999) meliputi
portfolio quality, productivity and efficiency, financial viability, profitability, leverage & capital adequacy dan scale, outreach and growth (lihat Arsyad, 2005:399). Selain
cara-cara
penilaian
di
atas,
IF AD
(International Fund For
Agricultural Development) (2000: 15-17) mengembangkan cara-cara penilaian kinerja clan kontrol internal lembaga keuangan mikro meliputi: 1. kelayakan
(Viability), suatu organisasi dikatakan layak bila dalam batas
tertentu mampu menutup biaya-biaya dengan pendapatan operasional yang didapatkannya; 2. kelestarian (Sustainability), suatu organisasi dikatakan lestari bila dalam batasbatas tertentu mampu menutup biaya-biayanya, rnampu mernpertahankan nilai sumber-sumber
yang dimiliki
clan mampu
memobilisasi
sumber-sumber
dayanya sendiri, tanpa subsidi. Secara teknis kelestarian mengandung dua aspek yaitu keswadayaan secara finansial dan kemandirian; '· 3. profitabilitas, ada kecenderungan untuk mengasosiasikan
istilah keuangan
mikro dengan bantuan donor dan ketergantungan, dan perbankan mikro dengan lembaga swadaya.
Hal ini paralel
dengan
beralihnya indikator-indikator
kelestarian ke indikator-indikator profitabilitas; 4. indikator-indikator jangkauan pertumbuhan
pilihan, jumlah atau nilai absolut dari tingkat
tahunan meliputi jurnlah kantor cabang, jumlah
staf, jumlah
nasabah, persentase nasabah wanita, persentase nasabah penduduk pedesaan,
24
jumlah pem.injam, jumlah penabung, portofolio kredit, posisi tabungan, ratarata nilai pinjaman dan posisi tabungan rata-rata; 5. rasio kualitas portofolio pilihan, rasio ini tidak dikenal secara universal, hanya dapat diinterpretasikan bila cara penghitungannya diketahui secara pasti dan didasarkan pada neraca yang telah diaudit. Berapa pengukuran yang digunakan adalah rasio tunggakan (pada tanggal tertentu), tingkat pengembalian, rasio tunggakan terhadap portofolio, rasio kredit macet dan rasio portofolio beresiko.
2.i Landasan Teori Berdasarkan
uraian
pada
tinjauan
pustaka,
untuk
melihat
prospek
pengembangan LEPP-M3 terlebih dahulu harus dilakukan penilaian kinerja LEPPM3 dalarn mengelola dana ekonomi produktif. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis efektivitas LEPP-M3 dalam mengelola dana ekonomi produktif maupun dengan menganalisis kinerja keuangan LEPP-M3 dalam mengelola dana ekonomi produktif. Penilaian kinerja dilakukan terbatas pada pengelolaan dana tahun penyaluran 2004 dan 2005 dengan pola swamitra mina, dengan alasan untuk tahun-tahun mendatang apabila pola swamitra m.ina telah berjalan dengan baik LEPP-M3 akan memperoleh dana langsung dari bank pelaksana, Penilaian sosialisasi
efektivitas
kegiatan,
bagi
LEPP-M3
mekanisme
pemanfaatan kredit, pelayanan
meliputi
penyaluran
karyawan
organisasi
kredit,
LEPP-M3
LEPP-M3,
jangkauan
sasaran,
terhadap nasabah, dan
penentuan tingkat bunga. Analisis terhadap efektivitas ini dimaksudkan
untuk
melihat kesesuaian aturan yang ditentukan dalam pola swamitra mina dengan pelaksanaannya di lapangan,
25
Penilaian kinerja keuangan dimaksudkan untuk melihat keberlanjutan dana ekonomi produktif yang dikelola LEPP-M3. Disesuaikan dengan ketersediaan data, pemanfaat kredit, dan tujuan penggunaan basil analisis maka penilaian
kinerja keuangan dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh IFAD yang meliputi kelayakan, kelestarian, profitabilitas, kualitas portofolio pilihan dan jangkauan nasabah.
2.3 Alat Analisis 2.3.1 Analisis efoktivitas Analisis efektivitas LEPP-M3 dalam mengelola dana ekonomi produktif dilihat dari organisasi LEPP-M3, sosialisasi program, mekanisme penyaluran dana, jangkauan sasaran, pemanfaatan kredit, pelayanan LEPP-M3, dan tingkat bunga yang ditetapkan. Efektivitas LEPP-M3 dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan dalam pengelolaan dana dan kesesuaian terhadap tujuan dan' sasaran yang ditentukan oleh program PEMP. Efektivitas dinyatakan secara kualitatif me]ihat hasil kuisioner.
2.3.2 Analisis kinerja keuangan Alat analisis yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan LEPP-M3 adalah metode yang digunakan oleh International Fund for Agricultural Development (2000:15-18), yaitu: 1.
Kelayakan (Viability) Indikator kelayakan diukur dengan: a) Rasio Kemandirian Operasional:
26
PK RKO
x 100%
=
BK+BO+CKM RKO = Rasio Kemandirian operasional (Operating Self-sufficiency Ratio) PK = Pendapatan keuangan (Financial Income) BK = Biaya Keuangan (Financial Costs) BO = Biaya Operasional (Operating Costs) CKM = Cadangan Kredit Macet (Loan Loss Provision) Rasio kemandirian operasional ini mengukur efisiensi biaya dengan standar kinerja minimal 120%. 2. Kelestarian (Sustainability)
Di ukur dengan : a) Rasio Keswadayaan secara finansial (financial self sufficiency) PK
RKK =
x
100%
BK+BO+CKM+BM
RKK
= Rasio Kecukupan Keuangan (Financial Self-sufficiencyRatio) PK = Pendapatan keuangan (Financial Income) BK = Biaya Keuangan (Financial Costs) BO = Biaya Operasional (OperatingCosts) CKM = Cadangan Kredit Macet (Loan loss Provision) BM = Biaya Modal (Inputed Cost of Capital)
Rasio ini mengukur
kelestarian finansial internal, dengan standar kinerja
minimal 100% b) Kemandirian (Self-reliance): MND+Ld+T RSI -------------------------- x 1 00% TA RSI = Rasio Sumberdaya Internal (Internal Resources Ratio) MND =Modal non donasi (Non Donated Equity) Ld =Laba ditahan (Retained Earnings) T = Tabungan (Deposits) TA =Total Aset (Total Assets)
3. Profitabilitas
27
a) Return on Assets PB
= --------------------------
Ro A
x
100%
RA RoA PB RA
=
Return on asset
=
Pendapatan Bersih (Net Income) Rata-rata asset total (Average Total Assets)
=
b) Return on Equity PB RoE
=
-----------------------
x
100%
RM RoE PB RE
=
Return on equity
=
Pendapatan Bersih (Net Income) Rata-rata Modal Total (Average Total Equity)
=
Rasio ini mengukur kemampuan
mendapatkan keuntungan, dengan standar
kinerja RoA minimal 2%
4. Rasio Kualitas Portofolio Pilihan a) Rasio tunggakan
RT
Jumlah tunggakan s.d. tanggal tertentu --------------------------------------------Total pinjaman s.d. tanggal tertentu
x
I 00%
e. Jangkauan (Outreach) Meliputi jumlah nasabah, jumlah staf, jumJah peminjam, jumlah penabung, rata-rata pinjaman, dan rata-rata tabungan. Tidak ada batasan yang standar,
BABHI ANALISIS DAT A
3.1 Cara Penelitian 3.1.1 Bahan dan materi penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pruner dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi langsung kepada pengurus LEPP-M3, pengelola Swamitra Mina, pegawai Dinas Pertanian dan Kelautan yang membidangi perikanan, pengurus kelompok pemanfaat dana ekonomi produktif, mitra desa maupun dengan kuisioner yang dibagikan kepada nasabah swamitra mina yang terpilih sebagai responden. Data sekunder diperoleh
dari LEPP-M3 berupa laporan keuangan yang
diterbitkan oleh swamitra mina meliputi neraca, laporan rugi laba, data-data peminjam, data-data penabung, data-data debitur bermasalah, dan data terkait lainnya, Data pendukung penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo.
3.1.2 Metode penelitian Metode yang digunakan Penelitian
deskriptif
menjawab
pertanyaan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
meliputi pengumpulan
data untuk diuji
mengenai status terakhir
hipotesis atau
dari subyek penelitian.
Data
deskriptif pada umurnnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi (Kuncoro, 2003 :8). Teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposivesampling
28
29
yaitu dengan memilih sampel sesuai dengan tujuan penelitian.
Sampel yang
purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Dengan teknik ini diusahakan agar sampel memiliki ciri-ciri yang esensial, strata apa yang harus diwakili tergantung pada penilaian atau pertimbangan dari peneliti. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa purposive sampling dapat disebut sebagai judgmental sampling (Soeratno dan Arsyad, 2003: 119-120). Untuk menentukan sampel penelitian digunakan stratifikasi sampling dengan metode sampel random stratifikasi proporsional yaitu dengan mengambil sampel secara proporsional dari tiap-tiap sub populasi (strata). Penentuan sub populasi berdasarkan pada pemanfaatan kredit oleh peminjam dana ekonomi produktif pola swamitra mina tahun 2005 dan 2006. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan biaya, fasilitas, waktu yang tersedia dan sesuai dengan tujuan penelitian, jumlah sampel ditentukan sebanyak 40 orang dari populasi sebanyak 298 orang. Besarnya sampel untuk masing-rnasing sub populasi/strata ditentukan sebagai berikut : Tabel 3.l Penentuan Jumlah Sampel Strata
Jumlah populasi (orang)
Budidaya Ikan
152
Jumlah sample (orang) 152/298 x 40 = 20
Perdagangan Ikan
67
67i298 x 40
=
9
Penangkapan Oran laut
28
28/298 x 40
=
4
Perdagangan Umum
51
51/298 x 40
= 7
Jumlah Sumber: Data Primer (diolah)
298
40
30
3.1.3 Definisi operasional variabel Untuk menyamakan pemahaman rnengenai variabel-variabel yang digunakan dalarn penelitian ini ditentukan definisi operasional variabel sebagai berikut. I.
Dana Ekonomi Produktif adalah dana bantuan modal usaha yang diterima oleh LEPP-M3 rnelalui Program Pemberdayaan Ekonorni Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun Anggaran 2004 dan 2005.
2.
Pendapatan Keuangan adalah pendapatan yang diterima oleh USP Swamitra Mina LEPP-M3 berupa pendapatan bunga pinjaman, pendapatan provisi, pendapatan adrninistrasi, pendapatan jasa giro, pendapatan denda maupun pendapatan operasional lainnya,
3.
Biaya Keuangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pinjaman ke Bukopin, pembayaran biaya provisi dan administrasi.
Modal Donor adalah Dan Ekonomi Produktif dari Program PEMP.
9.
Modal Non Donasi adalah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota.
I 0. Tabungan adalah Simpanan Swamitra Mina 11. Modal Total adalah Modal Donor+ Modal Non Donasi + Tabungan.
31
12.
Asset Total adalah Kas +Bank+
Piutang +
Simpanan pada Swamitra lain+
Inventaris Kantor + Aktiva yang dijaminkan + Asuransi + Biaya Dibayar Di Muka. 13. Hutang Total adalah Hutang yang diperoleh dari Bank Bukopin sebagai
Modal Tidak T etap.
3.2 Efektivitas Pola Swami.tra Mina 3.2.1 Karakteristik responden Berdasarkan
rekapitulasi data kuisioner pada lampiran
I, berik:ut ini
dikemukakan kondisi demografi dan sosial ekonomi responden pada penelitian: Tabel 3.2 Data Demografi dan Sosial Ekonomi Responden No. I.
Variabel
Kelompok Urnur 20 - 30 tahun 31 - 40 tahun 41 - 50 tahun 51 tahun ke atas Jumlah 2. Jenis Kelamin Laki-laki Peremouan Jwnlah 3. Status Perkawinan Menikah Tidak Menikah Jwnlah 4. Jumlah Keluarga Maksimum Minimwn Rata-rata Sumber: Data Primer (diolah)
Jumlah
Prosentase (0/o) 7
17,5
16
40
16 1
40 2,5
40
100
31
77,5 22,5
9 40
100
38 2
95 5
40
100
6 I 3,7
Tabet 3.2 menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaat dana ekonomi produktif berusia 31 - 50 tahun (80%), dan terendah pada umur 51 tahun ke atas
32
(2,5%). Sebagian besar peminjarn laki-laki (77,5%) clan perempuan
(22,5%).
Hampir semua peminjam sudah menikah (95%) dan 5% sisanya belum menikah. Rata-rata jwnlah keluarga peminjam 3, 7 orang, dengan angka maksimum 6 orang dan minimum 1 orang. Jika dilihat dari kondisi sosial ekonomi pemanfaat dana dapat diketahui sebagian besar (62,5%) berpendidikan SMA, 30% berpendidikan SMP dan 7,5% berpendidikan SD. Dari jenis pekerjaan 35% pemanfaat berprofesi sebagai petani, 22,5% berprofesi sebagai pegawai swasta, 22,5% berprofesi sebagai pedagang dan 20% berprofesi sebagai nelayan. Tabel 3.3 Kondisi Sosial Ekonorni Responden ---
No. l.
'
2.
Variabel
Jumlah
Tingkat Pendidikan SD SMJ> SMA Jumlah Pekerjaan Petani Nelayan Swasta
%
3 12 25 40
Dagang Jumlah Sumber: Data Primer (diolah)
7,5 30 62,5 100
14
35
8
20 22,5 22,5 100
9 9 40
3.2.2 Qrganisasi LEPP-M3 Struktur organisasi
LEPP-M3
Kabupaten Kulon Progo, yang dibentuk
sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Nomor: 52111237/XI/2001tanggal6
Gambar 3. I Struktur Organisasi LEPP-M3 Kulon Progo Surnber : LEPP-M3, Data dinding, 2004
Dari Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa unsur yang mempunyai kedudukan tertinggi adalah Rapat Anggota. Rapat anggota biasanya dilaksanakan setahun sekali atau dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh perwakilan dari Kelornpok Masyarakat Pemanfaat. Dalam Rapat Anggota
34
disampaikan laporan pengurus dan disahkan laporan pertanggungjawaban pengurus. Dalam Rapat Anggota juga diputuskan rencana-rencana kerja koperasi untuk periode berikutnya. Badan Pembina LEPP-M3 terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan serta unsur dari Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Tugas dan tanggung jawab badan pembina adalah melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan LEPP-M3 serta memberikan masukan dan saran apabila LEPP-M3 mendapatkan masalah. Pembinaan dilakukan setiap tanggal 25 tiap bulan. Pengurus LEPP-M3 dibentuk melalui musyawarah di tingkat kabupaten dengan peserta adalah perwakilan dari masyarakat pesisir/Kelompok Masyarakat Pemanfaat dana PEMP Tahun 2001 yang mempunyai kepedulian terbadap masyarakat pesisir di samping mempunyai ketrampilan dalam pengelolaan dana masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari pengurus LEPP-M3 menunjuk pengelola LEPP-M3 yang bertugas menjalankan semua aktivitas organisasi. Pengelola LEPP-M3 juga berasal dari masyarakat pesisir. Pengelola LEPP-M3 terdiri dari 1 orang manager, I orang staf bidang administrasi dan pembukuan, 1 'orang kasir/teller dan 2 orang bagian penagihan. Tugas manajer adalah mengelola dan menjalankan usaha LEPP-M3. Tugas kasir mencatat aliran dana seperti pinjaman, tabungan, deposito, pembayaran denda dan sebagainya. Tugas staf administrasi melaksanakan adrninistrasi umum dan pembukuan keuangan. Tugas bagian penagihan melaksanakan penagihan piutang dari peminjarn. Rapat pengurus dilaksanakan setiap hari Jum'at,
35
Sebelwn operasionalisasi Pola Swamitra Mina terlebih dahulu pada tanggal 1- 7 November 2004 dilakukan Pelatihan Swnber daya manusia Pengelola Sistem Swamitra Mina. Pelatihan bagi pengelola ini Swamitra Mina ini dilakukan oleh Bank Bukopin sebagai pembina Swamitra. Peserta pelatihan adalah pengelola LEPP-M3 yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi oieh Bank Bukopin. Pengelola sistem Swamitra Mina selanjutnya terdiri dari 1 orang manager, 1 orang teller, l orang koordinator operasional dan 2 orang pembina pinjaman. Jam kerja USP Swamitra Mina ini adalah hari Senin sampai dengan Jwn'at jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WJB. Penggajian bagi pengelola USP Swarnitra Mina dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Bukopin meliputi gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan bonus yang dihitung berdasarkan pertumbuhan SHU dan BDR per bulan. AnaJisis terhadap kelembagaan LEPP-M3 adalah sebagai organisasi yang berbadan hukum koperasi, sudah seharusnya mengikuti aturan main yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undangundang tersebut, pasal 21 menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, sedangkan dalam perangkat organisasi LEPP-M3 belwn ada pengawas. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi. Karena kewenangannya itu maka jabatan pengawas ini tidak boleh dirangkap oleh pengurus. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggungjawab kepada rapat anggota dengan media laporan tertulis yang disampaikan pada RAT.
36
3.2.3 Sosialisasi sistem Swamitra Mio.a
Sosialisasi sistem Swamitra Mina tidak terlepas dari sosialisasi program PEMP secara umum. Sosialisasi program ditujukan untuk menyebarkan informasi serta menyamakan persepsi kepada masyarakat maupun instansi terkait lainnya tentang pelaksanaan program PEMP. Sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Sosialisasi tingkat kabupaten dihadiri oleh instansi atau lembaga pembina perikanan dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, serta perwakilan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). Sosialisasi di tingkat desa dilaksanakan dengan media brosur/leaflet dan dengan pendekatan langsung yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping Desa rnaupun oleh pengurus kelompok melalui pertemuan rutin kelompok. Pengurus
LfPP-M3 5,0"/o
Petugas
'· 0,0"/o 7..5% Lainnya 20,0"/o
Pen gurus -Kelorrook 67,5%
Sumber: Data Primer (diolah)
Gambar 3.2 Sumber Informasi Sistem Swamitra Mina Tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi yang dilaksanakan tersebut berdasarkan basil kuisioner terhadap 40 responden menunjukkan bahwa sernua responden (100%) menyatakan mereka memahami informasi kredit swamitra mina. Sumber informasi seperti ditunjukkan oleh gambar 3.2 di atas, 27 orang
37
(67,5%) menjawab dari pengurus kelompok, 2 orang (5%) dari pengurus LEPPM3, 3 orang (7,5%) dari Tenaga Pendamping Desa dan 8 orang (20%) menjawab dari lainnya, dalam hal ini Mitra Desa. Terhadap tahapan sosialisasi ini dapat disimpulkan
bahwa
tahapan
sosialisasi
untuk
memberik.an informasi
teknis
mengenai sistem Swamitra Mina telah berjalan dengan efektif.
3.2.4 Mekanisme penyaluran dana/kredit Penyaluran dana ekonomi produktif terbagi dalam dua tahapan: pertama, tahap awal program yaitu LEPP-M3 menerima dana ekonomi produktif dari Program PEMP
dan dibukukan dalam Rekening Giro pada Bank Bukopin atas
nama LEPP-M3 sebagai jarninan. Kedua, tahap penyaluran kredit dari LEPP-M3 kepada peminjarn sebagai berikut: 1.
calon peminjam mengisi formulir aplikasi pinjarnan yang telah disediakan oleh pengelola swamitra m.ina LEPP-M3;
2. calon peminjam mem.inta rekomendasi kepada tokoh masyarakat yang sudah ditentukan (Mitra Desa) dan Ketua Kelompok. Keputusan rekomendasi dari Mitra Desa dan Ketua Kelompok didasarkan pada karakter calon peminjarn; 3. calon peminjam menemui Kepala Desa untuk meminta persetujuan; 4. aplikasi pinjaman
yang sudah lengkap diserahkan
ke LEPP-M3
dengan
dilampiri Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi surat nikah dan Fotokopi surat bukti jaminan (sertifikat/BPKB Kendaraan bermotor). Namun demikian persyaratan agunan ini bukan syarat mutlak, kadangk.ala ada calon peminjam yang tidak mempunyai
agunan tetapi mendapatkan jaminan dari
tokoh masyarakat bahwa dia mempunyai kredibilitas yang baik;
38
5. LEPP-M3 menentukan
me1akukan verifikasi administrasi dan taksasi jaminan, disetujui/tidaknya
untuk
kredit dan besarannya. Besar kredit yang
disetujui rata-rata sebesar 60%-70% nilai jaminan dan disesuaikan dengan karakteristik calon peminjam;
6. LEPP-M3 mengajukan pinjaman kepada Bank Bukopin sesuai dengan besaran pinjaman yang disetujui;
7. Bank Bukopin menyalurkan dana pinjaman kepada LEPP-M3; 8. LEPP-M3 mencaiikan dana kepada nasabah,
Bank Bukopin Sumber: Data Primer (diolah) Gambar 3.3 Mekanisme Pencairan Kredit
Setiap calon peminjam yang disetujui pinjamannya diwajibkan membayar biaya-biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LEPP-M3 dan
39
Bank Buk:opin. Biaya-biaya tersebut adalah biaya provisi dan biaya adrninistrasi pinjaman. Provisi pinjaman
adalah sejumlah
uang yang dibayarkan
nasabah
kepada Swamitra Mina untuk: setiap persetujuan pinjaman, baik untuk pinjaman baru, pinjaman tambahan maupun perpanjangan. Besarnya provisi pinjaman yang disetujui berdasarkan pada plafon pinjaman dan jangka waktu pinjarnan dengan ketentuan seperti ditunjukkan oleh tabel 3.4. Tabel 3.4 Ketentuan Provisi Jaogka waktu piaiaman 1-6 bulan 7-12 bulan 13-18 bulan 19-24 bulan 25-30 bulan 31-36 bulan 37-42 bulan
Provisi (%) Piafond s.d. Rp 25 juta Lebih dari Rp 25 juta 0,50 0,75 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50
Sumber: LEPP-M3, Ketentuan Fee Base untuk Prociuk Simpanan & Pinjaman di Swamitra,
Sumber: LEPP-M3, Ketentuan Fee Base untuk Prociuk Simpanan & Pinjaman di Swamitra.,
2006
Administrasi pinjaman dengan ketentuan sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.5 adalah pendapatan yang diterima Swamitra Mina dari nasabah
peminjam
sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan Swamitra Mina berkaitan dengan proses
40
pinjaman yang dilakukan. Selain biaya administrasi dan provisi, calon peminjam dikenakan juga biaya materai dan taksasi jaminan sebesar Rp25.000,- untuk kendaraan dan RpS0.000,- untuk tanah. Tanggapan-tanggapan
responden
terhadap
prosedur, syarat administrasi,
biaya administrasi, syarat agunan dan jangka waktu penyaluran kredit yang ditentukan oleh LEPP-M3 dan Bank Bukopin disarikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut: Tabel 3.6 Tanggapan Responden terhadap Prosedur, Persyaratan Administrasi dan Jangka Waktu Penyaluran Kredit
Komponen Prosedur Pencairan
Persyaratan administrasi
Biaya administrasi
Lama waktu pencairan
Persyaratan agunan
Sumber: Data Primer (diolah)
Jawaban Responden Sangat Mudah Mudah Sedang Sulit Sangat Sulit Jumlah Ring an Sedang Be rat Jumlah Ringan Sedang Be rat Jumlah Sangat cepat Cepat Sedang Lama Sangat Lama Jumlah Ring an Sedang Be rat Jumlah
prosedur pencairan dana sangat mudah, 22 orang (55%) menjawab mudah., 13 orang (32,5%) menjawab mengindikasikan
sedang dan 3 orang (7,5%) menjawab sulit. Hal ini
bahwa prosedur pencairan
danalkredit
swamitra mina dapat
diterima oleh masyarakat. Dari perspektif pemanfaat persyaratan administrasi telah efektif dilihat dari jawaban responden yang menyatakan ringan sebanyak 22 orang (55%), sedang sebanyak 15 orang (37,5%) dan berat sebanyak 3 orang (7,5%). Demikian halnya dengan biaya administrasi
yang dikenakan
menjawab sedang, 15 orang (37,5%)
pada peminjam,
menjawab
16 orang (40%)
ringan dan 9 orang (22,5%)
menjawab berat, Terhadap pertanyaan waktu pencairan dana beragam jawaban ditunjukkan oleh responden yakni 24 responden (60%) menjawab cepat, 6 orang (15%)
menjawab sedang, 8 orang (20%) menjawab
lama dan 2 orang (5%)
menjawab sangat lama. Dari daza yang diperoleh pada saat penelitian waktu yang dibutuhkan oleh caJon peminjam dari proses pengajuan usulan sampai dengan pencairan dana rata-rata membutuhkan waktu 1 bulan. Melihat tiga aspek prosedur, administrasi dan waktu pencairan yang harus disiapkan
oleh peminjam dapat dikatakan bahwa kebijakan
LEPP-M3
dalam
pencairan kredit telah efektif. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sifat yang cocok bagi lembaga perkreditan pedesaan adalah "persyaratan mudah, prosedur sederhana,
perwujudan
cepat dan biaya ringan"
(Dumairy, 1990: 134 ), dapat
dipenuhi oleh LEPP-M3. Jaminan kekayaan yang harus tersedia untuk mendapatkan kredit merupakan
42
salah satu faktor pembatas bagi penduduk pedesaan untuk memanfaatkan jasa lembaga kredit formal yang disponsori oleh pemerintah (Hamid, 1990:5). Kalimat ini rasanya tepat untuk menggambarkan pendapat responden terhadap persyaratan agunan yang ditentukan responden
oleh LEPP-M3
untuk memperoleh
yang ditanya, 62,5% (25 orang) menjawab
kredit, Dari 40
berat, 12%(30 orang)
menjawab sedang dan 7 ,5% (3 orang) menjawab ringan. Kewajiban menggunakan jaminan/agunan
bagi peminjam
merupakan
hal barn bagi masyarakat
setelah
sebelumnya dengan pola lama (DEP 2001 dan 2002), pemanfaat tidak dikenakan agunan, Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa persyaratan agunan mengurangi dalam
memberikan
keefektifan
LEPP-M3
masyarakat.
Pihak LEPP-M3 sendiri menyadari akan hal tersebut, maka ada
kebijakan yang berlaku kbusus bagi
layanan
k:redit murah
kepada
calon peminjam yang benar-benar tidak
mempunyai jaminan tetapi memiliki karakter yang baik, penghasilan yang cukup dan mendapatkan rekomendasi dari pemuka masyarakat dapat memperoleh k:redit tanpa agunan.
3.2.5 Jangkauao sasarao Sasaran program PEMP adalah masyarakat pesisir dengan skala usaha mikro
clan kecil yang berusaha sebagai nelayan, pembudidaya,
pedagang ikan dan
pengelola wisata bahari serta usaha lainnya yang terkait dengan pesisir dan laut seperti pengadaan bahan dan alat perikanan, Solar Packed Dealer nelayan (SPDN) atau kios BBM (Pedoman Umum PEMP, 2004). Jangkauan sasaran program PEMP terutama penyaluran dana ekonomi produktif ditunjukkan oleh Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 berikut ini.
43
Tabel 3.7 Wilayah Penyebaran Kredit dan Jenis Usaha .
Komponen
--
Jumlah
Prosentase
(orana)
(%)
215 83 29E
72,10 27,90
100,00
247
82,89
51
17,11
298
100,00
Wilayah
a Pesisir b. Bukan Pesisir Jumlah Jenis Usaha a Usaha Perikanan b. Usaha lain Jumlah Sumber: Data Primer (diolah)
Sesuai dengan Tabel 3.7 dan data peminjam pada Lampiran 3 Dana Ekonomi Produktif
sistem Swamitra Mina sampai dengan tanggal 30 Juni 2006 telah
menjangkau l 0 desa pesisir di Kabupaten Kulon Pro go bahkan sudah menjangkau desa-desa di luar pesisir. Dari wilayah tersebut 72, 10% (215 orang)
peminjam
adalah masyarakat pesisir sedangkan 27 ,9% (83 orang) sisanya adalah masyarakat di luar pesisir. Dari jenis usaha produktif, 82,89% (247 orang) memanfaatkan untuk usaha perikanan sedangkan sisanya 17, 11 % (51 orang) digunakan untuk usaha lain di I uar perikanan. Tabel 3.8 Tanggapan Responden terhadap Ketepatan Sasaran Kredit
Komponen
Jawaban Responden
Kredit lembaga lain
Ya Tidak
Ketepatan sasaran terhadap kelompok miskin
Ya Tidak
Jurnlah
Jumlah
Jumlah
Proseotase
(orang) 2 38 40 27 13 40
(O/o) 5,0 95,0 100,0 55,0 37,5 100,0
Sumber: Data Primer (diolah) Melihat tabel 3.8 di atas, dari 40 orang responden, 2 orang responden (5%)
44
menjawab menenma
kredit lain sedangkan
38 orang (95%) menjawab tidak
menerima kredit lain. Kredit lain yang diterima tersebut adalah kredit dari program lain dan kredit sepeda motor. Melihatk:etepatan sasaran terhadap masyarakat miskin 27 orang (67,5%) menjawab program ini telah menjangkau masyarakat miskin sedangkan sisanya 13 orang (32,5%) menjawab tidak. Dari jawaban-jawaban
responden tersebut dapat dikatakan penyaluran dana
ekonomi produktif dengan sistem swamitra mina telah tepat sasaran. Hal ini dapat membuk:tikan bahwa upaya yang dilakuk:an oleh LEPP-M3 dalam seleksi calon peminjam telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman umum.
3.2.6 Pemanfaatao kredit Pemanfaatan
k:redit dikatakan
efektif apabila usulan penggunaan
sama
dengan realisasi penggunaan kredit setelah diterima. Dari 40 orang responden yang ditanya, 30 orang (75%) rnenjawab penggunaan
kredit sesuai dengan usulan
sedangkan sisanya l 0 orang (25%) menjawab sebagian k:redit dipergunakan untuk keperluan lain. Penggunaan sebagian kredit untuk keperluan lain tersebut yaitu pembelian barang konsumsi
60% (6 orang), usaha lain 30% (3 orang) dan
digunakan untuk hal lain yaitu biaya sekolah anak l 0% ( 1 orang). Dari sisi pemanfaatan k.redit 17 orang (42,5%) menjawab kredit dipergunakan untuk usaha barn sedangkan 23 orang (57,5%) menjawab kredit dipergunakan untuk: perluasan usaha. Melihat pemanfaatan kredit ini dapat dikatakan bahwa dana ekonomi produktif
belum
dirnungkinkan
sepenuhnya
dapat
memfasilitasi
usaha
barn.
Hal
ini
karena dalam seleksi kelayakan calon penerima pinjaman untuk
kemampuan membayar kembali didasarkan pada pendapatan yang sudah ada saat
45
ini bukan pada pendapatan yang akan diterima. Jawaban-jawaban tersebut tercantum dalam gambar 3 .4 berikut ini: Tidak sesuai
Sebagian
r
sesuai usulan \ 25,00/o \
usu Ian 0,00/o
\
Kebutuhan - sehari-hari 0,0%
I Sesuai usulan L
.
75,(1% Barang · -konsurrs i
60,a'lo
Sumber: Data Primer (diolah)
Gambar 3.4 Pemanfaatan Kredit oleh Peminjam Berdasarkan jawaban-jawaban responden tersebut dapat clikatakan bahwa pemanfaatan kredit sudah efektif. Hal ini terlihat dari persentase penggunaan kredit yang sesuai dengan usulan sebesar 75%.
3.2. 7 PeiayananLEPP-M3 Berdasarkan hasil kuisioner tentang pelayanan LEPP-M3 terbadap nasabah, dari 40 orang responden 12 orang (30%) menjawab cuk:up memuaskan dan 28
orang (70%) menjawab memuaskan seperti terlihat pada tabel 3. 9 berikut. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LEPP-M3 terhadap nasabahnya sudah baik. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh LEPP-M3
46
adalah kemudahan dalam cara membayar pinjaman, misalnya dengan cara petugas yang datang untuk mengambil angsuran dari peminjam. Tabel 3.9 Tanggapan Responden terhadap Pelayanan Petugas LEPP-M3 Kompooeo
Jawabao Respoodeo
Jumlah
Proseotase
(orang)
(O/o)
0 12 28 0 40
0,0 30,0 70,0 0,0 100,0
Pelayanan Pengelola
Kurang memuaskan Cukup memuaskan Memuaskan Tidak memuaskan Jumlah Sumber : Data Primer (diolah)
3.2.8 Tiogkat bunga Ketentuan tingkat bunga pinjaman dari Bank Bukopin kepada LEPP-M3 sebesar 10% per tahun sedangkan ketentuan bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota, sesuai dengan kesepakatan anggota pada Rapat Anggota Tahunan adalah 12% per tahun untuk usaha perikanan dan 18% per tahun untuk usaha non perikanan.
r 1
Sangat tinggi 0%
,
!.
Sang at rendah 0%
/- Rendah 13%
Tinggi 44% ··---
<,
Sedang ._ 43%
Sumber: Data Primer (diolah)
Gambar 3.5 Tanggapan Responden tentang Tingkat Bunga
47
Tanggapan masyarakat terbadap tingkat bunga yang tercermin dari jawaban responden seperti gambar 3.5 tersebut 18 orang (45%) menjawab berat, 17 orang (42,5%) menjawab sedang, menjawab berat dan 5 orang (12,5%) menjawab ringan. Dari jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar peminjam masih merasa bahwa tingkat bunga ini tinggi atau mahal. Hal ini dapat dipahami karena penggunaan tingkat bunga sebesar 12% bagi peminjam adalah aturan baru, mengingat DEP tahun 2001 dan 2002 tidak ada bunga pinjaman dan baru pada pergulirannya dikenakan bunga 6% per tahun.
3.3 Kinerja Keuangan Pola Swamitra M.ina
Nawawi (2005) mengungkapkan keberhasilan lembaga keuangan mikro memiliki 3 (tiga) ukuran yaitu: (I) sustainability, kemampuan lembaga keuangan untuk terus beroperasi terus menerus tan.pa bergantung pad.a subsidi atau grant dari pemerintah maupun lembaga donor; (2) outreach, jangkauan layanan dari lembaga keuangan mikro tersebut, diindikasikan dengan jumlah nasabah; (3) impact, manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seberapa besar manfaat yang diberikan lembaga keuangan mikro secara keseluruhan bagi masyarakat kecil yang pada umumnya berada di daerah pedesaan (lihat www. 'Republika.co.id).
3.3.1 VUJhilitv Viability (kelayakan) mengacu pada suatu tingkat dimana suatu institusi menutup biaya-biayanya, membayar kembali pinjamannya dan memperoleh laba (Seibel, 1999:2). Aspek kelayakan diukur dengan rasio kemandirian operasional LEPP-M3 seperti ditunjukkan oleh tabel 3.10 berikut ini:
48
Tabet 3.10 Rasio Kemandirian Operasional Pola Swam.itra Mina No. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Bulan
Maret 2005 Juni 2005 September 2005 Desember 2005 Maret 2006 Juni 2006
Rasio Kemandirian Operasional
45,25% 67,81% 83,94% 85,68% 143,26% 155,92%
Standar Kinerja
Minimal 120%
Surnber: LEPP-M3, Laporan Keuangan Swamitra Mina Januari 2005 s.d. Juni 2006 (diolah)
Berdasar data pada tabel 3.10 di atas, aspek kelayakan dari LEPP-M3 rnemiliki kecenderungan untuk meningkat. Tetapi barn mulai bulan Maret 2006 dapat memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh IFAD. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan keuangan yang diterima oleh LEPP-M3, dan menunjukkan kinerja yang baik dari pengembalian pinjaman. Selain itu peningkatan terjadi karena pada Bulan Februari 2006 LEPP-M3 mendapat tambahan dana ekonomi produktif sebesar Rp. 655.765.000,00 dari program PEMP yang dipergunakan untuk jaminan di Bank Bukopin. Berangkat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa LEPP-M3 layak dan mampu menutup biaya-biaya operasionalnya. '
3.3.2 Sustainability Sustainability (kelestarian) mengacu pada suatu tingkat yang menjadikan suatu institusi itu sehat dengan mengerahkan sumber daya keuangannya sendiri (hak kekayaan, uang tabungan, deposito dan laba di tahan) sebagai ganti ketergantungan terhadap pemerintah atau donor (Seibel, 1999:2). Kelestarian LEPP-M3 dalam mengelola dana ekonomi produktif ditunjukkan dengan dua
49
aspek
yaitu
keswadayaan
secara
finansial
(financial self-sufficiency)
dan
kemandirian, yang diukur dengan rasio sumber daya internal. Tabel 3.11 Rasio Keswadayaan Finansial Pola Swamitra Mina No Bulan 1. Maret 2005 2. Juni 2005 3. September 2005 4. Desember 2005 5. Maret 2006 6. Juni 2006
Sumber: LEPP-MJ, Laporan Keuangan Swamitra Mina Januari 2005 s.d, Juni 2006 (diolah)
Berdasar data pada tabel 3.11 di atas aspek keswadayaan finansial memiliki kecenderungan meningkat, '·
memenuhi menunjukkan
standar
kinerja
LEPP-M3
sedangkan pada bulan Maret 2006 sudah dapat yang
ditentukan
selain mampu
oleh
menutup
IF AD.
Peningkatan
biaya operasionalnya
ini telah
mampu mempertahankan sumber daya keuangannya yang didapat dari tabungan. Tabel 3.12
menunjukkan kecenderungan pertumbuhan modal non donasi yang
diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan pokok maupun peningkatan tabungan dari masyarakat. Tabungan yang diperoleh Swamitra Mina selain dari tabungan perorangan juga diperoleh
dari pengembalian
DEP tahun 200 I dan 2002.
50
Pengembalian
DEP tahun 2001 dan 2002 dipergunakan
oleh LEPP-M3 untuk
menambah modal yang dapat dipinjamkan kembali.
3.3.3 ProfiJabilitv Ledgerwood (1999) menyebutkan bahwa profitabilitas dan efisiensi adalah faktor kunci untuk membentuk
kelangsungan
hidup keuangan bagi lembaga
keuangan mikro (lihat Arsyad, 2005: 414). Melihat angka-angka pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2006 LEPP-M3 telah memberikan laba bersih sebesar 2,3% dari penggunaan modalnya dan 1,5% dari pemanfaatan assetnya, Standar kinerja yang ditetapkan oleh IF AD sebesar minimal 2% (untuk RoA), sehingga dapat dikatakan LEPP-M3 belum dapat memberikan keuntungan seperti yang dipersyaratkan. Hal ini wajar mengingat pola swamitra mina sampai dengan saat penelitian dilakukan
baru berjalan
18 bulan, Tetapi
melihat kecenderungan pertumbuhan baik RoA maupun RoE menunjukkan trend yang meningkat dan eda harapan bagi LEPP-M3 untuk mencapai target kinerja tingkat pengembalian asset maupun modal. Tabet 3.13 Nilai Profitabilitas
No.
Bulan
Ro A
RoE
1.
Maret 2005
-1,1%
-1,2%
2.
Juni 2005
-1,5%
-1,9%
3.
September 2005
-1,4%
-1,9%
4.
Desember 2005
-2,0%
-2,9%
5.
Maret2006
0,6%
0,9%
6.
Juni 2006
1,5%
2,3%
Swnber. LEPP-M3, Laporan Keuangan Swamitra Mma Januari 2005 s.d. Juni 2006 (diolah)
kemandirian lembaga, karena profit tinggi dapat diperoleh hanya dalam waktu yang singkat. Perolehan tingkat bunga tinggi dari pengumpulan pinjaman (tingkat pengembalian) adalah syarat perlu bagi lembaga keuangan mikro untuk mandiri dalamjangka panjang (lihat Arsyad, 2005:408). Kualitas portofolio LEPP-M3 dilihat dengan rasio tunggakan seperti yang terlihat pada tabel 3.14 berikut ini : Tabel 3.14 Kualitas Portofolio
No.
Jumlah
L
Komnonen Pinjaman bermasalah
Rp
2.
Total Pinjaman yang disalurkan
Rp 1.784.299.996,-
41.193.183,-
sampai dengan Juni 2006 3.
Rasio tunggakan
4.
Jumlah peminjam bermasalah
5.
Jumlah total peminjam
2,31% 13 orang 298 orang
Sumber: LEPP-M3, Laporan Keuangan Swamitra Mina Januari 2005 s.d. Juni 2006 (diolah)
Berdasar data pada tabel 3.11 tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2006, total pinjaman yang telah disalurkan senilai Rpl .784.299.996,- (298 rekening) dan pinjaman bermasalah senilai Rp41.193.183,- (13 rekening). Atau terdapat rasio tunggakan
sebesar 2,31 %.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat
pengembalian
pinjaman
pengernbalian
kembali ini diantaranya
berikut:
swamitra
mina tinggi
(97,96%).
dipengaruhi
Tingginya
tingkat
oleh faktor-faktor
sebagai
52
l.
pmJaman
hanya
diberikan
kepada
usaha
yang
produktif,
berdasarkan
kelayakan usaha peminjam; 2.
upaya selektif pengelola swamitra mina dalam memberikan pinjaman, hanya kepada calon peminjam yang mendapatkan rekomendasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat setempat;
3.
adanya
agunan/jaminan
sehingga
membuat
peminjam
rnenjadi
lebih
bertanggungjawab; 4.
upaya penagihan yang dilakukan
pengelola LEPP-M3 dengan mendatangi
langsung peminjam maupun peran mitra desa dan tenaga pendamping desa dalam penagihan.
:t3.S
Jangkauao Indikator jangkauan mengacu pada semua segmen populasi, mencakup
orang-orang yang mempunyai pendapatan rendah untuk mengakses jasa keuangan lembaga keuangan m.ikro (Seibel, 1999:3).
Beberapa peneliti lerdahulu yang
dirujuk Arsyad (2005:416) mengungkapkan bahwa indikator jangkauan dapat digunakan sebagai indikator dampak Iembaga keuangan mikro terhadap pembangunan
ekonomi.
Indikator jangkauan
yang
dipergunakan
dalam
pembahasan ini mengacu pada indikator jangkauan yang ditentukan oleh £FAD (2000) seperti terlihat pada tabel 3.15. Melihat data pada Tabel 3.15 dapat ditunjukkan terjadi peningkatan rata-rata pinjaman dan kecenderungannya jumlah peminjam juga meningkat. Peningkatan jumlah peminjam dimungkinkan terjadi karena syarat pengajuan kredit dan cara pengembalian lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain.
53
Tabel 3.15 lndikator Jangkauan Pola Swarnitra Mina
No 1.
Jumlah anggota LEPP-M3
2.
J umJah staf I pengelola
3.
Jumlah rekening pinjaman
4.
Rata-rata nilai pinjaman
Rp
5.361.878,00
Rp
6.955.556,00
5.
Pinjaman Tertinggi
Rp 25.000.000,00
Rp
50.000.000,00
6.
Pinjaman Terendah
Rp
Rp
800.000,00
7.
Jumlah Pinjaman Total
Rp 970.500.000,00
8.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Rasio nilai pinjaman terhadap PDRB per-kapita
Rp
9.
lndikator
Tahon 2005
Tahun2006*)
651 orang
658 orang
5 orang
5 orang
181 rekening
I l 7 rekening
600.000,00
Rp 813.799.996,00
5.363.353,00
Tidak ada data
99,97%
Tidak ada data
.
.
*) sampai dengan Jum 2006 Sumber: Data primer (diolah)
Dari aspek tabungan sampai dengan bulan Juni 2006, jumlah tabungan yang berhasil dihirnpun oleh LEPP-M3 sebesar Rp408.243.582,00. JumJah tabungan sebesar itu terdiri dari deposito pengembalian
Rp 12.000.000,00,
simpanan
LEPP-M3
dari
DEP 2001 dan 2002 sebesar Rp339.133.697,00 dan tabungan
perorangan Rp57. l 09.885. Rekening tabungan perorangan sebanyak 290 rekening dan
rekening
Rp197.612,00,
deposito
sebanyak
1
rekening
tabungan
tertinggi Rp8.809.633,00
dengan
rata-rata
tabungan
dan terendah Rp4.301,00.
Tingkat bunga tabungan yang clitetapkan sebesar 9%/tahun. Peningkatan nilai tabungan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian
LEPP-M3 agar tidak
tergantung lagi pada lembaga donor. lndikator jangkauan tabungan dengan sistem swamitra mina ditunjukkan oleh tabel 3.16 berikut ini:
54
Tabel 3.16 Tabungan Sistem Swamitra Mina No 1.
lndikator Jumlah rekening a. Perorangan
2.
290 rekening
b. Deposito
1 rekening
c. LEPP-M3
2 rekening
Nilai tabungan
Rp 408.243.582,00
a. Perorangan
Rp 57.109.885,00
b. Deposito
Rp 12.000.000,00
c. LEPP-M3 3.
s.d 30 Juni 2006
Rp 339.133.697,00
Nilai tabungan perorangan a Rata-rata
Rp 197.612,00
b. Tertinggi
Rp 8.809.633,00
c. Terendah
Rp 4.301,00
Sumber: Data primer(diolah)
Berdasarkan data tabungan tersebut dapat diketahui bahwa tabungan perorangan yang dihimpun oleh LEPP-M3 masih sangat kecil, bahkan banyak anggota LEPP-M3 yang merasa tidak mempunyai rekening tabungan di LEPP-M3. Rekening-rekening tabungan tersebut biasanya langsung diperoleh pada saat pencairan pinjaman. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan kinerja LEPP-M3 dalam menarik dana masyarakat melalui tabungan perlu ditingkatkan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
dart sesuai dengan tujuan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu
penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah. I.
Secara keseluruhan LEPP-M3 telah efektif dalam mengelola dana ekonomi produktif sistem
swamitra
penyaluran dana, jangkauan
mina
dilihat
dari
sasaran, pemanfaatan
sosialisasi,
mekanisme
kredit dan pelayanan
LEPP-M3, kecuali untuJc hal-hal sebagai berikut:
a. belum adanya Pengawas dalam struktur organisasi LEPP-M3 sehingga belum memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; b. penggunaan agunan masih memberatkan masyarakat; c.
tingkat bunga yang ditetapkan oleh LEPP-M3 masih dianggap tinggi oleh peminjamnya.
2.
Selama 18 bulan pengelolaan dana ekonomi produktif dengan pola swamitra mina menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dilihat dari aspek viability dan sustainability sudah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh IFAD. Kinerja yang bagus juga ditunjukkan
dengan rendahnya
angka
tunggakan yaitu sebesar 2,31 %, sedangkan untuJc aspek profitability belum memenuhi
standar
yang
ditetapkan.
peningkatan jumlah peminjam bertambahnya
masyarakat
Dari
sisi jangkauan
maupun rata-rata pinjaman
(outreach), menunjukkan
yang dapat terlayani oleh LEPP-M3. Namun
demikian perlu menjadi perhatian terhadap masih rendahnya kemampuan LEPP-M3 dalam memobilisasi dana-dana masyarakat.
55
56
4.2 Saran Dari hasil penelitian ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut. I.
Perlunya dibentuk Badan Pengawas dart unsur anggota untuk mewujudkan transparansi pengelolaan LEPP-M3.
2. LEPP-M3 rnempunyai prospek pengembangan yang bagus dengan catatan perlu rnernperhatikan aspirasi dari anggotanya terutarna berkaitan dengan tingkat bunga dan penggunaan agunan. Misalnya
dengan memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang perlunya agunan clan pentingnya bunga pinjaman untuk mengembangkan LEPP-M3.
3. LEPP-M3 tunggakan.
perlu
meningk.atkan
upaya
untuk
mengatasi
permasalahan
DAFTAR PUST.AKA Ahsan, Kamrul, 2005. Role of NGO's Micro-credit Programme in Poverty Reduction in Bangladesh: A study on some selected NGOs. Pakistan Journal
of Social science 3(8):1053-1059, www.medwellonline.com. Arsyad, Lincolin, 2005. An Assesment of Microfinance Institution Performance: the Importance if Institutional Environment. Gadjah Mada International Journal of Business, Septernber-Desember 2005, Vol. 7, No.3, pp.391-427 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2004. Penduduk Kabupaten Kulon Progo (Hasil Registrasi Pertengahan Tahun), Kantor BPS Kulon Progo Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2006. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005, Kantor BPS Kulon Progo Budiharsono, Sugeng, 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, PT Pradnya Paramita, Jakarta. CGAP, 2001. Resource guide to microfinance assessments. CGAP Focus Note 22. Washington,D.C.: The Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP). Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2004. Pedoman Umum PEMP 2004, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2005. Swamitra Mina Lokomotif Permodalan Masyarakat Pesisir, Info Aktuai Kemiskinan Nelayan, Direktorat PEMP Ditjen P3K , Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta,
www.dkp.go.id Dinas Pertanian dan Kelautan Kulon Progo, 2005. Laporan Akhir Pendampingan Konsultansi Manajemen Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Kulon Progo, Kerjasama dengan PT Firama Citra Utama, Y ogyakarta. Dirjaharta, Lalu, 2001. Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tesis S-2. Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan) Dumairy, 1990. Program dan Pemilihan Kelompok Sasaran dalam Kredit Pedesaan. dalam Kredit Pedesaan di Indonesia, Edisi 1, Penyunting Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, BPFE Y ogyakarta
57
58
Gunawan, Andriyanto, 2005. Evaluasi Kinerja Unit Pengelola Program Pengembangan Kecamatan (UPK-PPK) pada fase pasca program (Studi Kasus pada Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah 2004). Tesis S-2. Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (tidak dipub]ikasikan) Hamid, Edy Suandi, 1990. Rekaman dari Seminar. dalam Kredit Pedesaan di Indonesia, Edisi 1, Penyunting Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, BPFE
Yogyakarta, Herlambang, Laksamana M. 2006. Peranan LKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kasus BMT Al-Mubaroq di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan). Tesis S-2. Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan) IF AD, 2000. Rural Finance Policy, www.ifad.org Kuncoro, Mudrajad, 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta Kunarjo, I 996. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, UI Press, Jakarta LEPP-M3, 2006. Laporan Rapat Anggota Tahunan 2005 Martowijoyo, Sumantoro, 2002. Dampak Pemberlakuan Sistem Bank Perkreditan Rakyat terhadap Kinerja Lembaga Pedesaan., Jurna/ Ekonomi Rakyat, Th.lNo-5, Juli 2002 Nawawi,
Yusuf, 2005. Keuangan Republika.co.id. 14 Februari
Mikro,
Solusi
Atasi Kemiskinan,
~
Seibel, Hans Dieter, 1999. Strategies for Developing Viable Microfinance with Sustainable Services, The Asian,www.IFAD.org Sigit, Soehardi, 2003. Perilaku Organisasional,Lukman Offset, Yogyakarta Soeratno clan Arsyad, Lincolin, 2003. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, Sumodiningrat, Gunawan, Pelajar, Yogyakarta.
1998. Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka
www.profi.or.id, 2006 , Kebijakan dan Strategi Keuangan Mikro
59
Lampi ran Peta Adrninistratif Kabupatcu Kulon Progu