e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)
ANALISIS KEBUTUHAN AUDIT EKSTERNAL (Studi Empiris Pada Koperasi Se-Kota Singaraja) 1
Gusti Ayu Putu Astiti, Edy Sujana, 2I Gusti Ayu Purnamawati
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti pentingnya penggunaan audit eksternal di Koperasi Se-Kota Singaraja. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta (menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data skunder). Data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa kuesioner. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi pustaka yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi perlu melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik (audit eksternal) untuk peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan. Hasil laporan audit memiliki keabsahan hukum, karena telah melakukan proses pembuktian dari hasil pemeriksaan dengan memberikan laporan pendapat yang di terbitkan oleh auditor yang independen dengan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kebutuhan audit yang independen disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dan sebagai penghantar sinyal yang baik bagi para pemakai laporan keuangan koperasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah KUKM No. 20 Tahun 2015 unsur pengukuran koperasi yang akuntabel itu adalah laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa catatan atau wajar dengan catatan tidak material. Kata kunci: Koperasi, Laporan Keuangan, Audit Eksternal Abstract This study aimed at finding evidence of the importance of the use of external audits in the cooperatives in Singaraja town. This research was conducted through a descriptive qualitative method with the main emphasis on researching sources, revealing the fact (analyzing data by describing the data obtained from the study, both primary and secondary data). The primary data were in the forms of the results of interviews and secondary data were in the form of a questionnaire. The data were collected through questionnaires, deep interviews, and document studies, which were further analyzed through an interactive analysis model consisting of three stages, such as, (1) data reductions, (2) data displays, (3) conclusion drawings. The research results showed that the cooperatives should had audits of financial reports conducted by public accountants (external audits) to increase efficiency, open the managements, and protect the interested parties. The results of the audit reports had legal validity, as it had undergone the verification processes of the results of examination by providing opinion reports issued by independent auditors which had strong legal power.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Independent audit needs were due to different interests between users of financial reports and as bearers of good signals for the users of the cooperative financial reports. Based on Government Regulation No. KUKM 20 of 2015 the accountable cooperative measurement element was financial reports audited by public accountants with a qualified opinion without any notes or qualified with immaterial notes. Keywords: Cooperatives, Financial Reports, External Audits
PENDAHULUAN Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Koperasi ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangkaian masyarakat yang maju, adil dan makmur. Sebagai gerakan, koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama antar anggotanya yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kemakmuran masyarakat. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). Prinsip koperasi menurut UU no. 17 tahun 2012 adalah sebagai berikut: (a) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; (b) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; (c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; (d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; (e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; (f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan (g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi
lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. Tanggung jawab Pengurus terhadap anggota biasanya diwujudkan dalam penyampaian laporan keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau waktu-waktu tertentu. Penyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Syafri (2008:201) berpendapat bahwa, Laporan Keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sabagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan berbagai sumber daya yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mereka (SAK, 2007:1,3). Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Manajemen koperasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kenyataan. Namun karena manajemen koperasi masih banyak yang belum mengikuti sertifikasi kompetensi dan belum memahami mengenai pembukuan dan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Maka sangat dibutuhkan auditor yang independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan koperasi. Eksternal auditor adalah profesi audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah, individu atau organisasi lainnya. Eksternal auditor ini mempunyai independensi dari perusahaan yang diaudit. Pengguna dari informasi
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) keuangan perusahaan, seperti investor, agen pemerintah dan umum bergantung pada eksternal auditor untuk menghasilkan informasi yang tidak bisa dan independensi. Eksternal berbeda dengan internal auditor: (1) Tanggung jawab utama internal auditor adalah menilai strategi dan praktek manajemen risiko perusahaan, kerangka kerja pengendalian manajemen (termasuk teknologi informasinya), dan proses governance; (2) Internal auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan. Peran utama eksternal auditor adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Secara normal, eksternal auditor mereview prosedur pengendalian teknologi informasi saat menilai pengendalian internal keseluruhan. Audit eksternal perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mendapatkan kredibilitas yang lebih besar dari masyarakat. ujuan dari dilaksanakannya auditing ini adalah menentukan tingkat keakuratan antara laporan tersebut dengan point-point kriteria yang telah ditentukan termasuk dalam penyajian hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Sementara dari sisi auditor independen sebagai pelaku auditing, pemeriksaan ini merupakan analisa obyektif atas laporan keuangan organisasi atau perusahaan tertentu. Hasil pemeriksaan akan membuktikan apakah laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban merupakan data yang realistis dan menggambarkan kondisi keuangan serta hasil usaha perusahaan atau organisasi yang bersangkutan secara wajar. Penyebaran kuisioner kualitatif ke koperasi se-Kota Singaraja yaitu 20 koperasi diantaranya Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Unit Desa (KUD),Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Karyawan (Kopkar) dan Primer Koperasi. Dari koperasi tersebut diperoleh data 15 (lima belas) koperasi tidak menggunakan jasa
audit eksternal dan yang 5 (lima) koperasi menggunakan audit eksternal. Koperasi yang menggunakan audit eksternal dan yang tidak menggunakan audit eksternal dapat dilihat perbedaannya dari SHU yang diperoleh koperasi tiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rizqiasih (2010) yang berjudul “Pengaruh Struktural Goverance Terhadap Fee Audit Eksternal” menyimpulkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tanggung jawab komisaris independen meliputi melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengembangan kontrol dalam perusahaan sebagai pertanggung jawaban kepada para stakeholders serta untuk melindungi reputasi pribadi mereka. Sehingga komisaris independen akan meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal yang lebih baik. Penelitian ini menegaskan bahwa betapa pentingnya audit eksternal sebagai kontrol bentuk pertanggung jawaban dan reputasi koperasi. Alasan mengapa audit eksternal perlu untuk dilakukan adalah, agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang penanganan sumber daya ekonomi umum karena masyarakat memang memiliki hal untuk itu. Karena tak semua orang, terutama bagi para awam kesulitan memahami transaksi keuangan dalam bentuk laporan yang rumit, sehingga dibutuhkan jasa seorang profesional untuk memeriksa informasi sekaligus melakukan analisis dalam laporan keuangan tersebut. Untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa mendatang sehingga manajemen perlu melakukan verifikasi akurasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang benar sangat membantu menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi terkait, termasuk untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Tabel 1.1 SHU Tahunan Koperasi Yang Menggunakan Audit Eksternal SHU NAMA KOPERASI 2012 2013 2014 KPN. Werdhi 1 116,600,691 119,759,906 121,768,305 Yasa KSP. Citra 2 Telekomunikasi 188,491,386 190,542,342 192,855,990 Mandiri Kopdit. 3 244,661,367 171,011,671 454,675,559 Swastiastu Primer Koperasi 4 83,342,746 84,246,927 85,646,003 Kartika Wirottama Primkoppol 5 Resort 184,424,844 145,305,987 188,669,744 Buleleng (Sumber: Dinas Kopdagrin Buleleng, 2015)
NO
Sangat berbeda dengan koperasi yang tidak melakukan audit eksternal, SHU yang diperoleh sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Contohnya untuk koperasi yang tidak menggunakan audit eksternal yaitu pada Koperasi Tabungan
2015 123,948,403 196,252,261 465,507,942
92,578,309
289,211,035
Nasional, pada tahun 2012 menerima SHU sebesar 71,122,184 rupiah, pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat derastis menjadi 25,395,783 rupiah, pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 64,692,848 rupiah.
Tabel 1.2 SHU Tahunan Koperasi Yang Tidak Menggunakan Audit Eksternal NO
NAMA KOPERASI
1 2 3
KUD. Tirtha luhur KSU. Dana Asti KSU. Ampuh Singaraja KSU. Tabungan Nasional Singaraja KSU. Adintara Kerti KSU. Tunas Merta Mandiri KSU. Sari Mertha Utama KSU. Apik KSP. Singaraja Agung KSP. Ganesha Mertha Utama KSP. Mandala Amerta Sedana KSP. Citra Abadi Jaya KSP. Swasti Mandiri
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SHU 2012
2013
2014
2015
50,549,641 20,768,700 10,397,000
52,133,409 20,768,700 10,397,000
52,524,526 11,005,263 15,550,184
54,274,393 11,408,937 23,086,065
71,122,184
25,395,783
64,692,848
87,728,955
6,684,017
7,875,000
14,400,000
4,081,681
-
1,500,000
10,120,000
11,502,500
9,941,337
10,498,192
8,968,979
7,998,753
4,979,215 -
10,980,942 -
6,702,170 348,250
10,340,153 348,250
12,393,263
8,880,933
9,874,946
9,874,946
30,105,023
35,148,865
44,112,268
60,967,039
(41,373,700) (64,873,150) 13,817
1,593,900 542,333
5,539,300 1,045,146
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) KSP. Artha Guna 37,250,786 32,594,438 40,733,339 47,371,864 Bhakti 15 KSP. Arya Setia Dana (13,730,975) (13,730,975) (59,409,083) (113,856,288) (Sumber: Dinas Kopdagrin Buleleng, 2015) 14
Demikian koperasi lainnya yang dapat dilihat perbedaannya (tabel 1.2). Perubahan SHU yang sangat berfluktuasi setidaknya mencerminkan bahwa koperasi tersebut kurang sehat, baik dalam pengelolaannya maupun dalam pencatatan laporan keuangannya. Tetap saja koperasi di Kota Singaraja masih ada yang tidak tertarik untuk menggunakan jasa audit eksternal untuk menilai kewajaran laporan keuangannya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mencari informasi mengenai penyebab koperasi tidak melaksanakan audit eksternal dalam menilai kewajaran laporan keuangannya dan mendapatkan bukti pentingnya audit eksternal pada Koperasi Se-Kota Singaraja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dan dijawab dalam penelitian ini, antara lain: (1) Mengapa Koperasi di Kota Singaraja tidak diterapkannya audit eksternal dalam menilai kewajaran Laporan Keuangan Koperasi? (2) Apakah koperasi se-kota Singaraja perlu menerapkan audit eksternal dalam menilai Laporan Keuangan Koperasi? METODE Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta (menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data skunder) dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian data
yang diperoleh diuraikan serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Selanjutnya hasil analisis ini akan dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Koperasi Se-Kota Singaraja Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, secara garis besar menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, wawancara mendalam dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer yang berasal dari informan di lapangan dan data sekunder yang berasal dari kuesioner yang disebarkan ke 20 (dua puluh) koperasi yang ada di Kota Singaraja. Dalam memilih informan, teknik yang digunakan adalah teknik purposive sample. Selanjutnya data dianalisis dengan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:92) meliputi: (1) Reduksi data (data reduction), (2) Penyajian data (data display), dan (3) Menarik kesimpulan (verifikasi). HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Koperasi di BaliSingaraja Koperasi sebagai wadah perekonomian masyarakat di Pulau Bali tetap eksis, karena setiap tahunnya mengalami perkembangan cukup signifikan baik dari segi jumlah, keanggotaan, volume usaha maupun bidang kegiatannya. Jumlah koperasi di Bali hingga tahun 2015 dapat dilihat dalam table 4.1.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Tabel 4.1. Jumlah Unit Koperasi Tahun 2011 sampai 2015
Jumlah Unit Tahun Koperasi 2010
4.149
2011
4.352
2012 2013 2014 2015
4.514 4.620 4.846 4.891
(Sumber: Bali.bps.go.id, 2016) Berdasarkan teori manajemen bisnis (dalam Anaroga, 2004), bahwa koperasi sebagai badan usaha masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan internal (sumber daya manusia, modal, pemasaran, dan teknologi), serta lingkungan eksternal (budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi masyarakat, dan pelaksanaan hukum). Pertumbuhan koperasi di Bali memang sangat baik, pada tahun 2016 jumlah unit koperasi kembali meningkat menjadi 4.907 unit koperasi. Namun dari jumlah tersebut diketahui 722 unit koperasi dalam kondisi tidak sehat. Hal tersebut ditandai dengan tidak dilaksanakannya RAT selama bertahuntahun. Pembubaran ini akan dilaksanakan secara bertahap dan langkah ini merupakan langkah terakhir. Koperasi tidak sehat juga diakui karena pengurus koperasi di Bali masih banyak yang belum mengikuti sertifikasi kompetensi. Penyebabnya karena terbentur anggaran. Padahal, ini sangat penting, terlebih saat memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (Suaradewata.com, “722 Koperasi di Bali “Sakit” Tahun Ini 208 Unit Dibubarkan”, di posting 12 Juli 2016) Pertumbuhan perkoperasian di Buleleng, juga masih digenjot pemerintah daerah, karena koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian. Koperasi dinilai mampu meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga
UMKM. Perkembangan terkini di Buleleng berjumlah 381 koperasi. Dicatat badan hukumnya 91 koperasi dan koperasi aktif 320 koperasi dan koperasi tidak aktif 23 koperasi (Singaraja.com). Pemerintah Kabupaten Bali, melalui Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian setempat mencabut ijin 10 koperasi. Pencabutan badan hukum koperasi dilakukan secara bertahap. Pembubaran ini dilakukan karena 10 koperasi itu tidak dapat mengelola modal secara benar sehingga mengakibatkan kebangkrutan dan karena pengelolaan modal tidak profesional juga menyebabkan kegagalan atau tidak maksimal dalam melayani anggota. (bali.bisnis.com, “Buleleng Cabut Izin 10 Koperasi”, di posting Sabtu, 10 September 2016). Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian di suatu daerah. Dengan adanya koperasi masyarakat memiliki banyak peluang baik dalam menyimpan uangnya, membeli kebutuhan rumah tangga dan bahkan untuk permodalan usahanya juga akan sangat dipermudah. Sesuai dengan Permen KUKM No. 20 Tahun 2015 unsur pengukuran koperasi yang akuntabilitas adalah diterapkannya audit eksternal dalam menilai kewajaran laporan keuangan koperasi.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Alasan Tidak Diterapkannya Audit Eksternal Pada Koperasi di Kota Singaraja Alasan koperasi tidak menerapkan audit eksternal dalam menilai kewajaran laporan keuangannya adalah sebagai berikut: (a) audit internal koperasi sudah andal; (b) anggota masih percaya kepada pengurus dalam mengelola permodalan koperasi; (c) laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku; (d) biaya audit eksternal yang terlalu tinggi bagi koperasi; (e) permodalan koperasi menuru dan ; (f) koperasi sudah rutin melaksanakan RAT dan ada Dewan Pengawas Koperasi. Bukti Pentingnya Penggunaan Audit Eksternal Pada Koperasi Kegiatan audit yang dilakukan oleh audit internal maupun audit eksternal sangat penting bagi perusahaan yang bersangkutan. Auditor internal harus memiliki kemampuan profesinal, karena pemeriksaan internal harus menggunakan keahlian dan ketelitian dalam menjalankan profesinya (Akmal, 2006). Keahlian profesional merupakan tingkat kemahiran profesional auditor internal dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan keterampilan dan kecermatan terhadap penerapan struktur pengendalian. Keahlian profesional akan membantu pengawas untuk menilai gejala penyimpangan yang terjadi di koperasi sehingga pengendalian intern dapat berjalan dengan baik. Audit eksternal pada umumnya dilakukan untuk memenuhi persyaratan hukum. Tujuan dari audit eksternal adalah untuk memastikan laporan tahunan memberi gambaran yang tepat dan sebenarnya mengenai kondisi keuangan organisasi dan bahwa dana yang dimiliki telah digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah dijelaskan dalam konstitusi. Audit eksternal sangat penting diterapkan oleh koperasi. Hal ini dikarenakan tak semua orang, terutama bagi para awam kesulitan memahami transaksi keuangan dalam bentuk laporan yang rumit, sehingga dibutuhkan jasa seorang profesional untuk memeriksa informasi sekaligus melakukan analisis dalam laporan keuangan tersebut. Untuk
memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa mendatang sehingga manajemen perlu melakukan verifikasi akurasi laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku merupakan kewajiban dimata hukum. Pemerintah mendorong koperasi dalam meningkatkan arti pentingnya penerapan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat. Akuntabilitas koperasi adalah adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja yang dicapai. Penyajian laporan keuangan harus didasari pada responsive dan transparansi. Responsif adalah kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan menejemen yang sehat dan transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai koperasi. Auditor eksternal sangat independen karena auditor wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan rahasia jabatan, menjaga semangat dan suasana kerja yang baik. Kode etik berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas seperti dapat dipercaya, rasa hormat, bertanggung jawab, kewajaran, kepedulian kewarganegaraan. Alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi para propesional dalam hal ini sebagai auditor adalah kebutuhan akan kepercayaan publik dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh para professional tersebut. Bagi Profesi akuntan public dalam hal ini sebagai auditor, meupakan hal yang penting bahwa klien dan pihak- pihak eksternal pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan dalam kualitas audit pada para tenaga akuntan publik dalam
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) hal ini sebagai seoarang auditor. Hubungan antara independensi pengawas terhadap efektivitas pengendalian intern koperasi adalah semakin independen seorang pengawas dalam melaksanakan pengawasan maupun pemeriksaan maka semakin efektif pengendalian inetrn pada koperasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi perlu melakukan audit eksternal untuk mewujudkan koperasi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungan, meningkatnya kepercayaan anggota dan citra koperasi dikalangan masyarakat. Dengan terciptanya akuntabilitas koperasi maka koperasi tersebut lebih mudah untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Selain itu koperasi juga akan memiliki citra yang baik dari masyarakat yang akan membawa pengaruh positif kepada koperasi kedepannya. Pengurus dan pengawas koperasi yang harus memiliki akuntabilitas yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan kenyataannya. Koperasi dalam meningkatkan permodalannya yaitu dengan cara meminjam dari Bank maupun pihak ketiga lainnya dan menambah anggota koperasi. Dalam hal ini koperasi membutuhkan audit eksternal dalam menilai kewajaran laporan keuangannya. Hasil pemeriksaan dari audit eksternal merupakan sinyal yang baik bagi para pemakai laporan keuangan. Berdasarkan teori signaling yang mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasi keinginan pemilik. Melakukan audit eksternal adalah pemberian sinyal kepada pemakai laporan keuangan sebagai bentuk promosi dari opini audit tersebut. Signal itu memberikan informasi laporan keuangan yang menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba lebih berkualiatas, karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan
laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Jadi koperasi membutuhkan audit eksternal sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang berlaku dan sebagai sinyal yang baik untuk para pemakai laporan keuangan. Sinyal ini menyebabkan adanya pengakuan yang baik bahwa benar koperasi tersebut sehat dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat akan percaya dan akan memilih koperasi tersebut untuk bergabung menjadi anggota. Peningkatan pada jumlah anggota maka permodalan koperasi pun meningkat. Khususnya bagi koperasi simpan pinjam sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia tentang petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam No 194/KEP/M/IX/1988 25 September 1998 Point V.1 Tentang Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penilaian terdapat peraturan yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam yang diantaranya salah satu faktor yang tercantum dalam huruf e. dan berbunyi: “jika mempunyai volume pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik atau koperasi jasa audit”. Kalimat diatas memiliki arti bahwa jika suatu Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam telah mencapai volume pinjamannya melebihi Rp. 1.000.000.000,- dan tidak melakukan pemeriksaan oleh akuntan publik atau koperasi jasa audit maka akan menurunkan tingkat kesehatan yang telah dimilikinya hal ini akan berdampak terhadap penilaian klasifikasi koperasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah beserta jajarannya. Hal ini merupakan salah satu contoh tentang kedudukan hukum pemeriksaan dalam koperasi itu dianggap penting dan menjadi wajib karena berpengaruh dalam penilaian tingkat kesehatan suatu Koperasi.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Kebutuhan koperasi dalam menggunakan audit eksternal juga bisa dilihat berdasarkan teori keagenan yaitu manajemen koperasi sebagai agen dan anggota, pemerintah, investor dan masyarakat luar sebagai principal. Teori ini juga mengatakan sulit untuk mempercayai manajemen (agen) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan principal. Dalam hal ini koperasi sangat membutuhkan auditor eksternal yang dapat menjembatani antara agen dan principal, karena auditor eksternal memiliki jiwa independen dalam melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan. Auditor eksternal tidak akan memihak antara agen dan principal. Dalam era yang sudah berkembang dan Negara Indonesia sudah memasuki sebuah integritas ekonomi ASEAN yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) koperasi sebaiknya menggunakan jasa Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangannya. Koperasi harus lebih bijak dalam menilai perkembangan di era sekarang ini. Karena banyak manfaat dan keuntungan yang bisa kita peroleh dari melakukan audit eksternal. Pasti semua individu ingin terbebas dari risiko yang bisa merugikan dirinya sendiri. Begitupun sebuah usaha, pasti awal pendirian sebuah usaha memiliki harapan usahanya akan berjalan lancer dan bisa mengatasi risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu jangan menunggu masalah itu datang baru berfikir bagaimana jalan keluarnya tetapi alangkah lebih baik jika kita bisa menilai risiko yang kemungkinan akan kita hadapi dan membuat benteng yang kokoh agar bisa terbebas dari risiko tersebut. Jika koperasi menggunakan audit eksternal dalam menilai laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus dan diawasi oleh pengawas koperasi maka akan mencegah kemungkinan terjadinya kebangkrutan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Jadi dari hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain: (1) Sampai saat ini masih banyak koperasi yang tidak menggunkan audit eksternal. Dari 20 (dua puluh) koperasi yang diteliti
maka didapat 15 (lima belas) koperasi yang tidak menggunakan audit eksternal dan 5 (lima) koperasi yang sudah menggunakan audit eksternal. Ada beberapa alasan koperasi tidak menggunakan audit eksternal yaitu merasa kalau audit internal koperasinya sudah handal dan dipercaya, adanya kepercayaan terhadap auditor internal tidak akan melakukan tindak kecurangan, kepercayaan anggota, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebikan yang berlaku, biaya yang cukup tinggi, permodalan turun, pelaksanaan tata cara koperasi sudah sesuai dengan sistem. Koperasi dituntut untuk menjadi koperasi yang akuntabel. Maka dari itu Peraturan Menteri No. 20 tahun 2015 mengatur agar koperasi diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa catatan atau wajar dengan catatan yang ditak material. Sasaran penerapan akuntabilitas koperasi adalah: (a) Terwujudnya koperasi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungannya; (b) Terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat; (c) Meningkatnya citra koperasi dilingkungan masyarakat. (2) koperasi perlu melakukan audit eksternal untuk mewujudkan koperasi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungan, meningkatnya kepercayaan anggota dan citra koperasi dikalangan masyarakat. Dengan terciptanya akuntabilitas koperasi maka koperasi tersebut lebih mudah untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Selain itu koperasi juga akan memiliki citra yang baik dari masyarakat yang akan membawa pengaruh positif kepada koperasi kedepannya. Pengus dan pengawas koperasi yang harus memiliki akuntabilitas yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan kenyataannya. (3) audit eksternal dilaksanakan juga sangat bermanfaat bagi anggota koperasi maupun bagi pengurus koperasi yaitu diantaranya: (a) Bagi anggota koperasi audit eksternal da[pat memeberikan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) kepastian kepada anggota bahwa harta kekayaan koperasi benar-benar aman dan dimanfaatkan bagi kepentingan pelayanan kepada anggota, sebagai pedoman bagi anggota atau rapat anggota untuk menilai prestasi pengurus dan sebagai dasar pengambilan sikap dan kebijakan, pedoman untuk menyusun perencanaan masa depan, dan dasar untuk mengadakan tuntutan terhadap pengurus atau mereka yang dirugikan koperasi baik secara hukum maupun tuntutan lain; (b) Bagi Pengurus Koperasi dapat membantu pengurus dalam memberikan informasi kepada anggota mengenai kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus, membantu pengurus dengan memberikn saran-saran, nasehat, serta koreksi, dan mendorong pengurus untuk berbuat jujur, tertib, dan hati-hati. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang bisa diberikan kepada koperasi yang sudah menggunakan audit eksternal dan yang tidak menggunakan adalah sebagai berikut: (a) Bagi perangkat koperasi khususnya pengurus dan pengawas haruslah benar-benar memahami tentang akuntansi koperasi yang sesuai standar yang berlaku umum. (b) Bagi koperasi yang sudah menggunakan audit eksternal untuk tetap melakukan audit eksternal dan tidak berhenti melakukannya. Koperasi juga dapat membicarakan hal ini kepada koperasi lain pada saat pertemuanpertumuan koperasi dan kepada temanteman yang bekerja di koperasi lain. Koperasi dapat menjadi contoh yang baik bagi koperasi yang belum melakukan audit eksternal. (c) Bagi koperasi yang belum menggunakan audit eksternal untuk memikirkan secara matang keputusannya tidak menggunakan audit eksternal dan membicarakannya dalam Rapat Anggota Tahunan. Karena dengan menggunakan audit eksternal dapat memberikan kepastian kepada anggota bahwa harta kekayaan koperasi benar-benar aman, dapat membantu pengurus dengan memberikan saran, nasehat serta koreksi dan audit eksternal juga bisa mendorong pengurus untuk berbuat jujur, tertib, dan
hati-hati. (d) Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan hasil yang lebih kompleks dan bermanfaat bagi tempat dilakukannya penelitian dan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Jika peneliti berikutnya ingin melakukan penelitian tentang kebutuhan audit eksternal diharapkan dapat melakukan penelitian pada subjek yang berbeda selain UMKM.
DAFTAR PUSTAKA Akmal. 2006. Pemeriksaan Intern. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia Anoraga, P. 2004. Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta Ard. 2016. 722 Koperasi di Bali Sakit Tahun ini 208 Unit Dibubarkan. [Online] Tersedia pada www.suaradewata.com/read/2016/07 /12/2016607120006/722-koperasi-dibali-“sakit”-tahun-ini-208-unitdibubarkan.html. [Diakses tanggal 21 Januari 2017] Dharmada, Gung. 2016. Bertahun-tahun Macet, 144 Koperasi Dibekukan. [Online] Tersedia di www.balipost.com/read/bali/2016/07/ 08/55171/bertahun-tahun-macet114-koperasi-dibekukan-html [Diakses pada tanggal 6 Januari 2017] Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Januarti, Indra dan Nasir, HM.2006. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Audit Pada KPRI Di Jawa Tengah, Laporan Penelitian Universitas Dinonegoro Semarang. Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah. 1998. Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2015. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tantang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Prasetya, Dwi. 2016. Buleleng Cabit Ijin 10 Koperasi. [Online] Tersedia pada www.bali.bisnis.com/m/read/201609 10/16/61507/buleleng-cabu-ijin-10koperasi. [Diakses tanggal 20 Januari 2017] Purnamawati, I Gusti Ayu, 2015. Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Keahlian Profesional, Motivasi, Dan Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Pengawas Pada Efektivitas Pengendalian Intern Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Seririt). Elektronik-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Akuntansi Program S1. Vol. 3, No.1.
Republik Indonesia. 2012. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2010. Teori Sosiologi Modern. Edisi 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Rizqiasih, Putri Dyah.2010. Pengaruh Struktur Governance Terhadap Fee Audit Eksternal. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
