ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA (Metode Cointegration test dan Granger Causality test)

Jurnal Keuangan & Bisnis Volume 2 No. 1, Maret 2010

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA (Metode Cointegration test dan Granger Causality test) Rikwan E.S. Manik Dosen Departemen Ekonomi Pembangunan FE USU Paidi Hidayat Dosen Departemen Ekonomi Pembangunan FE USU ABSTRACT This study examines the causality between government spending and economic growth in North Sumatra during the period 1972 - 2006 using the Cointegration test and Granger Causality test. From the analysis shows government expenditure (PP) and economic growth (PE) in North Sumatra have an increasing trend during the period 1972 to 2006, except in 1998 are down significantly due to the monetary crisis. For cointegration tests indicate the existence of long-term equilibrium relationship between government spending and economic growth in North Sumatra. While the Granger Causality test found through a direct relationship between government spending and economic growth which gives the effect of government spending on economic growth in North Sumatra during the study period. Keywords

: government spending, economic growth, cointegration test, Granger Causality tests

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam perekonomian modern, pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan penting. Disamping pemerintah memang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu malaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya, seperti sektor rumah tangga dan sektor swasta. Untuk itu, campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam suatu perekonomian dan hanya untuk kegiatankegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Kegiatan pemerintah dalam sebuah perekonomian modern tampaknya semakin besar dan terus meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. Besar kecilnya kegiatan pemerintah atau peranannya dalam perekonomian dapat dilihat dari besarnya bagian pengeluaran konsumsi pemerintah dari seluruh total pengeluaran pemerintah. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagian besar merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya dan saling ketergantungan di dalam sebuah masyarakat modern.

Di negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dimaksudkan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian agar terhindar dari keadaan yang tidak diinginkan. Alasan perlunya campur tangan pemerintah antara lain adalah untuk mencegah kekuatankekuatan monopoli, menyediakan barangbarang publik, menanggulangi eksternalitas, mewujudkan keadilan, mengarahkan perekonomian menuju keseimbangan, dan menjaga keamanan. Sehingga melalui peran pemerintah diharapkan pula terciptanya distribusi pembagian pendapatan nasional yang lebih adil dan merata (Mangkoesoebroto, 1991). Untuk mewujudkan ini semua tentunya diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebagai sebuah organisasi, tentunya banyak melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatankegiatan tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian yang berguna untuk menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi yang ada di daerah Sumatera Utara. Pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan dari kebijakan fiskal adalah salah

2010

Rikwan, Paidi Hidayat

satu instrumen pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Namun performance suatu perekonomian tentu tidak semata-mata karena pengaruh dari kebijakan fiskal tersebut. Akan tetapi performance perekonomian suatu negara dapat

dilihat dari sejauhmana integrasi kebijakan moneter dan fiskal mampu mengurangi kesenjangan GNP yang besar, tingkat pengangguran yang tinggi dan mampu menekan laju inflasi (Dornbusch dan Fischer, 1996).

Tabel 1.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB ADH Berlaku Propinsi Sumatera Utara Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PDRB ADH Berlaku 67660 78501 88118 103401 118101 139618 160034

Pengeluaran Pemerintah 416800 916200 1021300 1352000 1501500 1830580 2269000

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2008

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, seiring dengan perkembangan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan. Artinya apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka PDRB atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal (timbal balik) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku di Sumatera Utara selama kurun waktu 2000 – 2006. Kondisi ini didukung oleh hasil penelitian Alfirman dan Sutriono (2006) yang meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto dengan pendekatan granger causality dan vector autoregression di Indonesia selama periode 1970 – 2003. Hasil studinya menemukan bahwa terdapat hubungan kausalitas (timbal balik) antara pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah dan sebaliknya besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu penelitian. Disamping itu, hasil studi Cheng dan Lai (1997) juga menemukan adanya hubungan kausal (timbal balik) antara pengeluaran

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Korea Selatan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonominya dan sebaliknya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di Korea Selatan akan meningkat. Begitupun hasil studi Ghalia (1997) yang menemukan adanya hubungan searah dimana pengeluaran pemerintah mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi dengan menggunakan Vector Autoregressive (VAR) analisis. Sedangkan hasil studi Loizides dan Vamvoukas (2005) menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi disemua negara yang diteliti baik dalam jangka pendek (Greece, Inggris, dan Irlandia) maupun dalam jangka panjang (Irlandia dan Inggris) dan untuk pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah hanya terjadi di negara Greece selama kurun waktu penelitian. Sementara itu, hasil empiris yang dilakukan Sinha (1998) dengan menggunakan uji kointegrasi menemukan adanya hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia selama periode 1950 – 1992. Akan tetapi melalui pengujian granger causality tidak ditemukan adanya hubungan antara kedua variabel

47

Jurnal Keuangan & Bisnis

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia selama kurun waktu penelitian tidak saling mempengaruhi diantara kedua variabel tersebut. Begitupun penelitian yang dilakukan Dogan dan Tang (2006) yang mengkaji hubungan pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional di 5 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina). Hasil empirisnya tidak menemukan adanya hubungan kausal (timbal balik) diantara kedua variabel tersebut dan hanya menemukan hubungan searah di Philipina, yakni pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional di Philipina. Bertolak dari uraian di atas maka perlu dilakukan kajian tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi serta melihat hubungan jangka panjang dan membuktikan ada tidaknya hubungan kausalitas (timbal balik) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama kurun waktu 1972 – 2006 dengan menggunakan metode Cointegration test dan Granger Causality test. B.

Maret

terutama setelah terjadinya depresi perekonomian tahun 1929 – 1930. Kegagalan pasar ternyata menyebabkan pasar tidak selalu dapat menciptakan alokasi sumber daya secara efisien. Beberapa kalangan menilai bahwa perekonomian memerlukan sentuhan tangan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah perlu ikut campur tangan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar memiliki kelemahan atau kegagalan. Kegagalan pasar timbul karena adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, adanya barang publik, adanya eksternalitas, adanya pasar tidak penuh, adanya kegagalan informasi dan pengangguran (Mangkoesoebroto, 1991). Konsekuensi keterlibatan pemerintah di bidang ekonomi menyebabkan pemerintah membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana yang berarti harus melakukan pengeluaran untuk mencapai tujuan pembangunan. Guna membiayai pengeluaran tersebut, maka pemerintah harus mencari sumber dana/penerimaan. Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya akan nampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Dan melalui peran pemerintah diharapkan pula terciptanya distribusi pembagian pendapatan nasional yang lebih adil (Widodo, 1990). Sementara itu, secara umum ada beberapa fungsi pemerintah dalam suatu perekonomian modern, antara lain (Mangkoesoebroto, 1991): 1. Fungsi lokasi Pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. 2. Fungsi distribusi Kaldor mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan. 3. Fungsi stabilisasi Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam jangka panjang? 2. Apakah ada hubungan kausalitas (timbal balik) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama kurun waktu 1972 – 2006? TINJAUAN PUSTAKA A. Peranan pemerintah dalam perekonomian Dalam sebuah perekonomian yang menganut paham liberal dan kapitalis, campur tangan pemerintah diusahakan seminimal mungkin dan selanjutnya doktrin tangan gaib (invisible hand) akan memandu semua pelaku ekonomi untuk mencapai alokasi sumber daya dengan efisien. Keterbatasan-keterbatasan sistem mekanisme pasar ini mulai disadari

48

2010


B.

Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

GpCt > GpCt-1 > GpCt-2 …… > GpCt-n YpCt YpCt-1 YpCt-2 YpCt-n dimana : GpC : Pengeluaran pemerintah per kapita YpC : Pendapatan nasional per kapita t : Indeks waktu

Disamping itu menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : (1) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (2) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, (3) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, (4) Perkembangan demokrasi dan (5) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Suparmoko, 2000). Secara grafik, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pandapatan nasional (GpC/Yp atau G/Y) ditunjukkan oleh sebuah kurva yang eksponensial sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

1. Teori Wagner dan Pengikutnya Dari pengamatan empiris yang dilakukan oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (law of ever increasing state activity). Wagner mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dan hukum Wagner tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: G/Y

T Sumber: Suparmoko, 2000.

Gambar 2.1. Rasio Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner. Menurut Wagner pertumbuhan Namun hukum Wagner ini terdapat ekonomi akan menyebabkan hubungan kelemahan yakni tidak didasarkan pada antara industri-industri, industrisuatu teori mengenai pemilihan barangmasyarakat, dan sebagainya akan semakin barang publik. Wagner mendasarkan rumit dan kompleks sehingga potensi pandangannya dengan suatu teori yang terjadi kegagalan pasar eksternalitas disebut teori organis mengenai negatif menjadi semakin besar. Sejalan pemerintah (organic theory of the state), dengan itu sebagaimana ditunjukkan yang menganggap pemerintah sebagai dalam gambar 1 diatas, secara relatif individu yang bebas bertindak, terlepas peranan pemerintah akan semakin dari anggota masyarakat yang lain. meningkat (Mangkoesoebroto, 1991).

49


2. Teori Keynes Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C + I + G + X-M merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping itu pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta. Banyak para ahli ekonomi publik telah lama menaruh perhatiannya pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Menurut Sukirno dalam Suparmoko (2000) pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja. Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima, (2) pertimbangan-pertimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Sedangkan Wijaya dalam Suparmoko (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (multiplier effect) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama. Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) karena ia menaikkan permintaan aggregatif didasarkan pada anggapan bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.

Maret

METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mengkaji tentang ada tidaknya hubungan jangka panjang (kointegrasi) dan hubungan timbal balik (kausalitas) antara total pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan menggunakan metode cointegration test dan Granger Causality test untuk kurun waktu 1972 - 2006. B.

Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data runtun waktu (time series) untuk kurun waktu 1972 – 2006 yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Sumatera Utara dalam Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Bank Indonesia Medan (KBI Medan). C. Metode Analisis Metode analisis dalam penelitian ini adalah Cointegration test dan Granger Causality test. Analisis Cointegration test (Johansen test) bertujuan untuk melihat hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dalam jangka panjang. Sedangkan analisis Granger Causality test adalah untuk melihat hubungan timbal balik (causal) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dalam kaitannya dengan metode tersebut maka pengujian terhadap perilaku data runtun waktu (time series) dan integrasinya dapat dipandang sebagai uji prasyarat bagi digunakannya metode Cointegration test dan Granger Causality test. Sebelum dilakukan estimasi terhadap kedua metode tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Uji akar unit (Unit root test) Sebelum melakukan uji kointegrasi dan uji granger causality dengan menggunakan data time series, maka perlu dilakukan uji stasioneritas terhadap seluruh variabel yang ada dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji akar-akar unit (unit roots test) yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut mengandung unit roots atau tidak. Jika variabel tersebut mengandung unit roots,

50

2010


maka data tersebut dikatakan data yang tidak stasioner. Disamping itu, untuk penentuan orde integrasi dapat dilakukan melalui uji akar unit sehingga dapat diketahui sampai berapa kali diferensiasi harus dilakukan agar data menjadi stasioner. Terdapat beberapa metode pengujian untuk uji akar unit dan diantaranya yang saat ini secara luas digunakan adalah Augmented Dickey Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP) dengan Program Eviews versi 5.1. Adapun model dari uji Augmented Dickey Fuller (ADF) dengan intercept (β1) dapat dinyatakan sebagai berikut (Widarjono, 2007): m ΔYt = β1 + δYt-1 + αi Σ ΔYt-1 + εt .... (1) i=1

dengan p dan uji ini dapat dilakukan sebagai berikut: p λtrace (r) = - T  in (1 – λi ) …...... (3) i=r+i dimana λr+1, …. λn adalah eigenvectors terkecil (p - r).

nilai

Null hypothesis yang disepakati adalah jumlah dari arah kointegrasi sama dengan banyaknya r. Dengan kata lain, jumlah vector kointegrasi lebih kecil atau sama dengan (  ) r, dimana r = 0,1,2 dan seterusnya. Uji statistik yang kedua adalah uji maksimum eigenvalue (λmax) yang dilakukan dengan formula sebagai berikut: λmax (r, r + 1) = - T in (1 – λr+1) …… (4)

Sedangkan model untuk uji PhillipPerron (PP) dengan intercept (β1) adalah: ΔYt = β1 + λYt-1 + εt ...………… (2)

Uji ini menyangkut kepada uji null hypothesis bahwa terdapat r dari vector kointegrasi yang berlawanan (r+1) dengan vector kointegrasi. Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut maka dapat dilihat dari besarnya nilai Trace statistik dan Max-Eigen statistik dibandingkan dengan nilai critical value pada tingkat kepercayaan 5 persen.

dimana Δ adalah perbedaan atau differensi. Kedua uji dilakukan dengan hipotesis null δ = 0 untuk ADF dan λ = 1 untuk PP. Stasioner tidaknya data didasarkan pada perbandingan nilai statistik ADF dan PP yang diperoleh dari nilai t statistik koefisien δ dan λ dengan nilai kritis statistik dari Mac Kinnon. Jika nilai absolut statistik ADF dan PP lebih besar dari nilai kritis Mac Kinnon maka data stasioner dan jika sebaliknya maka data tidak stasioner (Gujarati, 2003).

3. Uji Granger Causality (Granger Causality test) Uji ini digunakan untuk melihat hubungan kausalitas atau timbal balik diantara dua variabel penelitian sehingga dapat diketahui apakah kedua variabel tersebut secara statistik saling mempengaruhi (hubungan dua arah atau timbal balik), memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak ada hubungan (tidak saling mempengaruhi). Model yang digunakan untuk menguji Granger Causality Test seperti berikut ini: m n PEt = ∑ ai PE t-i + ∑ bj PP t-j + µ t .... (5) i=1 j=1

2. Uji Kointegrasi (Cointegration test) Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel yang diteliti yakni pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang (berkointegrasi) atau tidak dengan menggunakan Johansen test. Untuk menentukan jumlah dari arah kointegrasi tersebut maka Johansen menyarankan untuk melakukan dua uji statistik. Untuk uji statistik pertama adalah uji trace (Trace test, λtrace) yaitu menguji hipotesis nol (null hypothesis) yang mensyaratkan bahwa jumlah dari arah kointegrasi adalah kurang dari atau sama

r s PPt = ∑ ci PE t-i + ∑ dj PP t-j + vt …. (6) i=1 j=1 Dimana Ut dan Vt adalah error terms yang diasumsikan tidak mengandung korelasi serial dan m = n = r = s. Berdasarkan hasil

51


regresi dari kedua bentuk model regresi linear di atas akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisienkoefisien regresi dari persamaan (5) dan (6) adalah sebagai berikut:

Maret

A. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Salah satu fungsi utama anggaran pemerintah daerah adalah sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah biasanya mencerminkan kebijakan pemerintah dalam penentuan anggarannya dan umumnya pengeluaran pemerintah terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam perekonomian, yang antara lain disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam suatu perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan kegiatan sektor swasta. Berdasarkan Gambar 4.1 dibawah menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari pengeluaran aparatur dan pengeluaran publik memperlihatkan trend yang terus meningkat dari tahun 1972 hingga tahun 1997. Memasuki tahun 1998, pengeluaran pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai 55,56 persen. Dan pada tahun 1999, pengeluaran pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang cukup berarti walaupun satu tahun kemudian pengeluaran pemerintah kembali turun sebesar 7,17 persen.

n s (1) Jika ∑ bj ≠ 0 dan ∑ dj = 0, j=1 j=1 maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X. n s (2) Jika ∑ bj = 0 dan ∑ dj ≠ 0, j=1 j=1 maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y. n s (3) Jika ∑ b j = 0 dan ∑ d j = 0, j=1 j=1 maka X dan Y bebas antara satu dengan yang lainnya. n s (4) Jika ∑ bj ≠ 0 dan ∑ dj ≠ 0, j=1 j=1 maka terdapat kausalitas dua arah antara Y dan X. Untuk memperkuat indikasi keberadaan berbagai bentuk kausalitas seperti yang disebutkan di atas maka dilakukan F-test untuk masing-masing model regresi (Arief, 1993). HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2008

Gambar 4.1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sumatera Utara

Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian Propinsi Sumatera Utara maka

kebutuhan anggaran untuk mempercepat proses pembangunan juga mengalami 52

2010


peningkatan. Hal ini terlihat dari pengeluaran Utara memperlihatkan perkembangan yang pemerintah yang meningkat tajam pada tahun relatif baik walaupun pada saat krisis moneter 2001 hingga mencapai 119,82 persen dari telah terjadi penurunan yang cukup signifikan. tahun 2000 dan peningkatan ini terus berlanjut Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan hingga tahun 2006 yang mengalami anggaran yang telah dijalankan oleh pertumbuhan rata-rata sebesar 20,16 persen per pemerintah Propinsi Sumatera Utara tahun antara tahun 2002 - 2006. mempunyai sasaran dan skala prioritas yang Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan jelas dalam pengalokasian anggarannya ekonomi berdasarkan PDRB harga konstan sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. ekonomi di atas rata-rata 7 persen per tahun. Selama periode 1972 – 1997, laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara rataB. Hasil Estimasi rata tumbuh sebesar 8,69 persen per tahun. 1. Hasil Uji Akar Unit (Unit Root Test) Namun pada tahun 1998, pertumbuhan Sebelum melakukan uji kointegrasi ekonomi mengalami penurunan yang cukup dan uji granger causality dengan signifikan yakni sebesar -10,90 persen dari menggunakan data time series, maka tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perlu dilakukan uji stasioneritas yang terjadinya krisis moneter yang melanda tujuannya adalah untuk mengetahui Indonesia sehingga berdampak pada apakah data tersebut mengandung unit menurunnya kondisi perekonomian di roots atau tidak. Jika variabel tersebut Sumatera Utara. mengandung unit roots, maka data Namun, berbagai upaya perbaikan yang tersebut dikatakan data yang tidak dilakukan selama tahun 1999, pertumbuhan stasioner. Berikut ini hasil uji akar-akar ekonomi Sumatera Utara mengalami unit untuk variabel yang akan digunakan peningkatan dari -10,90 persen menjadi 2,59 dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan persen pada tahun 1999 atau meningkat ekonomi (LPE) dan pengeluaran sebesar 13,49 persen dari tahun 1998. pemerintah (LPP) di Sumatera Utara Selanjutnya dari tahun 2000 – 2006, laju dengan menggunakan uji Augmented pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara rataDickey Fuller (ADF) dan Phillips Perron rata tumbuh sebesar 5,08 persen per tahun. (PP). Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Sumatera Tabel 4.1 Hasi pengujian ADF dan PP dengan Intercept Level LPP LPE

ADF -1,321 -0,749

PP -1,556 -2,209

1st Difference LPP LPE

ADF -6,929 *** -6,169 ***

PP -6,913 *** -6,520 ***

Cat : * Signifikan pada 1 % ; ** Signifikan pada 5 % Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa hasil uji akar-akar unit (unit roots test) untuk variabel pengeluaran pemerintah (LPP) dan pertumbuhan ekonomi (LPE) pada tingkat level dengan memasukkan unsur intercept mempunyai akar unit (unit root) atau tidak stasioner. Hal ini ditunjukkan oleh nilai absolut statistik ADF dan PP yang

lebih kecil dari nilai kritis Mac Kinnon dengan tingkat signifikansi pada α = 5 persen. Selanjutnya, dengan melakukan uji akar unit pada tingkat first difference dan memasukkan unsur intercept maka variabel pengeluaran pemerintah (LPP) dan pertumbuhan ekonomi (LPE) tidak mempunyai akar unit atau stasioner pada

53


derajat integrasi 1 atau I (1). Artinya variabel pengeluaran pemerintah (LPP) dan pertumbuhan ekonomi (LPE) yang digunakan dalam penelitian ini stasioner pada data first difference dengan tingkat signifikansi pada α = 1 persen.

Maret

Uji kointegrasi dilakukan untuk melihat hubungan jangka panjang dari variabel-variabel yang diteliti, yakni variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil estimasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk melihat hubungan keseimbangan jangka panjang.

2. Hasil Uji Kointegrasi (Cointegration test)

Tabel 4.2 Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Johansen Hypothesized No. of CE(s) None At most 1 *

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05 Critical Value

Prob.**

0.278852 0.194864

17.94060 7.152560

18.39771 3.841466

0.0578 0.0075

Sumber: Data Primer Diolah

Dari hasil uji kointegrasi di atas dapat dilihat bahwa nilai tracer statistik lebih besar dari critical value pada α = 5 persen untuk Hypothesized At most 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki hubungan jangka panjang. Hasil empiris ini sejalan dengan penelitian Sinha (1998) yang menemukan adanya hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia selama periode 1950 – 1992. Disamping itu, hasil studi Dogan dan Tang (2006) yang hanya menemukan hubungan jangka panjang di Indonesia, sedangkan di Malaysia, Thailand, Singapura dan Philipina tidak ditemukan hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan

nasional periode 1960 – 2002. Dengan demikian, dari beberapa temuan tersebut semakin mendukung hasil penelitian di Sumatera Utara bahwa terdapat hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi (LPE) dan pengeluaran pemerintah (LPP) di Sumatera Utara selama periode 1972 2006. 3. Hasil Uji Granger Causality (Granger Causality test) Untuk melihat hubungan kausalitas (timbal balik) antara variabel-variabel yang diteliti, yakni pertumbuhan ekonomi (LPE) dan pengeluaran pemerintah (LPP) maka dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan metode Granger Causality test.

Tabel 4.3 Hasil Uji Granger Causality Null Hypothesis: LPP does not Granger Cause LPE LPE does not Granger Cause LPP

Obs

F-Statistic

Probability

34

0.00236 7.03525

0.96155 0.01249

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi (LPE) dan pengeluaran pemerintah (LPP) di

Sumatera Utara tidak memiliki hubungan dua arah (timbal balik) dan hanya menunjukkan hubungan yang searah, yaitu pengeluaran pemerintah (LPP)

54

2010


mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (LPE). Hal ini ditunjukkan oleh nilai probability yang signifikan pada α = 5 persen. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari nilai probabilitinya yang lebih besar dari α = 5 persen atau tidak signifikan pada α = 5 persen. Dari hasil temuan ini memperlihatkan bahwa untuk kasus di Sumatera Utara hanya terdapat hubungan searah dari pengeluaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi sehingga hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, umumnya yang menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi adalah besarnya pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini semakin memperkuat studi yang dilakukan Ghalia (1997), Loizides dan Vamvoukas (2005) serta Dogan dan Tang (2006) yang menemukan adanya hubungan searah, yakni pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dinegara-negara yang diteliti. Begitupun hasil studi Jiranyakul (2007) yang tidak menemukan adanya hubungan kausal (timbal balik) di Thailand tetapi hanya menemukan hubungan searah, yakni pengeluaran pemerintah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Thailand.

3. Dari uji Granger Causality tidak ditemukan adanya hubungan timbal balik (kausal) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, tetapi memiliki hubungan yang searah, yakni pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. B.

Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para pengambil kebijakan (decision policy) untuk mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 1. Perlu adanya stimulus kebijakan dari pemerintah daerah berupa pengeluaran publik untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian di Sumatera Utara. 2. Perlunya menjaga hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sehingga peran pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dapat dipertahankan. 3. Adanya koordinasi antara pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam menentukan skala prioritas untuk pengeluaran publik terutama pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. DAFTAR PUSTAKA Alfirman, Luky dan Sutriono, Edy. (2006). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, Nomor 1. Arief, Sritua. (1993). Metodologi Penelitian Ekonomi. UI Press, Jakarta. Biro Pusat Statistik. (2008). Sumatera Dalam Angka. BPS, Pemprovsu. Cheng, Benjamin S. and Lai, Tin Wei. (1997). Government Expenditures and Economic Growth in South Korea: A VAR Approach. Journal of Economic Development, Vol. 22, Number 1.

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil estimasi dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Untuk pengeluaran pemerintah (PP) dan pertumbuhan ekonomi (PE) di Sumatera Utara mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 1972 – 2006, kecuali pada tahun 1998 yang turun secara signifikan sebagai akibat krisis moneter. 2. Dari uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

55


Dogan, Ergun and Tang, Tuck Cheong. (2006). Government Expenditure and National Income: Causality tests for Five South East Asian Countries. International Business and Economics Research Journal. Dornbusch, R and Stanley, Fischer. (1996). Makro Ekonomi, Edisi Keempat, alih bahasa oleh Julius A. Mulyadi, Erlangga, Jakarta. Ghalia, Khalifa H. (1997). Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia. Journal of Economic Development, Vol. 22 Number 2. Gujarati, Damodar. (2003). Basic Econometrics. 4th ed., McGraw-Hill, New York. Jiranyakul, Komain. (2007). The Relationship Between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand. Journal of Economics and Economic Education Research, Vol. 8, Number 1.

Maret

Loizides, John and Vamvoukas, George. (2005). Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing. Journal of Applied Economics, Vol. VIII, No. 1. Mangkoesoebroto, Guritno. (1991). Ekonomi Publik. Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta. Sinha, Dipendra. (1998). Government Expenditure and Economic Growth in Malaysia. Journal of Economic Development, Vol. 23, Number 2. Suparmoko. (2000). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Edisi 5, BPFE, Yogyakarta. Widarjono, Agus. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua, Ekonisia FE UII, Yogyakarta. Widodo, Hg. Suseno Triyono. (1991). Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

56

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA (Metode Cointegration test dan Granger Causality test)

Recommend Documents