ANALISIS JABATAN IDENTITAS JABATAN

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ANALISIS JABATAN IDENTITAS JABATAN Nama Jabatan

:

Sub Bidang/Sub Bag

:

Asdep Politik, Hukum, Keamanan, Dan Kesejahteraan Rakyat ---

Bidang / Bagian

:

---

Asdep Bidang / Biro

:

---

Deputi Bidang/Sesmen

:

Tata Laksana

Instansi

:

Kementerian Negara PAN

IDENTITAS RESPONDEN UNTUK ANALISIS JABATAN INI Nama Pejabat

:

Drs. Endang Herman, M.SI.

Masa Kerja di Jabatan ini

:

1 Tahun 9 Bulan

Masa Kerja di Departemen

:

26 Tahun 3 Bulan

Nama Atasan langsung

:

Dr. Asmawi Rewansyah, M.Sc

Jabatan Atasan

:

Deputi Bidang Tata Laksana

IDENTITAS ANALIS DAN TANGGAL PENGUMPULAN DATA Nama Analis

:

Tanggal Pengumpulan Data :

Hafsah Hasiani S 20 JULI 2007

KEDUDUKAN JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Tata Laksana

Asdep Polhukkam & Kesra

Bidang Polhukkam

Bidang Kesra I

Bidang Kesra II


FUNGSI (TUJUAN POKOK) JABATAN Membantu deputi bidang tata laksana menyiapkan perumusan penyusunan kebijakan di bidang tata laksana politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat (Polhukam dan Kesra) agar tercipta suatu kebijakan tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat (Polhukam dan Kesra).

RINCIAN TUGAS TUGAS POKOK 1. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 1.1. Mengumpulan bahan (data, informasi, peraturan perundang-undangan dan referensi) penyusunan perumusan kebijakan tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 1.2. Mengolah bahan (data, informasi, peraturan perundang-undangan, dan referensi) perumusan kebijakan tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 1.3. Merumuskan bahan (data, informasi, peraturan perundang-undangan dan referensi) kebijakan tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 1.4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah dalam rangka penyempurnaan konsep pedoman tata laksana politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 1.5. Menyusun pedoman tata laksana politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kewenangan: • Membuat konsep perumusan kebijakan tata laksana dibidang politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Indikator Prestasi : • Tersusunnya kebijakan tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat secepatnya.

2. Menyiapkan konsep perumusan rencana dan program kerja di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 2.1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di keasdepan. 2.2. Menerima, mempelajari, dan memberikan pendapat pada konsep pedoman tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. 2.3. Mengusulkannya kepada atasan. 2.4. Menyampaikannya kepada bawahan tentang rencana dan program kerja yang akan dilakukan.

KEMENEG PAN JOB ANALYSIS

2 of 11


Kewenangan : • Megusulkan konsep perumusan rencana dan program kerja di bidang tata laksana di bidang politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Indikator Prestasi : • Tersusunnya pedoman tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra dan dapat diterapkan.

3. Melakukan pemantauan dan analisis tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra. 3.1. Menugaskan dan mengarahkan Kepala Bidang Polhukam, Kesra I, dan Kesra II untuk neyiapkan bahan pemantauan dan analisis. 3.2. Menerima, mempelajari, dan memberikan pendapat atas bahan pemantauan dan analisis tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra. 3.3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan analisis tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra. 3.4. Menerima, mempelajari dan memberikan pendapat hasil koordinasi dan pemantauan tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra. Kewenangan: • Melakukan pemantauan dan analisis tata laksana dibidang Polhukam dan kesra. Indikator Prestasi : • Hasil pemantauan dan analisis dapat dipergunakan dalam membuat kebijakan baru dibidang tatalaksana polhukan dan kesra.

4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan. 4.1. Menugaskan dan mengarahkan Kepala Bidang Polhukam, Kepala Bidang Kesra I, dan Kepala Bidang Kesra II untuk menyiapkan laporan pelaksanaan tugas. 4.2. Menerima, mempelajari, dan memberikan pendapat atas laporan yang dibuat. 4.3. Menyampaikan hasil penyusunan laporan kepada deputi Bidang Tata Laksana. Kewenangan: • Mengevaluasi laporan yang diterima dari Kabid Polhukam, Kabid Kesra I, dan Kabid Kesra II. Indikator Prestasi : • Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan tepat waktu.

5. Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang. 5.1. Mengarahkan Kepala Bidang Polhukam, Kepala Bidang kesra I dan Kepala Bidang Kesra I. 5.2. Mendelegasikan sebagian tugas kepada bawahan. 5.3. Megawasi pelasanaan tugas Kepala Bidang Polhukam, Kepaa Bidang Kesra I dan Kepala Bidang Kesra I.


3 of 11


Kewenangan: • Memberikan pengarahan kepada Kepala Bidang Polhukam, Kepala Bidang Kesra I dan Kepala Bidang Kesra II. • Mengontrol hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana Indikator Prestasi : • Semua tugas-tugas yang didelegasikan dapat dikerjakan sesuai arahan.

6. Melakukan hubungan kerja dan konsultasi dengan instansi terkait. 6.1. Mempersiapkan rumusan masalah. 6.2. Mengkonsultasikannya kepada instansi terkait. 6.3. Merangkum hasil konsultasi tersebut. Kewenangan: • Melakukan konsultasi dengan instansi terkait. Indikator Prestasi : • Tercapainya hubungan kerja yang harmonis dan permasalahan dapat diselesaikan.

7. Menilai dan menyempurnakan konsep surat/memo Deputi dan hasil telaahan kabid Polhukam, kabid Kesra I dan kabid kesra II. 7.1. Menerima konsep surat/memo Deput dan hasil telaahan bawahan. 7.2. Memperbaiki dan penyempurnakan konsep atau hasil telaahan. 7.3. Menyerahkan hasil perbaikan dan penyempurnaan. Kewenangan: • Memperbaiki dan menyempurnakan konsep surat/memo Deputi dan hasil telaahan bawahan. Indikator Prestasi : • Konsep surat/memo Deputi dan hasil telaahan bawahan yang telah disempurnakan dapat disetujui.

8. Memberikan ceramah dan bimbingan teknis kepada pemerintah pusat dan daerah. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Menerima undangan ceramah. Melaporkan kepada atasan. Menyiapkan bahan ceramah. Melakukan ceramah/ bimbingan teknis.

Kewenangan: • Memberikan ceramah dan bimbingan teknis. Indikator Prestasi : • Ceramah yang diberikan dapat bermanfaat dan memuaskan peserta • Bimbingan teknis yang diberikan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengundang


4 of 11


TUGAS TAMBAHAN 1. Menjadi penanggung jawab dalam tim pengkajian efektivitas jam kerja PNS. 1.1. Menerima surat tugas dari atasan. 1.2. Melakukan rapat dengananggota tim. 1.3. Melaporkan hasil kajian kepada atasan. Kewenangan : • Memimpin tim pengkajian efektivitas jam kerja PNS. Indikator Prestasi : • Hasil kajian efektivitas jam kerja PNS dapat diterapkan.

2. Menjadi anggota tim Dewan Pertimbangan otonomi daerah untuk pemekaran daerah. 2.1. Menerima surat tugas dari atasan. 2.2. Melakukan rapat dengan instansi terkait. 2.3. Melaporkan hasil rapat kepada atasan. Kewenangan : • Memberikan daerah.

saran-saran/pendapat yang diperlukan

untuk pemekaran

Indikator Prestasi : • Saran yang diberikan dapat dijadikan bahan pertimbangan.

TUGAS LAIN-LAIN 1. Mewakili Deputi untuk memenuhi undangan ceramah/menghadiri acara yang berkaitan dengan tata laksana politik,hukum, kemanan dan kesejahteraan rakyat. 1.1. Menerima tugas dari atasan. 1.2. Merangkum dan menyimpulkan. 1.3. Menghadiri undangan ceramah/acara yang berkaitan dengan tata laksana politik, Hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kewenangan : • Menghadiri undangan ceramah /acara lain yang terkait dengan keasdepan. Indikator Prestasi : • Informasi yang diperoleh dari undangan ceramah/acara lain bermanfaat bagi keasdepan.


5 of 11


TUGAS BERKALA 1. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Menghimpun berkas-berkas kegiatan. Mendelegasikan kepada bawahan. Memeriksa laporan yang dibuat oleh bawahan. Menyerahkan laporan kepada atasan.

Kewenangan : • Mendelegasikan tugas kepada bawahan. • Memeriksa laporan yang dibuat Indikator Prestasi : • Laporan yang dibuat sesuai dengan kegiatannya.


6 of 11


HUBUNGAN KERJA

JABATAN YANG DIHUBUNGI

UNIT KERJA

MAKSUD HUBUNGAN

JABATAN YANG LEBIH TINGGI INTERNAL INSTANSI 1. Deputi Bidang Tatalaksana

1. Kedeputian Tatalaksana

2. Sekretaris Kementerian Negara PAN 3. Staf Ahli Menteri Negara PAN

2. Sekretariat Kemeneg. PAN 3. Staf Ahli Menteri Negara PAN

EKSTERN INSTANSI 1. Dirjen Otonomi Daerah

8. Deputi Bid. Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM 9. Dirjen Pemberdayaan Sosial 10. Anggota DPR

1. Ditjen Otonomi Daerah Depdagri 2. Ditjen Peraturan Perundang-undangan Dep. Hukum dan HAM 3. Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Menko Polkam 4. Deputi Bid. Hukum dan HAM Menko Polkam 5. Deputi Bid. Koordinasi Pertahanan Negara Menko Polkam 6. Deputi Bid. Koordinasi Kesejahteraan Sosial Menko Kesra 7. Deputi Bid. Politik Hukum dan Keamanan Bappenas 8. Deputi Bid. Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Beppenas 9. Ditjen Pemberdayaan Sosial Depsos 10. Komisi II DPR

11. Anggota DPD

11. DPD

2. Dirjen Peraturan Perundang-undangan 3. Deputi Koordinasi Dalam Negeri

Bidang Politik

4. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 5. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 6. Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial 7. Deputi Bid. Politik Hukum dan Keamanan

12. Pakar Pemerintahan

Ilmu 12. FISIP UI, IPDN, Univ Satyagama


1. Menerima penugasan, konsultasi dan pelaporan 2. Menerima penugasan dan konsultasi 3. Konsultasi dan koordinasi

1. Koordinasi konsultasi 2. Koordinasi konsultasi

dan dan

3. Koordinasi konsultasi

dan


dan


dan


dan


dan


dan

9. Koordinasi dan konsultasi 10. Koordinasi dan konsultasi 11. Koordinasi dan konsultasi 12. Koordinasi konsltan nara-sumber.

7 of 11


JABATAN YANG SETARA INTERNAL INSTANSI 1. Para Asisten Deputi 2. Karo Perencanaan 3. Karo Umum

1. Kedeputian Bidang Tata Laksana 2. Biro Perencanaan 3. Biro Umum

1. Koordinasi & Konsultasi

1. Instansi Pusat & Daerah

1. Koordinasi & sinkronisasi

2. Koordinasi & Konsultasi 3. Koordinasi & Konsultasi

EXTERNAL INSTANSI 1. Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi

JABATAN YANG LEBIH RENDAH 1. Kepala Bagian

2. Kepala Bidang & Subbidang

1. Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga 2. Bidang & Subidang (lingkungan Deputi Tata Laksana)


1. Koordinasi keperluan

2. Koordinasi kegiatan

8 of 11


TANGGUNG JAWAB JABATAN PENERIMAAN PENGAWASAN Pekerjaan Yang Diawasi

Pengawasan Oleh

bahan penyusunan 1. Penyiapan kebijakan tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra 2. Penyusunan kebijakan tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra analisis dan di 3. Pemantauan dan bidang Polhukam dan Kesra 4. Evaluasi dan penyusunan laporan tata laksana di bidang Polhukam dan Kesra

Frekuensi Pengawasan

1. Deputi Tata Laksana

1. Tiap Hari

2. Sekretaris Kementerian Negara PAN

2. Tiap Hari

PEMBERIAN PENGAWASAN Jabatan yang Diawasi

Jumlah Pejabat

1. Kepala Bidang

1. 3 Orang

2. Kasubbid.

2. -

Pekerjaan yang Diawasi

Frekuensi Pengawasan

1. Tugas Pokok,Tambahan & Penugasan 2. -

1. Tiap hari 2. -

ADMINISTRASI Nama Formulir/File/Catatan 1. Konsep-konsep kebijakan, sambutan/pengarahan, makalah bahan rapat, seminar/lokakarya, dll. 2. Konsep RUU dan Pedoman 3. Konsep surat dinas 4. Konsep bahan rapat 5. Draft laporan / notulen rapat

Waktu untuk menemukan kesalahan

Waktu untuk memperbaiki

1. 30 – 60 menit

1. 1 – 2 Jam

2. 3. 4. 5.

2. 3. 4. 5.

30 – 60 menit 5 – 10 menit 5 – 10 menit 30 – 45 menit

20 10 10 30

– – – –

30 15 15 60

menit menit menit menit

ALAT/MESIN/BAHAN Nama Alat/Mesin/Bahan 1. 2. 3. 4.

Akibat Kesalahan 1. 2. 3. 4.

Komputer Printer Telepon ATK

Salah data Salah Cetak Tidak dapat berkomunikasi Menghambat Proses kerja

RAHASIA Jenis Kerahasiaan

Akibat jika terjadi kebocoran (bagi Instansi)

Tidak ada

Tidak ada


9 of 11


LINGKUNGAN KERJA 1.

Akibat jika terjadi kecelakaan

:

Tidak ada

2.

Gangguan kesehatan yang mungkin terjadi

:

Mata minus ( akibat radiasi komputer)

3.

Kegiatan Pejabat a. Duduk b. Berdiri c. Berjalan

: : :

75 % 10 % 15 %

Tempat kerja a. Di dalam gedung b. Di luar gedung

: :

90 % 10 %

4.

5.

Kondisi Lingkungan Kondisi

Kurang

Cukup

Baik

a. Suhu

√

b. Penerangan

√

c. Ventilasi

√

d. Ketenangan

√

e. Kebersihan

√

f. Keleluasaan • luas ruang • luas meja

√ √

6.

monitor

Alat keselamatan kerja • Tidak ada


10 of 11


PERSYARATAN JABATAN 1. Pendidikan Minimal Jurusan

: :

Sarjana (S-1) Adm. Publik / Pemerintahan / Hukum / Ekonomi

2. Pelatihan Minimal

:

Diklatpim II, Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat Organisasi dan Metoda Advance

3. Pengalaman Minimal

:

15 tahun

4. Persyaratan Fisik

:

Sehat jasmani & rohani

5. Persyaratan Jenis Kelamin

:

Laki-laki/Perempuan

6. Persyaratan Usia • Minimal • Maksimal

: :

40 Tahun 50 Tahun

7. Persyaratan Kompetensi • Behavior

:

Tidak pernah terkena / dijatuhi hukuman disiplin - Mampu berkomunikaksi dan memberdaya-kan staf - Menguasai keilmuan bid. Adm. Publik

• Technical


:

11 of 11

ANALISIS JABATAN IDENTITAS JABATAN

Recommend Documents