Analisis Implikasi Rekonsiliasi Atas Beban Perusahaan Yang Melakukan Revaluasi (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Analisis implikasi…, Rena Maya Cahyanti, FISIP UI, 2014

Analisis Implikasi Rekonsiliasi Atas Beban Perusahaan Yang Melakukan Revaluasi (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Rena Maya Cahyanti1, Adang Hendrawan2 Program Studi Ilmu Adm.Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2 Program Studi Ilmu Adm.Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia [email protected], [email protected] 1

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas biaya yang dikeluarkan untuk revaluasi aktiva yang dilakukan PT. XYZ dalam menghitung laba usahanya serta untuk mengetahui besar penghematan pajak PT. XYZ jika melakukan revaluasi aktiva dibandingkan dengan bila tidak melakukan revaluasi aktiva. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Tujuan penelitian berdasarkan jenis penelitian adalah untuk memperinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan bila informasi belum cukup terperinci. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan karena penelitian ini dasarnya diambil berdasarkan studi kasus pada PT. XYZ. Hasil penelitian berupa meningkatnya beban perusahaan sesudah melakukan revaluasi aktiva tetap dibandingkan sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap tersebut, dan juga mendapatkan penghematan pajak akibat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya tersebut.

The Analysis of Reconcile Implications For Company Expenses of The Revalued Company (Case Study at PT. XYZ) ABSTRACT This study aims to determine whether that company has implied the fiscal reconciliation on their expenses that used for any fix assets revaluation from PT. XYZ to calculate their final profit and to know how much PT XYZ can get the tax saving for their company with doing a revaluation for fix assets than without doing a revaluation for fix assets. The type of data used is qualitative method. Research purposes from the basis of this research is to clarify the information that is available for a problem when that information has not been detailed enough. Data collection technique using the study of library and study field for this research essentially taken based on case study in PT. XYZ. Research results is about the increasing of company expenses after the company did any revaluation for their fixed assets that are compared with before did any revaluation for their fixed assets, and then the company also obtain a tax savings as a result of fixed assets revaluation. Keywords: Reconciliation, Company Expenses, and Revaluation


PENDAHULUAN Saat ini sektor usaha memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembangunan Negara untuk menjadi lebih baik. Sektor usaha ini meliputi bidang industri dan manufaktur, perdagangan, dan jasa, yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan, baik perusahaan dalam maupun luar negeri. Berbagai sektor usaha di Indonesia mempunya peran penting dalam pembangunan Negara khususnya dalam bidang perpajakan. Karena sektor usaha dapat menjadi salah satu penyumbang pajak yang cukup besar untuk pembangunan Negara, baik itu yang didapat dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak lainnya. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, PPh Badan merupakan pajak penghasilan yang terhutang oleh Wajib Pajak (WP) Badan atas Penghasilan Kena Pajaknya dalam suatu tahun pajak. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 juga, pajak penghasilan menganut prinsip pengenaan pajak dalam pengertian yang luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat menambah kekayaan wajib pajak tersebut, termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) juga menganut hal tersebut. Di Indonesia sendiri, setiap perusahaan ataupun badan usaha di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya wajib untuk mengikuti suatu standar akuntansi yang diakui secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan SAK dikenal sebagai laporan keuangan komersial. Tetapi pada kenyataannya, dalam menyusun laporan keuangan komersial ditemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Standar pengukuran dan penilaian untuk menyusun laporan keuangan komersial dan keuangan fiskal tidaklah sama. Ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh tujuan yang ingin dicapainya berbeda. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, serta menggambarkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk pihak internal dan eksternal perusahaan sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk untuk kepentingan fiskus/ petugas pajak, sebagai dasar untuk menjadi acuan dalam menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak tertentu yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan (Gunadi, 2009, p. 34).


Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), semua beban yang dikeluarkan dan juga semua pendapatan yang diterima dalam kegiatan operasi perusahaan dicatat dalam Laporan Laba/Rugi. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008, tidak semua beban yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan melalui kegiatan operasi dapat diakui dalam laporan keuangan. Beban-beban yang tidak dapat diakui dalam laporan keuangan antara lain beban yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan seperti beban transportasi, beban konsumsi, dan lain-lain. Dalam menjalankan kegiatan usahanya juga, suatu perusahaan memerlukan berbagai elemen pendukung seperti sumber daya atau aktiva, dan juga memiliki kewajiban untuk memberikan klaim pada pemilik maupun pada pihak eksternal perusahaan. Salah satu sumber daya pendukung yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan adalah aktiva tetap (fixed assets). Aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang setiap tahun mengalami inflasi, maka nilai aktiva tetap perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya harga yang ada di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aktiva tetap yang dimiliki perusahaan menjadi tidak wajar lagi. Nilai sekarang aktiva tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sesuai lagi dengan harga perolehan aktiva tersebut yang tercantum di dalam neraca. Hal ini disebabkan karena akuntansi menganut prinsip harga perolehan (historical cost) dimana nilai suatu aktiva atau aktiva yang dimilikinya dicatat sebesar harga perolehannya (Suandy, 2006, p. 46). Hal inilah yang awalnya menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap yang dimilikinya. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, aktiva tetap (fixed assets), memiliki peraturan sendiri menurut ketentuan perpajakan terkait masa manfaatnya maupun ketentuan tambahan terkait aktiva tetap yang direvaluasi sesuai dengan peraturan terkait revaluasi yang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, yang selanjutnya diikuti dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Di Indonesia, sejak diberlakukannya tax reform pertama kalinya di Indonesia yaitu pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia secara umum mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu dari official assessment system menjadi self assessment system. Asas self assessment system sendiri diartikan sebagai sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban


perpajakannya (Nurmantu, 2003, p. 106). Dengan kata lain, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan juga melaporkan Pajak Penghasilannya masing-masing. Untuk dapat memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan PPh Badan yang terutang secara tepat inilah maka setiap perusahaan khususnya bagian accounting ataupun tax perlu mengetahui perbedaan pengakuan transaksi tertentu yang mengakibatkan perbedaan antara laporan keuangan komersial yaitu laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan keuangan fiskal yang merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam penulisan skripsi ini, akan dibahas mengenai salah satu perusahaan di Indonesia yang telah melakukan self assessment system yaitu PT. XYZ. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT. XYZ yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP PMA 3. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. PT. XYZ bergerak di bidang retail alat-alat elektronik dan saat ini merupakan salah satu pemegang merk dagang elektronik yang cukup merajai pasar di Indonesia dengan berbagai jenis elektronik yang dijualnya di Indonesia. Seperti yang diketahui dari media, bahwa semua produk yang dijual oleh PT. XYZ adalah produk-produk terbaik di dunia elektronik sehingga saat ini PT. XYZ merupakan perusahaan besar yang sedang berkembang baik di dunia maupun di Indonesia yang juga mempunyai kantor cabang di beberapa kota-kota besar seluruh Indonesia, sudah pasti melakukan banyak transaksi penjualannya di Indonesia, sehingga pasti banyak pula kewajiban-kewajiban pajak yang terutang oleh PT. XYZ. Selain itu juga, dalam menyusutkan aktiva tetap yang dimilikinya, PT. XYZ telah melakukan revaluasi aktiva dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, salah satu kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan oleh PT. XYZ kepada Negara adalah kewajibannya untuk membayarkan PPh Badan terutangnya. Di dalam pelaporan PPh Badan terutangnya tersebut, PT. XYZ pasti melakukan beberapa rekonsiliasi fiskal atas segala pencatatan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangannya, khususnya yang membahas lebih jauh mengenai biaya yang dapat dibiayakan oleh PT. XYZ terkait penghitungan rekonsiliasi fiskalnya. Terlebih dengan adanya revaluasi aktiva yang dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Dimana dengan adanya revaluasi atas aktiva ini menimbulkan beberapa perbedaan pengakuan biaya di dalam akuntansi maupun pajak, sehingga atas revaluasi aktiva ini juga turut berpengaruh ke dalam perhitungan rekonsiliasi fiskalnya yang nantinya juga turut berpengaruh dalam menghitung besar penghasilan kena pajak PT. XYZ pada suatu periode.


Menurut standar akuntansi keuangan, suatu perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap tanpa ada peraturan dari pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 16 disebutkan bahwa standar akuntansi keuangan menganut prinsip penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan (historical price) atau harga pertukaran (exchange price). Hal ini juga sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Namun dalam praktek komersial hal ini mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan pemerintah, yaitu peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal mendasar ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa dalam penghitungan revaluasi atas suatu aktiva tetap di PT. XYZ dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan. Khususnya ketika menghitung rekonsiliasi atas beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh PT. XYZ terkait revaluasi tersebut. Revaluasi sendiri dilakukan oleh PT. XYZ dalam hal tujuan pajak, merupakan salah satu penghematan pajak yang dapat dilakukan guna memperkecil jumlah pajak terutang yang wajib dibayarkan oleh PT. XYZ. Selain itu ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan motivasi internal pihak manajemen PT. XYZ seperti yang dikatakan oleh Manager Finance, Tax, & Accounting PT. XYX dimana untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya perusahaan memiliki pandangan mendasar, antara lain: 1. Untuk lebih menunjukkan kewajaran posisi keuangan perusahaan. 2. Salah satu syarat (disclosure) atas kelayakan untuk mendapatkan pinjaman. 3. Salah satu upaya memperkecil pajak tanggungan perusahaan atas biaya yang dikeluarkan PT. XYZ (Sesuai hasil wawancara mendalam dengan Ibu ShirlyManager Finance, Tax, & Accounting PT. XYZ tanggal 13 Mei 2014) Disini penghematan dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah penghematan pajak yang legal. Penghematan pajak yang legal disebut juga sebagai penghematan penghindaran pajak. Menurut Harry Graham Balter sebagaimana dikutip oleh Moh. Zain di dalam bukunya menyebutkan bahwa penghematan melalui penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Zain, 2005, p. 43). Oleh karena itu, di dalam melakukan penghitungan-perhitungan terkait rekonsiliasi fiskal PT. XYZ inilah akan dapat dianalisis lebih jauh mana saja letak perbedaan-perbedaan yang timbul akibat adanya perbedaan pengakuan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Khususnya perbedaan akan biaya-biaya PT. XYZ


ketika telah melakukan rekonsiliasi fiskal atas aktiva tetapnya dibandingkan jika dia tidak melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya. Perbedannya ini juga akan berguna untuk melihat sejauh mana perbedaan besar kewajiban pajak terutang PT. XYZ terkait pajak penghasilannya. Dengan demikian perumusan masalah dari judul skripsi ini, antara lain sebagai berikut: 1. Mengapa PT. XYZ melakukan revaluasi aktiva tetap atas aktiva yang dimilikinya? 2. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal atas biaya yang dikeluarkan untuk revaluasi aktiva yang dilakukan PT. XYZ dalam menghitung laba usahanya? 3. Berapa besar penghematan pajak PT. XYZ jika melakukan revaluasi aktiva dibandingkan dengan bila tidak melakukan revaluasi aktiva? Sehingga tujuan penulisan dari tema skripsi yang dipilih penulis ini, antara lain sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis mengapa PT. XYZ melakukan revaluasi aktiva tetap atas aktiva yang dimilikinya. 2. Untuk menganalisis penerapan rekonsiliasi fiskal atas biaya yang dikeluarkan untuk revaluasi aktiva yang dilakukan PT. XYZ dalam menghitung laba usahanya. 3. Untuk menganalisis besar penghematan pajak PT. XYZ jika melakukan revaluasi aktiva dibandingkan dengan bila tidak melakukan revaluasi aktiva.

TINJAUAN TEORITIS Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian penghasilan dan/atau biaya komersial yang telat dicatat sesuai standar akuntansi dengan ketentuan (aturan) perpajakan yang berlaku (Santoso & Rahayu, 2013, p. 135). Rekonsiliasi Fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara prinsip akuntansi dengan prinsip pajak. Perbedaan-perbedaan antara prinsip akuntansi dan prinsip pajak dalam laporan keuangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok (Markus & Yujana, 2002, p. 702): 1. Beda tetap 2. Beda sementara Beda tetap pada suatu laporan keuangan perusahaan menurut pajak meyebabkan timbulnya laba komersial dan laba fiskal selama perusahaan tersebut masih berdiri. Dengan


adanya perbedaan permanen/ tetap ini tidak akan pernah terjadi kesamaan dalam jumlah laba antara laba komersial dan laba fiskal (Gunadi, 2009, p. 311). Selain beda tetap, perbedaan yang mucul dalam rekonsiliasi perhitungan laba komersial dan laba fiskal adalah perbedaan sementara. Dalam perhitungan revaluasi aktiva perbedaan nilai buku dengan nilai riil aktiva perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Untuk mengurangi hal tersebut, maka dibuatlah kesempatan untuk Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap atau disebut juga dengan revaluasi. Waluyo di dalam bukunya mendifinisikan revaluasi aktiva tetap, sebagai berikut: “Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh revaluasi atau sebab lain” (Waluyo & Ilyas, 2008, p. 85). Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah semua asset berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual (bukan barang dagangan) yang terletak atau berada di Indonesia. Penilaian kembali atau revaluasi harus dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah (Mardiasmo, 2006, p. 150). Penilaian kembali aktiva tetap dihitung/dilakukan berdasarkan: 1. Nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian kembali. Dalam hal ini nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka dalam rangka penghitungan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. 2. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan revaluasi disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. 3. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya revaluasi. Sedangkan selisih lebih yang didapat karena penilaian kembali aktiva adalah merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Selisih lebih penilaian kembali tersebut bukanlah perkiraan pendapatan bagi perusahaan, tetapi terwujud dalam penambahan atau penurunan nilai aktiva tetap akibat revaluasi atau penilaian kembali (Pohan, 2013, pp. 429-430). METODE PENELITIAN


Penelitian yang dilakukan dalam penelitian guna penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu atas besar beban atau biaya yang dikeluarkan oleh PT. XYZ atas implikasi adanya revaluasi aktiva yang dilakukan guna mendapatkan dan mengakui laba penghasilannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu pihak internal perusahaan seperti manager finance dan accounting serta staff bagian pajak, dan juga dengan pihak eksternal perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan dapat dibedakan berdasarkan tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk dalam penelitian desktiprif-analitis. Berdasarkan manfaat, penelitian ini adalah penelitian murni. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini bersifat cross sectional karena hanya dilakukan pada satu waktu tertentu. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

HASIL PENELITIAN Penelitian dilakukan terhadap suatu perusahaan retail elektronik besar di Indonesia yaitu PT. XYZ guna mengetahui lebih lanjut implikasi dari rekonsiliasi atas beban yang dikeluarkan oleh PT. XYZ dalam melakukan revaluasi. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah revaluasi yang dilakukan terhadap aset tanah, bangunan dan prasarana,kendaraan bermotor, inventaris kantor, inventaris gudang, serta sparepart tertentu yang dimiliki oleh PT. XYZ sejak tahun pajak 2011. Sejak tahun 2011, PT. XYZ mencatat tanah, bangunan dan prasarana, kendaraan bermotor, inventaris kantor, inventaris gudang, serta sparepart pada jumlah revaluasi yaitu nilai wajar pada saat revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan maupun akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercacat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Penyusutan tanah, bangunan, dan prasarana dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari tanah, bangunan, dan prasarana.


Karakteristik aktiva tetap yang akan direvaluasi berpengaruh pada nilai penghematan pajak yang akan didapat, diantaranya: kelompok aktiva tetap yang mempunyai masa manfaat pendek, potensi nilai appraisal yang signifikan (termasuk fully depreciated), tanah sebagai aktiva yang tidak dapat disusutkan. Masa manfaat aktiva tetap yang pendek belum cukup menjamin kenaikan arus kas bersih apabila nilai aktiva tetap setelah revaluasi tidak signifikan. Sedangkan kenaikan nilai aktiva revaluasi yang signifikan tidak akan menghasilkan nilai penghematan pajak kini yang sebanding bila kapitalisasi memerlukan waktu panjang. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ sendiri dilakukan agar nilai aktiva tetap perusahaan mencerminkan nilai wajar sehingga neraca maupun laporan keuangan perusahaan terlihat lebih sehat dan wajar. Selain itu revaluasi aktiva tetap dilakukan PT. XYZ juga untuk meminimalkan beban pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ dilandaskan pada: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Penyampaian Dan Penegasan Atas Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2009. Penilaian kembali aktiva tetap dapat menyebabkan: (1) kenaikan nilai aktiva, dan (2) penurunan nilai aktiva. Komposisi neraca setelah revaluasi akan mengalami peningkatan (kenaikan harta & ekuitas) sebesar nilai aktiva.

Selisih Penilaian Kembali

Revaluasi Aktiva

Pertambahan Harta

Pertambahan Modal

Gambar 1 Pengaruh Selisih Revaluasi Aktiva Tetap Sumber: diolah oleh peneliti, 2014.


Kewajaran posisi keuangan perusahaan penting untuk dinilai karena perusahaan yang baik tentu akan menyajikan laporan keuangan yang baik pula. Dimana laporan keuangan yang baik didapat melalui metode pencatatan yang baik dan terstruktur.Untuk PT. XYZ kewajaran posisi keuangan penting adanya guna mendapatkan image yang baik kedepannya untuk suatu perusahaan. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ juga ada kaitannya dengan usaha dari manajemen PT. XYZ agar mendapat kemudahan dalam mendapatkan pinjaman baik itu dari Bank maupun dari pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Panca sebagai berikut: “PT. XYZ melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya dalam upaya tujuan perpajakan dimana hal ini berguna untuk menekan besar pajak penghasilan yang terutang oleh PT. XYZ dengan memperkecil laba PT. XYZ.Selain itu revaluasi juga dilakukan agar laporan keuangan PT. XYZ terlihat lebih wajar dan memudahkan perusahaan untuk mendapat pinjaman dari pihak bank maupun pihak ketiga” (Hasil dari wawancara mendalam dengan Bapak Panca Wisesa, salah seorang pegawai SF Consulting yang berperan sebagai konsultan pajak PT. XYZ, tanggal 12 Mei 2014).

Tabel 1 Pengalokasian Beban Penyusutan Alokasi Biaya

Setelah Revaluasi

Sebelum Revaluasi

Biaya Operasional Gudang

3.697.859.593

2.255.529.875

Beban Usaha

1.932.336.107

1.622.336.107

Beban Lain-lain

1.530.545.562

1.357.864.562

Total

7.160.741.262

5.235.730.544

Selisih

1.925.010.718 Sumber: data internal perusahaan, data telah diolah oleh peneliti,2014.

Dari tabel tersebut, dapat diketahui perbedaan jumlah penyusutan yang dihasilkan sebelum dan setelah revaluasi. Saat perusahaan melakukan revaluasi atas aktiva tetap yang dimilikinya total penyusutannya menjadi Rp 7.160.741.262 yang mana terbagi ke dalam biaya operasional gudang sebesar Rp 3.697.859.593, beban usaha sebesar Rp 1.932.336.107, dan beban lain-lain sebesar Rp 1.530.545.562. Sedangkan jika perusahaan tidak melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya maka jumlah penyusutan yang dihasilkan adalah sebesar Rp 5.235.730.544 yang mana terbagi ke dalam biaya operasional gudang sebesar Rp


2.255.529.875, beban usaha sebesar Rp 1.622.336.107, dan beban lain-lain sebesar Rp 1.357.864.562. Sehingga kenaikan alokasi biaya penyusutan perusahaan sebelum dan setelah dilakukannya revaluasi aktiva adalah sebesar Rp 1.925.010.718. Alokasi penyusutan yang dilakukan setelah revaluasi menunjukkan hasil yang lebih besar daripada sebelum dilakukan revaluasi aktiva tetap, hal ini terjadi karena adanya pertambahan nilai dari aktiva sebagai akibat dari dilakukannya revaluasi. Pertambahan nilai aktiva tetap tersebut tentu saja akan menambah besar penyusutan dari aktiva tetap tersebut. PEMBAHASAN Selain PPh Final 10% yang akan dikeluarkan atas selisih revaluasi, konsekuensi adanya biaya juga timbul apabila penilaian dilakukan lembaga appraisal dan menggunakan jasa pemeriksaan akuntan publik. Kedua biaya ini merupakan pengeluaran yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan. Pertimbangan likuiditas dan kesanggupan memperoleh dana, merupakan dua hal penting dalam mengantisipasi pengeluaran untuk tujuan revaluasi. Berdasarkan konsep mengenai biaya yang diutarakan menurut Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto, ada biaya yang termasuk ke dalam komponen cost of taxation the tax operating cost/ administrative cost/ compliance cost yang diartikan sebagai biaya-biaya atau beban-beban yang dapat diukur dengan nilai uang (tangible) maupun yang tidak dapat dapat diukur dengan nilai uang (intangible) yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajibankewajiban dan hak-hak perpajakan (Rosdiana & Irianto, 2013, p. 176). Tabel 2 Perbandingan Beban Pajak Terutang Setelah Revaluasi

Sebelum Revaluasi

Loss Before Income Tax

(1628)

(198)

Tax Calculated at Applicable Tax Rate

(407)

(78)

Non Deductible Expenses & Income Subject

1257

1275

0

0

850

1197

To Final Tax Adjustment Due To Changes in Tax Rates Income Tax Expenses

Sumber: Data internal perusahaan, data telah diolah oleh peneliti, 2014.

Di lain pihak, jika dilihat dari sisi laporan laba/rugi diatas dapat dilihat bahwa nilai beban pajak bersih yang harus dibayarkan oleh perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi


atas aktiva tetapnya adalah sebesar Rp 1.197.000.000. Sedangkan jika dibandingkan dengan laporan laba/perusahaan setelah revaluasi maka dapat dilihat terdapat perbedaan jumlah pajak bersih yang harus dibayarkan. Pada laporan laba/rugi setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap terlihat jumlah pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 850.000.000. Maka besar penghematan yang dapat dilakukan perusahaan setelah melakukan revaluasi aktiva adalah sebesar Rp 347.000.000. Kemudian untuk menghitung besarnya pajak yang dikeluarkan apakah dapat meminimalkan beban pajak di masa mendatang, juga dapat dilakukan dengan melihat apakah beban pajak yang dikeluarkan saat ini yaitu pajak final sebesar 10% lebih kecil dibandingkan dengan selisih beban penyusutan dikalikan tarif PPh Badan sebesar 25% untuk setiap aktiva tetap tiap tahunnya. Jika lebih kecil maka revaluasi aktiva adalah tepat untuk dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Bapak Iman Santoso selaku pihak Akademi dan juga Praktisi di bidang perpajakan. Beliau berkata bahwa, “Revaluasi biasanya dilakukan perusahaan untuk mendapatkan depreciation expenses yang lebih besar. Walaupun sebenarnya perusahaan tersebut haruslah membayar pajak dimuka terlebih dulu, yaitu membayar pajak final sebesar 10% sesuai pasal 19 UU Pajak. Dan nantinya mereka akan hitung-hitungan, yang mana apabila future tax benefit dari depresiasinya masih lebih besar dari present value pajak yang harus dibayar, berarti revaluasi tidak masalah untuk dilakukan” (Kutipan dari hasil wawancara mendalam dengan Bapak Iman Santoso selaku pihak akademi dan praktisi perpajakan, tanggal 24 Mei 2014). Tabel 3 Rekapitulasi Manfaat Penghematan PPh Badan Sebelum Revaluasi

Setelah Revaluasi

2.667.025.330

0

373.299.361

0

3.040.324.691

0

0

3.439.771.171

Cost Out Tax -PPh Final -Jasa appraisal (untuk revaluasi) Total Cost Out Tax Total Cost In Tax (Benefit) Selisih

399.446.480

% Penghematan

11,61 Sumber: data diolah oleh peneliti, 2014.


Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa dengan melakukan perencaan pajak berupa revaluasi aktiva tetap, PT. XYZ mampu menghemat pengeluaran pajak selama masa mafaat setelah dilakukannya revaluasi sebesar Rp 399.446.480 atau sebesar 11,61%. Hasil perhitungan cost & benefit inilah yang dapat menjadi pertimbangan awal apakah perusahaan perlu melakukan revaluasi atau tidak melakukan revaluasi. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung oleh data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, mengenai besarnya biaya yang akan dikeluarkan apabila dilakukan revaluasi atas aktiva tetap perusahaan dan juga besarnya penghematan pajak terhutan yang dapat diterima oleh PT. XYZ, maka dapat disimpulkan bahwa: 1.

Alasan revaluasi aktiva tetap tetap dilakukan oleh PT. XYZ walaupun dengan peraturan terbaru terkait revaluasi atas selisih revaluasi tidak lagi dapat dikurangi terlebih dahulu dengan kompensasi keruagian tahun sebelumnya antara lain, adalah sebagai berikut: •

Agar lebih menunjukkan kewajaran dari posisi keuangan perusahaan.

•

Salah satu syarat agar mendapatkan kemudahan lebih dalam mendapatkan pinjaman.

2.

Penerapan rekonsiliasi fiskal atas biaya yang dikeluarkan untuk revaluasi aktiva yang dilakukan oleh PT. XYZ a. Biaya yang dikeluarkan oleh PT. XYZ untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetap tentu lebih besar daripada jika tidak dilakukan revaluasi atas aktiva tetapnya tersebut. b. Biaya-biaya yang membedakan antara lain karena adanya tambahan biaya untuk menyewa jasa appraisal atau jasa penilai untuk menilai seluruh aktiva tetap perusahaan serta biaya penyusutan yang akan lebih besar jika melakukan penyusutan aktiva tetap setelah revaluasi. c. Biaya-biaya yang direkonsiliasi tersebut terdiri dari biaya operasional, biaya usaha, dan biaya lain-lain. Semua biaya ini kemudian dipisahkan lagi dan dibedakan menjadi: fiscal cost, time cost, dan physicological cost.


3.

Besar penghematan pajak PT. XYZ jika melakukan revaluasi aktiva dibandingkan dengan bila tidak melakukan revaluasi aktiva tetapnya, adalah berupa: -

penghematan pajak yang didapat dari revaluasi aktiva tetap ini memberikan benefit yang lumayan signifikan sehingga berdasarkan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT SI terhadap seluruh aktiva tetapnya adalah tepat karena dapat menimbulkan penghematan pajak yang lumayan signifikan kedepannya untuk PT. XYZ.

-

Dengan kata lainbenefit yang didapat oleh PT. XYZ dari revaluasi aktiva tetap lebih besar daripada besar cost yang dikeluarkannya dalam melakukan revaluasi aktiva tetap ini. SARAN

Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh PT. XYZ dalam merencanakan revaluasi aktiva tetap adalah sebagai berikut: 1.

Penghematan pajak dapat dibandingkan dengan konsekuensi biaya revaluasi, dengan mempertimbangkan: -‐

Disparitas tarif PPh Revaluasi dan PPh Badan

-‐

Tingkat diskonto yang ada pada saat revaluasi

-‐

Karakteristik aktiva tetap yang direvaluasi

-‐

Saat yang tepat untuk melakukan revaluasi aktiva tetap

Sedangkan sehubungan dengan kesimpulan di atas, juga dapat diberikan saran terkait temuan-temuan dalam penelitian ini, yang dapat disarankan kepada pihak-pihak: 2.

Disarankan agar pihak manajemen perusahaan dapat mempersiapkan berbagai alternatif hasil penghematan pajak untuk: -‐

Mempertimbangkan

melaksanakan

program-program

tertentu

(peningkatan litbang, peningkatan gaji karyawan, dsb), -‐

Melakukan “gross up” pada perhitungan gaji karyawan karena dengan melakukan teknik ini perusahaan dapat memperbesar biaya yang boleh dikurangkan pada penghasilan. Sementara kesejahteraan para karyawan dapat ditingkatkan aktibat “take home pay” yang lebih besar.


KEPUSTAKAAN

Gunadi. Akuntansi Pajak Edisi Revisi . Jakarta: Grasindo, 2009. Mardiasmo. Perpajakan. Jogjakarta: CV. Andi Offset, 2006. Markus, Muda and Hendry Yujana. Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002. Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit, 2003. Pohan, Chairil Anwar. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013. Rosdiana, Haula and Edi Slamet Irianto. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2013. Santoso, Iman and Ning Rahayu. Corporate Tax Management. Jakarta: Observation & Research of Taxation (Ortax) , 2013. Suandy, Erly. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2006. Waluyo and Wirawan B. Ilyas. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2008. Zain, Mohammad. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, 2005.


Analisis Implikasi Rekonsiliasi Atas Beban Perusahaan Yang Melakukan Revaluasi (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Recommend Documents