Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) MDG’s POINT 5 DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN IBU DIKOTA SEMARANG Fani Alizi Ilmifaluthi *), Sutopo Patria Jati**), Putri Asmita Wigati**) * Mahasiswa Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNDIP **)Dosen Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UNDIP Email :
[email protected] )
ABSTRACT Implementation of a regional action plan is a document that refers to regional development for the increasing achievement of health development in the Region,the Regional Action Plan removes the MDG's. Semarang city includes as the category of the highest maternal mortality rate in fifth place in Central Java, so it is necessary to seek to reduce AKI, the government issued a regulation mayor No. 14 In 2013, a testament to the commitment of RAD MDG's to support the acceleration of the achievement of the MDG's in the improvement of maternal health in point 5. This study used a qualitative research design approach Retrospective study of population the local area that Health Departement, Bapermas and BAPPEDA.This study used purposive sampling thatwas taken from five respondents consisted of 2 main Informants and 3 Triangulation Informants. Analysis of the data presented in the discussion of the descriptive approach. Based on the results of in-depth interviews (depth interview) is that the implementation of the Regional Action Plan point 5 Maternal Health in document indicator RAD MDG's are used not in line with the indicators used by district Departement particular to maternal health, the lack of information with the involvement of stakeholders, barriers and challenges are not optimal integration between central and local government, which has not been structured system, and lack of funds. Then, from the aspect of good communication is not optimal communication both sectors and programs. Disposition aspects of the lack of support and commitment of the entire structural level are in accordance with official rules. Resource aspects of resource constraints, both infrastructure and funds as well as aspects of Bureaucratic Structure constrained schedule so that the intensity less intense coordination among stakeholders Keywords: Policy Implementation , Regional Action Plan MDG's, Maternal Health Millenium
PENDAHULUAN
Development
Goals
Kesehatan merupakan investasi
adalah gerakan pembangunan yang
suatu bangsa dan merupakan suatu
sangat massif MDG’s adanya dokumen
hak
sebagaimana
inilah MDG’s kemudian dirumuskan
undang-undang
dan menjadi komitmen bersama.MDG’s
azazi
termagtub
manusia dalam
tercantum
Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) UUD. 37
tujuan
pembangunan
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
AKI
naik
diusahakan bersama dalam 8 indikator,
118,62/100.000. Sedangkan
Kota
namun
Semarang merupakan Ibu kota Jawa
kesehatan
untuk
terjadi
terhadap
dicapai
perubahan
masalah
yang
tahun
dan
3
orientasi terjadi
2013
Tengah
di
mendapat peringkat Angka
bidang Kesehatan khususnya dalam
Kematian Ibu (AKI) dalam kategori
memerangi angka kematian ibu hal ini
peringkat
menjadi tantangan pemerintah dalam
kabupaten/kota Jawa tengah.
mengupayakan
Tahun di Kota Semarang tahun 2011
pencapaian
MDGs
kelima
dari
seluruh Pada
point 5 (Kesehatan Ibu) dengan begitu
jumlah Kematian Ibu mencapai
presiden berkomitmen dan mendukung
kasus, Tahun 2012 terjadi sebanyak 22
munculnya intruksi tersebut presiden RI
kasus.Sedangkan di wilayah Semarang
No.
mengenai
Tahun 2013 terjadi peningkatan Kasus
dengan
kematian ibu 29 kasus/107.9/100.000
3
Tahun
pembangunan
2010
berkeadilan
31
kh.
begitu seluruh Gubernur dan walikota diwajibkan upaya pencapaian MDGs
Dari data tersebut maka muncul
dalam program pembangunan daerah
peraturan yang dapat terbentuk suatu
yang dituangkan dalam Rencana Aksi
perubahan sistem tentang Rencana
Daerah MDGs.2
Aksi Daerah RAD MDG’s dalam rangka
dari
Berdasarkan hasil data sekunder
mendukung kebijakan dari provinsi No.
sumber
Berdasarkan
SDKI
pada
tahun
20 Tahun 2011 kemudian dilanjutkan
sumber
SDKI
angka
ke peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013.
Kematian Ibu (AKI) sebesar 359 per hidup.Sementara
Kebijakan Rencana Aksi Daerah
untuk target yang di tetapkan MDG’s
Pencapaian MDG’s upaya peningkatan
Indonesia
poin 5 (kesehatan ibu) mengacu pada
100.000
kelahiran adalah
102/100.000
kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu
model
yang
berdasarkan Laporan AKI di Jawa
George
C.
Tengah
kerangka George C. Edward (1980:10-
Tren AKI berdasarkan data
di
kembangkan
Edward
Menurut
tahun 2011 naik 116,01/100.000 kh di
11)
Tahun 2012 naik namun tidak terlalu
pengaruhi oleh karena itu antara lain 1)
tajam sebesar 116,34/100.000 kh di
Komunikasi(Communications);2)Sumbe
38
keberhasilan
III.
oleh
implementasi
di
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
rdaya(Resources);3)Sikap (Dispositions
menjalankan
atau Attitudes) dan 4) Struktur Birokrasi
yang di keluarkan pada peraturan
(Bureucratic Structure) karena dengan
walikota No 14 Tahun 2013 terkait
teori tersebut memiliki hubungan pada
rencana Aksi Daerah MDG’s sehingga
kebijakan.1Dalam
dapat di lakukan dengan upaya melalui
Implementasi Rencana Aksi Daerah
lintas program dan lintas sektor yang
point 5 Kesehatan Ibu pada dokument
terkait.
implementasi
pelaksanaan
kebijakan
indikator RAD MDG’s yang digunakan belum selaras dengan indikator yang
METODE PENELITIAN
digunakan oleh SKPD pada bidang
Penelitian
ini
menggunakan
kesehatan terkait, kurangnya informasi
rancangan penelitian kualitatif dengan
dengan melibatkan elemen stakeholder
pendekatan Retrospektif, analisis data
,hambatan
belum
yang disajikan menggunakan Deskriptif
optimalnya integrasi antar pemerintah
analitik. Populasi penelitian ini yaitu
pusat dan daerah, sistem yang belum
Dinas
terstruktur,
Bappeda
dan
tantangan
dan
Kemudian
dari
kurangnya aspek
dana.
Kesehatan,
Bapermas
dan
5 orang responden terdiri
dari 2 informan Utama dan 3 Informan
Komunikasi
belum optimal komunikasi baik lintas
Triangulasi
sektor
Aspek
implementasi Rencana Aksi Daerah
Disposisi kurangnya dukungan dan
MDG’s dalam Upaya meningkatkan
komitment
struktural
Kesehatan Ibu meneliti secara objektif
sesuai dengan aturan dinas. Aspek
penerapan peraturan walikota No 14
Sumber Daya keterbatasan sumber
Tahun 2013 terkait pencapaian target
daya baik sarana prasarana dan dana
RAD MDG’s dan di dukung telaah
serta
dokument
dan
lintas
program.
seluruh
Aspek
level
Struktur
Birokrasi
untuk
meneliti
terkait
hasil
analisis
pencapaian
terkendala jadwal sehingga Intensitas
laporan Kesehatan Keluarga indikator
koordinasi
SPM,
antar stakeholder kurang
dan
data
MDG’s.Faktor-faktor
intens. Dinas
Kesehatan
kebijakan, meliputi :
Kota
Indikator
RAD
implementasi Komunikasi,
Semarangyakni dalam rencana kerja
Faktor sumber daya, faktor disiposisi ,
yang
faktor
telah
dibuat
mampu
dalam
39
Struktur
Organisasi
dalam
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
menyusun
rencana
RAD
penting dalam hal ini
MDG’s
baik secara
meningkatkan kesehatan ibu di Kota
eksternal maupun internal yaitu untuk
Semarang.
internal melibatkan dari lintas program (Kesehatan
PEMBAHASAN DAN HASIL A. Implementasi point
5
RAD
kemudian
meningkatkan
dan Rencana
Aksi
MDG’s
pembuatan
dari
pihak
Pembangunan
Daerah),
dan
Bapermas KB Secara tidak langsung
Daerah MDGs Kesehatan Ibu Penyusunan
komponen
external Bappeda (Badan Perencanaan
kesehatan ibu a. Mekanisme
Promosi
Kesehatan, dan Pelayanan Kesehatan)
Kebijakan
dalam
Keluarga,
dalam pembahasan rencana kerja dan penetapan anggaran.
RAD
a. Penetapan indikator RAD MDGs
mengundang SKPD Dinas pada program kesga dan
Cara menetapkan indikator RAD
Bapermas pada bidang KB yang terkait
MDGs mengacu pada indikator MDG’s
dengan
oleh
yaitu Menurunkan angka kematan ibu
penyelenggara leading sektor Bappeda
dengan persalinan yang ditolong oleh
kemudian
tenaga
Kesehatan
kesehatan pada
dengan
penyusunannya
yang
dilatih,
dari
Indikator
mengacu pada indikator-indikator yang
tersebut untuk mendukung pencapaian
ada
proses
percepatan MDG’s di susunlah matrix
tersebut di gabungkan dari beberapa
pembuatan indikator RAD MDG’s yang
Indikator
mendukung
di
RPJMD
kemudian
kementrian
masing-masing
indikator
khusus untuk kesehatan Indikator SPM
MDG’s.atasindikator
yang di keluarkan oleh Kementrian
berdasarkan rencana strategis dalam
kesehatan dan indikator Bapermas dari
dinas
kemendagri.
mempunyai
melaksanakan pelayanan kesehatan
breakdown
masyarakat, indikator kinerja program,
tersebut
dan indikator kinerja kegiatan sesuai
terbentuk matrix-matrix indikator RAD
yang ada di SPM kesehatan secara
MDG’s.
nasional. Indikator SPM di keluarkan
indikator Sehingga
MDG’s
kemudian dari
di
proses
berupa
kinerja
pencapaian
dinas
dalam
oleh kementrian keputusan menteri
Keterlibatan pihak-pihak dalam RAD
kesehatan.Disamping
antara lain yang mempunyai peran
40
itu
Bappeda
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
mengeluarkan indikator RAD MDG’s
Kemudian dukungan informasi terkait
yang mengacu pada RPJM dan MDG’s
data kurang memadai, baik ketepatan
namun dalam implementasinya yang
dan kelengkapan data, Keterlambatan
digunakan dalam pelaksanaan tersebut
dalam melaporkan data RAD MDG’s.
indikator SPM dan Indikator Dinas.SPM keluar lebih dahulu sebelum MDG’s
B. Komunikasi
muncul sehingga kesesuaian dalam
a. Bentuk Penyampaian informasi yang di sampaikan
indikator ini belum selaras. b. Hambatan dan tantangan dalam proses
berjalannya
Hasil
kebijakan
penelitian
menunjukanbahwa
RAD MDG’s
penyampaian
informasi dari RAD MDGs setiap SKPD dinas yang terkait dengan
Dalam pelaksanaan Implementasi Terkait RAD MDGs dalam pencapaian
kesehatan
RAD MDGs dalam point 5 kesehatan
bahwa
ibu beberapa tantangan dan kendala
dilakukan dalam pertemuan pejabat
yang dihadapi dalam dinas kesehatan
struktural
maupun Bapermas derajat kesehatan
agenda Rapat Koordinator. Dalam
yang tertuang dalam Dinas kesehatan
Kegiatan rakor dihadiri dari pejabat
untuk periode tahun 2008-2013 derajat
struktural (Kepala seksi/ Bidang) dan
kesehatan sudah baik numun masih di
kepala
jumpai
Kota
komunikasi secara Formal baik dari
kesehatan
rapat struktural, komunikasi dilakukan
yang masih belum terstruktur seperti
secara informal melalui BBM, SMS,
belum optimalnya jumlah sumber daya
Telepon,
dan kualitas kesehatan, sarana dan
emergensi.Sama
prasarana, belum adanya integrasi dari
melalui level kepemimpinan di dinas
arahan
yang terstruktur di dilakukan melalui
AKI
yang
tinggi
Semarang yaitu, sistem
pemerintah
di
pusat
dengan
yaitu
Dinas
kesehatan
penyampaian dinas,
informasi
kemudian
dinas.Kemudian
Undangan
selain
yang
sifatnya
halnya
level
pelaksana lapangan dengan beberapa
khususnya
teknis perujuk dan yang di rujuk,
kesehatan ibu lebih diarahkan dari
pendaanaan yang kurang mencukupi,
middle level.Bappeda sebagai leader
erat
di
dengan
daerah, Kurangnya komunikasi antar
41
kepemimpinan
dalam
bapermas
kaitannya
dengan
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
dalam
mengelola
perencanaan
pembangunan
penyampaiannya
dalam
keseluruhan
informasi
adanya umpan balik
dalam
dengan
menerima
perlu
sesuai dengan
informasi yang di terima atau tidak
melalui
forum dan pertemuan MDG’s melalui
sehingga
koordinasi.
dapat meningkat dan responnya dapat
a. Kejelasan
dan
Konsistensi
dapat
informasi yang di sampaikan Berdasarkan
hasil
pemahaman
sesuai
diberikan disusun secara sistematis
a. Pengelolaan
pemberian penyampaian informasi di
Manusia
terarah
dari
terstruktur
kepala
yang
Sumber
Daya
penelitian C. Sumber Daya
secara
dengan
disampaikan.
menyatakan bahwa informasi yang
sampaikan
pelaksana
dinas
Dari hasil penelitian menjelaskan
dan
bahwa banyak
dalam
yang kekurangan
pertemuan Rakor (Rapat Koordinasi).
personel masing personel mempunya
Konsistensi yang disampaikanmelalui
beban ganda
pelaksana program/kegiatan
agar
kegiatan yang di lakukan seperti bidan
implementasi berjalan dapat di lihat
menjadi bendahara. Kemudian baik
dari acuan renstra dinas masing-
dinas terkendala terbatasnya jumlah
masing ataupun indikator kinerja (SPM
sumber daya baik secara kuantitas
atau MDG’s)
dan kualitas perlu ditingkatkan SDM
b. Pemahaman Pelaksana yang di
baik pelatihan untuk bidan di level
sampaikan Pemahaman
dalam pelaksanaan
puskesmas dan dinas. Di Bapermas yang
terjadi penurunan ada beberapa faktor
terdapat
dalam perencanaan dalam dinas baik
yang
dinas
dan
jumlah pensiun semakin banyak dan
Bappeda membutuhkan komunikasi
mutasi dinas atau mutasi pindah ke
secara
luar dari kota Semarang.
kesehatan,
bapermas,
berulang-ulang
agar
dapat
adanya
upaya
antara
lain
b. Informasi yang diberikan dalam
dipahami oleh pelaksana.Dengan itu perlu
mempengaruhi
melaksanakan kebijakan
dalam
meningkatkan komunikasi secara baik
Informasi yang tersedia di dinas
formal maupun informal Kemudian
kesehatan berupa data dan petunjuk
42
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
dalam
melaksanakan
prasarana yang ada di puskesmas
kebijakan
tertuang dalam sebuah buku pedoman
masing
buku tersebut dalam buku roadmap
terpenuhi
percepatan pencapaian MDG di kota
kekurangan belum sesuai standar,
Semarang sedangkan di Bapermas
ambulan
langkah-langkah
gabungan
kegiatan
yang
di
beberapa
yang
belum
masih di temui banyak
yang
tersedia
masih
pusling
Dana
dengan
gunakan menggunakan acuan SPM
maupun anggaran yang digunakan
dari kemendagri BKKBN Pusat.
untuk prioritas kesehatan ibu kurang
c. Bentuk Kewenangan
dan dana yang ada berdasarkan menggunakan
Hasil dari penelitian menyatakan
pola-pola
prioritas
bahwa kewenangan pada pimpinan di
kebutuhan yang ada jumlah di berikan
dinas
oleh
masing-masing dinas tidak semua
kesga
program terpenuhi yang di minta.
sebagai koordinator antara lain Kepala
Dalam menentukan prioritas anggaran
bidang dan Kepala Seksi. Dengan itu
dalam DPA yang dialokasikan dalam
kewenangan pemimpin perencanaan
pelaksanaan program untuk tahun
program untuk mencapai hasil namun
2015 dialokasikan saat ini terkait DBD
tidak
kemudian HIV/AIDS.
kesehatan
pelaksana
teknis
melenceng
disusun program
dengan
akuntabilitas
maka
kewenangannya
dari
prinsip bentuk
D. Disposisi
pemimpinan
a. Dukungan Pelaksana Kebijakan
(Kepala Dinas) sebagai pengambil
Hasil
kebijakan menetapkan kegiatan yang sifatnya prioritas dengan memberikan
bahwa
wewenang
penelitian
menunjukan
dukungan
meliputi
dari
kepada
koordinator
pemerintah maupun secara struktural
untuk
mengelola
yang ada di Dinas Kesehatan dan
perencanaan
Bapermas menyusun hasil capaian-
manajemen dari keseluruhan dinas d. Fasilitas (Sarana Prasarana dan
capaian
Dana)
kinerja
kemudian
disusun
rencananya. Bentuk dukungan yang diberikan
Secara operasional perlengkapan
antara
lainmemberikan
untuk dinas sudah memadai namun
persetujuan maupun usulan dalam
untuk
menentukan
Sarana
PONED yang ada
43
rencana
kerja
yang
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
diusulkan dari staff pelaksana bagian
unit
program.
implementasi RAD MDGs kesehatan
b. Komitment Pelaksana Kebijakan
ibu dalam point 5. Pembagian tugas
Hasil
penelitian
kerja,
yang
menunjukan
pengaruhnya
terhadap
dikarenakan persediaan SDM
bahwa komitmen yang ada di level
dinas maupun di puskesmas terbatas
struktural perlu di benahi baik di
kemudian sama halnya dengan unit
Bappeda, Dinas kesehatan sedangkan
kerja masing-masing dinas.
untuk
di
dinas
meningkatkan
bapermas
pencapaian
b. Koordinasi yang dilakukan
untuk
Pelaksanaan
target
koordinasi
yang
kinerja. Bappeda memberikan support
dilaksanakan pada unit kerja dalam
dan
danadalam
meningkatkan kesehatan ibu secara
menjalankan rencana pembangunan
teknis dilakukan pada program seksi
kesehatan dalam mempercepat target
kesga melakukan koordinasi dengan
MDG’s
Dinas
seksi lain yaitu promosi kesehatan dan
Kesehatan sebagai penyelenggaran
seksi Pelayanan Kesehatan. Kemudian
pelayanan dalam merancang program.
koordinasi juga berlangsung dilakukan
komitmentberupa
diserahkan
oleh
c. SOP
dengan
Hasil
wawancara
Kepala
seksi
dan
kepala
bidang Kemudian kurangnya koordinasi
menunjukan
Jadwal RAD MDGs hanya di ketahui
terkait
pada tahun 2010 dan susunannya
yang ada mempengaruhi kurangnya
tertera
koordinasi
pada
dokument
dalam
dengan
terbenturnya
antar
jadwal
beberapa
lintas
peraturan walikota. SOP kembangkan
program dan linas sektoral untuk lintas
dalam prosedur menggunakan ISO
sektoral
kemudian Sedangkan dalam layanan
Bappeda dan Bapermas.
KB
untuk
berlaku
pada
yang
terkait
antara
lain
tenaga
kesehatan
KESIMPULAN
a. Pembagian tugas
1. Hasil
dari
Implementasi
RAD
Hasil penelitian Pembagian tugas
MDG’s indikator yang digunakan
dilakukan berdasarkan tugas pokok
untuk meningkatkan kesehatan ibu
dan
dalam penggunaan indikator RAD
kompetensinya
namun
pada
MDGs
kondisinya kurang merata pada unit-
44
belum
digunakan
belum
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
selaras.Intensitas dalam pemberian
perlukan
informasi kalangan stakeholder dan
struktural,
organisasi profesi, serta hambatan
indikator.
dan
tantangan
kemudian
semua
melalui
level
penetapan
daya
5. Koordinasi yang dilakukan melalui
arahan
komunikasi dari rapat dinas, rapat
sumber
integrasi
dari
pemerintah, system yang belum
koordinasi
terstruktur, dan kurangnya dalam
dengan Bappeda serta pelaporan
alokasi pendanaan.
data
2. Komunikasi
Kendala
yang
melalui
melalui
Koordinasi
ada
pertemuan
email. yang
Dalam dilakukan
tingkat padatnya jadwal pelaksana
terkendala pada SDM koordinasi
sehingga koordinasi yang dilakukan
antar
secara
jadwal.
efektif
melalui
suatu
SDM
terkendala
dengan
pertemuan rapat struktural baik top manager,middle manager dan low
SARAN
manager.
1. Intensitas perencanaan antar lintas sektor dan melibatkan stakeholder
3. Tersedianya Sumberdaya jumlah staff mendukung berjalannya roda
terutama
dalam suatu kebijakan yang ada di
profesi yang mengandung unsur
dinas
kesehatan.
kesehatan
maupun
di
LSM
2. Penyelarasan
Bapermas terbatas, namun yang
dan
antara
organisasi
indikator
perlu dibenahi yaitu secara kualitas,
kinerja yang ada di RAD MDGs,
masih
adanya
SPM, maupun di Renstra Dinas
kemudian
sehingga ada kesesuaian dalam
rendah
peningkatan
perlu
pelatihan
penggunaan indikator
untuk dana yang di anggarkan
3. Optimalkan penggunaan anggaran
masih menggunakan prioritas. 4. Dukungan
berdasarkan pola berbasis kinerja
yang diberikan Kepala
Seksi, Kepala Bidang dan staff
sehingga
dapat
meningkatkan
pelaksana alam RAD MDGs melalui
kinerja masing-masing pelaksana
rencana kerja dengan memberikan
unit. 4. Penggunaan SOP ISO masing-
masukan serta persetujuan dari
masing
usulan kegiatan. Komitmen perlu di
45
lintas
program
dapat
w.
A B B Y Y.c
om
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu to re he C
lic
k
he k lic C w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
2.0
2.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal), Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/
meningkatkan
komitmen
Kesehatan Kota Semarang Tahun 2011-2015. 9. Riainto & Septi, Atik. Manajemen Pelayanan (Pengembangan Konseptual, Penerapa Citizen’s Charakter dan Standar Pelayanan Minimal). Cetakan XII 2014, Penerbit Pustaka Pelajar: Yogayakarta 10. Stalker, Peter. Millenium Development Goals. Diakses Tanggal 22 April 2014.http://www.undp.or.id/pubs/do cs/let%20speak%20out%20for%20 mdgs%20-%20id.pdf 11. Rizky, Redhita. Analisis Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Percepatan Penurunan AKI Berbasis Kinerja Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Skripsi 2013 : Universitas Diponegoro 12. Amins, Achmad. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. 2009. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo 13. Nursalam. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Ilmu Keperawatan Edisi 2. Penerbit Salemba Medika, Jakarta,2008. 14. Meleog LJ, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung Remaja Rosda karya Bandung;2007 15. Saryono &Dwi, Anggraini. Metodologi Penelitiian Kualitatif Dalam Bidang kesehatan. 2011. Yogyakarta : Nuha Medika.
dan
prosedur kinerja. DAFTAR PUSTAKA 1. Indiahono, Dwiyanto. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Cetakan pertama, Gava Media. Yogyakarta; 2009 2. Bappenas. Pedoman penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian Tujuan MDG’s di daerah (RAD MDGs di Derah). 2010 .http://kgm.bappenas.go.id/docume nt/makalah/0_makalah.pdf. Diakes tanggal 16 Maret 2014 3. Dinkes Provinsi Jawa Tengah .Buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Diakses Tanggal 14 Maret 2014. http://www.depkes.go.id/downloads/ PROFIL_KES_PROVINSI_2012/13 _Profil_Kes.Prov.JawaTengah_201 2.pdf 3 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2013.Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian target Millenium Development Goals (RAD MDG’s) Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang 2013. 5. Edward III, Geogre.1980. Implementing Public Policy; Johns Hopkins University. 6. Winarno, B. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta PT, Buku Kita.2007 7. Parson, W. Public policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan Jakarta, 2005 8. Dinkes Kota Semarang. 2010. Road Map (PetaJalan) Percepatan pencapaian Target MDGs Bidang
46
w.
A B B Y Y.c
om