ANALISIS HUKUM ATAS KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

ANALISIS HUKUM ATAS KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

TESIS

OLEH RUDY HAPOSAN SIAHAAN 097011119

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM ATAS KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH:

RUDY HAPOSAN SIAHAAN 097011119

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


Judul

: ANALISIS HUKUM ATAS KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

Nama

: RUDY HAPOSAN SIAHAAN

NIM

: 097011119

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN Ketua

Chairani Bustami, SH, SpN, MKn Anggota

Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN. M.Hum Anggota

Mengetahui, Ketua Program Magister Kenotariatan

Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS. CN

Dekan

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum

Tangga Lulus : 07 Juli 2010

Telah Diuji Pada


Tanggal : 07 Juli 2010

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: Chairani Bustami, SH, SpN. MKn Dr. T.Keizerina Devi A, SH, CN, MHum Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum Prof. Dr. Sunarmi, SH, Mhum


ABSTRAK

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum adalah artificial person, dimana kapasitas anggota Direksi dilakukan orang perorangan. Jadi siapapun anggota Direksi, tanggungjawabnya tetap pada perseroan sepanjang Direksi tersebut menjalankan kegiatan perseroan sesuai dengan kepentingan perseroan, maksud dan tujuan perseroan dan tidak melanggar larangan dan batasan UUPT serta anggaran dasar perseroan. Dan Hal ini juga sama halnya bagi anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Klausula pelarangan penggantian Direksi Dan Komisaris dalam perjanjian kredit akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan konsensual, karena Direksi dan Komisaris dalam keadaan terpaksa menandatangani perjanjian kredit tersebut tanpa mempunyai hak tawar atas klausula-klausula yang baku (standart). Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar hukum perjanjian kredit berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata juncto pasal 1338 KUH Perdata, para pihak bebas membuat perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak, bukanlah sesuatu yang mutlak. Tetapi isi perjanjian kredit tersebut berupa syarat-syarat dan klausula-kalusula yang di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan itikad baik serta adanya unsur paksaan. Dengan adanya pelarangan tersebut dalam klausula perjanjian kredit, ada pihak lain yang dibatasi hak dan kewenanganya yaitu organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana kewenangan tersebut telah diatur dalam UUPT dan ketentuan anggaran dasar perseroan. Akibat perbuatan hukum yang dilakukan demikian Direksi dan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas pemberian kredit yang berikan oleh bank kepada perseroan terbatas. Kata Kunci : Direksi dan Komisaris, penggantian, klausula laranagan


ABSTRACT

Limited Company as the subject of law is an artificial person, where the capacity of members of the Board of Directors made individual. So any member of the Board of Directors, their responsibilities throughout the company remained on the Board of Directors has been running the company activities in accordance with corporate interests, purposes and objectives of the company and does not violate the prohibitions and limitations of the UUPT and the articles of association of the company. And it is also the same as for members of the Board of Commissioners in performing their duties and given authority. Clause of prohibiting reimbursement of Directors and Commissioners in the credit agreement would lead to an imbalance in a consensual relationship, because the Board of Directors and Commissioners in the state was forced to sign the loan agreement without having bargaining rights for clauses standard. The principle of freedom of contract which form the legal basis of the credit agreement pursuant to article 1320 Civil Code Article 1338 Civil Code as amended, the parties are free to make appointments and act as a law binding on the parties, is not absolute. But the contents of the form of the loan agreement the terms and clauses-in which must not be contrary to the statutory regulations applicable, the principle of decency and good faith and the existence of coercion. Owing to existence of such restrictions in a clause into a credit agreement, there are other parties that restricted the rights and authority namely RUPS (General Meeting Shareholders) elements, where such authority has been set forth in the Company Law and the provisions of the articles of association of the company. As a result of legal actions undertaken thus Directors and Commissioners are fully responsible for the provision of personal loans given by banks to a limited company.

Keywords: Directors and Commissioners, Replacement, Prohibition Clause


KATA PENGANTAR

Dengan megucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya, maka tesis ini dapat diselesaikan dengan judul Analisis Hukum Atas Klausula Pelarangan Penggantian Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Sebagai Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini, bukanlah semata-mata atas kemampuan diri penulis sendiri, melainkan atas bantuan, dukungan dan bimbingan dari semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih yang yang mendalam dan tulus saya ucapkan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr.Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Chairani Bustami, SH, SpN, MKn serta Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum, masing masing selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberi pengarahan, nasehat serta bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum dan Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum selaku dosen yang selama ini membimbing dan membina penulis dan pada kesempatan ini dipercayakan menjadi Dosen Penguji sekaligus sebagai Panitia Penguji Tesis.


Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada : 1. Bapak Prof. DR.Dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, MSc (CTM), SpA (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN dan Ibu Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, Mhum, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 4. Bapak dan Ibu para Guru Besar serta Dosen Staf Pengajar dan para karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Para Narasumber Bapak Alex, Bapak Budi Fransetia Tarigan, Bapak Erwin Ritonga, Bapak Torang Panjaitan, Bapak Ardiman Zebua dan Bapak Rifai Dalimunthe. 6. Rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya rekan mahasiswa penyataraan Tahun 2009 (bang Buhari, Taufik, kak Igum, Lila, Awi dan Netti). Secara khusus penulis menghaturkan sembah dan sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Hasoloan Siahaan, SH dan Ibunda tercinta Triene Elvi Ujung atas doa dan dukungannya selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan tesis ini.


Teristimewa buat yang tercinta isteri penulis Rumia Parapat, SH dan anakanakku yang tercinta dan tersayang Ruben Nathan Siahaan dan Reagan Brian Siahaan yang mendukung penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan penuh kesabaran dan pengorbanan yang tak ternilai harganya serta yang selalu mendoakan penulis. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dan penulis berharap tesis ini bermamfaat bagi bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu kenotariatan.

Medan,

Juni 2010

Penulis

RUDY HAPOSAN SIAHAAN


RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

DATA PRIBADI Nama

: Rudy Haposan Siahaan, SH, SpN

Tempat /Tanggal Lahir : Medan, 04 Pebruari 1967 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Pekerjaan

: Notaris dan PPAT Kota Medan

Agama

: Kristen Protestan

Status

: Menikah

Alamat Kantor

: Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 106 Medan (20119)

Telepon/Fax

: 061-4522269, 061-4574863/061-4513501

Alamat Rumah

: Jalan Sei Serapuh nomor 27/69 Medan

Telepon/HP

: 061-4157375/ 08126028612

PENDIDIKAN FORMAL 1. SD Katolik

Lulus tahun 1980

2. SMP Fatima Katolik Sibolga

Lulus tahun 1983

3. SMA Katolik Sibolga

Lulus tahun 1986

4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Lulus tahun 1991

5. SpN Program Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas

Lulus tahun 1994

Padjadjaran Bandung 6. S-2 Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan


PENDIDIKAN INFORMAL 1. Pendidikan dan Latihan Pejabat Pembuat Akta Perkoperasian , Bali, Tahun 2004 2. Pendidikan dan Latihan Pejabat Pembuat Akad Syariah, Medan, Tahun 2007 3. Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Surabaya, Tahun 2007 4. Pembekalan

dan

Penyegaran

Pengetahuan

Ikatan

Notaris

Indonesia

(INI),

Palembang, Tahun 2008 5. Pendidikan dan Latihan Pejabat Pembuat Akta Badan Hukum Pendidikan, Medan, Tahun 2009 6. Pembekalan dan Penyegaran

Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia (INI),

Bali,

Tahun 2010 7. Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Batam, Tahun 2010

PENGALAMAN KERJA 1. Asisten Notaris/PPAT Dr. Antje Mariana Ma’moen, SH, Notaris di Bandung, Tahun 1991 s/d 1994 2. Notaris Pengganti Nenny Isnaeni, SH, Notaris di Ciamis (Jawa Barat), Tahun 1994 3. Notaris Pengganti Dr. Antje Mariana Ma’moen, SH, Notaris di Bandung, Tahun 1995 4. Asisten Notaris/PPAT Hasan Zainal Zaini, SH, Notaris di Jakarta, Tahun 1995 5. Notaris /PPAT di Watansoppeng (Makasar), Tahun 1995 s/d 1999 6. Notaris/PPAT di Medan, Tahun 1999 s/d sekarang

PENGALAMAN AKADEMIS 1. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Algazali Soppeng (Makasar) Tahun 1996 s/d 1999 2. Pengajar/Trainer pada Pelatihan Hukum bagi praktisi hukum Pelabuhan di lingkungan PT (Pesero) Pelindo I Medan yang di selenggarakan oleh Lembaga Manajemen Dan Hukum Indonesia Jakarta, di Medan Tahun 2002.


3. Pengajar/Trainer pada Training BPR Group NBP yang diselenggarakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), di Medan Tahun 2009 4. Penguji dalam pelaksanaan ujian Kode Etik Notaris

Pengwil Sumatera Utara

Periode tahun 2009 5. Pemberi

pembekalan

dan

pembinaan

dalam

Organisasi

Dan

Administrasi

Perkantoran Notaris Pengwil Sumatera Utara, Tahun 2010 6. Penguji dalam pelaksanaan ujian Kode Etik Notaris

Pengwil Sumatera Utara

Periode tahun 2010

PENGALAMAN ORGANISASI 1.

Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMATA) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, sebagai anggota Tahun 1989 s/d 1991

2.

Himpunan Mahasiswa Penelitian dan Penyuluhan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, sebagai anggota Tahun 1989 s/d 1991

3.

Ikatan Mahasiswa Notariat (IMNO) Universitas Padjadjaran Bandung sebagai anggota/sekretaris Tahun 1991 s/d 1994

4.

Ikatan Notaris Indoesia (INI) Pengda Indonesia Timur, Cabang Bone dan sekitarnya sebagai anggota/bendahara Tahun 1995 s/d 1999

5.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengda Sumatera Utara/Aceh sebagai anggota/kopja Tahun 2000 s/d 2003

6.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pencab Kota Medan sebagai anggota/wakil ketua tahun 2003 s/d 2006

7.

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pencab Medan, sebagai wakil ketua Tahun 2003 s/d 2006

8.

Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran Bandung (IKA-UNPAD) Komda Sumatera Utara sebagai anggota Tahun 1999 s/d sekarang

9.

Pengurus Perkumpulan Penguruan Kristen Medan ((PPKM) sebagai anggota Tahun 2002 s/d sekarang.


10. Ikatan Alumni Notariat Universitas Padjadjaran Bandung (IKANO-UNPAD) sebagai anggota Tahun 2007 s/d sekarang. 11. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengwil Sumatera Utara sebagai anggota/wakil ketua Tahun 2008 s/d sekarang 12. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengwil Sumatera Utara sebagai anggota/seksi Perlindungan Profesi dan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009 s/d sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan,

Juni 2010

Saya yang membuat

RUDY HAPOSAN SIAHAAN,SH, SpN


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..........................................................................................................

i

ABSTRACT .........................................................................................................

ii

RIWAT HIDUP ........ ........................................................................................

iii

KATA PENGANTAR........................................................................................

vii

DAFTAR ISI.......................................................................................................

x

BAB I

PENDAHULUAN................................................................................

1

A. Latar Belakang ................................................................................

1

B. Perumusan Masalah ........................................................................

9

C. Tujuan Penelitian ............................................................................

9

D. Manfaat Penelitian ..........................................................................

10

E. Keaslian Penelitian..........................................................................

11

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional .................................

12

BAB II

1.

Kerangka Teori ........................................................................

12

2.

Landasan Konsepsional ...........................................................

25

G. Metode Penelitian ..........................................................................

28

1. Sifat Penelitian.........................................................................

29

2. Pendekatan Penelitian..............................................................

29

3. Sumber Data ............................................................................

29

4. Pengumpulan Data...................................................................

30

5. Analisis Data ...........................................................................

31

BERBAGAI ASPEK YANGMENJADI PERTIMBANGAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA PERSEROAN TERBATAS ............................................................

32

A. Aspek legalitas Perusahaan ............................................................

33

1. Pendirian Perseroan Terbatas ....................................................

35


a. Perseroan Terbatas yang belum Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Menteri......................

36

b. Perseroan Terbatas yang telah Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Menteri.......................

40

c. Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas yang telah Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum ..........................................................................

42

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas......................

47

a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang harus mendapat persetujuan Menteri...........................................

47

b. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup dengan Pemberitahuan Menteri.......................................................

48

B. Aspek Manajemen dan Organisasi..................................................

49

1.

Direksi.....................................................................................

51

2.

Dewan Komisaris....................................................................

55

3.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)................................

58

C. Aspek Risiko ...................................................................................

63

D. Aspek Jaminan ................................................................................

66

1. Jaminan Kebendaan ....................................................................

68

a. Jaminan Kebendaan Barang Bergerak ..................................

69

b. Jaminan Kebendaan Barang tak Bergerak)...........................

72

2. Jaminan Perorangan (Personal Guarantee/Borgtocht) ..............

75

3. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) ............................

76

E. Aspek Dokumentasi........................................................................

77


BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS

DALAM

MELAKUKAN

PERJANJIAN

KREDIT PADA BANK ...................................................................

81

A. Mekanisme Kewenangan Bertindak Perseroan Terbatas dalam Melakukan Perjanjian Kredit pada Bank ........................................

83

1. Kewenangan yang diberikan kepada Direksi .............................

84

2. Kewenangan yang diberikan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris ...................................................

87

3. Kewenangan yang diberikan kepada Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)................................ ....

90

B. Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Atas kedit yang diberikan oleh Bank kepada Perseroan Terbatas............................................................................................

94

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK KETIKA ADA KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PADA PERSEROAN TERBATAS .............................................................

103

A. Klausula dalam Perjanjian Kredit terhadap Perseroan Terbatas Sebagai Debitur pada Bank.............................................................

106

B. Klausula Pelarangan penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas dalam Perjanjian Kredit pada Bank.................

114

C. Akibat Hukum atas klausula Pelarangan penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas dalan Perjanjian Kredit pada Bank .................................................................................................

130


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..........................................................

143

A. Kesimpulan .....................................................................................

143

B. Saran ................................................................................................

145

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................

147


ANALISIS HUKUM ATAS KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK

Recommend Documents