ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG ARDY KURNIAWAN, SENTOT IMAM WAHJONO ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendapatan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung, dan untuk mengetahui tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendapatan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menunggak atau pelunasannya setelah jatuh tempo (tanggal 31 Juli 2013) khusunya pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 dengan jumlah sampe 94 orang. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan merumuskan hipotesis yang selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk menerima atau menolak hipotesis. Dari pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis, analisis dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Koefisien Determinasi ( R 2 ) sebesar 0,684% menyatakan besarnya pengaruh variabel tingkat kesadaran wajib pajak (X1), tingkat pemahaman (X2) dan pendapatan (X3) dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 68,4%, sedangkan sisanya sebesar 31,4% ditentukan oleh faktor lain. 2) Secara simultan variabel tingkat kesadaran wajib pajak (X1), tingkat pemahaman wajib pajak (X2) dan pendapatan (X3) berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 65,073 lebih besar dibandingkan F tabel. 3) Secara parsial variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang dominan terhadap penerimaa Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. Hal itu ditunjukkan oleh nilai t hitung tertinggi sebesar 7,461.

ABSTRACT This study aims to determine the level of awareness , understanding , and income tax payers partially positive effect on the implementation of the land and building tax collection in Tulungagung , and to determine the level of awareness , understanding , and income tax payers simultaneous positive effect on the implementation of land tax collection Building on Tulungagung . Is the object of this research is that delinquent taxpayer or repayment after the due date ( July 31, 2013 ) especially in the Land and Building Tax Revenue in Tulungagung until 2013 the number of 94 people . This study used a quantitative research approach , by formulating hypotheses are then performed statistical tests to accept or reject the hypothesis. Of processing and data analysis , hypothesis testing , analysis and discussion of the results showed that 1 ) the coefficient of determination () of 0.684 % said the level of awareness of the magnitude of the effect of variable taxpayer ( X1 ) , the level of understanding ( X2

73

Jurnal Ilmu Manajemen, REVITALISASI, Vol. 02, Nomor 04, Desember 2013

) and income ( X3 ) with the receipt of Tax Land and Buildings at 68.4 % , while the remaining 31.4 % is determined by other factors . 2 ) Simultaneously taxpayer awareness level variable ( X1 ) , the taxpayer ‘s level of understanding ( X2 ) and income ( X3 ) affect the acceptance of the United Nations . This is shown by the calculated F value of 65.073 is greater than the F table . 3 ) Partially variable level of consciousness taxpayer has a dominant influence on recepti Land and Building Tax in Tulungagung . This is indicated by the highest t value of 7.461 .

Latar Belakang Upaya pelaksanaan otonomi daerah diupayakan melalui suatu tatanan baru yaitu dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi melalui otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan penjabaran, pembagian dan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut didukung oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Maksud dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, akan tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah 74

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijaksanaan Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2000: 5). Selanjutnya Sumodiningrat (1997: 44) mengungkapkan bahwa makin meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan ekonominya dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi. Dengan pelimpahan kewenangan dan pembiayaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

Ardy K., Sentot I.W., Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan...

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang tentunya juga membawa konsekuensi lebih besar di daerah serta ruang lingkup pelayanan yang lebih luas tentu membutuhkan tingkat pelayanan dan pembiayaan yang lebih banyak dengan kualitas yang memadai, efisien dan efektif. Namun kewenangan tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan yang efektif dan pendanaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Mencapai target pemungutan pajak tentu saja diperlukan kesadaran masyarakat. Bintoro (1994:20) “mengatakan bahwa pada intinya keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan keterlibatan aktif masyarakat”. Aparat Desa sebagai aparatur pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak terlepas dari masalah yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Ditinjau dari sistem pemerintahan daerah dan juga sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia secara umum dalam wadah negara kesatuan, kecamatan memang memiliki peranan yang penting dalan jalannya pemerintahan yang membawahi desa sebagai ujung tombak birokrasi pemerintahan, sehingga kecamatan dan seluruh perangkatnya dituntut untuk berkerja secara profesionalisme, disiplin, dan efesien dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta juga tugas dalam pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan guna menunjang pembangunan. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak semudah yang dibayangkan, kesadaran masyarakat kita terhadap

pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan relatif sangat kecil atau bahkan tidak ada, bahkan cenderung bersikap apatis, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pembangunan yang tidak merata ditingkat kecamatan maupun nasional. Proses pemungutan pajak itu sendiri tidak lepas dari permasalahan baik yang datang dari aparatur pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pada pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga akan berdampak lebih lanjut pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah juga berpengaruh pada perolehan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:56) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah : 1) Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; 2) Tingkat Intelektual Masyarakat; 3) Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi); dan 4) Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat. Kabupaten Tulungagung yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional juga harus melaksanakan otonomi daerah seperti daerah/kabupaten lainnya di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut tetap harus diadaptasi dengan situasi, kondisi, potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung agar benar-benar dapat membumi dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi daerah Kabupaten Tulungagung khususnya dan turut membangun Indonesia pada umumnya, oleh karena itu selalu mengacu pada kebijaksanaan dan tujuan nasional yang diadaptasikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan-permasalahan yang terdapat di daerah. 75


Perumusan Masalah 1. Apakah tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendapatan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. 2. Apakah tingkat kesadaran, pemahaman, pendapatan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendapatan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. 2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran, pemahaman, dan pendapatan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. METODE PENELITIAN Waktu dan Lokasi Penelitian Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dari bulan Agustus 2013 sampai Oktober 2013. Sedangkan lokasi atau obyek penelitian berada di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, dengan melihat sejauhmana kebijakan pemungutan dalam mencapai keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta bantuan dari Petugas Tempat (TP) Pembayaran kepada wajib pajaknya di masing-masing Desa dan Kecamatan. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan

76

merumuskan hipotesis yang selanjutnya dilakukan pengujian statistik untuk menerima atau menolak hipotesis. Berhubung data yang dibutuhkan berupa jawaban responden yang pada dasarnya merupakan data kualitatif, maka untuk bisa dianalisis dengan metode kuantitatif, hasil dari data tersebut diolah dengan cara membuat skor. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dan sampel berkaitan dengan sumber data yang merupakan bahan dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2002:108) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik area probability sample. Menurut Arikunto (2002:116), Sampel Wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dari wajib pajak yang menunggak atau pembayarannya setelah jatuh tempo berjumlah 4104 orang, maka digunakan rumus Slovin dalam Umar (2003:78), sebagai berikut:

Keterangan : n : Jumlah sampel N : Jumlah populasi e : Persentase tingkat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.


Misalnya 2%, e untuk ilmu-ilmu sosial adalah 0,1 Dengan menggunakan rumus tersebut, akan diperoleh jumlah sampel (n) dari wajib pajak sebanyak: n n dibulatkan menjadi 94 Sumber Data Data menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu; 1. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung diterima dari pihak pertama berupa pendapat pribadi yang subyektif sifatnya, oleh karena itu agar relatif cenderung lebih obyektif selayaknya dikumpulkan dari beberapa responden yang memenuhi syarat penelitian. 2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang sudah dioleh berbagai pihak atau satu pihak yang sifatnya sudah lebih obyektif dan dapat dikumpulkan dari buku, koran, majalah, buletin, jurnal, seminar, dan hasil penelitian orang lain Teknik Pengambilan Data Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik penelitian lapangan dimana peneliti langsung mengadakan penelitian di lokasi penelitian. Data yang

diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan: 1) Kuesioner, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi . Alat Analisis Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Hipotesis (Uji Simultan dan Uji Parsial) HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Obyek Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dan dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Pelayanan PBB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Uji Instrumen / Kuesioner Pengujian Validitas Uji Validitas adalah untuk mengetahui apakah ada pertanyaan – pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang / diganti karena tidak dianggap relevan. Menurut Husein Umar (2013) , dikatakan hasil uji valid jika nilai korelasi (Corrected Corelation) berada diatas standarnya

77


Tabel. Hasil Uji Validitas

Dari tabel diatas ( product moment ) r tabel α sebesar 5 % (0,05), ditetapkan r tabel 0,205 sehingga nilai pada Corrected item

Corelation lebih besar dari r tabel, maka kuesioner valid.

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Item

Menurut Sugiono (1994) valid tidaknya suatu item instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan level signifikansi 0,05 %. Dari tabel validitas diatas menunjukkan bahwa korelasi terendah 0,417 dan tertingi 0,805 ( signifikan korelasi 0,000). Dengan demikian seuruh item yang yang diuji adalah valid karena memiliki signifikansi dibawah 5 % (0,05), sehingga dapat digunakan analisis selanjutnya.

78

Pengujian Realibilitas Menurut Umar (2013) Uji Realibilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen ( kuesioner ) dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Pada tabel diketahui bahwa nilai dari uji cronbach rata-rata sebesar 0,748 lebih besar dari r tabel 5 % (0,05) adalah 0,205. Maka kuesioner realiabel. Menurut Arikunto (1993) Instrumen dapat dikatakan realiabel apabila


realibilitasnya sebesar 0,748 atau lebih. Menentukan kriteria sebagai berikut : Tabel Kriteria Indeks Koefisien Realibilitas

Dari tabel kriteria indeks koefisien realibilitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang diteliti yaitu variabel tingkat kesadaran wajib pajak (X1), variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X 2), tingkat pendapatan wajib pajak (X3) dan variabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) telah lolos uji realibilitas yang ditunjukkan dengan nilai koefisien alpha dan nilai standardized item alpha seluruhnya lebih dari 0,599 sebagai batas minimum, maka uji realibilitas termasuk kriteria tinggi. Hasil Uji Asumsi Klasik Pengujian Normalitas Uji Normalitas menurut Umar(2013) adalah mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dipergunakan beberapa asumsi sebagai berikut : 1. Jika pada data terjadi penyebaran disektar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika pada data terjadi penyebaran yang menjauhi garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Sumber : data primer diolah SPSS V 11.5 (2013)

Pengujian Uji Non Multikolinieritas Uji Multikolonieritas adalah uji untuk mengetahui ada atau tidak adanya korelasi antara variabel tingkat kesadaran wp (x1), tingkat pemahaman wp (x2), tingkat pendapatan wp (x3), karena dalam suatu regresi tidak diperbolehkan adanya korelasi antara x1,x2,x3. Multikolonieritas merupakan salah satu pelanggaran dari asumsi klasik karena akan menyebabkan Ordinary Least Square (OLS) tidak dapat ditentukan (indertimate) dan variance serta standar erornya tak hingga. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat besarnya VIF(Variance Inflation Factor) dan tingkat tolerance. Jika VIF besar VIF > 1, dikatakan tidak terjadi multikolinieritas (Wahana komputer;2004). Hasil pengujian multikolinieritas selengkapnya nampak pada tabel 4.17. Uji Non Multikolonieritas

79


Pada tabel diatas diketahui bahwa keseluruhan variabel mempunyai nilai VIF > 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian Non Heteroskedastisitas Uji Heterokedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedatisitas. Model regresi yang baik model homoskedastisitas. Sebagai dasar pengambilan keputusan apakah model persamaan regresi berganda terlepas atau tidak dari masalah heteroskedastisitas, adalah : 1. Jika terdapat suatu pola tertentu terhadap titik – titik yang terdapat di dalam grafik tersebut dan membentuk suatu pola tertentu , maka model yang digunakan terlepas dari heteroskedastisitas. 2. Jika didalam grafik tidak ditemukan pola tertentu yang jelas, serta titik – titik yang terdapat didalam garis menyebar diatas atau dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas Gambar

80

Pengujian Non Autokorelasi Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi atau korelasi antara anggota sample yang diurutkan berdasarkan waktu. Bila terjadi autokorelasi terhadap model yang digunakan maka nilai varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menfsirkan variabel dependen pada nilai dependen tertentu. Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan cara Uji Durbin Watson. Dalam lampiran tabel Model Summary diketahui bahwa antara variabel tingkat kesadaran wp (x1), tingkat pemahaman wp (x2), tingkat pendapatan wp (x3) terhadap variabel terikat penerimaan PBB (y)dalam penghitungan terdapat Durbin Watson (DB) = 2,050. Dalam kategori disebutkan : 1. 1,65 < DW < 2,35 kesimpulannya tidak ada autokorelasi 2. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. 3. DW < 1,21 atau DW > 2,79 kesimpulannya terjadi autokorelasi. Maka kesimpulan dalam penelitian ini 1,65 < 2,050 < 2,35, artinya tidak adanya autokorelasi.


Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka persamaan dalam penelitian adalah : Y = 1,975 + 0,366 x1 + 0,410 x2 + 0,184 x3 a. Koefisien Regresi Koefesien regresi variabel menunjukkan dua hal : 1. Menunjukkan besarnya perubahan variabel terikat jika variabel bebas lain dianggap nol atau konstan. 2. Koefisien regresi menunjukkan arah perubahan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah antara variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y), sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah antara variabel bebas (x) variabel terikat (y). Dalam perhitungan menunjukkan semua variabel bebas memiliki koefisien bertanda positif : 1. Kontanta (a) sebesar 1,975 hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan

penerimaan PBB apabila variabel bebas (x) yaitu tingkat kesadaran wp, tingkat pemahaman wp dan pendapatan wp bernilai nol. 2. Koefisien regresi tingkat kesadaran wajib pajak (x1) sebesar 0,366 menunjukkan jika variabel bebas tingkat kesadaran perpajakan berubah sebesar 1 satuan maka tingkatan keberhasilan penerimaan PBB, mengalami perubahan sebesar 0,366. 3. Koefisien regresi tingkat pemahaman wajib pajak (x2) sebesar 0,410 menunjukkan jika variabel bebas tingkat kesadaran perpajakan berubah sebesar 1 satuan maka tingkatan keberhasilan penerimaan PBB , mengalami perubahan sebesar 0,410. 4. Koefisien regresi tingkat pendapatan wajib pajak (x3) sebesar 0,184 menunjukkan jika variabel bebas tingkat kesadaran perpajakan berubah sebesar 1 satuan maka tingkatan keberhasilan penerimaan PBB , mengalami perubahan sebesar 0,184.

81


b. Koefisien Determinasi majemuk ( ) Kemampuan variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikat (y) dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi majemuk . Nilai dari koefisien determinasi dari hasil penghiungan sebesar 0,684. Hal ini berarti 68,4% perubahan variabel terikat ( keberhasilan penerimaan PBB ) mampu dijelaskan oleh variabel – variabel bebas tingkat kesadaran (x1), tingkat pemahaman (x2), dan tingkat pendapatan (x3) secara bersama – sama, sedangkan sisanya 31,6% dijelaskan variabel lain selain x1,x2 dan x3. Pengujian Simultan (uji F) Hipotesis yang diajukan adalah “ Ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kesadaran (X1), tingkat pemahaman (X 2), dan tingkat pendapatan wajib pajak (X 3 ) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung.” Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS V 11.5 tabel 4.9, didapat nilai F hitung = 65,073 dengan df1 (derajat kebebasan pembilang ) = 3 ; df2 (derajat kebebasan penyebut ) df2 = 90. Pada kolom signifikan didapat nilai 0,000 artinya apakah dalam pengujian hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan yang terjadi signifikansi F table dibawah atau sama dengan 5% (0,05) sebesar 2,71 dan 1% (0,01) sebesar 4,01, maka Ha diterima dan Ho ditolak Sehingga hasilnya (65,073 > 2,71 > 4,01). Maka Ha diterima dan Ho ditolak, kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kesadaran (x1), tingkat pemahaman (x2), dan tingkat pendapatan wajib pajak (x3) secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (y) di Kabupaten Tulungagung.

82

Pengujian Parsial (uji t) Hipotesis yang diajukan adalah “ Ada pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kesadaran, tingkat pemahaman, dan tingkat pendapatan wajib pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung.” Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS V 11.5 tabel 4.9, ditemukan t hitung untuk koefisien variabel tingkat kesadaran (x1) sebesar 7,461 dengan tingkat kesalahan 5 % (0,05) sebesar 1,985 maka nilai t hitung > t tabel yaitu 5,781 > 1,985. Maka Ha diterima dan Ho ditolak yaitu variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaa PBB dengan nilai sig t (p) sebesar 0,000 ( P < 0,05 ) yaitu ( 0,000 < 1,985 ). Menunjukkan bahwa variabel tingkat kesadaran (x1) mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi variabel penerimaan PBB (y), secara positif ( searah ). Pengaruh ini bersifat nyata yang ditunjukan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Koefisien variabel tingkat pemahaman (x2) t hitung sebesar 5,455 dengan tingkat kesalahan 5 % (0,05) sebesar 1,985 maka nilai t hitung > t tabel yaitu 5,455 > 1,985. Maka Ha diterima dan Ho ditolak yaitu variabel tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB dengan nilai sig t (p) sebesar 0,000 ( P < 0,05 ) yaitu ( 0,000 < 1,985 ). Menunjukkan bahwa variabel tingkat kesadaran (x1) mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi variabel penerimaan PBB (y), secara positif ( searah ). Pengaruh ini bersifat nyata yang ditunjukan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Koefisien variabel tingkat pendapatan (x3) t hitung sebesar 4,744 dengan tingkat kesalahan 5 % (0,05) sebesar 1,985 maka nilai t hitung > t tabel yaitu 4,744 > 1,985. Maka Ha diterima dan Ho ditolak yaitu varibel


tingkat pendapatan WP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB dengan nilai sig t (p) sebesar 0,000 ( P < 0,05 ) yaitu(0,000 < 1,985). Menunjukkan bahwa variabel tingkat kesadaran (x1) mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi variabel penerimaan PBB (y), secara positif ( searah ). Pengaruh ini bersifat nyata yang ditunjukan oleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara variabel bebas (x) yaitu tingkat kesadaran (x1), tingkat pemahaman (x2), dan tingkat pendapatan wajib pajak (x3) terhadap variabel terikat (y) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan x1.y sebesar 0,618 menunjukkan hubungan antara variabel tingkat kesadaran wajib pajak (x1) dengan keberhasilan penerimaan PBB (y) yang relatif searah. Lebih lanjut koefisien korelasi x2.y sebesar 0,498 menunjukkan hubungan hubungan yang searah dan positif antara variabel tingkat pemahaman wajib pajak (x1) dengan keberhasilan penerimaan PBB (y) dan koefisien korelasi x3.y sebesar 0,447 menunjukkan hubungan searah dan positif antara variabel tingkat pendapatan wajib pajak (x3) terhadap keberhasilan penerimaan PBB (y). Pembahasan 1. Nilai sebesar 0,684, hal ini berarti nilai 68,4 % perubahan variabel terikat (keberhasilan penerimaan PBB) mampu dijelaskan oleh variabel – variabel bebas yaitu tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan pendapatan wajib pajak secara bersama sama sedangkan sisanya 31,6 % dijelaskan variabel lain selain variabel tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan pendapatan wajib pajak, misalnya pelayanan pemgut

pajak, beban pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas Pembangunan Daerah. 2. Hipotesis yang pertama menduga secara simultan tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 5 % (0,05 ) maupun 1 % (0,01) yaitu ( 65,073 > 2,71 > 4,01 ). 3. Hipotesis yang kedua menduga secara parsial tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat ditunjukkan nilai t hitung lebih besar dar t tabel dengan nilai signifikansinya 5% ( 0,05 ) yaitu x1 = 7,461 > 1,985 ; x2 = 5,455 > 1,985 dan x3 = 4,744 > 1,985 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Hasil penilitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Koefisien Determinasi () sebesar 0,684% menyatakan besarnya pengaruh variabel tingkat kesadaran wajib pajak (X 1), tingkat pemahaman (X2) dan pendapatan (X3) dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 68,4%, sedangkan sisanya sebesar 31,4% ditentukan oleh faktor lain. 2. Secara simultan variabel tingkat kesadaran wajib pajak (X 1), tingkat pemahaman wajib pajak (X 2 ) dan pendapatan (X3) berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 65,073 lebih besar dibandingkan F tabel. 3. Secara parsial variabel tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang dominan terhadap penerimaa Pajak 83


Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung. Hal itu ditunjukkan oleh nilai t hitung tertinggi sebesar 7,461. Saran 1. Bagi Pemerintah ¾ Mengacu pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah tingkat kesadaran wajib pajak (X 1 ), maka langkah operasional yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan sosialisasi pelayanan masyarakat akan pentingnya membayar pxajak dan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan. Pemerintah harus selalu sering mensosialisasikan sehingga dapat diarahkan akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah yang membutuhkan peran serta masyarakat. ¾ Memberikan program nyata akan pentingnya pajak kepada masyarakat melalui pembangunan disegala bidang, misalnya pembuatan bendungan air sebagai sarana irigasi dan agar tidak banjir, membuat jalan – jalan ke desa – desa yang tertinggal, merenovasi sekolahan yang rusak, dan program kesehatan gratis. ¾ Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam membangun kepuasan wajib pajak. 2. Bagi Masyarakat ¾ Masyarakat sebagai wajib pajak harus mempunyai kesadaran bahwa kita hidup dalam suatu negara ang berdasarkan atas peraturan yang menetapkan bahwa orang yang bertempat tinggal harus memenuhi 84

kewajibannya yaitu Pembaaran Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin, 1992, Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga, Yogyakarta:YKPN,GAMA_FE Barata, Atep, 1991, Pajak Bumi dan Bangunan.Bandung:CV Armico Belkaoui, Ahmed, 1997, Teori Akuntansi. Edisi Kedua. Jakarta:Erlangga. Belkaoui, Ahmad, 2001, Teori Akuntansi. Jakarta:Salemba Empat. Budi, Sri Cantika Yuli, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusi. Edisi I, Yogyakarta:BFE Irianto, Agus, 2004, Konsep Dasar Dan Aplikasinya(Statistik). Cetakan II, Jakarta : Prenada Media. Judisusseno, Rimsky, 2001, Perpajakan. Edisi Revisi, Jakarta:Pt. Gramedia Pustaka Utama. Kuncoro, Mudrajad, 2004, Teori Aplikasi Untuk Bisnis dan ekonomi (Metode Kuantitatif). Edisi II, Yogyakarta:AMP YKPN. Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta:ANDI Yogyakarta Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Andi Yogyakarta. Zainal Mutaqin dan Rochmat Soemitro, 2001, Pajak Bumi dan Bangunan. Cetakan Keempat, Bandung:PT Refika Aditma Santoso, Singgih, 2008, Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.


Sudjana, 2003, Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung: Tarsito. Sugiyono , Wibowo, 2004, Statistika Peneltian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 For Windows. Cetakan Ketiga, Bandung:ALFABETA. Suhardito Bambang dan Sudibyo Bambang, Pengarug Faktor – Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak

Terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartmen Akuntan Pendidik, Simposium Nasional Akuntansi, Malang Umar, Hesein, 2008, Desain Penelitian – Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: PT Raja Gravindo.

85

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Recommend Documents