ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TAX PLANNING (Studi Empiris Pada Perusahaan di DKI Jakarta) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh: IDA HAMADAH NIM: 105082002619
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431H/2010M
i
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TAX PLANNING (Studi Empiris Pada Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk memenuhi Syarat-syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: Ida Hamadah NIM: 1050 8200 2619
Di bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof.Dr. Abdul Hamid, MS
Afif Sulfa, SE.,Ak.,MSi
NIP:195706171985031002
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010M
ii
Hari Selasa tanggal 18 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Ida Hamadah NIM: 105082002619 dengan judul skripsi “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TAX PLANNING” (Studi empiris pada perusahaan di wilayah DKI Jakarta). Memerhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 Mei 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Afif Sulfa, SE., Ak, M.Si Penguji II
Reskino, SE., Ak, M.Si Penguji III
Dr. Amilin, SE., Ak, M.Si Penguji I
iii
Hari Selasa tanggal 18 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Ida Hamadah NIM: 105082002619 dengan judul skripsi “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TAX PLANNING” (Studi empiris pada perusahaan di wilayah DKI Jakarta). Memerhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 Mei 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Afif Sulfa, SE., Ak, M.Si Penguji II
Reskino, SE., Ak, M.Si Penguji III
Dr. Amilin, SE., Ak, M.Si Penguji I
iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI 1.
Nama
: Ida Hamadah
2.
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1987
3.
Alamat
: Jl. Bangka IX gg. H. Abdul Halim Rt.009/010 No.3 Pela Mampang Jakarta Selatan
4.
Telepon
: (021) 92762834
II. PENDIDIKAN 1.
MI Al-Hikmah Jakarta
Tahun 1993-1999
2.
MTSN 1 Jakarta
Tahun 1999-2002
3.
SMK Al-Hidayah 1 Jakarta
Tahun 2002-2005
4.
S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2005-2010
III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1.
Ayah
: H. Cholid Ma’mun
2.
Ibu
: Hj. Churyanty
3.
Alamat
: Jl. Bangka IX gg. H. Abdul Halim Rt.009/010 No.3 Pela Mampang Jakarta Selatan
4.
Telepon
5. Anak Ke Dari
: (021) 91279008 : 5 dari 6 Bersaudara.
v
Factors Analisys That Influence The Motivation Of The Company Management ForTtax Planning Practical by: Ida Hamadah Abstract The aimed of this research is to analized the factors that influence the motivation of the company management for tax planning practical. The respondent of this research were tax employee at companies in DKI Jakarta. The sampling method used was convenience sampling method. The data that used in this research was primary data and it was colected by questionnaires. The questionnaires that can be analized was 75 from 100 total distributed questionnaires. This research used multiple regression analysis to test the hypotesis. The result of this research indicated that tax policy, tax regulation and tax administration were not significantly influence to liquefaction of the tax planning. Loopholes and tax rates have significantly influence to liquifaction of the tax planning. The result also showed that tax policy, tax regulation, tax administration, loopholes and tax rates together (simultaneously) influence to liquifaction of tax planning.
Keywords: Tax policy, Tax regulation, Tax administration, Loopholes, Tax rates and tax Planning
vi
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajeemen Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning Oleh: Ida Hamadah Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan tax planning. Responden dari penelitian ini adalah staf pajak yang bekerja pada perusahaanperusahaan di wilayah DKI Jakarta. Metode penentuan sampel menggunakan metode convenience sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang bisa diolah adalah sejumlah 75 kuesioner dari 100 kuesioner yang disebarkan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Sedangkan loopholes dan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap tax planning
Kata kunci: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak, dan tax planning
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Atas berkah, rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan
skripsi
yang
berjudul
“Analisis
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning” Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1.
Ayah (H.Cholid Ma’mun. Alm) dan Ibu (Hj. Churyanty) yang telah memberikan dorongan serta bantuan baik moril maupun materil yang penulis sangat butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. (This is for u dad.. and thank’s for everything that u’ve done mom..)
2.
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta dosen pembimbing skripsi satu, yang juga telah banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan
untuk penulis dalam
pembuatan skripsi ini. 3.
Afif Sulfa, SE.,Ak.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi serta dosen pembimbing dua, yang begitu telaten dan sabar dalam membimbing penulis, serta banyak memberikan pengarahan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi.
4.
Yessi Fitri, SE.,Ak.,M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
5.
Terima kasih kepada bapak Dr. Amilin, SE, Ak, MSi dan ibu Reskino, SE, Ak, MSi, selaku dosen penguji komprehensif.
6.
Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak membimbing, mengajarkan banyak ilmu kepada penulis. Dan tak lupa
viii
penulis ucapkan terima kasih kepada staf perpustakaan dan karyawan FEIS atas bantuannya. 7.
Oktafiani, perjuangan ini yang akan kita kenang sampai nanti. (This is it)
8.
Sahabat-sahabatku Hadiarrohman, Ridwan Alhadian, Ahmad Syahri, Galih, Oktavia Dian ES. Nofilia Fitrianti, M. Rokhly, Yana, Nubzatussaniah, Adit, Muamar, Lilik Mujiati, Dea fennia, Dara utami, Ahmad Danial, Ahmad Awliya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan, kepada pihak yang telah disebutkan atas semua bantuannya kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu para pembaca dan rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi lainnya. Jakarta, September 2010
Ida Hamadah
ix
DAFTAR ISI
Halaman Judul ..........................................................................................
i
Lembar Pengesahan Skripsi ....................................................................
ii
Lembar Pengesahan Uji Komprehensif ..................................................
iii
Lembar Pengesahan Uji Skripsi ..............................................................
iv
Daftar Riwayat Hidup ..............................................................................
v
Abstract ......................................................................................................
vi
Abstrak .......................................................................................................
vii
Kata Pengantar .........................................................................................
viii
Daftar Isi ....................................................................................................
x
Daftar Tabel...............................................................................................
xv
Daftar Gambar ..........................................................................................
xvi
Daftar Lampiran .......................................................................................
xvii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ................................................
1
B. Perumusan Masalah .........................................................
6
C. Tujuan Penelitian .............................................................
7
D. Manfaat Penelitian ...........................................................
8
x
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Dasar-dasar Perpajakan ....................................................
9
1. Pengertian Pajak ........................................................
9
2. Asas-asas Perpajakan .................................................
10
B. Laporan Keuangan Fiskal ................................................
12
C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Fiskal............ ....................................................................
16
D. Perencanaan Pajak (Tax Planning) ..................................
19
1. Pengertian ..................................................................
19
2. Tujuan dan Manfaat Tax Planning. ...........................
21
3. Syarat-Syarat Tax planning............................ ...........
22
4. Strategi dalam Tax Planning......................................
24
5. Pendekatan Lain dalam Tax Planning..................... ..
25
E. Tahap-tahap dalam Membuat Perencanaan Pajak ...........
26
F. Langkah-langkah Perencanaan Pajak...............................
37
1. Maksimalisasi Penghasilan yang dikecualikan ..........
37
2. Maksimalkan Beban-bebaan Fiskal ...........................
40
G. Manajemen Pajak .............................................................
43
H. Motivasi melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning).......................................... ...............................
45
I. Penelitian Terdahulu ........................................................
57
J. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis ..................................
58
xi
BAB III
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................
60
B. Metode Penentuan Sampel ...............................................
60
C. Metode Pengumpulan Data ..............................................
61
D. Metode Analisis Data .......................................................
62
1. Statistik Deskriptif .....................................................
62
2. Uji Kualitas Data .......................................................
62
3. Uji Asumsi Klasik ......................................................
63
4. Uji Hipotesis ..............................................................
65
E. Operasional Variabel Penelitian.......................................
67
1. Kebijakan Perpajakan ................................................
67
2. Undang-undang Perpajakan .......................................
68
3. Administrasi Perpajakan ............................................
68
4. loopholes ....................................................................
68
5. Tarif Pajak.................................................................
69
6. Tax Planning .............................................................
69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian .................................
78
1. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................
78
2. Karakteristik Profil Responden ..................................
80
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian .........................................
81
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif......................................
81
xii
BAB V
2. Hasil Uji Kualitas Data ..............................................
83
3. Hasil Uji Asumsi Klasik ............................................
89
4. Hasil Uji Hipotesis .....................................................
93
C. Pembahasan ......................................................................
98
PENUTUP A. Kesimpulan ......................................................................
103
B. Implikasi...........................................................................
104
C. Saran.................................................................................
105
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................
107
LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................
107
xiii
Daftar Tabel
No.
Keterangan
Halaman
2.1
Penelitian Terdahulu .......................................................................
57
3.1
Operasional Variabel Penelitian ......................................................
71
4.1
Data Distribusi Sampel Penelitian...................................................
79
4.2
Data Sampel Penelitian ...................................................................
81
4.3
Profil Responden .............................................................................
82
4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif ...........................................................
83
4.5
Hasil Uji Validitas Instrumen Kebijakan Perpajakan .....................
84
4.6
Hasil Uji Validitas Instrumen Undang-undang Perpajakan ............
85
4.7
Hasil Uji Validitas Instrumen Administrasi Perpajakan .................
85
4.8
Hasil Uji Validitas Instrumen Loopholes ........................................
86
4.9
Hasil Uji Validitas Instrumen Tarif Pajak .......................................
86
4.10
Hasil Uji Validitas Instrumen Tax Planning ...................................
87
4.11
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kebijakan Perpajakan ..................
87
4.12
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Undang-undang Perpajakan ........
88
4.13
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Administrasi Perpajakan .............
88
4.14
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Loopholes ....................................
88
4.15
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tarif Pajak ...................................
89
4.16
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tax Planning ...............................
89
4.17
Hasil Uji Multikolonieritas..............................................................
90
4.18
Koefisien Determinasi .....................................................................
94
4.19
Hasil Uji Statistik t ..........................................................................
95
4.20
Hasil Uji Statistik F .........................................................................
98
xiv
Daftar Gambar
No. Keterangan
Halaman
2.1
Skema Kerangka Pemikiran ..............................................................
58
4.1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Histogram.................................
91
4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot ............................
92
4.2
Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas .................................................
93
xv
Daftar Lampiran
No.
Keterangan
Halaman
1.
Kuesioner Penelitian .......................................................................
109
2.
Daftar Jawaban Responden .............................................................
123
3.
Hasil Uji Data SPSS ........................................................................
128
xvi
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Masalah utama bangsa Indonesia setelah kemerdekaan adalah melakukan pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental rakyat. Untuk dapat melakukan pembangunan tentunya dibutuhkan sumber dana yang sangat besar. Adapun sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dalam era 50-an tentunya lebih baik menggunakan dana pinjaman luar negeri. Pada era tahun 1970an sumber pembiayaan pembangunan lebih banyak menggunakan sektor migas melalui ekspor migas disamping sumber pembiayaan lain diantaranya melalui pinjaman luar negeri. Namun belakangan setelah era tahun 1970-an harga minyak perlahan-lahan mulai merosot serta cadangan minyak Indonesia makin lama makin menyusut, pemerintah tidak dapat lagi semata-mata hanya mengandalkan ekspor migas untuk membiayai pembangunan. Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan mulai terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat. Pemerintah mulai menggalakkan pajak sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Pajak di satu sisi merupakan sumber pembiayaan pembangunan, tetapi disisi lain tentunya merupakan beban bagi masyarakat yang harus
1
membayar pajak tersebut. Mengingat tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka hendaknya penghasilan pajak yang dipungut yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan tidak menyebabkan rakyat menjadi tidak sejahtera. Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment, yaitu kepada wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak. Aparat perpajakan dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dengan menganut prinsip tersebut pemerintah
memberikan
kepercayaan
kepada
wajib
pajak
untuk
menjalankan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab dan untuk pengawasan atas laporan yang disampaikan wajib pajak akan diadakan pemeriksaan. Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana perusahaan tersebut dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, selain tugasnya menjalankan self assessment sistem, wajib pajak juga berkewajiban memungut dan memotong pajak. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, dimana sebagian besar wajib pajak berpendapat pajak merupakan beban yang harus ditekan jumlahnya. Salah
satu
tujuan
perusahaan
pasti
untuk
memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara
2
memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum yaitu dengan cara meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan perusahaan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terhutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Yenni Mangoting, 1999) tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Ada lima kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan tax planning sesuai dengan yang diungkapakan oleh Handayani (2004) dan Suandy (2008) yakni: (1) Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) adalah kebijakan perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (self assessment system). Dengan diberlakukannya sistem
3
tersebut, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan tax planning dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. (2) Undang-undang Perpajakan (Tax Law), pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. (3) Administrasi perpajakan (Tax Administration), hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan parpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. (4) Loopholes, salah satu tujuan perusahaan pasti untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum, maka harus meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Dengan adanya loopholes tersebut, maka perusahaan akan melakukan pembayaran pajak seminal mungkin tanpa melanggar undangundang pajak. (5) Tarif pajak (tax rates ), dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat dilakukan untuk menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan
4
yaitu dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban. Dimana semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan tax planning. Pernyataan diatas menunjukan bahwa tax planning akan membantu meminimalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dan dengan melihat aktivitas dunia bisnis yang banyak dipengaruhi oleh pajak, maka peneliti tertarik untuk memprediksi faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi manejeman perusahaan untuk melakukan tax planning. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Agus Subekti (2007) dengan judul faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning pada perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP perusahaan masuk bursa Jakarta. Menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tax planning. Dan undang-undang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tax planning. Penelitian yang dilakukan oleh Martha Tanuwardi (2009) yang berjudul Analisis faktorfaktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning juga
membuktikan
bahwa
kebijakan
perpajakan,
undang-undang
perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax planning.
5
Dengan uraian diatas tax planning merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Berdasarkan pada uraian halaman sebelumnya, maka penelitian ini diberi judul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di klasifikasikan masalah dalam pokok dalam penelitian ini seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi manajeman perusahaan untuk melakukan tax planning yaitu dengan mengambil permasalahan: 1. Apakah
kebijakan
perpajakan
berpengaruh
terhadap
motivasi
manajemen melakukan tax planning? 2. Apakah undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning? 3. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning? 4. Apakah
loopholes
berpengaruh
terhadap
motivasi
manajemen
melakukan tax planning? 5. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning?
6
6. Apakah
kebijakan
perpajakan,
undang-undang
perpajakan,
administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: 1.
Untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning
2.
Untuk menguji pengaruh undang-undang perpajakan terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning
3.
Untuk menguji pengaruh administrasi perpajakan terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning
4.
Untuk menguji pengaruh loopholes terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning
5.
Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning
6.
Untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak terhadap motivasi manajemen melakukan tax planning
7
D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk: 1.
Perusahaan, khususnya manajemen, penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja serta menjadi pertimbangan yang digunakan oleh manajemen dalam melakukan tax planning.
2.
Penulis, yaitu guna memperluas wawasan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3.
Ilmu akuntansi, yaitu untuk menambah referensi ilmiah mengenai strategi efisiensi biaya dan akuntansi perpajakan khususnya tax planning
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Menurut Irwansyah Lubis (2007), terdapat beberapa definisi pajak yaitu : Definisi yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanaya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Perancis, yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances 1906, menyebutkan pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. N.J Feldman, dalam bukunya De overheidsmid delen van Indonesia 1949, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 9
Definisi pajak juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang b. Jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah d. Pajak
dipergunakan
untuk
membiayai
pengeluaran
umum
pemerintah e. Dapat dipaksakan 2. Asas-asas Perpajakan Menurut Adam Smith, seperti dikutip oleh Erly Suandy dalam I Kadek Sumadi (2006), pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat azas perpajakan, yaitu: a. Equality atau azas keadilan Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orangorang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan yang diterimanya
10
b. Certainty atau azas kepastian hukum Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaiknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Apabila tidak ada kepastian bagi wajib pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak terutang bergantung kepada “kebijaksanaan” petugas pajak yang dapat menyalah gunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya. c. Convenience of payment atau azas ketepatan waktu pemungutan Saat wajib pajak harus membayar pajaknya, hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan wajib pajak d. Economy in collection atau azas pemungutan pajak yang ekonomis / efisien Biaya pemungutan pajak bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (compliance cost) bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh wajib pajak hendaknya juga sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi wajib pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomisnya.
11
B. Laporan Keuangan Fiskal Laporan keuangan fiskal menurut Suwarta (2007) adalah laporan keuangan yang menggunakan dasar undang-undang pajak, dapat dilakukan dengan menggunakan rekonsiliasi fiskal. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan biaya ini menyebabkan laba akuntansi dan fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkosiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar akuntansi khusus Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 mengenai Pajak Penghasilan. Aspek-aspek penyusunan laporan keuangan fiskal menurut Undang – Undang Perpajakan dalam Suandy (2008) terdiri atas: 1.
Penghasilan Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
12
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a.
penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
b.
hadiah
dari
undian
atau
pekerjaan
atau
kegiatan,
dan
penghargaan. c.
laba usaha.
d.
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk. 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha. 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan 13
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan. e.
penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
f.
bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
g.
dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
h.
royalti.
i.
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j.
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k.
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
l.
keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n.
premi asuransi.
o.
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 14
p.
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
2.
Biaya Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak menurut Undang-Undang No. 17 pasal 6 ayat (1) dalam Suandy (2008) terdiri dari: a.
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
b.
penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
c.
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
d.
kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
e.
kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 15
f.
biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g.
biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
h.
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
atau
adanya
perjanjian
tertulis
mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan 4) wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Fiskal Menurut Mohammad Zain (2008) dalam Marfuah (2010) rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Perbedaan 16
ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi the paper matching agains revenue, sedangkan dari segi fiskal tujuannya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Agus Subekti, 2007). Menurut
Siti
biaya/pengeluaran
Resmi
menurut
(2008) akuntansi
perbedaan dan
penghasilan
menurut
fiskal
dan dapat
dikelompokan menjadi 2 yaitu perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan sementara atau waktu (timing differences). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Menurut Mohammad Zain (2008) dalam Marfuah (2010) perbedaan permanen dapat berbentuk antara lain: 1.
Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.
2.
Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak.
17
3.
Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu. Menurut Mohammad Zain (2008) dalam Marfuah (2010) perbedaan
waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan tersebut dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok yaitu: 1.
Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
2.
Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang diterima dimuka.
3.
Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.
4.
Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.
18
D. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 1.
Pengertian Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan yang kemudian menyajikan dengan strategi-strategi (program) teknik-teknik serta operasi (tindakan) yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan secata menyeluruh. Salah satu unsur dari perencanaan yang merupakan fungsi utama manajemen adalah membuat perencanaan pajak (tax planning), mulai dari perencanaan yang paling sederhana berupa perencanaan pemenuhan kewajiban (pembayaran) pajak sampai perencanaan yang lebih kompleks yang menyangkut strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perencanaan yang buruk bukan saja dapat menurunkan kinerja serta menurunkan laba bersih setelah pajak perusahaan tetapi lebih jauh dapat berakibat pada sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila terkandung unsur pelanggaran hukum di dalamnya. (I Kadek Sumadi, 2004) Perencanaan, termasuk perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan (tax planning) menurut (Mohammad Zain, 2008) dalam (Marfuah, 2010) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut
19
dengan penghindaran pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Yenni Mangoting, (1999) dalam tax planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak menyebutkan bahwa tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini memungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tax planning memungkinkan perencanaan pajak yang akan dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak, tetapi tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak. Tax planning adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal. Di luar negeri terutama Amerika Serikat strategi ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan. Ada sebagian orang berpendapat tax planning bertentangan dengan moral, karena penuh dengan trik-trik (siasat) yang mengarah pada pengelakan pajak. Selain itu, pada prinsipnya hal ini akan mengurangi pendapatan negara dari pajak yang merugikan negara. Jika tax planning lebih mengarah pada pengelakan pajak, merupakan cerminan keengganan wajib pajak melaksanakan kegotongroyongan nasional dalam menanggung biaya pembangunan. Untuk menutupi 20
tindakan yang cenderung pada tipu muslihat, ada yang mengaburkan tax planning dengan manajemen pajak. Dilihat dari segi substansi, hampir tidak ada bedanya antara tax planning dengan manajemen pajak. Bahkan ada yang mengatakan tax planning adalah bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pajak. (Nur hidayat dalam Bisnis Indonesia, 2005) 2.
Tujuan dan Manfaat Tax Planning a.
Tujuan Tax Planning James W.Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud, 1989 dalam Yenni Mangonting, 1999 adalah “The obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government” Menurut Yenni Mangoting (1999) tujuan secara khusus tax planning untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali 2) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan 3) Menunda pengakuan penghasilan 4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain 5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru 6) Menghindari pengenaan pajak ganda
21
7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak b.
Manfaat tax planning Manfaat tax planning itu sendiri adalah: (Yenni Mangoting, 1999) 1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi 2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
3.
Syarat-syarat Tax Planning Syafi’i (2005) dalam tax planning sebagai upaya meminimalkan beban pajak menyebutkan bahwa ada lima persyaratan pokok yang harus ada dalam tax planning: a.
Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait, akan sangat sulit sekali untuk dapat melakukan tax planning yang tidak melanggar aturan bila tax planning yang dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan tax planning yang dilaksanakan melanggar undang-undang
akan
berakibat
fatal
dan
bahkan
dapat
mengancam keberhasilan tax planning (Suandy, 2001)
22
b.
Menentukan tujuan yang ingin di capai dalam Tax Planning, dalam hal menghindari dari tindakan yang melanggar undangundang sudah tentu tidak dapat melakukan tax planning untuk menghindari kewajiban perpajakan (Hidayat, 2003). Menurut Suandy (2001) tax planning paling tidak memiliki dua tujuan utama yaitu (1) menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan (2) dalam efisiensi untuk mencapai laba yang diharapkan.
c.
Memahami karakter dari usaha wajib pajak, karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun
perilaku
(behavior),
dan
kebiasaannya.
Dengan
memahami secara mendalam seluk beluk usaha akan sangat membantu dalam melaksanakan tax planning (Hidayat, 2003) d.
Memahami tingkat kewajaran atas transaksi yang diatur dalam tax planning, karena jika melaksanakan tax planning dengan mengabaikan
kewajaran
sudah
tentu
akan
menimbulkan
kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus, dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak. (Hidayat, 2003) e.
Tax
planning
harus
didukung
oleh
kebijakan
akuntansi
(accounting treatment) dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai. (Hidayat, 2003)
23
4.
Strategi dalam Tax Planning Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan (1996) dalam bukunya akuntansi pajak, yaitu: a.
Pergeseran
Pajak
(tax
shifting),
ialah
pemindahan
atau
mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya b.
Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli
c.
Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya
d.
Tax evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan
e.
Tax avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa
diambil oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan. Dalam usahanya melaksanakan
tax
planning
dengan
tujuan
mengatur
atau
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategistrategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi 24
atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dengan ini memanfaatkan celahcelah yang ada dalam undang-undang perpajakan (Loopholes). 5.
Pendekatan lain dalam tax planning Menurut Yenni Mangoting (1999) ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu: a. Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan b. Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran Seperti yang disebutkan diatas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu memperkecil pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya berisiko besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar. Pendekatan yang kedua juga ada risikonya, dan cara yang ditempuh juga sama dengan alternatif yang pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. (undangundang pajak penghasilan No.10 Tahun 1994, pasal 6)
25
Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberikan alasan untuk dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan surogat atau barang yang tidak atau barang yang kurang dikenakan pajak. Misalnya cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dapat dihindari melalui pemuasan diri dengan rokok klobot. (Yenni Mangoting, 1999)
E. Tahap – tahap dalam membuat perencanaan pajak Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang sedemikian tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (Global Company’s Strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar tax planning dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka menurut Ismarita (2007) perencanaan seharusnya dilakukan melalui berbagai tahap-tahap berikut: 1.
Analisis informasi yang ada Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun 26
secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai tax planning yang paling efisien. Menurut Suandy (2008) seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yaitu: a.
Fakta yang relevan Seorang manajer perusahaan dalam melakukan perncanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan meneyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.
b.
Faktor-faktor pajak (tax factors) Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan factor-faktor: 1) setiap perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara. 2) sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun tax treaty.
c.
Faktor non-pajak Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain:
27
1) Masalah badan hukum (legal entry) Badan hukum perusahaan terdiri dari berbagai bentuk seperti perseroan terbatas, perusahaan terbuka, trusts, kongsi (partnership), dan badan hukum lainnya. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan (baik untuk pajak maupun bukan pajak), dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan. 2)
Masalah mata uang dan nilai tukar Dalam ruang lingkup tax planning yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finasial tentunya berakibat pada posisi laba rugi, terutama bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Di sini diperlukan strategi bisnis dalam menangani jual beli antara perusahaan induk dengan anak ataupun dengan berbagai mitra usaha. Untuk mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing biasanya dilakukan forward market, maupun future markets.
3)
Masalah pengawasan devisa (exchange control) 28
Sistem pengawasan devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbanagan penting terutama jika suatu negara menganut
pambatasan/larangan
untuk
mengadakan
pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang/menarik uang dari luar tanpa seizin bank sentral/mentri keuangan. Berbagai aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha (investor) untuk menambahkan modal atau tidak, karena perhitungan untung rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan. 4)
Masalah program intensif invenstasi Masalah program intensif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi/negara tertentu. Intensif investasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.
5)
Masalah faktor non-pajak lainnya Faktor bukan pajak lainnya seperti
hukum dan sistem
administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan. Iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, dan lainlain
harus
dipertimbangkan
juga
dalam
penyusunan 29
perencanaan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi-apakah berupa cabang, anak perusahaan atau lainnya. 2.
Buat satu model / lebih rencana kemungkinan besarnya pajak Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut: a.
Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Dividen, bunga dan royalti dan capital gains sering memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda baik di tingkat lokal maupun dalam treaty antar-negara. Dengan demikian perlu diperhitungkan dalam memutuskan suatu perencanaan pajak, sebagai contoh apakah investasi harus dilakukan dalam bentuk saham sebagai hasil dari pemilikan saham atau dalam bentuk bungan sebagai hasil peminjaman uang. Konsekuensi perpajakan atas operasi melalui anak perusahaan atau melalui cabang atau melalui agen bebas juga sering berbeda. Perbedaan ini mungkin penting dalam menentukan cara dari operasi yang akan dilaksanakan. Di banyak negara pengertian dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) digunakan untuk penentuan kewajiban pajak bagi wajib pajak Luar Negeri yang melaksanakan bisnis di negara tersebut. Sebagai tambahan pengertian ini sering dipergunakan dalam tax treaties (perjanjian pajak)
sebagai
dasar
pembagian
atas
pajak
penghasilan
(khususnya dalam hal laba industri maupun komersial). Metode 30
yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah: 1) Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan. 2) Apabila ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan, berhasil ataupun gagal. b.
Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negaranegara yang berbeda. Dalam menguji keunggulan pengenaan pajaknya. Sebagai contoh dalam memutuskan antara penawaran untuk
memiliki
saham
perusahaan
di
berbagai
negara,
pertimbangan-pertimbangan berikut harus diperhitungkan: 1) tarif yang dikenakan atas laba perusahaan di negara investasi. 2) apakah dividen yang dibagikan terutang withholding taxes. Jika ya, berapa tarifnya. 3) apakah ada kredit pajak atau pengurangan pajak lainnya di negara domisili dari pemegang saham sehubungan dengan pajak yang dibayar di negara investasi. c.
Pengunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi 31
oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau
lebih
negara
sebagai
tambahan
dari
negara
yang
bersangkutan yang sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana perencanaan pajak nasional melalui penggunaan elemen asing, seperti pembentukan trust atau holding company di negara lain dimana tarif pajaknya rendah biasa diterapkan. 3.
Evaluasi pelaksanaan rencana pajak Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perncanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan terhadap beban pajak (tax burden), perbedaan laba kotor dan penghasilan selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan diditung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut: a.
Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
b.
Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
c.
Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
Dari tiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut baru dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.
32
Sebagai contoh, misalnya perusahaan A menghitung apabila: a.
Ia tidak melaksanakan perencanaan pajak, pajak yang harus di tanggung Rp 100.000.000,00.
b.
Ia melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang harus ditanggung Rp 75.000.000,00.
c.
Ia melaksanakan perencanaan pajak tapi gagal, maka pajak yang harus di tanggung Rp 125.000.000,00. Perusahaan
tentu
akan
memilih
untuk
melaksanakan
perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000,00 jika perencanaan pajak tersebut berhasil sesuai sasaran. Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan deductible items sehingga menjadi suatu kasus di pengadilan. Begitu juga dengan waktu nilai mata uang (time value of money). Bila perencanaan pajak yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk menunda pembayaran bukan untuk mengurangi beban pajak, maka seharusnya di tarik kembali (discounted) terhadap nilai sekarang dan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sekarang. Dengan kata lain dilihat nilai sekarang (present value) atas penghematan penundaan pajak berbagai tahun dikemudian hari dikurangi nilai sekarang atas biaya yang dikeluarkan untuk suatu perencanaan pajak. 33
4.
Mencari kelemahan dan kemungkinan memperbaiki kembali rencana pajak Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu
rencana
harus
di
ubah
mengingat
adanya perubahan
peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian kriminal. Jadi sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan beberapa laba (benefit) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian (loss) potensial jika terjadi kegagalan. 5.
Mutakhiran rencana pajak Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap 34
komponen suatu perjanjian. Namun sayangnya informasi mengenai perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas bisnis seringkali sangat terbatas. Oleh karena itu, ketika memberikan masukan kepada konsulen luar negeri sehibungan dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam undang-undang
dan
pelaksanaannya,
juga
harus
ditanyakan
dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat. a.
Perencanaan Pajak Domestik (National Tax Planning) Sebelum melakukan suatu perencanaan pajak domestik (national tax planning) diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, teori dan praktik akuntansi yang berlaku, serta praktik administrasi perpajakan.
b. Perencanaan
Pajak
Internasional
(International
Tax
Planning) Perencanaan pajak internasional berkaitan dengan perusahaan grup multinasional di mana tujuan utamanya adalah ingin meminimalkan biaya-biaya dan pajak. Namun pengertian meminimalisasi total biaya pajak grup yang telah dibayar anggota grup tentunya membayar pajak sesuai hukum yang berlaku dan transfer yang dilakukan haruslah bersifat legal. Inilah yang disebut sebagai tax avoidance atas pajak yang seharusnya dibayar. Perusahaan grup multinasional adalah perusahaan-perusahaan 35
yang didirikan di berbagai negara dan saling berhubungan antar negara, serta saling berhubungan di dalam kepemilikan yang biasanya berjuang pada perusahaan induk (parent company). Sebelumnya, intenasional tax planning selalu berkosentrasi pada dua hal yaitu with holding tax dan tax havens. Namun dalam perkembangannya yang sekarang, international tax planning lebih ditujukan pada penggunaan negara-negara yang mempunyai tarif pajak yang tinggi (high tax country). Ini disebabkan manajer perusahaan dalam menyusun strategi perencanaan pajaknya melihat bahwa tax havens bukan lagi menjadi faktor yang menguntungkan dan tidak cocok dengan jaringan kerja tax treaty. Pada kahirnya pengurangan beban pajak hanya akan efektif sepanjang penghasilan yang dilindungi di negara yang bertarif rendah akan dibagikan. Tambahan lagi, banyak negara memberlakukan pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh subsidiary tax havens di negara pemegang saham berada. Dengan demikian, penggunaan negara
tax
havens
sebagai
penghubung
sudah
tidak
menguntungkan lagi. Dengan demikian pada awalnya perencanaan pajak perlu menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin pajak yang harus ditanggung. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan dengan 36
mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dirumuskan sebagai tax planning yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain dari pajak yang mungkin terjadi,
untuk
itu
seorang
manajer
perpajakan
harus
memperhitungkan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu, (1) fakta yang relevan, (2) faktor pajak, (3) faktor non pajak lainnya.
F. Langkah – Langkah Perencanaan Pajak (Tax Planning) 1. Maksimalisasi Penghasilan yang dikecualikan Usaha maksimalisasi penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan berbagai objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4(3) Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: a. Bantuan atau sumbangan b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi 37
c. Warisan d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
38
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
39
2.
Memaksimalkan Beban-beban fiskal Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan beban-beban yang dapat dikurangkan atau menekan beban yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke beban-beban yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6 mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan yaitu: a.
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
b.
Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam
perusahaan
atau
yang
dimiliki
untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 40
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing f.
Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
g.
Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
h.
Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
i.
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
j.
Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah l.
Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Beban-beban yang dapat dikurangkan ini nantinya yang harus
diperbesar oleh perusahaan, sehingga pengurang terhadap penghasilan bruto juga akan semakin besar, akibatnya pajak yang akan dibayar semakin kecil. Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, mengatur beban-beban yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut: a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan 41
asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. e. Penggunaan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dlam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan f.
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan h. Pajak penghasilan i.
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
j.
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 42
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
G. Manajemen Pajak Secara umum pengertian dari manajemen pajak menurut Sophar Lumbantoruan 1999 dalam I Kadek Sumadi, 2004 bahwa manajemen pajak “merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” dengan tetap menerapkan dan mentaati peraturan atau perundangan perpajakan yang berlaku dengan benar sehingga usaha efisiensi untuk mencapai keuntungan atau laba perusahaan dengan sebesar-besarnya dapat terlaksana. Dalam mencapai tujuan strategisnya, suatu perusahaan dapat melakukan pengelolaan pajak dengan baik. Tax management menurut tingkat kompleksitasnya terbagi dalam tiga jenis, diantaranya adalah yang di kemukakan oleh Lembaga manajemen formasi, 2002 dalam I Kadek Sumadi, 2004: 1.
Global Tax Management Global tax management merupakan merupakan bagian penting dari tax management yang paling lengkap dan kompleks, yaitu meliputi semua aspek perpajakan untuk semua jenis transaksi baik yang 43
bersifat nasional maupun internasional, global tax management akan memberikan hasil yang maksimal jika dilakukan sejak awal pada saat usaha akan dijalankan. Peran dari seorang tax manager atau konsultan pajak hendaknya dilibatkan sejak seorang ingin melakukan usaha. 2.
Partial Tax Management Bagian ini hanya menitikberatkan pada unsur kepatuhan wajib pajak. Dalam partial tax management unsur interprestasi yang benar dari suatu peraturan atau ruling merupakan faktor yang sangat penting. Partial tax management dapat dilakukan untuk suatu transaksi yang dilakukan dengan pertransaction basic. Contoh, apabila perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain dalam bidang pemberian jasa, maka dapat dibuat suatu kondisi yang dilegalisasi suatu kontrak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak.
3.
Simple Tax Management Simple tax management merupakan bagian tax management yang paling sederhana. Dimana dapat dilakukan baik perorangan maupun perusahaan baik dalam skala kecil menengah sampai dengan skala besar. Simple tax management menekankan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada, perusahaan diharapkan memiliki database peraturan perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan sebagai wajib pajak.
44
H. Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Motivasi diartikan sebagai semua kondisi yang memberikan dorongan dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan, kemauan, dorongan dsb (Gibson, Donnelly, Invancevich, 1997) dalam (Rini, Sartika, 2008). Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan. Dimana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu usur pendapatan atau penghasilan yang dihasilakan oleh perusahaan, dimana pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final. Dalam penelitian ini, membatasi faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning menurut Ina Handyani (2004) dan Suandy (2008) yaitu kebijakan perpajakan, undang – undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak (tax rates). 1.
Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (self assessment system). Sistem ini diberlakukan
untuk
memberikan
kepercayaan
sebesar-besarnya 45
kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Self assessment system merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi manajemen melakukan tax planning. Hal ini disebabkan, dalam self assessment system para Wajib Pajak dapat merencanakan sendiri pajaknya dengan cara menghitung serta membayar sendiri pajaknya serta melakukan pembukuan. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka hal ini membuat Wajib Pajak termotivasi untuk merencanakan pajaknya. Oleh karena diberlakukannya sistem tersebut, juga akan membuka
peluang
bagi
manajer
perusahaan
untuk
mengimplementasikan tax planning dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp 100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi 46
besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya. Apabila perusahaan yang mengalami kerugian, maka pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil. Dengan demikian, maka Wajib pajak termotivasi untuk melakukan tax planning yang baik untuk pengendalian kewajiban perpajakan perusahaan. Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak, berikut akan diuraikan faktorfaktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu: a.
Pajak yang akan Dipungut Di dalam sistem perpajakan ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti: 1) Pajak Penghasilan Badan dan Perseorangan. 2) Pajak atas capital gains. 3) Withholding tax atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalty, lainlain. 4) Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk. 5) Pajak atas undian/hadiah. 6) Bea materai. 7) Capital transfer taxes/transfer duties. 47
8) Business licence dan trade taxes lainnya. Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar di mana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak. b. Subjek Pajak Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut “the classical system” dimana ada pemisahan antara Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut ‘The Classical System’ di mana ada pemisahaan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya uang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan 48
kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak. c.
Objek Pajak Yang merupakan objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contoh transaksi modal perseroan atas dividen dan capital gains, di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif progresif Pasal 17 Undangundang Pajak Penghasilan sedangkan capital gains dikenakan pajak flat rate sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan
saham.
Karena
objek
pajak
merupakan
basis
perhitungan besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi 49
sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. d. Tarif Pajak Adanya tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes, (1980), bahwa: “The heavier the burden, the stroner the motive and the wider the scope for tax avoidance, since the taxpayer may avoid the higher rates of tax while still remaining liae to the lower.” e.
Prosedur Pembayaran Pajak Adanya
self
assessment
system
dan
payment
system
mengharuskan seseorang perencana pajak untuk merencanakan pajak dengan baik. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (self assessment system). 2.
Undang-undang Perpajakan (Tax Regulated) Undang-undang
perpajakan
adalah
kumpulan
peraturan-
peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun
tidak
ada
undang-undang
yang
mengatur
setiap
permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksaannya selalu diikuti
oleh
ketentuan-ketentuan
lain
(Peraturan
Pemerintah 50
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan tersebut. Melaksanakan tax planning dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya. Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat melakukan tax planning dengan cara memanfaatkan undang-undang pajak yang berlaku. Pada masa sekarang ini, wajib pajak harus cermat dalam memilih lokasi usaha yang akan didirikan. Hal ini disebabkan, adanya lokasi-lokasi usaha tertentu yang memperoleh fasilitas yang lebih dibanding dengan lokasi/kawasan lainnya. Apabila wajib pajak ingin mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah maka wajib pajak dapat memilih lokasi usaha di daerah tertentu, misalnya di Indonesia Bagian Timur.
51
Dengan mendirikan usaha di daerah tersebut, maka wajib pajak dapat memperoleh banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008. Di samping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya. Hasil suatu tax planning bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang-kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya/kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Meskipun suatu tax planning sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. 3.
Administrasi Perpajakan (Tax Administration) Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan dari pelaksanaan tax planning. Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang 52
direncanakan. Pada intinya administrasi adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Dalam sistem itu minimal harus mencakup hal-hal berikut: a.
Memonitor transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi utama tersebut telah dicatat atau diperlakukan sesuai dengan undangundang dan kebijaksanaan perusahaan.
b.
Menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar, dengan demikian resiko sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat dihindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan. Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan tax
planning dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan parpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari tax penalty sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya tidak terjadi bila wajib pajak mengerti dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. 53
Untuk menghindari sanksi administratif, wajib pajak harus mengetahui
sarana,
batas,
waktu,
angsuran
dan
penundaan
pembayaran pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat merencanakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun cash budget dengan lebih akurat. 4.
Loopholes Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Dalam tax avoidance wajib pajak memanfaatkan peluangpeluang (loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang
perpajakan
secara
optimal,
seperti
pengecualian
dan
pemotongan-pemotongan yang diperkanankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelamahan-kelamhan yang ada dalam peraturan perpajakan. Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya. Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat 54
melakukan tax planning dengan cara memanfaatkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Loopholes ini memiliki 2 makna yaitu: a.
Loopholes yang memang sengaja di berikan oleh pemerintah di dalam suatu tax policy yang dibuat sedemikian rupa guna mendukung suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi tertentu.
b.
Loopholes yang sebetulnya bukan maksud pembuat undang – undang di dalam membuat peraturan perpajakan tersebut, atau dengan kata lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ketentuan perpajakan.
5.
Tarif Pajak (Tax Rates) Tarif Pajak, dimana semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning. Sebagai contoh adalah pemberian natura kepada karyawan tidak dapat diperlukan sebagai deductible expense. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga perusahaan bisa diperlakukan sehingga deductible expense. Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat dilakukan untuk menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban, maka PPh pasal 21 dapat di lakukan melihat tiga bentuk: 55
a)
PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung karyawan
itu
sendiri
sehingga
benar-benar
mengurangi
penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan. b) PPh pasal 21 ditanggung perusahaan Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung
oleh
perusahaan
yang
bersangkutan.
Dengan
demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tudak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaan yang menanggung beban PPh pasal 21. penghitungan PPh pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan cara gross up, karena tidak menambah secara langsung penghasilan bruto karyawan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. c)
PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan dengan menggunakan metode gross up Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. dalam hal ini perhitungan dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing – masing karyawan.
56
I.
Penelitian terdahulu Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang dilakukan terkait dengan pengaruh penerapan Tax Planning dalam meminimalkan pajak terutang wajib pajak badan. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Agus Subekti (2007)
Judul Penelitian
Hasil Penelitian
Memperoleh hasil yang signifikan antara kebijakan perpajakan terhadap tax planning, undangundang perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap tax planning, dan administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependent Martha Analisis faktor-faktor Penelitian ini membuktikan bahwa Tanuwardi yang memotivasi kebijakan perpajakan, undang(2009) manajemen perusahaan undang perpajakan, dan melakukan tax planning administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax planning Marfuah (2010)
Faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning pada perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Perusahaan Masuk Bursa Jakarta
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning
Memperoleh hasil yang tidak signifikan antara kebijakan perpajakan, undang-undang berpengaruh tidak signifikan terhadap tax planning, administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax planning, loopholes berpengaruh tidak signifikan terhadap tax planning, tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap tax planning. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependent 57
J.
Keterkaitan antar variabel Hubungan faktor-faktor motivasi manajemen yaitu kebijakan perpajakan,
undang-undang
perpajakan,
administrasi
pperpajakan,
loopholes dan tarif pajak sangat erat. Dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Agus Subekti (2007),
Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa kuesioner dengan metode penyebaran secara langsung kepada manajemen perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP perusahaan masuk bursa jakarta, dengan menggunakan model regresi menghasilkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax planning, dan undang-undang perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap tax planning. Menurut Martha Tanuwardi (2009) menggunakan teknik multivariet Structural Equation Model (SEM), dengan alat bantu perangkat lunak atau software LISREL 8.30. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan metode penyebaran secara langsung kepada manajemen perusahaan yang terdaftar di SIER Surabaya, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tax planning. Penelitian ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010), menggunakan alat bantu SPSS model regresi berganda, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, loopholes dan tarif pajak berpengaruh tidak signifikan, 58
sedangkan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tax planning
K. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 1.
Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
Kebijakan Perpajakan
UU Perpajakan
Administrasi Perpajakan
Tax Planning
Loopholes
Tarif Pajak
2.
Hipotesis Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
59
H 1:
Kebijakan Perpajakan (KP) secara signifikan berpengaruh terhadap Tax Planning (TP).
H 2:
Undang
–
Undang
Perpajakan
(UP)
secara
signifikan
berpengaruh terhadap Tax Planning (TP). H 3:
Administrasi Perpajakan (AP) secara signifikan berpengaruh terhadap tax Planning (TP).
H 4:
Loopholes (LP) secara signifikan berpengaruh terhadap Tax Planning (TP).
H5:
Tarif Pajak (TR) secara signifikan berpengaruh terhadap Tax Planning (TP).
H 6:
Kebijakan Perpajakan (KP), Undang – Undang Perpajakan (UP), Administrasi Perpajakan (AP), Loopholes (LP), Tarif Pajak (TR) secara signifikan berpengaruh tarhadap Tax Planning (TP).
60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kausal yaitu studi yang dilakukan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan tax planning pada perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, tarif pajak dan varibel dependen yaitu tax planning.
B. Metode Penentuan Sampel Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sampel dengan menggunakan teknik Convenience Sampling yang termasuk dalam non-probality sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini dapat mengambil sampel dari elemen populasi yang tidak terbatas yang tersedia memberikan informasi yang di butuhkan (Nur Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang ada
61
di DKI Jakarta, sedangkan sampel yang dipilih dari populasi adalah sebanyak 37 perusahaan.
C. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 1.
Penelitian Pustaka (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Nur Indriantoro dan Supomo, 2002). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan penyitaan, lelang, penyanderaan dan pencairan tunggakan pajak.
2.
Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah aparatur pajak yang masih aktif bekerja di Kantor Pelayanan Pajak. Pengumpulan data kuisioner
dilakukan
dengan
teknik
personally
administered
questionnaires, yaitu kuisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti (Nur Indriantoro dan Supomo, 2002).
62
D. Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 1.
Statistik Deskriptif Statistik deskripstif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum,
sum,
range,
kurtosis
dan
skewness
(kemencengan distribusi) (Imam Ghozali, 2005). 2.
Uji Kualitas Data a.
Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Imam Ghozali, 2005).
b.
Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah penerjemahan dari kata reability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (Imam Ghozali, 2005). Istilah ini juga dipakai untuk menunjukan sejauh
63
mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Juga dapat diartikan sebagai tingkat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan sebuah instrumen. Jika koefisien korelasi > 0,600, semua butir pertanyaan tersebut dikatakan reliabel. Dan sebaliknya, jika harga koefisien korelasi lebih kecil dari 0,600, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak reliabel (Imam Ghozali, 2005). 3.
Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti
melakukan
uji
multikolonieritas,
uji
normalitas,
uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. a.
Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF) (Imam Ghozali, 2005). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikoliniearitas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen (Imam Ghozali, 2005). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka
64
tolerance mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multiko (Santoso, 2004). b.
Uji Normalitas Data Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan Normal P-P Plot data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2002) dalam Christinawati (2005).
c.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi
65
jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 4.
Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai
hubungan
antara
variabel
perpajakan,
serta
ukuran
perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu: tax planning. Dalam pengujian hipotesis ini dapat dilakukan antara lain: a.
Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).
b.
Uji t Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual yaitu: kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, serta ukuran perusahaan dalam menerangkan variabel dependen, yaitu tax planning. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang
66
signifikan dari variabel masing-masing independen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Apabila sig t lebih besar dari 0.05, maka Ho diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0.05, maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2001) dalam (Christinawati, 2005). c.
Uji f Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2005). Menurut Santoso (2004) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-
67
sama terhadap variabel dependen atau terikat.
E. Operasional Variabel Penelitian Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax planning, sedangkan independen variabelnya adalah kebijakan perpajakan, undang – undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak. Pengukuran dari masing-masing variabel dapat dikemukakan sebagai berikut ini: 1.
Kebijakan Perpajakan Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010) Terdiri dari 6 (enam) item pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
2.
Undang-undang Perpajakan Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010) Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
68
3.
Administrasi Perpajakan Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010) Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
4.
Loopholes Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang, pengaruh tax avoidance (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010) Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
5.
Tarif Pajak Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tangungannya. Tarif pajak biasanya persentase (%). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Agus Subekti (2007) Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin
69
dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5). 6.
Tax Planning Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini memungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Marfuah (2010) Terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), ragu-ragu (3), setuju (4) sangat setuju (5).
70
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian Variabel
Indikator
Skala Pengukuran
No. Butir Pernyataan
Kebijakan a. Self assessment system adalah salah satu perpajakan system dimana wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan serta membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Oleh karena adanya self assessment system tersebut, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
Interval
1
b. Dengan adanya self assessment system para wajib pajak dapat merencanakan sendiri pajaknya dengan cara menghitung dan membayar pajaknya serta melakukan pembukuan. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka hal inilah yang membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan Tax Planning
Interval
2
c. Withholding tax adalah system pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Hal ini disamping mengganggu arus kas perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya. Oleh karena hal itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
Interval
3
Bersambung ke halaman selanjutnya
71
Tabel 3.1 (lanjutan) Variabel
Undangundang Perpajakan
Indikator
Skala Pengukuran
No. Butir Pernyataan
d. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Oleh karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan tersebut, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning
Interval
4
e. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang timbul akibat adanya biaya – biaya yang dikecualikan akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimilisasikan beban pajak. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
Interval
5
f. Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang timbul akibat adaanya biaya – biaya yang dapat dikurangkan akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimalisasikan beban pajak. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
Interval
6
a. Adanya perlakuan perpajakan yang belum diatur dalam undang – undang perpajakan secara sempurna (grey area), maka wajib pajak melakukan interprelasi sendiri atau penafsiran tersendiri atas objek pajak tersebut. Hal ini memotivasi saya untuk
Interval
7
melakukan Tax Planning.
Bersambung ke halaman selanjutnya
72
Tabel 3.1 (lanjutan) Variabel
Indikator
Sakala Pengukuran
No.Butir Pernyataan
b. Adanya perlakuan perpajakan yang sudah diatur dalam undang – undang perpajakan, maka wajib pajak tidak melakukan interprelasi atau penafsiran tersendiri atas objek pajak tersebut. Sehingga saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
Interval
8
c. Ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan hendaknya memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi untuk dikondisikan sesuai dengan situasi perekonomian yang eksis. Apabila perubahan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka ada kemungkinan keterlambatan dalam pengaturan tersebut, sehingga sudah tidak tepat lagi untuk dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan Tax Planning. Setujukan anda dengan pernyataan di atas?
Interval
9
d. Undang – undang perpajakan adalah kumpulan peraturan – peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Di dalam undang – undang perpajakan telah disebutkan adanya undang – undang yang mengatur pengecualian penghasilan atau bukan objek pajak, hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan pengecualian penghasilan tersebut sebagai motivasi perusahaan melakukan Tax Planning. Bersambung ke halaman selanjutnya
Interval
10
73
Tabel 3.1 (lanjutan) Variabel
Indikator
Skala Pengukuran Interval
No. Butir Pernyataan 11
a. Sanksi Administrasi maupun pidana timbul akibat adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan. Oleh karena itu, saya melakukan usaha untuk memperkecil kemungkinan sanksi – sanksi pajak tersebut dengan melakukan Tax Planning.
Interval
12
b. Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan pelaksanaan Tax Planning. Dengan menciptakan system pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar, dengan demikian resiko sanksi administrasi maupun pidana dapat dhindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
Interval
13
e. Dengan adanya ketentuan perundang – undangan perpajakan yang mengatur biaya – biaya yang dapat dikurangkan sebagai objek pajak akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimalisasikan beban pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan termotivasi untuk melakukan Tax Planning. Administrasi Perpajakan
Bersambung ke halaman selanjutnya
74
Tabel 3.1 (lanjutan) Variabel
Indikator
Skala Pengukuran
No. Butir Pernyataan
c. Salah satu bagian dari Tax Planning adalah melaksanakan administrasi perpajakan yang baik dan benar dengan cara memonitor transaksi – transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi utama tersebut telah di catat atau diperlakukan sesuai undang – undang dan kebijaksanaan perusahaan. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
Interval
14
d. Tax Planning yang akan diterapkan oleh perusahaan akan berjalan dengan baik bila di tunjang oleh administrasi yang baik. Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
Interval
15
e. Wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari tax penalty sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan. Oleh karena itu, saya melakukan usaha untuk memperkecil kemungkinan sanksi – sanksi pajak tersebut dengan melakukan Tax Planning.
Interval
16
a. Loopholes adalah celah–celah (kelemahan–kelemahan yang dapat dimanfaatkan) yang terdapat dalam undang–undang perpajakan. Dengan mempelajari dan memahami undangundang, keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah–celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara menetapkan Tax Planning. Bersambung ke halaman selanjutnya
Interval
17
Loopholes
75
Tabel 3.1 (lanjutan) Variabel
Indikator
Skala Pengukuran Interval
No. butir pernyataan 18
c. Tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Dalam tax avoidance Wajib pajak memanfaatkan peluang - peluang (loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah. Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
Interval
19
d. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha pengurangan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Dalam penghindaran pajak tersebut, wajib pajak memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena hal itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
Interval
20
e. Dengan adanya tax avoidance wajib pajak memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dalam undang – undang perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
Interval
21
b. Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan Tax Planning dengan cara memanfaatkan celah – celah yang terdapat dalam undang – undang perpajakan.
Bersambung ke halaman selanjutnya
76
Tabel 3.1 (lanjutan) Variabel
Tarif Pajak
Indikator
a. Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Oleh karena adanya perbedaan tarif pajak tersebut, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning. b. Pemberian natura kepada karyawan tidak
Skala Pengukuran
No. Butir Pernyataan
Interval
22
Interval
23
c. Tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar di kenakan tarif yang paling rendah. Oleh karena itu, tarif pajak adalah salah satu faktor yang memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan Tax Planning.
Interval
24
d. Jika perusahaan memberikan tunjangan karyawan dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan, maka tunjangan tersebut dianggap sebagai deductible expense. Oleh karena hal itu, besarnya tarif pajak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan Tax Planning. Bersambung ke halaman selanjutnya
Interval
25
dapat diperlakukan sebagai deductible expense. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga bagi perusahaan bisa diperlakukan sebagai deductible expense. Semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan Tax Planning. Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
77
Tabel 3.1 (lanjutan) Variabel
Tax Planning
Indikator
Skala Pengukuran
No. Butir Pernyataan
e. Dengan adanya beban pajak yang besar bagi perusahaan, maka semakin kuat motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan Tax Planning.
Interval
26
a. Apakah Kebijakan Perpajakan dapat memotivasi dilakukannya Tax Planning?
Interval
27
b. Apakah Undang – Undang Perpajakan dapat memotivasi dilakukannya Tax Planning?
Interval
28
c. Apakah Administrasi Perpajakan dapat memotivasi dilakukannya Tax Planning?
Interval
29
d. Apakah Loopholes ( kelemahan undang – undang perpajakan) dapat memotivasi dilakukannya Tax Planning?
Interval
30
e. Apakah Tarif Pajak dapat memotivasi dilakukannya Tax Planning?
Interval
31
78
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
Kebijakan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
2.
Undang-undang perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Agus Subekti (2007).
3.
Administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
4.
Loopholes berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
5.
Tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Marfuah (2010).
103
6.
Kebijakan
perpajakan,
undang-undang
perpajakan,
administrasi
perpajakan, loopholes, dan tarif pajak berpengarug signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010).
B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa hanya variabel Loopholes dan tarif pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Loopholes merupakan satu diantara berbagai macam cara untuk melakukan tax planning, yaitu dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat pada undang-undang perpajakan. Cara ini banyak dipraktekan oleh para manajer perusahaan guna meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan keahlian khusus dari staf perpajakan perusahaan untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang kecil sehingga tarif pajak yang dikenakan pun tarif dengan persentase terkecil. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, manajemen menginginkan tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan seminimal mungkin, guna mengurangi pengeluaran beban perpajakannya. Hal tersebut dimaksudkan agar kinerja manajemen terlihat baik dan stabil dihadapan para pemakai laporan keuangan, seperti pemberi kredit (kreditor), pemegang saham, dan lain-lain. Variabel kebijakan pajak, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan tidak terlalu mempengaruhi terhadap motivasi manajemen untuk
104
melakukan tax planning, dikarenakan ketiga variabel tersebut merupakan suatu peraturan dan tata cara perpajakan yang telah berbentuk baku dan mengikat serta bersifat memaksa sehingga wajib hukumnya bagi setiap wajib pajak melakukan dan mengikuti tata cara yang berlaku. Manajemen jusru mencari celah dari kebijakan perpajakan, undang-undang pajak serta administrasi perpajakan untuk meminimalisir utang pajak yang menjadi tanggunggannya, atau yang biasa disebut dengan Loopholes. Oleh karena itu, manajemen diharapkan mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai keahlian memadai dalam bidang perpajakan, dikarenakan untuk melakukan tax planning dibutuhkan pemahaman tentang perpajakan yang berlaku, baik tentang peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, administrasi perpajakan, serta subyek dan objek pajak beserta tarifnya.
C. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2.
Penelitian ini menggunakan beberapa kombinasi faktor-faktor dari perusahaan dan yang berkaitan dengan motivasi manajemen perusahaan yang mempengaruhi perencanaan pajak (tax planning). Peneliti
105
selanjutnya diharapkan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tax planning. 3.
Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan memberikan banyak manfaat terutama dalam meminimalkan beban pajak yang terhutang. Penulis menyarankan kepada setiap perusahaan untuk melaksanakan tax planning secara lebih baik melalui penganalisaan informasi yang ada secara lebih teliti, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan tax planning secara continue, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali tax planning, dan memutakhiran tax planning disesuaikaan dengan keadaan sekarang.
4. Penerapan perencanaan pajak tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian manajemen perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang terhutang. Penulis menyarankan agar perusahaan mengadakan training atau seminar khususnya karyawan yang menangani masalah pajak guna memperdalam pengetahuan karyawan tentang tax planning.
106
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdapat di wilayah DKI Jakarta yang letaknya tidak jauh dari domisili penulis dan yang menjadi subjek penelitian adalah accounting dan finance yang bekerja pada beberapa perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Penyebaran kuesioner dari awal Mei 2010 dan pengumpulannya sampai dengan akhir Juni 2010, dalam penyebaran kuesioner peneliti mendatangi langsung 37 perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tabel 4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian No Nama Perusahaan 1 PT. ENI 2 PT. GPS Indo Mandiri 3 Bank Danamon cab. Buncit 4 PT. Jawa Tirta Marin 5 PT. Seahours 6 PT. Arpeni Pratama Ocean Line 7 PT. Pramitha Utama 8 Bank BRI cab. Buncit 9 PT. Multi Pangan Lestari 10 PT. Mega Fina Dana 11 PT. Sapta Jaya Mandiri 12 PT. Mitra Citra Daya Power 13 PT. Hanna Graha Abadi Bersambung ke halaman selanjutnya
Jumlah 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1
79
Tabel 4.1 (Lanjutan) No. Nama perusahaan 14 PT. Jasa Kesehatan Indonesia 15 PT. Sertco Quality 16 PT. Bravo Security Indonesia 17 PT. Jan Darmadi Investindo 18 PT. Mediclink Medicare 19 Consurtium CRW Grissik 20 PT. Southern Tristar 21 PT. Bravo security Indonesia 22 PT. Alvotel komunika 23 PT. Minakta 24 PT. Alam Lestari mandiri 25 PT. Miura Indonesia 26 PT. Dwi Java 27 PT. Saipem Indonesia 28 PT. Subur Grafistama 29 PT. Executrain 30 PT. Jakarta Metro Engineering 31 PT. Aditech Matra 32 PT. Petrokimia Nusantara 33 PT. Switchlab 34 PT. Simaeru Indonesia Raya 35 PT. Inhealth 36 PT. Ellegrand 37 PT. AIA Sumber: Data primer yang diolah
Jumlah 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3
Kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 82 kuesioner atau 82%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 18 buah atau 18%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 75 buah atau 75%, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh responden
80
sebanyak 7 buah atau 7%. Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2. Data Sampel Penelitian No. 1.
Jumlah kuesioner yang disebar
Aparatur Pajak 100
2.
Jumlah kuesioner yang kembali
82
82%
3.
Jumlah kuesioner yang tidak kembali
18
18%
4.
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah Jumlah kuesioner yang dapat diolah
7
7%
75
75%
5.
Keterangan
Persentase 100%
Sumber: Data primer yang diolah 2. Karakteristik Profil Responden Data yang diperlukan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada bagian accounting dan finance khususnya staf pajak menjadi objek penelitian. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner. Dari 100 kuesioner tersebut, tingkat pengembaliannya 75% atau sebanyak 75 kuesioner. Profil responden dalam penelitian ini disajikan secara lengkap dalam tabel 4.3
81
Tabel 4.3. Profil Responden Keterangan Usia 20-25 26—30 32-35 >36
Jumlah
Persentase
11 35 13 16
14,67% 46,67% 17,33% 21,33%
Jenis Kelamin L P
42 33
56% 44%
Jabatan Manager Tax Spesialist Accounting Finance Staf Dan lain-lain
5 5 35 17 13
6,67% 6,67% 46,67% 17,33% 22,67%
Lama menduduki jabatan 15-11 10-5 <5
29 46
38,67% 61,33%
Sumber : Data primer yang diolah
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi kebijakan
perpajakan,
undang-undang
perpajakan,
administrasi
perpajakan, loopholes, tarif pajak dan tax planning dalam secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.4.
82
Tabel 4.4. Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum 75 15.00 30.00 75 12.00 23.00 75 12.00 23.00 75 11.00 22.00 75 14.00 25.00 75 12.00 25.00
Kp Uup Ap Loop Tp Tpl Valid N 75 (listwise) Sumber: Data primer yang diolah
Mean 21.7600 17.3600 17.5200 18.3600 18.7067 18.6133
Std. Deviation 4.02975 3.43133 3.01510 2.33447 2.79852 2.92655
Tabel 4.4. menjelaskan bahwa pada variabel kebijakan perpajakan jawaban minimum responden sebesar 15 dan maksimum sebesar 30 dengan rata-rata total jawaban 21.7600 dan standar deviasi sebesar 4.02975. Variabel minimum undang-undang perpajakan sebesar 12 dan maksimum sebesar 23, dengan rata-rata total jawaban 17.3600 dan standar deviasi sebesar 3.43133. Pada variabel administrasi perpajakan minimum jawaban responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 23, dengan rata-rata total jawaban 17.5200 dan standar deviasi sebesar 3.01510. Variabel loopholes minimum jawaban responden sebesar 11 dan maksimum sebesar 22, dengan rata-rata total jawaban 18.3600 dan standar deviasi sebesar 2.33447. Variabel minimum tarif pajak sebesar 14 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total jawaban 18.7067 dan standar deviasi sebesar 2.79852 Pada variable tax planning minimum jawaban responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan ratarata total jawaban 18.6133 dan standar deviasi sebesar 2.92655.
83
2.
Hasil Uji Kualitas Data a.
Hasil Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kebijakan perpajakan (KP), undang-undang perpajakan (UUP), administrasi perpajakan (AP), loopholes (LOP), tarif pajak (TP), tax planning (TPL). Tabel 4.5. Uji Validitas Instrumen Kebijakan Perpajakan Instrumen
Pearson Correlation
Signifikan
Keterangan
KP1
.847
.000
Valid
KP2
.735
.000
Valid
KP3
.808
.000
Valid
KP4
.874
.000
Valid
KP5
.788
.000
Valid
.000
Valid
KP6 .804 Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel 4.5. diatas terlihat bahwa instrumen kebijakan perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.
84
Tabel 4.6. Uji Validitas Instrumen Undang-Undang Perpajakan Instrumen
Pearson Correlation
Signifikan
Keterangan
UUP1
.833
.000
Valid
UUP2
.716
.000
Valid
UUP3
.802
.000
Valid
UUP4
.816
.000
Valid
UUP5
.833
.000
Valid
Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel 4.6. diatas terlihat bahwa instrumen undang-undang perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid. Tabel 4.7. Uji Validitas Instrumen Administrasi Perpajakan Instrumen
Pearson Correlation
Signifikan
Keterangan
AP1
.803
.000
Valid
AP2
.713
.000
Valid
AP3
.745
.000
Valid
AP4
.772
.000
Valid
AP5
.738
.000
Valid
Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel 4.7. diatas terlihat bahwa instrumen administrasi perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.
85
Tabel 4.8. Uji Validitas Instrumen Loopholes (Celah Undang-Undang Perpajakan) Instrumen
Pearson Correlation
Signifikan
Keterangan
LOP1
.804
.000
Valid
LOP2
.762
.000
Valid
LOP3
.607
.000
Valid
LOP4
.405
.000
Valid
LOP5
.774
.000
Valid
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.8. diatas terlihat bahwa instrumen loopholes (celah undang-undang perpajakan) memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid. Tabel 4.9. Uji Validitas Instrumen Tarif Pajak Instrumen
Pearson Correlation
Signifikan
Keterangan
TP1
.737
.000
Valid
TP2
.771
.000
Valid
TP3
.787
.000
Valid
TP4
.714
.000
Valid
TP5
.719
.000
Valid
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.9. diatas terlihat bahwa instrumen tarif pajak memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.
86
Tabel 4.10. Uji Validitas Instrumen Tax Planning Instrumen
Pearson Correlation
Signifikan
Keterangan
TPL1
.726
.000
Valid
TPL2
.731
.000
Valid
TPL3
.742
.000
Valid
TPL4
.743
.000
Valid
TPL5
.766
.000
Valid
Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel 4.10. diatas terlihat bahwa instrumen tax planning memiliki koefisien korelasi > 0,05 ini menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid. b. Hasil Uji Reliabiltas Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,6. Tabel 4.11. Uji Reliabiltas Instrumen Kebijakan Perpajakan Cronbach’s Alpha
N of Items
.889
6
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.11. di atas dapat dilihat bahwa instrument kebijakan perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,889. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan
87
bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel. Tabel 4.12. Uji Reliabiltas Instrumen Undang-undang Perpajakan Croanbach Alpha
N of Items
.858
5
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.12. di atas dapat dilihat bahwa instrument undangundang perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,858. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel. Tabel 4.13. Uji Reliabiltas Instrumen Administrasi Perpajakan Croanbach Alpha
N of Items
.805
5
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.13. di atas dapat dilihat bahwa instrument administrasi perpajakan memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,805. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel. Tabel 4.14. Uji Reliabiltas Instrumen Loopholes Croanbach Alpha
N of Items
.701
5
Sumber: Data primer yang diolah
88
Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa instrument loopholes memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,701. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel. Tabel 4.15. Uji Reliabiltas Instrumen Tarif Pajak Croanbach Alpha
N of Items
.793
5
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa instrument tarif pajak memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,793. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel. Tabel 4.16. Uji Reliabiltas Instrumen Tax Planning Croanbach Alpha
N of Items
.791
5
Sumber: Data primer yang diolah Dari tabel 4.16. di atas dapat dilihat bahwa instrument tax planning memiliki koefisien korelasi > 0,600 yaitu 0,791. menunjukan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan reliabel.
89
3.
Hasil Uji Asumsi Klasik a.
Hasil Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghazali, 2005). Jika terjadi
korelasi, maka terdapat problem
multikolonieritas atau multiko. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi yang terbebas dari problem multikolonieritas apabila nilai VIF <10 dan nilai tolerance >0,10, maka data tersebut tidak ada M tolerance. Hasil uji multikolonieritas terhadap data untuk pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 4.17.
Model
Tabel 4.17. Uij Multikolineritas Coefficientsa Collinearity Statistics Tolerance
(Constant) Kp .264 Uup .137 Ap .252 Loop .207 Tp .236 a. Dependent Variable: Tp Sumber: Data primer yang diolah
VIF
1
3.785 7.301 3.966 4.839 4.235
90
Berdasarkan tabel diatas nilai tolerance variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes dan tarif pajak mempunyai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya korelasi antar variabel independen tersebut. Dengan demikian,
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
tidak
terjadi
multikolinearitas. b. Hasil Uji Normalitas Berikut ini adalah hasil uji normalitas variabel dependen dan variabel independent. Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Histogram
Histogram Dependent Variable: tpl
14
Std. Dev. =0.966 Mean =-8.33E-16 N =75
12 10
Frequency
8 6 4 2 0
-3
-2
-1
0
1
2
3
Regression Standardized Residual
91
Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa penyebaran data terdistribusi secara normal. Ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: tpl 1.0
Expected Cum Prob
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
Gambar 4.2 memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. c.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
92
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola scatterplot antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa telah terjadi Heteroskedastisitas. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghazali, 2005). Gambar 4.3. Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot
Regression Studentized Residual
Dependent Variable: tpl
2.5
0.0
-2.5
-2
0
2
Regression Standardized Predicted Value
93
Dari grafik di atas, da pat disimpulkan bahwa grafik tersebut menunjukan titik-titik yang membentuk pola diagonal, baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam regresi linier berganda. 4. Hasil Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu: a.
Uji Koefisien Determinasi Uji ini dilakukan untuk mengukur kamampuan variabelvariabel independen, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen yaitu tax planning. Hasil uji koefisien Adjusted R Square pada tabel 4.18. Tabel 4.18. Koefisien Determinasi Model 1
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.850(a)
.722
.702
1.59676
a.
Predictors: (Constant): kebijakan perpajakan, UU perpajakan, administrassi perpajakn, loopholes, tarif pajak b. Dependent Variable: tax planning Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan analisis data pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa
nilai koefisien Adjusted R Square adalah sebesar 0,702, hal ini berarti 70,2% variabel tax planning dapat dipengaruhi oleh variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi
94
perpajakan, loopholes, dan tarif pajak Sedangkan sisanya (100% 70,2% = 29,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain. b. Hasil Uji Statistik t Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t
dapat dilihat pada tabel 4.11, jika nilai
probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Tabel 4.19. Hasil Uji Statistik t Coefficients(a)
Model
1
(Constant) Kp Uup Ap Loop Tp
Unstandardized Coefficients Std. B Error .467 1.664 -.094 .090 .182 .146 -.087 .123 .546 .175 .455 .136
Standardized Coefficients
T
Sig.
Beta .281 -.129 -1.044 .213 1.243 -.089 -.706 .436 3.122 .435 3.336
.780 .300 .218 .482 .003 .001
a Dependent Variable: tpl
Sumber: Data primer yang diolah Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap tax planning Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel kebijakan perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,300. Hal ini berarti menolak Ha1 sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan
95
perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kebijakan perpajakan lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh undang-undang perpajakan terhadap tax planning Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel undangundang perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,218. Hal ini berarti menolak Ha2 sehingga dapat dikatakan bahwa undangundang perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel undangundang perpajakan lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh administrasi perpajakan terhadap tax planning Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel administrasi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,482. Hal ini berarti menolak Ha3 sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel administrasi perpajakan lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh loopholes terhadap tax planning Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel loopholes mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal ini berarti menerima
Ha4 sehingga
dapat
dikatakan
bahwa
loopholes
96
berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel loopholes lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 5: Pengaruh tarif pajak terhadap tax planning Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel tarif pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti menerima Ha5 sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tarif pajak lebih kecil dari 0,05. c.
Hasil Uji Statistik F Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.21, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Tabel 4.20. Uji F atau ANOVA untuk Tax Planning ANOVAb Model 1 Regression Residual Total
Sum of Squares 457.862 175.925 633.787
Df 5 69 74
Mean Square F Sig. 91.572 35.916 .000(a) 2.550
a Predictors: (Constant), tp, kp, ap, loop, uup b Dependent Variable: tpl
Sumber: Data primer yang diolah 97
Hasil Uji Hipotesis 6: Pengaruh kebijakan perpajakan, undangundang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak terhadap tax planning. Hasil uji hipotesis 6 dapat dilihat pada tabel 4.21 nilai F diperoleh sebesar 35,916 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha6 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tax planning.
C. Pembahasan 1.
Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap tax planning Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel kebijakan perpajakan 0,300 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hal ini di karenakan bahwa sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem self assessment system dimana wajib pajak boleh menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus di setorkan. Sistem self assessment dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Hasil suatu tax planning bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan apabila Sistem self
98
assessment tersebut dapat terlaksana dengan baik dan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan tidak dipengaruhi oleh tax planning. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010). 2.
Pengaruh undang-undang perpajakan terhadap tax planning Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel undang-undang perpajakan 0,218 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Hasil penelitian terdahulu oleh Agus Subekti (2007) dan Marfuah (2010) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara undang-undang perpajakan dengan tax planning, demikian juga dengan penelitian yang sekarang bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara undang-undang perpajakan dengan tax planning. Hal ini dikarenakan perbedaan jenis usaha dari masingmasing perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Karena dalam melakukan tax planning wajib pajak harus memahami karakter dari jenis usahanya, karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaanperbedaan
dalam
kebijakan
maupun
perilaku,
dan
kebiasaan-
kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan tax planning melalui pengetahuan wajib pajak dalam menafsirkan undang-undang perpajakan.
99
3.
Pengaruh administrasi perpajakan terhadap tax planning Hasil uji hipotesis untuk administrasi perpajakan mempunyai signifikansi 0,482 yang berarti lebih besar dari 0.05. karena nilai hasil uji t untuk variabel administrasi perpajakan lebih besar dari 0.05 maka H3 ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010). Hal ini dikarenakan pajak merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tax planning. Administrasi pajak adalah metode untuk mayakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu tax planning tidak terlalu mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan tax planning.
4.
Pengaruh loopholes terhadap tax planning Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel loopholes 0,003 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa loopholes berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan tersebut. Loopholes juga, dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Dalam
tax
avoidance wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang (loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010).
100
5.
Pengaruh tarif pajak terhadap tax planning Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel tarif pajak 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tax planning. Pemberian natura kepada karyawan tidak dapat diperlukan sebagai deductible expense. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga perusahaan bisa diperlakukan sehingga deductible expense. Dengan adanya perbedaan tarif
pajak
atas
objek
pajak,
memotivasi
perusahaan
untuk
memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. 6.
Pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak terhadap tax planning Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, loopholes, dan tarif pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tax planning. Hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam melakukan tax planning manajemen harus mengandalkan variabelvariabel independen sebagai alat perencanaan pajak. Pemahaman ketentuan perpajakan sangat mutlak diperlukan oleh wajib pajak supaya pelaksanaan
tugas
pekerjaan
entitas
yang
bersangkutan
dapat
terselenggara dengan baik tanpa meninggalkan dinamika yang ada. Untuk itu diperlukan semacam nuansa atau iklim continuing professional
101
education bagi mereka yang secara khusus ditugasi mengelola pajak. Pajak merupakan jumlah biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sangat wajar jika perusahaan menempatkan petugas dengan keahlian memadai untuk menangani kewajiban pajak atau mengelola pajak sesuai dengan siklus keberadaan perusahaan. Masalah administrasi perpajakan selalu berkaitan dengan sistem akuntansi yang baik. Jika perusahaan belum sanggup memiliki sistem akuntansi yang baik, maka pembukuan yang memadai dapat digunakan, tergantung dengan besar-kecilnya perusahaan dan kompleksitas yang dihadapi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010)
102
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hamid. “Buku Panduan Penulisan Skripsi”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
Agus Subekti. ”Analisis Faktor-faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning”,UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.
Christinawati. ” Pengaruh Informasi Prospektus Terhadap Return Saham Di Pasar Perdana”, Uinversitas Trisakti, Jakarta, 2005.
Erly Suandy. ”Perencanaan Pajak Edisi 4”, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Erly Suandy.”Hukum Pajak Edisi 4”, Selemba Empat, Jakarta, 2008.
I Kadek Sumadi. “Analisis Peranan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Yang Harus Diayar Serta Meningkatkan Laba Bersih Setelah Pajak Pada PT. “ESP”. Jakarta: Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2004
Ina Handayani. ”Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Meminimalkan Kewajiban Pembayaran Pajak Pada PT X”, Universitas Trisakti, Jakarta, 2004.
Irwansyah, Lubis, SE., M.Si. “Perpajakan Pengantar”. Jakarta, YP2SDM, 2006.
Domestik
Indonesia
Suatu
Ismarita. “Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan”. Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama, 2007
Marfuah. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning” UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
107
Martha Tanuwardi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning” Universitas Kristen Petra, 2009
Mohammad Zain.”Manajemen Perpajakan”, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Mr. Dr.N.J Feldman.1949. Overheidsmid Delen Van Indonesia dalam Irwansayh Lubis. 2005
Nur Hidayat. “Tax Planning Bukan Untuk Hindari Pajak. Sumber: Bisnis Indonesi,. 2005.
Perancis. Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances, 1906.
Rini, dan Sartika.”Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”, Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Pajak, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2008.
Siti Resmi. ”Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4”,Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Sophar B. Lombartoruan. “Akuntansi Pajak”, edisi revisi, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 1996.
Suwarta.” Akuntansi Perpajakan Brevet AB Terpadu”. STAN, Jakarta, 2007.
Syafi’i, Tax Planning Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak. Dialektika Vol.4 No.1-2 2005
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Waluyo. “Akuntansi Pajak”. Salemba Empat, Jakarta, 2004.
108
Lampiran 1
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI MOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TAX PLANNING (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI Jakarta)
Disusun Oleh: Ida hamadah NIM : 105082002619
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010M
109
Lampiran 1 Jakarta, Mei 2010 Kepada, Yth Bpk/Ibu/Sdr/i Responden di Tempat
Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya: Nama
: Ida hamadah
NIM
: 105082002619
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivassi Manajemen Perusahaan Melakukan tax Planning (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Wilayah DKI Jakarta)”. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah menggangu waktu bekerjanya. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu/Sdr/i bekerja, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak di isi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan Anda, yang penting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuisioner ini, saya ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
Hormat saya,
Dosen Pembimbing,
Peneliti,
(Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si.)
(Ida hamadah) 110
Lampiran 1 A. Identitas Responden Sebagai data pelengkap dalam penelitian ini, kami mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk melengkapi isian berikut: Nama perusahaan
:
Usia
:
Jenis kelamin
:
Jabatan
:
Lama menduduki jabatan tersebut
:
Petunjuk Pengisian Pertanyaan – pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat anda tentang motivasi di lakukannya Tax Planning bagi perusahaan. Pada setiap pertanyaan telah disediakan bagian lima poin skala disampingnya. Dengan keterangan sebagai berikut: 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju Anda diminta untuk memberikan Jawaban yang tersedia di bawah pertanyaan sesuai dengan jawaban/keadaan anda dengan cara memberi tanda silang (X).
111
Lampiran 1 Kebijakan Perpajakan
1.
Petunjuk: Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. 1.
PERNYATAAN
SS
S
RR
TS
STS
Self assessment system adalah salah satu system dimana wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan serta membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Oleh karena adanya self assessment system tersebut, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
2.
Dengan adanya self assessment system para wajib pajak dapat merencanakan sendiri pajaknya dengan cara menghitung dan membayar pajaknya serta melakukan pembukuan. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka hal inilah yang membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan Tax Planning
3.
Withholding tax adalah system pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Hal ini disamping mengganggu arus kas perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya. Oleh karena hal itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
112
Lampiran 1 4.
Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Oleh karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan tersebut, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning
5.
Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang timbul akibat adanya biaya – biaya yang dikecualikan akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimilisasikan beban pajak. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
6.
Dengan adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang timbul akibat adaanya biaya – biaya yang dapat dikurangkan akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimalisasikan beban pajak. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
113
Lampiran 1 Undang-undang Perpajakan
2.
Petunjuk: Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. 1.
PERNYATAAN
SS
S
RR
TS
STS
Adanya perlakuan perpajakan yang belum diatur dalam undang – undang perpajakan secara sempurna (grey area), maka wajib pajak melakukan interprelasi sendiri atau penafsiran tersendiri atas objek pajak tersebut. Hal ini memotivasi saya untuk melakukan Tax Planning.
2.
Adanya perlakuan perpajakan yang sudah diatur dalam undang – undang perpajakan, maka wajib pajak tidak melakukan interprelasi atau penafsiran tersendiri atas objek pajak tersebut. Sehingga saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
3.
Ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan hendaknya memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi untuk dikondisikan sesuai dengan situasi perekonomian yang eksis. Apabila perubahan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka ada kemungkinan keterlambatan dalam pengaturan tersebut, sehingga sudah tidak tepat lagi untuk dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan Tax Planning. Setujukan anda dengan pernyataan di atas?
114
Lampiran 1 4.
Undang – undang perpajakan adalah kumpulan peraturan – peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Di dalam undang – undang perpajakan telah disebutkan adanya undang – undang yang mengatur pengecualian penghasilan atau bukan objek pajak, hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan pengecualian penghasilan tersebut sebagai motivasi perusahaan melakukan Tax Planning.
5.
Dengan adanya ketentuan perundang – undangan perpajakan yang mengatur biaya – biaya yang dapat dikurangkan sebagai objek pajak akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimalisasikan beban pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
115
Lampiran 1 Administrasi Perpajakan
3.
Petunjuk: Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. 1.
PERNYATAAN
SS
S
RR
TS
STS
Sanksi Administrasi maupun pidana timbul akibat adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan. Oleh karena itu, saya melakukan usaha untuk memperkecil kemungkinan sanksi – sanksi pajak tersebut dengan melakukan Tax Planning.
2.
Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan pelaksanaan Tax Planning. Dengan menciptakan system pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar, dengan demikian resiko sanksi administrasi maupun pidana dapat dhindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan. Setujukah anda dengan pernyataan di atas?
3.
Salah satu bagian dari Tax Planning adalah melaksanakan administrasi perpajakan yang baik dan benar dengan cara memonitor transaksi – transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi utama tersebut telah di catat atau diperlakukan sesuai undang – undang dan kebijaksanaan perusahaan. Setujukah anda dengan pernyataan di atas? 116
Lampiran 1
4.
Tax Planning yang akan diterapkan oleh perusahaan akan berjalan dengan baik bila di tunjang oleh administrasi yang baik. Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
5.
Wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari tax penalty sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan. Oleh karena itu, saya melakukan usaha untuk memperkecil kemungkinan sanksi – sanksi pajak tersebut dengan melakukan Tax Planning.
117
Lampiran 1 Loopholes
4.
Petunjuk: Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. 1.
PERNYATAAN
SS
S
RR
TS
STS
Loopholes adalah celah – celah (kelemahan – kelemahan yang dapat dimanfaatkan) yang terdapat dalam undang – undang perpajakan. Dengan mempelajari dan memahami undang – undang, keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah – celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara menetapkan Tax Planning.
2.
Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan Tax Planning dengan cara memanfaatkan celah – celah yang terdapat dalam undang – undang perpajakan.
3.
Tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Dalam tax avoidance Wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang (loopholes) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah. Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
4.
Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha pengurangan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang 118
Lampiran 1 perpajakan secara optimal. Dalam penghindaran pajak tersebut, wajib pajak memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena hal itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
5.
Dengan adanya tax avoidance wajib pajak memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dalam undang – undang perpajakan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
119
Lampiran 1 Tarif Pajak
5.
Petunjuk: Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
No. 1.
PERNYATAAN
SS
S
RR
TS
STS
Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Oleh karena adanya perbedaan tarif pajak tersebut, saya termotivasi untuk melakukan Tax Planning.
2.
Pemberian natura kepada karyawan tidak dapat diperlakukan sebagai deductible expense. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga bagi perusahaan bisa diperlakukan sebagai deductible expense. Semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan Tax Planning. Setujukah anda dengan pernyataan diatas?
3.
Tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar di kenakan tarif yang paling rendah. Oleh karena itu, tarif pajak adalah salah satu faktor yang memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan Tax Planning.
4.
Jika perusahaan memberikan tunjangan karyawan dalam bentuk cash dan memasukannya ke dalam daftar gaji karyawan, maka tunjangan tersebut dianggap sebagai deductible expense. Oleh karena 120
Lampiran 1 hal itu, besarnya tarif pajak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan Tax Planning. 5.
Dengan adanya beban pajak yang besar bagi perusahaan, maka semakin kuat motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan Tax Planning.
121
Lampiran 1 6.
Tax Planning
Petunjuk: Berilah tanda () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan penilaian anda, dimana: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
3 = Ragu-ragu (RR)
2 = Tidak Setuju (TS)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
NO 1.
PERNYATAAN Apakah
Kebijakan
Perpajakan
SS
dapat
memotivasi
dapat
memotivasi
dapat
memotivasi
dapat
memotivasi
dapat
memotivasi
S
RR
TS
STS
dilakukannya Tax Planning?
2.
Apakah
Kebijakan
Perpajakan
dilakukannya Tax Planning?
3.
Apakah
Kebijakan
Perpajakan
dilakukannya Tax Planning?
4.
Apakah
Kebijakan
Perpajakan
dilakukannya Tax Planning?
5.
Apakah
Kebijakan
Perpajakan
dilakukannya Tax Planning?
122
Lampiran 2 Daftar Jawaban Responden
NO
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 4 3 3 5 4 3 5 3 3 5 4 2 4 3 5 2 3 4 5 4 3 2 4 3 4 5 4 4 3 5 2 3 4 5 4 3 2 4 3 4 5 5 4 3 5
2 3 3 2 4 4 2 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4
3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4
4 5 3 2 4 4 3 5 3 3 5 4 2 4 5 4 2 2 4 5 4 3 2 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 4 5 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 5
5 5 4 3 4 4 2 4 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 2 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 2 4
6 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 2 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 2 3 5 4 4 3 4
JML 25 22 16 25 24 16 26 21 18 30 21 16 20 24 23 15 18 24 28 23 22 16 26 19 21 26 22 20 24 23 15 18 24 28 23 22 16 26 19 21 26 25 24 16 26
UU PERPAJAKAN 1 4 3 3 4 4 2 5 3 3 5 3 2 3 3 4 2 3 4 5 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 5 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 5
2 5 5 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 3 4
3 4 4 2 4 5 3 4 4 3 5 4 3 3 5 2 3 3 4 5 2 4 2 4 2 4 4 4 3 5 2 3 3 4 5 2 4 2 4 2 4 4 4 5 3 4
4 5 4 3 5 5 3 5 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5
5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4
JML 22 19 15 23 23 14 22 18 15 23 17 13 15 19 15 12 15 18 22 15 17 14 17 13 17 21 20 15 19 15 12 15 18 22 15 17 14 17 13 17 21 23 23 14 22
ADM PERPAJAKAN 1 4 4 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 2 3 3 2 3 4 4 2 4 3 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 5 2 4 4 5 5 3 4
2 5 4 3 4 4 2 5 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 2 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 5 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5
3 5 3 3 4 4 3 5 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 5 4 4 3 5
4 5 4 2 4 4 2 5 4 3 4 4 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5
5 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 3 4
JML 23 18 15 21 22 13 23 18 16 22 18 15 13 17 19 14 16 19 17 14 18 14 19 14 17 21 20 14 17 19 15 15 19 17 13 18 12 19 14 17 21 21 22 17 23
123
Lampiran 2 Daftar Jawaban Responden
NO
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1 3 3 5 4 2 4 3 5 2 3 4 2 3 4 5 4 3 2 4 3 4 5 5 4 3 5 3 3 5 4
2 3 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 3 3 5 3
3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3
4 3 3 5 4 2 4 5 4 2 2 4 2 2 4 5 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4
5 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 5 2 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 2 4 4 3 5 3
6 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 2 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4
JML 21 18 30 21 16 20 24 23 15 18 24 15 18 24 28 23 22 16 26 19 21 26 25 24 16 26 21 18 30 21
UU PERPAJAKAN 1 3 3 5 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 5 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 5 3 3 5 3
2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3
3 4 3 5 4 3 3 5 2 3 3 4 3 3 4 5 2 4 2 4 2 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4
4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 4 3
5 4 3 5 4 3 3 4 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 5 4
JML 18 15 23 17 13 15 19 15 12 15 18 12 15 18 22 15 17 14 17 13 17 21 23 23 14 22 18 15 23 17
ADM PERPAJAKAN 1 4 3 5 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 4 2 4 3 5 2 4 4 5 5 3 4 4 3 5 4
2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 5 3 4 5 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 5 4 4 3 5 3 3 5 5
4 4 3 4 4 3 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 5 4 3 4 4
5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3
JML 18 16 22 18 15 13 17 19 14 15 19 14 15 19 17 15 18 12 19 14 18 21 21 22 15 23 18 16 22 20
124
Lampiran 2 Daftar Jawaban Responden
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
LOOPHOLES 1 5 5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4
2 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 5 3 4
3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4
4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5
5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4
JML 22 21 17 22 22 15 21 20 17 21 17 17 16 20 15 16 17 19 19 17 17 16 20 16 19 21 18 16 20 17 16 17 19 19 18 17 16 20 16 19 21 22 22 15 21
TARIF PAJAK 1 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3
2 5 4 3 5 5 3 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3 3 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5
3 5 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 2 5 3 4 5 5 2 4 2 3 3 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 3 4
4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4
5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 5
JML 25 17 18 23 21 16 22 21 17 23 17 17 17 20 17 14 16 21 19 18 19 14 20 15 21 23 19 14 20 15 15 16 21 19 18 19 16 20 15 21 23 22 20 16 21
TAX PLANNING 1 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 4
2 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 5 5 4 4 4
3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4
4 4 3 3 5 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 3 5
5 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 3 2 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 5 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 4 4 4
JML 22 20 17 25 21 18 21 21 17 21 17 15 17 19 16 17 16 18 17 19 17 16 19 16 22 25 19 17 19 17 16 17 18 19 19 17 15 19 16 22 25 25 21 18 21
125
Lampiran 2 Daftar Jawaban Responden
NO 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
LOOPHOLES 1 5 4 4 4 3 3 5 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4
2 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3
3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4
5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3
JML 20 17 21 17 18 15 21 17 16 17 19 11 17 19 19 18 17 14 20 17 19 21 22 22 16 21 20 17 21 19
TARIF PAJAK 1 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
2 5 4 5 3 2 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3
3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 5 3 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4
4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3
5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3
JML 21 17 23 17 15 15 20 16 17 16 21 17 16 21 19 18 19 15 20 16 21 23 23 21 15 22 21 17 23 17
TAX PLANNING 1 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 5 3 4 2 3 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4
2 5 4 5 3 4 5 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3
3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3
4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 3 5 3 3 4 4
5 5 3 4 3 2 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3
JML 21 17 21 17 15 19 19 16 13 15 18 13 15 18 19 19 17 12 19 16 22 25 25 21 18 21 21 17 21 17
126
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS
HASIL UJI VALIDITAS
Correlations Kebijakan Perpajakan kp1 kp1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
kp2
kp3
kp4
kp5
kp6
skortot
1
.501(**)
.580(**)
.815(**)
.481(**)
.639(**)
.847(**)
75
.000 75
.000 75
.000 75
.000 75
.000 75
.000 75
.501(**)
1
.556(**)
.528(**)
.622(**)
.392(**)
.735(**)
.000 75
75
.000 75
.000 75
.000 75
.001 75
.000 75
.580(**)
.556(**)
1
.616(**)
.588(**)
.731(**)
.808(**)
.000 75
.000 75
75
.000 75
.000 75
.000 75
.000 75
.815(**)
.528(**)
.616(**)
1
.571(**)
.625(**)
.874(**)
.000 75
.000 75
.000 75
75
.000 75
.000 75
.000 75
.481(**)
.622(**)
.588(**)
.571(**)
1
.588(**)
.788(**)
.000 75
.000 75
.000 75
.000 75
75
.000 75
.000 75
.639(**)
.392(**)
.731(**)
.625(**)
.588(**)
1
.804(**)
.000 75
.001 75
.000 75
.000 75
.000 75
75
.000 75
.847(**)
.735(**)
.808(**)
.874(**)
.788(**)
.804(**)
1
.000 .000 75 75 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.000 75
.000 75
.000 75
.000 75
75
kp2
kp3
kp4
kp5
kp6
Skortot
127
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS Correlations Undang-undang Perpajakan uup1 uup1 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N uup2 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N uup3 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N uup4 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N uup5 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Skor Pearson Correlation tot Sig. (2-tailed) N
1 75 .430(**) .000 75 .563(**) .000 75 .659(**) .000 75 .658(**) .000 75 .833(**)
uup2 .430(**) .000 75 1 75 .500(**) .000 75 .533(**) .000 75 .466(**) .000 75
uup3 .563(**) .000 75 .500(**) .000 75 1 75 .475(**) .000 75 .623(**) .000 75
uup4 .659(**) .000 75 .533(**) .000 75 .475(**) .000 75 1 75 .604(**) .000 75
uup5 .658(**) .000 75 .466(**) .000 75 .623(**) .000 75 .604(**) .000 75 1 75
skortot .833(**) .000 75 .716(**) .000 75 .802(**) .000 75 .816(**) .000 75 .833(**) .000 75
.716(**)
.802(**)
.816(**)
.833(**)
1
.000 .000 75 75 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.000 75
.000 75
.000 75
75
Correlations Administrassi Perpajakan ap1 ap1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
1
ap2 .428(**) .000 75 1
75 .428(**) .000 75 75 ap3 .520(**) .472(**) .000 .000 75 75 ap4 .478(**) .444(**) .000 .000 75 75 ap5 .538(**) .327(**) .000 .004 75 75 Skortot .803(**) .713(**) .000 .000 75 75 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). ap2
ap3 .520(**) .000 75 .472(**) .000 75 1 75 .388(**) .001 75 .439(**) .000 75 .745(**) .000 75
ap4 .478(**) .000 75 .444(**) .000 75 .388(**) .001 75 1 75 .597(**) .000 75 .772(**) .000 75
ap5 .538(**) .000 75 .327(**) .004 75 .439(**) .000 75 .597(**) .000 75 1 75 .738(**) .000 75
128
skortot .803(**) .000 75 .713(**) .000 75 .745(**) .000 75 .772(**) .000 75 .738(**) .000 75 1 75
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS Correlations Loopholes loop1 loop1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
1
loop2 .553(**) .000 75 1
75 .553(**) .000 75 75 loop3 .505(**) .565(**) .000 .000 75 75 loop4 .402(**) .121 .000 .303 75 75 loop5 .681(**) .565(**) .000 .000 75 75 Skortot .832(**) .779(**) .000 .000 75 75 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). loop2
loop3 .505(**) .000 75 .565(**) .000 75 1 75 .252(*) .029 75 .585(**) .000 75 .776(**) .000 75
loop4 .402(**) .000 75 .121 .303 75 .252(*) .029 75 1 75 .352(**) .002 75 .533(**) .000 75
loop5 .681(**) .000 75 .565(**) .000 75 .585(**) .000 75 .352(**) .002 75 1 75 .837(**) .000 75
skortot .832(**) .000 75 .779(**) .000 75 .776(**) .000 75 .533(**) .000 75 .837(**) .000 75 1 75
Correlations Tarif Pajak tp1 tp1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
1
tp2 .409(**) .000 75 1
75 .409(**) .000 75 75 tp3 .721(**) .380(**) .000 .001 75 75 tp4 .406(**) .506(**) .000 .000 75 75 tp5 .337(**) .489(**) .003 .000 75 75 Skortot .737(**) .771(**) .000 .000 75 75 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). tp2
tp3 .721(**) .000 75 .380(**) .001 75 1 75 .456(**) .000 75 .418(**) .000 75 .787(**) .000 75
tp4 .406(**) .000 75 .506(**) .000 75 .456(**) .000 75 1 75 .355(**) .002 75 .714(**) .000 75
tp5 .337(**) .003 75 .489(**) .000 75 .418(**) .000 75 .355(**) .002 75 1 75 .719(**) .000 75
129
skortot .737(**) .000 75 .771(**) .000 75 .787(**) .000 75 .714(**) .000 75 .719(**) .000 75 1 75
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS Correlations Tax Planning tpl1 tpl1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
1
tpl2 .289(*) .012 75 1
75 .289(*) .012 75 75 tpl3 .403(**) .481(**) .000 .000 75 75 tpl4 .635(**) .310(**) .000 .007 75 75 tpl5 .341(**) .612(**) .003 .000 75 75 skortot .722(**) .730(**) .000 .000 75 75 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). tpl2
tpl3 .403(**) .000 75 .481(**) .000 75 1 75 .413(**) .000 75 .487(**) .000 75 .738(**) .000 75
tpl4 .635(**) .000 75 .310(**) .007 75 .413(**) .000 75 1 75 .359(**) .002 75 .739(**) .000 75
tpl5 .341(**) .003 75 .612(**) .000 75 .487(**) .000 75 .359(**) .002 75 1 75 .766(**) .000 75
HASIL UJI REALIBILITAS KEBIJAKAN PERPAJAKAN Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 75 100.0 Excluded(a) 0 .0 Total 75 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.889
6
130
skortot .722(**) .000 75 .730(**) .000 75 .738(**) .000 75 .739(**) .000 75 .766(**) .000 75 1 75
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 18.0800 10.534 .751 .863 18.0533 12.132 .620 .882 18.2133 12.819 .748 .872 18.1733 10.253 .792 .855 18.1867 11.532 .682 .873 18.0933 11.897 .719 .868
kp1 kp2 kp3 kp4 kp5 kp6
UU PERPAJAKAN Case Processing Summary N Cases
Valid Excluded Total
a
% 75 0 75
100.0 .0 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
uup1 uup2 uup3 uup4 uup5
Cronbach's Alpha
N of Items
.858
5
Item-Total Statistics Scale Corrected Scale Mean if Variance if Item-Total Item Deleted Item Deleted Correlation 14.0000 7.459 .719 13.7867 8.630 .579 13.8000 7.405 .658 13.9200 7.642 .697 13.9333 7.874 .737
Cronbach's Alpha if Item Deleted .817 .852 .836 .823 .815
131
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS
ADMINISTRASI PERPAJAKAN Case Processing Summary N % Cases Valid 75 100.0 Excluded(a) 0 .0 Total 75 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics
ap1 ap2 ap3 ap4 ap5
Cronbach's Alpha
N of Items
.805
5
Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 13.9600 5.444 .637 .755 13.8933 6.286 .538 .784 13.8800 6.188 .589 .768 14.1733 5.821 .607 .763 14.1733 6.767 .624 .768
LOOPHOLES Case Processing Summary N % Cases Valid 75 100.0 Excluded 0 .0 (a) Total 75 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.701
5
132
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS
loop1 loop2 loop3 loop4 loop5
Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 14.6400 3.206 .632 .569 14.4933 3.253 .547 .610 14.7600 4.050 .388 .678 14.6933 4.648 .140 .765 14.8533 3.586 .625 .587
TARIF PAJAK Case Processing Summary N % Cases Valid 75 100.0 Excluded 0 .0 (a) Total 75 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics
tp1 tp2 tp3 tp4 tp5
Cronbach's Alpha
N of Items
.793
5
Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 15.1600 5.785 .618 .750 14.5467 4.792 .581 .755 14.9733 4.918 .627 .735 15.1067 5.637 .564 .758 15.0400 5.228 .525 .770
133
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS
TAX PLANNING Case Processing Summary N % Cases Valid 75 100.0 Excluded 0 .0 (a) Total 75 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.791
5 Item-Total Statistics
tpl1 tpl2 tpl3 tpl4 tpl5
Scale Mean if Item Deleted 14.9333 14.8000 14.9600 14.9733 14.7867
Scale Variance if Item Deleted 5.847 5.784 6.012 5.702 5.494
Corrected Item-Total Correlation .547 .556 .592 .564 .596
Cronbach's Alpha if Item Deleted .759 .756 .747 .754 .743
134
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS
HASIL UJI ASUMSI KLASIK
HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS
Model
1
2.
(Constant) kp uup ap loop tp
Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. B Error Beta .467 1.664 -.094 .090 -.129 .182 .146 .213 -.087 .123 -.089 .546 .175 .436 .455 .136 .435
T
Collinearity Statistics
Sig.
Tolerance .281 -1.044 1.243 -.706 3.122 3.336
.780 .300 .218 .482 .003 .001
.264 .137 .252 .207 .236
HASIL UJI NORMALITAS
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: tpl 1.0
0.8
0.6
Expected Cum Prob
1.
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
135
VIF 3.785 7.301 3.966 4.839 4.235
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS
Histogram Dependent Variable: tpl
14 12 10
Frequency
8 6 4 2 0
-3
-2
-1
0
1
2
3
Mean =-8.33E-16 Std. Dev. =0.966 N =75
Regression Standardized Residual
3. HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS
Scatterplot
Regression Studentized Residual
Dependent Variable: tpl
2.5
0.0
-2.5
-2
0
2
Regression Standardized Predicted Value
136
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS
4.
HASIL UJI AUTOKORELASI Durbin-Watson 1.781
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF Descriptive Statistics N 75 75 75 75 75 75
Kp Uup Ap Loop Tp Tpl Valid N (listwise)
Minimum 15.00 12.00 12.00 11.00 14.00 12.00
Maximum 30.00 23.00 23.00 22.00 25.00 25.00
Mean 21.7600 17.3600 17.5200 18.3600 18.7067 18.6133
Std. Deviation 4.02975 3.43133 3.01510 2.33447 2.79852 2.92655
75
HASIL UJI REGRESI BERGANDA Variables Entered/Removed(b)
Variables Model Variables Entered Removed 1 tp, kp, ap, loop, . uup(a) a All requested variables entered. b Dependent Variable: tpl
Method Enter
Model Summary
Model 1
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.850(a)
.722
.702
1.59676
a Predictors: (Constant), tp, kp, ap, loop, uup b Dependent Variable: tpl
137
Lampiran 3 HASIL UJI DATA SPSS ANOVA(b)
Model 1 Regression Residual Total
Sum of Squares 457.862 175.925 633.787
Df 5 69 74
Mean Square 91.572 2.550
F 35.916
Sig. .000(a)
a Predictors: (Constant), tp, kp, ap, loop, uup b Dependent Variable: tpl Coeficients
Model 1
a
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
.850(a)
.722
.702
1.59676
138
