Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan

SKRIPSI

Oleh Margareth Ros Pratama 1200977941

Universitas Bina Nusantara Jakarta 2012

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada

Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Jurusan Akuntansi dan Keuangan Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh Margareth Ros Pratama 1200977941

Universitas Bina Nusantara Jakarta 2012

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi, pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi , apakah pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mendorong kesadaran wajib pajak orang pribadi tersebut dalam kepatuhan kewajiban perpajakan di Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Simple random sampling dalam pengumpulan sampelnya. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik dan dalam bentuk teks yang dikemukakan dalam kesimpulan. Uji Statistik dalam penelitian ini meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji t, dan Uji f. Hasil dari penelitian ini bahwa tingkat pendidikan dan pelayanan kantor pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib . Karena pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib hendaknya kantor pelayanan pajak memberikan sosialisasi peraturan-peraturan pajak kepada wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi, pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi , pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak ( KPP)

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Penelitian Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak yaitu oficial assessment system, witholding system, dan self assessment system. Oficial assessment system merupakan pemungutan pajak yang dalam membayar pajak terutang di tetapkan oleh fiskus. Sedangkan witholding system merupakan pemungutan pajak yang dalam menghitung , membayar, dan melapor pajak terutang dilakukan oleh pihak ke 3 misalnya perusahaan atau pemberi kerja. Dan yang terakhir self assessment system merupakan pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar, dan melapor pajak terutang. Dari ke tiga sistem pemungutan pajak tersebut, setiap sistem mempunyai kelebihan, kekurangan ataupun ciri masing – masing.Dari ke tiga sistem tersebut , self assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang unik karena besarnya pajak terutang di hitung sendiri oleh wajib pajak. self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang dengan ciri – ciri sebagai berikut : - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri. - Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang - Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self assessment system dapat berjalan dengan baik tanpa adanya halangan jika setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang pentingnya pajak. Dalam self assessment system wajib pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dalam hal ini self assessment system membuat setiap wajib pajak secara ikhlas, sukarela, dan terbuka untuk menghitung dan membayar jumlah pajak secara benar seuai dengan kondisi yang riil karena dengan menggunakan sistem pemungutan pajak tersebut dapat memberikan kesempatan yang besar kepada setiap wajib pajak untuk melakukan penggelapan, kecurangan dan kebohongan dalam menghitung dan melaporkan besarnya jumlah pajak terutang. Adanya setiap wajib pajak yang patuh maka penerimaan negara menjadi lancar guna membiayai pengeluaran negara. Wajib pajak yang terdapat dalam Kota Tangerang Selatan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Kota Tangerang Selatan di resmikan tanggal 26 November 2008 dengan luas 147,19 km2. Penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Serpong karena penulis ingin mengetahui faktor – faktor apa saja yang mendorong kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan dengan self assessment system karena Kota Tangerang Selatan sendiri di resmikan baru beberapa tahun kebelakang. Bisa di katakan kota Tangerang Selatan baru seusia balita. Berdasarkan uraian keadaan yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk tugas akhir skripsi yang di beri judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan”

I.2Tujuan penelitian Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman yang di miliki oleh wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS II.1.1. Definisi pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN memberikan definisi pajak sebagai berikut : “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sementara itu, Mardiasmo (2006:1) memberikan definisi pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari 2 definisi diatas dapat ditarik kesimpulan : 1. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan 2. Bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang 3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung 4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat Lembaga pemerintah yang membantu mengurusi kewajiban kewajiban wajib pajak di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak ( DJP ) yang berada dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

II.1.2. Fungsi pajak

pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

A. Fungsi mengatur (regulerend) Dalam mengatur pertumbuhan ekonomi pemerintah bisa menggunakan kebijaksanaan pajak sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Misalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang dilakukan melalui perusahaan – perusahaan yang ada di Indonesia, pemerintah dapat meringankan pajak yang rendah bagi seseorang yang ingin berinvestasi. B. Fungsi anggaran ( budgetair ) Suatu negara pasti mempunyai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut pastinya memerlukan dana yang besar untuk menjalankan tugas rutin negara, membiayai pengeluaran negara, membiayai pembangunan. Dana ini diperoleh dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara dari negara tersebut. C. Fungsi redistribusi pendapatan Fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan pada masyarakat. Dana yang didapat negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja. Dengan terciptanya kesempatan kerja dapat meningkatkan pendapatan warga negara. D. Fungsi stabilitas Stabilitas dalam negeri dapat dikendalikan melalui pajak. Jika negara sedang mengalami inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi kelebihan permintaan dalam masyarakat dan mengurangi peredaran uang.

II.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak A. Stelsel Anggapan Dalam stelsel anggapan, Pajak yang dikenakan didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan sudah dapat ditentukan diawal tahun. B. Stelsel Campuran Dalam Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Besarnya pajak pada awal tahun ditentukan berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. C. Stelsel Nyata Dalam stelsel nyata, pajak yang dikenakan didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata. Setalah penghasilan sesungguhnya diketahui pemungutan pajak baru dapat dilakukan. Pemungutan pajak ini dilakukan pada akhir tahun. II.1.4. Sistem Pemungutan Pajak A. Official Assessment System Dalam official assessment system, pemerintah ( fiskus ) mempunyai wewenang dan berperan aktif dalam penghitungan dan penetapan besarnya pajak terutang. B. Self Asessment System Dalam self assessment system besarnya pajak terutang dihitungan, disetor, dan dilapokan oleh wajib pajak. Pemerintah ( fiskus ) hanya sebagai pengawas apakah surat pemberitahuan ( SPT ) sudah diisi dengan lengkap dan benar.

C. Witholding Assessment System Dalam witholding assessment system yang melakukan penghitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh pihak ke tiga selain pemerintah ( fiskus ) dan wajib pajak bersangkutan. II.1.5. Tarif Pajak Orang Pribadi Tabel 2.1 Tabel lapisan penghasilan kena pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,-

5%

Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-

15%

Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

25%

Diatas Rp. 500.000.000,-

30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 tahun 2008 II.1.6 Teori Kesadaran Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. Kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak untuk menyikapi realita yang ada. Menurut Sigmund Freud “Bahwa kehidupan individu terdiri dari 2 bagian, yaitu alam sadar dan alam tidak sadar. Alam sadar merupakan bagian terbesar dari individu sedangkan alam tidak sadar hanya bagian terkecil aja dari individu.”

Teori kesadaran Carl Gustav Jung. Menurutnya Kesadaran terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidasadaran pribadi (personal unconsciousness) dan ketidaksadaran kolektif (collective unconscious). -

Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran dan perasaanperasaan sadar. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya.

-

Personal Unconscious Struktur psyche ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego. Terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression.

-

Collective Unconscious Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri tetapi juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya. Collective unconscious terdiri dari beberapa Archetype, yang merupakan ingatan ras akan suatu bentuk pikiran universal yang diturunkan dari generasi ke generasi.

II.1.7 Fungsi kesadaran (Shallice) -

Dapat digunakan dalam membuat keputusan.

-

Dapat digunakan dalam mengendalikan, merencanakan,memulai dan mengarahkan tindakan.

-

Dapat digunakan dalam pemantauan perilaku.

-

Memungkinkan terhadap penyesuaian perilaku.

II.1.8 Kepatuhan Pajak Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancer karena kepatuahn wajib pajak telah menunjukan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan

hak

perpajakannya.

II.1.9. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak A. Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan yang sedang berlaku.Kepatuhan formal dapat dilihat apabila wajib pajak telah melaporkan SPT sebelum batas waktu berakhir. B. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah keadaan dimana waib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat di lihat apabila wajib pajak telah mengisi SPT dengan jujur, benar, lengkap dan melaporkannya ke KPP setempat sebelum batas waktu berakhir.

II.1.10. Pengertian Wajib Pajak Patuh Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun

pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan Wajib Pajak Patuh. Fasilitas

pelayanan sebagai Wajib Pajak Patuh baru dapat diberikan setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh. Penetapan WP Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. II.1.11.Syarat Wajib Pajak Patuh

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunnan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak : o

Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

o

Tidak termasuk tunggakan pajak Sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

6. Dalam hal laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. o

Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; dan

o

Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen).

II.1.12 Keuntungan Wajib Pajak Patuh Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak :

1. Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima 2. Untuk PPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima

II.1.13. Hambatan pemungutan pajak

Hambatan pemungutan pajak di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. perlawanan pasif terhadap pajak perlawanan pasif adalah perlawanan karena adanya keadaan di sekitar wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif

berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi

masyarakat di suatu negara. a. Struktur ekonomi b. Perkembangan intelektual dan moral penduduk c. Cara hidup masyarakat di suatu negara d. Teknik pemungutan pajak itu sendiri 2. Perlawanan aktif terhadap pajak Perlawanan aktif adalah perlawanan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Perlawanan aktif dapat dilakukan melalui cara berikut : a. Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ) Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka upaya penghindaran pajak atau upaya efisiensi beban pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tax avoidance ini memanfaatkan suatu celah dari suatu peraturan perundang – undangan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan. b. Pengelakan pajak ( Tax Evasion ) Tax evasion merupakan usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal atau melanggar ketentuan perundang – undangan dengan cara tidak

melaporkan penjualan atau penghasilan yang sebenarnya atau juga dengan memperbesar biaya yang terjadi. c. Melalaikan pajak Perlawanan pajak yang di lakukan oleh wajib pajak untuk menolak membayar pajak dan menolak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang lainnya. II.1.14 Kaitan Wajib Pajak Patuh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Wajib Pajak akan patuh ( karena tekanan), mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dihubungkan dengan pajak, maka kepatuhan pajak dapat digambarkan sebagai derajat tingkat yang mana wajib pajak mematuhi atau gagal untuk mematuhi ketentuan peraturan pajak dinegaranya.

BAB IV HASIL PENGUJIAN IV.2.1 Uji Validitas Dasar pengambilan keputusan : Suatu item dikatakan VALID jika Corrected Item-Total Correlation ( r hitung ) lebih besar daripada r tabel. Kesimpulan : Berdasarkan tabel 4.6 semua pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan valid karena total Corrected Item-Total Correlation ( r hitung ) lebih besar daripada r tabel. IV.2.2 Uji Reliabilitas Dasar pengambilan keputusan : Suatu kuesioner dikatakan RELIABLE jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60

Tabel 4.9 Reliability Statistics Cronbach's Alpha .831

N of Items 19

Sumber: data diolah dengan SPSS 20.00

Kesimpulan : Dengan melihat tabel Reliability Statistics diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha adalah 0,831 dengan jumlah item pertanyaan 19. Kuesioner yang dibuat reliable karena 0,831 > 0,60

IV.2.3 Uji Normalitas. Dasar pengambilan keputusan : 1. Angka signifikansi uji Kolmogrof-Smirnov Sig. > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. 2.

Angka signifikansi uji Kolmogrof-Smirnov Sig. < 0,05 menunjukkan data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

270

Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean

0E-7

Std. Deviation

5.19732708

Absolute

.060

Positive

.060

Negative

-.058

Kolmogorov-Smirnov Z

.992

Asymp. Sig. (2-tailed)

.278

Sumber: data diolah dengan SPSS 20.00

Kesimpulan : Dengan melihat tabel Tabel 4.13 nilai sig sebesar 0.278 > 0.05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. IV.2.4 Uji Heterokedatisitas Dasar pengambilan keputusan : 1. Jika probalitasnya (nilai sig) > 0.05 maka tidak terjadi heterokedatisitas 2. Jika probalitasnya (nilai sig) < 0.05 maka terjadi heterokedatisitas

Kesimpulan : Dari tabel 4.11 diketahui nilai sig variabel tingkat pendidikan 0.032 < 0.05 maka variabel tersebut terjadi heterokedatisitas, nilai sig variabel pemahaman peraturan perpajakan 0.128 > 0.05 maka variabel tersebut tidak terjadi heterokedatisitas, dan nilai sig variabel pelayanan kantor pelayanan pajak 0.31 > 0.05 maka variabel tersebut tidak terjadi heterokedatisitas. IV.2.5 Uji Multikolinearitas Dasar pengambilan keputusan : 1. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.1 maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas. 2. Jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0.1 maka dapat dikatakan terjadi gejala multikolinearitas diantara variabel bebas.

Kesimpulan : berdasarkan tabel diatas nilai VIF tingkat pendidikan 1.026 < 10 dan nilai tolerance tingkat pendidikan 0.975 > 0.1, nilai VIF pemahaman peraturan pajak 1.080 < 10 dan nilai tolerance pemahaman peraturan pajak 0.926 > 0.1, nilai VIF pelayanan kantor pelayanan pajak 1.079 < 10 dan nilai tolerance pelayanan kantor pelayanan pajak 0.927 > 0.1, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

IV.2.6 Uji t Dasar Pengambilan Keputusan : 1. Jika probalitasnya (nilai sig) > 0.05 atau - t tabel < t hitung < t tabel maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 2. Jika probalitasnya (nilai sig) < 0.05 atau t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan : 1. Pada tabel diatas nilai Sig. tingkat pendidikan 0.609 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan ( variabel independen ) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( variabel dependen ). 2. Pada tabel diatas nilai Sig. pemahaman peraturan perpajakan 0.000 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan ( variabel independen ) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( variabel dependen ). 3. Pada tabel diatas nilai Sig. pelayanan kantor pelayanan pajak 0.510 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan kantor pelayanan pajak ( variabel independen ) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( variabel dependen ). IV.2.7 Uji f Dasar Pengambilan Keputusan : 1. Jika probalitasnya (nilai sig) > 0.05 atau F hitung < F tabel maka variabel - variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika probalitasnya (nilai sig) < 0.05 atau F hitung > F tabel maka variabel - variabel independen secara bersama-sama tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

Tabel 4.14 ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

790.323

3

263.441

9.644

.000b

Residual

7266.284

266

27.317

8056.607

269

Total

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan a.

Predictors: (Constant), Pelayanan KPP, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber: data diolah dengan SPSS 20.00

Kesimpulan : Pada tabel di atas nilai sig = 0.000 < 0.05, sehingga disimpulkan variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikant terhadap variabel dependen. Tabel 4.15 Tingkat Kepatuhan Tukey HSD Tingkat Pendidikan

N

Subset for alpha = 0.05 1

D4

3

27.33

D1

12

28.17

D3

32

28.72

SMA

124

29.92

S1

91

29.96

D2

8

31.13

Sig.

.629

Grafik 1.1 Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesimpulan : Dari grafik diatas dapat disumpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

BAB V SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Variabel tingkat pendidikan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel pemahaman peraturan perpajakan disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Ada pengaruh pemahaman pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel pelayanan kantor palayanan pajak disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Tidak ada pengaruh pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA Suandy, Erli (2002).Perencanaan Pajak.Jakarta:Salemba Empat. Hia Sinta ,Tiodora (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.Thesis D3 yang dipublikasikan.Medan: Universitas Sumatera Utara Ilyas,Wirawan & Waluyo (2003).Perpajakan Indonesia.Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo (2006).Perpajakan.Yogyakarta: Andi. Marsyahrul, Tony (2005). Pengantar Perpajakan.Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. Pratisto,Arif (2004).Cara mudah mengatasi masalah statistik dan rancangan percobaan dengan SPSS 12.Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sarjono,Haryadi & Winda Julianita ( 2011 ). SPSS VS LISREL. Jakarta: Salemba Empat. Sarwono, Jonathan (2006).Metode penelitian kuantitatif &kualitatif.Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. (2003). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kelima: Bandung: Alfabeta. Sugiono (2012).Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R &D.Bandung: Alfabeta. Sulaiman, Wahid (2002).Statistik non-parametrik contoh kasus dan pemecahannya Dengan SPSS.Yogyakarta:Andi. Susanti,Novi (2011).Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam

pemenuhan Kewajiban PPH pemilik online shop disitus jejaring sosial facebook wilayah Jakarta Barat.Thesis S1 yang tidak dipublikasikan.Jakarta:Universitas Bina Nusantara. GIRI AGUNG W ( 2011 ). Teori kesadaran Carl Gustav Jung for mengenal tipe kepribadian dan kesadaran http://www.scribd.com/doc/53163069/22/Teori-kesadaran-Carl-Gustav-Jung. Agustus 2012.

manusia. Diakses

Rida Dwi Astuti (2011). KESADARAN DAN TINGKATANNYA . http://reedha dhori.blogspot.com/2011/11/kesadaran-dan-tingkatannya.html. Diakses Agustus 2012.

Pajak online.com. Wajib Pajak Patuh II.http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=217. Agustus 2012

Diakses

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA