ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA UNIT SATUAN KERJA DI WILAYAH KERJA KPPN KOTA BOGOR (Skripsi)
Oleh ERSYA RESYA RANILHAJ
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
ABSTRACT Analysis of Factors Affecting the Implementation of Accrual-Based Accounting in Government Organization Units in Work Region of KPPN Bogor
by Ersya Resya Ranilhaj
This study aims to demonstrate the factors’ effect on accrual-based accounting implementation at government sub-unit organizations in government treasury service office’s (KPPN) work region. The population in this study is committing officer (PPK) in each government sub-unit organization that manage and use government budget (APBN), the amount of sample that can be representative of the population to be studied is a many as 72 respondents. Methods of data analysis in this study using multiple linear regression. The research concludes that is known that the variable quality of information technology and fixed-assets management has positive influence on accrual-based accounting implementation. And variable financial staff education level, financial staff training, and government sub-unit’s manager educational background don’t have influence on accrual-based accounting implementation in work region of KPPN Bogor.
Keywords : Financial Staff Education Level, Financial Staff Training, Quality of Information Technology, Government SubUnit’s Manager Educational Background, Fixed-Assets Management, Accrual-Based Accounting Implementation
ABSTRAK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA UNIT SATUAN KERJA DI WILAYAH KERJA KPPN KOTA BOGOR Oleh ERSYA RESYA RANILHAJ
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akuntansi berbasis akrual pada unit satuan kerja pemerintah di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kota Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) seluruh unit satuan kerja pemerintah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), besarnya sampel yang dapat mewakili populasi untuk diteliti adalah sebanyak 72 responden. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui variabel kualitas teknologi informasi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Variabel tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, dan latar belakang pimpinan tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor.
Kata Kunci : Tingkat Pendidikan Staf Keuangan, Pelatihan Staf Keuangan, Kualitas Teknologi Informasi, Dukungan Konsultan, Latar Belakang Pendidikan Pimpinan, Pengelolaan Aset Tetap, Implementasi Akuntansi Akrual
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL PADA UNIT SATUAN KERJA DI WILAYAH KERJA KPPN KOTA BOGOR
Oleh ERSYA RESYA RANILHAJ
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA EKONOMI Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Ersya Resya Ranilhaj. Penulis dilahirkan pada tanggal 21 Agustus 1986 di Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syahrum Agung dan Ibu Erniwas. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu : 1. SDN Polisi I Bogor, 1998 2. SMPN 5 Bogor, 2001 3. SMA Negeri 1 Bogor, 2004 4. Program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 2007 Setelah lulus Diploma III, penulis bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu: 1. Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2008 2. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, 2008-2012 3. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, 2012-2014 Selanjutnya pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Program pendidikan strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas Lampung.
MOTTO
“Man Jadda, Wajada” “Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil”
“Harga kebaikan manusia diukur menurut apa yang telah diperbuatnya” (Ali bin Abi Thalib)
“Jika kamu menyerah, itulah akhir dari pertandingan” (Coach Anzai)
PERSEMBAHAN
Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, Skripsi ini kupersembahkan kepada Papa dan Mama, yang selalu menyayangi dengan tulus, membimbing, memberi dukungan, doa, serta nasehat yang tak henti-hentinya selama ini. Ade Repa yang selalu mengingatkan. Yang tersayang, Ika, yang selalu menemani, memberikan do’a dan semangat dan perhatiannya untukku menyelesaikan pendidikan. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do’a.
i
SANWACANA
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah-Nya dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi
yang
berjudul
“Analisis
Faktor-Faktor
Yang
Memengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Unit Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2.
Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3.
Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4.
Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. sebagai dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi. ii
5.
Bapak Basuki Wibowo, S.E., M.Si., Akt sebagai dosen Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saransarannya selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi.
6.
Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku dosen penguji, terimakasih atas saran dan masukan yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7.
Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8.
Kedua orangtuaku tercinta, Papa Syahrum Agung dan Mama Erniwas yang senantiasa memberikan do’a, nasihat, dan dukungan kepada penulis. Terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini.
9.
Adikku Syahni Erpa Repa yang selalu memberikan do’a dan dukungannya.
10. Yang tersayang, Ika Puji Lestari, yang selalu mendo’akan, memberikan semangat, dukungan, kesabaran, kebaikan, dan selalu mengingatkan penulis. 11. Para Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan. 12. Teman-teman seperjuangan di program STAR-BPKP S1 Akuntansi Batch 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya dan semoga kita selalu sukses mencapai impian-impian yang lebih baik.
iii
13. Donny dan teman-teman almamater lainnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 14. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis berdoa semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada setiap orang yang membacanya.
Bandar Lampung, 8 November 2016 Penulis,
Ersya Resya Ranilhaj
iv
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR TABEL .........................................................................................
xvi
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xviii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................................
1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian..........................................................
5
1.2.1
Tujuan Penelitian ...............................................................
5
1.2.2
Manfaat Penelitian .............................................................
6
1.2.2.1
Manfaat Teoritis ..................................................
6
1.2.2.2
Manfaat Praktis ....................................................
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori ................................................................................
8
2.1.1
Teori New Public Management .........................................
8
2.1.2
Teori Entitas (Entity Theory) .............................................
9
2.1.3
Teori Keagenan (Agency Theory) ......................................
11
2.1.4
Perkembangan Akuntansi Akrual ......................................
13
2.2 Penelitian Terdahulu .........................................................................
17
2.3 Kerangka Pemikiran ..........................................................................
19
2.4 Pengembangan Hipotesis ..................................................................
20
2.4.1
Tingkat Pendidikan Staf Keuangan ....................................
20
2.4.2
Pelatihan Staf Keuangan ..................................................... 21
2.4.3
Kualitas Teknologi Informasi .............................................
22
2.4.4
Latar Belakang Pendidikan Pimpinan ................................
22
2.4.5
Pengelolaan Aset Tetap ......................................................
23 v
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Sampel dan Data Penelitian ..............................................................
25
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .......................................................................................... 3.3 Metode Analisis Data........................................................................ 3.3.1 Uji Validitas.......................................................................... 3.3.2 Uji Reliabilitas ...................................................................... 3.3.3 Uji Asumsi Klasik ................................................................
27
3.3.3.1 Uji Heteroskedastisitas ...........................................
36
3.3.3.2 Uji Multikolinieritas ...............................................
36
35 35 35 36
3.3.4 Analisis Regresi Berganda .................................................... 37 3.3.5 Pengujian Hipotesis ..............................................................
37
3.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi ...................................... 37 3.3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ...........................
38
3.3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .........
38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskriptif Data ................................................................................
39
4.2 Statistik Deskriptif ...........................................................................
41
4.2.1 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Tingkat Pendidikan Staf Keuangan (X1) .............................................................
41
4.2.2 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Pelatihan Staf Keuangan (X2) .....................................................................
42
4.2.3 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Kualitas Teknologi Informasi (X3) .....................................................................
43
4.2.4 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Latar Belakang Pendidikan Pimpinan (X4) ...................................................
44
4.2.5 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Aset Tetap (X5) .....................................................................................
45
4.2.6 Deskriptif Jawaban Responden Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (Y) ...........................................
46
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Data ..................................................
47
4.3.1 Uji Validitas .........................................................................
47 vi
4.3.2 Uji Reliabilitas .....................................................................
49
4.4 Uji Asumsi Klasik ...........................................................................
50
4.4.1 Uji Multikolinieritas ............................................................
50
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas .........................................................
51
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis ................................................................
52
4.5.1 Pengujian Model ..................................................................
52
4.5.1.1 Koefisien Determinasi ...........................................
52
4.5.1.2 Uji Statistik F .........................................................
53
4.5.2 Hasil Uji Hipotesis ..............................................................
54
4.6 Pembahasan......................................................................................
57
4.6.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual ...........................
57
4.6.2 Pengaruh Pelatihan Staf Keuangan Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual...................................................
58
4.6.3 Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual ..................................................
59
4.6.4 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pimpinan Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual ...........................
60
4.6.5 Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual ..................................................
61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ........................................................................................
63
5.2 Keterbatasan Penelitian…………………….……………………..... 64 5.3 Saran …………………………….………………………………..... 64 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel: Halaman 2.1 Data Penelitian Terdahulu.........................................................................
18
3.1 Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor...................................
25
3.2 Operasional Variabel .................................................................................
31
3.3 Skor Penilaian Menggunakan Skala Likert ..............................................
35
4.1 Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner....................................................
39
4.2 Demografi Responden ...............................................................................
40
4.3 Hasil Statistik Variabel Tingkat Pendidikan Staf Keuangan.....................
41
4.4 Hasil Statistik Variabel Pelatihan Staf Keuangan .....................................
42
4.5 Hasil Statistik Variabel Kualitas Teknologi Informasi..............................
43
4.6 Hasil Statistik Variabel Latar Belakang Pendidikan Pimpinan ................
44
4.7 Hasil Statistik Variabel Pengelolaan Aset Tetap ......................................
45
4.8 Hasil Statistik Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual ..........
46
4.9 Hasil Uji Validitas Mengenai Pelatihan Staf Keuangan ...........................
48
4.10 Hasil Uji Validitas Mengenai Kualitas Teknologi Informasi...................
48
4.11 Hasil Uji Validitas Mengenai Pengelolaan Aset Tetap ...........................
48
4.12 Hasil Uji Validitas Mengenai Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
49
4.13 Hasil Uji Reliabilitas ................................................................................
49
4.14 Hasil Uji Multikolinieritas........................................................................
50
4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................................
51
4.16 Koefisien Determinasi ..............................................................................
52
4.17 Hasil Uji Statistik F ..................................................................................
53
4.18 Hasil Uji Parameter Individual .................................................................
54
4.19 Hasil Uji Hipotesis....................................................................................
56
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar:
2.1 Kerangka Pemikiran...................................................................................
20
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran :
1. Kuesioner penelitian 2. Tabulasi Jawaban Kuesioner Responden 3. Hasil Olah Data di SPSS 1. Statistik Deskriptif 1.1 Variabel Tingkat Pendidikan Staf Keuangan 1.2 Variabel Pelatihan Staf Keuangan 1.3 Variabel Kualitas Teknologi Informasi 1.4 Variabel Latar Belakang Pendidikan Pimpinan 1.5 Variabel Pengelolaan Aset Tetap 1.6 Variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 2. Uji Hipotesis 2.1 Analisis Regresi Berganda 2.2 Koefisien Determinasi 2.3 Uji F
x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Organisasi sektor publik di seluruh dunia sudah lama bergerak dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas. Perubahan manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan istilah New Public Management (NPM). NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan perusahaan publik (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi
2
memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et al, 2007). Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan negara dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan bagi instansi pemerintah. Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah (PP) yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Secara sederhana, akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Hingga terbit
3
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. Pada PP No. 71 Tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (full accrual) diundur sampai dengan tahun 2014. Penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Solikhin (2007) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap (Christiaens, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003; Alijarde, 1997). Penelitian ini mengacu pada penelitian Stamatiadis, et al. (2009) di Yunani dan penelitian Kusuma (2013) yang mengukur sampai sejauh mana tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual pada sektor publik dan menghubungkan tingkat kepatuhan (compliance) akuntansi akrual dengan faktor-faktor kontigensi yang ada pada organisasi sektor publik tersebut. Hasil penelitian Stamatiadis, et al. (2009) menunjukkan tingkat adopsi akuntansi akrual pada sektor publik di Yunani yang cukup rendah setelah enam tahun peraturan tentang hal tersebut ditetapkan. Penelitian tersebut juga menunjukkan faktor-faktor kontigensi yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat adopsi akuntansi akrual
4
diantaranya adalah tingkat pendidikan staf, pelatihan, dan kualitas teknologi informasi. Juga terdapat faktor yang terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan yaitu faktor pengalaman, pendidikan pimpinan dan ukuran organisasi. Berbeda dengan Stamatiadis, et al. (2009) yang menggunakan rumah sakit di Yunani, penelitian ini menggunakan instansi pemerintah pusat yang berada di daerah (satuan kerja) di Indonesia, karena satuan kerja merupakan ujung tombak pemerintah pusat di daerah dan berkaitan langsung dengan setiap penerapan peraturan-peraturan baru dalam hal ini yaitu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah pusat ini perlu dilakukan adalah konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah pusat baru dimulai pada tahun 2015, sehingga hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai pencatatan akuntansi berbasis akrual baru akan terlihat pada sekitar bulan Agustus hingga Oktober tiap tahunnya. Di samping itu juga, belum adanya penelitian yang menjelaskan kondisi satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor saat persiapan dan setelah memulai implementasi akuntansi berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktorfaktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada
5
pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi, maupun faktor situasional lainnya seperti pengelolaan aset tetap. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menguji kembali sampai sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual dan menguji pengaruh dari faktor-faktor sumber daya manusia, teknologi informasi, organisasional dan situasi sekitarnya terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik yang berjudul ANALISIS FAKTORFAKTOR
YANG
MEMENGARUHI
IMPLEMENTASI
AKUNTANSI
AKRUAL PADA UNIT SATUAN KERJA WILAYAH KERJA KPPN KOTA BOGOR.
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.2.1 Tujuan Penelitian Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual, yaitu sebagai berikut: a.
Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan staf keuangan dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
b.
Mengetahui hubungan pelatihan staf keuangan dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
6
c.
Mengetahui hubungan teknologi informasi dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
d.
Mengetahui hubungan latar belakang pendidikan pimpinan yang berorientasi bisnis dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
e.
Mengetahui hubungan pengelolaan aset tetap dengan tingkat penerapan akuntansi akrual.
1.2.2 Manfaat penelitian 1.2.2.1 Manfaat Teoritis
- Memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan tingkat pendidikan dan pelatihan staf keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, latar belakang pendidikan pimpinan, serta pengelolaan aset tetap dan sejauh mana faktorfaktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.
-
Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai pemanfaatan tingkat pendidikan dan pelatihan staf keuangan, pemanfaatan teknologi
informasi,
latar
belakang
pendidikan
pimpinan,
serta
pengelolaan aset tetap dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.yang diaplikasikan pada dunia kerja.
7
1.2.2.2 Manfaat Praktis - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat pendidikan dan pelatihan staf keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, latar belakang pendidikan pimpinan, serta pengelolaan aset tetap yang diterapkan oleh satuan kerja.
- Memberikan
manfaat
bagi
organisasi
khususnya
satuan
kerja
Dinas/Kantor/Badan yang ada di wilayah kerja KPPN Kota Bogor untuk mempertimbangkan dampak penggunaan tingkat pendidikan dan pelatihan staf keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, latar belakang pendidikan pimpinan, serta pengelolaan aset tetap terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual dan mendorong setiap organisasi untuk memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk membantu meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Teori New Public Management Tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzelay, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaanperusahaan publik (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut
9
diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et al, 2007). Dalam konteks NPM dan mengikuti contoh dari sejumlah negara lain di seluruh dunia, pemerintah Indonesia juga mengalami sejumlah perubahan akuntansi keuangan dan reformasi keuangan negara dalam rangka memenuhi tantangan globalisasi yang meningkat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif adopsi dan implementasi aktual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual.
2.1.2 Teori Entitas (Entity Theory) Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat
10
pertanggungjawaban
dan
laporan
keuangan
merupakan
medium
pertanggungjawabannya. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan
akuntansi,
tetapi
juga
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum tersebut, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut: 1.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau
mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
11
Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP 11 paragraf 15 yang mengatakan : ”Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan” Dalam kaitannya dengan penelitian ini, satuan kerja sebagai entitas akuntansi dan faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut menjadi objek penelitian, mulai dari sumber daya manusia, teknologi informasi dan faktor situasional lainnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, karena diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata terkait kesuksesan dalam implementasi akuntansi akrual pada akuntansi pemerintahan di Indonesia.
2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory) Dalam
teori
keagenan,
Jensen
dan
Meckling
(Jensen,
1976)
mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen karena agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.
12
Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory. Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan (Syukriy Abdullah, 2006). Menurut Lane (2003) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa
pengertian
akuntabilitas
sebagai
kewajiban
pemegang
amanah
(pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. Penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Juga sesuai dengan amanat undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan basis
13
akrual. Tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal. 2.1.4 Perkembangan Akuntansi Akrual Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undangundang tersebut menyebabkan kebutuhan mendesak akan standar akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan
14
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Kemudian sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas, yaitu mulai akhir tahun 2010. Sedangkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada
15
Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP tersebut, yaitu sampai dengan akhir tahun 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit
operasional
merupakan
penambah
atau
pengurang
ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Widjajarso (2008) menjelaskan alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:
16
a.
Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
b.
Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
c.
Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban. Perkembangan hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan berbagai
peraturan untuk menjalankan kebijakan akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah, hingga berbagai peraturan mengenai pelaporan dan reviu laporan keuangan yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual di seluruh Kementerian/Lembaga. Salah satu kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kondisi pemerintah yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintahan yang disusun berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP tersebut (masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini disclaimer dari BPK RI). Oleh karena itu, sampai sejauh mana implementasi akuntansi akrual pada pemerintah khususnya di tingkat satuan kerja saat ini dan faktor-faktor yang meliputi sumber daya manusia dan organisasi dari satuan kerja tersebut, menjadi objek penelitian ini yang diharapkan memberikan gambaran yang lebih tepat atas penerapan akuntansi akrual pada pemerintah.
17
2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi antara lain : a.
Kusuma (2013) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. Penelitian ini mendapat hasil bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan staf keuangan. Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan staf, kualitas teknologi informasi, pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan, dan ukuran satuan kerja terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.
b.
Stamatiadis (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi, dan kualitas teknologi informasi terhadap tingkat kepatuhan akuntansi akrual, serta tidak ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan pimpinan dan ukuran organisasi terhadap tingkat kepatuhan akuntansi akrual.
c.
Adventana (2014) menunjukkan sumber daya manusia dan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
d.
Daud (2014) menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan evaluasi pengelolaan aset daerah, maka penerapan prinsip akuntansi yang dilaksanakan di DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara akan rendah. Selain itu diketahui juga bahwa setiap kali DPPKAD melakukan evaluasi pengelolaan aset maka akan diikuti oleh peningkatan pelaksanaan prinsip
18
akuntansi.
Sehingga
dapat
dikatakan
bahwa
pengelolaan
aset
berpengaruh kepada pelaksanaan prinsip akuntansi. e.
Hasibuan (2015) menganalisis pengaruh penerapan penuh akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Kota Medan. Sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian juga menunjukkan kualitas teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan.
Tabel 2.1 Data Penelitian Terdahulu
No.
1.
Judul
Peneliti
Tahun Penelitian
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah
Kusuma
2013
Hasil Penelitian
1. Pelatihan staf keuangan mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual. 2. Tingkat pendidikan staf , kualitas teknologi informasi, latar belakang pendidikan pimpinan, dan ukuran satuan kerja tidak berpengaruh pada tingkat penerapan akuntansi akrual.
2.
Assessing Accrual Accounting Reform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation
Stamatiadis, et al.
2009
1. Faktor tingkat pendidikan staf, pelatihan, dan kualitas teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat adopsi akuntansi akrual. 2. Faktor pengalaman menjalani basis akrual, pendidikan pimpinan dan ukuran organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat
19
adopsi akuntansi akrual. 3.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010
Adventana
2014
1. Faktor SDM dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. 2. Faktor teknologi informasi dan tata cara komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.
4.
Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Prinsip Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Daud
2014
Evaluasi pengelolaan aset daerah berpengaruh pada penerapan prinsip akuntansi yang dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara.
5.
Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kota Medan)
Hasibuan
2015
1. Faktor SDM berpengaruh positif terhadap penerapan penuh akuntansi berbasis akrual.
2.3
2. Faktor teknologi berpengaruh secara negatif terhadap penerapan penuh akuntansi berbasis akrual.
Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran dalam bentuk diagram skematik sebagai berikut:
20
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tingkat pendidikan staf keuangan (X1)
Pelatihan staf keuangan (X2)
Kualitas teknologi informasi (X3)
Implementasi Akuntansi Akrual (Y)
Latar belakang pendidikan pimpinan (X4)
Pengelolaan aset tetap (X5)
2.4
Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Secara bahasa, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Muzahid, 2014). Penyampaian laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel masih sulit diterapkan bagi aparatur daerah, tepat waktu, dan disusun sesuai SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra dalam Kusuma, 2009), maka dari itu latar belakang pendidikan staf keuangan termasuk dalam peran utama dalam penerapan sistem akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan akuntansi
21
akrual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), pendidikan staf keuangan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat penerapan akrual. Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penelitian ini dapat diambil hipotesis sebagai berikut: H1: Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.
2.4.2 Pelatihan Staf Keuangan Pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan (Mangkunegara dalam Muzahid, 2014). Sedangkan Jucius dalam Muzahid (2007) menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Menurut Ouda (2008), karyawan yang tidak memiliki cukup informasi mengenai arah reformasi maupun yang tidak diberdayakan untuk berkontribusi pada prosesnya, merupakan salah satu alasan kegagalan reformasi akuntansi sektor publik. Penelitian oleh Stamatiadis, et al. (2009) juga menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Begitu juga dengan penelitian oleh Kusuma (2013) yang menjelaskan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pelatihan staf keuangan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penelitian ini dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
22
H2: Pelatihan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.
2.4.3 Kualitas Teknologi Informasi Sejak reformasi keuangan negara, peranan teknologi informasi sudah sangat membantu efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan
keuangan
negara.
Teknologi
informasi
meliputi
komputer
(mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. dalam Winidyaningrum, 2009). Penelitian Stamatiadis, et al. (2009) memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual, sedangkan Kusuma (2013) menyebutkan pengaruh positif namun tidak signifkan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Begitu pula pada penelitian Ouda (2008), kualitas tinggi yang ada dalam sistem informasi organisasi harus dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan inisiatif NPM. Pembahasan ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut: H3: Kualitas teknologi informasi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. 2.4.4 Latar Belakang Pendidikan Pimpinan Satuan kerja dapat memiliki pimpinan dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Namun, yang dimaksud pimpinan disini adalah kepala tata usaha atau kepala sub bagian yang mengelola keuangan satuan kerja atau dalam
23
peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disebut dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Hasil penelitian sebelumnya tentang reformasi organisasi menunjukkan bahwa pimpinan dengan latar belakang administrasi yang dominan mungkin lebih cenderung untuk menganjurkan dan mendukung inovasi administrasi yang menjanjikan untuk efisiensi dan efektivitas manajerial lebih lanjut (Emsley et al, 2006;. Finkelstein dan Hambrick, 1996). Penelitian oleh Sutisna (2004) menyatakan pengalaman pendidikan pimpinan perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas penerapan akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji hubungan kedua variabel tersebut dengan hipotesis sebagai berikut: H4: Latar belakang pendidikan pimpinan satuan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. 2.4.5 Pengelolaan Aset Tetap Aset tetap pada instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam penentuan opini hasil audit dari Badan Pemeriksa atas laporan keuangan, yang meliputi penilaian atas pengelolaan keuangan, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Tiga ruang lingkup tersebut berhubungan dengan pengelolaan aset tetap. Ada lima permasalahan utama aset tetap Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan, masalah manajemen dalam penggunaan, masalah penganggaran, masalah pengadaan dan penghapusan, serta masalah perencanaan. Penyebab masalah ini timbul disebabkan sulitnya menyelesaikan inventarisasi dan penilaian ulang karena lokasi aset tetap yang tersebar, belum optimalnya pengamanan atas aset tetap yang dimiliki K/L, dan
24
belum optimalnya hasil sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan pada K/L pada satuan kerjanya (Dewi, 2012). Akuntansi berbasis akrual pada sektor publik mensyaratkan entitas pemerintah untuk mengidentifikasi dan menilai aset untuk penyusunan neraca keuangannya, dan selanjutnya membantu dalam pembuatan daftar aset di semua departemennya. Maka dari itu, identifikasi aset serta permasalahannya sangat penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual (Ouda, 2004). Untuk itu hipotesis berikut dirumuskan: H5: Pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Sampel dan Data Penelitian Populasi yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah satuan kerjasatuan kerja dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bogor untuk tahun anggaran 2015. Berdasarkan daftar satuan kerja yang didapat dari KPPN Kota Bogor, jumlah satuan kerja yang tercatat dalam wilayah kerja KPPN Kota Bogor untuk tahun anggaran 2015 sebanyak 144 satuan kerja. Tabel 3.1 Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Kota Bogor No.
Kementerian/Lembaga
Jumlah Satker
1.
Mahkamah Agung
7
2.
Kejaksaan Agung
3
3.
Kepresidenan
2
4.
Kementerian Dalam Negeri
1
5.
Kementerian Pertahanan
11
6.
Kementerian Hukum dan HAM
7
7.
Kementerian Keuangan
9
8.
Kementerian Pertanian
24
9.
Kementerian Perindustrian
3
10.
Kementerian Perhubungan
1
26
11.
Kementerian Pendidikan Nasional
1
12.
Kementerian Kesehatan
6
13.
Kementerian Agama
19
14.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1
15.
Kementerian Sosial
3
16.
Kementerian Kehutanan
10
17.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
5
18.
Kementerian Pekerjaan Umum
3
19.
Badan Pusat Statistik
3
20.
Badan Pertanahan Nasional
3
21.
Kepolisian Negara RI
5
22.
Badan Narkotika Nasional
4
23.
Badan Meteorologi dan Geofisika
2
24.
Komisi Pemilihan Umum
3
25.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6
26.
Kementerian Negara PAN
1
27.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
1
Jumlah Satuan Kerja
144
Dalam penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh satuan kerja tersebut. Teknik dalam pemilihan sampel dilakukan secara simple random sampling. Menurut Zainuddin (2011), simple random sampling atau acak sederhana adalah teknik pengambilan sampel acak yang digunakan jika populasi dianggap homogen berdasarkan kriteria tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dari satuan kerja yang menjadi sampel penelitian, dimana masing-masing satuan kerja memiliki 1 (satu) orang PPK. Definisi PPK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai berikut:
27
“PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).” Selain karena pengertian PPK di atas, pemilihan PPK sebagai responden karena mereka sangat mengetahui dan memahami penerapan sistem akuntansi akrual yang di dalam organisasi mereka, sehingga jawaban kuesioner dapat diandalkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner dari para responden, yaitu para PPK dari semua satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor. Pengumpulan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner tersebut terdiri dari satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada responden, yaitu para PPK dari semua satuan kerja yang dijadikan sampel. 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam variabel, yaitu lima variabel independen dan satu variabel dependen.
28
Variabel Penelitian 1.
Variabel Independen : Tingkat Pendidikan Staf Keuangan (X1) Tingkat pendidikan staf keuangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah rata-rata tingkat pendidikan staf atau pegawai mulai dari jenjang menengah atas (SMA) hingga pasca sarjana (S2). Pengukuran variabel tingkat pendidikan staf keuangan mengacu pada penelitian Stamatiadis, et. al. (2009) dan Kusuma (2013) yang menggunakan rasio untuk mengukur rata-rata tingkat pendidikan staf keuangan. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tingkat Pendidikan Staf
(1 S 2) (0,6 S1) (0,3 DP) (0,1 SMA) ( S 2 S1 DP SMA)
Keterangan: S2
= jumlah staf dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2)
S1
= jumlah staf dengan tingkat pendidikan sarjana (S1)
DP
= jumlah staf dengan tingkat pendidikan Diploma (D1/D3)
SMA
= jumlah staf dengan tingkat pendidikan menengah atas (SMA)
Metode rasio tersebut digunakan untuk mendapatkan skor dari tingkat pendidikan staf, sehingga dapat dibandingkan antar satuan kerja.
2.
Variabel Independen : Pelatihan Staf Keuangan (X2) Pendidikan dan pelatihan bagi pemakai merupakan faktor yang penting dalam proses pengembangan sistem. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan
ini
pemakai
dapat
menggunakan
kemampuannya
untuk
29
mengidentifikasi kebutuhan informasi, kekuatan, dan kelemahan sistem informasi tersebut (Wijayanti, 2011). Variabel ini menggunakan daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian Wijayanti (2011).
3.
Variabel Independen : Kualitas Teknologi Informasi (X3) Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Adventana, 2012). Untuk mengukur kualitas teknologi informasi, variabel ini menggunakan daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian Adventana (2012).
4.
Variabel Independen : Latar Belakang Pendidikan Pimpinan (X4) Menurut Kusuma (2013), latar belakang pendidikan pimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang berorientasi bisnis, yaitu lulusan di bidang ekonomi, akuntansi atau manajemen. Sehingga penggunaan penilaian dalam kuesioner menggunakan indikator secara dikotomis, yakni 1 (satu) untuk latar belakang pendidikan pimpinan berorientasi bisnis, dan 0 (nol) untuk latar belakang pendidikan pimpinan selain berorientasi bisnis.
5.
Variabel Independen : Pengelolaan Aset Tetap (X5) Menurut Dewi (2012), ada 2 (dua) aturan yang menjadi dasar pengelolaan aset tetap sejak dimulainya reformasi keuangan negara:
30
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi payung hukum tertinggi yang mengatur pengelolaan Barang
Milik
Negara
(BMN)
sebagai
bagian
dari
lingkup
perbendaharaan negara. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang memperbaharui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006. Peraturan pengelolaan aset tetap ini ikut mengubah paradigma “penatausahaan barang/kekayaan milik negara” menjadi “pengelolaan barang milik negara/daerah”. Sehingga sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang menjadi indikator penilaian variabel pengelolaan aset tetap dalam bentuk pertanyaan kuesioner.
6.
Variabel Dependen : Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (Y) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah implementasi akuntansi akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk mengetahui seberapa
besar
implementasi
akuntansi
berbasis
akrual,
peneliti
menggunakan modifikasi atas daftar pernyataan kuesioner yang digunakan Hasibuan (2015), dimana pernyataan-pernyataan tersebut berdasarkan beberapa pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang mencakup penerapan akuntansi berbasis akrual, serta pengakuan dan pencatatan komponen pada laporan keuangan, sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
31
Untuk lebih jelasnya definisi operasional variabel, dimensi serta penyebaran indikator dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Operasional Variabel Jenis Variabel
Konsep Variabel
Pelatihan Staf Keuangan (X2)
Pendidikan dan pelatihan bagi pemakai merupakan faktor yang penting dalam proses pengembangan sistem. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini pemakai dapat menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, kekuatan, dan kelemahan sistem informasi tersebut (Wijayanti, 2011).
Kualitas Teknologi Informasi (X3)
Dimensi
Indikator
Item
1. Dukungan program pelatihan
Adanya program pelatihan sistem akuntansi
1
2. Output dari pelatihan
Adanya manfaat dari pelatihan
2
3. Jumlah pelatihan yang cukup
Pelatihan yang cukup tersedia jumlahnya
3
4. Dukungan biaya pelatihan dari kantor (satuan kerja)/penyelengg ara pelatihan
Adanya biaya yang siap mendukung pelatihan pegawa/staf
4
5. Perhatian pimpinan terhadap pentingnya pelatihan
Pimpinan mengakui pentingnya pelatihan
5
1. Dukungan Satuan kerja 1 Teknologi perangkat memiliki informasi teknologi komputer yang adalah istilah informasi cukup umum yang menjelaskan 2. Aplikasi/software Pengolahan data 2 teknologi pendukung keuangan apapun yang sistem akuntansi menggunakan membantu software manusia dalam membuat, 3. Dukungan Jaringan 3 jaringan internet mengubah, internet untuk komunikasi terpasang dan menyimpan, data digunakan dan untuk mengkomunik
32
asikan informasi (William dan Sawyer dalam Adventana, 2012)
komunikasi data keuangan 4. Komputerisasi sistem akuntansi
5. Sistem informasi menghasilkan laporan akuntansi
6. Pemeliharaan perangkat teknologi informasi
Pengelolaan Aset Tetap (X5)
Menurut Dewi (2012), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 ikut mengatur dan menyeragamkan pengelolaan aset tetap atau BMN/D.
Proses akuntansi selalu menggunakan komputer/terko mputerisasi
4
Laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi
5
Jadwal pemeliharaan secara teratur
6
7. Ketepatan waktu pemeliharaan/per baikan perangkat 1. Pasal 7 ayat 2)a
Perangkat/peral atan yang rusak diperbaiki tepat pada waktunya Rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)
7
1
2. Pasal 7 ayat 2)b
Permohonan 2 penetapan status penguasaan BMN
3. Pasal 7 ayat 2)c
Pencatatan dan inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan BMN
3
4. Pasal 7 ayat 2)i
Pengawasan dan pengendalian BMN
4
5. Pasal 7 ayat 2)j
Penyusunan dan penyampaian
5
33
laporan semesteran dan tahunan BMN kepada Pengguna Barang Pendaftaran dan pencatatan penggolongan dan kodefikasi daftar BMN Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
6
2. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
Penyediaan informasi posisi keuangan melalui Neraca
2
3. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
Penyediaan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
3
4. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
Ketaatan realisasi sesuai anggarannya
4
5. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
Penyediaan informasi, cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya
5
6. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP No. 02 Laporan
Penyediaan informasi potensi pemerintah untuk membiayai
6
6. Pasal 84 ayat 2)
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (Y)
Untuk mengetahui seberapa besar implementasi akuntansi berbasis akrual, peneliti menggunakan modifikasi atas daftar pernyataan kuesioner yang digunakan Hasibuan (2015), dimana pernyataanpernyataan tersebut berdasarkan beberapa pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang mencakup penerapan akuntansi berbasis akrual, serta pengakuan dan pencatatan komponen pada laporan keuangan, sesuai dengan
1. Pasal 4 ayat (1)
1
34
PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
Realisasi Berbasis Kas
kegiatan pemerintah
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (bagian Neraca)
Pencatatan dan cara pengakuan akun-akun pada Neraca
7
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (bagian Pendapatan)
Pencatatan dan cara pengakuan akun-akun pendapatan
8
9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (bagian Beban)
Pencatatan dan cara pengakuan akun-akun Beban
9
10.Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (bagian Laporan Operasional)
Penyusunan Laporan Operasional
10
Berdasarkan tabel operasional mengenai variabel-variabel di atas, maka pengukuran dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan skala likert di mana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuisioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap pilihan akan diberikan skor/bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada tabel sebagai berikut:
35
Tabel 3.3 Skor Penilaian Menggunakan Skala Likert No. 1. 2. 3. 4. 5.
Keterangan Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Kurang Setuju (KS) Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS)
Skor 5 4 3 2 1
Sumber: Ghozali (2009)
3.3 Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda, metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Dalam pengolahan data, penelitian ini akan dibantu dengan software IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
3.3.1 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2009). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masingmasing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.
3.3.2 Uji Reliabilitas Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2009). Suatu kuesioner
36
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara One Shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran One Shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Aplikasi SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach’s Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha> 0,70 (dikutip oleh Ghozali, 2009).
3.3.3 Uji Asumsi Klasik 3.3.3.1 Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat nilai korelasi variabel independen dengan Unstandardized Residual. Jika nilai signifikansi korelasi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). 3.3.3.2 Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai cutoff
37
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. 3.3.4 Analisis Regresi Berganda Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis linear berganda (multiple regression analysis). Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e Keterangan
:
Y
: Tingkat penerapan akuntansi akrual
X1
: Tingkat pendidikan staf keuangan
X2
: Pelatihan staf keuangan
X3
: Kualitas teknologi informasi
X4
: Latar belakang pendidikan pimpinan
X5
: Pengelolaan aset tetap
a
: Konstanta
b1 sampai b5 : slope regresi atau koefisien regresi dari X1 sampai X6 e
: Standard error, yaitu tingkat kesalahan praduga dalam penelitian
3.3.5 Pengujian Hipotesis 3.3.5.1 Uji Koefisien Determinasi Pengujian ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
38
menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam adjusted R square (R2). 3.3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian adalah: 1.
Model regresi dapat digunakan jika nilai F-hitung > F-tabel
2.
Model regresi tidak dapat digunakan jika nilai F-hitung < F-tabel
3.3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah : 1.
H0 diterima jika nilai signifikansi < α (0,05) dan thitung < ttabel
2.
H0 ditolak jika nilai nilai signifikansi > α (0,05) dan thitung > ttabel
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1
Simpulan
Penelitian ini merupakan studi yang betujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor implementasi akuntansi berbasis akrual pada unit satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bogor. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK), yaitu seluruh kepala tata usaha atau kepala subbagian yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan satuan kerja yang bersumber dari dana APBN. Besarnya sampel yang dapat mewakili populasi untuk diteliti adalah sebanyak 72 orang responden PPK sebagai sampel yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat diketahui bahwa variabel kualitas teknologi informasi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Variabel tingkat pendidikan staf keuangan, pelatihan staf keuangan, dan latar belakang pimpinan tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual pada unit satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kota Bogor.
64
5.2
Keterbatasan Penelitian
1.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya dengan menggunakan metode survei kuesioner, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi masing-masing responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner.
2.
Pertanyaan kuesioner dalam variabel tingkat pendidikan staf belum merinci pada latar belakang pendidikan dan variabel latar belakang pendidikan pimpinan belum merinci pada tingkat pendidikan, serta pertanyaan kuesioner
dalam
implementasi
akuntansi
berbasis
akrual
belum
menggunakan seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. 2.
Lokasi satuan kerja yang cukup jauh dijangkau dan terbatasnya jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang dapat ditemui, menyebabkan penelitian ini hanya mendapatkan 72 responden.
3.
Responden penelitian ini dibatasi hanya pada pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga jawaban kuesioner masih terbatas pada pemahaman implementasi menurut PPK saja, tidak termasuk pejabat atau staf lainnya di satuan kerja.
5.3 1.
Saran Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan jenis metode penelitian lainnya atau memodifikasi pertanyaan kuesioner serta menambah jumlah dan lokasi sampel untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik atau dapat dibandingkan.
65
2.
Diharapkan bagi unit satuan kerja, lebih meningkatkan kualitas informasi teknologi dan pengelolaan aset tetap, karena hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas informasi teknologi dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual.
3.
Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan faktor lain dalam rangka meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual, seperti perubahan gaya kepemimpinan, rekomendasi perbaikan sistem akuntansi dari koordinator satuan kerja, dan hasil pengawasan atau pemeriksaan dari auditor internal maupun eksternal.
4.
Penelitian selanjutnya dapat menambah jenis responden lainnya pada satuan kerja, seperti pejabat lainnya atau staf satuan kerja untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Adventana, G.A., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP Nomor. 71 tahun 2010. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Alijarde, M., 1997. The usefulness of financial reporting in Spanish local governments. Financial Accountability & Management, 13(1), pp.17-34. Azwar, Saifuddin. 2008. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Carlin, T. and Guthrie, J., 2003. Accrual output based budgeting systems in Australia The rhetoric-reality gap. Public Management Review, 5(2), pp.145-162. Christiaens, J., 1999, Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Empirical Investigation, Financial Accountability & Management, 15(1), pp. 21-40. Christiaens, J., 2001. Converging new public management reforms and diverging accounting practices in Flemish local governments. Financial Accountability & Management, 17(2), pp.153-170. Cohen, S., Kaimenaki E. and Zorgios, Y., 2007, Assessing IT as a Key Success Factor for Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities, Financial Accountability and Management, 23, 1, pp. 91-111. Daud, M. 2014. Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Prinsip Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Dewi, HG. 2012. Analisis Hasil Audit BPK-RI Atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Emsley, D., Nevicky, B. and Harisson, G., 2006. Effect of cognitive style and professional development on the initiation of radical and non-radical management accounting innovations, Accounting and Finance, 46, 2, pp. 243264. Finkelstein, S. and Hambrick, D. C., 1996, Strategic leadership: Top Executives and their effects on Organizations, St. Paul MN: West.
Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. BP Undip, Semarang. Guthrie, J., 1998, ‘Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector - Rhetoric or Reality?’, Financial Accountability & Management, 14(1), pp. 119. Hasibuan, D. R. 2015 .Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Hodges, R. and Mellett, H., 2003. Reporting public sector financial results. Public Management Review, 5(1), pp.99-113. Hood, C., 1995, The New Public Management in the 1980s: Variations on the Theme, Accounting Organizations and Society, 20, 2 & 3, pp. 93–109. Kusuma, MIY. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Krumwiede K., 1998. The implementation stages of activity-based costing and the impact of contextual and organizational factors, Journal of Management Accounting Research, 10, pp. 239-277. Laughlin, R. and Pallot, J., 1998, Trends, patterns and influencing factors: some reflections. in Olson, O., Guthrie, J., Humphrey, C. (Eds), Debating International Developments in New Public Financial Management, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, pp. 376-399. Mardiasmo. 2000. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta. Muzahid, M., 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. Skripsi Politeknik Negeri Lhokseumawe. Ouda, H., 2004. Basic requirements model for successful implementation of accrual accounting in the public sector. Public Fund Digest, 4(1), pp.78-99. Ouda, H., 2008, Towards a Generic Model for Government Sector Reform: the New Zealand Experience, International Journal on Governmental Financial Management, 8, 2, pp. 78-100. Robbins, W.A. and Austin, K.R., 1986, Disclosure quality in governmental financial report: An assessment of the appropriateness of a compound measure, Journal of Accounting Research, 24, 2, pp. 412-421.
Stamatiadis, F., Eriotis, N. And Vasiliou, D., 2009, Assessing Accrual Accounting Reform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation. International Journal of Economic Science and Applied Research, 4, 1, pp 153-184. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Wijayanti, R., 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (Survey Pada Kementerian Sosial Republik Indonesia). Tesis Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara. Winidyaningrum, C., 2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten). Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Zainuddin, M., 2011. Metodologi penelitian kefarmasian dan kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.
