ANALISIS EFISIENSI KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2011 DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS EFISIENSI KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2011 DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

SKRIPSI

Oleh: SLAMET ADI WIRNOTO K7407137

BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN TATA NIAGA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

ANALISIS EFISIENSI KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2011 DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

Oleh:

SLAMET ADI WIRNOTO K7407137

Skripsi Ditulis dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN TATA NIAGA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2011

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Slamet Adi Wirnoto. K7407137. Analisis Efisiensi Koperasi Pegawai

Negeri Republik Indonesia (KPRI) Kota Pekalongan pada Tahun 2011 Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2011. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mengetahui apakah KPRI di kota Pekalongan sudah efisien dalam menjalankan usahanya. 2) Mengetahui apa saja yang menjadi sumber penyebab ketidakefisienan pada KPRI dan cara mengatasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) di Kota Pekalongan pada tahun 2011 yang berjumlah 34 KPRI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 21 KPRI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Data yang digunakan adalah data input dan output. Data input yang digunakan terdiri dari modal, biaya operasional dan jumlah pengelola. Data output yang digunakan terdiri dari volume usaha dan sisa hasil usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Dari hasil perhitungan dengan menggunakan DEA, terdapat 17 KPRI masih mengalami inefisiensi dari 21 KPRI yang diteliti. Adapun KPRI-KPRI yang mengalami inefisiensi adalah KPRI Adhyaksa dengan nilai efisiensi 66,04%, KPRI Akkur dengan nilai efisiensi 50,72%, KPRI Bumi Bhakti Adiguna dengan nilai efisiensi 35,92%, KPRI Cendana dengan nilai efisiensi 81,95%, KPRI Dwi Karya dengan nilai efisiensi 73,64%, KPRI Kakap Merah dengan nilai efisiensi 42,83%, KPRI Karya Jaya Mandiri dengan nilai efisiensi 20,77%, KPRI KPPDK Balai Bispa dengan nilai efisiensi 63,09%, KPRI KPPDK Pengadilan Negeri dengan nilai efisiensi 72,34%, KPRI Rutan Klas II A dengan nilai efisiensi 38,64%, KPRI Sejahtera dengan nilai commit to user efisiensi 87,69%, KPRI Perintis Manunggal dengan nilai efisiensi 66,36%, KPRI

v


digilib.uns.ac.id

Saiki dengan nilai efisiensi 27,70%, KPRI Kopsman dengan nilai efisiensi 28,51%, KPRI Perintis (SMK 2) dengan nilai efisiensi 63,51%, KPRI SMP 1 dengan nilai efisiensi 40,02%, dan KPRI Werdi Niaga dengan nilai efisiensi 21,06%. Sedangkan KPRI yang mecapai tingkat efisiensi 100% berjumlah empat unit, yaitu KPRI Daspin, KPRI Karya Winasis, KPRI KPPDK Lapas Kelas II A dan KPRI Mekar. (2) Rata-rata efisiensi KPRI terbesar terletak pada variabel output, yaitu volume usaha sebesar 95,77% dan SHU sebesar 90,88%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belum mencapai 100% sehingga masih bisa ditingkatkan lagi. (3) Rata-rata penyebab inefisiensi pada KPRI berasal dari variabel input yaitu modal sebesar 52,01%, biaya operasional sebesar 46,63% dan jumlah pengelola sebesar 45,17%. (4) Berdasarkan nilai efisiensi dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) menghasilkan referensi KPRI yang efisien untuk dijadikan acuan bagi KPRI yang mengalami inefisiensi. KPRI yang dapat dijadikan referensi adalah KPRI Daspin, KPRI Karya Winasis, KPRI KPPDK Lapas Klas II A dan KPRI Mekar. (5) Bagi KPRI yang belum mencapai tingkat efisiensi 100% agar mencapai tingkat efisiensi 100% terdapat solusi yang dapat ditempuh, yaitu dengan menyesuaikan input dan output KPRI sesuai dengan yang direkomendasikan oleh DEA.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Slamet Adi Wirnoto. K7407137. The Analysis of the Efficiency of the Cooperatives of the Indonesian Civil Servants (CICS) in Pekalongan City on 2011 by Using the Data Envelopment Analysis (DEA) Method. Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. Surakarta. 2011. The objectives of this research are to investigate: (1) whether or not the CICS in Pekalongan city have been efficient in running their business; and (2) the sources of the inefficiency of the CICS in Pekalongan city and the method to overcome the inefficiency. Descriptive quantitative method was used in this research. The population of this research was the Cooperatives of the Indonesian Civil Servants (CICS) in Pekalongan city as many as 34 cooperatives. This research used the purposive sampling technique. The samples of this research consisted of 21 CICS. The data of this research were gathered through documentation. The data of this research consisted of the input and the output data. The input data consisted of the capital, the operational costs, and the number of the managing personnel of the cooperatives whereas the output data consisted of the business volume and the profit allocation distributed to the members of the cooperative. The data were then analyzed by using the Data Envelopment Analysis. The results of this research are as follows: (1) there are 17 out of 21 CICS which still undergo inefficiency. Such CICS are Adhyaksa CICS with the efficiency value of 66.04%, Akkur CICS with the efficiency value of 50.72%, Bumi Bhakti Adiguna CICS with the efficiency value of 35.92%, Cendana CICS with the efficiency value of 81.95%, Dwi Karya CICS with the efficiency value of 73.64%, Kakap Merah CICS with the efficiency value of 42.83%, Karya Jaya Mandiri CICS with the efficiency value of 20.77%, KPPDK CICS of Balai Bispa with the efficiency value of 63.09%, KPPDK CICS of Pekalongan District Court with the efficiency value of 72.34%, the CICS of State Detention Center of Class IIA with the efficiency value of 38.64%, Sejahtera CICS with the efficiency value commit to user of 87.69%, Perintis Manunggal CICS with the efficiency value of 66.36%, Saiki

vii


digilib.uns.ac.id

CICS with the efficiency value of 27.70%, Kopsman CICS with the efficiency value of 28.51%, Perintis CICS of SMKN 2 of Pekalongan with the efficiency value of 63.51%, the, the CICS of SMP 1 of Pekalongan with the efficiency value of 40.02%, and Werdi Niaga CICS with the efficiency value of 21.06%. The rest four CICS, which are Daspin CICS, Karya Winasis CICS, KPPDK CICS of the Penitentiary of Pekalongan of Class II A, and Mekar CICS, have the efficiency value of 100%; (2) the biggest average efficiency value of the CICS lies on the output variables, which are the business volume as much as 95.77% and the profit allocation distributed to the members of the cooperative as much as 90.88%. Such values indicate that the efficiency level has not reached 100% and it can still be raised; (3) the factors of inefficiency in general come from the input variables, which are the capital as much as 52.01%, the operational costs as much as 46.63%, and the number of the managing personnel as much as 45.17%; and (4) the efficient CICS, which are Daspin CICS, Karya Winasis CICS, KPPDK CICS of the Penitentiary of Pekalongan of Class II A, and Mekar CICS, can be the reference for the inefficient ones in this case; and (5) the inefficient CICS which have not been able to reach the efficiency level of 100% can have the solution of adjusting the input to the output of the CICS in accordance with the recommendation given by the result of the analysis of the efficiency based on DEA.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh : 6)

Kebanggan kita yang terbesar bukan karena tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh (Confusius)

Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan (Robert F. Kennedy)

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama (Penulis)

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT kupersembahkan karya ini untuk:  Rabb-ku atas semua kemudahan dan karunia-Mu, semoga semua ini bernilai ibadah di hadapan-Mu  Ibu dan Bapak tercinta yang tiada henti memberikan segala yang terbaik untuk putra-putrinya  Adikku tersayang Kaesaria Aprilia yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untukku  Keluarga besar ku tersayang, yang selalu mendukung dan mendoakanku  Rekan-rekan angkatan XXIV KMS MENWA Sat 905 yang selalu memberikan semangat, keberanian dan keceriaan kepadaku  Teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik tingkatku di BKK Tata Niaga, Pendidikan Ekonomi, PIPS FKIP UNS  Almamaterku UNS Temen-temen seperjuanganku dimana pun kalian berada

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya atas segala limpahan rahmat, berkah serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang telah disusun dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi banyak mendapatkan bantuan, dorongan, motivasi serta doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu atas segala bentuk bantuan tersebut, disampaikan terimakasih kepada yang terhormat : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin untuk penyusunan skripsi ini. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin untuk penyusunan skripsi ini. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah menyetujui penyusunan skripsi ini. 4. Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Tata Niaga Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta telah memberikan ijin untuk penyusunan skripsi ini. 5. Dra. Sri Wahyuni, M.M, selaku Pembimbing I, yang dengan sabar memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. Aniek Hindrayani, SE, M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 7. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta khususnya program commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Tata Niaga yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selamaini. 8. Bapak Setiyo Susilo selaku kepala bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 9. Bapak Siswadi selaku pengurus PKPRI kota Pekalongan yang telah membantu proses terlaksananya penelitian. 10. Teman-teman seperjuangan PTN 2007, sahabat-sahabatku atas motivasi dan dorongannya. 11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan pengarahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna mencapai penulisan yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak. Amin.

Surakarta, Desember 2011

Penulis

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI JUDUL ...........................................................................................................

i

PENGAJUAN SKRIPSI ...............................................................................

ii

PERSETUJUAN ............................................................................................

iii

PENGESAHAN .............................................................................................

iv

ABSTRAK .....................................................................................................

v

MOTTO .........................................................................................................

ix

PERSEMBAHAN ..........................................................................................

x

KATA PENGANTAR ...................................................................................

xi

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii DAFTAR TABEL ......................................................................................... xvi DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xviii BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................................ 7 C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 7 D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 7 1. Manfaat Teoritis ............................................................................ 7 2. Manfaat Praktis .............................................................................. 7 BAB II. LANDASAN TEORI ...................................................................... 9 A. Tinjauan Pustaka ................................................................................. 9 1. Pengertian Koperasi ........................................................................ 9 a. Definisi Koperasi ....................................................................... 9 b. Landasan dan Asas Koperasi ..................................................... 9 c. Tujuan Koperasi ......................................................................... 10 d. Prinsip Koperasi ......................................................................... 11 commit to user e. Ciri-Ciri Koperasi ...................................................................... 12

xiii


digilib.uns.ac.id

f. Fungsi dan Peran Koperasi ........................................................ 13 g. Penggolongan Koperasi ............................................................. 14 h. Perangkat Organisasi Koperasi .................................................. 16 i. Permodalan Koperasi ................................................................. 19 j. Sisa Hasil Usaha ........................................................................ 20 k. Ruang Lingkup Usaha Koperasi ................................................ 21 2. Teori Efisiensi ................................................................................ 22 a. Konsep Efisiensi ........................................................................ 22 b. Efisiensi Dalam Koperasi .......................................................... 24 c. Pengukuran Efisiensi Usaha KPRI ............................................ 26 3. Konsep Dasar Data Envelopment Analysis (DEA) ........................ 26 a. Pengertian Dasar Data Envelopment Analysis (DEA) ............... 26 b. Nilai Manajerial Dasar Data Envelopment Analysis (DEA) ..... 28 c. Keunggulan dan Keterbatasan Metode DEA ............................. 29 B. Hasil Penelitian yang Relevan ............................................................. 31 C. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 33 BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 35 A. Tempat dan Waktu Penelitina ............................................................. 35 1. Tempat Penelitian ........................................................................... 35 2. Waktu Penelitian ............................................................................ 35 B. Populasi dan Sampel ........................................................................... 35 1. Populasi .......................................................................................... 35 2. Sampel ............................................................................................ 36 C. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 36 1. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 37 2. Identifikasi Variabel ....................................................................... 37 3. Metode Pengumpulan Data ............................................................ 38 D. Rancangan Penelitian .......................................................................... 39 E. Teknik Analisis Data ........................................................................... 39 BAB IV HASIL PENELITIAN .................................................................... 44 commit to user A. Deskripsi Data ..................................................................................... 44

xiv


digilib.uns.ac.id

B. Pembahasan Hasil Analisis Data ......................................................... 45 BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ...................................... 63 A. Simpulan .............................................................................................. 63 B. Implikasi .............................................................................................. 64 C. Saran .................................................................................................... 65 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 67 LAMPIRAN

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 1. Jumlah Koperasi (Dalam Unit) Tahun 2004-2008 ............................ 2 Tabel 2. Jumlah Modal, Biaya Operasional, Jumlah Pengelola, Volume Usaha dan SHU ............................................................................................ 44 Tabel 3. Tingkat Efisiensi KPRI Kota Pekalongan .......................................... 46 Tabel 4. Peers Bagi KPRI yang Tidak Efisien ................................................ 47 Tabel 5. Rata-Rata Efisiensi Variabel ............................................................. 49 Tabel 6. Table Target For Unit ....................................................................... 51

commit to user

xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Gambar 1 Kerangka Berpikir ...................................................................................... 34

commit to user

xvii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Lampiran 1 Data Input dan Output KPRI ...................................................................... 70 Lampiran 2 Hasil Pengolahan DEA .............................................................................. 71 Lampiran 3 Daftar KPRI Kota Pekalongan ................................................................... 78 Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Dekan ...............

95

Lampiran 5 Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi dari Dekan ....................

96

Lampiran 6 Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi Kepada Rektor................

97

Lampiran 7 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Kepala Kesbangpolinmas Kota Pekalongan ................................................

98

Lampiran 8 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan .......................................................................................

99

Lampiran 9 Surat Rekomendasi Research / Survey dari BAPPEDA Kota Pekalongan .......................................................................................

100

Lampiran 10 Surat Keterangan Penelitian dari DISPERINDAGKOP dan UMKM Kota Pekalongan ................................................................. 101

commit to user

xviii


digilib.uns.ac.id 1

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Perkembangan usaha koperasi berlangsung serba cepat dan meluas mengikuti kemajuan ekonomi dan tingkat kepentingan atau kebutuhan para anggotanya. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam, maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk kegiatan produksi. Perkembangan koperasi

dari berbagai

jenis

kegiatan

usaha tersebut

selanjutnya ada

kecenderungan menuju pada suatu bentuk koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha yang biasa disebut koperasi serba usaha (KSU). Selain itu, terbentuknya jenis koperasi juga dapat didasarkan pada kelompok orang-orang yang secara homogen mempunyai kelompok yang sama, misalnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi karyawan, koperasi pedagang pasar, koperasi mahasiswa, dll. Jumlah koperasi yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi dengan mencabut Inpres 4/1984 dan menggantinya dengan Inpres 18/1998. Untuk mengetahui jumlah perkembangan koperasi di Indonesia, bisa dilihat dari tabel 1 yang menunjukkan pertumbuhan jumlah koperasi dari tahun 2004-2008. Dari tahun 2004 sampai 2008, jumlah koperasi yang ada di Indonesia semakin bertambah. Tabel jumlah koperasi tersebut menunjukkan jumlah koperasi yang aktif dan koperasi yang tidak aktif. Bisa dilihat perkembangan antara koperasi yang aktif dan koperasi yang tidak aktif commit di Indonesia to user dari tahun 2004-2008 terjadi


digilib.uns.ac.id 2

peningkatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak semua koperasi yang ada di Indonesia memiliki kinerja yang maksimal bahkan ada kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akibat terburuk dari menurunnya kinerja koperasi adalah terjadinya perubahan status koperasi yang dulunya aktif menjadi koperasi tidak aktif. Tabel 1. Jumlah Koperasi Di Indonesia (Dalam Unit) Tahun 2004-2008 Tahun

Koperasi Aktif

Koperasi Tidak Aktif

2004

93.402

37.328

2005

94.818

40.145

2006

98.944

42.382

2007

104.999

44.794

2008

108.930

46.034

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM Sedangkan menurut “Syarief, pada tahun 2009, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 170.411 unit. Tapi per Juni 2010, koperasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,30 persen. Pasalnya, saat ini jumlah koperasi mencapai 176.033 unit.”(http://koperasi-tanggungrenteng.com). Untuk jumlah koperasi yang aktif dan koperasi yang tidak aktif sampai bulan Maret 2010 juga megalami peningkatan. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sampai bulan Maret 2010 jumlah koperasi aktif mencapai 123.807 unit sedangkan koperasi yang tidak aktif jumlahnya mencapai 51.295 unit. Jumlah ini tentu saja mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2008. Dari data diatas bisa di lihat semakin banyaknya koperasi yang kemudian berubah menjadi tidak sehat, tidak bisa berkembang atau bahkan tutup. Untuk perkembangan koperasi di tingkat provinsi juga mengalami peningkatan, baik koperasi yang aktif maupun koperasi yang tidak aktif. Menurut data Kementerian commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sampai dengan Maret 2010 jumlah koperasai di Jawa Tengah dari 25.077 unit koperasi yang ada, jumlah koperasi yang tidak aktif mencapai 19.850 unit. Dengan demikian, hanya sekitar 5.227 unit koperasi yang masih aktif. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahuntahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah koperasi di Jawa Tengah mencapai 17.617 yang terdiri dari 12.426 unit koperasi aktif dan 5.191 unit koperasi yang tidak aktif. Keadaan koperasi pada tingkat kota dan kabupaten juga cenderung menunjukkan hal yang sama. Di Kota Pekalongan saja, dari 265 unit koperasi pada tahun 2009, ada sekitar 119 unit koperasi yang tidak aktif. Dengan demikian hanya ada sekitar 146 unit koperasi yang masih aktif. Dari data Disperindagkop Kota Pekalongan, pada tahun 2010 jumlah unit koperasi yang ada di Kota Pekalongan mengalami penurunan. Dari 237 Unit koperasi yang terdaftar di Disperindagkop Kota Pekalongan, jumlah koperasi yang masih aktif mencapai 195 unit dan sekitar 42 unit koperasi sudah tidak aktif. Salah satu koperasi yang ada di Kota Pekalongan adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). KPRI merupakan koperasi yang anggotanya adalah pegawai negeri yang memiliki pendapatan tetap dan relatif sedang atau rendah. KPRI didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para pegawai negeri. Selain untuk kesejahteraan pegawai negeri, KPRI didirikan untuk mensukseskan program pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UM. KPRI juga

dapat

dijadikan

suatu

wadah

bagi

pegawai

negeri

yang

ingin

mengembangkan potensi kewirausahaan yang mereka miliki. Dengan adanya KPRI diharapkan dapat membantu pegawai negeri dalam meningkatkan taraf hidup mereka baik berupa kredit pinjaman modal, kredit konsumsi, tabungan dan sebagainya. Menurut data Disperindagkop Kota Pekalongan jumlah KPRI ada 34 unit. Dari jumlah tersebut yang terdaftar dalam Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) ada 20 unit dan sisanya berdiri sendiri tidak menginduk di commit to user PKPRI. Pada tahun 2011 jumlah KPRI di Kota Pekalongan mengalami


digilib.uns.ac.id 4

penurunan. Dari 34 unit KPRI tersebut ada satu KPRI yang tidak aktif dan satu unit KPRI yang berubah statusnya menjadi paguyuban. Sehingga data terbaru menunjukkan jumlah unit KPRI yang masih aktif di Kota Pekalongan hanya ada 32 unit KPRI. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat KPRI yang belum optimal dalam kinerjanya sehingga menyebabkan ada KPRI yang berubah statusnya menjadi koperasi tidak aktif. Dalam perkembangan koperasi terdapat enam pilar yang mempengaruhi yaitu swadaya, kerjasama, efisiensi, solidaritas, kesejahteraan bersama, dan pendidikan yang berkesinambungan. Pengelolaan koperasi sangat manentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan perkembangan koperasi dimasa mendatang, sehingga dalam hal ini prinsip efisiensi berperan penting dalam pengelolaan setiap usaha koperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (2000: 7-8) yang menyatakan bahwa “agar supaya koperasi dapat terkelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi itu sendiri”. Efisiensi didalam kelembagaan koperasi sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota koperasi, khususnya koperasi pegawi negeri dimana koperasi pegawai negeri merupakan koperasi yang tergolong solid dan banyak dijumpai ditiap-tiap instansi pemerintah. Menurut Kartasapoetra (2000: 11), “koperasi mempunyai landasan mental yang kuat yaitu rasa setia kawan dan kesadaran individu antara para anggotanya dan ini memperkuat hidupnya koperasi sebab dengan landasan demikian maka para anggotanya akan memberikan dukungan yang kuat terhadap jalannnya koperasi”. Koperasi sebagai organisasi ekonomi sebagaimana juga pelaku-pelaku ekonomi yang lain, maka kecuali bertujuan memenuhi kebutuhan anggotanya juga harus mampu menghasilkan keuntungan atau laba. Meskipun koperasi bukan badan usaha yang semata-mata mencari laba, namun koperasi senantiasa berusaha mendapatkan laba yang optimal untuk meningkatkan pembagian SHU (Sisa Hasil commit to user Usaha) anggotanya. Demikian juga halnya dengan KPRI. Di dalam KPRI


digilib.uns.ac.id 5

diperlukan efisiensi agar tujuan dari KPRI dapat tercapai. Sebagai suatu badan usaha, KPRI harus senantiasa memperhatikan kebijakan penggunaan modal agar dapat meningkatkan efisiensi hasil operasi. Keberhasilan kebijakan penggunaan modal ini dapat dilihat dari rentabilitas. Rentabilitas merupakan kriteria kemampuan hasil operasi badan usaha yang bermanfaat untuk menilai keberhasilan suatu badan usaha dalam operasi, menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah modal yang ditanamkan dan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi atau penanaman modal. Tingkat rentabilitas sangat penting bagi perusahaan, sebab rentabilitas mencerminkan kemampuan modal suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat rentabilitas suatu perusahaan berarti semakin tinggi pula tingkat efisiensi penggunaan modalnya. Di dalam koperasi, tingkat rentabilitas ditentukan oleh SHU yang diperoleh. Semakin tinggi SHU maka pendapatan yang akan diperoleh anggota semakin tinggi, dengan demikian kesejahteraan anggota dapat tercapai. Menurut Alfred Hanel dalam Fatchurrochim (2005: 108) “ efisiensi usaha koperasi dapat diukur dengan mempergunakan ukuran : (1) Efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan (financial viability) dan keragaman kewirakoperasian (entrepreneurship performance), (2) Efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan, dan (3) Efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota”. Efisiensi koperasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah efisiensi dalam operasional usaha. Efisiensi ini berhubungan dengan kegiatan operasional koperasi sebagai organisasi ekonomi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya terutama yang berkaitan dengan efisiensi ekonomis, kestabilan dalam bidang keuangan, maupun prestasi manajemen perusahaan koperasi dalam rangka memberikan pelayanan dan manfaat nyata dalam memperbaiki kehidupan ekonomi para anggotanya. Untuk mengukur efisiensi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Pekalongan digunakan metode Data Analysis Envelopment (DEA). DEA commit to user adalah metode non-parametrik yang berbasis pada programasi linier. Menurut


digilib.uns.ac.id 6

Samudro, Bimo Rizky & Akhmad Daerobi (2007: 1), “secara konsep, DEA menjelaskan tentang langkah yang dirancang untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit ekonomi tertentu dengan beberapa unit ekonomi yang lain dalam satu pengamatan, dimana mereka menggunakan jenis input dan output yang sama”. Menurut Purwantoro (2003: 37), metode DEA mempunyai beberapa keunggulan diantaranya : 1. Bisa menangani banyak input dan output 2. Tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan output 3. DMU (Decision Making Unit) dibandingkan secara langsung dengan sesamanya 4. Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda Selain itu, penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) karena telah banyak digunakan dalam pengukuran efisiensi berbagai macam Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) oleh banyak peneliti. Dari latar belakang inilah kemudian menjadi alasan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu, untuk membatasi permasalahan penelitian ini maka penulis tertarik untuk meneliti “ANALISIS EFISIENSI KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

B. Perumusan Masalah 1. Apakah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) di Kota Pekalongan sudah efisien dalam menjalankan kinerja usahanya ? 2. Apakah yang menjadi sumber penyebab inefisiensi pada Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) di Kota Pekalongan dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apakah KPRI di Kota Pekalongan sudah efisien dalam menjalankan usahanya. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber penyebab inefisiensi pada KPRI di Kota Pekalongan dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai analisis efisiensi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 2. Manfaat Praktis a. Bagi Koperasi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi koperasi, terutama KPRI di Kota Pekalongan dalam meningkatkan efisiensi usahanya. b. Bagi Peneliti Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh bangku perkuliahan dan menambah commit todi user


digilib.uns.ac.id 8

pengetahuan serta kemampuan peneliti mengenai analisis efisiensi KPRI dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). c. Bagi Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada bidang dan permasalahan yang sejenis.

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Koperasi a. Definisi Koperasi Pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha bersama. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarang bentuk kerjasama seperti itu. Subandi (2010:19) menyatakan bahwa “koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya”. Pengertian lain mengenai koperasi adalah menurut Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut pasal 1 UU No. 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari beberapa pengertian koperasi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh orang-seorang atau badan hukum koperasi untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota berdasarkan prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan. b. Landasan dan Asas Koperasi Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian. Di dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai dua landasan yaitu landasan Idiil dan landasan Struktural. Sesuai dengan 2 UU No. 25 tahun 1992, landasan commitpasal to user


digilib.uns.ac.id 10

Idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila, dan landasan Struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan asas koperasi, sesuai dengan pasal 2 UU No. 25 tahun 1992 adalah berasaskan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong. Menurut Muhammad Firdaus (2002:42) menyatakan bahwa : Gotong royong dalam pengertian kerjasama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Gotong royong dalam lingkup organisasi Bersifat terus-menerus dan dinamis Dalam bidang atau hubungan ekonomi Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan

c. Tujuan Koperasi Di Indonesia, tujuan koperasi tercantum dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 3 yang berbunyi, “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi tiga hal yaitu pertama, memajukan kesejahteraan anggotanya terlebih dahulu. Kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat dan ketiga, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pernyataan

ini

mengandung

makna

bahwa,

meningkatkan

kesejahteraan anggota menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Menurut Arifin Sitio (2001), tujuan koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 3 masih bersifat umum, oleh karena itu setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentukcommit tujuantoyang user lebih operasional bagi koperasi



sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. d. Prinsip Koperasi Arifin Sitio (2001: 20) menjelaskan bahwa “prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi”. Prinsip-prinsip koperasi bermula dari peraturan umum pengelola koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor koperasi di Rochdale, yang selanjutnya dikenal dengan “prinsipprinsip Rochdale”. Prinsip-prinsip Rochdale ini dijadikan contoh dan pedoman oleh hampir seluruh gerakan koperasi di dunia. Menurut Fauguet dalam Subandi (2010:22), menyatakan bahwa setidaktidaknya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang ingin menamakan dirinya koperasi. Keempat prinsip tersebut adalah : 1) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. 2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggotanyan. 3) Adanya ketentuan atau peraturan tentang pertisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi. 4) Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya. Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara Internasional. Penyusunan prinsip-prinsip koperasi Indonesia disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah : 1) Keanggotaan bersifat sukarela. 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4) Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. 5) Kemandirian. commit to user



Prinsip-prinsip koperasi atau juga disebut sebagai sendi-sendi dasar koperasi tersebut mempunyai peran penting di dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Menurut Subandi (2010:23), “peran tersebut pada garis besarnya adalah: a. Sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuan, b. Sebagai ciri-ciri khas koperasi, yang membedakannya dengan bentuk badan lainnya.” e. Ciri-Ciri Koperasi Dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Menurut Subandi (2010), ciri koperasi dapat di tinjau dari berbagai segi, yaitu dari segi pelakunya, tujuan usahanya dan hubungan dengan negaranya. Dilihat dari segi pelakunya, koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Selain itu koperasi juga didirikan sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-oang yang memiliki

kemampuan

ekonomi terbatas dengan pelaku ekonomi lain yang lebih kuat. Dengan alasan pendirian itu, maka koperasi memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk menjadi bentuk perusahaan yang tumbuh dan mengakar pada lapisan masyarakat bawah. Dilihat tujuan usahanya, koperasi berusaha memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan usaha koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para anggotanya. Dilihat dari segi hubungannya dengan negara, peran koperasi dalam perekonomian suatu negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Namun demikian, bila diperhatikan perkembangan koperasi di banyak negara, keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian negara commit to user maupun dari segi ekonomi. Dari tersebut. Hal itu dapat ditinjau dari segi historis



segi historis, koperasi hampir selalu merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Dari segi ekonomi, keberadaaan koperasi

akan

sangat

membantu

pemeritah

dalam

usaha

mewujudkan

perekonomian yang lebih adil. Pada umumnya perkembangan koperasi sangat didukung oleh pemerintah. Hendar Kusnadi (2005 : 246) menjelaskan agar koperasi lebih dipahami sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk badan usaha lain, misalnya perseroan terbatas, maka perlu diketahui ciri-ciri koperasi sebagai badan usaha, yaitu : 1) Dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama. 2) Para anggota bersepakat untuk membangun usaha bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas asas kekeluargaan. 3) Didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. 4) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. f. Fungsi dan Peran Koperasi Menurut Subandi (2010:30), “pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial.” 1) Fungsi dalam bidang ekonomi a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan. b) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. c) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya. d) Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. e) Meningkatkan penghasilan anggota f) Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga g) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. h) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. i) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara aktif. 2) Fungsi dalam bidang sosial

commit to user



a) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam hal menyelesaikan mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. b) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab. c) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindngi hak dan kewajiban setiap anggota. d) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Di dalam bab III, bagian pertama pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut: 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehiduan manusia dan masyarakat. 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. g. Penggolongan Koperasi Penggolongan koperasi ialah pengelompokkan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik-karakteristik yang tertentu pula. Dalam perkembangannya jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi, hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi (Subandi, 2010). Menurut

Muhammad

Firdaus

(2002),

berdasarkan

fungsionalnya, maka dikenal jenis-jenis commitkoperasi to user sebagai berikut:

golongan



1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 4 April 1995 nama induk koperasi pegawai negeri Republik Indonesia (IKP-RI). Perubahan nama dari koperasi pegawai negeri menjadi koperasi pegawai negeri republik Indonesia dengan sendirinya diikuti oleh semua jenjang dibawahnya. 2) Koperasi angkatan darat (Kopad). 3) Koperasi angkata laut (Kopal). 4) Koperasi angkatan udara (Kopau). 5) Koperasi angkatan kepolisian (Koppol). 6) Koperasi pensiunan angkatan darat. 7) Koperasi pensiunan (Koppen). 8) Koperasi karyawan (Kopkar). 9) Koperasi sekolah. Dengan digolongkannya koperasi berdasarkan profesi anggotanya, maka secara tidak langsung terjadi pembatasan dalam penerimaan anggota koperasi. Walaupun keanggotaan koperasi profesi juga dikatakan bersifat terbuka, namun hal itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki latar belakang profesi yang sama. Sedangkan

berdasarkan

bidang

usahanya,

Subandi

(2010)

menggolongkan koperasi sebagai berikut: 1) Koperasi konsumsi Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani sangat tergantung pada keragaman anggota dan daerah kerja tempat koperasi tersebut didirikan. 2) Koperasi produksi Koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotnya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan dan memiliki sendiri. commit to pengelolaan user



3) Koperasi pemasaran Koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga. 4) Koperasi kredit atau simpan pinjam Koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya

untuk

dipinjamkan

kembali

kepada

anggotanya

yang

membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. h. Perangkat Organisasi Koperasi Seperti organisasi-organisasi pada badan usaha yang lainnya maka organisasi dalam kegiatan usaha koperasi juga harus ada alat perlengkapannya. Namun demikian alat kelengkapan yang dimiliki usaha kopersi tentunya berbeda dengan alat perlengkapan badan usaha yang lain, karena memang secara konsep berbeda. Sebagaimana diketahui menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang pokokpokok perkoperasian pasal 21, alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus koperasi, pengawas koperasi dan bila memungkinkan dapat mengangkat manajer koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT, sedangkan manajer adalah tenaga profesional non anggota. Menurut Arifin Sitio (2001) perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota (RAT), pengurus, pengawas dan pengelola. 1) Rapat anggota Rapat anggota meruakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun, sehingga sering disebut rapat anggota tahunan (RAT). Apabila keadaan commit to user



mengharuskan adanya keputusan segera demi kepentingan bersama dalam koperasi, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa (RALB). Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 23, rapat anggota menetapkan: a) Anggaran dasar. b) Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. e) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. f) Pembagian sisa hasil usaha. g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. 2) Pengurus koperasi Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah rapat anggota. Subandi (2010:55) menerangkan bahwa “pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi.” Pengurus yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota untuk mengelola koperasi harus mampu menjabarkan kebijakan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi telah dijelaskan secara rinci di dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 30. Dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan tugas pengurus, sebagai berikut: a) Mengelola koperasi dan usahanya. b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. c) Menyelenggarakan rapat anggota. d) Mengajukan laporan keuangan dan pertangggungjawaban pelaksanaan tugas. e) Memelihara daftar buku anggota pengurus. commitdan to user



Sedangkan dalam pasal 30 ayat 2 dijelaskan dengan rinci mengenai wewenang pengurus, yaitu sebagai berikut: a) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan. b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. 3) Pengawas koperasi Menurut Hendar Kusnadi (2005 : 253), “Pengawas mewakili anggota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola”. Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang ditetapkan dan berlaku dalam koperasi. Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 ayat 1, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan ayat 2 menyatakan pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Hendar Kusnadi (2005 : 251) menjelaskan bahwa “fungsi utama pengawas adalah mengamankan keputusan rapat anggota, ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi yang bersangkutan”. 4) Pengelola koperasi Menurut Arifin Sitio (2001 : 40), “pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional”. Sedangkan Hendar Kusnadi (2005 : 253) menjelaskan bahwa “pengelola melaksanakan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus”. Kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha.commit Hubungan antara pengelola dengan pengurus to user



koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja. i. Permodalan Koperasi Koperasi sebagai sebuah badan usaha tentunya dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan. Modal ini sangat penting karena tanpa modal maka suatu organisasi atau perusahaan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pada umumnya modal koperasi berasal dari iuran para anggotanya. Namun dalam perkembangannya modal koperasi bisa juga berasal dari pinjaman, baik dari anggota sendiri, diluar anggota seperti perbankan. Bahkan sekarang koperasi dimungkinkan untuk menerbitkan sertifikat obligasi. Modal koperasi ini penting karena dengan adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha lain diluar koperasi. Menurut Muhammad Firdaus (2002:70), “jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian beberapa modal tetap dan berapa modal kerja yang diperlukan.” Selanjutnya yang dimaksud dengan modal tetap atau disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik koperasi, seperti untuk pembelian tanah, pembangunan gedung, mesin dan kendaraan. Sedangkan modal kerja atau disebut juga modal jangka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan premi asuransi, dan sebagainya. Jika koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam maka modal itu diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota. Menurut Hendrojogi (1999), ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu: 1) Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara. 2) Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.

commit to user



3) Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas 4) Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. 5) Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat mebantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota. 6) Bahwa kepada saham koperasi (di Indonesia ekuivalen dengan simpanan pokok) tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan surat obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah. j. Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebagai badan usaha, koperasi didalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki untuk mendapat keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU). Jika koperasi bisa mendapat sisa hasil usaha yang cukup banyak, maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan besar pula. Sumber sisa hasil usaha (SHU) diperoleh dari jasa pelayanan kepada anggota maupun bukan anggota koperasi. Menurut G. Karta Sapoetra, A.G. Karta Sapoetra, Bambang S. dan Setiady (2001: 171) mengemukakan “Sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan”. Dengan laba wajar yang diperoleh digunakan untuk menutup semua pembiayaan usaha, seperti gaji / upah karyawan, biaya perkantoran, biaya angkutan, biaya gudang dan lain sebagainya. commit to user



Pada akhir tahun, pada tutup buku jika terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan terdapat sisa, maka sisa hasil usaha tersebut akan dikembalikan dan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasajasanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Repulik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1-2 yang berbunyi sisa hasil usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dengan dikurangi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian dan keperluan lain dari calon anggota yang memenuhi syarat. Menurut Sitio dan Tamba (2002) agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut : 1) SHU yang dibagikan adalah yang bersumber dari anggota. 2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. 3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara trasnparan. 4) SHU anggota dibayar secara tunai. k. Ruang Lingkup Usaha Koperasi Koperasi sebagai badan usaha dapat melaksanakan kegiatan disegala bidang kehidupan ekonomi, dengan memperhatikan bahwa usaha tersebut adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.

Berbagai

bidang

usaha

koperasi

sesungguhnya

telah

menciptakan lapangan kerja baru baik bagi para anggota dan keluarganya maupun masyarakat umumnya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengancommit kepentingan to user anggota baik untuk menunjang



usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Lapangan usaha dalam koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu lapangan usaha yang secara langsung menunjang usaha maupun kesejahteraan anggota dan lapangan usaha yang secara tidak langsung menunjang usaha maupun kesejahteraan anggota. Hendar Kusnadi (2005: 254) menyatakan bahwa : lapangan usaha yang secara langsung menunjang usaha maupun kesejahteraan anggota adalah lapangan-lapangan usaha koperasi yang melayani langsung kepentingan-kepentingan anggota koperasi, sedangkan lapangan usaha yang secara tidak langsung menunjang usaha maupun kesejahteraan anggota adalah lapangan usaha yang tidak langsung melayani kepentingan ekonomi anggota koperasi, tetapi hasil-hasil usahanya sematamata demi menunjang usaha maupun kesejahteraan anggota. Koperasi sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi harus mengikuti dan menjalankan semua hukum, norma, kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya.

2. Teori Efisiensi a. Konsep Efisiensi Konsep efisiensi pertama kali diperkenalkan oleh Farrel (1957) yang merupakan tindak lanjut dari model yang diajukan oleh Debreu (1951) dan Koopmans (1951). Konsep perhitungan efisiensi yang diperkenalkan oleh Farrel ini dapat memperhitungkan input majemuk (lebih dari satu input). Menurut Zaenal (2008 : 257) “efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi dengan mengacu pada filosofi “kemampuan menghasilkan output yang optimal dengan inputnya yang ada, adalah merupakan ukuran kenerja yang diharapkan”. Sedangkan menurut Ihwan Susila dan Muzakar Isa (2000 : 21) “efisiensi rasio antara input dengan output”. commit to user Apabila rasio ouput besar maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Jadi, efisiensi



dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran (output) yang optimal dari satu masukan (input) yang dipergunakan. Farel (1957) dalam Zaenal (2008) mengklasifikasikan efisiensi menjadi tiga bagian yaitu: efisiensi teknik, efisiensi alokatif (harga), dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai output semaksimal mungkin dari sejumlah input. Sedangkan efisiensi alokatif menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dengan proporsi seoptimal mungkin pada tingkat harga input tertentu. Kedua komponen ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan ukuran efisiensi total atau efisiensi ekonomi. Menurut Kumbhaker dan Lovell (2000) dalam Zaenal (2008 : 258), “efisiensi teknik merupakan salah satu dari komponen efisiensi ekonomi secara keseluruhan". Selain itu, Zaenal (2008 : 258) juga berpendapat “untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, sebuah perusahaan harus dapat berproduksi pada tingkat output yang optimal dengan jumlah input tertentu (efisiensi teknik) dan menghasilkan output dengan kombinasi yang tepat pada tingkat harga tertentu (efisiensi alokatif)”. Samuelson (2003:181) juga menjelaskan bahwa “efisiensi alokatif (atau efisiensi) terjadi apabila tidak ada kemungkinan reorganisasi produksi yang dapat membuat seseorang dalam keadaan lebih baik tanpa membuat seseorang yang lain dalam keadaan yang lebih buruk”. Dengan kata lain, situasi yang efisien adalah situasi dimana tidak ada orang yang dibuat lebih baik tanpa membuat yang lain lebih buruk. Menurut Andrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari (2009 : 52) menyatakan bahwa “ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan input yang besar menghasilkan output yang lebih besar”. commit to user



b. Efisiensi Dalam Koperasi Koperasi sebagai sebuah unit usaha tidak terlepas dari kegiatan untuk memacu rasionalitas dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, agar supaya koperasi dapat dikelola dengan baik dan bertahan serta berkembang dalam menjalankan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi itu sendiri. Koperasi harus mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya yang sehemat mungkin dan menghindari pemborosan. Menurut Thoby Mutis (2004:45), “dari bahasan tentang efisiensi dalam koperasi dapat dilihat dalam lima lingkup, yakni efisiensi intern, efisiensi alokatif, efisiensi ekstern, efisiensi yang dinamis dan efisiensi sosial.” Efisiensi intern sering diasosiasikan dengan perbandingan-perbandingan terbaik dari excess cost (ekses biaya) dengan actual cost (biaya yang sebenarnya). Efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi, penyaluran simpanan sukarela untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Efisiensi alokatif juga melingkupi perbandingan antara penggunaan sumber-sumber financial dari dalam koperasi atau dari luar koperasi dengan melihat perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya. Efisiensi ekstern maksudnya adalah bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perorangan diluar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. Sebaliknya, ketidakefisienannya pada lembaga-lembaga lain bisa mempengaruhi ketidakefisienan di dalam koperasi. Efisiensi yang dinamis adalah efisiensi yang biasanya dikaitkan dengan tingkat optimalisasi karena ada perubahan teknologi yang dipakai. Perbaikan teknologi yang tepat guna merupakan bagian dari kemajuan koperasi. Sedangkan efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat, karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban sosial. Sedangkan menurut Alfred Hanel dalam Fatchurrochim Ghany (2005:105), “efisiensi ekonomi koperasi dapat diukur dengan menggunakan ukuran : efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan dan

keragaman

kewirakoperasian,

efisiensi

yang

dihubungkan

dengan

pengembangan, dan efisiensi yang dihubungkan commit to user dengan pemenuhan kebutuhan



anggota.” Efisiensi pengelolaan usaha koperasi berhubungan dengan kegiatan operasional koperasi sebagai organisasi ekonomi dalam usaha mencapai tujuan yang ingin diwujudkan. Efisiensi operasional ini sering digunakan sebagai ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan koperasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya terutama berkaitan dengan efisiensi ekonomis, kestabilan dalam bidang keuangan, maupun prestasi manajemen perusahaan koperasi dalam rangka memberikan pelayanan dan manfaat nyata dalam memperbaiki kehidupan ekonomi para anggotanya. Efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan. Dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan pembangunan yang erat hubungannya dengan kontribusi koperasi dalam pembangunan. Baik berupa dampak langsung dari keberadaan koperasi terhadap lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya. Efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Efisiensi ini berkaitan dengan keberhasilan koperasi dalam usaha mempromosikan anggotanya. Efisiensi ini merupakan suatu tingkat dimana kepentingan dan tujuan anggota berasosiasi dalam koperasi dapat tercapai melalui berbagai kegiatan dan jasa yang ditawarkan koperasi. Sehingga nantinya kebutuhan ekonomi dari para anggota dapat terpenuhi yang akhirnya para anggota dapat benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari koperasinya, baik manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung. Menurut Hendar Kusnadi (2005), koperasi adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha, hanya saja metode organisasionalnya berbeda dengan badan usaha nonkoperasi. Pada koperasi dikembangkan prinsip identitas dimana anggota anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan, sedangkan pada badan usaha nonkoperasi anggota hanya sebagai pemilik saja. Perbedaan lain yang sering digunakan adalah prinsip one man one vote dan patronage refunds. One man one vote diartikan sebagai hak suara yang diberikan tidak memandang besarnya modal yang diinvestasikan pada koperasi, sedangkan patronage refunds diartikan sebagai pembagian SHU didasarkan atas jasa-jasa yang diberikan anggota kepada commit to user koperasi. Perbedaan ini yang



menyebabkan setiap keputusan yang diambil dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam koperasi berbeda dengan perusahaan nonkoperasi walaupun faktor penentu efisiensi sama. c. Pengukuran Efisiensi Usaha KPRI Salah satu cara untuk mengukur efisiensi alokatif atau efisiensi dalam operasional usaha koperasi adalah menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Menurut Wimboh & Kurnia dalam Susila & Isa (2007:21-22), “DEA merupakan ukuran efisiensi relatif, baik antar organisasi yang berorientasi laba maupun tidak, yang mengukur inefisiensi unit-unit usaha yang dibandingkan dengan unit lain yang dianggap paling efisien dalam set data yang ada”. Sedangkan menurut Zaenal Abidin (2008: 262), “Metode DEA adalah sebuah metode frontier non parametric yang menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio output dan input untuk semua unit yang dibandingkan dalam sebuah populasi”. Pengukuran efisiensi dari sebuah produksi dapat dilihat dari rasio antara input dan output. Fungsi produksi yang digunakan mempunyai 2 output dan 3 input. Output diukur dari besarnya volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) sedangkan input yang diukur adalah modal, biaya operasional dan jumlah pengelola. Dalam penelitian KPRI ini mengacu pada efisiensi koperasi yang berorientasi pada efisiensi pengelolaan usaha atau efisiensi alokatif. Penelitian ini menggunakan metode non parametric yaitu dengan Data Envelopment Analysis (DEA). Dengan menggunakan DEA, tingkat efisiensi KPRI dapat diukur dan dibandingkan antara KPRI yang satu dengan KPRI lainnya yang ada di Kota Pekalongan. Sehingga dapat diketahui berapa tingkat efisiensi dari setiap KPRI yang ada dan sumber inefisiensinya.

3. Konsep Dasar Data Envelopment Analysis (DEA) a. Pengertian Data Envelopment Analysis (DEA) Menurut Giuffrida dan Gravelle, (2001); Lewis et, al. (1999); Post & Spronk, (1999) dalam Adrian Sutawijaya & Etty Puji Lestari (2009 : 56) “DEA dikembangkan pertama kali olehcommit Farrel to (1957) user yang mengukur efisiensi teknik



satu input dan satu output menjadi multi input dan multi output, menggunakan kerangka nilai efisiensi relatif sebagai rasio input (single virtual input) dengan output (single virtual output)”. Alat analisis ini dipopulerkan oleh beberapa peneliti lainnya, di antaranya : 1) Charnes-Cooper-Rhodes (1978) Para peneliti ini pertama kali menemukan model DEA CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan adanya Constant Return to Scale (CRS). CRS adalah perubahan proporsional yang sama pada tingkat input akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama pada tingkat output (misalnya: penambahan 1 persen input akan menghasilkan penambahan 1 persen output). 2) Bankers, Charnes dan Cooper (1984) Beberapa peneliti ini mengembangkan lebih lanjut model DEA BCC (Bankers, Charnes dan Cooper) pada tahun 1984. Model ini mengasumsikan adanya Variable Return to Scale (VRS). VRS adalah semua unit yang diukur akan menghasilkan perubahan pada berbagai tingkat output dan adanya anggapan bahwa skala produksi dapat mempengaruhi efisiensi. Hal ini yang membedakan dengan asumsi CRS yang menyatakan bahwa skala produksi tidak mempengaruhi efisiensi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi VRS sehingga membuka kemungkinan skala produksi mempengaruhi efisiensi. Pada mulanya, metode DEA digunakan untuk mengatasi keterbatasan dari analisis rasio dan regresi berganda. Hal ini didasarkan pada pendapat Adrian dan Etty Puji (2009:56 ) yang menyatakan bahwa : Awalnya, DEA digunakan untuk mengatasi kekurangan dimiliki oleh analisis rasio dan regresi berganda. Analisis rasio hanya mampu memberikan informasi bahwa UKE tertentu yang memiliki kemampuan khusus mengkonversi satu jenis input ke satu jenis output tertentu, sedangkan analisis regresi berganda menggabungkan banyak output menjadi satu. Purwantoro

(2003:37)

menjelaskan

bahwa

“DEA

adalah

suatu

metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi commit to user produktivitas dari suatu unit



pengambil keputusan (unit kerja) yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan”. Purwantoro (2003:37) juga menambahkan “DEA merupakan model pemrograman fraksional yang bisa mencakup banyak output dan input tanpa perlu menentukan bobot untuk setiap variabel sebelumnya, tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai hubungan fungsional antara input dan output (tidak seperti regresi)”. Dalam DEA, efisiensi relatif unit kegiatan ekonomi (UKE) didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (total weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weighted) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki nilai positif dan bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya dari rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input ≤ 1). (Adrian dan Etty Puji, 2009). Menurut Insukirdo,dkk (2000) dalam Adrian Sutawijaya & Etty Puji Lestari (2009), ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi DEA, yaitu: 1) Sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah perbandingan antara unit ekonomi yang sama. 2) Mengukur

berbagai

variasi

efisiensi

antar

unit

ekonomi

untuk

mengindentifikasi faktor-faktor penyebabnya. 3) Menentukan implikasi kebijakan, sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensinya. b. Nilai Manajerial Data Envelopment Analysis (DEA) Menurut Dendawijaya (2001) dalam Rifki (2010), DEA memiliki beberapa nilai manajerial, yaitu: 1) DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE relatif terhadap UKE yang lain di dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seseorang analisis untuk

mengenali

UKE

yang

paling

membutuhkan

perhatian

merencanakan tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak/kurang efisien. commit to user

dan



2) Jika suatu UKE kurang efisien (efisiensi<100%), DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficient reference set, efisiensi=100%) dan seperangkat angka pengganda (multiplier) yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan. Informasi tersebut memungkinkan seseorang analisis membuat UKE hipotesis yang menggunakan input yang lebih sedikit dan menghasilkan output paling tidak sama atau lebih banyak dibandingkan UKE yang tidak efisien, sehingga UKE hipotetis tersebut akan memiliki efisiensi yang sempurna jika menggunakan bobot input dan bobot output dari UKE yang tidak efisien. Pendekatan tersebut memberi arah strategis bagi manajer untuk meningkatkan efisiensi suatu UKE yang tidak efisien melalui pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta output yang produksinya terlalu rendah. Sehingga seorang manajer tidak hanya mengetahui UKE yang tidak efisien, tetapi ia juga mengetahui seberapa tingkat input dan output harus disesuaikan agar dapat memiliki efisiensi yang tinggi. 3) DEA menyediakan matriks efisiensi silang. Efisiensi silang UKE A terhadap UKE B merupakan rasio dari output tertimbang dibagi input tertimbang yang dihitung dengan menggunakan tingkat input dan output UKE A dan bobot input dan output UKE B. Analisis silang dapat membantu seseorang manajer untuk mengenali UKE yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda dengan UKE yang lain. c. Keunggulan dan Keterbatasan Metode DEA Menurut Purwantoro (2003) menyebutkan bahwa metode DEA memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Secara singkat berbagai keunggulan dan kelemahan metode DEA adalah : Keunggulan DEA : 1) Dapat menangani banyak input dan output. 2) Tidak membutuhkan asumsi hubungan antara variabel input dan output. 3) Unit kegiatan ekonomi (UKE) dibandingkan secara langsung dengan UKE yang sejenis.

commit to user



4) Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda tanpa perlu melakukan perubahan satuan dari kedua variabel tersebut. Keterbatasan DEA : 1) Bersifat simpel spesifik (DEA berasumsi bahwa setiap input atau output identik dengan unit lain dalam tipe yang sama). 2) Merupakan extreme point technique, kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal. 3) DEA sangat bagus untuk estimasi efisiensi realtif UKE (unit kegiatan ekonomi) tetapi sangat lambat untuk mengukur efisiensi absolut dengan kata lain bisa membandingkan sesama UKE tetapi bukan membandingkan maksimisasi secara teori. 4) Uji hipotesis secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan.

commit to user



B. Hasil Penelitian yang Relevan 1. Maflachatun (2010) Judul : Analisis Efisiensi Teknik Perbankan Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini membahas pangsa pasar dari perbankan syariah di Indonesia yang belum dapat dicapai secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi teknik perbankan syariah di Indonesia (studi pada 11 bank syariah tahun 2005-2008) yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Metode analisis yang digunakan adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA), dimana variabel yang digunakan terdiri dari input (simpanan, aset dan biaya tenaga kerja) dan output (pembiayaan dan pendapatan operasional). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah yang tetap mengalami efisiensi 100 persen adalah Bank Muamalat Indonesia pada BUS serta Bank Niaga Syariah dan Bank Permata Syariah pada UUS, sedangkan bank-bank syariah lainnya mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami inefisiensi selama tahun pengamatan. 2. Zaenal Abidin (2008) Judul : Analisis Efisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Menggunakan Pendekatan Data Analysis Envelopment (DEA) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja efisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) baik secara keseluruhan maupun individual yang terdiri dari 26 BPD di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder selama periode 2006-2007. Metode yang digunakan dalm penelitian ini adalah metode Data Envelopment Analysis yang menggunakan varibel input dan output. Variabel input dari BPD terdiri dari total simpanan (X1), biaya tenaga kerja (X2), dan aktiva tetap (X3), sementara variabel output terdiri dari total kredit yang disalurkan (Y1) dan total commit to user pendapatan (Y2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006



terdapat 3 BPD yang memenuhi syarat mencapai nilai sesuai target yaitu tingkat efisiensinya mencapai angka 1 atau 100%, sementara 21 BPD nilai efisiensinya dibawah 100%, 2 BPD tidak bisa dihitung nilai efisiensinya karena ketidaktersediaan data. Pada tahun 2007, jumlah BPD yang nilai efisiensinya mencapai nilai maksimal 100% meningkat menjadi 7 BPD. Sementara 18 BPD nilai efisiensinya dibawah 100%. 3. Rifki Ali Akbar (2010) Judul : Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada Tahun 2009) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi relatif setiap kantor cabang Baitul Mal Wa Tamwill Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS) di Jawa Tengah pada tahun 2009 dan juga menentukan menentukan target input dan output untu cabang-cabang yang inefisien agar dapat meningkatkan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan 31 kantor cabang BMT BUS yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Variabel Return to Scale (VRS). Penelitian ini menggunakan variabel input yang terdiri dari jumlah simpanan dan beban operasional serta menggunakan variabel output yang terdiri dari pendapatan operasional lain, pembiayaan dan kas. Hasil penenlitian menunjukkan bahwa ada 5 kantor cabang yang efisien secara relatif sedangkan 26 kantor cabang lain mengalami inefisiensi. 4. Meina Yusniar, dkk (2007) Judul : Analisis Efisiensi Relatif Koperasi Simpan Pinjam di Propinsi Kalimantan Selatan dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapakah tingkat efisiensi relatif masing-masingcommit koperasi Simpan Pinjam yang ada di Propinsi to user



Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah metode Data Envelopment Analysis dengan menggunakan sampel sebanyak 8 koperasi simpan pinjam yang ada di Kota Banjarmasin. Variabel input yang digunakan meliputi jumlah modal, jumlah pengurus and manajer koperasi, biaya operasional. Sedangkan variabel outputnya adalah sisa hasil usaha (SHU). Hasil dari penelitian ini adalah dari 8 koperasi simpan pinjam terdapat 3 koperasi simpan pinjam yang berstatus efisien. Sedangkan 5 koperasi simpan pinjam lainnya berstatus tidak efisien. 5. Yunita Umi Solikah (2010) Judul : Analisis Efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia di Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman tingkat efisiensi koprasi pegawai negeri yang ada di Kabupaten Klaten dan mencari penyebab inefisiensi pada koperasi pegawai negeri dan bagaimana cara mengatasinya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari PKPRI kabupaten Klaten. Total populasi KPRI di Klaten ada 98 unit, kemudian di ambil sampel 10 unit KPRI di Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 unit koperasi terdapat 7 KPRI yang belum efisien dan hanya terdapat 3 KPRI yang sudah efisien.

C. Kerangka Berpikir Kerangka pemikiran merupakan arahan penalaran untuk sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai analisis efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) Kota Pekalongan pada tahun 2011 dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Dalam penelitian ini menggunakan suatu model fungsi produksi yang bermula dari asumsi bahwa besarnya volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) commit to user dapat dijelaskan dengan baik oleh faktor-faktor produksi yang digunakan.



Variabel input dan variabel output yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada jurnal dan teori yang ada. Variabel input terdiri dari modal, biaya operasional dan jumlah pengelola. Variabel output terdiri dari volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Variabel input tersebut diduga berpengaruh terhadap besarnya volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) untuk mencapai efisiensi koperasi pegawai negeri. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat seperti dalam bagan di bawah ini. Variabel Input

Variabel Output

1. Jumlah Modal 2. Biaya Operasional 3. Jumlah Pengelola

1. Volume Usaha 2. Sisa Hasil Usaha (SHU)

DEA

Tingkat Efisiensi KPRI

commit to user



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini penulis laksanakan di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) di Kota Pekalongan yang merupakan salah satu jenis koperasi yang anggotanya adalah khusus para pegawai negeri di Kota Pekalongan. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut di atas adalah : a. Tersedianya data dan informasi yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini. b. Adanya kesediaan dari pihak Dinas Koperasi Kota Pekalongan sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan. c. KPRI yang ada di Kota Pekalongan mempunyai induk koperasi yang disebut Pusat KPRI (PKPRI) sehingga memudahkan peneliti untuk mencari data mengenai KPRI yang ada di Kota Pekalongan. 2. Waktu Penelitian Waktu yang direncanakan dalam penelitian ini adalah dari penyusunan proposal sampai selesainya penyusunan laporan penelitian yaitu dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan September 2011.

B. Populasi dan Sampel 1. Populasi Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 102) “yang dimaksud populasi adalah keseluruhan objek penelitian“. Sugiyono (2011: 80) mengartikan “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat mengenai populasi diatas maka dapat disimpulkan commit to user bahwa populasi adalah keseluruhan utuh dari objek penelitian dalam suatu daerah



atau wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang ada di Kota Pekalongan pada tahun 2011 yang berjumlah 32 Unit. 2. Sampel Suharsimi Arikunto (2002: 109) menyatakan bahwa sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Sugiyono (2011 : 81) memberi pengertian bahwa ”sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dari pendapat diatas dapat simpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya sampel yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive. Menurut Sugiyono (2011: 85) “sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : a. KPRI yang masih aktif pada tahun 2011 b. KPRI yang telah melakukan RAT pada tahun 2010 Berdasarkan kriteria tersebut, KPRI yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 21 KPRI.

C. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian yang menggunakan alat-alat tertentu. Pengumpulan data memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena data yang diperoleh akan berpengaruh terhadap hasil penelitian secara keseluruhan, untuk itu perlu dilakukan pengumpulan data dengan teknik yang tepat.

commit to user



1. Jenis dan Sumber Data a. Jenis Data Sebelum menginjak pada bagaimana peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti harus menentukan jenis data terlebih dahulu. Dalam setiap penelitian, jenis data yang dibutuhkan sangat tergantung pada tujuan penelitiannya. Duwi Priyatno (2009) mengelompokkan jenis data menjadi dua, yang pertama adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, melainkan berbentuk kata, kalimat, gambar atau bagan. Data yang kedua adalah data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kuantitatif. b. Sumber Data Sumber data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder (Sugiyono: 2011). Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data mengenai jumlah KPRI yang ada di Kota Pekalongan, jumlah modal yang digunakan, biaya operasional, jumlah pengelola koperasi, volume usaha dan SHU. 2. Identifikasi Variabel Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu variabel input dan variabel output. Definisi operasional dan satuan dari masingmasing variabel adalah sebagai berikut:

commit to user



a. Variabel Input 1) Modal Koperasi Modal koperasi merupakan sejumlah dana yang dimiliki oleh koperasi dalam tahun buku. Modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Satuan pengukuran yang digunakan adalah rupiah. 2) Jumlah Pengelola Jumlah pengelola adalah total jumlah orang yang bekerja mengelola usaha koperasi yang terdiri dari pengurus dan karyawan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah orang. 3) Biaya Operasional (Pengelolaan) Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi dalam tahun buku. Satuan pengukuran yang digunakan adalah rupiah. b. Variabel Output 1) Volume Usaha Volume usaha merupakan besarnya pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha koperasi pada tahun buku yang bersangkutan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah rupiah. 2) Sisa Hasil Usaha (SHU) Sisa hasil usaha (SHU) merupakan laba yang dihasilkan dari produksi koperasi. SHU merupakan selisih antara seluruh pemasukan atau penerimaan koperasi secara total dengan seluruh biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah rupiah. 3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini diharapkan dapat memberikan data sekunder yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca literatur, referensi, dokumen-dokumen maupun sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian commit to user yang sedang dilakukan. Menurut Sugiyono (2011: 240), “dokumentasi merupakan



catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Sedangkan Suharsimi Arikunto (2002 : 206) menyatakan bahwa “metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Dalam penelitian ini menggunakan referensi berupa laporan RAT dari setiap KPRI yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan.

D. Rancangan Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi koperasi dan sumber penyebab inefisiensi pada KPRI yang ada di Kota Pekalongan, maka rancangan penelitian disusun sebagai berikut. Tingkat efisiensi ini diukur dengan cara membandingkan antara total output tertimbang dengan total input tertimbang. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel input yang meliputi jumlah modal, jumlah biaya operasional yang digunakan dan jumlah pengelola. Sedangkan variabel output meliputi volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Untuk menentukan tingkat efisiensi dari setiap KPRI dan mengetahui sumber penyebab inefisiensi pada KPRI dilakukan dengan menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA). Data variabel input dan output yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan software WDEA. Dari hasil olahan ini dapat diketahui tingkat efisiensi KPRI dan sumber penyebab inefisiensii pada KPRI. KPRI yang efisien ditunjukan dengan presentase 100%, kemudian KPRI yang inefisien ditunjukan dengan presentase kurang dari 100%.

E. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Menurut Zaenal Abidin (2008 : 8), “metode DEA adalah sebuah metode frontier non parametric yang menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio output dan input untuk semua unit yang commitSecara to user dibandingkan dalam sebuah populasi”. konsep, DEA menjelaskan tentang



langkah yang dirancang untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit ekonomi tertentu dengan beberapa unit ekonomi yang lain dalam satu pengamatan, dimana mereka menggunakan jenis input dan output yang sama. Data Envelopment Analysis adalah pendekatan non parametric yang berbasis program linier (linier programing) dengan dibantu paket-paket software efisiensi secara teknik, seperti Banxia Frontier Analysis (BFA) dan Warwick for Data Envelopment Analysis (WDEA). Pada intinya kedua software tersebut akan mengarah pada hasil yang sama. Penelitian ini akan menggunakan software WDEA. Langkah kerja menghitung efisiensi dengan DEA sebagai berikut: 1. Analisis unit-unit yang akan dikendalikan yang meliputi penentuan sumber daya input yang dimanfaatkan dan output yang dihasilkan oleh KPRI. 2. Menghitung tingkat efisiensi setiap KPRI menggunakan metode DEA dengan bantuan software Warwick for Data Envelopment Analysis (WDEA). 3. Mengevaluasi nilai efisiensi dari setiap KPRI, input dan output yang digunakan serta Peer (KPRI yang menjadi acuan atau pedoman untuk mencapai efisiensi). Efisiensi suatu decision making unit (DMU) atau unit kegiatan ekonomi (UKE) didefinisikan sebagai rasio antara total output tertimbang dengan total input tertimbang. Inti dari analisis DEA adalah menentukan bobot atau timbangan untuk setiap output dan input suatu UKE dimana bobot tersebut memiliki sifat tidak bernilai negatif serta bersifat universal yang artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasio yang nilainya ≤ 1. Asumsi yang digunakan dalam DEA yaitu bahwa setiap UKE akan memiliki bobot yang memaksimalkan rasio efisiensi. Karena setiap UKE akan menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan output yang berbeda pula. Oleh karena itu setiap UKE akan memiliki seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Pada umumnya UKE akan menetapkan bobot yang lebih tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang commit to user



diproduksi dalam jumlah banyak. Bobot tersebut sebagai penentu untuk memaksimumkan efisiensi suatu unit kegiatan ekonomi (UKE). Menurut Dendawijaya (2001) dalam Rifki (2010), formulasi dengan DEA apabila terdapat n buah UKE yang akan dibandingkan efisiensinya, dimana sejumlah UKE menggunakan sejumlah m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Unit kegiatan ekonomi (UKE) yang dimaksud adalah KPRI. Misalkan > 0 merupakan input i yang digunakan oleh KPRI j dan misalkan

> 0

merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh KPRI j. Variabel keputusan dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh KPRI k. Misal : Vik = bobot yang diberikan pada input i oleh KPRI k Urk = bobot yang diberikan output r oleh KPRI k Sehingga Vik dan Urk merupakan variabel keputusan yaitu variabel yang dinilainya akan ditentukan melalui interaksi program linier. Selanjutnya diformulasikan sejumlah n program fraksional satu formulasi program linier untuk setiap KPRI didalam sampel. Fungsi tujuan dari setiap program linier fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang (total weighted output) dari KPRI k dibagi dengan total input tertimbang (total weighted input). Formulasi tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Maksimumkan Keterangan : Zk = efisiensi KPRI Urk = bobot untuk output r oleh KPRI k Vik = bobot untuk input i oleh KPRI k Yrk = jumlah output r yang dihasilkan KPRI k Xik = jumlah input i yang dihasilkan KPRI k s

= jumlah jenis output (Volume Usaha, Sisa Hasil Usaha) commit to user m = jumlah jenis input (Modal, Biaya Operasional, Jumlah Pengelola)



Kriteria universalitas mensyaratkan KPRI k untuk memilih bobot dengan batasan atau kendala bahwa tidak ada KPRI lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar dari 1 atau 100%, jika KPRI lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh KPRI k sehingga formulasi selanjutnya adalah :

Keterangan : Yrj = jumlah output r yang dihasilkan KPRI j Xij = jumlah input i yang dihasilkan KPRI j Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif : Transformasi DEA : (DEA) maksimum

:

Dengan batasan :

-

Kriteria efisien dan inefisien:

Dan

commit to user



Dalam pengolahan data input dan output akan digunakan software Warwick for Data Envelopment Analysis (WDEA). Menurut Victor Siagian (2002) dalam analisis DEA pada dasarnya ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu : a. Table of Efficiencies (Radial) Analisis ini menunjukkan unit kegiatan ekonomi (UKE) mana yang paling efisien. Efisiensi ditunjukkan dengan nilai optimal dari fungsi tujuan yang dikembangkan dari Linear Programming (LP). Nilai fungsi tujuan 100 (100%) berarti bahwa UKE tersebut efisien sementara yang kurang dari 100 berarti tidak efisien. b. Table of Peer Units Tabel ini digunakan untuk menentukan jika suatu UKE tidak efisien maka akan ditunjukkan bagaimana cara mencapai tingkat efisiensi (mencapai angka 100) dengan melihat peer (UKE yang menjadi acuan atau pedoman untuk mencapai tingkat efisiensi). c. Table of Target Values Analisis ini digunakan untuk menentukan berapa persen efisiensi sudah terjadi untuk setiap UKE baik dari setiap struktur input maupun struktur output. Dalam tabel ini akan ditunjukkan nilai aktual dan target yang harus dicapai dari setiap input maupun setiap output. Jika besarnya nilai aktual sudah sama dengan nilai targetnya maka efisiensi untuk setiap input atau output sudah terjadi. Sebaliknya jika nilai antara aktual dengan target tidak sama maka efisiensi belum tercapai.

commit to user



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) Kota Pekalongan Pada Tahun 2011 Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)” ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan RAT KPRI yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan tahun 2010. Data yang diperoleh hanya mencakup 21 KPRI dari total 34 KPRI yang ada di Kota Pekalongan. Hal ini disebabkan karena sampai dengan pertengahan tahun 2011 belum semua KPRI di Kota Pekalongan melakukan RAT, selain itu ada juga KPRI yang sudah tidak aktif dan berubah status menjadi paguyuban. Penelitian ini menggunakan tiga variabel input dan dua variabel output. Tiga variabel input tersebut yaitu modal koperasi, biaya operasional, jumlah pengelola. Dua variabel output adalah volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Berdasarkan data induk penelitian dokumentasi dari laporan RAT KPRI Kota Pekalongan, maka deskripsi data modal koperasi, biaya operasional, jumlah pengelola, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 2. Jumlah Modal, Biaya Operasional, Jumlah Pengelola, Volume Usaha, SHU KPRI Sampel Tahun 2011

No

Nama Koperasi Modal Usaha (UKE)

1

Adhyaksa

2

(dalam Rp)

Biaya Operasional (dalam Rp)

Jumlah Pengelola (dalam orang)

Volume

Sisa Hasil

Usaha (dalam

Usaha

Rp)

(dalam Rp)

70.671.961 309.696.492

3

215.600.000

7.353.500

Akkur

215.911.843 12.419.925

3

12.419.925 28.115.519

3

Bumi Bhakti A.

3

108.402.786 23.009.441

4

Cendana

157.734.314 16.657.229 commit to user 169.151.576 103.321.200

3

603.374.120 18.127.247



5

Daspin

1.555.443.765 297.692.958

6

Dwi Karya

276.099.467 29.933.426

3

391.476.107 14.698.205

7

Kakap Merah

209.208.893 42.332.500

3

311.634.700 13.473.745

8

Karya Jaya M.

121.529.324 16.611.000

3

9

Karya Winasis

103.625.978 20.165.900

3

358.395.578 90.000.000

119.269.387 25.739.650

3

293.690.994

10 KPPDK Balai B.

9 2.243.861.900 432.368.946

66.171.737

3.628.500

6.318.690

11 KPPDK Lapas K. 382.854.317 99.141.225

4 1.658.108.220 26.829.166

12 KPPDK Peng. N.

321.767.393 10.127.000

5

140.771.700 13.637.700

13 KPPDK Rutan K. 119.712.998 39.725.400

3

206.444.800

2.266.681

14 KPRI Sejahtera

68.506.630

6.499.600

3

110.590.000

8.689.600

15 Mekar

60.852.387 14.452.701

3

284.853.722 14.092.720

16 Perintis Manung.

119.758.250 42.912.912

3

354.644.150

5.021.220

17 Saiki

110.355.665 13.185.000

3

71.980.000

3.044.675

18 Kopsman(SMA1) 252.250.411 66.445.123

5

308.665.163 14.000.000

19 Perintis

178.656.439 24.005.253

3

273.372.331 29.159.000

20 Smp 1 Pkl

100.594.729 25.028.870

4

185.000.000

7.250.000

37.952.600 51.784.865

3

35.500.000

2.850.328

21 Werdi Niaga

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan (Laporan RAT 2010)

B. Pembahasan Hasil Analisis Data Data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang diproses dengan menggunakan software WDEA. Variabel output yang terdiri dari tingkat volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) akan dibandingkan dengan variabel input yang terdiri dari jumlah modal usaha, jumlah biaya operasional dan jumlah pengelola. Hal ini untuk mengetahui tingkat efisiensi KPRI yang biasa didefinisikan sebagai rasio antara total output tertimbang dengan total input tertimbang (total weight output/total weight input). commit to user



Dari hasil analisis pengolahan data input dan output dengan bantuan software WDEA maka diperoleh tingkat efisiensi KPRI sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Efisiensi KPRI Kota Pekalongan No

Nama unit

Efisiensi

No

Nama unit

Efisiensi

1

Adhyaksa

66,04 %

12

KPPDK PN

72,34 %

2

Akkur

50,72 %

13

KPPDK Rutan

38,64 %

3

Bumi Bhakti A.

35,92 %

14

KPRI Sejahtera

87,69 %

4

Cendana

81,95 %

15

Mekar

5

Daspin

100 %

16

Perintis M.

66,36 %

6

Dwi Karya

73,64 %

17

Saiki

27,70 %

7

Kakap Merah

42,83 %

18

Kopsman

28,51 %

8

Karya Jaya M.

20,77 %

19

Perintis (SMK2)

63,51 %

9

Karya Winasis

100 %

20

Smp 1 Pkl

40,02 %

10

KPPDK Balai

63,09 %

21

Werdi Niaga

21,06 %

11

KPPDK Lapas

100 %

Sumber : Hasil Olah DEA

Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa dari 21 KPRI hanya terdapat empat KPRI yang sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. Artinya penggunaan input oleh koperasi untuk menghasilkan output sudah optimal. Adapun keempat KPRI yang telah mencapai efisien tersebut adalah KPRI Daspin, KPRI Karya Winasis, KPRI KPPDK Lapas Klas II A dan KPRI Mekar. Sedangkan 17 KPRI lainnya masih belum efisien dengan tingkat efisiensi kurang dari 100%. Artinya penggunaan input oleh koperasi dalam menghasilkan output belum optimal. Adapun KPRI yang belum mencapai efisiensi tersebut adalah KPRI Adhyaksa dengan nilai efisiensi 66,04%, KPRI Akkur dengan nilai efisiensi 50,72%, KPRI Bumi Bhakti Adiguna dengan nilai efisiensi 35,92%, KPRI Cendana dengan nilai efisiensi 81,95%, KPRI Dwi Karya dengan nilai efisiensi 73,64%, KPRI Kakap Merah dengan nilai efisiensi 42,83%, KPRI Karya Jaya Mandiri dengan nilai commit to user efisiensi 20,77%, KPRI KPPDK Balai Bispa dengan nilai efisiensi 63,09%, KPRI

100 %



KPPDK Pengadilan Negeri dengan nilai efisiensi 72,34%, KPRI Rutan Klas II A dengan nilai efisiensi 38,64%, KPRI Sejahtera dengan nilai efisiensi 87,69%, KPRI Perintis Manunggal dengan nilai efisiensi 66,36%, KPRI Saiki dengan nilai efisiensi 27,70%, KPRI Kopsman dengan nilai efisiensi 28,51%, KPRI Perintis (SMK 2) dengan nilai efisiensi 63,51%, KPRI SMP 1 dengan nilai efisiensi 40,02%, dan KPRI Werdi Niaga dengan nilai efisiensi 21,06%. Sehingga dalam pembahasan selanjutnya yang menjadi fokus perhatian adalah pada KPRI-KPRI yang inefisien karena hanya empat KPRI yang telah mencapai tingkat efisiensi 100%. Dari 17 KPRI yang belum efisien tersebut, maka perlu dilakukan kebijakan apa saja yang perlu diambil agar KPRI menjadi efisien. Data Envelopment Analysis (DEA) akan memberikan solusi bagi KPRI yang belum efisien. Dari hasil olahan DEA ini akan disajikan table of peers units (UKE yang menjadi acuan) bagi koperasi yang belum efisien. Koperasi yang menjadi acuan (peers) untuk suatu KPRI yang inefisien dapat dilihat pada tabel 4.3, hasil ini juga menunjukkan KPRI yang paling cocok menjadi referensi bagi KPRI yang belum efisien yaitu KPRI acuan yang memiliki skor tertinggi.

Tabel 4. Peers Bagi KPRI yang Tidak Efisien

No

Nama Koperasi

Peers 1

Peers 2

(Karya

(KPPDK

Winasis)

Lapas)

Peers 3 (Mekar)

1

Adhyaksa

-

0,021

0,632

2

Akkur

0,312

-

-

3

Bumi Bhakti Adiguna

0,244

-

0,073

4

Cendana

0,056

0,286

0,382

5

Dwi Karya

0,042

0,140

0,508

6

Kakap Merah

0,083

0,144

0,154

7

Karya Jaya Mandiri

0,009

0,005

0,192

8

KPPDK Balai Bispa

-

0,089

0,512

9

KPPDK Pengadilan N.

0,092 commit to user

0,378



10 KPPDK Rutan Klas II A -

0,075

0,285

11

Sejahtera

0,045

-

0,332

12

Perintis Manuggal

-

0,130

0,491

13

Saiki

-

-

0,253

14

Kopsman

0,082

0,131

0,218

15

Perintis (SMK2)

0,260

0,057

0,299

16

Smp 1

-

0,026

0,499

17

Werdi Niaga

0,015

-

0,105

Sumber : Hasil Olah DEA

Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat dilihat peers (acuan) untuk setiap KPRI yang belum mencapai tingkat efisiensi 100%. Sebagai contoh pada KPRI Adhyaksa yang menjadi peers (acuan) adalah KPPDK Lapas Klas II A (0,021) dan Mekar (0,632). KPRI Adhyaksa bisa mengacu pada penggunaan input dan output yang dihasilkan dari KPRI Mekar dan KPPDK Lapas Klas II A agar bisa mencapai tingkat efisiensi 100%. Berdasarkan hal tersebut koperasi Adhyaksa harus menggunakan input sebesar 0,021 input dan output koperasi KPPDK Lapas Klas II A ditambah 0,632 input dan output koperasi Mekar. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut : Input

KPPDK Lapas Klas II A

Modal

= 0,021 (382.854.317)

Mekar +

0,632 (60.852.387)

+

0,632 (14.452.701)

= 46.498.650 Biaya Operasional = 0,021 (99.141.225) = 11.216.073 Jumlah Pengelola

= 0,021 (4)

+

0,632 (3)

= 1,98 Shu

= 0,021 (26.829.166)

+

0,632 (14.092.720)

= 9.470.012 Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa KPRI Adhyaksa dapat mencapai tingkat efisiensi 100% jika mampu menghimpun volume usaha sebesar commit to user 215.600.000 dan SHU sebesar 9.470.012 dengan menggunakan input modal



sebesar 46.498.650, biaya operasional sebesar 11.216.073 dan jumlah pengelola sebanyak 2 orang. Demikian juga berlaku untuk KPRI yang belum efisien lainnya bisa mengacu pada KPRI yang telah mencapai tingkat efisiensi 100% dengan cara melakukan perhitungan seperti diatas. Metode DEA juga memberikan arahan strategis untuk meningkatkan efisiensi suatu unit kegiatan ekonomi (UKE). Dalam hal ini adalah setiap KPRI di Kota Pekalongan yang tidak efisien melalui pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta output yang produksinya terlalu rendah. Sehingga tidak hanya mengetahui KPRI yang tidak efisien, tetapi juga dapat mengetahui seberapa besar tingkat input dan output yang harus disesuaikan agar dapat memiliki efisiensi yang tinggi. Tabel 5 dibawah ini menyajikan data mengenai tingkat efisiensi dari setiap variabel input dan output pada masing-masing KPRI.

Tabel 5. Rata-Rata Efisien Variabel Nama Koperasi

Input

Output

MDL (%) BO (%)

JP (%)

VU (%)

SHU (%)

Adhyaksa

66

3,6

66

100

77,6

Akkur

15

50,7

31,2

11,1

100

Bumi Bhakti A.

18,9

35,9

31,8

100

100

Cendana

81,9

33,9

81,9

100

100

Daspin

100

100

100

100

100

Dwi Karya

32,2

73,6

73,6

100

100

Kakap Merah

34,9

42,8

42,8

100

100

Karya Jaya M.

11,9

20,8

20,8

100

100

Karya Winasis

100

100

100

100

100

KPPDK Balai B.

54,7

63,1

63,1

100

65,8

KPPDK Lapas K.

100

100

100

100

100

KPPDK Peng. N.

10,1

72,3

28,2

100

100

KPPDK Rutan K.

38,6

29,2

38,6

100

37,5

KPRI Sejahtera

36,2

87,7 37,7 commit to user

100

100



Mekar

100

100

100

100

100

Perintis Manung.

66,4

46,5

66,4

100

48,3

Saiki

13,9

27,7

25,3

100

85,5

Kopsman(SMA1)

28,5

26,8

28,5

100

100

Perintis

37,5

63,5

63,5

100

100

Smp 1 Pkl

40

39,1

40

100

93,8

Werdi Niaga

21,1

3,5

12,1

100

100

Rata-Rata

47,99

53,37

54,83

95,77

90,88

Sumber : Hasil Olah DEA Keterangan : MDL BO

= Modal = Biaya Operasional

JP

= Jumlah Pengelola

VU

= Volume Usaha

SHU

= Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi terendah terletak pada input yaitu modal sebesar 47,99%, biaya operasional sebesar 53,37% dan jumlah pengelola sebesar 54,83%. Hal ini dikarenakan jumlah modal yang dimiliki koperasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah volume usaha dan SHU yang didapat oleh koperasi atau terjadi pemborosan. Dari segi jumlah pengelola juga perlu adanya penyesuaian agar tingkat efisiensinya bisa maksimal. Sedangkan efisiensi terbesar terletak pada output, yaitu volume usaha sebesar 95,77% dan SHU sebesar 90,88%. Kedua variabel output tersebut juga belum menunjukkan nilai yang maksimal sehingga masih bisa ditingkatkan lagi hingga mencapai 100%. Berdasarkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode DEA dapat dilihat sumber inefisiensi dimana antara KPRI yang satu dengan yang lainnya berbeda. Langkah berikutnya setelah diketahui sumber inefisiensi pada suatu KPRI adalah bagaimana menjadikan setiap KPRI yang belum efisien commit to user menjadi efisien. Cara yang dapat digunakan adalah dengan menyesuaikan nilai



aktual dengan nilai target pada masing-masing input dan output pada setiap KPRI yang belum efisien. Nilai aktual adalah nilai yang sebenarnya telah digunakan dari setiap variabel input dan output. Sedangkan nilai target adalah nilai yang direkomendasikan oleh DEA agar setiap variabel input dan output bisa mencapai tingkat efisiensi yang maksimal yaitu 100%. Tabel 6 menunjukkan daftar nilai aktual dan nilai target pada setiap unit KPRI yang belum efisien

Tabel 6. Table Target For Unit No

Nama KPRI

1

Adhyaksa

Target

70.671.961

46.673.477,6

34 %

66 %

309.696.492

11.261.650,8

96,4 %

3,6 %

3

2

34 %

66 %

215.600.000

215.600.000

0%

100 %

7.353.500

9.479.960,7

28,9 %

77,6 %

215.911.843

32.372.207,7

85 %

15%

12.419.925

6.299.719,4

49,3 %

50,7 %

3

0,9

68,8%

31,2%

Volume Usaha

12.419.925 111.960.863.1

81,5%

11,1 %

SHU

28.115.519

28115519

0%

100 %

157.734.314

29.765.909,2

81,1%

18,9%

Biaya Operasional

16.657.229

5.983.991,8

64,1%

35,9%

Jumlah Pengelola

3 commit to user

1

68,2%

31,8%

Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU 2

Gain

Achieved

Akkur Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola

3

To

Actual

Bumi Bhakti Adiguna Modal



Volume Usaha

108.402.786

108.402.786

0%

100 %

23.009.441

23.009.441

0%

100 %

Modal

169.151.576

138.617.112

18,1%

81,9%

Biaya Operasional

103.321.200

35.021.434,5

66,1%

33,9%

3

2,5

18,1%

81,9%

603.374.120

603.374.120

0%

100 %

18.127.247

18.127.247

0%

100 %

276.099.467

88.770.894,4

67,8%

32,2%

29.933.426

22.043.586,9

26,4%

73,6%

3

2,2

26,4%

73,6%

391.476.107

391.476.107

0%

100 %

14.698.205

14.698.205

0%

100 %

209.208.893

72.925.702,3

65,1%

34,9%

42.332.500

18.131.214,6

57,2%

42,8%

3

1,3

57,2%

42,8%

311.634.700

311.634.700

0%

100 %

13.473.745

13.473.745

0%

100 %

121.529.324

14.514.859,9

88,1%

11,9%

16.611.000

3.449.539,1

79,2%

20,8%

3

0,6

79,2%

20,8%

66.171.737

66.171.737

0%

100 %

commit to user 3.628.500

3.628.500

0%

100 %

SHU 4

Cendana

Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU 5

Dwi Karya Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

6

Kakap Merah Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

7

Karya Jaya Mandiri Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU



No

Nama KPRI

8

KPPDK Balai Bispa Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

9

Target

119.269.387

65.293.576,7

45,3%

54,7%

25.739.650

16.239.642,8

36,9%

63,1%

3

1,9

36,9%

63,1%

293.690.994

293.690.994

0%

100 %

6.318.690

9.608.101,2

52,1%

65,8%

321.767.393

32.571.580,1

89,9%

10,1%

10.127.000

7.325.377,2

27,7%

72,3%

5

1,4

71,8%

28,2%

140.771.700

140.771.700

0%

100 %

13.637.700

13.637.700

0%

100 %

119.712.998

46.261.080,7

61,4%

38,6%

39.725.400

11.606.261,3

70,8%

29,2%

3

1,2

61,4%

38,6%

206.444.800

206.444.800

0%

100 %

2.266.681

6.051.924,4

167%

37,5%

Gain

Achieved

KPPDK Pengadilan N. Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

10

To

Actual

KPPDK Rutan Klas IIA Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

commit to user



No

Nama KPRI

11

KPRI Sejahtera Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

12

Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

68.506.630

24.830.176,2

63,8%

36,2%

6.499.600

5.699.293,5

12,3%

87,7%

3

1,1

62,3%

37,7%

110.590.000

110.590.000

0%

100 %

8.689.600

8.689.600

0%

100 %

119.758.250

79.471.778,4

33,6%

66,4%

42.912.912

19.938.778,5

53,5%

46,5%

3

2

33,6%

66,4%

354.644.150

354.644.150

0%

100 %

5.021.220

10.393.455,3

107%

48,3%

110.355.665

15.376.856,5

86,1%

13,9%

13.185.000

3.652.068,9

72,3%

27,7%

3

0,8

74,7%

25,3%

71.980.000

71.980.000

0%

100 %

3.044.675

3.561.104

17%

85,5%

252.250.411

71.915.220,9

71,5%

28,5%

66.445.123 commit to user 17.788.458,8

73,2%

26,8%

Gain

Achieved

Saiki Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

14

Target

Perintis Manunggal Modal

13

To

Actual

Kopsman (SMA 1) Modal Biaya Operasional



Jumlah Pengelola

5

1,4

71,5%

28,5%

308.665.163

308.665.163

0%

100 %

14.000.000

14.000.000

0%

100 %

178.656.439

67.082.544,7

62,5%

37,5%

24.005.253

15.246.836,1

36,5%

63,5%

3

1,9

36,5%

63,5%

273.372.331

273.372.331

0%

100 %

29.159.000

29.159.000

0%

100 %

100.594.729

40.260.126,5

60%

40%

25.028.870

9773.902,1

60,9%

39,1%

4

1,6

60%

40%

185.000.000

185.000.000

0%

100 %

7.250.000

7.727.760,6

6,6%

93,8%

Modal

37.952.600

7.993.436,1

78,9%

21,1%

Biaya Operasional

51.784.865

1.831.175,3

96,5%

3,5%

3

0,4

87,9%

12,1%

35.500.000

35.500.000

0%

100 %

2.850.328

2.850.328

0%

100 %

Volume Usaha SHU 15

Perintis Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

16

Smp 1 Pekalongan Modal Biaya Operasional Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU

17

Werdi Niaga

Jumlah Pengelola Volume Usaha SHU Sumber : Hasil Olah DEA

Tabel 6 tersebut memperlihatkan unit KPRI yang tidak efisien dengan skor efisiensi kurang dari 100%. Keadaan ini mengharuskan manajemen KPRI perlu melakukan perbaikan sesuai dengan target variabel yang direferensikan.

commit to user



1. KPRI Adhyaksa Pada KPRI Adhyaksa dapat diketahui pencapaian pada variabel input hanya berkisar 66% (modal), 3,6% (biaya operasional) dan 66% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 34% (modal), 96,4% (biaya operasional) dan 34% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 70.671.961 (modal), 309.696.492 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 46.673.477,6 (modal), 11.261.650,8 (biaya operasional) dan 2 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum optimal yang disebabkan tingkat efisiensi SHU baru mencapai 77,6%. Efisiensi dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 28,9% (SHU). Jumlah output yang dicapai hanya 7.353.500 sedangkan targetnya harus mencapai 9.479.960,7. 2. Akkur Pada KPRI Akkur dapat diketahui tingkat pencapaian pada variabel input hanya berkisar 15% (modal), 50,7% (biaya operasional) dan 31,2% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 85% (modal), 49,3% (biaya operasional) dan 68,8% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 215.911.843 (modal), 12.419.925 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 32.372.207,7 (modal), 6.299.719,4 (biaya operasional) dan 0,9 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum optimal yang disebabkan tingkat efisiensi volume usaha baru mencapai 11,1 %. Efisiensi dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 81,5% (biaya operasional). Jumlah output yang dicapai hanya 12.419.925 sedangkan targetnya harus mencapai 111.960.863,1. 3. Bumi Bhakti Adiguna Pada KPRI Bumi Bhakti Adiguna dapat diketahui pencapaian pada variabel input baru mencapai 18,9% (modal), 35,9% (biaya operasional) dan 31,8% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 81,1% commit to user (modal), 64,1% (biaya operasional) dan 68,2% (jumlah pengelola). Hal ini



disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 157.734.314 (modal), 16.657.229 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun target agar mencapai efisien hanya berjumlah 29.765.909,2 (modal), 5.983.991,8 (biaya operasional) dan 1 (jumlah pengelola). Sedangkan pada output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 4. Cendana Pada KPRI Cendana dapat diketahui pencapaian pada variabel input baru mencapai 81,9% (modal), 33,9% (biaya operasional) dan 81,9% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan hanya sebesar 18,1% (modal), 66,1% (biaya operasional) dan 18,1% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 169.151.576 (modal), 103.321.200 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 138.617.112 (modal), 35.021.434,5 (biaya operasional) dan 2,5 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 5. Dwi Karya Pada KPRI Dwi Karya

dapat diketahui pencapaian pada variabel

input hanya berkisar 32,2% (modal), 73,6% (biaya operasional) dan 73,6% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan yang diperlukan sebesar 67,8 (modal), 26,4% (biaya operasional) dan 26,4% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 276.099.467 (modal), 29.933.426 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 88.770.894,4 (modal), 22.043.586,9 (biaya operasional) dan 2,2 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 6. Kakap Merah Pada KPRI Kakap Merah dapat diketahui pencapaian pada variabel input baru mencapai 34,9 (modal), 42,8% (biaya operasional) dan 42,8% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 65.1% (modal), user pengelola). Hal ini disebabkan 57,2% (biaya operasional) dancommit 57,2% to(jumlah



kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 209.208.893 (modal), 42.332.500 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun target agar mencapai efisien hanya berjumlah 72.925.702,3 (modal), 18.131.214,6 (biaya operasional) dan 1,3 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 7. Karya Jaya Mandiri Pada KPRI Karya Jaya Mandiri dapat diketahui pencapaian pada variabel input baru mencapai 11,9% (modal), 20,8% (biaya operasional) dan 20,8% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 88,1% (modal), 79,2% (biaya operasional) dan 79,2% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 121.529.324 (modal), 16.611.000 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun target agar mencapai efisien hanya berjumlah 14.514.859,9 (modal), 3.449.539,1 (biaya operasional) dan 0,6 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 8. KPPDK Balai Bispa Pada KPRI KPPDK Balai Bispa dapat diketahui pencapaian pada variabel input hanya berkisar 54,7% (modal), 63,1% (biaya operasional) dan 63,1% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 45,3% (modal), 36,9% (biaya operasional) dan 36,9% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 119.269.387 (modal), 25.739.650 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 65.293.576,7 (modal), 16.239.642,8 (biaya operasional) dan 1,9 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum optimal yang disebabkan tingkat efisiensi SHU baru mencapai 65,8%. Efisiensi dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 52,1% (SHU). Jumlah output yang dicapai hanya 6.318.690 sedangkan targetnya harus mencapai 9608101,2.

commit to user



9. KPPDK Pengadilan Negeri Pada KPRI KPPDK Pengadilan Negeri dapat diketahui pencapaian pada variabel input baru mencapai 10,1% (modal), 72,3% (biaya operasional) dan 28,2% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 89,9% (modal), 27,7% (biaya operasional) dan 71,8% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 321.767.393 (modal), 10.127.000 (biaya operasional) dan 5 (jumlah pengelola), meskipun target agar mencapai efisien hanya berjumlah 3.257.1580,1 (modal), 7.325.377,2 (biaya operasional) dan 1,4 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 10. KPPDK Rutan Klas IIA Pada KPRI KPPDK Rutan Klas IIA dapat diketahui pencapaian pada variabel input hanya berkisar 38,6% (modal), 29,2% (biaya operasional) dan 38,6% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 61,4% (modal), 70,8% (biaya operasional) dan 61,4% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 119.712.998 (modal), 39.725.400 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 46.261.080,7 (modal), 11.606.261,3 (biaya operasional) dan 1,2 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum optimal yang disebabkan tingkat efisiensi SHU baru mencapai 77,6%. Efisiensi dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 167% (SHU). Jumlah output yang dicapai hanya 2.266.681 sedangkan targetnya harus mencapai 6.051.924,4. 11. KPRI Sejahtera Pada KPRI Sejahtera dapat diketahui pencapaian pada variabel input baru mencapai 36,2% (modal), 87,7% (biaya operasional) dan 37,7% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 63,8% (modal), 12,3% (biaya operasional) dan 62,3% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 68.506.630 (modal), to user pengelola), meskipun target agar 6.499.600 (biaya operasional) commit dan 3 (jumlah



mencapai efisien hanya berjumlah 24.830.176,2 (modal), 5.699.293,5 (biaya operasional) dan 1,1 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 12. Perintis Manunggal Pada KPRI Perintis Manunggal

dapat diketahui pencapaian pada

variabel input hanya berkisar 66,4% (modal), 46,5% (biaya operasional) dan 66,4% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 33,6% (modal), 53,5% (biaya operasional) dan 33,6% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 119.758.250 (modal), 42.912.912 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 79.471.778,4 (modal), 19.938.778,5 (biaya operasional) dan 2 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum optimal yang disebabkan tingkat efisiensi SHU baru mencapai 48,3%. Efisiensi dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 107,0% (SHU). Jumlah output yang dicapai hanya 5.021.220 sedangkan targetnya harus mencapai 10.393.455,3. 13. Saiki Pada KPRI Saiki dapat diketahui pencapaian pada variabel input hanya 13,9% (modal), 27,7% (biaya operasional) dan 25,3% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 86,1% (modal), 72,3% (biaya operasional) dan 74,7% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 110.355.665 (modal), 13.185.000 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 15.376.856,5 (modal), 3.652.068,9 (biaya operasional) dan 0,8 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum maksimal yang disebabkan tingkat efisiensi SHU baru mencapai 85,5%. Efisiensi maksimal dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 17,0% (SHU). Jumlah output yang dicapai hanya 3.044.675 sedangkan targetnya harus mencapai 3.561.104. commit to user



14. Kopsman (SMA 1) Pada KPRI Kopsman (SMA 1) dapat diketahui tingkat pencapaian pada variabel input baru mencapai 28,5% (modal), 26,8% (biaya operasional) dan 28,5% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 71,5% (modal), 73,2% (biaya operasional) dan 71,5% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 252.250.411 (modal), 66.445.123 (biaya operasional) dan 5 (jumlah pengelola), meskipun target agar mencapai efisien hanya berjumlah 71.915.220,9 (modal), 17.788.458,8 (biaya operasional) dan 1,4 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 15. Perintis Pada KPRI Perintis dapat diketahui tingkat pencapaian pada variabel input baru mencapai 37,5% (modal), 63,5% (biaya operasional) dan 63,5% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 62,5% (modal), 36,5% (biaya operasional) dan 36,5% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 178.656.439 (modal), 24.005.253 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun target agar mencapai efisien hanya berjumlah 67.082.544,7 (modal), 15.246.836,1 (biaya operasional) dan 1,9 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%. 16. SMP 1 Pekalongan Pada KPRI SMP 1 Pekalongan dapat diketahui tingkat pencapaian pada variabel input hanya 40,0% (modal), 39,1% (biaya operasional) dan 40,0% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 60,0% (modal), 60,9% (biaya operasional) dan 60,0% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 100.594.729 (modal), 25.028.870 (biaya operasional) dan 4 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 40.260.126,5 (modal), 9.773.902,1 (biaya operasional) dan 1,6 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum commit to user SHU baru mencapai 93,8%. maksimal yang disebabkan tingkat efisiensi



Efisiensi maksimal dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 6,6% (SHU). Jumlah output yang dicapai hanya 7.250.000 sedangkan targetnya harus mencapai 7.727.760,6. 17. Werdi Niaga Pada KPRI Werdi Niaga dapat diketahui tingkat pencapaian pada variabel input baru mencapai 21,1% (modal), 3,5% (biaya operasional) dan 12,1% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 78,9% (modal), 96,5% (biaya operasional) dan 87,9% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan kelebihan alokasi penggunaan input yang mencapai 37.952.600 (modal), 51.784.865 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun target agar mencapai efisien hanya berjumlah 7.993.436,1 (modal), 1.831.175,3 (biaya operasional) dan 0,4 (jumlah pengelola). Sedangkan pada variabel output sudah mencapai tingkat efisiensi 100%.

commit to user



BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode DEA pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan DEA, terdapat 17 KPRI masih mengalami inefisiensi dari 21 KPRI yang diteliti. Adapun KPRI-KPRI yang mengalami inefisiensi adalah KPRI Adhyaksa dengan nilai efisiensi 66,04%, KPRI Akkur dengan nilai efisiensi 50,72%, KPRI Bumi Bhakti Adiguna dengan nilai efisiensi 35,92%, KPRI Cendana dengan nilai efisiensi 81,95%, KPRI Dwi Karya dengan nilai efisiensi 73,64%, KPRI Kakap Merah dengan nilai efisiensi 42,83%, KPRI Karya Jaya Mandiri dengan nilai efisiensi 20,77%, KPRI KPPDK Balai Bispa dengan nilai efisiensi 63,09%, KPRI KPPDK Pengadilan Negeri dengan nilai efisiensi 72,34%, KPRI Rutan Klas II A dengan nilai efisiensi 38,64%, KPRI Sejahtera dengan nilai efisiensi 87,69%, KPRI Perintis Manunggal dengan nilai efisiensi 66,36%, KPRI Saiki dengan nilai efisiensi 27,70%, KPRI Kopsman dengan nilai efisiensi 28,51%, KPRI Perintis (SMK 2) dengan nilai efisiensi 63,51%, KPRI SMP 1 dengan nilai efisiensi 40,02%, dan KPRI Werdi Niaga dengan nilai efisiensi 21,06%. Sedangkan KPRI yang mecapai tingkat efisiensi 100% berjumlah empat unit, yaitu KPRI Daspin, KPRI Karya Winasis, KPRI KPPDK Lapas Klas II A dan KPRI Mekar. 2. Rata-rata efisiensi KPRI terbesar terletak pada variabel output, yaitu volume usaha sebesar 95,77% dan SHU sebesar 90,88%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belum mencapai 100% sehingga masih bisa ditingkatkan lagi. 3. Rata-rata penyebab inefisiensi pada KPRI berasal dari variabel input yaitu modal sebesar 52,01%, biaya operasional sebesar 46,63% dan jumlah pengelola sebesar 45,17%. commit to user



4. Berdasarkan nilai efisiensi dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) menghasilkan referensi KPRI yang efisien untuk dijadikan acuan bagi KPRI yang inefisien. KPRI yang dapat dijadikan referensi adalah KPRI Daspin, KPRI Karya Winasis, KPRI KPPDK Lapas Klas II A dan KPRI Mekar. 5. Bagi KPRI yang belum mencapai tingkat efisiensi 100% agar mencapai tingkat efisiensi 100% terdapat solusi yang dapat ditempuh, yaitu dengan mengkombinasikan penggunaan input dan output KPRI sesuai dengan yang direkomendasikan oleh DEA.

B. Implikasi Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diatas ternyata terdapat 17 KPRI di Kota Pekalongan yang tingkat efisiensinya kurang dari 100%. Sehingga dapat diimplikasikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan DEA terdapat sembilan KPRI yang memiliki tingkat efisiensi dibawah 60% yaitu koperasi Akkur, koperasi Bumi Bhakti Adiguna, koperasi Kakap Merah, koperasi Karya Jaya Mandiri, koperasi KPPDK Rutan Klas II A, koperasi Saiki, Kopsman, koperasi SMP 1 Pekalongan, dan koperasi Werdi Niaga. Kesembilan KPRI tersebut dijadikan prioritas utama perbaikan efisiensi operasionalnya dengan cara mengacu pada KPRI lain yang telah efisien dan menyesuaikan penggunaan nilai input dan output sesuai dengan yang direkomendasikan oleh hasil pengolahan DEA. Apabila kesepuluh KPRI tersebut tidak segera melakukan perbaikan maka dampaknya akan mengganggu kelangsungan usaha KPRI dan akibat terburuknya adalah KPRI tersebut bisa berubah statusnya menjadi koperasi tidak aktif. 2. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata nilai efisiensi terendah terletak pada variabel input yaitu modal, biaya operasional dan jumlah pengelola. Untuk itu agar mencapai efisien maka KPRI harus memperbaiki penggunan variabel input dengan cara mengurangi penggunaan modal yang berlebihan, commitmelakukan to user mengurangi pemborosan atau penghematan pengeluaran



operasional misalnya pembelanjaan barang yang tidak perlu dan yang terakhir menggunakan karyawan sesuai kebutuhan dan meningkatkan kinerja pengelola.

C. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian dan implikasi hasil penelitian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi KPRI di Kota Pekalongan. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 1. Bagi KPRI yang sudah efisien disarankan agar tetap mempertahankan tingkat efisiensinya pada tahun anggaran berikutnya sehingga baik input maupun output yang dimiliki selalu sesuai dengan angka target yang diberikan DEA. 2. Bagi KPRI yang mengalami inefisiensi agar dapat mencapai efisien dapat melakukan cara-cara antara lain: a. KPRI yang mengalami inefisiensi bisa menyesuaikan antara nilai aktual dengan nilai target dari variabel input dan output KPRI

yang belum

efisien sesuai dengan nilai target yang direkomendasikan dari hasil olahan DEA. Sebagai contoh pada KPRI Adhyaksa dapat diketahui pencapaian pada variabel input hanya berkisar 66% (modal), 3,6% (biaya operasional) dan 66% (jumlah pengelola). Sehingga perbaikan diperlukan sebesar 34% (modal), 96,4% (biaya operasional) dan 34% (jumlah pengelola). Hal ini disebabkan

kelebihan

alokasi

penggunaan

input

yang

mencapai

70.671.961 (modal), 309.696.492 (biaya operasional) dan 3 (jumlah pengelola), meskipun targetnya hanya berjumlah 46.673.477,6 (modal), 11.261.650,8 (biaya operasional) dan 2 (jumlah pengelola). Di sisi lain, pada output juga belum optimal yang disebabkan tingkat efisiensi SHU baru mencapai 77,6%. Efisiensi dapat dicapai dengan perbaikan tingkat efisien sebesar 28,9% (SHU). Jumlah output yang dicapai hanya 7.353.500 sedangkan targetnya harus mencapai 9.479.960,7. b. KPRI yang mengalami Inefisiensi juga bisa mengacu pada KPRI yang telah mencapai tingkat efisiensi 100%. Sebagai contoh pada KPRI commit(acuan) to useradalah KPPDK Lapas Klas II A Adhyaksa yang menjadi peers



(0,021) dan Mekar (0,632). KPRI Adhyaksa bisa mengacu pada penggunaan input dan output yang dihasilkan dari KPRI Mekar dan KPPDK Lapas Klas II A agar bisa mencapai tingkat efisiensi 100%. Berdasarkan hal tersebut koperasi Adhyaksa harus menggunakan input sebesar 0,021 dari input dan output koperasi KPPDK Lapas Klas II A ditambah 0,632 dari input dan output koperasi Mekar.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA

Andrian Sutawijaya dan Etty puji Lestari. 2009. Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No. 1: 49-67. Arifin Sitio dan Halomoah Tambah. 2001. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga. Bhimo Rizky Samudro dan Akhmad Daerobi. 2007. Modul Lab Analisis Pembangunan (Seri1). Surakarta: FE UNS. Duwi Priyatno. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta: Andi. Fatchurrochim Ghany. 2005. Peran dan Fungsi Koperasi Sebagai Badan Usaha Menyongsong Era Otonomi Daerah. Investasi, Vol. 1, No. 1: 101-112. G. Karta Sapoetra, A.G. Karta Sapoetra, Bambang S. Dan Setiady. 2001. Koperasi Indonesia:yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945. Jakarta: Rineka Cipta. Hendar Kusnadi. 2005. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Hendrojogi. 1999. Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id. diakses tanggal 29 Maret 2011. Http://perindagkop.pekalongankota.go.id. diakses tanggal 21 Maret 2011. Http://www.depkop.go.id. diakses tanggal 29 Maret 2011. Huri M.D. dan Susilowati. 2004. Pengukuran Efisiensi Relatif Emiten Perbankan Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): (Studi Kasus: BankBank Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002). Dinamika Pembangunan Vol. 1, No. 2: 95-110. Ihwan Susila dan Muzakar Isa. 2004. Pengukuran Efisiensi Teknik Usaha Mebel Dengan Data Envelopment Analysis (DEA). Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis. Tahun 2004, No. 23a. Maflachatun. 2010. Analisis Efisiensi Teknik Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Pada 11 Bank Syariah Tahun 2005-2008). SkripsitoMahasiswa Fakultas Ekonomi UNDIP. commit user Semarang.



Meina WulansariY., Asrid J. dan Rini R. 2007. Analisis Efisiensi Relatif Koperasi Simpan Pinjam Di Propinsi Kalimantan Selatan Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). JEPMA. Vol. 6, No. 3, Desember 2007. Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nugroha Purwantoro. 2003. Penerapan Data Envelopment Analysis (DEA) Dalam Kasus Pemilihan Produk Inkjet Personal Printer. Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia, No.10, Th XXXII Oktober 2003. Rifki Ali Akbar. 2010. Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi UNDIP. Semarang. Samuelson, Apul A. & William D. 2003. Nordhaus. Ilmu Mikro Ekonomi. Jakarta: PT Media Global Edukasi. Sitio dan Tamba. 2002. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga. Syarief Hasan. 2011. Menkop : Jumlah Koperasi 2010 Meningkat 3,3%. http://koperasi-tanggungrenteng.com/koperasi/menkop-jumlah-koperasi2010-meningkat-33 diakses tanggal 29 Maret 2011. Subandi. 2010. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Thoby Mutis. 2004. Pengembangan Koperasi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. Victor Siagian. 2004. Efisiensi Unit-Unit kegiatan Ekonomi industri Gula yang Menggunakan Proses Karbonatasi Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Jakarta. Yunita Umi Solikah. 2010. Analisis Efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia di Kabupaten Klaten. Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta. commit to user



Zaenal Abidin. 2008. Analisis Efisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi Ventura Volume 11, No.3: 255-270.

commit to user

ANALISIS EFISIENSI KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2011 DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

Recommend Documents