ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI PENUNJANG PAD KOTA SURABAYA

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 4 (2014)

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI PENUNJANG PAD KOTA SURABAYA Sangrila Nisa Purnama [email protected]

Farida Idayati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out how much the contribution of hotel tax and entertainment tax to the local own source revenue (LR) of Surabaya city and to analyze and to find out the effectiveness level and local tax levy of hotel tax and entertainment tax in Surabaya city and its relation to the economic growth in Surabaya city. The results of this study show that: (1) the growth of hotel tax and entertainment tax for the last 4 years that was in 2010-2013 fiscal years was quite good, it could be seen from the percentage of hotel tax in 2010 was 14.92%, in 2011 was 7.65%, in 2012 was 16.94%, in 2013 was 19.73%. Whereas, the percentage of entertainment tax in 2010 was 16.28%, in 2011 was 12.34%, in 2012 was 18.42%, in 2013 was 18.86%, (2) effectiveness of hotel tax which its value decreased from 2010 to 2011, but it increased from 2012 to 2013, its value percentage was over 100%. Whereas, the entertainment tax, its value of effectiveness decreased in 2010, yet from 2012 to 2013 it increased; its value was over 100%. Keywords: Hotel and Entertainment Tax, Effectiveness, Local Own Source Revenue (LR). ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya, serta untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektifitas dan pungutan pajak daerah dari pajak hotel dan pajak hiburan di kota Surabaya, juga kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2010-2013 cukup baik, hal ini dapat dilihat dari prosentase pajak hotel tahun 2010 sebesar 14,92% tahun 2011 sebesar 7,65%, tahun 2012 sebesar 16,94%, tahun 2013 sebesar 19,73%. Sedangkan prosentase pajak hiburan tahun 2010 sebesar 16,28%, tahun 2011 sebesar 12,34%, tahun 2012 sebesar 18,42%, tahun 2013 sebesar 18,86%; (2) efektivitas Pajak Hotel yang nilainya menurun dari tahun 2010-2011, namun mengalami kenaikan pada tahun 2012 ke tahun 2013, prosentase nilainya melebihi 100%. Sedangkan Pajak Hiburan nilai efektivitasnya menurun pada tahun 2010, namun dari tahun 2011-2013 mengalami kenaikan,nilainya melebihi 100%. Kata kunci: Pajak Hotel dan Hiburan, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan


2

pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peran pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri, tetapi pada kenyataanya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini peran sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Maka pemerintah daerah Kota Surabaya berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Surabaya berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Bahan Galian C; (g) Pajak Parkir. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2003, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel, dan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2003, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Hotel dan Hiburan merupakan sektor potensial dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya, dan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektifitas dan pungutan pajak daerah dari pajak hotel dan pajak hiburan di kota Surabaya.


3

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal jangka waktu pengambilan data laporan anggaran yaitu antara 2010-2014 dan penambahan secara spesifik objek penelitian yaitu pajak hiburan. Penambahan periode pengamatan dan objek penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS Pajak dan Ruang Lingkupnya Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Marihot P.Siahaan,2005:7). Fungsi Pajak Menurut (Erly Suandy,2005 : 14), terdapat dua fungsi pajak yaitu: (a) Fungsi Budgetair /Finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara; (b) Fungsi regulerend/fungsi mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut : (1) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing; (2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri; (3) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk dalam negeri. Pengelompokan Pajak Menurut Mardismo (2005: 5), pengelompokan pajak terdiri dari: a. Menurut Golongan 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Menurut Sifatnya 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. c. Menurut lembaga pemungutanya 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : (a) Pajak Propinsi, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaran di Atas Air, Pajak Bahan


4

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. (b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. Cara Pemungutan Pajak Dalam era globalisasi sekarang ini batas Negara menjadi tidak jelas bagi wajib pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga pemungutan pajak ini penting untuk menentukan Negara mana yang berhak memungut pajak. Ada tiga macam cara dalam pemungutan pajak : (1) Asas Domisili (tempat tinggal): Dalam asas ini pemungutan pajak penghasilan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu Negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat darimana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dalam negeri maupun luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan wajib pajak tersebut; (2) Asas Sumber: Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu Negara. Menurut asas ini, Negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili kewarganegaraan wajib pajak; (3) Asas Kebangsaan (Nationaliteit): Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun dinegara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan (Erly Suandy,2006:41). Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2005:7), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu : 1) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; b. Wajib pajak bersifat pasif; c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) WithHolding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-Cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.


5

Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Marihot P.Siahaan ,2005:10). Sedangkan menurut (Kaho,1985: 17) pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Jenis Pajak Daerah Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 tahun 2003 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah meliputi: (a) Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel; (b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; (c) Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga; (d) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; (e) Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; (f) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; (g) Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah; (h) Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchilap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Tarif Pajak Daerah Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam undangundang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah yaitu: (a) Tarif PKB & KAA ditetapkan paling tinggi 5%; (b) Tarif BBNKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10%; (c) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%; (d) Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%; (e) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%; (f) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%; (g) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%; (h) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%; (i) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tiggi 10%; (j) Tarif Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%; dan (k) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%(Marihot P. Siahaan,2005:61). Pajak Hotel Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait


6

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Marihot P.Siahaan,2009:299-300). Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Siahaan (2009:301) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UndangUndang Nomor18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09 tahun 2003 tentang Pajak Hotel. Objek, Subyek, dan Wajib Pajak Hotel Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, dan yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang (Marihot P.Siahaan,2009:301-303). Pajak Hiburan Pajak hiburan sebagai pertunjukan dan keramaian berupa sandiwara, wayang, bioskop, pertunjukan-pertunjukan di dalam warung-warung kopi, cabaret, variete dan sirkus, pertunjukan menyanyi dan musik, balet, dansa, fancy, fair, pesta-pesta, pameran dan pidatopidato kecuali pameran dan pidato-pidato yang sifatnya penerangan, ilmiah, atau keagamaan. Pertunjukan-pertunjukan di dalam pasar malam, pertunjukan dengan alat musik, pertandingan-pertandingan, dan pertunjukan olah raga, permainan-permainan yang tergabung meminta pembayaran dari penontonnya (Soelarno,1999:186). Untuk sejumlah kabupaten/kota, pajak hiburan adalah salah satu jenis pajak dengan hasil yang besar. Disamping itu, ini juga cukup berhubungan penetapannya berdasarkan presentase tertentu dari harga masuk (karcis), dengan biaya pengumpulan yang relatif rendah. Pajak ini juga dianggap adil karena tarif yang ditentukan bervariasi sesuai dengan jenis hiburan tersebut, misalnya hiburan yang sifatnya tradisional atau adat istiadat biasanya bertarif rendah. (Ismail, 2005:204). Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan Dasar hukum pemungutan pajak hiburan adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.


7

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09 tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Objek, Subyek, dan Wajib Pajak Hiburan Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Termasuk dalam objek hiburan yang dimaksud adalah: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyard, golf dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran; dan pertandingan olahraga. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Pendapatan Asli Daerah Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber–sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah harus betul–betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai dari subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah. Dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber–sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah harus betul–betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai dari subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Efektivitas Berikut ini adalah definisi efektivitas dari beberapa ahli sebagai berikut : (1) Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony and Vijay,2003:149). Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin efektif pula unit tersebut; (2) Efektivitas adalah ukuran keluaran (measure of output). Efektivitas dalam garis-garis besar dapat dirumuskan sebagai hal yang berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan tercapai (Tunggal,2000: 12); (3) Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut (Supriyono,2002: 24); (4) Efektivitas adalah bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kulitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan, sedangkan efisiensi


8

berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu (Kartikahadi,2004: 15). Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang kontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Efesiensi dan efektivitas berkaitan satu sama lain, merupakan setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien, dimana organisasi harus mencapai tujuannya dengan cara optimal. Suatu pusat tanggung jawab yang menjalankan tugasnya dengan konsumsi terendah atas sumber daya, mungkin akan efisien, tetapi jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusinya yang memadai pada pencapaian cita-cita organisasi, maka pusat tanggung jawab tersebut tidaklah efektif. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dengan menitik beratkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi praktis berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap data yang didapat, sehingga diperoleh pemaparan deskriptif atau gambaran yang jelas dan lengkap mengenai pemasalahan skripsi. Gambaran dari Obyek Penelitian Adapun obyek dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah pada khusunya Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Jl. Jimerto No. 25-27 Surabaya. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan cara: (a) Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap maka wawancara dilakukan dengan para pegawai yang terkait guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian; (b) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari dokumendokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai bukti untuk menunjang permasalahan penelitian. Untuk jenis data berupa dokumen tertulis, teknik dokumentasi akan dilakukan terhadap dokumen yang relevan dengan fokus dan memiliki keterkaitan dengan proporsi penelitian ini. Satuan Kajian Adapun hal-hal yang menjadi obyek pengamatan dalam skripsi ini adalah: (1) Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Dalam (Kamus Bahasa Indonesia,2004: 1404) Target adalah Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai; (2) Realisasi adalah hasil nyata dari penerimaan atas suatu target yang telah diperhitungkan. Realisasi


9

juga diartikan sebagai tindakan yang nyata atau adanya pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan; (3) Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak adalah tolak ukur dimana pemungutan pajak berperan dalam pendapatan asli daerah; (4) Penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Alat ukur penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peratutan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan adalah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada rakyat atau masyarakat, merupakan pungutan yang dapat dipaksakan pemerintah dan hasil pemungutannya tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Target dan Realisasi pendapatan pajak merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diterima pada periode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk melihat tingkat efektivitas pemungutan pajak apakah realisasi melebihi atau kurang dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik Analisis Data Analisis data adalah usaha untuk menganalisa atau mengubah data mentah yang telah dikumpulkan peneliti dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab atas pertanyaan yang telah dirumuskan (Moh.Nasir (2004:346). Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima metode analisis yaitu: . 1. Metode Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan dengan rumus: a. Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel : Realisasi Pajak Hotel x 100% Target Pajak Hotel b. Analisis Target dan Realisai Penerimaan Pajak Hiburan : Realisasi Pajak Hiburan x 100% Target Pajak Hiburan 2. Metode Analisis Kontribusi Penerimaan Perjenis Objek Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Hiburan dengan menggunakan rumus : a. Kontribusi Penerimaan perjenis Objek Pajak Hotel : Kontribusi : Penerimaan Perjenis Objek Pajak Hotel x 100% Realisasi Pendapatan Pajak Hotel b. Kontribusi Penerimaan perjenis Objek Pajak Hiburan : Kontribusi : Penerimaan Perjenis Objek Pajak Hiburan x 100% Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan 3. Metode Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus : a. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel x 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah b. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah: Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan x 100% Realisasi Penerimaan Pajak Daerah


10

c. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel x 100% Realisasi Penerimaan PAD d. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah: Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan x 100% Realisasi Penerimaan PAD 4. Metode Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel dan Hiburan dengan menggunakan rumus : r = Pn – Po x 100% Po Dimana ; Pn

= Data pada tahun ke – n

Po

= Data pada tahun ke – 0

r

= Pertumbuhan

5. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Hiburan dengan rumus : a. Analisis Efektifitas Pajak Hotel: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel x 100% Target penerimaan Pajak Hotel b. Analisis Efektifitas Pajak Hiburan: Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan x 100% Target penerimaan Pajak Hiburan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Pajak Hotel Kota Surabaya Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel. Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 09 Tahun 2003, yang menjadi obyek dalam pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran termasuk : (1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; (2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan; (3) Fasilitas oleh raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; (4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Sedangkan yang tidak termasuk dalam obyek pajak hotel sebagimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 09 Tahun 2003 adalah: (1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; (2) Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren; (3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; (4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum


11

di hotel; (5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. Pajak Hiburan Kota Surabaya Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak ini diatur dalam peraturan daerah Kota Surabaya 09 Tahun 2002, yang menjadi obyek dalam pajak hiburan ini adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran seperti: tontonan film, kesenian, pergelaran musik dan tari, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, danpertandingan olahraga. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pajak Hotel Sesuai dengan Perda No. 09 tahun 2003 dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Hiburan Sesuai dengan Perda No. 09 tahun 2002 dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarif pajak untuk hiburan yang menggunakan harga tanda masuk (HTM) ditetapkan sebagai berikut: (a) Pertunjukan film/bioskop dikenakan pajak 10% dari HTM; (b) Semua jenis hiburan yang diselenggarakan di hotel, restoran, bar, plaza, café dan sejenisnya dikenakan 30% dari HTM; (c) Diskotik dikenakan pajak 35% dari HTM; (d) Pertandingan olahraga dan sejenisnya dikenakan pajak 15% dari HTM; (e) Pameran seni budaya, pemeran busana, kontes kecantikan, pertunjukan atau pagelaran musik/tari dan pertunjukan atau pagelaran hiburan selain tersebut dalam ayat (1) huruf b dikenakan pajak 10%; (f) Kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilainilai tradisi yang luhur dalam kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dikenakan pajak 10%; (g) Pertunjukan/permainan sirkus dan sejenisnya dikenakan pajak 10%; (h) Taman satwa, pemandian alam dan taman rekreasi dikenakan pajak 15% dari HTM. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1947 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas: (1) Pajak Daerah: (a) Pajak Propinsi: (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; (b) Pajak Kabupaten / Kota: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian.


12

Gol. C; (vii) Pajak Parkir; (2) Retribusi daerah: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; (iii) Retribusi Perijinan Tertentu; (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah. Analisis dan Pembahasan Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2010 - 2013 (Dalam Rupiah) Tahun

Target

Realisasi

Selisih

%

2010

115.021.000.000

100.508.232.155

(14.512.767.845)

87,38

2011

117.500.000.000

108.205.704.969

(9.294.295.031)

92,09

2012

118.319.197.000

126.540.958.475,55

8.221.761.475,55

106,95

2013

142.972.365.000

151.512.102.562

8.539.737.562

105,97

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dari tabel 1 dapat dilihat bawah selama tahun 2010–2011 realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel tidak memenuhi target, dimana pada tahun 2010 pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp 115.021.000.000 terealisasi sebesar Rp 100.508.232.155 sehingga menunjukkan ada selisih sebesar Rp 14.512.767.845 atau sebesar 87,38%. Pada tahun 2011 pajak hotel yang ditarget sebesar Rp 117.500.000.000 terealisasi sebesar Rp 108.205.704.969 sehingga menunjukkan ada selisih sebesar Rp 9.294.295.031 atau sebesar 92,09%. Untuk tahun 2012-2013 pendapatan pajak hotel memenuhi target yang ditetapkan dimana pada tahun 2012 pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp 118.319.197.000 teralisasi sebesar Rp 126.540.958.475 sehingga ada pencapaian sebesar Rp 8.221.761.475 atau sebesar 106,95%. Pada tahun 2013 pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp142.972.365.000 terealisasi sebesar Rp151.512.102.562 sehingga ada pencapaian sebesar Rp 8.539.737.562 atau sebesar 105,97%. Selama tahun 2010-2011 pajak hotel tidak memenuhi target dikarenakan banyak hotel yang tutup, tingkat hunian hotel yang mengalami penurunan serta minimnya wisatawan yang datang ke Kota Surabaya sehingga mempengaruhi pendapatan pajak dari sektor hotel mengalami penurunan. Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2010 – 2013 (Dalam Rupiah) Tahun

Target

Realisasi

Selisih

%

2010

29.000.000.000

26.612.846.480

(2.387.153.520)

91,77

2011

29.500.000.000

29.896.451.597

396.451.597

101,34

2012

32.794.821.000

35.403.716.528

2.608.895.528

107,96

2013

39.813.427.000

42.080.788.738

2.267.361.738

105,69

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya


13

Dari tabel 2 dapat dilihat bawah selama tahun 2010–2011 realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan paja hiburan tidak memenuhi target, dimana tahun 2010 pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp 29.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 26.612.846.480 sehingga menunjukkan ada selisih sebesar Rp 2.387.153.520 atau sebesar 91,77%. Pada tahun 2011 pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp 29.500.000.000 terealisasi sebesar Rp 29.896.451.597 sehingga menunjukkan ada selisih sebesar Rp 396.451.597 atau sebesar 101,34%. Untuk tahun 2012-2013 pendapatan pajak hiburan memenuhi target yang ditetapkan dimana pada tahun 2012 pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp 32.794.821.000 terealisasi sebesar Rp 35.403.716.528 sehingga ada pencapaian sebesar Rp 2.608.895.528 atau sebesar 106,95%. Pada tahun 2013 pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp 39.813.427.000 terealisasi sebesar Rp 42.080.788.738 sehingga ada pencapaian sebesar Rp 2.267.361.738 atau sebesar 105,69%.

Analisis Kontribusi Penerimaan Perjenis Objek Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Hiburan 1. Kontribusi Penerimaan Perjenis Objek Pajak Hotel a. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hotel Jenis Hotel Bintang Lima Tabel 3 Penerimaan Objek Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Bintang Lima Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Tahun Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Bintang Lima Hotel 2010 48.701.140.388 100.508.232.155 48,45% 2011

48.498.946.295

108.205.704.969

44,82%

2012

57.235.884.266

126.540.958.475,55

45,23%

2013

66.663.085.800

151.512.102.562

44%

Rata-rata

45,63%

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah penulis

Berdasarkan perhitungan pada tabel penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis hotel bintang lima tahun anggaran 2010-2013 dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 sebesar 48,45% dan pada tahun 2011 sebesar 44,82%. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 45,23%, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2013sebesar 44%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 44%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 48,45%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis hotel bintang lima tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sedang.


14

b. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hotel dari Hotel Bintang Empat Tabel 4 Penerimaan Objek Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Bintang Empat Tahun Anggaran 2010-2013(dalam rupiah) Tahun Penerimaan Pajak Hotel Jenis Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Hotel Bintang Empat Hotel 2010 29.509.315.771 100.508.232.155 29,36% 2011

33.161.633.048

108.205.704.969

30,65%

2012

34.730.125.992

126.540.958.475,55

27,44%

2013

37.487.552.188

151.512.102.562

24,74%

Rata-rata

28,04%


Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 29,36% dan pada tahun 2011 sebesar 30,65%. Sedangkan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 27,44% dan pada tahun 2013 sebesar 24,74%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 24,74%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 30,65%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis hotel bintang empat tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi rendah. c. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hotel dari Hotel Bintang Tiga Tabel 5 Penerimaan Objek Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Bintang Tiga Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Tahun Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Bintang Tiga Hotel 2010 11.49.953.641 100.508.232.155 11,43% 2011

13.250.126.618

108.205.704.969

12,24%

2012

16.318.867.532

126.540.958.475,55

12,90%

2013

21.468.532.083

151.512.102.562

14,17%

Rata-rata

12,69%


Berdasarkan perhitungan pada tabel 5 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 11,43%, pada tahun 2011 sebesar 12,24%, pada tahun 2012 sebesar 12,90%, pada tahun 2013 sebesar 14,17%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 11,43%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 14,17%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis hotel bintang tiga tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sangat rendah.


15

d. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hotel dari Hotel Bintang Dua Tabel 6 Penerimaan Objek Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Bintang Dua Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Tahun Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Bintang Dua Hotel 2010 124.496.007 100.508.232.155 0,12% 2011

854.956.285

108.205.704.969

0,79%

2012

1.886.799.587

126.540.958.475,55

1,49%

2013

3.190.194.755

151.512.102.562

2,10%

Rata-rata

1,12%

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan,diolah penulis

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 0,12% dan pada tahun 2011 sebesar 0,79%. Pada tahun 2012 sebesar 1,49% dan pada tahun 2013 sebesar 2,10%. Dari tahun 2010-2013 hasil analisis kontribusi penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis hotel bintang dua prosentase tidak kurang dari 5% disebabkan pada tahun 2010 objek pajak hotel jenis hotel bintang dua baru dianggap sebagai penerimaan pajak hotel kota Surabaya pada bulan desember 2010. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,12%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,10%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis hotel bintang dua tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sangat rendah. e. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hotel dari Hotel Bintang Satu Tabel 7 Penerimaan Objek Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Bintang Satu Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Tahun Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Bintang Satu Hotel 2010 862.371.955 100.508.232.155 0,86% 2011

866.991.402

108.205.704.969

0,80%

2012

1.040.981.615

126.540.958.475,55

0,82%

2013

1.261.482.597

151.512.102.562

0,83%

Rata-rata

0,83%


Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 sebesar 0,86% dan pada tahun 2011 sebesar 0,80%. Sedangkan pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 sebesar 0,80%, pada tahun 2012 sebesar 0,82%, pada tahun 2013 sebesar 0,83%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,80%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,86%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hotel dan realisasi


16

penerimaan pajak hotel jenis hotel bintang satu tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sangat rendah. f. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hotel dari Hotel Non Bintang Tabel 8 Penerimaan Objek Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Non Bintang Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Tahun Penerimaan Pajak Hotel Jenis Hotel Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Non Bintang Hotel 2010 9.716.354.395 100.508.232.155 9,67% 2011

11.448.426.029

108.205.704.969

10,58%

2012

14.810.903.628

126.540.958.475,55

11,70%

2013

20.661.497.356

151.512.102.562

13,64%

Rata-rata Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah penulis

11,40%

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setip tahunnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 9,67% dan pada tahun 2011 sebesar 10,58%. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 11,70% dan pada tahun 2013 sebesar 13,64%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 9,67%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 13,64%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis hotel non bintang tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sangat rendah. g. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hotel Jenis Rumah Kos

Tahun 2010

Tabel 9 Penerimaan Objek Pajak Hotel dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Jenis Rumah Kos Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Penerimaan Pajak Hotel Jenis Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Rumah Kos Hotel 100.508.232.155 0%

2011

124.625.292

108.205.704.969

0,11%

2012

517.395.754

126.540.958.475,55

0,41%

2013

685.842.471

151.512.102.562

0,45%


0,24%

Sesuai dengan PERDA kota Surabaya No 09 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) huruf a bahwa dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti penginapan termasuk objek pajak hotel. Berdasarkan perhitungan pada tabel 9 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. yaitu pada tahun 2010 sebesar 0% dan pada tahun 2011 sebesar 0,11%. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 0,41% dan pada tahun 2013 sebesar 0,45%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,45%.


17

Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel jenis rumah kos tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sangat rendah. 2. Kontribusi Penerimaan Perjenis Objek Pajak Hiburan a. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hiburan Jenis Bioskop Tabel 10

Tahun 2010

Penerimaan Objek Pajak Hiburan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Jenis Bioskop Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Penerimaan Pajak Hiburan Jenis Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Bioskop Hiburan 11.006.711.000 26.612.846.480 41,36%

2011

10.258.102.550

29.896.451.597

34,31%

2012

14.358.470.840

35.403.716.528

40,56%

2013

20.624.103.500

42.124.206.738,88

48,96%

Rata-rata

41,30%


Berdasarkan perhitungan pada tabel 10 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 sebesar 41,36% dan pada tahun 2011 sebesar 34,31%. Sedangkan pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2011 sebesar 34,31%, pada tahun 2012 sebesar 40,56% dan pada tahun 2013 sebesar 48,96%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 34,31%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 48,96%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hiburan dan realisasi penerimaan pajak hiburan jenis bioskop tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sedang. b. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hiburan Jenis Non Bioskop Tabel 11

Tahun 2010

Penerimaan Objek Pajak Hiburan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Jenis Non Bioskop Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Penerimaan Pajak Hiburan Jenis Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Non Bioskop Hiburan 14.100.635.567 26.612.846.480 52,98%

2011

16.938.614.096

29.896.451.597

56,66%

2012

18.116.174.313

35.403.716.528

51,17%

2013

19.530.498.155,88

42.124.206.738,88

46,36%


51,80%

Berdasarkan perhitungan pada tabel 11 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 52,98% dan pada tahun 2011 sebesar 56.66%. Sedangkan pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2012 sebesar 51,17%, pada tahun 2013 sebesar 46,36%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu


18

sebesar 46,36%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 56,66%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hiburan dan realisasi penerimaan pajak hiburan jenis non bioskop tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sedang. Adapun yang dimaksud kedalam objek pajak hiburan jenis non bioskop adalah diskotek, karoke, kelab malam, permainan bilyard, permainan golf, permainan bowling, pacuan kuda, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran. c. Analisis Penerimaan Objek Pajak Hiburan Jenis Insindentil

Tahun 2010

Tabel 12 Penerimaan Objek Pajak Hiburan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Jenis Insidentil Tahun Anggaran 2010-2013 (dalam rupiah) Penerimaan Pajak Hiburan Jenis Realisasi Penerimaan Pajak Prosentase Insidentil Hiburan 1.505.499.913 26.612.846.480 5,66%

2011

2.899.734.951

29.896.451.597

9,7%

2012

2.929.071.375

35.403.716.528

8,27%

2013

1.825.007.075

42.124.206.738,88

4,33%


6,7%

Berdasarkan perhitungan pada tabel 12 diatas dilihat dari prosentase dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 5,66%, pada tahun 2011 sebesar 9,7%, namun pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 8,27%, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 4,33%. Kontribusi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,33%, sedangkan kontribusi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9,7%. Nilai kontribusi untuk penerimaan objek pajak hiburan dan realisasi penerimaan pajak hiburan jenis insidentil tahun anggaran 2010-2013 yaitu kontribusi sangat rendah. Adapun yang dimaksud kedalam objek pajak hiburan jenis insidentil adalah pagelaran kesenian, pagelaran musik, pagelaran tari, pagelaran busana, pagelaran kesenian dan musik dan/atau tari yang bersifat tradisional, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran komputer, pameran elektronik, pameran otomotif, pameran seni budaya, pameran seni ukir, pameran busana, dan/atau pameran lainnya, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya, permainan ketangkasan, pertandingan olahraga.


19

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel & Hiburan Terhadap Pajak Daerah & PAD Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah & PAD Kota Surabaya Tabel 13 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 – 2013 Tahun Realisasi Penerimaan (Rp) Kontribusi (%) Pajak Hotel Pajak Daerah PAD Pajak PAD Daerah 2010 100.508.232.155 525.403.484.538 1.075.895.348.725 19,13% 9,34% 2011 108.205.704.969 573.512.467.080,38 1.488.467.209.383,67 18,87% 7,27% 2012 126.540.958.475,55 704.038.607.291,55 1.852.977.636.886,55 17,97% 6,82% 2013 151.512.102.562 816.261.637.223,88 2.191.375.125.979,88 18,56% 6,91% Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah penulis

Dari pengamatan tabel 13 diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah. Hal ini mendukung sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Drs. Mas;ud, M.Si selaku Bagian Keberatan Pajak Hotel dan Restoran yang menyatakan bahwa: “Tingkat kepatuhan dan tingkat kesadaran pengusaha hotel dan hiburan dalam membayar pajaknya itu belum efektif, dikarenakan kurang terbukanya pembukuan, ada data yang disembunyikan, sedangkan sangsi yang diberikan oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran hanya berupa surat peringatan saja (Wawancara, tgl 8 April 2014). Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, dan sebagai ibu kota provinsi, Kota Surabaya memiliki potensi wisata berupa wisata pantai, taman nasional, peninggalan bersejarah, dan wisata alam yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sendiri. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kota Surabaya Tabel 14 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 – 2013 Tahun Realisasi Penerimaan (Rp) Kontribusi (%) Pajak Hiburan Pajak Daerah PAD Pajak PAD Daerah 2010 26.612.846.480 525.403.484.538 1.075.895.348.725 5,06% 2,47% 2011 29.896.451.597 573.512.467.080,38 1.488.467.209.383,67 5,21% 2% 2012 35.403.716.528 704.038.607.291,55 1.852.977.636.886,55 5,02% 1,91% 2013 42.080.788.738,88 816.261.637.223,88 2.191.375.125.979,88 5,15% 1,92% Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah penulis

Dari pengamatan tabel 14 diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah masih sangat rendah. Presentase ini masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh dari pajak hiburan yang sangat potensial dalam meingkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah kota Surabaya. Hal ini butuh perhatian pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah sehingga presentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan pendapatan asli daerah kota Surabaya.


20

Dari tabel diatas, dapat dilihat kontribusi pajak hiburan pada tahun 2010 terhadap pajak daerah yaitu sebesar 5,06% dan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,47%. Pada tahun 2011 kontribusi pada pajak daerah mengalami penurunan sebesar 18,87%, sedangkan pada kontribusi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 5,21%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,91% dan pada kontribusi pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan sebesar 5,02%. Pada tahun 2013 kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1,92% dan pada kontribusi pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan sebesar 5,15%. Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya

Tahun 2010

Tabel 15 Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2010 – 2013 (Dalam Rupiah) Realisasi Target 100.508.232.155

115.021.000.000

2011

108.205.704.969

2012

126.540.958.475,55

2013

151.512.102.562

%

Interprestasi

87,38

Tidak Efektif

117.500.000.000

92,09

Tidak Efektif

118.319.197.000

106,95

Sangat Efektif

142.972.365.000

105,97

Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan hasil analisis perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di kota surabaya pada tahun 2010-2011 dapat dikategorikan ”tidak efektif” karena prosentase kurang dari 100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 20102011 penerimaan pajak hotel kota Surabaya tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2012-2013 tingkat efektivitas pajak hotel di kota Surabaya dapat dikategorikan ”sangat efektif” hal ini disebabkan karena realisasi pajak hotel dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Analisis Efektifitas Pajak Hiburan Kota Surabaya

Tahun

Tabel 16 Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 20010 – 2013 (Dalam Rupiah) Realisasi Target

%

Interprestasi

2010

26.612.846.480

29.000.000.000

91,77

Tidak Efektif

2011

29.896.451.597

29.500.000.000

101,34

Sangat Efekktif

2012

35.403.716.528

32.794.821.000

107,96

Sangat Efekktif

2013

42.080.788.738,88

39.813.427.000

105,69

Sangat Efekktif

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah penulis

Berdasarkan hasil analisis perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan di kota surabaya hanya pada tahun 2010 dapat dikategorikan ”tidak efektif” karena persentase kurang dari 100%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2010 penerimaan pajak hiburan kota Surabaya tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2011-2013 tingkat efektivitas pajak hiburan di kota Surabaya dapat dikategorikan ”sangat efektif” hal ini disebabkan karena realisasi pajak hiburan dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan pajak hotel dan pajak hiburan selama tahun 2012-2013 untuk pajak hotel dan selama tahun 2011-2013 untuk pajak hiburan dapat terpenuhi, bahkan melebihi dari yang ditargetkan karena tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Tri Risma Hariri dengan membangun dan memenuhi infrastruktur di kota Surabaya seperti: perbaikan


21

taman-taman kota, memperbanyak tempat hiburan serta mengadakan event-event, pameran, konser, pagelaran kesenian & busana yang dapat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung, sehingga mempengaruhi tingkat hunian hotel yang ada di Surabaya dan berdampak pada realisasi pajak hotel dan pajak hiburan.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Pada tahun 2010-2011 target penerimaan pajak hotel tidak terpenuhi. Pada tahun 2012-2013 target penerimaan pajak hotel terpenuhi bahkan realisasi melebihi 100%. Sedangkan untuk pajak hiburan pada tahun 2010 target penerimaan pajak hiburan tidak terpenuhi, pada tahun 20112013 target hasil penerimaan pajak hiburan terpenuhi bahkan prosesntase realisasi melebihi 100%; (2) Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD kota Surabaya dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah terbesar diperoleh pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,13%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD terbesar diperoleh pada tahun 2010 yaitu sebesar 9,34%. Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD kota Surabaya dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah terbesar diperoleh pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,21%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD terbesar diperoleh pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,47%. (3) Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan perjenis objek pajak hiburan terhadap realisasi pendapatan pajak hiburan dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan terbesar diperoleh dari objek pajak hiburan jenis bioskop yaitu sebesar 41,30%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hiburan terkecil diperoleh dari objek pajak hiburan jenis insidentil, prosentase yang diberikan dari jenis objek pajak ini hanya sebesar 6,7%.(4) Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD kota Surabaya dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah terbesar diperoleh pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,13%. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD terbesar diperoleh pada tahun 2010 yaitu sebesar 9,34%. (5) Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak hotel dan hiburan pada tahun 2010-2013 sudah sangat efektif. pada tahun 2010-2011 pajak hotel dikategorikan tidak efektif, sedangkan pada tahun 2012-2013 dikategorikan sangat efektif, hal ini disebabkan prosentase yang diberikan melebihi 100%. Berbeda dengan pajak hiburan, pada tahun 2010 pajak hiburan dikategorikan tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011-2013 dikategorikan sangat efektif, hal ini disebabkan prosentase yang diberikan melebihi 100%; (6) Realisasi pendapatan pajak hotel selama tahun 2012-2013 dan pajak hiburan selama tahun 2011-2013 dapat terpenuhi bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena tidak terlepas dari kepemimpinan Wali Kota Suabaya Ibu Tri Risma Hariri yang telah membangun dan memenuhi infrastruktur di Kota Surabaya; (7) Penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap PAD dikarenakan tingkat kepatuhan dan tingkat kesadaran pengusaha hotel dan hiburan dalam membayar pajaknya belum efektif, kurang terbukanya pembukuan, ada data yang disembunyikan, sedangkan sangsi yang diberikan oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran hanya berupa surat peringatan saja.


22

Saran Dari uraian kesimpulan diatas, berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan yaitu : (1) Pemerintah kota harus tetap berusaha untuk menekankan peningkatan komponen untuk mendorong pendapatan asli daerah, sehingga diharapkan dapat memperkuat kemandirian pemerintah kota tersebut dalam memacu pertumbuhan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah; (2) Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan perhitungan secara cermat dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak hotel dan hiburan tersebut secara efisien sebab keberhasilan itu kurang berarti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan lebih besar dari pendapatan yang diterima; (3) Pajak hotel dan hiburan yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan lagi karena memiliki potensi yang baik dimasa mendatang. Keterbatasan Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa Penulis melakukan penelitian dengan hanya menggunakan 2 (dua) data jenis pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak hiburan dan meneliti pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, dan peneliti tidak meneliti 4 (empat) jenis pajak daerah Kota Surabaya lainnya. Sehingga mungkin belum dirasakan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dapat mepertimbangkan dengan menggunakan 4 (empat) jenis pajak daerah kota Surabaya lainnya selain pajak hotel dan pajak hiburan. DAFTAR PUSTAKA Anthony. dan Vijay. 2003. Sistem Pengendalian Manajemen. Buku satu.Edisi Sebelas. Terjemahan. Salemba Empat. Jakarta. Ismail. 2005. Pengaturan Pajak Daerah Indonesia. PT.Yellow Mediatama. Jakarta. Kaho. 1985. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta. Kartikahadi. 2004. Kamus Bahasa Indonesia. Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2005. Perpajakan. Edisi revisi. Penerbit Andi : Yogyakarta. Siahaan, M.P. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. _______. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Nasir, M. 2004. Metodologi Penelitian. Ghalia Indo. Jakarta Republik Indonesia. 2000. Undang – UndangNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. _______. 2002. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan _______. 2009. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah _______.2003.Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2003 tentang Pajak Hotel Soelarno. 1999. Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah dalam terapan). STIA LAN. Jakarta Suandy,E. 2006. Perpajakan. Edisi 2. Salemba Empat Supriyono. 2002. Manajemen Biaya: Suatu Reformasi Pengelolaan Bisnis. Edisi Pertama. Buku satu. BPFE. Yogyakarta. Tunggal. 2002. Audit Manajemen Kontemporer. Harfindo. Jakarta ●●●

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI PENUNJANG PAD KOTA SURABAYA

Recommend Documents