Analisis dan Rancangan Cetak Biru Pengembangan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Litbang Pertanian Dhani Gartina Farid Thalib 1)Staf Subbag. Data dan Inforamasi Manajemen, Sekretariat Badan Litbang Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian 2)
ABSTRAK Sejalan dengan program pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui penerapan e-government, Badan Litbang Pertanian perlu terus menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal organisasi dengan meningkatkan pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Badan Litbang Pertanian. Jaringan TIK merupakan tulang punggung dalam komunikasi data dan informasi, sehingga pengelolaan dan pengembangan perlu perhatian serius dari semua pihak. Kondisi pengembangan infrastruktur jaringan TIK di Badan Litbang Pertanian tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Sedangkan visi Badan Litbang Pertanian menjadi lembaga penelitian yang berkelas dunia di tahun 2014, menuntut TIK berperan dalam mensukseskan visi tersebut. Rancangan cetak biru pengembangan infrastruktur jaringan TIK merupakan salah satu dukungan yang nyata dalam mensukseskan visi tersebut. Serangkaian kajian yang dilakukan dimulai dengan mempelajari desain jaringan disetiap satuan kerja, kesiapan UK/UPT, SDM, sampai kepada kebijakan. Kemudian dilakukan evaluasi kemampuan yang ditinjau dari sisi internal maupun eksternal organisasi. Dari evaluasi tersebut dilakukan analisis SWOT untuk selanjutnya menentukan rencana strategis pengembangan infrastruktur jaringan TIK (RENSTRA PIJTIK)/Cetak Biru PIJTIK Badan Litbang Pertanian dalam periode lima tahun (2011 – 2016). RENSTRA PIJTIK terdiri dari tiga pilar yaitu kebijakan pengembangan infrastruktur jaringan TIK; program pengembangan infrastruktur jaringan TIK; dan program kompetensi sdm pengelola jaringan TIK. 1. PENDAHULUAN Sejalan dengan program pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui penerapan e-government, Badan Litbang Pertanian perlu terus menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal organisasi dengan meningkatkan pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Badan Litbang Pertanian. Jaringan TIK merupakan tulang punggung dalam komunikasi data dan informasi, sehingga pengelolaan dan pengembangan perlu perhatian serius dari semua pihak. Kondisi pengembangan infrastruktur jaringan TIK di Badan Litbang Pertanian tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Sedangkan visi Badan Litbang Pertanian menjadi lembaga penelitian yang berkelas dunia di tahun 2014, menuntut TIK berperan dalam mensukseskan visi tersebut. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK di lingkup Badan Litbang Pertanian dalam lima tahun terakhir belum memiliki perencanaan yang matang dalam pengembangan infrastruktur jaringan TIK, sehingga dampaknya adalah investasi TIK yang tumpang tindih, tidak jelas tujuannya dan pada akhirnya tidak optimal. Karena itu Badan Litbang Pertanian merasa perlu untuk menyusun dan merancang suatu cetak biru infrastruktur jaringan TIK untuk mencapai IT governance dan strategi e-goverment. Lingkup masalah pada penelitian ini adalah rancangan infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian adalalah pada pengembangan infrastruktur di tingkat Kantor Pusat. Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan arahan bagi penataan, perencanaan, penerapan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian 2011 2016. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan infrastruktur jaringan TIK di Kementerian Pertanian. Secara lebih khusus, penelitain
1
ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi Badan Litbang Pertanian menerapkan pengembangan infrastruktur jaringan TIK dalam lima tahun kedepan (2011 – 2016) untuk mendukung e-government di Badan Litbang pertanian. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Electronic Government (e-government) Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, baik internal maupun eksternal. E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain pelayanan yang baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis atau masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien [1]. 2.2. Kerangka Pengembangan Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi The Open Group Architecture Framework (TOGAF) merupakan sebuah framework untuk mengembangkan arsitektur institusi. TOGAF digunakan sebagai framework untuk arsitektur sistem informasi perguruan tinggi karena cocok dengan karakteristik perguruan tinggi dan sistem informasinya itu sendiri. Analisis dan rancangan cetak biru infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian mengadopsi metode TOGAF pada bagian Architecture Development Method (ADM). Pada bagian ADM ini dilakukan fase visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi serta peluang dan solusi. Gambaran arsitektur TIK berupa visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi dan data, arsitektur teknologi dan gap analisis. [2] 2.3. Kerangka Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintahan Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) adalah suatu metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah TIK yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan COBIT adalah menyediakan model dasar yang memungkinkan pengembangan aturan yang jelas dan praktek yang baik dalam mengontrol informasi dalam suatu organisasi/institusi dalam mencapai tujuannya. COBIT adalah suatu framework untuk membangun suatu IT Governance. Dengan mengacu pada framework COBIT, suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT governance dalam pencapaian tujuannya. Framework COBIT terdiri dari 34 high-level control objective, dimana tiap-tiap IT proses dikelompokkan dalam empat domain utama, yaitu: 1) Perencanaan dan Organisasi; 2) Akuisi dan Implementasi; 3) Penyampaian dan Layanan; 4) Pemantauan. Framework ini dipilih karena: memiliki tolak ukur dan kontrol yang sesuai dengan karakteristik TIK dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan IT Governance, direkomendasikan dalam dokumen TOGAF sebagai alat untuk menerapkan IT Governance. [3] 2.4. Model Pendekatan Arsitektur Jaringan Enterprise Service Oriented Network Architecture (SONA) merupakan pendekatan arsitektur jaringan untuk Enterprise TIK dengan konsep virtualisasi jaringan, layanan, dan aplikasi. Satu tujuan utama dari SONA adalah memastikan strategi bisnis dan investasi TIK dapat berjalan secara selaras sesuai dengan rencana. SONA akan memberikan panduan, best practice, dan cetak biru jaringan TIK yang mampu mendukung keperluan bisnis yang paling dinamis sekalipun. Kerangka kerja SONA dibentuk dari tiga lapisan konsep : 1) lapisan jaringan; 2) lapisan layanan jaringan terintegrasi; dan 3) lapisan aplikasi.[4] 2.5. Kerangka Investasi TIK Sebuah kerangka konseptual menarik diperkenalkan oleh Lembaga Riset Gartner terkait dengan manajemen investasi TIK di sebuah organisasi. Hasil riset oleh Lembaga tersebut yaitu bahwa organisasi yang mengembangkan prinsip governance secara bertahap sesuai dengan maturity model yang ada berhasil meningkatkan kinerjanya secara signifikan, yaitu: [5] 1. Mempercepat proses pengembangan aplikasi bisnis yang dipergunakan hingga 40%; 2. Mereduksi biaya pengembangan aplikasi hingga 25%; dan 3. Mengurangi permasalahan proyek yang dipicu karena ketidaktepatan jadwal penyelesaian hingga 145%. [5]
2
3.
PROFIL BADAN LITBANG PERTANIAN DITINJAU DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3.1. Profil Organisasi Badan Litbang Pertanian Badan Litbang Pertanian merupakan unit Eselon I dibawah Kementerian Pertanian, dan memilki satuan kerja yang terdiri dari Unit Kerja/UK (eselon II) dan Unit Pelaksana Teknis/UPT (eselon III). Hingga tahun 2010, organisasi Badan Litbang Pertanian terdiri dari 14 eselo II (Sekretariat Badan, 4 Puslitbang, 2 Pusat, 7 Balai Besar), dan 51 eselon III (16 Balai Penelitian, 3 Loka Penelitian, 1 Balai, 31 BPTP). Struktur organisasi Badan Litbang Pertanian tahun 2010 terlihat pada Gambar 4. [6] Sebagai lembaga penelitian, Badan Gambar 1 Struktur organisasi Badan Litbang Pertanian Litbang Pertanian telah menetapkan visi dan misi (Badan Litbang Pertanian 2010). [6] dalam jangka waktu 5 tahun ke depan (2010 – 2014). Visi Badan Litbang Pertanian adalah “Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal”. 3.2. Kerangka Pemikiran Bangsa Indonesia merupakan negara agraris, potensi ini merupakan tantangan yang besar bagi Badan Litbang Pertanian untuk menjadi pemimpin dalam menciptakan inovasi teknologi pertanian di negeri sendiri bahkan dapat bersain di dunia internasional dalam hal inovasi teknologi pertanian. Masuknya TIK dalam wilayah strategis di Badan Litbang Pertanian membuat TIK menjadi key enabler, maksudnya menjadi kunci yang membuat sesuatu hal menjadi mungkin terhadap sesuatu peluang mencapai visi dan misi Badan Litbang Pertanian. Disinilah pentingnya Badan Litbang Pertanian melakukan perencanaan cetak biru infrastruktur jaringan TIK yang ideal, sebab TIK berdampak menciptakan peluang dalam mencapai visi 2014 mejadi lembaga penelitian berkelas dunia. 3.3. Kondisi Saat Ini dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Badan Litbang Pertanian Keragaan pemanfaatan TIK di Badan Litbang Pertanian sampai dengan tahun 2010 dari aspek kesiapan pengguna sampai kepada prasarana dan kebijakan. 1) 2)
3)
4)
Kesiapan pengguna dan prilaku sumberdaya manusia dalam pemanfaatan TIK. Ketergantungan staf (peneliti, karyawan, dan pimpinan) terhadap komputer sangat tinggi. Kesiapan Satuan Kerja dalam pengembangan infrastruktur jaringan TIK. Kepedulian TIK cukup tinggi, beberapa satuan kerja telah membuat kebijakan pengembangan TIK, pengadaan alat pengolah data (komputer, dll) setiap tahun dilaksanakan, setiap satuan kerja sudah menggunakan akses internet dalam komunikasi. Kesiapan Infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak disetiap satuan kerja. Prasarana dan sarana alat pengolah data sudah tersedia dengan cukup, namun belum adanya fokus pengembangan TIK yang baku, sehingga tidak mempunyai tujuan dalam pengembangan TIK di Badan Litbang Pertanian. Sehingga sering terjadi pengembangan TIK yang tumpang tindih yang mengakibatkan kurannya efisien, efektif dalam pengembangan TIK. Kesiapan satuan kerja dalam pemanfaatan Laman dan Email. Pengembangan laman satuan kerja cukup berkembang dengan pesat, bahkan Badan Litbang Pertanian telah mengembangkan template untuk membantu UK dan UPT dalam membangun laman. Komunikasi antar UK dan UPT sudah banyak dilakukan dengan e-mail, bahkan laporan kegiatan, undangan sudah rutin dilakukan melalui e-mail. Badan Litbang Pertanian.
3.4. Analisis SWOT Analisis SWOT yang disusun berikut selain dari hasil tata kelola dengan wawancara dengan satuan kerja dan pimpinan di setiap satuan kerja, pengelola sistem informasi dan teknologi informasi (SITI)
3
juga hasil dari pengamatan terhadap dokumen-dokumen pendukung (data sekunder) yang terdapat di Badan Litbang Pertanian. Tabel 1. Lembar kerja analisis SWOT
Eksternal Internal
Kekuatan (S): 1) Pimpinan memiliki e-leadership 2) Ketersediaan anggaran, software, hardware dan jaringan TIK yang cukup. 3) Beberapa kali memperoleh award untuk laman terbaik dan pengembangan e-Government lingkup Kementerian Pertanian
Kelemahan (W): 1) SDM yang menguasai dan menggunakan teknologi informasi masih rendah dan belum merata disetiap UK dan UPT 2) Pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data belum terintegrasi dan terpadu 3) Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi on-line yang up to date (menanggapi kritik saran di web)
Peluang (O): 1) TIK dapat mengefektifkan pelayanan kepada stakeholder/masyarakat 2) Ketersediaan konsultan e-Government 3) Banyak sumber dan narasumber untuk proses pembelajaran di bidang TIK S1-O1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan yang peduli dengan e-Government dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada stakeholder S2-01 : Manfaatkan Ketersediaan anggaran, S/W, H/W dan jaringan untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat S3-O2 : Optimalkan konsultan e-Government untuk meraih prestasi di bidang eGovernment W1-O1 : Tingkatkan kemampuan SDM yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat W1-O3 : Manfaatkan sumber dan narasumber untuk meningkatkan kemampuan SDM W2-O2 : Sempurnakan sistem pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan e-Government W3-01 : Tingkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbarui informasi di web
Tantangan (T): 1) Perkembangan TIK yang sangat cepat 2) Stakeholder menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif 3) Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya Good Governance S1-T1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan agar mengarahkan SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terbaru S2-T2 : Manfaatkan ketersediaan anggaran, S/W, H/W dan jaringan untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk terciptanya Good Governance W1-T1 : SDM diberi penguasaan teknologi informasi yang terbaru W2-T2 : Hindari kelemahan sistem pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan lengkap untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif W3-T3 : Manfaatkan media on-line sebagai sarana penyampaian informasi (hasil penelitian) yang up to date dan dinamis sebagai jawaban masyarakat yang menuntut terciptany a Good Governance.
Setiap institusi tentunya memiliki suatu proses bisnis, termasuk Badan Litbang Pertanian. Bagaimana suatu proses bisnis dapat tercapai diperlukan sebuah skenario bisnis. Skenario bisnis disini dimaksudkan adalah pertama menjelaskan visi kisi-kisi Bisnis (Business Grid) secara umum dalam konteks nyata. Kedua sebagai pembentukan dasar-dasar kebutuhan bisnis secara nyata dengan mengacu pada beberapa kebutuhan teknis dan tantangan bisnis. Seluruh konteks penting dalam skenario ini mengacu pada visi Badan Litbang Pertanian dalam mengantisipasi kebutuhan pengguna menuju layanan yang berorientasi pada ekonomi. Hal ini mempunyai arti, dimulai dengan perubahan mendasar dalam pendekatan teknologi komputer yang bergerak dari tampilan fisik pada perangkat pengolah data menuju fungsi tampilan pada transformasi layanan data dan inovasinya dalam bisnis dan pelayanan publik. Periode waktu infrastruktur TIK masa depan, visi Badan Litbang Pertanian mengasumsikan bahwa sumberdaya TIK beradaptasi secara otomatis sebagai pelayanan yang berorientasi utilitas mengikuti tingkat permintaan. Kebutuhan bisnis yang di bahas akan mengikuti kategori sebagai berikut: a) Fungsionalitas dan masalah komersial; b) Keteguhan; c) Keamanan; d) Kinerja; e) Interoperabilitas; f) Manageability; g) Kebijakan; h)Keluwesan; dan i) Berkelanjutan. [7] 3.5. Aspek Arsitektur Sistem Aplikasi Arsitektur aplikasi bukanlah spesifikasi untuk aplikasi tertentu, melainkan deskripsi tingkat tinggi mengenai kemampuan dan manfaat dari semua aplikasi dalam mendukung proses bisnis di Badan Litbang Pertanian. Arsitektur aplikasi juga mengidentifikasikan fungsi bisnis yang didukung aplikasi, data yang diciptakan/diperbarui/dibaca aplikasi, dan dampak terhadap aplikasi yang sudah ada. Tujuan
4
arsitektur aplikasi adalah mendefiinisikan aplikasi-aplikasi yang akan menyediakan data untuk fungsi bisnis dalam rangka mencapai tujuan institusi/organisasi. Aplikasi-aplikasi tersebut juga tentunya akan menentukan perencanaan arsitektur infrastruktur jaringan TIK. Terdapat tiga layer dalam arsitektur aplikasi yaitu: [8] 1) Lapisan Komunikasi & Transaksi. Lapisan ini mengontrol bagaimana aplikasi dapat sampai kepada pengguna dengan baik dan mudah. Penyediaan portal informasi teknologi pertanian berbasis web untuk masyarakat (eksternal) dan intranet untuk internal. Penekanan pada aspek pengelolaan komunikasi dan transaksi yaitu perlunya perbaikan kualitas/proses dalam hal pelayanan publik baik online/offline maupun dalam kegiatan public relation; dan perlunya aplikasi yang menunjang efektifitas jejaring kerjasama dengan lembaga lain. 2) Lapisan Kegiatan Inti. Pada layer ini bagaimana kegiatan penelitian dan pengembangan yang merupakan kegiatan inti di Badan Litbang Pertanian dapat dikelola dengan TIK. Publikasi-publikasi ilmiah Badan Litbang Pertanian dapat langsung dimanfaatkan oleh pengguna, Gambar 2. Arsitektur Sistem Aplikasi (diolah dari dokumen tata kelola SI/TI Badan Litbang Pertanian 2008 [12] dan diadopsi dari kegiatan lainnya yaitu layanan penelitian SONA[4]) dan pengkajian, layanan pengujian, layanan konsultasi secara on-line (forum diskusi) dan lain-lain. Penekanan pada aspek pengelolaan kegiatan inti yaitu pengembangan & integrasi aplikasi proses inti dari penelitian dan pengembangan. 3) Lapisan Kegiatan Pendukung Litbang. Pada layer ini bagaimana pengelolaan kegiatan inti dapat didukung dengan TIK yaitu mulai dari administrasi kepegawaian, perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, dan layanan help-desk TIK. Penekanan aspek pengelolaan kegiatan pendukung yaitu proses administratif dan fasilitas help-desk. 3.6. Aspek Kebijakan dan Prosedur Aspek kebijakan perencanaan dan pengorganisasian di Badan Litbang Pertanian bersumber kepada bagaimana TIK bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu aspek kebijakan dan prosedur dalam penyusunan cetak biru infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian mengacu kepada kerangka tata kelola yang umum digunakan yaitu COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). Dari hasil identifikasi awal kegiatan kajian tata kelola dapat dirumuskan bahwa tata kelola TIK sudah berjalan walaupun masih dilakukan secara parsial. Contoh dari aspek organisasi pola umum yang terlihat adalah TIK Gambar 3. Organisasi TIK (olah ulang dari umumnya masih dikelola secara ad hoc belum ada dokumen tata kelola SI/TI Badan Litbang kejelasan bagaimana TIK bisa menjadi bagian integral dari Pertanian 2008 [8]) proses organisasi. Kebijakan dan prosedur pengelolaan TIK untuk mendukung integrasi TIK dalam proses bisnis di institusi Badan Litbang Pertanian belum menemukan bentuknya sehingga terjadi kesenjangan dalam data, opersional dan rancangan anggaran. Kondisi yang diharapkan adalah adanya kebijakan dan prosedur tata kelola TIK yang dapat mendukung visi Badan Litbang Pertanian.
5
3.7. Infrastruktur Sebagai aspek yang nyata dalam perwujunan teknologi informasi, aspek infrastruktur TIK disusun berdasarkan arsitektur bisnis dan arsitektur sistem (aplikasi) diarahkan pada virtualisasi dari elemenelemen fisik yang ada sehingga mampu memberikan solusi data dan informasi yang handal dan selalu tersedia. Implementasi infrastruktur perlu diselaraskan dengan implementasi pada aspek aplikasi, karena pengembangan infrastruktur mengikuti kebutuhan yang dipersyaratkan oleh sistem aplikasi agar dapat berfungsi secara optimal. 3.8. Aspek Organisasi TIK Suatu organisasi untuk mencapai produktifitas yang tinggi dan efisien dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada sangat tergantung pada pimpinan dalam mengintegrasikan pemanfaatan TIK dalam setiap kebijakan yang dibuat. Faktor pimpinan suatu organisasi merupakan penggerak dan penentu kebijakan dalam implementasi strategi TIK, pimpinan dapat pula dikatakan sebagai fasilitator utama dalam implementasi TIK di suatu organisasi. Satuan kerja yang memiliki organisasi TIK atau minimal memiliki pengelola dibidang TIK tergambar lebih maju dalam pengadaan infrastruktur jaringan dan pengelolaan TIK. Rekomendasi dari aspek organisasi yaitu organisasi TIK harus dibentuk di tingkat Badan Litbang dengan menyertakan sdm dari satuan kerja lingkup Badan Litbang Pertanian. Sedangkan rencana ke depan yang harus dilaksanakan dalam rangka merealisasikan cetak biru infrastruktur jaringan TIK adalah dengan perencanaan implementasi TIK secara bertahap mulai dari emerging -> enhanced -> interactive -> transactional -> seamless. 4. RANCANGA N CETAK BIRU INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK Ada tiga pilar yang harus ditegakkan dalam membangun infrastruktur jaringan TIK disebuah institusi pemerintah, ketiga pilar tersebut sangat erat sekali dan saling mendukung. Tiga pilar tersebut yaitu: 1. Kebijakan pengembangan infrastruktur Jaringan TIK. 2. Program pengembangan infrastruktur jaringan TIK. 3. Program kompetensi SDM pengelola jaringan TIK. Tiga pilar tersebut menjadi program utama dalam pengembangan rancangan Cetak Biru (Rencana Strategis/RENSTRA) Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi (PIJTIK) Badan Litbang 2011-2016. 4.1. Kebijakan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan dengan produk hukum dan juga dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk memberi arah dan mendorong pengembangan infrastruktur jaringan TIK yang terdiri dari antara lain: • Visi dan Misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya. • Kebijakan Anggaran yang berkaitan dengan pengembangan infrasturktur jaringan TIK sehingga aspek anggaran tidak terus menjadi kendala dari tahun ke tahun. Visi dari Cetak Biru ini yaitu “Menjadi infrastruktur jaringan TIK yang siap membawa Badan Litbang Pertanian menjadi lembaga penelitian berkelas dunia di tahun 2014, serta memudahkan stakeholder dalam mengakses informasi inovasi teknologi pertanian dengan cepat dan ekonomis.” Sedangkan untuk misinya yaitu: 1) Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh jaringan TIK yang tersebar dan terdistribusi di satuan kerja lingkup Badan Litbang Pertanian yang terpadu dan aman; 2) Meningkatkan kualitas jaringan TIK di Badan Litbang Pertanian serta efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pemanfaatannya; 3)Meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi melalui media jaringan TIK kepada pihak internal maupun eksternal; 4) Mendistribusikan data, informasi dan pengetahuan terkait dengan inovasi teknologi pertanian dengan dukungan prasarana jaringan TIK yang berkualitas; 5) Badan Litbang Pertanian memiliki dokumentasi pengembangan infrastruktur jaringan TIK yang jelas, standar, dan dapat digunakan untuk kebutuhan pengembangan di masa depan.
6
Tujuan dari Cetak Biru PIJTIK yaitu : 1. Sebagai pedoman dan acuan yang lebih sesuai dalam membangun jaringan TIK yang berkualitas dengan model terintegrasi, tersebar, terkoordinasi, dan aman. 2. Sebagai langkah yang efisien, efektif dan ekonomis untuk membangun dan mengembangkan sistem jaringan TIK Badan Litbang Pertanian di setiap satuan kerja yang berada di pusat dan di daerah. 3. Sebagai rambu-rambu tentang arah dan cara pengembangan infrastruktur jaringan TIK. Sasaran yang ingin dicapai dari Cetak Biru PIJTIK adalah : I. Jangka Pendek 2011-2013 : a) Terbentuknya landasan hukum dan peraturan yang jelas dan rasional guna mendukung lancarnya pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian. b) Tersedianya fondasi dasar Infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian. c) Tersedianya organisasi pengelola jaringan TIK Badan Litbang Pertanian profesional dan akuntabel. d) Tersedianya standar atau bakuan, baik dalam pelaksanaan, pengembangan infrastruktur jaringan TIK. II. Jangka Menengah 2013-2015 : a) Tersusunnya organisasi dan manajemen Infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian yang dipahami dan dilaksanakan semua pihak terkait. b) Tersusun dan berjalan dengan lancar mekanisme dan sistem pengembangan infrastruktur jaringan TIK. c) Meningkatnya jangkauan dan kecepatan penyebarluasan informasi inovasi teknologi pertanian dan produk-produk pertanian yang berdaya saing. III. Jangka Panjang 2015-2016 : Tercapainya optimasi infrastruktur jaringan TIK yang terintegrasi, terpadu, cepat, efisien, efektif, dan ekonomis di setiap satuan kerja lingkup Badan Litbang Pertanian. 4.2. Program Pengembangan Infrastruktur Jaringan Teknoogi Informasi dan Komunikasi Pengembangan infrastruktur jaringan TIK di Badan Litbang Pertanian memerlukan suatu strategi yang tepat dalam implementasinya. Tabel 2. Program pengembangan infrastruktur jaringan TIK Program Pemulihan layanan akses data dan informasi eksisting
Rencana Aksi Manajemen Bandwidth Desain Topologi Jaringan Manajemen jaringan TIK Optimalisasi Perangkat Jaringan TIK
Optimalisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan TIK
Pengembangan Disaster Recovery Plan (DRP)
Rancangan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK intranet dan internet
Pengembangan Pusat Operasionalisasi Jaringan dan Pusat Data
Penyempurnaan Backbone Pengembangan jaringan TIK di UK dan UPT
waktu Jangka Pendek 2011 – 2012
Jangka Menengah 2012 – 2014
Pengembangan Jaringan TIK Badan Litbang Pertanian (intranet) Jangka Panjang 2014 -2016
Pengembangan Akses Internet dan WAN UK/UPT
4.2.1. Pemulihan kondisi infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi eksisting Infrastruktur jaringan TIK yang dibangun dan dikembangkan tidak lain adalah untuk melayani pengguna dalam mengakses data dan informasi secara mudah, dan cepat. Pemilahan layanan dalam sebuah sistem perlu dilakukan secara tepat, sehingga infrastruktur yang dikembangkan tidak sia-sia. Program pengembangan infrastruktur jaringan TIK, dimulai dengan pemulihan kondisi infrastruktur jaringan TIK yang tersedia (eksisting). Kegiatannya meliputi : manajemen bandwith, desain topologi, dan manajemen jaringan. Ada beberapa strategi perencanaan untuk melakukan manajemen bandwidth yaitu estimasi kebutuhan, batasan, dan manajemen perencanaan. Dalam menentukan pilihan, tetapkan terlebih dahulu kondisi yang diinginkan. Jaringan yang baik adalah jaringan yang dapat memberikan
7
kepuasan pada para penggunanya. Secara kualitatif menghendaki agar sistem bisa memberi kepuasan pada semua penggunanya pada umumnya dan masih bisa diterima pada kondisi beban puncak. Setelah menentukan estimasi kebutuhan bandwidth, selanjutnya menentukan batasan-batasan yang dijadikan aturan dalam pembagian bandwidth. Pembagian alokasi kesetiap pengguna dalam jaringan perlu diperhitungkan, untuk terhindar dari penggunaan bandwidth yang besar oleh salah satu pengguna. Kegiatan pembatasan ini biasanya menggunakaan manajemen jaringan dengan berbasis proxy server atau router. Kedepan jaringan Badan Litbang akan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan komunikasi data dan informasi yang acuannya yaitu QOS (Quality of Service). Usulan desain infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian adalah dengan menggunakan model hirarkis dari Cisco three-layer hierarchical network model (model jaringan hirarkis yang terdiri dari 3 layer), implementasinya pada infrastruktur jaringan TIK Badan Litbang Pertanian tersaji pada Gambar 4. Model hierarki dari antar jaringan menjadi lebih sedehana karena model tersebut memfokuskan pada tiga fungsional area atau lapisan pada jaringan. Masing-masing layer menyediakan layanan yang berbeda bagi end-station dan server. Lapisan Inti, Gambar 4. Infrastuktur jaringan TIK dengan basis tiga layer Lapisan Inti bertanggung jawab untuk meneruskan hirarkis dari Cisco lalu lintas data (forwarding) secara cepat dan handal. Lapisan Distribusi, Lapisan distribusi disebut juga layer workgroup yang menerapkan titik kumunikasi antara lapisan akses dan lapisan inti. Lapisan Akses, Lapisan ini disebut layer desktop. Fungsi utamanya adalah menjadi sarana bagi suatu titik yang ingin berhubungan dengan jaringan luar. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun desain topologi jaringan yaitu: • Diameter Jaringan, merupakan jumlah perangkat yang harus dilalui sebuah paket sebelum paket tersebut sampai di tujuan. Diameter jaringan yang rendah menghasilkan waktu tunggu yang rendah. Pada model tiga lapisan hirarkis segmentasi layer 2 pada di lapisan distribusi dapat mengatasi permasalahan besarnya diameter. Pada jaringan hirarkis, diameter jaringan akan berupa perkiraan jumlah hop antara perangkat sumber dan tujuan. • Distribusi Bandwidth, mempertimbangkan kebutuhan bandwidth dari setiap bagian pada hirarkis jaringan. Setelah kebutuhan bandwidth jaringan diketahui, link antara switch tertentu dapat diagregasi, yang disebut dengan link distribusi. Link distribusi memungkinkan link dari beberapa switch port digabung sehingga dapat menghasilkan throughput yang lebih besar antar switch. • Ketersediaan, merupakan suatu cara menghasilkan jaringan dengan tingkat ketersediaan yang tinggi. Redundancy dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : menggandakan koneksi jaringan antar perangkat (misalnya switch atau router). Manfaat dari rancangan topologi jaringan model hirarkis, antara lain: • Skalabilitas (scalability), jaringan hirarkis dapat dengan mudah dikembangkan lebih lanjut suatu saat jika dibutuhkan. • Ketersediaan (redundancy), Saat jaringan akan dikembangkan lebih lanjut, ketersediaan jaringan menjadi hal yang sangat penting. • Kinerja (performance), jaringan hirarkis yang dirancang dengan baik dapat mencapai wire-speed (kabel) terdekat di antara seluruh perangkat jaringan. • Keamanan (security), switch-switch pada lapisan akses layer dikonfigurasi untuk lebih mengontrol perangkat yang terhubung ke jaringan.
8
• •
Kemudahan pengelolaan (manageability), konsistensi antar perangkat switch pada masing-masing layer membuat pengelolaan lebih sederhana. Kemudahan perawatan (maintainability), karena modularitas dan skalabiltas yang dimiliki, pemeliharaan jaringan hirarkis akan lebih mudah dilakukan.
Pengelolaan jaringan di lingkungan kantor Pusat Badan Litbang Pertanian dan Pustaka minimal harus didukung dengan sistem manajemen jaringan, contohnya manajemen jaringan berbasis Proxy Server. Proxy server tersebut minimal harus memiliki fungsi sebagai berikut: • media request terhadap content/halaman/objek dari Internet atau intranet, dan bertindak sebagai gateway ke dunia Internet untuk setiap komputer yang berada pada jaringan internal (LAN). • sebagai router, yang mana memiliki fitur packet filtering, karena memang proxy server beroperasi pada level yang lebih tinggi dan memiliki kontrol yang lebih menyeluruh terhadap akses jaringan. • sebagai sebuah “satpam/security” untuk sebuah jaringan pribadi yang umum dikenal sebagai firewall. Sekala jaringan seperti di Kantor Pusat Jakarta harus didukung dengan zona demilitarized zone (DMZ). DMZ atau biasa disebut juga perimeter network adalah wilayah jaringan yang berada di antara jaringan internal dan jaringan eksternal. DMZ yang dibangun dari firewall tersebut memuat aturan-aturan komunikasi data dan informasi yang masuk dan keluar dalam suatu jaringan. Aturan-aturan yang minimal harus dijalankan pada DMZ meliputi adanya pembatasan akses untuk
permintaan (request) yang datang dari internal dan Gambar 5. Desain Demilitarized Zone (DMZ) eksternal, dan adanya pembatasan atau aturan yang mengijinkan bahwa permintaan akses hanya diijinkan dari DMZ ke jaringan internal saja. 4.2.2. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi Untuk menciptakan topologi jaringan seperti Gambar 4. ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap awal untuk mengoptimalkan jaringan TIK, diantaranya : 1. Lakukan inventarisasi perangkat jaringan (yang diinventarisasi yaitu router, switch, access point (wifi), dan pengkabelan) 2. Gambarkan rancangan topologi jaringan kondisi saat sedang dilakukan inventarisasi 3. Dokumentasi jaringan TIK apakah tersedia (desain topologi, cetak biru atau gambar jaringan TIK) 4. Manajemen jaringan yang digunakan dalam pengelolaan jaringan TIK. 5. Kebutuhan jaringan satu tahun mendatang akan jaringan komputer (ketersediaan titik jaringan) Pengembangan Disaster Recovery Plan (DRP) merupakan hal yang sangat vital, karena bencana adalah suatu hal tidak direncanakan dan dapat terjadi kapan saja. Apalagi saat ini data yang ada sudah sangat banyak baik dari sisi ukuran kapasitas maupun macam ragam datanya. Saat ini salah satu upaya untuk disaster recovery adalah backup mingguan, dengan media backup di simpan dilokasi berbeda. Lokasi dapat menggunakan satuan kerja atau menggunakan sewa fasilitas dari penyedia jasa DRP.
Gambar 6. Desain disaster recovery plan (DRP)
Backbone atau Jaringan Tulang Punggung, merupakan infrastruktur yang sangat fundamental pada suatu jaringan khususnya di Badan Litbang Pertanian. Pengembangan dan penyempurnaan backbone dengan media Fiber Optic di lingkungan Kantor Pusat yaitu dengan mengganti backbone antar hub/switch yang menghubungkan antar lantai dan gedung. Untuk pengembangan dan penyempurnaan
9
backbone, instalasinya harus dilakukan dengan cara terstruktur atau lebih dikenal dengan istilah Structured Cabling, yang mengacu pada standarisasi sistem perkabelan yang baik dan benar, menggunakan media Rackmount Enclosure, Wiring Management dan Patch Cord dengan kualitas yang baik dan bersertifikasi standar Internasional. Desain topologi untuk skala minimum tetap menggunakan konsep yang digunakan pada jaringan TIK ditingkat pusat, yaitu model jaringan hirarkis. Namun untuk skala kecil lapisan tidak harus diimplementasikan menjadi tiga (3) lapisan, cukup dengan dua (2) lapisan. Dua lapisan yang digunakan yaitu lapisan inti dan distribusi dijadikan satu dan lapisan akses. Pada desain Gambar 7. tersebut digunakan L2 Gigabit Switches sebagai gabungan lapisan inti dan distribusi (core-aggregation layer) sementara di sisi akses menggunakan switch Gigabit. Antara lapisan inti dan distribusi ke lapisan akses digunakan 2 link koneksi gigabit dengan konfigurasi
Gambar 7. Sketsa pengembangan topologi jaringan skala kecil untuk UK atau UPT
link distribusi sehingga pada kondisi normal (dalam arti kedua link up) maka traffic akan di-load balance diantara kedua link itu, sedangkan bila salah satu link down maka koneksi masih bisa berjalan. Untuk desain skala menengah dapat mengembangkan dari desain topologi skala minimum. Biasanya skala menengah peningkatannya pada aspek availability terutama disisi lapisan inti dan distribusi maka bisa ditambahkan satu unit switch L2. Pada Gambar 8 terdapat 2 buah switch L2, dimana kedua switch L2 tersebut dipasang sebagai physical stacking (menggunakan HDMI stacking port). Dua link yang ada pada masing-masing switch akses switch Gambar 8. Sketsa pengembangan topologi jaringan skala dihubungkan ke physical stacking switch L2 yaitu satu kecil untuk UK atau UPT dengan menambahkan satu switch L2 di lapisan inti & distribusi link ke switch L2 yang pertama dan satu link ke switch L2 kedua. Jadi bila switch L2 pertama down maka jaringan tidak akan terpengaruh karena switch L2 kedua akan mengambil alih pekerjaan. Konsep desain topologi hirarkis untuk pengembangan skala kecil dan menengah ini sangat cocok untuk pengembangan jaringan di UK dan UPT yang pengguna jaringan masih dibawah 250 pengguna/user. 4.2.3.
Rancangan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK Intranet dan Internet Badan Litbang Pertanian Rancangan pengembangan infrastruktur jaringan TIK dimaksudkan untuk membangun berbagai layanan informasi dan komunikasi dapat dilakukan di Badan Litbang Pertanian. Dalam pengembangannya dirancang untuk mengkoneksikan seluruh satuan kerja lingkup Badan Litbang Pertanian tingkat pusat dan daerah melalui suatu jaringan skala nasional yang berbasis Internet Protocol (IP). Jaringan TIK Badan Litbang Pertanian maksudnya adalah simpul-simpul jaringan atau LAN yang berada di satuan kerja saling
Gambar 9. Rancangan Arsitektur Jaringan TIK Badan Litbang Pertanian
10
terkoneksi menjadi satu kesatuan. Terkoneksinya antar kantor pusat dengan satuan kerja dapat di fasilitasi oleh penyedia jasa atau ISP. Dengan memanfaatan VPN akses komunikasi data dan informasi dapat terwujud, tanpa harus berinvestasi secara mandiri. Berdasarkan Gambar 9 sistem jaringan TIK Badan Litbang Pertanian (intranet) dirancang menggunakan dua model akses yaitu : Virtual Private Network (VPN) dan Dedicated Access. Pada jaringan VPN dari setiap daerah akan menggunakan jalur jaringan penyedia jasa komunikasi (Internet Service Provider –ISP) yang memiliki cakupan nasional untuk terhubung dengan jaringan Badan Litbang Pertanian. Dengan kata lain Badan Litbang Pertanian pada jangka panjang seluruh satuan kerja mengunakan satu ISP yang mempunyai cakupan nasional. Namun untuk jangka menengahnya setiap satuan dapat menggunakan ISP secara beragam namun untuk integrasi dan komunikasi menggunakna fasilitas VPN. Sejalan dengan pengembangan jaringan TIK Badan Litbang Pertanian, pengembangan infrastruktur Pusat Operasionalisasi Jaringan atau dalam bahasa jaringan disebut Data Center dan Network Operation Center (NOC) harus tersedia dan operasional, begitu pula dengan pusat data. NOC sebagai pusat kendali sistem jaringan TIK Badan Litbang Pertanian dan Data Center merupakan pusat pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data dan informasi ke setiap satuan kerja di Gambar 10. Rancangan Arsitektur Pusat Operasionalisasi Jaringan dan Pusat daerah. Sketsa NOC dan pusat data tersaji Data Badan Litbang Pertanian (olah ulang dari cetak biru ICT Dikti, 2005) [9] pada Gambar 10. menyajikan empat zona pada pusat operasional jaringan dan data, ke empat zona tersebut yaitu : 1. Zona Server. Merupakan kumpulan dari server penyedia layanan seperti aplikasi, konten, data. Dalam Zona server ini dibagi kembali menjadi tiga level yaitu level front end, middle end dan back end. Front end merupakan lokasi server yang dapat diakses langsung oleh pengguna publik, seperti web server, dan mail server. Middle end adalah kumpulan server yang menyediakan layanan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan database. Back end berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dari aplikasi-aplikasi. Pada zona ini tersedia perangkat-perangkat yang mendukung kecepatan, dan keamanan. Perangkat tersebut yaitu switch L3, switch ini mampu mentrasmisikan data secara cepat, dan didukung perangkat keamanan oleh Firewall. 2. Zona Internet. Merupakan jalur lalu lintas akses internet yang didistribusikan ke jaringan internal (LAN) kantor pusat. Jaringan TIK Badan Litbang Pertanian tentunya menggunakan fasilitas ISP atau Indonesian Internet Exchange (IIX) dalam penyediaan jasa Internet, pada zona ini tersedia server seperti proxy server yang berfungsi untuk mengatur lalu-lintas layanan internet dari LAN. 3. Zona VPN. Merupakan jalur koneksi private end to end dari pengguna ke pusat data Badan Litbang Pertanian dengan menggunakan jaringan eksternal. Maksudnya jaringan eksternal yaitu jaringan yang bukan milik Badan Litbang Pertanian, namun melalui jaringan penyedia jasa seperti ISP lainnya. Zona ini penting sekali karena kecil kemungkinan dalam jangka pendek dan menengah Badan Litbang Pertanian dapat menyewa satu ISP yang dapat mengakomodasi konektivitas intranet seluruh UK dan UPT. Sehingga sampai tahap jangka menengah atau jangka panjang masih menggunakan beragam penyedia jasa (ISP) disetiap satuan kerja. Maka dari itu jaringan VPN ini yang dapat menjadikan konektivitas intranet Badan Litbang Pertanian. 4. Zona WAN. Merupakan bagian internal jaringan TIK Badan Litbang Pertanian. Oleh karena kantor pusat dan UK/UPT dapat terkoneksi menggunakan infrastruktur Wide Area Network (WAN)/Private Access. 4.3.
Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi
11
Untuk mendukung pengembangan dan berjalannya jaringan TIK di Badan Litbang Pertanian maka diperlukan sumber daya manusia yang mamadai, baik dari kemampuan (skill) maupun penghargaan Badan Litbang Pertanian terhadap sdm-nya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Badan Litbang Pertanian menjadi organisasi yang solid, efektif dan efisien dalam pengelolaan TIK, antara lain:o rganisasi yang ramping dan efisien, lingkungan kerja yang kondusif, pelatihan dan pengembangan skill, spesialisasi pekerjaan, tersedianya jenjang karir, sistem penggajian, sistem reward. 5.
PENUTUP Sesuai dengan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijabarkan pada penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat diambil, sebagai berikut: 1. Untuk mendukung pengembangan infrastruktur jaringan TIK di Badan Litbang Pertanian diperlukan tiga pilar yaitu : 1) Kebijakan pengembangan infrastruktur Jaringan TIK; 2) Program pengembangan infrastruktur jaringan TIK; dan 3) Program kompetensi SDM pengelola jaringan TIK. 2. Periode pengembangan dilakukan dengan durasi pengembangan selama lima tahun, dan terbagi dalam tiga program tahapan pengembangan. a. Program pengembangan tahap I, sasarannya terbentuknya landasan hukum dan peraturan, tersedianya pondasi dasar Infrastruktur jaringan TIK, terbentuknya organisasi pengelola jaringan profesional dan akuntabel, tersedianya standar atau bakuan. b. Program pengembnagan tahap II, sasarannya tersusunnya organisasi dan manajemen, tersusun dan berjalan dengan lancar mekanisme dan sistem pengembangan infrastruktur jaringan TIK, meningkatnya jangkauan dan kecepatan penyebarluasan informasi inovasi teknologi pertanian dan produk-produk pertanian yang berdaya saing. c. Program pengembangan tahap III, sasarannya tercapainya optimasi infrastruktur jaringan TIK yang terintegrasi, terpadu, cepat, efisien, efektif, dan ekonomis di setiap satuan kerja lingkup Badan Litbang Pertanian. d. Menyertakan kompetensi sdm khsususnya pengelola jaringan TIK disetiap tahapan program pengembangan. 3. Monitoring dan evaluasi merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam implementasi cetak biru infrastruktur jaringan TIK pada setiap tahapan program pengembangannya. 6. DAFTAR PUSTAKA [1] Rahardjo, Budi.2001. Membangun E-Government. Seminar Nasional Jaringan Komputer II. SRMIK Dipanegara Makasar. [2] Togaf and SOA. http://sreenisetty.blogspot.com/2010/05/togaf-and-soa.html. Diunduh tanggal 28 Juni 2010 [3] Indrajit, Eko. 2005. Strategi Merancang dan Mengukur Kinerja Divisi Teknologi Informasi di Perusahaan. Manajemen Teknologi Informasi Organisasi. http:// ifunpas.org/.../Bahan%20Pak%20Eko%20Indrajit/ NEXT-REI-SGU-BookManajemenOrganisasiTeknologiInformasi.doc. Di unduh tanggal 8 Juni 2010. [4] Seno H., Tony. 2008. Penjelasan Singkat tentang SONA (Service Oriented Network Architecture). http://tonyseno.blogspot.com. Diunduh tanggal 8 Juni 2010. [5] Indrajit, Eko. 2007. Kerangka Investasi Gartner. http://www.blogster.com/artikelekoindrajit/kerangka-investasi-gartner. Diunduh tanggal 8 Juni 2010. [6] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2010. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2010-2014. Jakarta. [7] A Community-driven Vision for Business Grids.2008. http://www.trustitservices.com/uploads/Publications/NESSIGRID_SRA%20Whitepaper_A%20communitydriven%20Vision%20on%20Business%20Grids.pdf Diunduh tanggal 12 Juli 2010. [8] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanan. 2008. Diagnostic Assessment Tata Kelola Teknologi Inforamsi dan Sistem Informasi. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
12
[9] S. Prakoso, Bondan. Januardy, Rakhmat. 2005. Cetak Biru Pengembangan Teknolgoi Informasi dan Komunikasi (TIK) Depdiknas. Departemen Pendidikan Nasional. [10] Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2004. Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga. Versi 1.0. Jakarta. http://www.aptel.depkominfo.go.id/download/PANDUAN%20PENYUSUNAN%20RENCANA %20INDUK.PDF. Diakses pada tanggal 24 November 2010. [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2006. Operasionalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Mendukung Manajemen Badan Litbang Pertanian. Laporan Akhir. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. [12] Pemerintah Kota Denpasar. 2010. Rencana induk pengembangan e-government Pemerintah Kota Denpasar. http://www.denpasarkota.go.id. Di unduh tangga 3 Agustus 2010. [13] I Wayan Simri W. 2001. Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Depeartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. http://iwayan.staff.gunadarma.ac.id/Publications. Diunduh 8 Juni 2010. [14] Budiarto, Erwin. 2010. Perancangan Infrastruktur Teknologi Informasi Adaptif Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. [15] Disaster Recovery Planning. http://www.sysneta.com/disaster-recovery-planning. Diunduh tanggal 12 Agustus 2010. [16] Hendriana, Nandi. 2004. Pemberdayaan Jaringan IAARD untuk Mendukung Manajemen Pengetahuan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. [17] Harijadi, D. Agung. 2005. Blueprint Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia, Mei 2005, Bandung. [18] Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta. [19]Keamanan Jaringan, Data Komputer untuk Internet dan Intranet. http://nrspot.com/2009/04/21/keamanan-jaringan-data-komputer-untuk-internet-dan-intranet/. Diunduh tanggal 2 Desember 2010. [20] Topologi Lokal Area Network. http://www.sysneta.com/topologi-local-area-network. Diunduh tanggal 12 Agustus 2010.
13
