ANALISIS ASPEK HUKUM PERBEDAAN BESAR NPOPTKP UNTUK WARIS DAN HIBAH WASIAT DENGAN BUKAN WARIS DAN HIBAH WASIAT DALAM BPHTB TESIS

ANALISIS ASPEK HUKUM PERBEDAAN BESAR NPOPTKP UNTUK WARIS DAN HIBAH WASIAT DENGAN BUKAN WARIS DAN HIBAH WASIAT DALAM BPHTB

TESIS

Oleh

TRI APRIANO ALAMSYAH 127011088/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017

Universitas Sumatera Utara


TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

TRI APRIANO ALAMSYAH 127011088/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017


Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

ANALISIS ASPEK HUKUM PERBEDAAN BESAR NPOPTKP UNTUK WARIS DAN HIBAH WASIAT DENGAN BUKAN WARIS DAN HIBAH WASIAT DALAM BPHTB TRI APRIANO ALAMSYAH 127011088 KENOTARIATAN

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)

Pembimbing

(Dr. Bastari, MM)

Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Ketua Program Studi,

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN)

Dekan,

(Prof.Dr.Budiman Ginting,SH,MHum)

Tanggal lulus : 16 Januari 2017


Telah diuji pada Tanggal : 16 Januari 2017

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum

Anggota

: 1. Dr. Bastari, MM 2. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

TRI APRIANO ALAMSYAH

Nim

:

127011088

Program Studi

:

Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

:


Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat. Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : TRI APRIANO ALAMSYAH Nim : 127011088


ABSTRAK Perbedaan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk besaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang sama akan mempengaruhi besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) yang selanjutnya akan mengakibatkan perbedaan besarnya beban Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan ditanggung oleh wajib pajak. Hal ini tentu saja akan berdampak pada prinsip keadilan yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu dilakukan pengkajian tentang perbedaan besarnya NPOPTKP dalam menghitung BPHTB terutang untuk waris dan hibah wasiat dengan bukan waris dan hibah wasiat, pemenuhan asas keadilan dalam menetapkan besarnya NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat serta bukan waris dan hibah wasiat, pemenuhan asas kepastian hukum tentang pengurangan BPHTB terutang terhadap penerima waris dan hibah wasiat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Kemudian dalam analisa ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui perbedaan besarnya NPOPTKP dalam menghitung BPHTB terutang untuk waris dan hibah wasiat dengan bukan waris dan hibah wasiat adalah ditetapkan paling rendah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dan dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paling rendah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), seperti yang sudah tertulis di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) dan (5) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan besarnya NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat paling rendah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk bukan waris dan hibah wasiat paling rendah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) telah memenuhi prinsip keadilan vertikal dan horizontal, karena berdasarkan landasan sosiologis, ability to pay the tax penerima waris dan hibah wasiat pada umumnya lebih rendah. Asas kepastian hukum ketentuan tentang pengurangan dan besarnya pengurangan BPHTB terutang terhadap penerima waris dan hibah wasiat tidak terpenuhi, karena tidak dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda tentang BPHTB pada masing-masing Daerah/Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. hendaknya Pasal 87 Ayat (6) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah menjadi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Hendaknya Perda tentang BPHTB pada masing-masing Kabupaten/Kota menetapkan perbedaan besar NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat dengan bukan waris dan hibah wasiat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Perda tentang BPHTB di masing-masing daerah Kabupaten/Kota hendaknya mencantumkan ketentuan tentang pengurangan dan besarnya pengurangan BPHTB terutang untuk waris dan hibah wasiat. Kata Kunci : NPOPTKP, Waris dan Hibah Wasiat, BPHTB

i


ABSTRACT The difference in NPOPTKP (Non-Tax Object Value Acquisition Cost) for the same amount of NPOP (Tax Object Acquisition Value) will influence NPOPKP (Tax Object Acquisition Value) which will eventually cause the difference in the amount of BPHTB (Duty on Land and Building Right Acquisition) paid by taxpayers. This will bring out the principle of justice which has to be hold by tax collection. The research problems are as follows: how about the difference in the amount of NPOPTKP in calculating payable BPHTB for inheritance and bequest from non-inheritance and non-bequest, how about the fulfilling of the principle of justice in determining the amount of NPOPTKP for inheritance and bequest with non-inheritance and nonbequest, and how about the fulfillment of legal certainty in the reduction of payable BPHTB on inheritor and bequest. The research used juridical normative method. The data were gathered by conducting library research and interviews and analyzed qualitatively. The conclusion was drawn deductively. The result of the research shows that the lowest amount of NPOPTKP in calculating payable BPHTB for inheritance and bequest from non-inheritance and non-bequest was Rp. 60,000,000 (sixty million rupiahs) for each taxpayer and in the right acquisition, but because the person who receives the inheritance or bequest has blood relationship in direct line of descent one degree upward or one degree downward with the testator, including husband or wife, the lowest amount is Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiahs) as it is stipulated in Article 87, paragraphs 4 and 5 of Law No. 28/2009 on Regional Tax and Distribution. The lowest amount of NPOPTKP for inheritance and bequest is Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiahs) and for non-inheritance and non-bequest is Rp. 60,000,000 (sixty million rupiahs), and it has fulfilled the principle of justice vertically and horizontally because sociologically, ability to pay the tax of the receivers of inheritance and bequest are generally is low. The principle of legal certainty in the reduction of payable BPHTB for the receiver of inheritance and bequest is not fulfilled since it not specified in Law No. 28/2009 on Regional Tax and Retribution, in Perda (Regional Regulation) on BPHTB in each District/Towns, and in legal provisions under it. It is expected that Article 28, paragraph 6 of Law No. 28/2009 on Regional Tax and Retribution is amended to the Directive of the District Head. It is recommended that Perda in each District/Town determine the difference in the amount of NPOPTKP for inheritance and bequest from non-inheritance and nonbequest according to the condition of each region. It is also recommended that Perda on BPHTB in each District/Town specify the provision on the reduction of payable BPHTB for inheritance and bequest. Keywords: NPOPTKP, Inheritance and Bequest, BPHTB

ii


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam memenuhi tugas inilah penulis menyusun dan memilih judul : “ANALISIS ASPEK HUKUM PERBEDAAN BESAR NPOPTKP UNTUK WARIS DAN HIBAH WASIAT DENGAN BUKAN WARIS DAN HIBAH WASIAT DALAM BPHTB”. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang. Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Dr. Bastari, MM serta Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, masing-masing selaku anggota komisi pembimbing yang banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini dan kepada Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritikan, saran serta masukan dalam penulisan tesis ini. iii


Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

3.

Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

5.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada

ayahanda Syamsir Alamsyah dan Ibunda Sriwaty, SH, MHum, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik ananda dengan penuh kasih sayang dan segala doa serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Tak lupa penulis ucapkan kepada abang dan kakak penulis, Deddy Octavian Alamsyah dan Rika Mayasari

Alamsyah,

yang

memberikan

dorongan

kepada

penulis

untuk

menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kekasih penulis Annisa Sofitriana yang telah sabar, memberikan semangat dan dukungan, serta rekan-rekan

iv


seperjuangan, khususnya rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Paulus herdianto Manurung, Dian Lubis, Andre Nasution, Barory Mirza, Muhammad Fauzi, Muhammad Fadhil Al Jamil, Hotrial Daulay, dan kawan-kawan satu angkatan lain yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik dan saran dari awal masuk Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini. Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri penulis dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang Kenotariatan. Medan,

Januari 2017 Penulis,

TRI APRIANO ALAMSYAH

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

II.

IDENTITAS PRIBADI 1.

Nama

: Tri Apriano Alamsyah

2.

Tempat dan Tanggal Lahir

: Medan, 13 April 1985

3.

Jenis Kelamin

: Laki-laki

4.

Status

: Belum Menikah

5.

Agama

: Islam

6.

Alamat

: Jl. Sei Rokan No.82, Medan

KELUARGA 1.

Nama Ayah

: Syamsir Alamsyah

2.

Nama Ibu

: Sriwaty, SH, Mhum

3.

Nama Saudara/I

: 1. Deddy Octavian Alamsyah, SH 2. Drg. Rika Mayasari Alamsyah, MKes

III. PENDIDIKAN 1.

SD

: SD Kemala Bhayangkari Medan Tahun 1990-1996

2.

SMP

: SLTP Swasta Harapan 2 Medan Tahun 1996-1999

3.

SMA

: SMU Swasta Harapan Medan Tahun 1999-2002

4.

Perguruan Tinggi (S1)

: Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Tahun 2002-2008

5.

Perguruan Tinggi (S2)

: Universitas Sumatera Utara Magister Kenotariatan Tahun 2012-2017

vi


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..........................................................................................................

i

ABSTRACT ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR.........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..........................................................................

vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii DAFTAR ISTILAH ............................................................................................

x

DAFTAR SINGKATAN..................................................................................... xii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................

1

A. Latar Belakang ...........................................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................. 10 C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian .................................................................... 11 E. Keaslian Penelitian ..................................................................... 12 F. Kerangka Teori dan Konsep ....................................................... 14 1.

Kerangka Teori .................................................................. 14

2.

Kerangka Konsep ................................................................ 19

G. Metode Penelitian ...................................................................... 23

BAB II

1.

Jenis dan Sifat Penelitian ................................................... 23

2.

Data Penelitian ................................................................... 24

3.

Teknik Pengumpulan Penelitian .......................................... 26

4.

Analisis Hasil Penelitian ...................................................... 26

PERBEDAAN BESARNYA NPOPTKP DALAM MENGHITUNG BPHTB TERUTANG UNTUK WARIS DAN HIBAH WASIAT DENGAN BUKAN WARIS DAN HIBAH WASIAT .............................................. 28 A. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Waris Dan Hibah Wasiat Dalam BPHTB ................................... 28 vii


1.

Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ............................................................ 29

2.

Subjek Pajak dan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ........................................... 31

3.

Penghitungan BPHTB.......................................................... 33

B. Waris dan Hibah Wasiat Tanah dan Bangunan........................... 36 1.

2.

Hukum Waris di Indonesia ................................................. 36 a.

Hukum Waris BW (Burgelitjk Wetboek) ...................... 37

b.

Hukum Kewarisan Adat ............................................... 38

c.

Hukum Kewarisan Islam ............................................. 41

Hibah Wasiat ....................................................................... 42

C. Perbedaan Besar NPOPTKP Waris dan Hibah Wasiat Dengan Bukan Waris dan Hibah Wasiat .................................................. 45 D. Perbandingan Perbedaan Besar dan Penetapan NPOPTKP Untuk Waris dan Hibah Wasiat Dengan Bukan Waris dan Hibah Wasiat Antara Kota Jakarta dan Kota Medan. ................. 50 BAB III

PEMENUHAN ASAS KEADILAN DALAM MENETAPKAN BESARNYA NPOPTKP WARIS DAN HIBAH WASIAT DAN BUKAN WARIS DAN HIBAH WASIAT...................................... 54 A. Keadilan Menurut Hukum . ....................................................... 54 1.

Teori Keadilan Aristoteles ................................................... 56

2.

Keadilan Sosial Menurut John Rawls .................................. 58

B. Keadilan Dalam Perpajakan........................................................ 60 1.

Teori dan Asas Pemungutan Pajak....................................... 61

2.

Pentingnya Keadilan Dalam Pemungutan Pajak.................. 68

3.

Keadilan Vertikal, Keadilan Horizontal dan Keadilan Geografis.............................................................................. 72

C. Asas-Asas Dan Landasan Dalam Peraturan Perundangundangan ..................................................................................... 83 1.

Pendapat I.C. Van Der Vlies Dan Hamid Attamimi ............ 83

viii


2.

Asas-asas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011...................................................................................... 85

D. Keadilan Dalam Menetapkan Besarnya NPOPTKP ................... 91 BAB IV

PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TENTANG KETENTUAN BESARNYA BPHTB TERUTANG TERHADAP PENERIMA WARIS DAN HIBAH WASIAT............................................................................................ 96 A. Asas Kepastian Dalam Hukum ................................................. 96 B. Asas Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Pajak .................... 99 C. Kepastian Besarnya BPHTB Terutang Terhadap Penerima Waris dan Hibah Wasiat Sebelum Dan Setelah Berlakunya UU PDRD .......................................................................................... 102

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................... 112 A. Kesimpulan ................................................................................ 112 B. Saran ........................................................................................... 113

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 114

ix


DAFTAR ISTILAH

Grant

: Sumbangan tidak mengikat dari negara lain

Budgetair

: Untuk mengisi kas negara

Regulerend

: Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Legaat

: Hibah wasiat

Thea

: Sesuatu yang disebut dengan realitas

Problem

: Permasalahan

Gesetzliches Recht

: Hukum positif

Lex Dura, Set Tamen Scripta

: Undang-undang

itu

kejam,

tetapi

demikianlah bunyinya Statute Approach

: Pendekatan perundang-undangan

Historical Appoach

: Pendekatan historis

Schenking

: Hibah

Pluralism

: Beraneka ragam

Burgelitjk Wetboek

: Hukum waris BW

Indische Staatsregeling

: Hukum waris bagi orang-orang Eropa

Faraid

: Ilmu pembagian pusaka

Testament

: Surat wasiat

Income

: Pemasukan

Iustitia

: Keadilan

Reciprocal Benefits

: Keuntungan yang bersifat timbal balik

Justification

: Penentuan keadilan

Equality

: Kesamaan

Equity

: Kepatutan

Certainty

: Kepastian hukum

Convenience Of Payment

: Pajak harus dipungut pada saat yang tepat

Het Rechtgelijkheidbrginsel

: Asas perlakuan yang sama dalam hukum x


Beginsel Van Duetlijke Doelstelling : Asas tujuan yang jelas Beginsel Van Het Juiste Organ

: Asas organ/lembaga yang tepat

Het Noodzakelijkheids Beginsel

: Asas perlu pengaturan

Het Beginsel Van Uitvoorbaarheid : Asas dapat dilaksanakan Het Beginsel Van Consensus

: Asas consensus

Het Beginsel Van Duitdelijke Terminologie En Duitdelijke Systematiek

: Asas terminologi dan sistematika yang benar

Het Beginsel Van De Kenbaarheid : Asas dapat dikenali Het Rechsgelijkheids Beginsel

: Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Bede

: Permintaan raja

Rechfilosofich

: Filsafah raja

Ability To Pay The Tax

: Kemampuan dalam membayar pajak

Taxtation Without Representation Is Robbery

: Pajak tanpa dasar pengaturannya dalam undang-undang adalah perampokan

No Taxtation Without Representation

: Tiada pajak tanpa undang-undang

Beleidsregel

: Peraturan Kebijaksanaan

Freies Ermessen

: Kewenangan ekstra

xi


DAFTAR SINGKATAN

UU KUP

: Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BPHTB

: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

UU PDRD : Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PBB

: Pajak Bumi dan Bangunan

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

SDM

: Sumber Daya Manusia

NPOPKP

: Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

NPOP

: Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak NJOP

: Nilai Jual Objek Pajak

UUPA

: Undang-undang Pokok Agraria

KMK

: Keputusan Menteri Keuangan

PERMEN

: Peraturan Menteri Negara

PP

: Peratutan Pemerintah

PERGUB

: Peraturan Gubernur

PERWAL

: Peraturan Walikota

PERDA

: Peraturan Daerah

PMK

: Peraturan Menteri Keuangan

SPPT

: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan DISPENDA : Dinas Pendapatan Daerah

xii


ANALISIS ASPEK HUKUM PERBEDAAN BESAR NPOPTKP UNTUK WARIS DAN HIBAH WASIAT DENGAN BUKAN WARIS DAN HIBAH WASIAT DALAM BPHTB TESIS

Recommend Documents