0
ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ANDRI WAHIDIN SAZ GANI Pembimbing : 1) Dr. Fence m. Wantu, SH. MH 2) Suwitno Y. Imran, SH. MH ABSTARK Penulisan karya ilmiah ini
bertujuan
untuk menganalisis
faktor-faktor
mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana. Dan untuk menegtahui faktor apa yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana. Metode pelenitian yang di gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi keberadaan keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 kuhap dihubungkan dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun hasil penelitian dari faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana
yakni adalah
faktor eksternal dan
faktor
internal. Dari penjelasan sebelumnya ternyata faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana adalah faktor internal hakim itu sendiri faktor internal tersebut adalah moralitas hakim yang terdiri dari sifat imaniah hakim (kekujuaran) integritas hakim (mental ) mandiri, psikologi hakim dan keyakinan hakim, Kata kunci: faktor-faktor mempengaruhi hakim
1
Latar belakang Membicarakan persoalan hukum, dapat dipastikan tidak akan ada habishabisnya. Persoalan hukum itu sendiri menyangkut kepentingan manusia, yang melekat pada diri masing-masing individu. Hal itu cukup beralasan, betapa tidak, justru begitu banyaknya variasi kepentingan manusia yang dihadapi setiap hari membuat hukum itu terkesan entah berakhir dan bermuara kemana.namun pemikiran yang demikian itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Dalam rangka mengatur persoalan kepentingan manusia itu sendiri mau tidak mau diperlukan suatu ilmu pengetahuan dan tata hukum yang baik. Tata hukum diperlukan untuk menentukan, menyusun, dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Tata hukum dimaksud adalah suatu tata hukum yang harus berlaku dan dapat diterima alias dapat dijalankan di masyarakat.
Tata hukum yang dapat diterima atau
dijalankan dimasyarakat itu adalah suatu tata hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh penguasa atau authority masyarakat itu. Dalam hukum yang ditetapkan itu, pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku. Yaitu, suatu tingkah laku yang menuntut hubungan hak dan kewajiban. Seseorang yang memiliki hak dan kewajiban, oleh hukum diberikan kekuasaan untuk mewujudkan hak itu, untuk mewujudkan hak itu, dengan suatu alas hukum tertentu seseorang dapat meminta pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu. Namun meskipun dengan alas hukum tersebut itu, belum menjamin penyelesaian persoalan-persoalan kepentingan masyarakat.jika hukum itu disusun dalam suatu kalimat yang mengatur bagaimana mempertahankan hak dan kewajiban serta bagaimana melaksanakan sanksi itu, maka makna yang ditemukan didalamnya adalah sifatsifat normanya yang mengatur dan melaksanakan suatu keputusan hukum. Dari kedua sifat hukum itu yakni adanya pemberian sanksi dan sifat bagaimana mengatur dan menjalankan suatu tuntutan hukum, maka pada dasarnya hukum dapat kita bagi kedalam bentuk hukum materil dan hukum formil. Menurut penjelasan pasal 183 kuhap tersebut, bahwa ketentuan ini adalah menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukumbagi seorang. Selanjutnya yang dimaksud dua alat bukti yang sah tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) kuhap, yakni :
2
a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. berpijak dari isi pasal 183 kuhap tersebut itulah penting untuk di pertanyakan dimana hakikat suatu kepastian hukum dalam hukum pemidanaan. Dengan beranjak pada pasal 183 kuhap itu pula penting untuk dipertanyakan, apa arti suatu kepastian hukum pemidanaan dengan keyakinan hakim? oleh karena itu sehubungan dengan eksistensi hukum pidana formal yang fungsinya mempertahankan dan melaksanakan hukum pidana materil, maka tulisan ini lebih membatasi dan memfokuskan pada permasalahan hukum pidana formal saja. Selanjutnya terlepas dari berbagai isue persoalan sejumlah asas yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi titik perhatian besar atau inti utama dalam tulisan ini adalah persoalan yang berhubungan dengan “faktor – faktor mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana”. menyentil persoalan keyakinan hakim, dengan sendirinya mempersoalkan masalah asas kepastian hukum itu sendiri.
Namun demikian asas kepastian
hukum tersebut, kalimat “faktor mempengaruhi hakim” lah yang menjadi fokus utama perhatian dalam penelitian ini. masalah faktor yang mempengaruhi hakim pada dasarnya telah lama menjadi perhatian yang serius dalam dunia hukum di negara kesatuan republik indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman .namun faktor-faktor apa yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, belum ada yang menelitinya. Artinya, terkait dengan asas kepastian hukum telah lama tersirat dan harus dilaksanakan dengan baik oleh peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan berpuncak pada mahkamah agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970. Karena itu pula cita-cita tentang penegakkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana menjadi bagian pokok yang terpenting terhadap
3
lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 1970, ternyata pula menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Harapan penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana benar-benar memiliki hubungan yang sangat erat yang di dasarkan dari alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 kuhap, dengan keyakinan hakim itu sendiri. Sehingga tidak terkesan keyakinan itu di bangun di atas sifat subjektif diri hakim semata. Ataupun di bangun bedasarkan faktor luar diri hakim itu sendiri. Namun saat ini harapan yang di maksud di atas sangat langkah di temukan di lapangan persidangan sehari-hari. Faktanya, ada suatu putusan hakim yang dilatar belakangi oleh sifat loyalitas hakim itu pada atasan yang ada di biokrasinya. Selain itu, ada pula putusan yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi yang terlarang oleh hakim itu sendiri. Sementara itu, ada pula fakta putusan hakim yang di dasarkan pada apa adanya, tanpa menghiraukan tingkat keilmiahan hukum yang di terima umum. demikian jika dikaitkan dengan judul yang diteliti dalam tulisan ini, maka objek masalah yang hendak menjadi fokus kajian pun adalah “faktor-faktor mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana 1. Apa saja faktor – faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana ? 2. Faktor-faktor apa saja yang yang mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana? Metode penulisan Pada metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap terdakwa khususnya yang berkaitan dengan penerapan pasal 183 ayat (1) dan pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana dengan tipe penelitian yang dipakai dalam metode ini, adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris.
Jenis dan sumber data penelitian jenis data yang
digunakan dalam penulisan netode ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder
4
disebut juga data teoritis dan bersifat tidak langsung.1data sekunder ini diperoleh melalui sumber penelitian kepustakaan (library research). Yang diteliti adalah bahan-bahan
kepustakaan
atau
tertulis
dengan
membaca,
inventarisasi,
identifikasi, dan komparatif. Data sekunder ini meliputi : 1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri
dari
peraturan-peraturan
perundang-undangan
yang
terkait
denganpenelitian ini. 2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian 3. Bahan hukum tertier, yaitu peyunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi ; kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, skripsi, tesis, dan makalah. 4. Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data tersebut meliputi hasil wawancara maupun kuisioner. Pembahasan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana. Pada soal pertama di ketahuai terdeapat dua jawaban dengan nilai presentase yang berbeda, yang pertama terdapat pada pilihan point (b) dengan nilai 78.94% diamana hakim yang di tunjuk sebagai ketua atau anggota majelis hakim yang mengadili perkara yang terdakwanya adalah keluarganya, atau teman dekatnya menolak atau mengundurkan diri dari ketua,atau anggota majelis hakim, kemudian yang ke dua adalah 21.05% hakaim yang memilih poin (c) yakni mereka menyeslesaikan tugas dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan
1Prof.
Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH, METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM Suatu Pengetahuan Praktis (Edisi Revisi) (Penerbit PT. Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar,2010), hlm. 63
5
perundang- undangan. Dalam keputusan bersama ketua
2
mahkamah agung
republik indonesia dan ketua komisi yudisial nomor 047/kma/skb/iv/2009 dan 02/skb/p.ky/iv/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim pada bagian 3.1 umum : point (3) hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili satu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut kemudian pada poin (5) di jelaskan, dimana hakim dalam menjalankan tugasnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Masuk pada persoalan kedua dimana yang menjadi titik permasalahannya adalah menyangkut penglaman, dan pengetahuan hakim dalam hal menyelesaikan permasalahan yang membeutuhkan hal-hal yang tadi di sebutkan , dalam persoalan ini terdapat 5.26% hakim memilih pilihan poin (a) yakini hakim trersebut akan menyelesaikan suatu perkara ats dasar ingin mendapatkan prestasi hakim yang baik, kemudian pada pilahan poin (c) adalah 89.47% hakim yang memilih untuk melaksanakan tugas sebagai konsekwensi yang di berikan kepadanya, kemudian jika di pandang secara yuridis penegakan hukum khususnya hukum pidana perlu di laksanakan sebagaimana di atur dalam hukum acaranya itu sendiri, hakim selalu di tuntut untuk selalu memeriksa mengadili perkara dengan tidak beranggapan bahwa adanya suatu imbalan ayang akan di berikan,
jika melihat disiplin hakim pada keputusan
bersama ketua mahkamah agung republik indonesia dan ketua komisi yudisial nomor 047/kma/skb/iv/2009 dan 02/skb/p.ky/iv/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di katakan bagian 8 ( delapan) tentang berdisiplin tinggi, hakim di tuntut untuk taat kepada norma-norma atau kaidah yang di yakini sebagai pengadilan yang luhur, untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan, dalam penerapannya
hakim di tuntut untuk
mendalami dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar kiranya mendapatkan hukum acara secara benar dan dapat memnuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan,
artinya hakim dalam melaksanakan tugas yusialnya harus bersandar
2
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/Kma/Skb/Iv/2009 Dan 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
6
pada ketentuan yang ada. Dalam hasil jawaban yang soal ketiga terdapat 100% hasil jawaban yang di pilih oleh responden (hakim) yang di mana hakim memilih dalam memutus suatu perkara yang mana menurut hakim tersebut tidak terbukti akian tetapi atasan hakim dalam hal ini ketua pengadilan mengharuskan hakim tersebut tetap menjatuhkan putusan pidana pada perkara tersebut maka hakim lebih memilih mengikuti hati nurani dn keyakinannya sebagai hakim. Kemudian jika di pandang secara yuridis kebebasan hakim telah di atur secara konsitusional dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang kemudian di atur lagi dalam
undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman, artinya jika di pandang secara lebih dalam kebebasan eksistensialnya hakim sebagai manusia telah di jamin oleh hukum untuk melakukan penegakan hukum tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak luar, dalam menjalankan tugas yudisialnya hakim di wajibkan untuk menjaga kemandiriannya sebagai hakim dalam peradilan sebagimana telah di atur dalam pasal 3 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahkan dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakim telah jelas di katakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman di larang, kecuali dalam hal-hal sebagaiman di maksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, masuk dalam persoalan nomor empat menyangkut masalah kesejateraan hakim dalam melaksanakan tugasnya, dalam persoalan kali ini kembali lagi terdapat 100% jawaban reponden yang lebih memili untuk tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya secara yuridis hakim dalam menjalankan tugasnya telah di atur sedemikian rupa oleh negara dalam melaksanakan tugasnya, adapun negara memberikan tugas kepada sorang hakim yakni adalah untuk melindungi hak-hak dari pada orang yang telah dilanggar haknya, dan hakim wajib memberikan kembali hak-tersebut sebagi pengambil keputusan, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kembali lagi apa yang telah di jelaskan dalam pasal 3 terbut dalam menjalankan tugas hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, artinya hakim tidak dibenarkan menerima apapun baik itu berupa materi maupun berupa hadiah, sikap mandiri nantinya akan mendorong
7
tebentuknya periulaku hakim yang tangguh, tetap berprinsip dan tetap berkeyakinan terhadap kebenaran sesuai tuntutan moralitas dan ketentuan hukum yang berlaku,
dalam keputusan bersama ketua mahkamah agung republik
indonesia
ketua
dan
komisi
yudisial
nomor
047/kma/skb/iv/2009
dan
02/skb/p.ky/iv/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, masuk pada persoaalan mental hakim dalam soal nomor 5 (lima) dimana terdapat 5.26% responden yang memilih pilihan poin (a) dan 84.21% responden memilih poin (d) dan kemudian 5,26% hakim tidak menjawab dan kemudian terdapat lagi dengn nilai presentase 5.26% responden yang menambahkan jawaban, secara yuridis penegakan hukum tetaplah penegakan hukum tidaka ada suatu pembedaan bahwa dia adalah anggota partai maupun sebagai perwakilan rakyat, hakaim harus tetap menjatuhkan putusan kepada siapa saja yang bersalah, sebagaiman telah di jelaskan pada pasal 4 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang, jadi jelas penegakan hukum dilakukan sesuai hukum yang ada, hakim perlu melaksanakan tugas dengan semestinya, hakim telah di jamin dam hukum untuk melaksanakan tugas tanpa ada intervensi dari pada siapapun termasuk masa anggota partai tersebut, dalam penegakan supremasi hukum di indonesia, setiap hakim harus di tuntut memiliki jiwa profesionalisme dalam bekerja, masuk pada persoaalan mental hakim dalam soal nomor 5 (lima) dimana terdapat 5.26% responden yang memilih pilihan poin (a) dan 84.21% responden memilih poin (d) dan kemudian 5,26% hakim tidak menjawab dan kemudian terdapat lagi dengn nilai presentase 5.26% responden yang menambahkan jawaban, secara yuridis penegakan hukum tetaplah penegakan hukum tidaka ada suatu pembedaan bahwa dia adalah anggota partai maupun sebagai perwakilan rakyat, hakaim harus tetap menjatuhkan putusan kepada siapa saja yang bersalah, sebagaiman telah di jelaskan pada pasal 4 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang, jadi jelas penegakan hukum dilakukan sesuai hukum yang ada, hakim perlu melaksanakan tugas dengan semestinya, hakim telah di jamin dam hukum untuk melaksanakan
8
tugas tanpa ada intervensi dari pada siapapun termasuk masa anggota partai tersebut masuk dalam persoalan yang ke 6(enam) mengenai suatu putusan pidana yang lebih di dahulukan hakim dalam soal kali ini terdapat 21.05% responden memilih poin (a) dimana putusan yang di dahulukan adalah putusan yang berkeadilan mendahulukan
sementara itu 78.94% yang memilih poin (d) yakni 78.94% ketiganya.
Menurut
penulis
penjatuhan
putusan
yang
mendahulukan putusan sebagai mana yang di jawab oleh reponden dengan nilai presentase 78.94% sangatlah tidak mungkin dapat di jalankan putusan seperti hal tersebut,
walaupun tujuan hukum tersebut adalah untuk keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan akan tetapi untuk menciptakan putusan yang sedemikan rupa tersebut akan sulit di temukan di lapangan sebenarnya, sehingganya menimbulkan suatu pertanyaan apakah putasan yang berkeadilan tersebut sudah sesuai dengan kepastian hukum ? Atau apakah putusan yang berkepastian hukum dengan sendirinya telah memenuhi rasa keadilan ? Dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim hakim selslu di tuntut untuk menjadi pribadi yang adil diman hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata hanya untuk menghukum, bahkan dalam kepala putusan yang sering di kelauarkan hakim berbunyi demi keadilan bedasarkan ketuhanan yang maha esa, jadi sangat jelas putusan yang mengtamakan keadalian merupakan putusan yang lebih di utamakan, karena bagi hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyaraka sebagai mana tertuang dalam pasal 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam konteks soal nomor 7(tujuh) terdapat 89.47% responden memilih jawaban poin (a) di banding dengan pilihan poin (b) dengan presentase 5,26%. Dalam konteks soal tersebut hakim lebih mengutamakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan tetap memiliki kekuatan hukum, menurut penulis tepat kiranya apa yang telah di jawab oleh responden (hakim) dalam hal ini menyangkut keputusan yang tidak memenuhi rasa keadilan akan tetapi tetap memiliki kekuatan hukum , sekali lagi berbicara menegnai konsep dari pada keadilan dan kemudian mengukur sejauh mana keadilan itu akan di dapatkan dari lahirnya suatu putusan yang di jatuhkan hakim ?, maka yang kita dapatkan adalah relatif sekali lagi bahwasanya adil dapat di
9
pandang tidak sama, bahkan adil untuk pihak tersangka belum tentu di rasa adil bagi korban itu sendiri, sehingganya penulis beranggapan bahwa keadilan itu lahir dari suatu perasaan yang mendalam, sehingga menimbulkan suatu gejolak di batin setiap orang yang merasakannya, jadi jelas sutau penegakan hukum yang berkepastian juga merupakan penegakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum dimana di dalamnya mencerminkan kejelasan norma untuk di laksanakan sebagai ketegasan dalam melaksanakan hukum. persoalan nomor 8 (delapan)
Kemudian masuk dapam
dimana persoalan yang hampir sama haya saja
apakah putusan yang di anggap memiliki kepastian hukum telah memenuhi rasa keadilan ? Dari hasil yang di dapatkan terdapat 26.31% yang memilih pon (a) yakni responden menjawab telah memenuhi rasa keadilan menurut penuli sangat keliru ketiha seorang hakim mengangap putusan yang berkepastian telah memenuhi keadilan, jika di lihat dalam jawban poin (b) terdapat 68.42% yang memilih tidak selamanya memiliki rasa keadilan, kepastian hukum itu merupakan ciri suatu negara dalam menjamin masyarakatnya menuju kemakmuran bermasyarakat
dan
bernegara.
Untuk
mencapai
kemakmuran
dalam
bermasyarakat dan bernegara, syarat pertamanya negara harus menjamin dengan sistem ketertiban yang memadai. Maka demi menjamin ketertiban dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat itulah diperlukan suatu hukum yang pasti atau kepastian hukum. Kemudian berbicara keadilan maka jika di hadapkan satu sama lain antara keadilan dan kepastian hukum maka kita akan sanagat jarang menemukan kesesuaian antar kedua ahal
tersebut, ini di karenakan keadilan
tersebut tercipta dari nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Masuk pada persoalan nomor 9 (sembilan) hanayterdapat 36.84% responden (hakim) yang memilih poin (a) dalam soal tersebut semantara sisanya terdapat 5.26% untuyk soal yang tidak di jawab, kemudian 10.52% yang menjawab ganda dan yang terakhir dengn presentase 47.36% responden yang menambahkan jawaban. , sehingganya menurut penulis hakim menilai terbukti tidaknya perkara yang di dakwakan haruslah bedasarkan pengetahuanya terhadap alat bukti tersebut sebagaiman yang di dapatkan di nperguruan tinggi, dalam pasal 183 kuhap hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apa bila dengan sekurang-
10
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar
terjadi
dan
bahwa
terdakwalah
yang
benar-benar
melakukannya, sebagaiman yang di maksud alat bukti tersbut tercantum dalam pasal 184 kuhap yankni alat bukti yang di maksud adalah, keteranag saksi, keterangan ahli, surat,petunjuk dan keterangan terdakwa, dari apa yang tercantum dalam pasal tersebut, maka penulis berfikir inilah yang seharusnya menjadi pengetahuan hakim dalam menilai terbukti tidaknya suatu perkara yang di dakwakan kepada seseorang, artinya pengetahuan tersebut di dapatkan dalam perguruan tinggi dan pada profesinya sebagi hakim. Yang sehari-hari menilai alat bukti,
dan fakta persidangan juga merpakan tambahan untuk memperkuat
keyakian hakim. Soal terrakhir adalah mengenai penilaian terhadap alat bukti yang sah sebagaimana yang telah di jawab oleh para responden (hakim maka hasilnya adalah 94.73% hakim memilih pont (b) diman hakim dalam hal melihat alat bukti bedasarkan pengetahuannya tentang alat bukti, faktor yang mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana Pada soal pertamana dengan persoalan menangani perkara pidana yang menyangkut keluarga hakim itu sendiri, dari hasil qiusioner3 yang telah di jawab sebelumnya, ternyata penulis menemukan bahwa faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana dalam persoalan tersebut adalah faktor internal hakim itu sendiri, dimana terdapat 78.94%. Masuk persolan kedua yakni adalah menyangkut persoalan penyelesaian perkara yang membutuhkan pengalaman, pengetahuan dan kehati-hatian. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada responden (hakim) bahwa ternyata faktor yang lebih mendominasi hakim dalam persoalan kali ini adalah faktor internal hakim itu sendiri dimana terlihat jelas hakim lebih memilih poin (c) dengan nilai presentase 89.47% dimana hakim memilih untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai konsekwensi tugas yang di berikan kepadanya, dari hasil jawaban tersebut penulis beranggapan bahwa hakim tersebut mempunyai pengetahuan yang baik menyangkut tugas yang 3
Hasil Quisioner Penelitian Pada Pengadilan Negeri Gorontalo 27-28 April 2015, Pengadian Negeri Limboto 2-8 Mei 2015 , Pengadilan Negeri Tilamuta, 12 Mei 2015 Dan Pengadilan Tinggi Gorontalo 8-17 April 2015
11
di berikan kepadanya, artinya dengan pengetahuannya ataupun dengan pengalamnya dia sebagai hakim bersedia menjalani tugas tersebut, kemudian penulis melihat bentuk tanggggung jawab seorang hakim melekat pada diri hakim tersebut, dimana jelas dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim jalas di katakan hakim harus mempunyai tanggung jawab, masuk persoalan nomor tiga dimana terdapat 100% responden yang memilih poin (c) untuk lebih mengikuti hati nurani dan keyakiannya sebagai hakim untuk memutus perkara yang dimana terdapat intervensi maupun tekanan dari luar dirinya, jika di lihat hasil jawaban tersebut maka faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara dalam persolan kali ini yakni masih faktor internal hakim itu sendiri, masuk dalam persoalan nomor empat menyangkut masalah kesejateraan hakim dalam melaksanakan tugasnya, dalam persoalan kali ini kembali lagi terdapat 100% jawaban reponden yang lebih memili untuk tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya.dari hasil jawaban tersebut penulis menemukan bahwa ternyata hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya tetap masih di dominasi oleh faktor internal hakim itu sendiri dimana jelas moralitas hakim tersebut masih sangat melekat di dalam diri hakim tersebut, kemudian masuk dalam persoalan ke lima yakni mengenai mental hakim dalam memutus perkara pidana dari hasil analisa penulis ternyata faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana adalah faktor internal hakim dimana terdapat 84.21% responden lebih memilih untuk membiarkan masa masuk dan melanjutkan persidangan apa bila masa dari anggota partai yang menuntut membebaskan anggota partai tersebut. Masuk persoalan nomor enam dimana terdapat 78.94% responden memilih jawaban poin (d) dimana dalam menjatuhkan putusan pidana lebih mendahulukan putusan yang berkeadilan,berkepastian dan berkemanfaatan. Artinya faktor internal hakim tersebut masih mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana yakni adalah pengetahuan hakaim. Kemudian masuk persoalan nomor tujuh dimana dalam persoalan kali ini faktor yang lebih mendominasi adalah faktor internal yakni tetap pengetahuan hakim, dimana terdapat 89.47% responden (hakim) poin (a) dalam hal putusan yang tidak mencerminkan keadilan tetap memiliki kekuatan hukum, persoalan nomor
12
delapan dari hasil quisioner yang telah di analisa oleh penulis, masih faktor internal hakim terdapat 68.42% responden memilih poin (b) yakni tidak selamanya memiliki rasa keadilan dalam persoalan mengenai suatu putusan yang memilki kepastian hukum. Soal nomor sembilan menyangkut pengetahuan hakim meneganai alat bukti dalam hal ini terdapat 47.36% dari jawaban yang telah mereka berikan kepada penulis, maka penulis telah mengananilsa dan meberikan jawaban terhadap persoalan kali ini yakni ternyata faktor yang mendominasi hakim dala memutus perkara pidana adalah faktor internal hakim itu sendiri, dimana dalam berbagai jawaban yang di berikan menggambarkan pengetahauan hakim dalam menilai terbukti, kemudian dalam soal terakhir ternyata terdapat 94.73%
yang memilih pilihan jawaban pada poin (b) yang mana dalam hal
meyakini alat bukti yang sah sebagaiman pada pasal 184 kuhap hakim yakin karena sebelumnya telah memperoleh penegetahuan tentang alat bukti dan hukum pembuktian, sehingga faktor internallah yang lebih mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana. ungkapkan
bahwa
Dalam analisa penulis sebelumnya, telah penulis
keyakinan
seorang
hakim
di
bangun
bedasarkan
pengetahuannya terhadap alat bukti tersbut, dalam pasal 183 dalam pasal 183 kuhap hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar melakukannya, sebagaiman yang di maksud alat bukti tersbut tercantum dalam pasal 184 kuhap dari penjelasan tersebut sudah dapat di pahami bahwasanya hakim dalam profesinya sebagai penegak hukum telah memperoleh pengetahuan tentang alat bukti tersebut yang di dapatkan selam pendidikan yang di ikuti, pengetahuan terbutlah yang akan menjadi langkah hakim untuk menyakinkan dirinya terhadap setiap alat bukti yang di nilai olehnya, alat bukti yang sah adalah alat bukti undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dalam pasal 184, dari apa yang telah di uraikan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa hakim haruslah melakukan penilaian secar objektif sehingga sehingga pelaksanna norma hukum tersebut berjalan dengan semestinya,
dala hal in menegnai
keyakinan hakim faktor utama yang menjadikan keyakinan tersebut di jalankan
13
adalah faktor pengetahuan dari hakim itu sendiri jadi jelas suatu putusan pengadilan tergantung kualitas dari hakim itu sendiri, Kesimpulan Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana . Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana yakni adalah faktor eksternal dan faktor internal. Yang di maksud dengan faktor eksternal adalah sesuatu yang lahir dari luar diri hakim yang dengan ke tidak kemampuannya melawan hal tersebut yang menyebabkan ia terbawa arus oleh hal tersebut, sementara itu yang di maksud dengan faktor internal adalah sesuatu hal yang lahir dari dalam diri hakim itu sendiri yang dengan kesadaran dirinya sebagai hakim dia melaksanakan hal tersebut ,sebagai mana sama halnya dengan pendapat dr.fence m wantu. Sh.mh faktor yang mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana , dari penjelasan sebelumnya ternyata faktor yang lebih mendominasi hakim dalam memutus perkara pidana adalah faktor internal hakim itu sendiri internal tersebut adalah : 1. Moralitas hakim yang terdiri dari 1) Sifat imaniah hakim (kekujuaran), 2) Integritas hakim (mental ) 3) Mandiri 4) Psikologi hakim 2. Dan keyakinan hakim, Saran- saran untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana adalah : a) Perlu penguatan diri hakim untuk selalu melaksanakan tugas sesuai dengan hukum acara pidana b) Moralitas hakim harus selalu di jaga demi keadilan ketuhanan yang maha esa c) Selalu di jadikan bahan kajian untuk mahasiswa hukum
14
Daftar pustaka Sumber kepustakaan Prof. Dr. Syamsuddin pasamai, sh., mh, metodologi penelitian & penulisan karya ilmiah hukum suatu pengetahuan praktis (edisi revisi) (penerbit pt. Umitoha ukhuwah grafika makassar,2010), Keputusan bersama ketua mahkamah agung republik indonesia dan ketua komisi yudisial nomor 047/kma/skb/iv/2009 dan 02/skb/p.ky/iv/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim Sumber wawancara/quisioner Hasil quisioner penelitian pada pengadilan negeri gorontalo 27-28 april 2015, pengadian negeri limboto 2-8 mei 2015 , pengadilan negeri tilamuta, 12 mei 2015 dan pengadilan tinggi gorontalo 8-17 april 2015
15
