Almas Firdausi Indah Prabawati

DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) (Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto) Almas Firdausi Indah Prabawati Impact Of Rural Infrastructure Development Program (PPIP) (Study On Development Of Rural Farmers Irrigation District Kemasantani Gondang Mojokerto) Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is an empowerment-based programs under the authority of PNPM Mandiri, is one of the ways the government to address the problem of poverty by providing infrastructure facilities in rural areas is carried out through a series of interrelated stages, namely, preparation and community mobilization, participatory planning, physical implementation and postimplementation phase of the physical. Villagers target is the owner of PPIP, so people should be able to provide support and play an active role during the implementation of the program. The purpose of this paper is to describe the impact of PPIP in irrigation development in the Village District Kemasantani Gondang Mojokerto. This study uses descriptive qualitative research. The focus of this research is on the aspects of the impact of policies related to economic improvement. The research location is in Kemasantani, District Gondang Mojokerto of East Java. The data obtained from informants (people as a target group, employee of Pekerjaan Umum departement , employee of Kemasantani village and executor PPIP). Data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results are based on Thomas K. Cook and Frank P. Schioli, Impact Analysis in Public Policy Research, shows that the desired intended impact is emerging as the dominant effect, as increasing agricultural productivity, increased family income, an increase in purchasing power, an increase in children's education to a higher level, an increase in price selling land and strengthen fraternal relations among the farmers, unintended impact is an emerging impact of fewer of them as the process and there is often competition kemasantani village land belongs to many people outside the village. PPIP is a public policy that should continue to be implemented by the government to fulfill the infrastructure needs of a society that is in a larger portion, but to note that the government should be able to analyze and better coordinate well when going to set up a village for PPIP.

Keywords: Impact, Rural Infrastructure Development Program (PPIP)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

I.

LATAR BELAKANG Salah satu persoalan penting pada abad ke-21 yang masih tersisa adalah bagaimana mengurangi kemiskinan di dunia. Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, Indonesia termasuk diantara 189 negara di dunia yang pada tahun 2000 telah menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang terkenal dengan nama Millennium Development Goals (MDGs). Deklarasi itu pada intinya merupakan komitmen bersama untuk menurunkan tingkat kemiskinan global, dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015 (Suzetta, 2008:23). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011 adalah 31,02 juta jiwa (13,3%) dari total semua penduduk di Indonesia, Jumlah itu telah mengalami penurunan sebanyak 6,1 juta jiwa dibandingkan tahun 2007 lalu yaitu 37,12 juta jiwa (16,58%) dari total penduduk. Walaupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan, jumlahnya masih cukup besar dan masih rentan terhadap gejolak harga terutama pangan yang disebabkan oleh kegagalan panen atau ketidakstabilan sosial politik. (http:// www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat= 1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&n otab=1, Online). Pemerintah dalam upayanya untuk menanggulangi kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan telah berupaya menyalurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia diantanranya dengan menggulirkan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang dimulai pada tahun 2007 sampai saat ini. Disebutkan dalam buku pedoman PPIP bahwa PPIP, merupakan program yang dialokasikan untuk 2.060 desa di 176 kabupaten/kota di 29 Provinsi di Indonesia yang seluruh prosesnya dilaksanakan

oleh masyarakat tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 250.000.000,- untuk tiap desa. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pemerintah daerah. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai salah satu dari kabupaten di Indonesia yang menerima bantuan dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah perdesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani tersebar di 18 (delapan belas) wilayah kecamatan serta 301 (tiga ratus satu) desa. Observasi awal menunjukkan bahwa daerah tersebut masih dapat digolongkan belum maju karena masih kurangnya fasilitas infrastruktur yang mendukung yang diantaranya adalah kurangnya fasilitas irigasi.


Berdasarkan dari observasi awal, diperoleh data bahwa sebagain besar wilayah Desa Kemasantani adalah lahan pertanian subur, penduduk Desa Kemasantani sebaian besar bekerja/berprofesi sebagai petani. Kenyataan menunjukan selama ini air tidak dapat mengalir sampai ke sawah-sawah penduduk dibagian bawah atau hilir karena dinding saluran bocor dan air meluber pada sepanjang alirannya sehingga sangan jarang untuk sampai hilir saluran. Dengan adanya perbangunan infrastruktur saluran irigasi secara langsung dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan strategis dari Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan menyediakan sarana infrastruktur untuk masyarakat perdesaan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dapat dilakukan suatu evaluasi, apakah program tersebut telah sesuai dengan dengan apa yang diharapkan, khususnya dilihat dari teori evaluasi kebijakan, sehingga penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)”. II.

KAJIAN PUSTAKA Sebagai landasan berpikir, penulis menyajikan konsep atau teori yang relevan yaitu tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pengertian kebijakan publik pengertian evaluasi kebijakan publik, Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik, Pendekatan Evaluasi

Kebijakan, Evaluasi Dampak, Model Dampak Evaluasi Kebijakan A. Pengertian Kebijakan Publik Secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau pembuat kebijakan, misalnya pejabat, suatu organisasi, maupun lembaga pemerintah. Sebuah kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas R. Dye (1975) sebagai sebuah tindakan pemerintah. “Public Policy is whatever governments choose to do or not to do” (Winarno, 2007:17). Definisi dari Thomas R. Dye tersebut menyatakan bahwa, suatu kebijakan adalah hak pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Sebab kebijakan dianggap suatu proses dalam pelaksanaan pemerintahan, yang bersifat dinamis dan cepat berubah sesuai kebutuhan. Namun, pendapat ini belum cukup untuk mendefinisikan kebijakan publik secara utuh, sebab belum terdapat arah maupun tujuan yang jelas tentang fungsi kebijakan publik. B.

Pengetian Evaluasi Kebijakan Publik Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih


spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608). Sedangkan evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah “evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation”. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya. Sehingga evaluasi memiliki peranan penting untuk kemajuan suatu negara. C.

Fungsi dan Karakteristik Kebijakan Publik Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn, 2003:609-611, mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya serta memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Selain hal tersebut di atas, mengikuti Samodra Wibawa (1994: 10-11), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu: Eksplanasi, Kepatuhan, Audit, Akunting.

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metodemetode analisis kebijakan lainnya yaitu, Fokus nilai, Interdependensi FaktaNilai, Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau, Dualitas nilai. Pendapat Willian N. Dun yang dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting, karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui tujuan-tujuan yang dapat dicapai. Dengan adanya evaluasi pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), maka kita dapat mengetahui apakah program PPIP telah memenuhi tujuan seseuai dengan apa yang telah direncanakan. D.

Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Stufflebeam dan Webster (1994), Dunn (1999) dalam Mutrofin (2005:107) mengklasifikasikan pendekatan dan orentasi riset evaluasi menjadi tiga kelompok. Menurut Dunn, pembedaan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan menjadi sangat penting dilakukan mengingatkan kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan. Pendekatan tersebut antara lain, Evaluasi Semu (Peseudo Evaluation), Evaluasi Formal (Formal Evaluation), Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision Theoretic Evaluation). E.

Evaluasi Dampak Evaluasi dampak merupakan salah satu dari rangkaian evaluasi kebijakan publik, disamping evaluasi mengenai tujuan dan sasaran serta tingkat perubahan yang terjadi. Setiap kebijakan memiliki dampak maupun akibat yang dihasilkan yang dapat dilihat setelah proses pelaksanaan suatu kebijakan. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan


Publik, menyebutkan bahwa terdapat lima dimensi yang berkaitan dengan evaluasi dampak kebijakan, yaitu (1) Dampak kebijakan pada masalahmasalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. (2) Kebijakan mungkin memiliki dampak pada keadaan-keadaan atau kelompokkelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. (3) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. (4) Dampak kebijakan terhadap biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan. (5) Dampak kebijakan terhadap biayabiaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik (Winarno, 2002:232235) F. Model Dampak Evaluasi Kebijakan Dalam memahami suatu dampak kebijakan maupun program, dibutuhkan model analisis yang tepat supaya dampak kebijakannya dapat teridentifikasi dengan tepat juga. Berikut ini adalah model analisis dampak riset kebijakan publik (analysis in public policy research) yang di kemukakan oleh Thomas J. Cook dan Frank P. Schioli, Jr (1975) dalam buku Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program III.

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:11) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada

saat studi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan dampak yang terjadi terhadap masyarakat dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), pada pembangunan irigasi Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Mojokerto yang berfokus pada aspek dampak ekonomi masyarakat terhadap PPIP. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Desa Kemasantani berada dalam wilayah administratif Kecamatan Gondang berada di bagian timur Kabupaten Mojokerto yang mempunyai luas wilayah ± 217.255 Hektar. Keadaan Geografis Desa Kemasantani berada pada hamparan ketinggian tanah 300 meter di atas permukaan laut. Secara geologi, Topografi wilayah Desa Kemasantani berupa pegunungan dan memiliki suhu udara maximum 30ºC. Kondisi alam yang merupakan daerah pegunungan, memberikan potensi yang luar biasa bagi masyarakatnya untuk menjalankan usaha sebagai pelaku agrobisnis, baik peternakan maupun pertanian yang menjanjikan. Padi merupakan komoditi utama yang menjadi andalan Desa Kemasantani selain bebragai macam jenis buah dan sayur yang mulai dikembangkan oleh petani Desa Kemasantani, terlebih dengan adanya


bantuan infrastruktur irigasi menjadikan prduktifitas petani menjadi lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah dalam kaitannya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut selain memberikan bantuan secara fisik, juga memberikan bantuan pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat petani atau buruh petani konvensional untuk mulai bertani dengan memanfaatkan hasil teknologi dan ilmu pertanian yang telah dikembangkan. Diharapkan dengan pelatihan tersebut petani atau buruh tani konvensional dapat meningkatkan hasil panen baik secara kualitas dan kuantitas sehingga angka pengangguran dan kemiskinan masyarakat Desa Kemasantani dapat ditekan. Tingkat pendidikan formal yang rendah menjadi faktor terjadinya kemiskinan, karena apabila pendidikan formal rendah maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal juga sangat terbatas. Selain itu karena tingkat pendidikan penduduk masih rendah mengakibatkan jarangnya penduduk desa dapat mengakses informasi program-program pro rakyat yang digulirkan oleh pemerintah, karena disibukkan dengan pekerjaannya yang sebgian besar sebagai buruh tani. Potensi alam yang besar di Kemasantani ternyata belum memberikan hasil yang maksimal bagi kehidupan masyarakat, terkait dengan kondisi tersebut pemerintah Desa Kemasantani berupaya untuk mengoptimalkan potensi alam yang dimiliki Desa Kemasantani. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mewujudkan proyek Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada warganya berkenaan dengan fasilitas saluran irigasi. Diharapkan dengan fasilitas tersebut kebutuhan akan air akan menjadi lebih merata dibarengi dengan meningatnya hasil panen dan diakhiri dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Desa Kemasantani pada khususnya dan desa-desa tetangga pada umumnya. A.

Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada pembangunan saluran irigasi di Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Hasil penelitian ini berdasarkan pada Thomas K. Cook dan Frank P. Schioli, Impact Analysis in Public Policy Research, menunjukkan data bahwa dampak yang diinginkan (intended) merupakan dampak yang dominan muncul dari pembangunan saluran irigasi petani Desa Kemasantani diantaranya,: 1) bertambahnya produktifitas pertanian, 2) peningkatan penghasilan keluarga, 3) adanya peningkatan daya beli, 4) adanya peningkatan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, 5) peningkatan harga jual tanah, 6) mempererat hubungan persaudaraan antar petani. Ibarat dua sisi uang yang berbeda, maka selain dampak yang dinginkan (intended), dibarengi pula dengan adanya dampak yang tidak diinginkan (unitended) dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur irigasi petani Desa Kemasantani, diantaranya, : 1) Dalam prosesnya seringkali terdapat persaingan, 2) tanah Desa


Kemasantani banyak yang menjadi milik orang luar desa B. Pembahasan Terhadap Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Pada Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kemasantani. Evaluasi terhadap kebijakan publik merupakan satu hal yang tidak mungkin terlepas setelah kebijakan tersebut dimplementasikan, evaluasi tersebut berhubungan dengan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan serta memberikan rekomendasi berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan oleh ahli. Disebutkan dalam kajian pustaka berkaitan dengan 3 (tiga) pendekatan evaluasi kebijakan menurut dunn yakni, Evaluasi Semu (Peseudo Evaluation), Evaluasi Formal (Formal Evaluation) dan Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision Theoretic Evaluation),namun dalam konteks evaluasi Program Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kemasantani pada pembangunan saluran irigasi menggunakan pendekatan evaluasi formal sumatif yang terkandung dalam pendekatan evaluasi formal. Evaluasi formal sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan kebijakan telah selesai diberikan. Sehingga evaluasi tersebut dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan serta untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan atau dilanjutkan dengan melakukan revisi terhadap kekurangan. Secara garis besar Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP) merupakan program bantuan pemerintah untuk memberikan sarana infrastruktur masyarakat perdesaan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Latar belakang masyarakat desa yang selama ini cenderung dipersepsikan sebagai masyarakat yang ketinggalan dan kurang mampu dalam hal pelaksanaan kebijakan pemerintah ternyata tidak selamanya benar. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat masyarakat Desa Kemasantani dengan merealisasikan pembangunan Irigasi Pertanian dengan relatif baik. Dampak merupakan poin penting yang harus ditampakkan secara jelas ketika melakukan penelitian berkenaan dengan dampak, dengan melihat dampak, maka akan ditarik kesimpulan keberhasilan suatu program, menurut teori Cook & Schioli menunjukkan bahwa dampak kebijakan terdapat 2 (dua) macam, yakni dampak yang dinginkan (intended) dan dampak yang tidak diinginkan (unitended). Dampak yang diinginkan intended merupakan manifestasi dari tujuan dari suatu kebijakan, berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, pembangunan saluran irigasi melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) mempunyai dampak ekonomi yang bisa dikatakan signifikan terhadap masayarakat, adapun dampak ekonomi tersebut adalah : a) Bertambahnya Produktifitas Lahan Pertanian Air merupakan kebutuhan pokok mahluk hidup di muka bumi, air juga dapat dikatakan sebagai awal dari kehidupan baik khususnya bagi


manusia, air dapat dimanfaatkan manusia secara langsung yakni untuk kebutuhan minum, mandi, mencuci dan sebagainya. Secara tak langsung air dapat dimanfaatkan manusia untuk mengaliri sawahnya sehingga tanaman yang dibudidayakan menjadi subur dan tumbuh dengan baik baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Saluran irigasi yang kurang atau tidak baik di area persawahan dapat mempengarui kualitas hasil tani, dengan adanya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang mengkonsenterasikan pembangunannya pada saluran irigasi warga petani. Saluran irigasi tersebut mutlak dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas pertanian dan mendukung program pemerintah lain berkenaan dengan swa sembada beras nasional, karena sebagian besar petani Desa Kemasantani adalah petani padi. Kenyataan menunjukkan setelah dibangunnya fasilitas infrastruktur saluran irigasi, perlahan dapat meningkatkan produksi petani Desa Kemasantani. b)

Peningkatan Penghasilan Keluarga Penghasilan merupakan sesuatu hak yang umumnya berupa atau bernilaikan uang yang diterimakan kepada orang atau organisasi sebagai bentuk imbalan terhadap apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Penghasilan merupakan suatu hal mutlak yang wajib dipenuhi oleh manusia di muka bumi untuk melangsungkan kehidupannya, penghasilan yang lebih baik maka akan berdampak pada lebih baiknya taraf hidup yang diperolehnya. Pemerintah

melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) berharap dapat meningkatkan pendapatan warga negaranya dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur perdesaan yang dibutuhkan seperti pembangungan saluran irigasi yang dilakukan di Desa Kemasantani. Indikasi bertambahnya penghasilan keluarga tersebut dapat dilihat dengan bertambahnya masyarakat miskin Desa Kemasantani yang mempunyai sepeda motor dan menjadikan rumahnya lebih layak huni. Bertambahnya usia produksi sawah juga berdampak pada penghasilan perempuan Desa Kemasantani yang bekerja sebagai buruh tani, selain mereka dapat membantu suami mencukupi kebutuhan hidup, mereka juga berkesempatan untuk membeli perhiasan emas. Saat penulis melakukan observasi disawah terjadi hal aneh dimana buruh tani perempuan kesawah dengan memakai perhiasan emas lengkap, dengan alasan supaya tidak kalah dengan temannya. Kenyataan lain menunjukkan bahwa bertambahnta usia prosuksi sawah memnerikan peluang perempuan Desa Kemasantani untuk membuka usaha warung disawah guna mencukupi kebutuhan kuliner petani, sehingga buruh tani dan petani menjadi lebih mudah untuk mendapatkan makanan. Kondisi tersebut secara otomatis dapat mengangkat pendapatan perempuan desa dan menjadikan warga desa yang lebih mandiri. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan Infrastruktur irigasi tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyaakat petani saja, namun dengan adanya fasilitas tersebut memberi


kesempatan untuk berkembang lebih baik. c)

Adanya Peningkatan Daya Beli Dalam kamus Bahasa Indonesia, membeli diartikan dengan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya). Kemampuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup atau pemenuhan hak-hak dasar tergantung dengan kemampuan daya beli setiap masyarakat, seperti halnya pendidikan, kesehatan, makanan dan lain sebagainya bukan lagi hak asasi, tetapi tergantung kepada kemampuan daya beli. Dalam hal diatas, maka daya beli memberikan penekanan terhadap uang sebagai symbol kekerasan. Karena dengan uang seseorang dapat memiliki kemampuan daya beli, dengan uang seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa miskin menurut observasi dan wawancara dapat ditarik suatu benang merah karena hal tersebut dikarenakan pembangunan saluran irigasi. Bertambahnya usia sawah maka akan menjadikan siklus pekerjaan buruh tani menjadi panjang pula bahkan tak jarang mereka sampai lembur. Irigasi yang baik berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas produksi pertanian sehingga petani akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik, dengan hasil panen lebih baik maka petani tak jarang akan memberi upah kepada petani dengan jumlah lebih besar. Jumlah upah yang lebih besar dari biasanya akan membuat petani miskin

mencukupi kebutuhan pokoknya menjadi lebih layak seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang lebih baik. d)

Adanya Peningkatan Pendidikan Anak ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan intelektual. Program Pembangunan Infrastruktur Desa Kemasantani dengan pembangunan infrastrukur irigasi merupakan suatu bentuk sinergi secara tidak langsung untuk mendukung guna mensukseskan program pemerintah berkenaan dengan pembangunan system pendidikan nasional dewasa ini. Saluran irigasi yang telah ada dan kemudian memberikan masyarakat miskin kesempatan untuk memperoleh penghasilan lebih, maka berdampak pada kualitas pendidikan anak dari keluarga miskin, secara teori pendidikan dasar adalah pendidikan yang diberikan oleh pemerintah secara gratis, namun disisi lain biaya operasional sekolah sehari-hari juga kelengkapannya seperti kebutuhan akan buku dan alat tulis serta perlengkapan sekolah lain, menjadika penghambat bagi warga miskin untuk mensekolahkan anaknya. Irigasi yang baik tersebut, selanjutnya bukan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar saja, namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar diantara mereka mampu mensekolahkan anaknya hingga level


Sekolah Mengengah Atas (SMA). Tidak berhenti sampai demikian, fasilitas infrastruktur pertanian yang semakin baik, membuka pola pikir petani kaya Desa Kemasantani yang sebelumnya mengesampingkan pendidikan, namun saat ini anak mereka didorong untuk sekolah pada jurusan pertanian untuk memajukan pertanian Desa Kemasantani, baik petani sawah maupun peternak. e)

Adanya Peningkatan Harga Jual Tanah Fasilitas Infrastruktur irigasi yang menjangkau ± 125ha, menjadikan sawah yang sebelumnya dikatakan tanah kering, sekarang menjadi tanah atau lahan yang layak garap dan menjadikan tanah yang dapat ditanami dengan bergabai jenis tanaman yang lebih bernilai tinggi. Keadaan tersebut diatas yang menjadikan harga tanah Desa Kemasantani menjadi melonjak harganya sekitar 40 % bahkan lebih. Berdasar pada observasi dilapangan menunjukkan bahwa banyak tanah di Desa Kemasantani yang kepemilikannya beralih menjadi milik warga luar desa khususnya Surabaya. Pengusaha banyak melirik tanah Desa Kemasantani karena dinilai strategis untuk berinfestasi dalam bidang pertanian dan peternakan, dan yang terbaru adalah didirikannya tempat pembudidayaan ikan koi yang nilai pembelian tanahnya sampai berlipat lebih dari 100 %, hal tersebut tentu saja memberikan keuntungan tersendiri bagi warga Desa Kemasantani.

f)

Mempererat Hubungan Persaudaraan Antar Petani Saluran Irigasi yang sebelumnya, merupakan saluran irigasi konvensional yang terbuat dari tanah tanpa adanya dindning penahan, sehingga tak jarang air meluber hingga tak sampai ke hilir. Keadaan tersebut sering kali terjadi sabotase saluran air yang memicu konflik antar petani dikarenakan pereberebutan air tersebut, sehingga tak jarang merenggangkan persaudaraan dan berdampak pada rusaknya tanaman mereka. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa konflik perebutan air sudah tidak lagi terjadi, pasokan air dan pengaturan yang baik pasca PPIP menjadikan petani tenang ketika membutuhkan air. Hasil wawancara menunjukkan petani sekarang lebih mudah untuk diajak berkerja sama, bukan hanya petani Desa Kemasantani, namun juga petani dari desa lain yang mempunyai lahan sawah di Desa Kemasantani, namun juga petani dari desa sebelah yang saat ini juga dapat merasakan saluran irigasi tersebut. Adapun pembahasan terhadap dampak yang tidak diinginkan adalah sebagai berikut : a)

Dalam Prosesnya Seringkali Terdapat Persaingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), merupakan program yang dikelola masyarakat desa secara untuh, berdasarkan wawancara keadaan tersebut menjadikan warga untuk saling bersaing. Persaingan tersebut terjadi pada saat proses pembangunannya, karena banyak warga yang menginginkan untuk dapat berkerja dalam proyek


tersebut. Besarnya jumlah gaji merupakan faktor yang melatar belakangi mereka untuk berebut bekerja, sehingga keadaan saling menjatuhkan sering kali dijumpai. b) Tanah Desa Kemasantani Banyak yang Menjadi Milik Orang Luar Desa Area pertanian Desa Kemasantani merupakan wilayah subur yang cenderung cocok ditanami segala macam jenis tanaman baik tanaman pangan, sayur, buah dan bunga. Disisilain masih kurangnya pasokan air menjadikan kendala tersendiri bagi warga untuk mengembangkan potensi yang dimiluki tersebut Adanya infrastruktur irigasi yang baik di Desa Kemasantani yang dibangun oleh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) menyebabkan potensi tanah yang ada menjadi semakin terdukung. Melihat kenyataan tersebut berdasarkan hasil observasi banyak pengusaha yang ingin berinvestasi di Desa tersebut untuk digunakan sebagai tempat perkebunan, peternakan, pertanian bahkan usaha rumah makan dengan nuansa pedesaan asli. Investasi tersebut tentu saja membutuhkan lahan, sehingga pengusaha tersebut membeli lahan warga desa dengan iming-iming harga yang tinggi, warga Desa Kemasantani yang menganggap bahwa keadaan tersebut menguntungkan tentu saja akan melepaskan tanah yang telah subur dan berpotensi tersebut, sehingga perlahan menjadi semakin banyak tanah warga Desa Kemasantani yang dimiliki oleh pihak luar, keadaan ini sangat disayangkan meskipun keberadaan perkebunan, pertanian dan

peternakan tersebut menyerap tenaga kerja, V.

SIMPULAN DAN SARAN

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), merupakan program yang prosesnya ditangani oleh warga masyarakat desa setempat, berada dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Program tersebut merupakan program yang sangat diinginkan oleh seluruh desa di Indonesia karena melalui program tersebut desa dapat memperoleh bantuan pembagunan infrastruktur perdesaan dengan nilai proyek Rp. 250.000.000,-. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program primadona yang dinanti oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di desa. Infrastruktur yang baik maka akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa, khususnya masyarakat miskin dan perempuan. PPIP merupakan kebijakan publik yang sebaiknya terus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencukupi kehidupan masyarakat yang membutuhkan infrastruktur tersebut dalam porsi yang lebih besar, namun yang perlu diperhatikan adalah pemerintah harus mampu menganalisis dengan baik ketika akan menetapkan suatu desa untuk mendapatkan PPIP, karena tak jarang masih banyak desa yang lebih membutuhkan bantuan tersebut namun tidak mendapatkannya seperti daerah perbatasan yang


sebagian besar belum tersentuh pembangunan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, benarbenar dirasakan oleh warga negara Indonesia. Dampak yang diinginkan (intended) adalah dampak yang ingin dicapai terhadap digulirkannya kebijakan publik, disisi lain selalu muncul dampak yang tidak diinginkan (unitended) yang dapat mengganggu keberhasilan berjalannya kebijakan publik atau bahkan ketika dampak yang tidak diinginkan tersebut lebih dominan muncul akan memberikan citra negatif bagi produk kebijakan serta pembuat kebijakan. Untuk itu menurut penulis perlu dilakukan identifikasi secara mendalam terhadap dampak negatif yang dimungkinkan akan muncul sekecil apapun dengan melakukan komunikasi, koordinasi serta kerja sama segala unsur masyarakat untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan dari semenjak awal dilaksanakannya program. Untuk mengidentifikasi masalah yang dimungkinkan terjadi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan konsultan ahli yang berpengalaman dibidangnya untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dan pengikutsertaan peran masyarakat juga perlu dilakukan untuk memberikan pengawasan secara langsung dan menerapkan prinsip keterbukaan publik.

DAFTAR PUSTAKA Aprilia, Hera. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada. Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP. 2011. Jakarta Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta:Hanindata. Ekowati, Lilik, 2009, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program(Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis), Surakarta: Pustaka Cakra Huberman, A. Michael dan Mathew B. Miles. 1992. Analisis Data Kualitatif Cetakan 1. Jakarta: UI Press. James E. Anderson, 1984, Public PolicyMaking, New York : Preager Moleong, J. Lexy. 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Mutrofin. 2005. Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijakan, Program dan Proyek) Yogyakarta: Laksbang Pressindo Nawawi, Hadari. 2003. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia. Purwanto, Ngalim, 2010, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya


Samodra Wibawa, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. Kemiskinan dan Kesenjangan: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Rakyat. Surabaya: Airlangga University Press. Suzetta, H. Paskah. 2008. Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Winarno, Budi. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Presindo. Wirawan, Modul Kuliah Pengantar Evaluasi Program, 2010, Jakarta : Uhamka. Monografi Desa Kemasantani Dokumen PPIP Desa Kemasantani 2011 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 42 Tahun 2008 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?k at=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=2 3¬ab=1, (online) Diakses 29 Juni 2012 http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/ppip.p hp, (online) Diakses 16 Juni 2012


Almas Firdausi Indah Prabawati

Recommend Documents