Alifia Syahrina 1), Dudi Pratomo 2)

PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, KEADILAN PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION OLEH WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)

1)

Alifia Syahrina1), Dudi Pratomo2)

Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257 email: [email protected] 2) Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257 email: [email protected]

Abstrak - Saat ini pemerintah berupaya menangani tingginya tingkat tax evasion dengan melakukan pemeriksaan pajak yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan, meningkatkan keadilan pajak, mengalokasikan pajak dengan tepat, dan mengembangkan teknologi sistem perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas dengan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan di Wilayah Kota Bandung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 Wajib Pajak Badan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap tax evasion. Sedangkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion. Kata Kunci : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax Evasion

Proceedings SNEB 2014 hal: 1

I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor non migas dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan self assessment system dimana Wajib Pajak berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Dengan menganut self assessment system pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada kenyataannya masih rendah dan belum mencapai apa yang ditargetkan. Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bisa dilihat dari penjelasan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak, A. Fuad Rachmany, yang memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan (www.ANTARAnews.com), berikut target dan realisasi pada lima tahun terakhir: Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Secara Nasional

Tahun

Target Realisasi Persentase Penerimaan Penerimaan Penerimaan Pajak Pajak Pajak

2008

609,2 triliun

641 triliun

105,2%

2009

651,9 triliun

641,3 triliun

98,4%

2010

743,3 triliun

723,3 triliun

97,8%

2011

878,6 triliun

873,7 triliun

99,4%

2012

995,2 triliun

916,2 triliun

92,06%

Sumber: (APBN-P 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012)

Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu adanya praktik penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbagai statement bermunculan, diantaranya masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan Wajib Pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Saat ini pemerintah berupaya untuk menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu degan cara melakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar. Selain itu keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tax evasion. Wajib Pajak akan menganggap pajak bersifat adil apabila pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima (Waluyo dan Ilyas, 2007:13). Ketepatan pengalokasian pajak oleh pemerintah juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan tax evasion. Dengan banyaknya kasus korupsi pajak dan belum meratanya fasilitas umum membuat Wajib Pajak cenderung untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan teknologi yang mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak diharapkan menurunkan tax evasion yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)”. 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung? 2. Bagaimana keadilan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung? 3. Bagaimana ketepatan pengalokasian pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung? 4. Bagaimana teknologi sistem perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung? 5. Bagaimana Tax Evasion menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?


6.

7.

Bagaimana kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan mempengaruhi tax evasion secara parsial menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung? Bagaimana kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan mempengaruhi tax evasion secara simultan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 2. Untuk menganalisis keadilan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 3. Untuk menganalisis ketepatan pengalokasian pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 4. Untuk menganalisis teknologi sistem perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 5. Untuk menganalisis tax evasion menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 6. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion secara parsial menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 7. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion secara simultan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka 1. Pajak Rahmat Soemitro, dalam Resmi (2011:1), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 2. Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap. 3. Tax Evasion Menurut Rahayu (2010:149) tax evasion adalah cara illegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang (irregular act) dalam berbagai bentuk kecurangan (frauds) yang dilakuakn dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. 4. Pemeriksaan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:52) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratruran perundang-undangan perpajakan. 5. Keadilan Pajak Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:13) yang dimaksud keadilan pajak adalah apabila pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi ataupun Badan seharusnya sebanding dengan kemampuannya membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 6. Ketepatan Pengalokasian Pajak Menurut Sari dan Dwinuri (2009) yang dimaksud dengan ketepatan pengalokasian pajak yaitu pemanfaatan dana pajak yang tercantum dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah. 7. Teknologi Sistem Perpajakan Menurut Pandiangan (2007:34) modernisasi administrasi perpajakan modern dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan aspek teknologi informasi sistem perpajakan. Teknologi sistem perpajakan yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan. 1.2. Kerangka Pemikiran


Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian 1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tax evasion menurut persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 2. Keadilan pajak berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tax evasion menurut persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 3. Ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tax evasion menurut persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 4. Teknologi sistem perpajakan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tax evasion menurut persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 5. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tax evasion menurut persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. 2.4. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama pada Kota Bandung. 2.5. Operasionalisasi Variabel 1. Variabel Independen Variabel independen menurut Sugiyono (2010:4), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian adalah Kemungkinan

Terdeteksinya Kecurangan (X1), Keadilan Pajak (X2), Ketepatan Pengalokasian Pajak (X3), dan Teknologi Sistem Perpajakan (X4). Kemungkinan terdeteksinya kecurangan diukur dengan menggunakan indikator pemeriksaan terhadap interpretasi undang-undang yang tidak benar, pemeriksaan terhadap kesalahan hitung, pemeriksaan terhadap penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemeriksaan terhadap pemotongan dan pengurangan beban pajak yang tidak sesungguhnya. Keadilan pajak diukur dengan menggunakan indikator benefit principle dan ability principle. Ketepatan pengalokasian pajak diukur dengan indikator perbaikan jalan yang rusak, pembangunan jalan tol, penyelenggaraan pendidikan nasional, pemeliharaan kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana alam, dan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Sedangkan teknologi sistem perpajakan diukur dengan indikator e-Registration, e-SPT, e-Filling, dan e-Payment. 2. Variabel Dependen (Y) Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2007:116). Variabel dependen pada penelitian ini adalah tax evasion (Y) yang diukur dengan indikator Kondisi lingkungan, Pelayanan fiskus yang mengecewakan, Tarif pajak yang terlalu tinggi, Sistem administrasi perpajakan yang buruk. 2.7. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada Kota Bandung yaitu KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Karees, dan KPP Pratama Bandung Tegallega sebanyak 49.273 Wajib Pajak Badan. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 400 Wajib Pajak Badan. Metode pengambilan sampling yang digunakan di dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yaitu mengambil responden sebagai sampling secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data yaitu adalah WP Badan dengan kode SPT 1771 dan 1771S. 2.8. Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas menurut Sekaran (2006:84) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu butir pertanyaan. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n – 2 dan alpha = 0,05. Jika rhitung lebih besar dari r tabel dan bernilai


positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. menurut Arikunto (2006:178) Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen alat ukur yang digunakan (kuesioner) dapat diandalkan atau dapat mengukur jawaban responden secara konsisten. Skala pengukuran menurut Ghozali dalam (2008:42) dikatakan mempunyai reliabilitas jika angka Cronbach’s Alpha memenuhi nilai minimal Alpha 0, 6. 2.9. Teknik Analisis Data 1. Analisis Statistik Deskriptif Menurut Sugiyono (2012:94) langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan skor ideal yang digunakan untuk menghitung skor untuk menentukan rating scale dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung skor ideal digunakan rumus sebagai berikut: Skor Kriterium = Nilai skala x Jumlah responden Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dihitung menggunakan persentase persetujuan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden menggunakan rumus sebagai berikut: 𝑓 P = 𝑛 x 100% keterangan: P : Persentase f : Frekuensi dari setiap jawaban angket n : jumlah skor ideal Dari hasil persentase dapat dilihat bagaimana variabel x dan variabel y dalam penelitian ini menurut persepsi Wajib Pajak Badan. 2. Uji Asumsi Klasik Pada penelitian ini digunakan tiga buah alat uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas 3. Analisis Regresi Linear Berganda Mengingat penelitian ini menggunakan empat variabel bebas, maka persamaan regresinya sebagai berikut : Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε Keterangan: Y = Tax Evasion β0 = Bilangan Konstanta β1…β4 = Koefisien arah regresi X1 = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan X2 = Keadilan X3 = Ketepatan Pengalokasian X4 = Teknologi Sistem Perpajakan 4.Pengujian Hipotesis a. Uji Statistik t Pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. b. Uji Statistik F Pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 5. Analisis Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. III. PEMBAHASAN 3.1. Analisis Statistik Deskriptif Hasil pengujian statistik deskriptif dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Untuk pertanyaan pada variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang diteliti sebanyak 81,29% menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung akan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya karena dilakukan pemeriksaan atas pajak yaitu pemeriksaan atas interpretasi Undang-Undang Perpajakan yang salah, pemeriksaan terhadap kesalahan hitung, pemeriksaan terhadap penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemeriksaan terhadap pemotongan dan pengurangan beban pajak yang tidak sesungguhnya sehingga apabila hendak melakukan kecurangan, kemungkinan hal tersebut terdeteksi akan semakin tinggi. Sedangkan 18,71% Wajib Pajak yang tidak menyetujui pertanyaan yang dipaparkan menyatakan bahwa mereka akan tetap membayar pajak sesuai dengan yang sesungguhnya walaupun tidak dilakukann pemeriksaan pajak karena pajak merupakan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. 2. Untuk pertanyaan pada variabel keadilan pajak, WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang diteliti sebanyak 81,45% menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak yang dikenakan kepada WP Badan masih belum adil baik dari segi manfaat yang didapatkannya sekalipun itu manfaat jangka panjangnya maupun dari segi kemampuan WP Badan dalam membayar beban pajak yang ditanggungnya. Sedangkan 18,55% WP Badan yang tidak menyetujui pertanyaan yang dipaparkan menunjukkan bahwa menurut mereka pajak yang telah dikenakan kepadanya telah adil karena sesuai dengan kemampuannya dalam membayar dan telah dirasakan manfaatnya. 3. Untuk pertanyaan pada variabel ketepatan pengalokasian pajak, WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang diteliti sebanyak 81,58% menyetujui


4.

5.

6.

pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak yang telah dipungut oleh pemerintah belum dialokasikan dengan tepat untuk fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Sedangkan sebanyak 18,42% WP Badan yang tidak menyetujui pertanyaan yang dipaparkan menunjukkan bahwa menurut mereka pajak telah dialokasikan dengan tepat oleh pemerintah. Untuk pertanyaan pada variabel teknologi sistem perpajakan, WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang diteliti sebanyak 76,7% menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung belum menggunakan fasilitas teknologi yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk mempermudah sistem administrasi dan pembayaran pajak karena mereka belum mengetahui dengan jelas fasilitas teknologi yang disediakan oleh Dirjen Pajak dan bagaimana cara menggunakannya. Sedangkan 23,3% WP Badan yang tidak menyetujui pertanyaan yang dipaparkan menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan fasilitas tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk pertanyaan pada variabel tax evasion, WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung yang diteliti sebanyak 82,45% menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung saat ini banyak terjadi penggelapan pajak. Mereka akan melakukan penggelapan pajak jika kondisi lingkungan mereka juga melakukan penggelapan pajak. Selain itu pelayanan fiskus yang mengecewakan juga dapat mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini juga dapat terjadi jika didukung dengan tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak terlalu tinggi, di samping itu juga sistem administrasi pajak yang buruk yaitu terlalu membingungkan dan tidak transparan dapat mendorong Wajib Pajak Badan untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan 17,55% responden yang tidak menyetujui pertanyaan yang dipaparkan menunjukkan bahwa penggelapan pajak disebabkan bukan oleh kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi, pelayanan fiskus yang mengecewakan, dan sistem administrasi yang buruk tetapi karena faktor lainnya.

Menurut Sunyoto (2012:119) uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdirtribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji KolmogorovSmirnov. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan SPSS, penulis memperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut: Tabel 2 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Unstandard ized Residual 400 .0000000 .44229433 .059 .059 -.035 1.179 .124

Sumber: Output SPSS (2014) Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asympt. Sig 2-tailed) sebesar 0,124. Dapat dilihat bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan SPSS, penulis memperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

3.2. Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas


Tabel 3 Uji Multikolonieritas Model

(Constant)

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 4.657 .253

KTK KP KPP TSP a. Dependent Variable: TE 1

-.100 .161 .287 .033

.042 .053 .052 .045

t

Sig.

Collinearity Statistics Tolerance

18.444

.000

-2.389 3.038 5.466 .741

.017 .003 .000 .459

-.119 .167 .283 .035

.807 .661 .747 .924

VIF 1.239 1.513 1.338 1.083

Sumber: Output SPSS (2014) Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Hasil uji heteroskedastisitas melalui uji korelasi Spearman’s rho adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance ketiga variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari Asumsi multikolinearitas 3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas Correlations KTK Correlation Coefficient KTK Sig. (2-tailed) S N p Correlation Coefficient e aKP Sig. (2-tailed) r N m Correlation Coefficient a KPP Sig. (2-tailed) n N ' Correlation Coefficient s TSP Sig. (2-tailed) r N h Correlation Coefficient o Unstandardized Residual Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KP

KPP

TSP

Unstandardize d Residual

1.000

.443**

.233**

.233**

-.059

. 400 .443** .000 400 .233** .000 400 .233** .000 400 -.059 .239 400

.000 400 1.000 . 400 -.432** .000 400 -.141** .004 400 .040 .425 400

.000 400 -.432** .000 400 1.000 . 400 -.234** .000 400 .040 .422 400

.000 400 -.141** .004 400 -.234** .000 400 1.000 . 400 .017 .730 400

.239 400 .040 .425 400 .040 .422 400 .017 .730 400 1.000 . 400

Sumber: Output SPSS (2014)

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan variabel-variabel independen tidak berkorelasi dengan residual, yaitu tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi linear berganda dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi nilai variabel dependen.


3.3. Koefisien Determinasi Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square 1 .455a .207 .199 a. Predictors: (Constant), TSP, KP, KTK, KPP b. Dependent Variable: TE

Std. Error of the Estimate .445

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2014) Berdasarkan output pada Tabel 10, diperoleh angka R square sebesar 20,7%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen mencapai 20,7%. Dengan kata lain variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel tax evasion sebesar

20,7%. Sedangkan variabel lain mempengaruhinya sebesar 79,3% yang dimasukkan dalam model penelitian ini.

yang tidak

3.4. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tabel 6 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Model

1

Coefficientsa Unstandardized Coefficients

(Constant)

B 4.657

KTK KP KPP TSP

-.100 .161 .287 .033

Std. Error .253

Standardized Coefficients Beta

.042 .053 .052 .045 a. Dependent Variable: TE

1. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X1) terhadap Tax Evasion (Y) secara Parsial Berdasarkan tabel 4.23 dari hasil pengolahan software SPSS, diperoleh tingkat signifikans variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1) sebesar 0,017 lebih kecil dari α = 0,05, dengan t hitung > t tabel yaitu -2,389 > 1,966, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0,1 ditolak dan H1,1 diterima, hal ini berarti kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tax evasion. Hal ini dapat dilihat sebanyak 81,29% WP Badan menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung akan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya karena dilakukan pemeriksaan atas pajak yaitu pemeriksaan atas interpretasi UndangUndang Perpajakan yang salah, pemeriksaan terhadap kesalahan hitung, pemeriksaan terhadap penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemeriksaan terhadap pemotongan dan pengurangan beban pajak yang tidak sesungguhnya sehingga apabila hendak melakukan kecurangan, kemungkinan hal tersebut terdeteksi akan semakin tinggi. Hal itu menyebabkan tingkat penggelapan

-.119 .167 .283 .035

t

Sig.

18.444

.000

-2.389 3.038 5.466 .741

.017 .003 .000 .459

pajak yang akan mereka lakukan menjadi rendah atau tidak dilakukan sama sekali. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. 2. Pengaruh Keadilan Pajak (X2) terhadap Tax Evasion (Y) secara Parsial Berdasarkan tabel 4.23 dari hasil pengolahan software SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel keadilan pajak (X2) sebesar 0,003 lebih kecil dari α = 0,05, dengan t hitung > t tabel yaitu 3,038 > 1,966, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0,2 ditolak dan H1,2 diterima, hal ini berarti keadilan pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tax evasion. Hal ini dapat dilihat sebanyak 81,45% WP Badan menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak yang dikenakan kepada WP Badan masih belum adil baik dari segi manfaat yang didapatkannya sekalipun itu manfaat jangka panjangnya maupun dari segi kemampuan WP Badan dalam membayar beban pajak yang


ditanggungnya. Hal tersebut menyebabkan 3. lakukan semakin tinggi. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Permatasari dan Laksito (2013) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat tax evasion.

4. Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan (X4) terhadap Tax Evasion (Y) secara Parsial Berdasarkan tabel 4.23 dari hasil pengolahan software SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel teknologi sistem perpajakan (X4) sebesar 0,459 lebih besar dari α = 0,05, dengan t hitung < t tabel yaitu 0,741 < 1,966, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1,4 ditolak dan H0,4 diterima, hal ini berarti teknologi sistem perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax evasion. Hal ini dapat dilihat sebanyak 76,7% WP Badan menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak yang telah dipungut oleh pemerintah belum menggunakan fasilitas teknologi yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk mempermudah sistem admnisitrasi dan pembayaran pajak. Sistem teknologi perpajakan yang disediakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diharapkan oleh Dirjen Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi tingkat penggelapan pajak kenyataannya tidak digunakan oleh Wajib Pajak sehingga keberadaan fasilitas teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang banyak terjadi saat ini. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan penggunaan teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat tax evasion yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak (X3) terhadap Tax Evasion (Y) secara Parsial Berdasarkan tabel 4.23 dari hasil pengolahan software SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel ketepatan pengalokaisan pajak (X3) sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05, dengan t hitung > t tabel yaitu 5,466 > 1,966, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0,3 ditolak dan H1,3 diterima, hal ini berarti ketepatan pengalokasian pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tax evasion. Hal ini dapat dilihat sebanyak 81,58% WP Badan menyetujui pernyataan yang dipaparkan Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak yang telah dipungut oleh pemerintah belum dialokasikan dengan tepat untuk fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan penggelapan pajak yang akan mereka lakukan menjadi tinggi. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Ayu dan Hastuti (2009) bahwa pengaruh ketepatan pengalokasian pajak oleh pemerintah berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tax evasion.

3.5. Pengujian Secara Simultan (Uji F) Tabel 7 Hasil Pengujian Simultan (Uji F) ANOVAa Model

1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

20.427

4

5.107

Residual

78.054

395

.198

Total

98.481

399

F 25.843

Sig. .000b

a. Dependent Variable: TE b. Predictors: (Constant), TSP, KP, KTK, KPP

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2014


Berdasarkan output pada Tabel 12, diperoleh nilai F hitung sebesar 25.843. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α = 5%, df 1 (jumlah variabel-1) atau 5-1 yaitu sebesar 4, dan df 2 (n-k1) atau 400-4-1 yaitu sebesar 395, maka diperoleh F tabel sebesar 2,39. Karena F hitung > F tabel, maka H0,5 ditolak dan H1,5 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap tax evasion.

b.

IV. KESIMPULAN 4.1. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax Evasion Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Berikut ini adalah bagaimana kemungkinan terdeteksinya Kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, teknologi sistem perpajakan, dan tax evasion menurut persepsi wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Kota Bandung: a. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan menurut persepsi WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung tinggi dengan persentase sebesar 81,29%. b. Keadilan Pajak menurut persepsi WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dirasa masih belum adil sebagian yaitu dengan persentase sebesar 81,45%. c. Ketepatan pengalokasian pajak oleh pemerintah menurut persepsi WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dirasa masih belum tepat yaitu dengan persentase sebesar 81,58%. d. Teknologi sistem perpajakan menurut persepsi WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung masih belum dimanfaatkan dengan baik yaitu dengan persentase sebesar 76,7%. e. Tax evasion menurut persepsi WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung masih dalam tingkat yang tinggi yaitu dengan persentase sebesar 82,45%.

4.3. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X1), Keadilan Pajak (X2), Ketepatan Pengalokasian Pajak (X3), dan Teknologi Sistem Perpajakan (X4) terhadap Tax Evasion (Y) secara Simultan Secara simultan, variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tax evasion. Kemampuan variabel-variabel independen ini dalam menjelaskan variasi variabel dependen mencapai 20,7%. Sedangkan variabel lain yang mempengaruhinya sebesar 79,3% tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X1), Keadilan Pajak (X2), Ketepatan Pengalokasian Pajak (X3), dan Teknologi Sistem Perpajakan (X4) terhadap Tax Evasion (Y) secara Parsial Berikut ini adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial: a. Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dan menunjukkan arah hubungan yang negatif.

c.

d.

Variabel keadilan pajak (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dan menunjukkan arah hubungan yang positif. Variabel ketepatan pengalokasian pajak (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dan menunjukkan arah hubungan yang positif. Variabel teknologi sistem perpajakan (X4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax evasion karena teknologi sistem perpajakan belum digunakan oleh WP Badan di Wilayah Kota Bandung.

4.4. Saran 1. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya a. Menambahkan variabel lain untuk mengukur tax evasion yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, seperti tarif pajak dan diskriminasi pajak. b. Apabila ingin lebih fokus untuk meneliti pengaruh teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion, sebaiknya peneliti lebih fokus kepada WP Badan yang telah menggunakan fasilitas teknologi sistem perpajakan. 2. Saran Kepada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Pemerintah a WP Badan di Kota Bandung akan membayar pajak karena adanya pemeriksaan pajak. Hal ini mengindikasikan kesadaran akan membayar pajak yang rendah. Oleh karena itu baik pihak KPP dan pemerintah diharapkan meningkatkan sosialisasi pentingnya pajak kepada masyarakat. b. Pemerintah seharusnya lebih adil dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan WP dalam membayar. c. Pemerintah selain mengalokasikan pajak untuk subsidi BBM dan gaji aparatur Negara tetapi seharusnya juga untuk membangun fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.


d.

Pihak KPP Pratama Kota Bandung harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai teknologi sistem perpajakan kepada Wajib Pajak.

REFERENSI Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. (2009). Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). Jurnal Kajian Akuntansi Vol. 1 No.1, Unika Soegijapranata, Semarang. Ayu, Stephana Dyah. (2011). Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak. Jurnal Seri Kajian Ilmiah Vol. 14 No. 1, Unika Soegijapranata, Semarang. Basri, Surya, Fitriasari, Novriyan, dan Tania. (2012). Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Jurnal Seminar Nasional Akuntansi 088-PPJK-19, Universitas Riau, Pekanbaru. Bungin, Burhan. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group. Candra, Wibisono, dan Mujilan. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 1, Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun. Ghozali, Imam (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. McGee, Simon, dan Annie. (2008). A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs The United States. Journal of

Bussiness Ethics, Hong Kong Baptist University dan Barry University, Hong Kong dan United States. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Nasehudin, Toto Syatroni dan Nanang Gozali. (2012). Metode Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Pustaka Setia. Nickerson, Pleshko, dan McGee. (2009). Presenting The Dimensionality Of An Ethics Scale Pertaining To Tax Evasion. Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues Vol. 12 No. 1, Florida National University. Pandiangan, Liberti. (2007). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: Elex Media Komputindo. Pardiat. (2008). Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media. Permatasari, Inggrid dan Herry Laksito. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 2 No. 2, Universitas Diponegoro, Semarang. Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Priyatno, Duwi. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: Andi. Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rahman, Arif. (2013). Panduan Akuntansi dan Perpajakan. Jakarta: TransMedia Pustaka. Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi Program Studi Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.


Resmi, Siti. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Riduwan. (2007). Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sadhani, Djazoeli. (2005). Perpajakan Indonesia Buku Satu Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat. Sanusi, Anwar. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sari, Diana dan Retno Dwinuri. (2009). Studi Deskriptif Mengenai Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Di Widyatama Tentang Manfaat Pajak. Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol. 9 No. 7, Universitas Widyatama, Bandung.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Cetakan ke-15. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Bandung: Alfabeta. Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sunyoto, Danang. (2012). Analisis Validitas & Asumsi Klasik. Yogyakarta: Gava Media. Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma. (2006). Research Method for Business. 4Th edition. New York: John Willey.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2007). Perpajakan Indonesia Edisi ke 7. Jakarta: Salemba Empat

Siahaan, Marihot Pahala. (2010). Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Individu. Yogyakarta: Graha Ilmu.

www.antaranews.com (08 Desember 2013)

Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

www.stabilitas.co.id (14 Februari 2014)

Sugiyono. (2009). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

www.pajak.go.id (02 Desember 2013)

Zain, Mohammad. (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat


Alifia Syahrina 1), Dudi Pratomo 2)

Recommend Documents