Akuntansi Syariah. Apa yang ditakutkan? Akuntansi Zakat, sebuah Keharusan Perbankan Syariah lebih Governance. i n d o n e s i a. mitra dalam perubahan

ai

Edisi No.2/Tahun I/Oktober 2007

a k u n t a n i

n

d

o

n e s i a mitra dalam perubahan

Harga Rp. 20.000,- (Pulau Jawa) Rp. 22.500,- (Luar Jawa)

Akuntansi Syariah Apa yang ditakutkan?

Akuntansi Zakat, sebuah Keharusan Perbankan Syariah lebih ‘Governance’

edisi ke2 new size.indd 1

5/6/2008 3:08:18 PM

ai

a k u n t a n i

n

d

o

n

e

i

a

mitra dalam perubahan

Visi & Misi IAI

Visi IAI Menjadi organisasi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

Nama Pengurus

s

Misi IAI a. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetisi anggota dalam dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan lingkungan hidup; b. Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, kenyangan, atestasi, nonatestasi, dan akuntansi bagi masyarakat; dan c. Berpastisipasi aktif di dalam mewujudkan good govermence melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.

Drs. Eddie M. Gunadi Anggota Majelis Kehormatan

Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. Anggota DSAK

Setiawan Kriswanto Anggota Komite Etika

Herwidayatmo Ketua Dewan Konsultatif SAK

Dr. Siddharta Utama Anggota DSAK

Wiwik Utami Anggota Komite Etika

Arif Arryman Anggota Dewan Konsultatif SAK

Jumadi, SE., Ak., BAP. Anggota DSAK

Sally Salamah Anggota Komite Etika

Bambang Setiawan Anggota Dewan Konsultatif SAK

Prof. Dr. Jogiyanto Hartono M, MBA. Anggota DSAK

Suyatno Harun Anggota Komite Etika

Bambang Subianto Anggota Dewan Konsultatif SAK

Merliyana Syamsul Anggota DSAK

Syarief Basir Anggota Komite Etika

Erry Firmansyah Anggota Dewan Konsultatif SAK

Roy Iman Wirahardja Anggota DSAK

Unti Ludigdo Anggota Komite Etika

Henry Lumban Toruan Anggota Dewan Konsultatif SAK

Dr. Meidyah Indreswari Anggota DSAK

Mirawati Sudjono, Ak., MSc. Ketua BPH-KUKK

I Gusti Agung Made Rai Anggota Dewan Konsultatif SAK

Riza Noor Karim Anggota DSAK

Bambang Utoyo, Ak. Wakil Ketua BPH-KUKK

Indarto Anggota Dewan Konsultatif SAK

Rosita Uli Sinaga Ketua Dewan Penguji USAP

Bramantyo Anggota BPH-KUKK

Istini T. Siddharta Anggota Dewan Konsultatif SAK

Dr. P.M. John L. Hutagaol, M.Com. Wakil Ketua I Dewan Penguji USAP

Rakhmat Adi Santosa Anggota BPH-KUKK

Jhonny Darmawan Anggota Dewan Konsultatif SAK

Tohana Widjaja Wakil Ketua II Dewan Penguji USAP

Retno Wulandari Anggota BPH-KUKK

Jusuf Halim Anggota Dewan Konsultatif SAK

Arzul Andarisa Anggota Dewan Penguji USAP

Dra. Suhartati Suharso Anggota BPH-KUKK

Kuswono Soeseno Anggota Dewan Konsultatif SAK

Dwi Martani Anggota Dewan Penguji USAP

Ujiani Purnamaningsih Anggota BPH-KUKK

Sandiaga S. Uno Anggota Dewan Konsultatif SAK

Eddy Rintis, SE., Ak., BAP. Anggota Dewan Penguji USAP

Siti Ch Fadjrijah Anggota Dewan Konsultatif SAK

Dra. Feniwati Chendana Anggota Dewan Penguji USAP

Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA., Ak. Ketua KERPPA

Wahyu Karya Tumakaka Anggota Dewan Konsultatif SAK

Dr. Robert Pakpahan Anggota Dewan Penguji USAP

Drs. Kanaka Puradiredja Ketua Majelis Kehormatan

Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, MEc. Ketua DSAK

Rudyan Kopot, SE., MBA. Anggota Dewan Penguji USAP

Drs. Safaat Widjajabrata Anggota Majelis Kehormatan

Agus Edy Siregar, SE. Anggota DSAK

B. Hartono, SH., SE., Ak., MH. Anggota Majelis Kehormatan

Dr. Etty Retno Wulandari Anggota DSAK

Supriyadi Anggota Majelis Kehormatan

Dudi M. Kurniawan, Ak., MBA., BAP. Anggota DSAK

VJH. Boentaran Anggota Majelis Kehormatan

Dr. Hekinus Manao, Ak., MAcc., CGFM Anggota DSAK

Drs. Zaenal Soedjais Ketua Dewan Penasehat Drs. Soedarjono Anggota Dewan Penasehat Prof. Dr. Zaki Baridwan, MSc. Anggota Dewan Penasehat Drs. Hans Kartikahadi Anggota Dewan Penasehat Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa Anggota Dewan Penasehat Drs. Ahmadi Hadibroto, MSc. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ali Darwin, Ak., MSc. Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KAM Drs. Atjeng Sastrawidjaja Anggota Dewan Pengurus Nasional Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA. Anggota Dewan Pengurus Nasional Dr. Ainun Na’im, MBA., Ak. Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KAPd Syafri Adnan Baharuddin, Ak., MBA. Anggota Dewan Pengurus Nasional, Sunardji, SE., MM. Anggota Dewan Pengurus Nasional Dra. Tia Adityasih Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KAP Dr. Ilya Avianti, SE., MSi., Ak. Anggota Dewan Pengurus Nasional Drs. Mustofa Anggota Dewan Pengurus Nasional Dr. Haryono Umar, Ak., MSc. Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ketua IAI-KASP

Aep Saefuddin Rizal Anggota Majelis Kehormatan


Prof. Dr. Slamet Sugiri, MBA., Akt. Anggota Dewan Penguji USAP Erick Anggota Dewan Penguji USAP

Dr. Hilda Rossieta Anggota KERPPA Drs. Indarto Anggota KERPPA Ito Warsito, Ak., MBA. Anggota KERPPA Dr. Sumarno Zain, MBA., Ak Anggota KERPPA

Agung Nugroho Soedibyo Ketua Komite Etika Wawat Sutanto Anggota Komite Etika Linus M. Setiadi Anggota Komite Etika

5/6/2008 3:08:19 PM

AKUNTAN

A

INDONESIA

PENGANTAR REDAKSI kuntansi syariah melaju kencang seiring kian pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di bidang perbankan, sehingga bisnis perbankan berbasis syariah kini menjadi tren yang patut dibanggakan. Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan enam standar terkait dengan akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas

syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (istishna’), PSAK 105 (mudharabah), dan PSAK 106 (musyarakah). Namun, sepertinya masih ada sejumput kebimbangan di beberapa kalangan menyikapi perkembangan ekonomi syariah, dan termasuk juga implikasinya terhadap akuntansi syariah. Apa sebenarnya yang melandasi kebimbangan atau bahkan menjadi sebuah ketakutan beberapa kalangan tersebut terhadap ekonomi dan akuntansi syariah? Haruskah perkembangan yang merupakan suatu keniscayaan tersebut

p e r u b a h a n

disikapi dengan kebimbangan dan atau ketakutan? Apa pula bedanya dengan sistem barat? Edisi kedua Akuntan Indonesia ini menyajikan beberapa wacana konsep dan perkembangan serta pengembangan akuntansi syariah plus praktiknya di Indonesia, dan ada juga contoh praktik akuntansi syariah di Timur Tengah, Merdiban. Dari belahan luar Indonesia, kami sajikan berita adanya dukungan konverjensi International Financial Reporting Standards (IFRS) dari Beijing. Beberapa artikel juga disajikan agar bisa menambah bobot kajian ilmiah, sehingga Akuntan Indonesia

d a l a m

tak melulu berisi berita dan feature, namun juga bisa menambah khasanah keilmuan kita semua.

m i t r a

Susunan Redaksi Pemimpin Umum Ardan Adiperdana Wakil pemimpin umum Ellya Noorlisyati PEMIMPIN USAHA Trya Perdana Mukna Pemimpin Redaksi Achmad Surya Redaktur Pelaksana Mochammad Yusuf Dewan Redaksi Reno Widya, Hery Kusnanto, Egi Sutjiati, DR. Khomsiah, Elly Zarni, Usmansyah, Jan Hoesada SEKRETARIS REDAKSI Monalisa Reporter Yessy M., Eko Nurmawan Desain VISUAL & TATA LETAK Hertriana Faadhil Rizqi Pemasaran T. Yulianti Ralat

alamat Redaksi Kantor IAI Wilayah Jakarta, Gedung Gajah Blok AE Jl. Dr. Saharjo no.111 Tebet, Jakarta Selatan 12810, Indonesia telephone 021 837 07344, 8353588 faxcimile 021 829 0324 email [email protected] Rekening BCA cabang Tebet Saharjo A/C No. 092.3009130 a/n IAI Wilayah Jakarta

Dalam Edisi No.1/Tahun 1/Agustus 2007 terdapat sedikit kesalahan yang mengganggu, yaitu: 1. Ahmadi Hadibroto, Ketua Dewan Asosiasi Akuntan Indonesia, seharusnya Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI 2. Alamat email USAP 2007 tertulis [email protected] seharusnya [email protected]

Opini yang diekspresikan dalam Akuntan Indonesia tidak merepresentasikan pandangan Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia atau editor tidak bertanggungjawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini atau saran yang

Terima Kasih

terdapat dalam tulisan maupun pariwara.


ai

5/6/2008 3:08:19 PM

Apa Kata

Mereka ?

Iyus Wiadi, MPA Ketua PS Manajemen Universitas Paramadina : “Banyak informasi bermanfaat yang kami dapat dengan membaca Majalah ini, semoga Majalah Akuntan Indonesia dapat dikenal secara luas dan memberikan manfaat yang banyak bagi para pembacanya”

Cinta Madu Ningrum, Mahasiswa S1 Akuntansi STEKPI : “Senang sekali kita punya majalah sendiri, tidak perlu repot mencari bahan untuk tugas makalah”

Aris Munandar, SGU Consulting : ‘Info yang diberikan masih kurang banyak, mungkin karena edisi pertama. Tapi saya yakin edisi berikutnya akan lebih baik, karena majalah Akuntan Indonesia adalah majalah profesi akuntan yang sangat ditunggu penerbitannya oleh kita”

Safaat Widjajabrata, Anggota Dewan Kehormatan IAI ”Selamat dan sukses atas terbitnya majalah “Akuntan Indonesia”. Semoga dengan adanya majalah ini profesi Akuntan makin maju dan membawa nama IAI semakin harum”

Reno Widya, Departemen Keuangan RI : “Keberadaan majalah Akuntan Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan para akuntan selama ini karena majalah ini adalah majalah untuk para Akuntan yang dapat menjadi wahana getting and sharing knowledge. Namun untuk tetap exist, menurut saya perlu adanya dukungan dan partisipasi dari semua pihak terutama para akuntan sebab hidupmatinya majalah ini tidak terlepas dari support para akuntan tersebut. Untuk itu mari kita dukung majalah kita…… mari kita jaga majalah Akuntan Indonesia……Bravo Akuntan Indonesia!”

Soemarsono DW, Anggota IAI : ”Harapan saya pada majalah baru ini adalah agar majalah ini menjadi majalah pendidikan bagi para akuntan (pendidik,manajemen,publik) / yang akan jadi akuntan (mahasiswa jurusan akuntansi)/ yang mempunyai cita-cita jadi akuntan (siswa SMA)/masyarakat umum yang membutuhkan/ tidak membutuhkan adanya profesi ini -dalam bentuk sosialisasi tiada henti pada masyarakat atas profesi ini. Agar tidak terus menerus menjadi “tameng” saja. Maka isi majalah ini harus lugas, dan pantas untuk dibaca. Kalau ada singkatan, ya ada kepanjanganannya, kalau ada istilah teknis/asing ya dicari kata sepadannya. Terimakasih, selamat berjuang”.


5/6/2008 3:08:24 PM

ai

Daftar Isi

Konsep & Desain sampul Hertriana Faadhil Rizqi

Fotografi Trya Perdana Mukna

Laporan Utama

8

AKUNTANSI SYARIAH: BAGAIMANA KONSEP DAN T E O R I N YA ? AKuntansi syariah vs barat

12

AKUNtansi zakat, sebuah keharusan

14

Tokoh

17 DEWI ASTUTI

Analis Bank Senior Tim Pengaturan Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia

Opini

20

RAMZI A. ZUHDI DIREKTUR SYARIAH-BANK INDONESIA


5/6/2008 3:08:29 PM

ai KORESPONDEN

IAI Wilayah Sulawesi Utara Coco Departement Store Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 458 Tlp 0431-822009 Fax 0431-852963

Daftar Isi

Daftar Isi

Opini

24

IAI Wilayah Kalimantan Barat KAP. Sardjono, Budi Sudarnoto Jl. Purnama No. 168 A Tlp 0561-763368 IAI Wilayah Riau Jl. Durian No. 1F Samping pemancar TVRI, Labu Baru Pekanbaru 28291 Tlp 0761-22769 Fax 0761-63268 IAI Wilayah Jawa Timur Bapak Tjiptohadi Sawarjuwono Jl. Ngabel No. 143 D Surabaya 60246 Tlp 031-5021125 IAI Wilayah Jambi BPKP Perw. Jambi Jl. HOS Cokrominoto No. 107 Jambi Tlp 0741-61682 IAI Wilayah Sumatera Barat BPKP Perw. Sumatera Barat Jl. HR. Rasuna Said No. 69 Padang 24114 Tlp 0751-33898 Fax 0751-31688

DeputY BANK INDONESIA : Budi Mulya

Wawasan

30

STRATEGI BARU STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: MEMBANGUN SINERGI ANTARA STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DAN STANDAR AKUNTANSI UKM OLEH: SRI YANTO DAN JAN HOESADA

Berita

MAJALAH AKUNTAN INDONESIA RESMI DILAUNCHING LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU PRINSIP TRANSPARANSI UNHAS BUKA PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI

IAI Wilayah Jawa Tengah BPKP Perw. Jawa Tengah Jl. Raya Semarang, Kendal Km 12 Semarang 50138 Tlp 024-8663207

PASAR MODAL SYARIAH SEMAKIN BERKEMBANG

IAI Wilayah DI. Yogyakarta STIE YKPN Jl. Senturan Yogyakarta 55281 Tlp 0274-584321 Fax 081-1283981

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELUM TRANSPARAN

SKPD WAJIB BUAT NERACA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BP MIGAS AKAN UBAH SISTEM PELAPORAN KEUANGANNYA

PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK EFEKTIFKAN PENGELOLAAN ANGGARAN BISNIS SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA TERUS BERPACU

IAI Wilayah Jawa Barat LPAP Widyatama Jl. Cikutra No. 204 A Bandung 40125 Tlp. 022-7206713

internasional

IAI Wilayah Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan 20152 Tlp 061-4155100

MERDIBAN, METODE AKUNTANSI TIMUR TENGAH

IAI Wilayah Sumatera Selatan Jl. Veteran/Vandi Angsoko I No. 324 Palembang 30125 Tlp 0711-319876 IAI Wilayah Kalimantan Selatan BPKP Perw. Kalimantan Selatan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 22 Banjarmasin Tlp 0511-3251409 IAI Wilayah Kalimantan Timur Jl. Ir. Hr. Juanda No. 94 Rt.7 Rw.3 Kel. Air Hitam Samarinda 75124 Tlp 0541-748442 TB Gramedia TB Gunung Agung TB Kharisma


39

46

DUKUNGAN KONVERJENSI IFRS DARI BEIJING

Konsultasi Pajak Khas Akuntan

48 52 53

Di Tengah Turbulensi Ekonomi Indonesia: Peran Akuntan Sentral

Features

57

TANTANGAN MERAIH SUKSES DI DUNIA JURNALISTIK DAN KEHUMASAN

ALI SAID: PENCULIKAN TAK LEBIH DATI UJIAN DARI ALLAH SWT

58

5/6/2008 3:08:31 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Laporan Utama

AKUNTANSI SYARIAH:

BAGAIMANA TEORI DAN KONSEPNYA?

D

Bagaimana teori akuntansi Islam bisa dikembangkan? Dari pelajaran tentang konstruksi teori-teori akuntansi konvesional ada sejumlah approach yang bisa ditempuh, seperti yang dikategorikan oleh Belkaoui (1992). Belkaoui memilah-milah cara pendekatannya dengan mengkategorikannya menjadi “tradisional,” “regulatory” dan yang “lain-lainnya.” Kategori terakhir ini termasuk cara-cara pendekatan peristiwa (event), perilaku (behavioral), sistem informasi manusia dan prediktif-positif, meski di sana-sini ada ketidakjelasan pokok pikiran akibat tumpang tindihnya kategori-kategori tersebut.

m i t r a

p e r u b a h a n

alam perekonomian Syariah seharusnya tercakup pula sistem akuntansinya. Artikel ini – yang disarikan dari suatu telaah ilmiah, berusaha mengantarkan kepada pemahanan tentang bagaimana teori dan konsepkonsep akuntansi Syariah bisa diperoleh.

d a l a m

And We created not the heavens, the earth and all between them, merely in (idle) sport. We created them not except for just ends. But most of them do not understand(Al-Qur’an, 44:38-39).

Namun pula ada pendekatan induktif-empiris yang diperkenalkan Whittington (1986) yang merupakan upaya untuk mengembangkan suatu teori akuntansi berdasarkan generalisasi fenomena empiris. Pendekatan ini pula yang ditempuh oleh badan-badan akuntansi profesional di Amerika dan Inggris, seperti AICPA dan CCAB, di mana ada berbagai standar yang ditetapkan guna bisa mengatur praktek-praktek akuntansi. Dalam kurun dua dekade terakhir, teori induktif-empiris telah masuk ke dalam teori akunting positif (PAT), di mana para penganjurnya, Watts & Zimmerman (1986), berargumentasi bahwa teori akuntansi haruslah positif. Itu untuk menjelaskan apa, dan membantu memprediksi, peristiwaperistiwa masa mendatang. Bukan berusaha

ai


5/6/2008 3:08:32 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Prinsip dan kebiasaan-kebiasaan akunting konvesional yang berasal dari approach empiris-deduktif tampak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Gambling & Karim, 1991;Khan, 1994a; Adnan & Gaffikin, 1998). Meski begitu, dengan kecenderungan tetap dipraktekkan dan dapat diterima secara umum sekarang, mengakibatkan adanya salah analis sehingga konsep akuntansi konvensional dipandang cocok untuk Islam. Hal sama dapat terjadi jika teori akuntansi Islam dikembangkan melalui pendekatan empiris-deduktif. Dari perspektif Islam, salah satu penggunaan yang mungkin untuk pendekatan positif ialah dalam menentukan konsesus dan kesepakatan atas berbagai tafsir prinsip-

Dalam pendekatan deduktif, prinsip-prinsip teoritis akuntansi secara logis diperoleh lewat deduksi berbagai asumsi dari aksioma atau prinsip-prinsip awalnya (Whittington, 1986). Pendekatan “true income” dalam teori akunting merupakan bentuk paling awal approach deduktif. Pendekatan ini berusaha menyelaraskan antara laba akuntansi dengan laba ekonomi yang menjadi pegangan para ekonom, dan dengan begitu sangat bergantung pada teori ekonomi. Namun Gambling dan Karim (1991) berargumentasi bahwa konsep income ekonomi tak bisa diterima dalam perspektif Islam karena hal-hal yang tak bisa diterima itu begitu fundamental bagi teori deduktif Barat. Misalnya, model tingkat ekonomi pengembalian modal (economic rate of return on capital) yang membentuk basis bagi kalkulasi pendapatan di muka dengan asumsi bahwa uang punya nilai waktu, yang dinyatakan Gambling dan Karim sebagai hal yang tak ada dalam Islam. Atas dasar ini, bagian dari teori akunting deduktif yang berlandasan teori ekonomi konvensional tampak bukan sebagai model yang cocok untuk menciptakan teori akuntansi Islam.

Gambling dan Karim (1991) menyarankan approach normatif deduktif dalam penetapan standar-standar akunting karena Muslim harus mematuhi Syariah baik dalam aspek sosial maupun ekonomi kehidupan mereka. Pendekatan ini menurut mereka mencakup bagaimana memahami tujuan-tujuan laporan keuangan, rumus-rumus akuntansi dan definisi konsep-konsep prinsip Syariah. Ini akan membentuk dasar bagi kerangka struktural yang akan menjadi rujukan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Ini adalah metodologi terbaik untuk sampai pada sebuah teori akuntansi Islami, karena prinsip atau aturan manapun yang didapat akan sejalan dengan pandangan serta nilainilai Islam. Lebih jauh, akuntansi teristimewa sangat penting bagi para investor Muslim, katakan misalnya dalam aturan bisnis Mudharabah atau Musharakah, karena larangan riba dalam Islam membuat mereka tak bisa mengharapkan pendapatan pasti dari modal yang telah dikeluarkan, tak pandang bagaimanapun kinerja perusahaan investasinya. Oleh karenanya evaluasi atas hasil investasi mereka tergantung pada konsep akuntansi di luar Islam, karena tak adanya sumber informasi lain.


d a l a m

Dari titik pandang Islam, meski tetap harus pula dipertimbangkan cara pengambilan keputusan-keputusan strategisnya, hal tersebut, pertama, tak bisa menjadi pengganti bagi teori normatif-deduktif karena antara lain suatu situasi positif bisa jadi merupakan penyimpangan dari pemahaman normatif tentang Islam, sehingga tak bisa dijadikan landasan bagi pengembangan suatu teori. Lain dari itu, kedua, Islam telah memiliki prinsip-prinsip etika dan perilaku secara abadi, dan dengan demikian approach yang tak mengindahkan prinsip-prinsip tersebut tak akan bisa mewujudkan suatu masyarakat Islam. Point pertama tersebut khususnya benar jika dilihat bukti bahwa sekularitas dipisahkan dari hal-hal keimanan dalam kehidupan Barat, yang dampaknya juga kembali mengenai lingkungan Islam.

prinsip Syariah. Dalam Islam, di mana prinsip tak dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah dan lebih didasarkan pada penafsiran, berbagai aturan untuk suatu isu bisa sampai ke tujuannya secara bersamaan. Oleh karenanya Muslim biasanya akan mengambil opini mayoritas orang yang berpengetahuan untuk itu (Jumhur) sebagai yang paling otentik. Dengan begitu, riset positif yang bertujuan menemukan persepsi kaum ulama, sarjana dan mereka yang berilmu lainnya (termasuk para akuntan?) akan sangat berguna dalam membentuk opini mayoritas untuk suatu isu.

m i t r a

berkhotbah tentang apa yang seharusnya dilakukan. Inilah yang telah mendorong riset pasar modal menjadi mainstream dalam akunting. Namun kemudian pendekatan regulatory mengikuti pula penerapan paradigma keputusan-kegunaan. Kritik tajam terhadap PAT lalu bermunculan (antara lain Christenson, 1983;Tinker & Puxty, 1995).

p e r u b a h a n

Laporan Utama

ai

5/6/2008 3:08:32 PM

AKUNTAN

INDONESIA

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Laporan Utama

ai

Karim (1995) menawarkan dua metode di mana akuntansi Islami akan bisa tercapai. Pertama, tetapkan sasaran-sasaran berlandasan pada prinsip-prinsip Islam dan ajaran-ajaran Islam. Pertimbangkan sasaran-sasaran tersebut dan bandingkan dengan pemikiran-pemikiran akuntansi kontemporer yang ada. Kedua, mulai dengan sasaran-sasaran yang ada dalam pemikiran akuntansi kontemporer, kemudian bandingkan dengan Syariah, lalu terima yang sejalan dengan Syariah dan tinggalkan yang tidak sejalan. Lalu, kembangkan hasil-hasil unik yang menjadi temuannya. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) sejak 1996 menerapkan cara pendekatan yang kedua tersebut. Lembaga ini berpendapat bahwa cara itu konsisten dengan prinsip-prinsip Islam lebih luas bahwa suatu pandangan tak selalu memerlukan konsep yang mesti diambil dari Syariah. Ditegaskan, cara pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang hal-hal yang diperbolehkan (ibaha, permissibility) bahwa segala sesuatu diizinkan kecuali untuk hal-hal yang jelas dilarang Syariah. Dengan demikian, konsep

informasi akuntansi berguna, seperti relevansi dan reliabilitas, bisa begitu saja dimasukkan dalam praktek akuntansi Islami oleh AAOIFI. Salah satu faktor kunci yang membedakan institusi-institusi keuangan Islam ialah perlunya mereka memperlihatkan kepatuhan (compliance) terhadap Syariah dalam segala aktivitas mereka. Di sini kurang adanya konsensus mengenai apakah transaksi-transaksi atau aktivitasaktivitas tertentu telah dipatuhi. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan di antara para praktisi dan customer, selain akan membatasi penerimaan dan pengakuan lebih luas akan konsep tentang keuangan Islam. Industri keuangan Islam pun dengan demikian hanya “dikendalikan” oleh sedikit pakar terkemuka Syariah yang kerap bekerja untuk bank-bank berbeda atas penugasan komite Syariah. Kondisi ini juga akan bisa membatasi inovasi produk pengetahuan tentang Syariah. Ujung-ujungnya ialah menunjukkan diri patuh terhadap Syariah akan sulit karena institusi-institusi yang berbeda punya model-model governance mereka sendiri. Mereka menggunakan itu untuk menetapkan dan menguji kepatuhan mereka.

Hasil riset ini menawarkan hal-hal berikut yang bisa dijadikan pegangan: 1. Identifikasi prinsip-prinsip etika dan akuntansi Syariah dalam kaitannya dengan bisnis serta berbagai akitvitas lain yang mencakup fidusiari. Kemudian pertimbangkan dampak-dampaknya bagi akuntasi. Bandingkan itu dengan prinsipprinsip di mana bisnis gaya Barat dan organisasi-organisasi lainnya beroperasi di bawah kapitalisme. 2. Identifikasi sasaran-sasaran utama dan pengganti bagi akuntansi Islam berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam tersebut, dan pertimbangkan sasaransasaran itu dengan pemikiran akuntansi kontemporer. Langkah ini jangan terbatas pada pemikiran akuntansi arus besar (mainstream) saja, karena “pengembangan dari pelaporan narratif dan non-traditional telah sedemikian meningkatnya sehingga para akuntan modern tak bisa lagi untuk tak mengindahkannya (Mathews & Perera, 1991). Perbandingan dengan pemikiran akuntansi modern bisa membuka jalan bagi dua maksud: pertama, identifikasi alternatif bagi teknik-teknik akuntansi

10


5/6/2008 3:08:33 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Laporan Utama

p e r u b a h a n

6. Upayakan konsensus di antara para ilmuwan dan akuntan mengenai sasaransasaran serta ciri-ciri tersebut, karena inilah salah satu metode untuk sampai kepada aturan Islam yang tak terdapat dalam AlQur’an (Kamali, 1991). Jika hasil riset ini telah secara benar tiba pada sasaransasaran serta ciri-ciri akuntansi Islami, maka mayoritas Muslim yang berpengetahun seharusnya sepakat, karena sebagaimana ditegaskan dalam hadist “ummatku (dan umat manusia seluruhnya) tak akan sepakat mengenai suatu kesalahan,” meski tentu di sana-sini akan terdapat ketidaksetujuan secara individual.** (Pratama Hadi).

d a l a m

yang dikembangkan di Barat dan yang bisa diterapkan ke dalam akuntansi Islami, dan, kenali prinsip-prinsip akuntansi konvensional yang tak berbenturan dengan akuntansi Islami.

m i t r a

3. Identifikasi landasan teoritis dari akuntansi Islami, seperti misalnya apakah itu accountability, stewardship atau decisionusefulness. Ini terpaut erat dengan sasaransasarannya dan kemungkinan tak akan bisa terpisahkan. 4. Identifikasi para pengguna informasi akuntansi Islami, dan periksa untuk apa informasi itu mereka gunakan. Sampai pada suatu batas tertentu, pengunaanpenggunaanya akan bisa diidentifikasi lewat cara mempertimbangkan atuaran-aturan etika bisnis Islami. 5. Kembangkan ciri-ciri akuntansi Islami, misalnya informasi yang diperlukan serta prinsip-prinsi valuasi dan pengungkapan (disclosure) yang akan memasukkan prinsipprinsip etika bisnis Islami. Juga, ini akan mencapai sasaran-sasaran akuntansi Islami sampai sejauh yang belum pernah diberikan definisinya oleh Syariah.

11 edisi ke2 new size.indd 11

ai

5/6/2008 3:08:35 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Laporan Utama

Akuntansi Syariah

vs

Barat

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Tak mudah menerapkan akuntansi syariah, sementara sistem Barat terbukti “gagal”. Sayangnya, masih banyak perdebatan dalam banyak aspek dalam menerapkan sistem yang Islami tersebut. Mengapa ?

B

angkitnya akuntansi syariah di Indonesia tidak hanya karena terpicu terjadinya skandal akuntansi sebuah perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Amerika Serikat, WorldCom beberapa tahun silam. Tetapi akuntan syariah muncul sejalan dengan adanya kesadaran untuk bekerja lebih jujur, adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadist. Amin Musa menjelaskan, bangkitnya sistem akuntansi syariah itu dilatar-belakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. “Dengan animo itu, perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran, maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya,” kata salah satu angota Komite Akuntansi Syariah (KAS) kepada Akuntan Indonesia di Jakarta, belum lama ini. Sebelumnya, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mengaudit dengan sistem syariah, sementara sistemnya belum dibangun secara permanen, mengingat cakupan standar umumnya mencakup atas ruang lingkup penerapan, karekteristik transaksi, pengukuran dan penyajian transaksi secara syariah.

ai

Karena cakupannya luas, sampai kini para anggota KAS masih sering melakukan pembahasan masalah itu, meski sering terjadi perbedaan antara anggota yang berlatar-belakang syariah dengan praktisi dan akademisi tentang suatu hal tertentu. “Akan tetapi ada beberapa hal bisa diselesaikan,” katanya. Sebagaimana diketahui, dalam sistem akuntansi konvensional yang berbasis pada pembukuan mengakui adanya utang atau pemasukan yang sifatnya belum riil, accrual basis, ini lawan dari cash basis. Accrual basis tersebut sudah terbukti banyak kegagalan, utamanya dalam mendorong para akuntan lebih jujur dan adil, sehinggga dianggap melanggar syariah. Pengamat ekonomi Dr. Syahrir, mengakui para ahli hukum dan akuntan korporasi AS memang sangat ahli dalam “bermain” pada letter of the law, tetapi samasekali meniadakan spirit of the law atau jiwa rasa keadilan dalam lembaga hukum. Perusahaan WorldCom yang mempunyai klaim asset US$107 miliar, setara dengan Rp 963 triliun itu, kini gulung tikar alias bangkrut karena harga sahamnya yang semula mencapai US$ 80 per lembar tinggal US$ cent 9. Inilah dongeng kebangkrutan terbesar sepanjang sejarah perusahaan Amerika yang selalu mengagung-agungkan sistem akuntansi berbasis kapitalisme itu.

Sebelum itu juga pernah terdengar cerita, terjadi skandal akuntansi pada tiga perusahaan yakni bidang energi (Enron), obat-obatan (Merck), dan mesin cetak (Xerox). Ketiga perusahaan itu sempat “sempoyongan” karena diguncang skandal manipulasi keuangan. Enron membukukan keuntungan anak perusahaan dimasukkan dalam laba pembukuan perusahaan induknya untuk mengangkat harga saham di pasar. Itu cerita dari belahan dunia sana (baca negara maju). Perbedaan Itu Sampai sejauh ini, masalah sistem accrual basis yang konvensional dan cash basis yang syariah menjadi perdebatan seru dalam KAS. Secara ekstrem kubu syariah bahkan mengingatkan apa yang terjadi pada perusahaan di benua lain itu juga bakal terjadi di Indonesia, termasuk pada perusahaan berbasis akuntansi syariah. Mantan Dirut Bank Muamalat, Zainulbahar Noor, setidaknya meyakini akan hal itu. “Tinggal tunggu waktu saja, karena sistem akuntansinya sama saja. Tak ada perbedaan sistem akuntansi yang dipakai di AS maupun di Indonesia,” kata Zainul. “Karena induknya sama, maka dampaknya pun akan sama.” Mantan perintis Bank Muamalat yang juga dosen pada Universitas Assafi’iyah itu juga memperkirakan, kejadian serupa bukan hanya dapat terjadi pada perusahaan lokal yang auditnya berbasis pada akuntansi konvensional, tetapi juga dapat menerpa pada perusahaan yang auditnya berbasis syariah. Mengapa?

12


5/6/2008 3:08:35 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Laporan Utama

Sistem tersebut tidak cocok dalam syariah, karena memberikan banyak pintu untuk memungkinkan terjadi penyimpangan loop hole yang mengarah terjadinya korupsi. Ia mencontohkan, pada tahap awal dimulailah dalam bentuk pempublikasian neraca dan laba rugi akhir tahun yang bersifat window dressing. “Kita mengetahui betapa banyaknya bank-bank yang menggelembungkan angka total pendapatan akhir tahun dengan maksud untuk menggelembungkan angka tingkat laba melalui perlipatgandaan angka pendapatan, laba, dengan mengkredit pos pendapatan dari pendebetan pendapatan yang akan diterima (Interest Earned Not Collected/IENC). Cara ini dilakukan dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa bank bersangkutan menguntungkan untuk menarik dana masyarakat lebih banyak dan maksudmaksud lainnya, antara lain mengarah pada tindakan kriminal dalam keuangan bank.”

“Itulah sebabnya, saya sejak awal kurang setuju dengan metode itu.Meskipun pendapat saya itu tidak populer saya tetap yakin sistem cash basis pada usaha syariah masih yang terbaik,” kata Zainul. Kenyataan saat ini, katanya, bank-bank syariah atau usaha yang berbasis syariah wajib memasukkan pendapatan yang akan ditagih menjadi pendapatan riil di dalam laporan pendapatan rugi labanya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia/ PAPSI tahun 2003. Pendapat Zainul ini mendapatkan perlawanan sejumlah anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ellya Noorlisyati, praktisi akuntan yang juga wakil ketua IAI Cabang Jakarta adalah salah satu tokoh yang tidak sependapat dengan Zainulbahar. Ia mengingatkan bahwa suatu janji itu berdasarkan syariah juga wajib dipenuhi. Ellya mengilustrasikan, seseorang yang menyewakan rumahnya. Jika si A mengontrakkan sebuah rumah,

Accrual basis atau dasar akrual, kata Ellya, adalah suatu proses akuntansi untuk mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Accrual basis mengakui pendapatan dan adanya peningkatan yang terkait dengan asset (aktiva) dan beban (expenses) serta peningkatan yang terkait dengan utang (liabilities) dalam jumlah tertentu yang akan diterima atau dibayar (biasanya) dalam bentuk kas di masa yang akan datang. Sistem itu juga sudah diadopsi lewat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan juga Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang mengharuskan bank syariah untuk menerapkan metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan dan beban mereka. Dalam sistem accrual basis, kata Ellya, dasar akrual digunakan untuk mengakui adanya pendapatan dan atau peningkatan aktiva yang akan diterima di masa yang akan datang pada saat transaksi tersebut terjadi. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka perusahaan tersebut akan mencatat adanya piutang (hak perusahaan tersebut terhadap pembeli yang akan diterima di masa yang akan datang). “Model ini tampaknya tidak bertentangan dengan kaidah di dalam Islam,” katanya meyakini. Nah, perdebatan soal ini masih berlangsung. Dan tampaknya diperlukan adanya titik temu agar persoalan syariah tidak hanya sekadar perdebatan belaka, melainkan menjadi solusi bersama untuk mencapai nilai Islami. Semoga.(MY)

Ellya Noorlisyati, Praktisi Akuntan


p e r u b a h a n

Dengan kata lain, tegas Zainul, penerapan metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan akan menyebabkan bank, asuransi atau usaha yang berbasiskan pada syari’ah melanggar syariat Islam. “Bahkan, saya dapat menyimpulkan penerapan metode accrual basis merupakan loop hole bagi terjadinya korupsi,” katanya, seraya mengatakan, dari dulu saya tidak setuju dengan usulan teman-teman dari Ikatan Akuntan Indonesia yang menyarankan Bank-bank syariah juga menggunakan sistem accrual basis.

Pada peringkat berikutnya, akan terjadi pengkorupsian dalam arti pemalsuan angka-angka neraca dan laba rugi yang semakin melebar dan membengkak sehingga membangkrutkan bank atau perusahaan terkait. Kejadian yang menyimpang ini kerap baru diketahui secara mendadak sementara publik telah terninabobokan oleh prestasi finansial yang semu tersebut.

Rp 500 ribu per bulan, maka dia akan membukukan pendapatan selama satu tahun dari sewa rumah sebesar Rp 6 juta. Metode pembukuan seperti itu tidak akan bertentangan dengan kaidah Islam, karena sudah terjadi kesepakatan kontrak sewa, pemilik rumah dengan penyewa dengan harga Rp 500.000 per bulannya.

d a l a m

Sistem accrual basis itu, katanya, telah mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, karena syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah sepenuhnya untuk mengetahuinya (Baca QS Al-Baqarah:255).

Bahkan, metoda accrual basis juga dapat disalahterapkan untuk menyulap bank yang tadinya merugi menjadi bank yang untung. Korupsi apa yang terjadi dalam hal ini? Pada peringkat awal adalah tindakan korupsi dalam pengertian universal yaitu cacat moral dengan ‘’memalsukan’’ angka dalam jumlah yang tidak sebenarnya, melaksanakan perbuatan yang tidak wajar, sebuah perusakan integritas dan kebajikan umat.

m i t r a

Karena itu tadi; sistem accrual basis juga diterapkan pada akuntansi syariah. “Ini jelas melanggar syariah Islam,” tandas Zainulbahar Noor.

ai

5/6/2008 3:08:35 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Laporan Utama

Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan

S

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

ejarah akuntansi syariah (baca akuntansi zakat), sebenarnya sudah lama lahir. Jika diruntut, sejak ada perintah untuk membayar zakat itu. Adanya perintah membayar zakat itulah mendorong pemerintah untuk membuat laporan keuangan secara periodik Baitul Maal, sementara para pedagang muslim atau produsen muslim wajib menghitung hartanya (assetnya) apakah sudah sesuai dengan nishabnya (batas harta yang harus dibayarkan). Penghitungan dengan sistem akuntan syariah itu di Indonesia belum terbiasa. Maklum, Bank Mualamat saja, sebagai Bank Syariah Islam pertama di Indonesia baru berdiri pada awal Nopember 1991. Itu artinya akuntan syariah baru akan lahir setelah puluhan tahun bank itu berdiri. Tetapi fenomena munculnya transaksi syariah, usaha syariah di kalangan pebisnis Indonesia, kini telah mendorong lahirnya para akuntan syariah untuk lebih mendalami masalah audit di bidang zakat dan bentuk perdagangan lainnya secara syariah Islam. Itu sebabnya, penyusunan dan penyempurnaan akuntansi zakat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan sebuah keharusan. Mengapa? ”Karena ini sebuah keniscayaan sejarah untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat sesuai dengan kaedah syariah Islam dan sejalan dengan adanya konsep GCG/ good governance,” ujar Dr. Setiawan Budi Utomo, Ketua Tim Kerja Akuntansi Zakat IAI, kepada Muh. Yusuf, wartawan Akuntan Indonesia, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Setiawan, posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk LAZ maupun BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Berikut petikan wawancara itu.

Apa latar belakang penyusunan Standar Akuntansi Syariah dan Zakat? UU Zakat mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Sayangnya, sampai kini, di Indonesia, belum ada standar akuntansi untuk zakat yang dikeluarkan oleh standard setter akuntansi syariah, IAI. Yang ada, baru pedoman akuntansi yang dibuat secara mandiri oleh masing-masing institusi dan lembaga.

ai

Akibatnya, banyak ditemukan kesulitan dan dispute oleh para auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan tugasnya di lapangan mengingat ketiadaan standar akuntasi zakat itu, disamping adanya beragam interpretasi, pedoman akuntansi yang digunakan serta beragamnya pendapat fikih (ketentuan hukum syariah) seputar pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Dr. Setiawan Budi Utomo Ketua Tim Kerja Akuntansi Zakat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hal itu, sama persoalannya dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun nonbank serta Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Usaha ini memerlukan standar akuntasi untuk setiap transaksinya, sebab LKS dan LBS memilki akuntabilitas dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang pada utamanya adalah transaksinya secara syariah.

Konteksnya dengan zakat? Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial sehingga perlu pengaturan sendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaiamana dalam transaksi komersial dikenal mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna’, dsb. Dengan demikian, penyusunan akuntansi zakat oleh IAI merupakan sebuah kaharusan syariah zakat sekaligus sebuah meniscayaan sejarah untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaedah syariah. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency. Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformalkan dalam bentuk LAZ maupun BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam penghimpunan dan penyaluran dana-dana zakat. Jadi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 yaitu mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.

Lalu, apa saja cakupan pengaturan dalam standar Akuntansi zakat itu? Ruang lingkup dan cakupan pengaturan standar akuntansi zakat pada akhirnya akan diperuntukkan bagi entitas yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (amil); Entitas yang membayar zakat (muzakki); dan Entitas yang menerima zakat (mustahiq). Srandar ini tidak berlaku untuk entitas yang melakukan aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas itu harus mengikuti ketentuan dalam PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Standar ini juga menegaskan, entitas yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang disebut entitas pengelola zakat, infak, dan sedekah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

14


5/6/2008 3:08:36 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Laporan Utama Standar akuntasi ini tidak hanya mengatur transaksi zakat saja melainkan infak/sedekah, maka akan diatur juga dalam penjelasannya mengenai Zakat yaitu sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Di samping itu juga dijelaskan mengenai infak/sedekah yaitu sebagian harta yang tidak wajib dikeluarkan oleh pemiliknya, yang diserahkan yang peruntukannya dapat tertentu (muqayyadah) atau tidak tertentu (mutlaqah).

kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 30 juta. Sanksi ini agar BAZ dan LAZ lebih baik dalam melakukan pengelola zakat.

Agar memenuhi syarat dan rukun zakat, diatur pula ketentuan mengenai nisab yaitu batas minimum atas kepemilikan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam satu tahun. Juga penerima zakat (mustahiq) adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Demikian pula menangani wajib zakat (muzakki) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Demikian pula pendayagunaan zakat sudah didasarkan pada program-program yang disusun oleh BAZ dan LAZ maupun oleh program sinergi seperti Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU) yang dikoordinasikan oleh bank Indonesia bekerjasama dengan BAZNAS dan perbankan syariah dengan memperhatikan kondisi mustahiq dan skala prioritas, seperti pemberian beasiswa dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, pemanfaatan dana zakat bersifat produktif, dan mendirikan rumah sakit gratis untuk kaum dhu’afa.

Kondisi itu diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain, belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat dan profesi amil zakat masih dianggap profesi sambilan. Sedangkan perkembangan zakat setelah tahun 90-an sampai kini terutama, pengelolaan zakat telah diatur melalui UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581/ 1999 dan Keputusan Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Tujuan pengelolaan zakat, antara lain, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. UU itu juga mengatur keorganisasian pengelola zakat yang terdiri atas dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Setiap pengelola yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, dan hibah, diancam dengan hukuman

Ya. Pengelolaan zakat nasional memasuki sejarah baru pada tahun 1993, dengan berdirinya Dompet Dhuafa Republika. Lembaga ini merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan para jurnalis dan didukung oleh koran berbasis Islam, kemudian menjadi organisasi pengelola zakat yang independen dan mandiri. Dompet Dhuafa Republika dikenal oleh publik sebagai lembaga zakat yang mempelopori model pengelolaan zakat secara profesional. Kepercayaan masyarakat ditunjukkan dengan terus meningkatnya dana sosial yang dihimpun dalam bentuk zakat, infak/sedekah, wakaf, dana kemanusiaan dan dana kurban. Pada periode ini kemunculan organisasi pengelola zakat yang dibentuk masyarakat semakin banyak, baik dalam lingkup organisasi keislaman, maupun perusahaan. Banyaknya organisasi pengelola zakat mendorong interaksi dan komunikasi antar pengelola zakat. Salah satu peran yang dimainkan Dompet Dhuafa Republika pada kondisi ini, berinsiatif untuk membentuk Asosiasi organisasi pengelola Zakat “Forum Zakat” (disingkat FOZ) pada 7 Juli 1997. FOZ dideklarasikan 11 lembaga, seperti Dompet Dhuafa Republika, Bank Bumi Daya, dan Pertamina Fungsi Forum itu sebagai forum konsultatif dan kordinatif antar pengelola zakat, dan mensinergikan kekuatan antar pengelola zakat, baik yang dibentuk pemerintah, maupun masyarakat. Seiring dengan kiprah lembaga-lembaga pengelola zakat, khususnya melalui Forum Zakat, pemerintah juga semakin menyadari, sudah saatnya dibuat


p e r u b a h a n

Sejak tahun 90-an kalangan pers banyak andil dalam pengelolaan zakat, begitu juga kalangan ormas Islam. Bagaimana perkembangannya?

d a l a m

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti, diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (manthuq) dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun hadits Nabi, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas yang berbentuk barang), dan rikaz (harta temuan).

m i t r a

Kini lembaga amil zakat sudah berkembang sejauh mana?

Pengumpulan zakat, meski masih jauh dengan potensinya, bagi kalangan potensi zakat di Indonesia lebih dari Rp 7 triliun setiap tahun. Dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Bulan Ramadhan 1425 H, BAZ dan LAZ Nasional menghimpun zakat sebesar Rp 35 miliar, tahun berikiutnya sebesar Rp 47,2 miliar.

ai

5/6/2008 3:08:38 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Laporan Utama instrumen regulasi zakat di Indonesia. Melalui komitmen bersama berbagai pihak di Indonesia termasuk legislatif, maka pada akhir pemerintahan Presiden BJ. Habibie disahkan UU tentang Pengelolaan Zakat pada 23 September 1999. Dampak dari itu, berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran kordinatif di antara lembaga pengelola zakat.

Sayangnya, fungsi BAZNAS tampaknya belum berjalan secara optimal.

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Fungsi kordinatif BAZNAS sesungguhnya diperlukan dan menentukan kerjasama pelaku zakat di Indonesia. Namun dalam perkembangannya peran ini masih memerlukan berbagai prasyarat pendukung sehingga bisa mencapai kondisi yang optimal. Kepengurusan BAZNAS dilahirkan melalui Surat Keputusan Presiden, akan tetapi perannya masih terbatas. Kondisi ini masih terjadi karena masih belum jelasnya posisi dan kedudukan BAZNAS; apakah BAZNAS merupakan badan negara non-departemen setingkat kementerian negara ataukah BAZNAS lembaga dalam naungan dan di bawah pembinaan Departemen Agama. Juga karena BAZNAS yang diharapkan memiliki peran besar dalam pengelolaan zakat secara nasional, akan tetapi belum mendapatkan dukungan dana dari APBN yang memadai. Pada masa depan hal ini harus semakin diperjelas dan ditegaskan. Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu BAZ tingkat Nasional (BAZNAS), 32 BAZ tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 BAZ Kabupaten/Kota. Sedangkan LAZ yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 LAZNAS. Semakin banyaknya organisasi pengelola zakat di Indonesia menciptakan suasana pengamalan zakat yang bergairah dan semarak.

Bagaimana hubungan zakat dan pajak? UU Pengelolaan Zakat menegaskan berlakunya pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun belum memenuhi harapan utama umat Islam, yaitu zakat sebagai pengurang pajak, akan tetapi akomodasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan bentuk motivasi dan pengakuan sehingga umat diharapkan lebih terdorong untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat formal. Hanya saja, pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, masih menghadapi kendala, antara lain, masih banyak masyarakat muslim selaku wajib pajak belum mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan ini, sebagian aparat pajak yang juga belum mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dan penggunaan Bukti Setor Zakat dan pengaturan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWZ) yang belum merata.

ai

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tahun 2003 – 2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam. Dalam riset terhadap 1500 keluarga muslim yang dipilih secara acak (probability sampling) dan 300 organisasi filantropi (LAZIS, BAZIS dan kepanitiaan masjid) yang seluruh sampelnya dipilih dengan metoda purposif (non probability sampling).

Riset mencatat, potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah yang mungkin dapat digali mencapai Rp19.3 triliun per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai (cash) dan Rp 148.200 dalam bentuk barang (in kind). Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp 14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp 5,1 triliun.

Kembali ke soal pembahasan aturan akuntansi zakat. Apa yang menjadi pro kontra? Dalam perjalanan pembahasan akuntansi zakat banyak persoalan yang menjadi fokus perdebatan di kalangan anggota tim kerja, yang memerlukan diskusi lebih lanjut diantaranya, zakat atas perkumpulan harta (entitas), Cara perhitungan zakat untuk wajib zakat entitas (perusahaan). Dari perspektif akuntansi, zakat yang dihitung berdasarkan dua pendekatan itu mempunyai beberapa aspek yang harus dipertimbangkan yakni berdasarkan asset neto. Di sini akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung asset neto, dengan semakin banyaknya intangible asset yang tidak tercatat di dalam neraca. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang computer software, zakat yang dikenakan akan lebih kecil dibandingkan perusahaan tekstil, walaupun kemungkinan besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan computer software akan lebih besar daripada perusahaan tekstil dan berdasarkan keuntungan neto; dinilai lebih cocok, karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang besar akan dikenakan zakat yang lebih besar, tanpa memperhatikan besaran aset neto yang dimiliki perusahaan tersebut. ***(MY) Daftar Lembaga Amil Zakat Nasional (Oktober 2006) 1

Dompet Dhuafa Republika

2

Pos Keadilan Peduli Umat,

3

Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya,

4

Baitul Mal Hidayatullah

5

Baitul Mal Muamalat

6

BSM Peduli Umat

7

Baitul Mal BRI

8

BAMUIS BNI

9

LAZIS Dewan Dakwah Islam Indonesia

10

LAZIS Muhammadiyah

11

BAZMA Pertamina

12

Rumah Zakat Indonesia

13

LAZ Persis

14

LAZ ICMI

15

DPU Daarut Tauhid

16

LAZ Amanah Takaful

17

LAZ Nahdhatul Ulama

18

LAZ IPHI

Sumber : Forum Zakat, 2006

16


5/6/2008 3:08:39 PM

Tokoh

MENGAPA TAKUT DENGAN AKUNTANSI SYARIAH? DEWI ASTUTI Analis Bank Senior Tim Pengaturan Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia


17 5/6/2008 3:08:41 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Tokoh

M

antan Ketua PP Muhammadiyah. Dr. M. Amien Rais pernah mengatakan, tujuan utama dilahirkannya Bank Muamalat – bank yang mendasarkan pada syariah Islam, pada 14 tahun silam, tepatnya 1 November 1991 bukan hanya sekadar mewadahi mereka yang berpendirian bunga bank itu riba. Bank Muamalat sesungguhnya didirikan untuk membantu membesarkan usaha kecil dan menengah yang mayoritas dijalankan oleh umat muslim. Tetapi lebih dari itu, mendorong adanya sikap transparansi, adil dan dapat dipercaya (amanah) oleh pihak lain. Itulah chitoh didirikannya usaha jasa keuangan yang berbasis Islam yang kini berkembang ke berbagai sektor yakni bank syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan (leasing) syariah.

p e r u b a h a n

“Dengan kalimat itu, saya juga mengatakan, seorang akuntan syariah harus build-in dengan GCG (Good Corporate Governance). Oleh karenanya, kita seyogyanya tak perlu mengagung-agungkan konsep GCG yang cikal bakalnya dari Barat, karena dalam sistem perdagangan atau usaha yang berbasis syariah, nilai GCG sudah otomatis ada di dalamnya (“Bulid In,” kata Dewi Astuti (41), Analis Bank Senior Tim

Pengaturan Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia di Jakarta, pekan lalu. Postur Dewi tergolong kecil. Tingginya mungkin hanya berkisar 163 cm dengan berat badan tak sampai 60 kg. Yang mengesankan dari seorang Dewi yang mungil itu adalah keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya secara lantang dan terkesan vokal-untuk ukuran seorang yang bekerja di lingkungan BI. ”Banyak akuntan syariah yang belum memahami masalah itu. Akuntan syariah tidak hanya mengaudit soal materi keuangan, dan jumlah rugi- laba dalam catatan laporan buku accounting-nya. Seorang akuntan syariah harus dapat melihat proses pencarian uang tersebut, sehingga tergambar apakah uang itu halal atau haram,” kata Dewi, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (1990), Palembang, seraya menambahkan, jika semua pembukuan diperiksa dengan metode akuntan syariah, maka tingkat korupsi di Indonesia yakin dapat ditekan. Dewi Astuti adalah anak ke 2 dari enam bersaudara. Ia adalah anak dari ”wong kito.” Lahir di Palembang pada 27 Oktober 1966.

d a l a m

“Saya lahir situasi perekonomian nasional sedang sulit, morat-maret. Orde lama ditumbangkan Orde Baru. Kondisi kesulitan ekonomi itu tercermin sejak saya masuk Sekolah Tingkat SLTA. Puskesmas di desa saya jarang dan orang sakit terus bertambah. Melihat hal itu citacita saya pingin menjadi seorang dokter teladan, bukan akuntan,” katanya.

m i t r a

Ketika saya masuk SLTA jurusan IPA, pelajaran Biologi dan matematika selalu mendapat nilai 9. Tetapi ketika saya mendaftarkan di jurusan kedokteran Universitas Sriwijaya, saya tidak lulus. “Tuhan menunjukkan saya di jurusan lain, yaitu Akuntansi. Ayah, sebagai pegawai perusahaan milik negara, PT Pusri, justru senang melihat saya diterima di FE jurusan Akuntansi, karena ternyata mencari pekerjaannya jauh lebih mudah ketimbang jurusan lain,” tambah Dewi yang mengaku dipersunting teman sekampus dan kini mempunyai tiga orang anak.

Akuntan wakil dari publik Apa bedanya seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jurnalis dan akuntan ? Ketiganya adalah wakil dari publik. Jika seorang wartawan menyampaikan kritik lewat tulisan penanya, maka DPR akan menangkap sinyal itu untuk disampaikan kepada pemerintah melalui rapat kerjanya.

ai

Sementara seorang akuntan harus mampu menilai pembukuan sebuah perusahaan, apakah kinerja keuanganya direkayasa atau tidak, karena ada saja perusahaan yang “nakal”. Jika akan go-public, maka laporan keuangan dipoles agar dapat diterima oleh otoritas keuangan di bursa saham.

18


5/6/2008 3:08:46 PM

Tokoh

Menurut Dewi, masih segar dalam ingatan. Kasus Enron, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang energy di AS, misalnya. Akuntan perusahaan itu telah memasukkan laba anak perusahaanya demi mengangkat harga saham di pasar bursa. Akuntan seperti itu, kata Dewi, bukan hanya tidak bermoral, tetapi melacurkan dirinya sebagai akuntan profesional, karena sesungguhnya akuntan harus dapat menyampaikan laporan keuangan secara benar agar masyarakat tidak tertipu dari ulah pemilik modal yang nakal. “Akuntan profesional harus menolak bayaran jika dia hanya difungsikan sebagai ‘tukang jahit’ sebuah perusahaan,” kata Dewi yang kini sedang menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia, jurusan kebijakan publik. Dewi Astuti, yang sudah mengantongi beberapa sertifikat akuntansi syariah seperti, Islamic Banking Practices dari BIMB, Malaysia, Issues and development on Islamic Economic, Banking and Finance dari Islamic University Malaysia, dan CiIPA- Certified Islamic Profesional Accountant, berpendapat, salah satu kebaikan akuntan syariah adalah menganut sistem cash basis sebagai lawan dari accrual basis.


“Metode akuntan syariah, juga mengakui accrual basis tetapi dengan catatan. Artinya, penerimaan yang kurang pasti hanya diberi waktu tenggang selama tiga bulan. Jika dalam kurun waktu itu uang tidak masuk secara cash, maka pembukuan laba dan rugi harus dikoreksi.” Kata wanita yang kini tinggal di kawasan Griya Kencana II Blok O Ciledug itu. Astuti yang sebelumnya bekerja di British American Tobacco (19911992) mengatakan, metode akuntan conventional juga menggunakan accrual basis, tetapi bedanya tidak sampai kedalam proses asal muasal uang yang dicacatkan dalam pembukuan. Selain itu, waktunya lebih longgar dan banyak justification terhadap uang yang dicatatkan dalam pembukuan. Sampai saat ini, menurut Dewi belum pernah terjadi kasus penipuan terhadap pemeriksaan dengan metode syariah, karena proses pendapatan uang juga termasuk dalam liputan audit. Mengapa kini masih banyak perusahaan takut diaudit dengan metode akuntansi syariah? tanya Dewi dalam mengakhiri percakapan.

5/6/2008 3:08:47 PM

Opini

“Usaha Syariah Lebih Islami dan Governance”


Ramzi A. zuhdi: Direktur Syariah – Bank Indonesia

5/6/2008 3:08:50 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Opini

P

ertumbuhan usaha perbankan syariah di Indonesia terbilang cepat dan menjanjikan, dalam arti bahwa bisnis ini sangat jelas memiliki prospek yang cerah. Dibanding Malaysia yang telah sepuluh tahun lebih dahulu mengembangkan dan mengimplementasikan perbankan syariah, perkembangan di Indonesia boleh dibilang lebih menjanjikan. Paling tidak secara nominal. Itulah yang diungkapkan Ramzi A. Zuhdi, Direktur Syariah, Bank Indonesia, kepada Akuntan Indonesia.

Aturan mengenai perbankan syariah sendiri saat ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 dan berlaku tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

p e r u b a h a n

Sayangnya, meski terbilang pesat, perbankan syariah masih memiliki segepok kendala yang perlu dipikirkan secara matang jalan keluarnya. “Kendala paling terasa adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan memahami usaha syariah,” keluh Ramzi. Kendala lain yang masih harus dikembangkan adalah terbatasnya jumlah kantor dan atau jaringan usaha hingga ke berbagai pelosok nusantara.

d a l a m

Menurut Ramzi, secara menyeluruh tidak ada perbedaan signifikan dalam masalah regulasi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar yang diatur adalah dalam hal menyangkut fatwa konsep jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa, sementara menyangkut permodalan dan tingkat kesehatan yang disyaratkan sama dengan bank konvensional. Beberapa istilah yang lazim digunakan di perbankan syariah adalah murabahah, salam, istishna’, mudharabah, dan musyarakah.

Kalaupun boleh dibilang kelebihan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional adalah pada nilai-nilai yang dianut. “Perbankan syariah karena didasarkan pada nilai-nilai Islam, maka jelas lebih islami. Selain itu, perbankan syariah juga mematok nilai-nilai governance dan transparansi sebagai ruh dalam kegiatan usaha yang dijalankan,” ujar Ramzi.

“Juga dan ini yang kini sedang dinegosiasikan terus menerus dengan Pemerintah, dukungan yang kurang optimal dari pemerintah, terutama terkait dengan kewajiban perpajakan bagi usaha perbankan syariah,” imbuh Ramzi. Dijelaskannya, karena pendekatan yang digunakan dalam perbankan syariah adalah jual beli, maka menurut ketentuan perpajakan kegiatan jual beli adalah obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, sesungguhnya usaha perbankan syariah lebih kepada kegiatan intermediary, sehingga semestinya bukanlah obyek PPN. Maka, kalangan usaha perbankan syariah sangat mengharapkan bahwa usaha ini dipersamakan dengan usaha perbankan konvensional yang core businessnya tidak termasuk sebagai obyek PPN.

m i t r a

Ramzi menuturkan, hingga tahun 2004, tingkat pertumbuhan perbankan syariah mencapai angka fantastis 60%, sementara untuk tahun 2005 hingga tahun 2006 sedikit melambat dan hanya mencapai 30%. Meskipun, jika dilihat dari pangsa pasar yang ada perbankan syariah baru memiliki pangsa 2%, sementara di Malaysia mencapai 15%, namun jika dilihat secara nominal, pertumbuhannya telah mencapai angka yang sama. Hingga kini, jumlah Bank Umum Syariah tercatat sebanyak tiga buah, Bank Perkreditan Syariah sebanyak 108 buah, dan Unit Usaha Syariah sebanyak 23. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang berada dan tergabung dalam Bank Umum.

“Jika tercapai kesepakatan demikian, saya meyakini bahwa prospek usaha perbankan syariah akan lebih cerah dan menjanjikan. Perkembangan yang ada saat ini pun telah menunjukkan tingkat kesadaran publik yang meningkat, di mana publik kian mengenal dan memanfaatkan perbankan syariah,” ujar Ramzi lebih lanjut. Ia menambahkan, sosialisasi usaha perbankan syariah sebenarnya sudah cukup digalakan, namun demikian proses edukasi publik tetap layak dilakukan agar usaha ini bisa menjadi primadona bagi transaksi perbankan oleh masyarakat. (Ellya/Usmansyah)

Photo: Trya PM


ai

5/6/2008 3:08:53 PM


5/6/2008 3:08:55 PM


5/6/2008 3:08:57 PM

Opini

MEMANTAPKAN STABILITAS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN BANGSA


Oleh

Budi Mulya

Deputy Bank Indonesia

5/6/2008 3:08:59 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Opini

BI harus menjadi bagian dari concerted effort seluruh element bangsa, mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Koordinasi dan pengintegrasian langkah dan kebijakan dengan pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya mencapai tujuan itu. Sebaliknya, pembatasan dan “pengotakan” peran BI dari keseluruhan kontelasi kebijakan ekonomi dan pembangunan akan bersifat kontra produktif bagi upaya penyelesaian berbagai permasalahan ekonomi. Berbagai langkah dan kebijakan fiskal dan moneter untuk perbaikan dan penguatan ekonomi terus dilaksanakan, tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, nilai tukar yang stabil, dan sektor keuangan yang semakin sehat. Meski demikian kita juga menyadari perekonimian masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti lemahnya investasi, keterbatasan infra-struktur, dan belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan dalam kondisi ekses likuiditas. Berdasarkan faktor itu, misi saya dalam mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur, khususnya di bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, yang tentunya tak terlepas dari misi dan visi Gubernur adalah “melaksanakan secara konsisten pengelolaan moneter sesuai best practices internasional serta mempercepat terciptanya pasar keuangan yang efisien dan likuid”. Kedua hal strategis ini merupakan landasan visi saya ke depan, yaitu “Menjadikan BI berperan aktif dan terdepan dalam implementasi dan integrasi governance antar lembaga publik dalam kerangka ikut mewujudkan kemakmuran bangsa yang lebih permanen”.

Dengan tekad dan semangat bangkit dari segala permasalahan yang ada, ada beberapa pandangan dan pikiran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan BI untuk memantapkan kestabilan moneter dan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menebarkan kemakmuran. Tekad dan semangat itu didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama, BI harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia yang menjadi pemilik hakikinya, kedua, BI harus dapat menjadi bagian dari solusi berbagai masalah yang terkait dengan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Pandangan ini dikaitkan dengan beberapa isu strategis yang dihadapi BI terutama di bidang moneter, perbankan, dan manajemen internal. Adapun isu strategis di bidang sistem pembayaran tidak akan secara khusus saya elaborasi di sini. Namun demikian saya melihat perlunya antisipasi dan fasilitas BI dalam penyiapan infrastruktur dan penguatan pengamanan sistem pembayaran serta peningkatan efektifitas sekaligus efisiensi dalam proses pengadaan jumlah uang yang layak edar di masyarakat.


p e r u b a h a n

Melewati lebih dari 25 tahun masa pengabdian di BI, saya meyakini BI dapat memberikan makna atas keberadaannya, jauh melebihi apa yang telah digariskan dalam UU itu, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas rupiah. Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, semua kebijakannya harus didasari kepentingan pencapaian tujuan masyarakat dalam jangka panjang.

-Budi Mulya

d a l a m

Indonesia (BI)

“melaksanakan secara konsisten pengelolaan moneter sesuai best practices internasional serta mempercepat terciptanya pasar keuangan yang efisien dan likuid”

m i t r a

S

eorang Deputi Gubernur haruslah menjunjung tinggi profesionalisme, memiliki integritas, kompetensi dan hubungan interpersonal yang baik, sehingga mampu bekerjasama secara harmonis dengan anggota Dewan Gubernur lainnya. Ia juga dituntut mampu membantu dan mendukung langkah dan kebijakan Gubernur sebagai pemegang mandat tertinggi dalam mencapai arah dan tujuan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank

ai

5/6/2008 3:08:59 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Opini Isu-isu Strategis

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Mempertimbangkan tantangan ke depan, kebijakan moneter harus diarahkan untuk (i) mengatasi liquidity overhang, (ii) mempercepat transmisi ke sektor rill, serta (iii) antisipasif dan responsif terhadap setiap gejolak atau krisis yang mungkin terjadi. Semakin terintegrasinya sistem ekonomi dan keuangan Indonesia dengan pasar keuangan dan perekonomian global telah menimbulkan tantangan tersendiri bagi BI dalam mengelola stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kejadian di belahan bumi lain, krisis sub-prime mortgage securities di Amerika Serikat pada 1-2 bulan terakhir, misalnya, dengan cepat menjalar ke seluruh penjuru dunia dan sulit dielakkan pengaruhnya terhadap pasar domestik. Sehubungan hal itu, strategi kebijakan moneter pada dasarnya harus ditujukan untuk secara bertahap menggeser orientasi pelaku usaha dari yang selama ini terkonsentrasi di jangka pendek ke jangka panjang, termasuk mengubah karakteristik aliran masuk modal asing yang selama ini berorientasi jangka pendek (hot money) menjadi investasi berjangka panjang, baik dalam bentuk investasi portfolio (SUN atau obligasi korporasi) maupun foreign Direct Investment (FDI), dan mengurangi volatilitas di pasar keuangan, karena volatilitas menimbulkan tambahan biaya atau premi risiko bagi pengusaha, termasuk pelaku sektor riil dan meminimalkan dampak goncangan di sektor keuangan karena berdampak negatif bagi fundamental ekonomi yang mulai terbangun kembali. Pada dasarnya strategi itu memperbaiki infra-struktur sektor keuangan agar mampu efektif dan efesien memfasilitasi kebutuhan sektor riil yang terutama dengan pembiayaan jangka panjang, sehingga dikotomi dua sektor itu dapat dihilangkan. Selain itu perbaikan infra-struktur sektor keuangan akan memperkuat stabilitas dan ketahanan sistem keuangan yang tidak saja hasilnya dapat dinikmati oleh pelaku pasar keuangan, namun juga oleh industri dan pengusaha sektor riil.

ai

Terkait dengan hal itu, secara lebih konkrit, langkah-langkah yang dapat dilakukan BI mencakup: (i) penguatan kerangka kebijakan moneter, (ii) penguatan manajemen likuiditas, dan (iii) peningkatan monitoring dan penyiapan kontigency plan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis. Guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan moneter, sejak Juli 2005 Bank Indonesia menerapkan Inflation Targetting Framework (ITF) dengan menggunakan policy rate (BI Rate) yang mencerminkan arah kebijakan moneter. Implementasi ITF juga mendorong keselarasan kebijakan moneter dengan keseluruhan strategi kebijakan makro ekonomi pemerintah. Target inflasi rendah dan stabil yang harus dicapai dalam jangka menengah panjang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai target kebutuhan ekonomi. Terkait dengan ini, implementasi ITF berbasis suku bunga yang telah dilaksanakan secara bertahap perlu terus diperkuat dan disempurnakan sesuai (i) best practices internasional dan (ii) perkembangan pasar keuangan dan kondisi perekonomian Indonesia. Manajemen likuiditas di pasar uang juga dilaksanakan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan menjaga stabilitas suku bunga jangka pendek (overnight) Pasar Uang Antar Bank (PUAB) agar sejalan dengan tingkat bunga kebijakan moneter (BI-Rate). Sebagai tempat penyesuaian likuiditas bagi investasi dan portfolio jangka panjang, dan PUAB menjadi alat efektif dan efesien untuk mengarahkan suku bunga jangka menengahpanjang yang nantinya tercermin pada kurva imbal hasil atau yield curve. Langkah konkrit lain terkait dengan manajemen likuiditas pasar uang adalah dengan melakukan financial deepening, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah. Financial deepening, peningkatan peran pasar keuangan terhadap perekonomian yang antara lain dengan menyediakan lebih banyak dan ragam produk pasar keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai

kalangan, sehingga memperbesar sumber pembiayaan pembangunan yang saat ini masih tergantung pada kredit perbankan. Semakin beragamnya ketersediaan portfolio akan mendorong peningkatan likuiditas pasar uang dan percepatan transaksi keuangan yang pada gilirannya menciptakan pasar keuangan yang kompetitif. Implikasi dari perkembangan tersebut adalah meningkatkan kemampuan pasar keuangan dalm menyerap berbagai guncangan karena pasar menjadi lebih elastis sehingga cenderung lebih stabil meski pemain pasar uang semakin banyak dan beragam kepentingannya. BI financial deepening akan meningkatkan efektifitas kebijakan moneter, karena reaksi pasar terhadap perubahan sinyal kebijakan moneter semakin cepat dan kesempatan untuk mengembangkan instrumen alternaif pengendalian moneter di luar SBI semakin terbuka.

26


5/6/2008 3:09:02 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Manajemen likuiditas pasar uang juga harus dapat dilakukan melalui peningkatan sinergi antara pasar rupiah dan pasar valas yang sekaligus ditujukan untuk menjaga stabilitas kedua pasar tersebut. Langkah ini dilakukan misalnya, melalui transaksi swap (valas rupiah) di pasar valas, dengan jangka waktu sesuai profile dan proyeksi likuiditas pasar rupiah. Bagi perbankan, terjaganya stabilitas pasar uang akan mengurangi risiko likuiditas atas kredit, sehingga suku bunga kredit dapat ditekan. Upaya ini juga akan menggeser orientasi pelaku pasar ke pembiayaan atau investasi jangka panjang, termasuk kredit kepada sektor riil. Menggenapi langkah-langkah di atas, peningkatan monitoring dan penyiapan contigency plan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis penting pula dilakukan, mengingat sebagian besar transaksi pasar keuangan dilakukan secara bilateral di luar bursa (over the counter atau OTC), dan peningkatan kualitas monitoring aktivitas tersebut akan memberi peringatan dini terjadinya perubahan persepsi dan

Di tingkat regional, BI juga perlu terus meiningkatkan kerja sama dengan bank-bank sentral lainnya, di antaranya melalui Bilateral Swap Agreement (BSA) yang saat ini telah disepakati dengan Bank Sentral Jepang, China, dan Korea dengan total komitmen sebesar USD 12 milyar. Tujuan utama dari BSA adalah mendorong terbentuknya regionalself-help mechanism yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dan kesulitan neraca pembayaran. Strategi kedua yang saya kemukakan terkait dengan beberapa isu penting di bidang perbankan. Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus lebih fokus untuk peningkatan intermediasi, di antaranya pembiayaan sektor kunci yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi dan berkualitas. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: (i) revitalisasi keberadaan dan pelaksanaan peran bank-bank BUMN serta (ii) pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saya memandang keberadaan dan peran bank-bank BUMN tetap diperlukan, terutama untuk membiayai sektor-sektor tertentu yang menjadi target pembangunan pemerintah. Hal ini sejalan pula dengan konsep policy bank, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan jangka panjang atau untuk sektor tertentu yang segera akan disiapkan dan dilaksanakan dalam koordinasi antara Pemerintah dan BI. Terkait dengan hal tersebut, Bank Ekspor Indonesia (BEI) Persero, misalnya, tidak lagi sebagai bank umum namun menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor (Export Credit Agency). Sementara itu, meski masih menunggu langkah dan kebijakan Pemerintah lebih lanjut, menurut hemat saya, bank BRI dan bank BTN sesuai misi dan fokus bisnisnya dapat diarahkan menjadi policy bank yang mengemban misi pembangunan, seperti mendukung UMKM dan pertanian (untuk bank BRI) dan perumahan (untuk bank BTN). Sementara itu, untuk bank Mandiri dan bank BNI yang berorientasi komersial, terbuka beberapa alternatif yang dapat ditempuh Pemerintah sebagai pemiliknya dalam rangka memperkuat aspek kelembagaan maupun operasional bank-bank itu, misalnya dengan melakukan merger atas kedua bank tersebut.


d a l a m

Upaya tersebut menjadi lebih efektif apabila dikerjakan secara simultan, terintegrasi dan selaras dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Forum Stabilitas Sistem Keuangan (JPSK) perlu menjadi prioritas bersama. RUU JPSK mendesak untuk segera di selesaikan, sehingga memberikan kejelasan landasan hukum dan filosofi terkait pencegahan dan penanganan krisis serta mekanisme implementasinya.

Dalam rangka mendorong fungsi intermediasi, khususnya dari sisi penawaran, perlu dilakukan penataan kembali perbankan secara menyeluruh, termasuk bank-bank BUMN. Dengan mengakomodasi struktur perbankan dan perekonomian pasca krisis yang telah mengalami banyak perubahan akan tercipta suatu industri perbankan yang lebih kredibel, tahan gejolak, efisien, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui revitalisasi keberadaan dan peran bank-bank BUMN. Hal ini sejalan pula dengan penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang pada hakekatnya meletakkan posisi masingmasing kelompok bank sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal yang ingin saya sampaikan disini adalah kebijakan tersebut haruslah terimplementasikan dengan baik, bersifat win-win bagi semua pihak, tanpa harus menimbulkan masalah atau bahkan merugikan pihak-pihak tertentu.

m i t r a

perilaku pelaku pasar sehingga langkah antisipasi dapat lebih cepat dilakukan. Terkait in, diperlukan kesamaan pandang dan kerja sama yang erat antara Bank Indonesia, lembaga terkait lainnya, dan pelaku pasar. Selain itu, untuk peningkatan disiplin pasar, terbentuknya Indonesian financial Market Association (IFMA) merupakan salah satu upaya yang harus dilaksanakan. Selain dapat menjadi mitra diskusi dalam pengembangan dan sinkronisasi ketentuan dan pengawasan pasar keuangan, IFMA diharapkan dapat membantu meningkatkan kedisiplinan anggotanya (market dicipline).

p e r u b a h a n

Opini

ai

5/6/2008 3:09:04 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Opini

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Terkait dengan pengembangan UMKM adalah peningkatan peran Kantor Bank Indonesia (KBI) sebagai mitra strategis bagi seluruh stakeholders di daerah. Penerapan otonomi daerah, di satu sisi tertentu telah membatasi hubungan kerjasama horizontal antardaerah, ataupun antar-instansi di daerah yang satu dengan daerah lainnya. Disinilah, peran Bank Indonesia menjadi pivotal untuk menghubungkan dan mendiseminasikan data, informasi dan berbagai fasilitas lain yang menjadi kekuatan di suatu daerah kepada daerah lain

ai

Langkah ini akan mengantarkan bank hasil merger tersebut sebagai bank yang besar, sehat, dan kuat serta mampu berfungsi sebagai flag carrier perbankan Indonesia untuk bersaing dengan industri perbankan global. Dengan jaringan kantor yang luas, kemampuan manajemen yang profesional, pola profesional yang berstandar internasional, dan governance yang solid, bank BUMN ini diyakini akan menang dalam persaingan dengan bank-bank asing di Indonesia. Selain itu, bank hasil merger dapat menjadi pionir dalam penerapan universal banking terutama untuk mendukung financial deepening dalam rangka menjaga stabilitas sistem moneter dan sistem keuangan. Terbuka pula pilihan untuk mengkombinasikan alternatif itu dengan, misalnya, langkah mengkonversikan salah satu bank BUMN dalam ukuran aset tertentu untuk menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Langkah ini saya nilai sangat strategis dalam rangka mendorong pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan total aset, jaringan kantor, kemampuan SDM, dukungan IT dan berbagai hal positif yang dimiliki bank-bank BUMN, akses masyarakat kepada perbankan syariah akan semakin mudah. Pada akhirnya hal ini akan mendorong minat gairah masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan perbankan syariah.

Hal lain, terkait dengan pengembangan UMKM dapat dikatakan semakin penting dan strategis, selain terbukti lebih resisten terhadap krisis keuangan karena tidak tergantung pada bahan baku impor dan berorientasi pada pasar dalam negeri, UMKM memiliki potensi menyerap banyak tenaga kerja. Terkait dengan ini, bank Indonesia dapat berperan melalui berbagai langkah dan kebijakan seperti, refocusing BPR untuk melayani UMKM; penerapan pilot project kluster ke seluruh kantor Bank Indonesia (KBI); dan peningkatan peran KBI sebagai mitra strategis di daerah. Terkait keberadaan industri BPR dan sektor UMKM, langkah yang harus ditempuh adalah mengembalikan keadaan dan fungsi BPR kepada khitahnya, yaitu melayani masyarakat kecil dan UMKM, terutama yang berada di pedesaan. BI juga perlu lebih mendorong pendirian BPR di luar jawa, Bali dan Sumatera, sebagai upaya mendukung program Pemda dalam mengembangkan ekonomi daerahnya dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Last but not least, saya berpendapat bahwa pembenahan terhadap manajemen intern Bank Indonesia perlu dilakukan dengan lebih terencana dan seksama. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan manajemen informasi, dan kesiapan organisasi menjadi sangat penting artinya untuk mempertahankan kesinambungan kinerja jangka panjang. Terkait aspek kepemimpinan, dalam rangka menumbuhkan intelectual and moral leadership, pemilihan level pimpinan di BI pada semua jenjang jabatan perlu ditekankan pada terciptanya kepemimpinan yang memiliki wawasan jauh ke depan (forward looking), yaitu wawasan yang lebih luas dalam memandang suatu permasalahan. Pandangan dan pikiran di atas adalah refleksi dari keinginan dan concern saya untuk memberikan kontribusi dan bakti saya untuk BI dalam mencoba menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi kita saat ini. Namun demikian saya menyadari sepenuhnya, upaya kita untuk menghadapi tantangan tersebut memerlukan pentahapan yang rasional agar segala sesuatunya berjalan dalam keseimbangan. Kesabaran dan keuletan untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa dan yang lebih mensejahterakan, adalah suatu virtue yang saya yakini pada akhirnya akan menuai berbagai manfaat bagi peningkatan kesejahteraan negeri ini. Disarikan dari pidato Budi Mulya saat fit and proper test di Depan Komisi XI DPR RI tanggal 17 September 2007. (MY)

28


5/6/2008 3:09:07 PM

Certified Professional Management Accountant A. Pendahuluan Profesi akuntan manajemen sebagai salah satu profesi penting yang menunjang proses menghasilkan nilai tambah dalam aktivitas bisnis dituntut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan kerja nyata (real working environment). Untuk itu seorang akuntan manajemen dituntut memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) profesionalisme yang tinggi dalam bidang terkait seperti bidang akuntansi manajemen, manajemen keuangan, bisnis dan manajemen informasi. Dengan demikian seorang akuntan manajemen yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan intelektual, strategis, teknis dan fungsional, kemampuan personal, kemampuan komunikasi dan interpersonal, serta kemampuan manajemen dan organisasional dalam bidang dimaksud. B.

Syarat Peserta UJIAN CPMA Ujian hanya dapat diikuti oleh mereka yang memperoleh 1.Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi / D4 Akuntansi + pengalaman 1 tahun di bidang akuntansi dan / atau keuangan. 2.Sarjana non-akuntansi + pengalaman 2 tahun di bidang akuntansi dan / atau keuangan

Cat : Bagi peserta yang belum mempunyai pengalaman kerja diperbolehkan untuk mengikuti Ujian CPMA, namun sertifikat CPMA baru akan diberikan setelah lulus Ujian CPMA dan memenuhi persyaratan pengalaman kerja.

C. Mata Ujian Ujian CPMA meliputi 4 (empat) mata ujian yang telah ditetapkan, yaitu : 1.Analisis Lingkungan Usaha 2.Konsep dan Keahlian Akuntansi Manajemen 3.Manajemen Strategik 4.Good Corporate Governance & Etika Bisnis Tabel waktu ujian, pendaftaran dan pembatalan ujian : Waktu Ujian

21 – 22 November 2007

Periode Pendaftaran Batas Akhir Pendaftaran Langsung Batas Akhir Pendaftaran via Pos Masa Potongan Harga Pembatalan dikenakan Denda: - 25% dari biaya ujian - 50% dari biaya ujian - 100% dari biaya ujian

1 Oktober – 9 November 2007

Batas Akhir Pengambilan Kartu Ujian

19 November 2007


9 November 2007 26 Oktober 2007 1 – 11 oktober 2007 s.d. 31 Oktober 2007 31 Oktober 2007 – 14 November 2007 Setelah 14 November 2007

Biaya :

Buku Pedoman Peserta (berisi silabus mata ujian & formulir) Rp. 50.000,Pendaftaran Rp. 250.000,4 mata Ujian Rp. 2.000.000,-

Infomasi lengkap hubungi : Sekretariat IAI-KAM t. 021-31904232 eks. 311 atau 68980114 Email : [email protected] Cp. Titi 081808435991 atau Lely 081317828660

Cer tif ied Prof es si onal Management Ac c o u nt a n t

UJIAN CPMA

5/6/2008 3:09:07 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Wawasan

STRATEGI BARU STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN: MEMBANGUN SINERGI ANTARA STANDAR AKUNTANSI SYARIAH DAN STANDAR AKUNTANSI UKM Oieh : Sri Yanto dan Jan Hoesada

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Pendahuluan

ai

Dua tahun yang lalu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS). Salah satu pertimbangan pembentukan KAS adalah adanya potensi ekonomispiritual yang terkandung pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Pada pertengahan tahun 2007, KAS telah berhasil membangun sebuah perangkat nyaris lengkap tentang akuntansi syariah. Posisi Indonesia dalam struktur standar akuntansi syariah relatif lebih lengkap dibandingkan dengan negara-negara lain. DSAK telah menghasilkan tiga macam produk pengaturan terkait dengan akuntansi syariah. Pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk transaksi-transaksi syariah. Kedua, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Ketiga, Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum. Pencapaian ini patut disyukuri sebagai rahmat dan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada bangsa kita. Dilain pihak, ekonomi syariah umumnya, bisnis berbasis syariah khususnya mempunyai ciri unik intelegensi spiritual persaudaraan (ukuwah) seperti membangun hubungan tolong-menolong bukan saling menghisap, hubungan kepercayaan bukan hubungan saling curiga atau saling memperdayai menyebabkan hubungan pembiayaan dalam ekonomi syariah tak menggunakan basis agunan dan riba, yang disubstitusi oleh azas kepercayaan dan semacam ”bagi hasil”. Hubungan niragunan dan ”bagi hasil” tersebut niscaya amat bergantung pada Laporan Keuangan nasabah mitra bank syariah.

Nasabah mitra perbankan syariah sangat bervariasi mulai dari yang besar hingga menengah dan kecil. Namun dari data statistik yang ada pada umumnya adalah pengusaha kecil dan menengah, dewasa ini sebagian besar tak mampu melakukan akuntansi dan menyajikan LK, sehingga dibutuhkan suatu kondisi yang menunjang. Kondisi yang menunjang tersebut antara lain adalah eksistensi suatu Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil Menengah (SAK UKM) yang secara praktis dapat diterapkan oleh para pebisnis UKM. Oleh karena itu, agar pelaksanaan SAK syariah berjalan dengan baik, misalnya penentuan bagi hasil dapat dilakukan dengan andal, maka penyediaan suatu SAK UKM bagi nasabah mitra bank syariah merupakan hal yang sangat penting. International Accounting Standard Board (IASB) mungkin sudah hampir 10 tahun terakhir ini berupaya membentuk suatu ”IFRS for Small and Medium-sized Entities”. Beberapa tahun terakhir ini mulai memproduksi kertas kerja dan tepatnya bulan Februari 2007 exposure draft IFRS for SME diterbitkan untuk dikomentari oleh seluruh negara anggota IASB, termasuk Indonesia. Exposure draft tersebut memberi bahan baku yang cukup walau tidak ideal, bagi Indonesia untuk membangun suatu SAK UKM. Oleh karena itu, DSAK segera membangun suatu kelompok kerja pakar untuk menerjemahkan karya IFRS tersebut, menganalisis perbedaan SAK UKM dan SAK yang saat ini berlaku di Indonesia (SAK besar—istilah penulis) dan menyusun suatu draft SAK UKM yang akan disajikan kepada DSAK.

Pembangunan ekonomi kapitalismekerakyatan atau kapitalisme spiritual berbasis UKM adalah suatu cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi orang banyak sesuai amanat UUD kita. Suatu basis ekonomi yang berciri spiritual, pada negara yang berumat Islam terbesar (bersama Pakistan dan India) di dunia memang harus difasilitasi dengan sepasang standar, yaitu SAK Syariah (bagi pihak pendana) dan SAK UKM (mitra usaha). Sehingga dengan itulah cita-cita Indonesia baru yang sejahtera dapat terwujud. Kondisi Kaum Dhuafa dan UKM di Indonesia Sekitar 110 juta penduduk paling miskin Indonesia berpenghasilan US $2, pengangguran mencapai 9,9 juta jiwa. Tahun 2005 adalah Tahun Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil menengah), adalah Tahun Keuangan Mikro Indonesia sebagai tindak lanjut Tahun Kredit Mikro Internasional PBB. Kementerian Negara Koperasi dan UKM mencanangkan rencana stratejik 2005-2009 dengan target 6 juta wirausaha baru. Pertengahan 2005 jumlah UKM mencapai 42,5 juta unit, menyerap 79 juta TK dari 92 juta pekerja. Kredit yang tersalur dari perbankan pada awal 2005 mencapai Rp500 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun dialirkan kepada UKM, padahal kebutuhan dana 42,5 juta UKM tersebut sekitar Rp600 triliun.

30


5/6/2008 3:09:07 PM


5/6/2008 3:09:10 PM


5/6/2008 3:09:15 PM

USAP REVIEW 2007 Pelatihan Usap Review dikemas untuk membantu proses belajar, tepat dan hemat waktu dalam persiapan untuk mengikuti USAP. Paket belajar ini didesain untuk mereka yang ingin mengikuti ujian USAP dan mengetahui persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan dalam mempersiapkan USAP. Berikut ini uraian mata ujian yang akan di ujikan dalan ujian USAP.(Diluar try Out) Mata kuliah yang diujikan

Tanggal

Manajemen Keuangan Auditing dan Jasa Atestasi Lainnya Hukum Komersial Akuntansi Manajemen Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Perpajakan Sistem Informasi Akuntansi Try Out

Retail

5 Nov 2007 6 – 7 Nov 2007 8 Nov 2007 9 Nov 2007 12 - 13 Nov 2007 14 - 15 Nov 2007 16 Nov 2007 17 - 18 Nov 2007

Mulai Kegiatan Tanggal 5 - 18 Nov 2007

Rp. 350.000 Rp. 600.000 Rp. 350.000 Rp. 350.000 Rp. 600.000 Rp. 600.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000

Tempat IAI Training Room Jl. Dr. saharjo No.111 Jakarta

Waktu 16.30 – 21.00 Untuk Informasi dan Registrasi Hubungi: Yuli/Juhanda

Biaya Paket ( termasuk Modul) Angota Rp. 2.000.000 Non Anggota Rp. 2.250.000

67 SKP

Gedung Gajah Blok AE Jl.Saharjo no.111, Tebet Jakarta 12811 Phone : (021) 8353588, 8354031, Fak (021) 8290324

potong disini

Formulir Registrasi Usap Review 2007 Nama :…………………………….. Instansi :…………………………….. Usap Review yang diikuti:

Nama :………………………... Telp / Fax :………………………... Paket

Pembayaran

Retail (Lingkari yang diikuti dalam tabel)

Tunai


Transfer Bank BCA A/C no. 092.3009130 a.n. IAI Wilayah Jakarta

5/6/2008 3:09:15 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Wawasan

Usaha besar defacto berpotensi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sedang usaha kecil berfungsi sebagai penyeimbang pemerataan ekonomi dan penyerap tenaga kerja. Ketika krisis keuangan global 1997 terjadi, 95% UKM selamat dari resesi, secara luwes 31% UKM berhasil melakukan restrukturisasi usaha dengan baik, bahkan 64% UKM ternyata keluar dari masa krisis dengan kondisi lebih sehat. Sektor usaha kecil memanfaatkan sumberdaya alam dan sektor tersier seperti pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, hotel dan restoran. Dengan demikian, membangun UKM berarti membangun ekonomi pedesaan sampai kota-kota kecil. Rata-rata struktur GDP usaha kecil, menengah dan besar tahun 2000-2003 (dalam persentase) adalah sbb.:

p e r u b a h a n

No

d a l a m

Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Usaha menengah

Usaha besar

Total

1

Agribisnis

85.74

9.09

5.17

100

2

Pertambangan

6.73

2.96

90.30

100

3

Industri

15.14

12.98

71.89

100

4

Listrik, Air, Gas

0.52

6.80

92.68

100

5

Konstruksi

43.88

22.57

33.55

100

75.60

20.81

3.59

100

6

m i t r a

Bidang usaha

Perdangan, hotel dan restoran

7

Transportasi dan komunikasi

36.69

26.64

36.67

100

8

Jasa keuangan dan penyewaan

16.80

46.47

36.73

100

9

Jasa-jasa

35.59

7.16

57.25

100

PDB

40,55

15.22

44.24

100

PDB diluar minyak & gas

46.22

17.19

36.60

100

Pada tahun 2002 jumlah UKM sebesar 41,4 juta unit usaha, sebesar 23,7 juta UKM adalah usaha mikro/kecil sektor pertanian. UKM di Indonesia menyumbang sekitar 20% dari total ekspor non migas, sementara UKM berbagai negara lain seperti Jepang dan Taiwan mampu berkontribusi 40% dari total ekspor nasional. Perlu dicatat bahwa 90% perusahaan di Jepang adalah UKM. Pada tahun 2003, jumlah unit usaha Indonesia didominasi UKM 99,8%. Usaha besar dan BUMN sebesar 0,2% dari seluruh unit usaha menyumbang 2/3 GDP dan menyerap 33% angkatan kerja. Perusahaan besar di Indonesia berjumlah sekitar 2.000 unit saja, sebanyak 350 emiten tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dari sebanyak 39 juta unit UKMK, yang tercatat Kementerian KUKM hanya sebesar 1 juta unit usaha kecil, 70 ribu koperasi dan 55 ribu usaha menengah, selebihnya adalah usaha mikro. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah padat karya, karena itu mempunyai daya serap tenaga kerja atau pengangguran. Tahun 2003 UKM menyerap 67% angkatan kerja, menghasilkan nilai ekspor Rp25 triliun dari perabot, kerajinan tangan, garmen, produk pertanian dan makanan olahan. Pesaing UKM Indonesia dipasar global adalah China, sedang gerbang masuk Eropa adalah Negeri Belanda. Pada 2000-2003.

ai

34


5/6/2008 3:09:15 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Wawasan

Rerata investasi tahunan ( miliar rupiah)

Jumlah unit usaha

Rerata investasi per unit usaha ( juta rupiah)

Usaha Mikro dan Usaha Kecil

58. 884

40.138.823

1,5

Usaha menengah

73.191

56.709

1.290,6

Usaha besar

185.043

2.024

91.424,2

Total

317.118

40.197.556

7,9

*) Data diatas telah mencakupi sekitar 330 perusahaan yang tercatat di bursa efek. Serapan investasi usaha kecil mencapai 18,6% atau rata-rata Rp.58,9 triliun pertahun, usaha menengah menyerap 23,1% atau Rp73,2 trilun pertahun, sedang usaha besar menyerap 58,3% dana investasi atau rata-rata Rp185 triliun pertahun. Dengan demikian potensi Rp60 triliun pertahun perbankan syariah dan kredit UKM konvensional tersebut, membutuhkan perangkat SAK syariah dan SAK UKM. Jumlah unit usaha UKM tahun 2003 sebesar 42,4 juta unit, meningkat 9,5% dibanding tahun 2000. Kontribusi pada GDP kelihatannya meningkat terus, pada tahun 2000 UKM menyumbang sebesar 54.5% dari total GDP nasonal, pada tahun 2003 UKM menyumbang 56,7% GDP, yaitu 41,1% dari usaha kecil dan 15,6% dari usaha menengah. Dengan demikian sumbangan terhadap GDP perusahaan besar mempunyai trend menurun, dari 45.5% tahun 2000 menjadi 43.3% tahun 2003. Produktivitas perpekerja usaha kecil meningkat secara signifikan dari Rp. 8 juta per pekerja tahun 2000 menjadi Rp10,5 juta per pekerja tahun 2003. IMF dan ADB berpendapat bahwa UKM sektor pertanian merupakan sektor paling tepat dikembangkan di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan dan krisis moneter. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi rural area akan mengurangi arus migrasi penduduk kewilayah perkotaan atau wilayah indutri. Sejarah Indonesia tahun 2002 mencatat bahwa default risk UKM lebih kecil dari kredit korporasi, dengan kolektibilitas kredit sekitar 90% atau lebih. Pada tahun 2003 pemerintah RI pernah merencanakan RUU perkreditan yang mengharuskan bank menyalurkan dana kreditnya minimum 40% kepada UKM. Padahal UKM belum siap menerima dana kredit antara lain karena belum mampu melakukan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi Indonesia (SAK besar), sehingga pada umumnya belum bankable. Pada tingkat kewajiban 20% kredit kepada UKM saja sudah cukup sulit bagi berbagai bank untuk mendapatkan calon nasabah UKM yang bankable. Mencari nasabah UKM yang bankable merupakan seni dan kesulitan tersendiri bagi kalangan perbankan. Dengan UKM sebagai debitur bank konvensional atau mitra bank syariah, pihak perbankan menikmati tingkat kredit konvensional atau pembiayaan syariah macet yang amat rendah dan penghasilan bunga atau bagi hasil amat tinggi. Suku bunga kredit bagi UKM sekitar 22-24% per tahun, sementara tarif bunga deposito sekitar 4%-6% . Ekpor nonmigas dari UKM kelihatan masih sulit berkembang, pada tahun 2000 senilai Rp75,45 triliun dan tahun 2003 sebesar Rp75,85 triliun. Namun usaha kecil yang sehat berpotensi menjadi usaha menengah, dan ternyata terjadi kecenderungan bahwa usaha menengah makin berorientasi pada ekspor. Pada tahun 2003, pangsa pasar Indonesia untuk pasar Eropa tak

Eropa adalah kumpulan negara yang didominasi oleh usaha kecil, sehingga tidak mengherankan bila mereka sangat antusias membantu UKM Indonesia. Komisi Eropa memrioritaskan kerjasama yang mendorong ekspor Indonesia ke Eropa dengan penyebarluasan prosedur pengawasan mutu Uni Eropa kepada UKM Indonesia, meningkatkan layanan administrasi pabean, membantu pemerintah Indonesia menghilangkan berbagai hambatan Foreign Direct Investment yang akan masuk Indonesia. Menurut seorang pejabat bank sentral, beberapa solusi pengembangan UKM oleh perbankan adalah program pendampingan agar UKM bankable, antara lain dengan program pelatihan pembuatan proposal, pembuatan laporan keuangan, NPWP dan jasa konsultatif lain. Solusi lain adalah pengembangan pasar modal untuk UKM yang harus mengikuti SAK besar (bahkan dikemudian hari menerapkan full IFRS), bukan SAK UKM. Namun kita sama maklum, ukuran kecil di pasar modal adalah sebuah ukuran usaha besar pada perasaan para pebisnis UKM. Dalam jangka pendek, pembiayaan syariah dan kredit UKM konvensional kelihatannya lebih mungkin. Kredit dan pembiayaan syariah di bawah Rp5 miliar merupakan kredit mikro, kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah, dengan outstanding credit UKM tahun 2003 diatas Rp200 triliun. Usaha mikro adalah unit usaha dengan aset bersih maksimum Rp200 juta diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 1-4 tenaga kerja. Usaha kecil ber-aset Rp200 juta- Rp1 miliar atau memiliki tenaga kerja 5-19 orang. Usaha menengah mempunyai asset diantara Rp.1 miliar- Rp. 50 miliar, dengan tenaga kerja 2099 orang. Dari total unit usaha, jumlah usaha mikro diantara 85-90%, jumlah usaha kecil sekitar 10-12%, sisanya 2-3% adalah usaha menengah dan usaha besar.


p e r u b a h a n

Skala

sampai 1 persen. Uni Eropa merupakan tujuan ekspor ke tiga setelah Jepang dan AS dengan nilai 13,13 miliar Euro atau 13,6 % total ekspor Indonesia.

m i t r a d a l a m

Disamping koperasi yang sebanyak 124.000 unit, jumlah unit usaha komersial dan rata-rata investasi tahun 2000-2003 tampak sebagai berikut :

ai

5/6/2008 3:09:16 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Wawasan

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Masalah usaha kecil di Indonesia adalah keterbatasan modal, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, penguasaan teknologi, manajemen dan pengorganisasian. Menurut hasil riset Small and Medium Enterprises Development Centre (SMED) 2000-2004 di Yogyakarta dan Surakarta, sekitar 10% UKM berorientasi ekspor, tak ada inovasi produk dan TQM, 80% belum berbadan hukum, 3% belum memiliki struktur organisasi, dan pada 72% UKM keputusan ditangan pemilik. Administrasi dan manajemen keuangan pada umumnya lemah.

ai

Dengan demikian masalah utama bukan modal, namun pemasaran, produksi dan administrasi. Kita sama maklum bahwa puncak adminsitrasi adalah produksi Laporan Keuangan, yang dirasakan tak mungkin dilakukan apabila menggunakan PSAK (besar) yang kini dimiliki Indonesia. Survey ADB tahun 2003 menyimpulkan bahwa masalah utama UKM adalah akses lemah kepada sumber pendanaan, sekali lagi karena berbagai pendana berharap adanya Laporan Keuangan UKM sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dananya. LK sementara ini adalah kemewahan yang tak terjangkau UKM. Hal inilah yang menyebabkan daya saing Indonesia mengahadapi risiko menurun; dari 30 negara berpenduduk lebih dari 20 juta, daya saing Indonesia tahun 2001 berada pada posisi ke-24, tahun 2002 pada posisi ke 25 dan pada tahun 2003 pada posisi ke 28 . Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp200 juta diluar tanah dan bangunan, atau usaha yang mempunyai volume penjualan maksimal Rp1 miliar pertahun. Jumlah jaringan kerja perbankan amat terbatas, demikian pula personel bank dan permodalan bank, sehingga Indonesia memerlukan keterlibatan lembaga pembiayaan diluar perbankan untuk membangun UKM. Sebagai misal, venture capital amat membutuhkan laporan keuangan sebagai sarana pengendali debiturnya.

Pada tahun 2003, dari 42,4 juta unit UKM, sekitar 12 juta unit UMKM tak berbadan hukum yang tak mampu memperoleh dana kredit bank. Pada tahun 2004, tingkat kredit macet UKM sekitar 0,01%, jumlah kredit UKM mencapai sekitar Rp.200 triliun. Hanya 27% UMKM Indonesia menggunakan komputer , hanya 15% UKM yang bisnisnya dibiayai kredit bank, namun sekitar 36% dari UMKM telah dapat membiayai diri sendiri. Dengan demikian dewasa ini sekitar 50% UMKM atau sekitar 21 juta unit usaha UKM belum dibantu kredit bank membutuhkan dana kredit sekitar Rp400 triliun . Sampai 2006, masih terjadi kecenderungan collateral approach banking sebesar 125%150% jumlah kredit yang menyebabkan UKM sulit memperoleh dana kredit, mungkin karena kelangkaan sarana pengaman kreditur yang lain, misalnya laporan keuangan UKM dan studi kelayakan berbasis laporan keuangan atau kinerja masa lalu. Dengan demikian posisi UKM yang feasible but not bankable mungkin dapat diubah dengan pembentukan suatu standar syariah bagi pendana dan standar UKM bagi debitur. Perbankan dan Pembiayaan Syariah Dewasa ini bank-bank Syariah yang paling menguntungkan adalah Gulf Investment House (Kuwait), Unicoen Investment Bank (Bahrain), Gulf Finance House (Bahrain), Arcapita (Bahrain), International Investtor (Kuwait), Cresent Standard Investment Bank (Pakistan), Al Rajhi (Saudi Arabia), Qatar Islamic (Qatar), Bank Negara Indonesia (Indonesia) dan Public (Malaysia) dengan return on asets dari 2,5 % sampai hampir 20%.

Sri Yanto Beberapa bank di Indonesia juga termasuk dalam katagori bank dengan pertumbuhan aset tertinggi dunia, antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar, Bank Bukopin, BNI, Bank Danamon. Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. HSBC Amanah (Hongkong Shanghai Bank) mempunyai kinerja terbaik sebagai the fatest growth funding di arena dunia, di Indonesia diwakili oleh hampir semua bank tersebut diatas ditambah Bank International Indonesia. Pada tahun 2005, Bank Bukopin kelihatannya mempunyai kualitas pelayanan terbaik. Sejak tahun 2003 KARIM Business Consulting menyelenggarakan Islamic Banking Award (IBA) dan Islamic Banking Quality Award (IBQA) yang berdampak positif dalam peningkatan kualitas profesionalisme perbankan Syariah, antara lain efisiensi, kemampu-labaan, pertumbuhan pendanaan (funding), dan mendorong pertumbuhan aset.

Pada panggung dunia perbankan Syariah, tampak BNI, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat mewakili Indonesia sejajar dengan para bintang Syariah yang lain tersebut diatas.

36


5/6/2008 3:09:17 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Wawasan

Selanjutnya, jika usaha mikro dengan dana awal dari dana kebajikan mampu mengembangkan usahanya dan nasabah masih menginginkan pembiayaan yang lebih besar tetapi masih ingin bersifat sosial maka

Katakanlah usaha mikro tersebut dengan adanya pinjaman qard tumbuh menjadi lebih besar lagi. Sehingga usaha tersebut tidak lagi menjadi mikro tetapi sudah menjadi usaha kecil dan ingin meningkatkan usahanya kembali dan butuh pembiayaan yang lebih besar. Usaha kecil tersebut dapat mengambil pembiayaan dengan skema kerjasama usaha bagi hasil. Pada tahap inilah pembiayaan syariah mulai bersifat komersial namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Sebab antara bank syariah dan nasabah akan saling berbagi risiko dan keuntungan dengan menggunakan akan mudharabah atau musyarakah. Atau cara lain dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengadakan akan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau sewa. Skema pembiayan dengan prinsip jual beli atau sewa yang bersifat komersial ini pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh usaha menengah dan besar. Jika dilihat dari ilustrasi ringkas di atas dapat dilihat bahwa aktivitas sosial dalam syariah bukanlah kegiatan yang terpisah dengan kegiatan komersial. Bahkan sebaliknya, ada keterkaitan dalam suatu rangkaian kegiatan yang saling mendukung antara kegiatan sosial dan komersial yang dilakukan oleh bank syariah. Dampak dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan berurutan seperti ini juga akan meningkatkan loyalitas pelanggan bagi bank syariah dan saling paham karakter masing-masing pihak dalam usaha.

Jan Hoesada Intisari SAK Syariah Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh DSAK pertama kali untuk menyediakan infrastruktur untuk melengkapi berkembanganya perbankan syariah di tahun 90-an. Sehingga PSAK 59 diberi judul Akuntansi Perbankan Syariah karena ruang lingkup penerapannya hanya untuk pelaporan keuangan bank syariah. Entitas syariah lainnya atau entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak tunduk pada PSAK 59. Perkembangan entitas syariah nonbank dan semakin banyaknya entitas konvensional yang melakukan transaksi dengan bank syariah atau entitas syariah lainnya membuat PSAK 59 sudah tidak memadai kebutuhan pengguna SAK Syariah. Oleh karena itu, sejak tahun 2004 DSAK sudah mulai mengantisipasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan SAK Syariah. Tahap pertama dari DSAK telah berhasil menelurkan enam nomor PSAK Syariah selain KDPPLK Syariah (lihat: PSAK Syariah 2007).


p e r u b a h a n

Dua aktivitas tersebut (komersial dan sosial) bukanlah suatu kegiatan yang saling terpisah dan tidak terkait satu sama lain. Sebagai contoh dalam bank syariah dalam kontek penyaluran dana terdapat beberapa skema, mulai dari skema sosial hingga komersial. Penyaluran dana dengan skema sosial menggunakan dana kebajikan sebagai sarana untuk disalurkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan berusahan (bukan untuk konsumtif ) tetapi kekurangan modal. Pembiayaan dari dana kebajikan ini bersifat sangat lunak dalam istilah syariah disebut qardhul hassan. Karakter pembiayaan ini tidak menyaratkan bagi hasil dan tidak mengharuskan kepada nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan kepada bank syariah seandainya terjadi kerugian pada usaha nasabah. Seandainya dana tersebut dikembalikan oleh nasabah maka bank selanjutnya akan menggulirkan kepada nasabah lainnya. Besar pembiayaan seperti ini biasanya tidak terlalu besar dan dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro.

d a l a m

Ada keterkaitan yang saling mendukung antara konsep usaha syariah dengan upaya pengembangan UKM. Misalnya, bahwa dalam menjalankan usaha suatu entitas syariah harus seimbang dalam pelaksanaan kegiatan komersial dan sosial. Wajib bagi entitas syariah untuk melakukan dua kegiatan tersebut secara seimbang dan laporan keuangan syariah harus mampu menginformasikan kedua aktivitas tersebut secara memadai.

dapat mengambil pinjaman qard. Pinjaman qard berbeda dengan dana kebajikan. Nasabah yang menerima pembiayaan ini memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada bank sebesar pinjaman yang pernah diterima. Transaksi pinjam-meminjam dalam syariah termasuk dalam transaksi sosial, dan dilarang pemberi pinjaman menarik keuntungan komersial dari aktivitas tersebut. Dengan demikian pemberi pinjaman hanya berhak atas dana awal yang pernah dipinjamkan saja. Namun demikian, dalam syariah juga dianjurkan bagi peminjam untuk mengembalikan dengan lebih baik.

m i t r a

Sekilas Konsep Usaha Syariah dan Pengembangan UKM

ai

5/6/2008 3:09:17 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Wawasan

PSAK Syariah berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2008 untuk seluruh entitas yang melakukan transaksi tersebut termasuk perbankan.

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

PSAK Syariah (2007) •

Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah

•

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

•

PSAK 102: Akuntansi Murabahah

•

PSAK 103: Akuntansi Salam

•

PSAK 104: Akuntansi Istishna

•

PSAK 105: Akuntansi Mudharabah

•

PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

Rangkaian PSAK Syariah ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, PSAK 101 mengatur bagaimana entitas syariah menyajikan laporan keuangannya. Kedua, PSAK 102-103 mengatur perlakuan akuntansi entitas yang melakukan transaksi syariah berdasarkan pada prinsip jual beli, seperti murabahah, salam dan istishna. Ketiga, PSAK 102-103 mengatur perlakuan akuntansi entitas yang melakukan transaksi syariah berdasarkan pada prinsip kerjasama usaha bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Karakteristik SAK UKM Hingga sekitar tahun 90-an isu big and small GAAP (Gennerally Accepted Accounting PrinciplesGAAP) pernah ramai dibicarakan dalam profesi akuntan. Namun kini, hal tersebut tampaknya tidak lagi menjadi isu melainkan menjadi kenyataan, terutama dengan IASB telah menerbitkan ED IFRS for SME. Apakah draft dari IASB tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan dan dapat diimplementasikan bagi UKM di seluruh dunia? IASB masih menunggu komentar dari seluruh konstituennya di seluruh dunia dan finalisasi standar tersebut direncanakan semester kedua 2008. Selain itu, pada saat ini beberapa negara pun memilih untuk menerapkan dua prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dua perangkat aturan akuntansi tersebut dibedakan untuk entitas besar dan entitas kecil. Seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk entitas besar sering disebut sebagai big GAAP dan untuk entitas kecil disebut small GAAP. Jika dilihat dari beberapa negara, seperti Hongkong, Inggris, dan Malaysia, yang telah memiliki standar akuntansi keuangan untuk usaha kecil dan menengah dapat diidentifikasi beberapa kesamaan karakteristik pengaturan dalam standar akuntansi tersebut.

akuntansi besar. Pengungkapan secara lebih rinci bersifat sukarela. Keempat, menghilangkan ketentuanketentuan akuntansi yang rumit karena tidak seimbang antara biaya dan manfaatnya bagi UKM. Biaya untuk melaksanakan perlakuan akuntansi tersebut lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari adanya informasi yang dapat disajikan untuk pengambilan keputusan ekonomi pengguna. Misalnya, pengaturan terinci untuk instrumen keuangan dan derivatif, akuntansi pajak penghasilan tidak menggunakan deferred tax method, akuntansi kompensasi bersasis saham, dan kewajiban imbalan pasca kerja. Selain itu, pertimbangan tidak mengatur perlakuan transaksi juga didasarkan pada bahwa kemungkinan besar transaksi tersebut jarang terjadi pada UKM. Simpulan Umum Kemunculan SAK Syariah dan kemudian disusul dengan SAK UKM merupakan suatu sinergi yang dapat meningkatkan peran pengembangan baik entitas syariah, khususnya bank syariah, dan nasabah mitra bank syariah, termasuk usaha kecil dan menengah. Sementara itu, bagi UKM dengan segera tersedianya SAK UKM akan memberikan suatu acuan dan referensi yang sangat berharga dalam rangka lebih meningkatkan kepercayaan pemberi dana kepada UKM. Namun demikian, perlu dirancang suatu SAK yang sederhana namun tetap dalam batas-batas dapat digunakan dalam rangka pelaporan keuangan yang sehat suatu entitas.

Pertama, metode dan teknis perlakuan akuntansi dipilih yang paling sederhana: Kecenderungan penggunaan biaya perolehan (cost) sebagai dasar pengukuran, misalnya untuk aset tetap, properti investasi, investasi dalam surat berharga, aset tidak berwujud, Kedua, komponen laporan keuangan tidak selengkap entitas besar. Misalnya, penyajian komponen laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi besar dipandang masih cukup rumit secara teknis. Sehingga kebutuhan untuk menyajikan informasi arus kas dengan cara seperti itu bersifat sukarela. UKM dapat menyajikan informasi arus kasnya dengan cara yang berbeda yang dipandang lebih efektif dan sederhana. Ketiga, pengungkapan minimum yang harus disajikan terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh UKM relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam standar

ai

*) H. Sri Yanto adalah Direktur Teknis IAI, dan Jan Hoesada adalah anggota DSAK dan pendorong kelahiran Komite Standar Akuntansi Syariah. Keduanya kini sedang membangun Standar Akuntansi UKM bersama Kelompok Kerja Pakar Akuntansi.

38


5/6/2008 3:09:17 PM

ai AKUNTAN

Berita

MAJALAH AKUNTAN INDONESIA RESMI DILAUNCHING JAKARTA: Majalah bulanan Akuntan Indonesia resmi dilaunching pada 6 September 2007 di Hotel Borobudur Jakarta. Dengan demikian majalah ini sudah mulai beredar dan dapat dinikmati para pembaca, bukan hanya kalangan akuntan atau calon akuntan, melainkan juga masyarakat pada umumnya. Di Indonesia, jumlah akuntan itu sendiri mencapai sekitar 60.000an, dan yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) baru sekitar 3.000 orang.

INDONESIA

Akuntan Indonesia diterbitkan oleh IAI dengan pelaksana IAI Wilayah Jakarta. Penerbitan majalah ini dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan ajang berbagi informasi antaranggota IAI serta merupakan media penyebaran peraturan dan perundangan di dunia akuntansi, selain juga sebagai alat referensi bagi para mahasiswa S1 dan S2 Akuntansi atau peserta pendidikan profesi akuntan. Berbeda dengan majalah-majalah akuntansi sebelumya yang kebanyakan berisi materi ”berat” dan ”serius”, majalah ini menampilkan ”image” ilmiah populer dan semi formal dengan

Dari kiri ke kanan: Ellya Noorlisyati , Zainal Sudjais

penggabungan isi yang seimbang antara isu hangat dan materi ilmiah serta artikel ringan, terutama yang terkait dengan dunia akuntansi serta profil akuntan dan informasi IAI itu sendiri.

Dr. Sofyan Djalil

GCG BUMN

Implementasi Belum Optimal Penerapan GCG merupakan modal yang paling berharga untuk menepis segala bentuk intervensi terhadap BUMN

Cover edisi perdana Akuntan Indonesia

m i t r a edisi ke2 new size.indd 39

d a l a m

Akuntan Indonesia menggunakan kertas ramah lingkungan karena merupakan recycle paper dari jenis Light Weight Coating (LWC) yang merupakan trend bagi majalah-majalah di luar dan di dalam negeri seperti Time, Business Week, Ombudsman, National Geographic, SWA dan Tempo. Majalah ini didesain agar enak dibaca dan mudah dibawa (handy) karena dapat digulung dan tidak kusut.(AS)

Menteri Sofyan Djalil di laporan utama

p e r u b a h a n

39

ai

5/6/2008 3:09:20 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Berita LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU PRINSIP TRANSPARANSI

Seminar sehari tentang Pasar Modal dengan tema Mewujudkan Laporan Keuangan Emiten Yang Berkualitas, yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Foto: Zubi

Jakarta, - Laporan keuangan yang berkualitas dan disajikan secara tepat waktu, salah satu pilar prinsip dari transparasi, karena banyak perusahaan yang akan maupun telah go-public tidak melaporkan data keuangan secara tepat waktu. Tercapainya laporan keuangan yang transparan dan akuntable di Pasar Modal itu, kata, Chief Finance Officer, PT Medco Energi Internasional, Tbk, D. Cyril Noerhadi, di Jakarta belum lama ini, merupakan tanggung jawab semua pihak terkait, dan bukanlah semata tugas dan tanggung jawab akuntan publik. Menurut Cyril, dalam seminar tentang Pasar Modal dengan tema Mewujudkan Laporan Keuangan Emiten Yang Berkualitas, yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), pihak yang memiliki kemampuan untuk mendorong terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntable harus bekerja sama secara sinergis Bagi perusahaan yang telah berstatus sebagai perusahaan yang akan dan telah go-public di pasar modal, transparasi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan merupakan keharusan mutlak yang telah diatur dalam berbagai regulasi untuk perlindungan bagi investor di pasar modal, di samping untuk menunjang keberlangsungan (sustainability) perusahaan itu sendiri. Dalam seminar yang dihadiri sekitar 100 orang itu, Kepala Humas IAPI , Erick menambahkan, pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk mendorong terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntable antara lain, Regulator, yaitu pihak yang secara persisten mendorong pengungkapan informasi keuangan yang handal.

ai

40


Selain itu Dewan Standar Akuntansi juga merupakan pihak yang menentukan standar kerja yang relevan dan dapat di andalkan untuk industri. Pihak direksi dan manajemen juga harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap standar akuntansi keuangan dan secara konsisten menerapkan standar itu, yang perlu dibantu oleh organ pengawas perusahaan yang secara efektif menerapkan asas check and balance sehingga tercapai mekanisme pengawasan internal yang efektif, katanya. Erick juga mengatakan, perkembangan bisnis saat ini, baik yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah, menuntut optimalisasi output dari sumberdaya yang kian terbatas melalui tata kelola bisnis yang baik. Transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan sumberdaya yang terbatas merupakan hal yang harus di penuhi, karena lingkungan bisnis yang kian dinamis dan sekaligus sebagai upaya entitas bisnis meraih keunggulan kompetitif. Seminar yang mendatangkan para pembicara seperti Anis Baridwan – Kepala Biro Estandar Akutansi dan keterbukaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Erry Firmansyah – Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Arief Arryman – Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, dan Ruddy Koesnadi – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Erick mengatakan, yang paling penting dalam menciptakan transparansi laporan keuangan adalah komitmen semua pihak untuk dapat menjalankan fungsinya secara jujur. Tanpa ada kejujuran pada manajemen, kejujuran akuntan publik hanyalah bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu, kejujuran, kompetensi dan keterbukaan manajemen dalam memberikan informasi atas laporan keuangan yang telah disusun merupakan prasyarat dasar bagi pelaksanaan audit yang memenuhi standar. Untuk mewujudkan kejujuran suatu laporan keuangan, keterbukaan informasi keuangan, menyajikan informasi keuangan yang berkualitas, dan menjaga kepercayaan investor di Pasar Modal, katanya. Sementara Ketua Umum IAPI, Tia Adityasih mengatakan, tercapainya laporan keuangan yang transparan dan akuntable di Pasar Modal Indonesia, merupakan tanggung jawab semua pihak terkait, dan bukanlah semata tugas dan tanggung jawab Akuntan publik. “Management pun harus bertanggung jawab pula terhadap pemberian informasi kepada akuntan karena tingkat kepercayaan investor merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan publik,” katanya. Tanggung jawab lainnya untuk manajemen adalah tanggung jawab hukum. Artinya, management memenuhi undangundang yang sudah ada, setiap kegiatan di bidang pasar modal menuntut adanya mekanisme yang dapat memberikan jaminan perlindungan kepada kepentingan Investor.

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n 5/6/2008 3:09:24 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Berita Salah satunya dilakukan melalui pendapat hukum yang di keluarkan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) atas perusahaan yang akan melakukan penggalangan dana masyarakat atau PT Tbk yang akan melakukan tindakan korporasi. Disamping itu Tanggung Jawab Etika juga harus dilakukan karena tanggung jawab etika adalah tanggung jawab yang berbentuk GCG. “Jika perusahaan bisa menjalankan tanggung jawab seperti itu, dipastikan perusahaan akan terus berkembang dan maju. Karna itu merupakan suatu tugas penting bagi regulator untuk perlindungan para investor di pasar modal,” katanya. (Zubi)

Dr Gagaring juga menjelaskan, dalam penerimaan mahasiswa periode September 2007 ini disiapkan empat bidang konsentrasi kajian untuk masa belajar empat semester. Keempat bidang konsentrasi kajian itu adalah Akuntansi Keuangan dan Pengauditan, Akuntansi Manajemen dan Pengendalian, dan Akuntansi Sektor Publik. Setiap pendaftar dikenakan biaya pendaftaran Rp350 ribu dan biaya matrikulasi Rp2 juta, sementara biaya SPP Rp5 juta per semester. Program MSA itu sendiri merupakan program reguler yang memiliki basis kajian berbanding, masing-masing 50 persen untuk riset dan 50 persen untuk aplikasi bisnis. (AS)

UNHAS BUKA PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS AKUNTANSI PASAR MODAL SYARIAH SEMAKIN BERKEMBANG

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) membuka program studi Magister Sains Akuntansi (MSA) sebagai program terbaru di universitas tersebut, bahkan sekaligus yang teranyar di lingkungan perguruan tinggi di Sulawesi, demikian Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Akuntansi Pasca Sarjana Unhas, Dr Gagaring Pagulung, SE, MS, Akt di Makassar baru-baru ini. “Pembukaan program baru ini sudah mendapat persetujuan dari Direktorat Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Perkuliahan perdana akan dimulai tanggal 8 Oktober 2007 setelah dilakukan matrikulasi,” katanya. Dijelaskannya, program MSA di Unhas didesain untuk menghasilkan akademisi dan praktisi di bidang akuntansi dan keuangan yang handal serta berwawasan global yang berbasis riset dan relevan sesuai kebutuhan dunia usaha, lembaga pendidikan dan organisasi publik/pemerintahan. Dalam hubungan itu kurikulum program MSA diarahkan untuk memacu pengembangan dan mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik (good governance), tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan pemerintahan yang baik (clean government). “Program MSA itu melibatkan 12 doktor atau guru besar, dimana tiga di antaranya adalah doktor akuntansi Unhas, ditambah dua doktor dari Universitas Gadja Mada sebagai dosen tamu,” jelas Gagaring.


d a l a m

p e r u b a h a n

JAKARTA - Kepala Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) Departemen Keuangan RI, Fadillah Kartikasasi mengemukakan, pengembangan pasar modal syariah di Indonesia kini menunjukan prospek yang menggembirakan. “Pasar Modal Syariah semakin berkembang. Saat ini kalau ditotal volume perdagangannya, dari sisi nilai, baru mencapai dua persen dari jumlah perdagangan saham konvensional. Tetapi kami gembira Pasar Modal Syariah sudah mulai dikenal,” katanya kepada Akuntan Indonesia di Jakarta pekan lalu sambil menambahkan bahwa saat ini sudah ada penerbitan efek syariah, akad syariah serta kriteria penerbitan efek syariah. Fadillah juga menjelaskan, sampai sekarang obligasi syariah sudah mencapai 21 jenis dan reksadana syariah 24. Fadilah juga mengatakan, pihaknya yakin obligasi dan reksadana syariah ke depan akan terus berkembang di Indonesia. Dikatakannya, dari sisi demand (permintaan), yakni para investor relatif masih sedikit yang mengenal pasar modal syariah, sementara dari sisi supply (emiten) juga belum banyak. “Memang dalam hal pasar modal syariah, hambatannya adalah terkait dengan soal sosialisasi, sumber daya manusia serta supply dan demand . Disinilah memang tantangannya. (AS)

41

ai

5/6/2008 3:09:24 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Berita

SKPD WAJIB BUAT NERACA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN BANJARMASIN - Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib membuat neraca pertanggungjawaban keuangan. Ketua Komisi I bidang pemerintahan Kalimantan Selatan (Kalsel), Ibnu Sina,S.Pi di Banjarmasin belum lama berselang mengatakan, ketentuan pembuatan neraca tersebut tidak bisa tawar-menawar lagi, dan sudah harus dimulai pada tahun anggaran 2007 ini. Sementara itu SKPD di Kalsel, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak semuanya memiliki tenaga yang betul-betul berkeakhlian di bidang akuntansi. Dikatakan, ketentuan yang mengharuskan pembuatan neraca bagi setiap SKPD itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, dalam hal ini melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) setempat memprogramkan pelatihan secara khusus mengenai akuntansi atau pembuatan neraca. “Dengan pelatihan tersebut diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas mengelola keuangan dapat dengan mudah membuat neraca pertanggungjawaban keuangan pada SKPD masing-masing,” ujar wakil rakyat dari PKS itu. Dalam hubungan itu pula Badan Diklat Kalsel yang kini berada dibawah kepemimpinan Drs. H. Hadi Susilo dalam rapat kerja (Raker) tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan - Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2007 mengajukan usul penambahan anggaran guna pelaksanaan pelatihan akuntansi. “Kebetulan dana yang diusulkan tidak terlalu banyak, hanya Rp300 juta, dan mengingat persoalan itu sangat penting, maka kami dari Komisi I DPRD Kalsel yang merupakan mitra kerja Badan Diklat dapat memaklumi serta turut memberikan dukungan moril untuk penambahan anggaran pada ABT 2007,” demikian Ibnu Sina. Dalam Raker bersama Komisi I tersebut Kepala Badan Diklat Kalsel, Hadi Susilo menyatakan, walaupun prioritas pelatihan akuntansi untuk sementara ini baru dilakukan bagi SKPD tingkat provinsi, tapi tidak menutup kesempatan SKPD-SKPD tingkat kabupaten/kota mengikutinya.

ai

42


“Tapi diakuinya, ABT 2007 yang diajukan tersebut belum termasuk untuk pelatihan akuntansi bagi SKPD tingkat kabupaten/kota se Kalsel, karena untuk jajaran Pemprov saja sedikitnya ada 60 SKPD,” kata Hadi yang juga Direktur Radio Abdi Persada FM milik Pemprov Kalsel. (AS)

BP MIGAS AKAN UBAH SISTEM PELAPORAN KEUANGANNYA

JAKARTA – Pimpinan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mengatakan, pihaknya bersedia mengubah sistem pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BP Migas Kardaya Warnika di Jakarta, Kamis mengatakan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) tengah melakukan kajian sistem pelaporan keuangan tersebut. “Kami bersama UI tengah mengkaji apakah memakai sistem PSAK (pedoman standar akuntansi keuangan) atau apa. Kalau hasil kajian menyatakan harus mengacu ke PSAK, `ya` kita akan gunakan,” katanya. Hasil audit BPK menyebutkan, laporan keuangan BP Migas tahun 2006 masuk kategori “advers” atau tidak mengikuti PSAK. Ketua BPK Anwar Nasution belum lama ini mengatakan, opini “advers” merupakan kategori terburuk dalam audit laporan keuangan. Kardaya lebih lanjut menjelaskan, selama ini BP Migas mengikuti sistem pelaporan keuangan PT Pertamina (Persero) yang dulunya berperan seperti BP Migas. Menurut dia, BP Migas juga tidak mempunyai neraca awal, sehingga menyulitkan dalam pembuatan sistem pelaporan keuangan. Terkait “cost recovery,” ia mengatakan, selain meningkatkan pengawasan, pihaknya juga mengikuti aturan yang ada. “Kalau misalkan dana pengembangan masyarakat memang tidak boleh masuk `cost recovery,` tentu kita tidak akan masukkan,” katanya sambil menambahkan bahwa selama ini, sesuai aturan, dana pengembangan masyarakat dibolehkan masuk ke dalam komponen “cost recovery.”

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n 5/6/2008 3:09:24 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Berita Sementara itu Deputi Finansial, Keuangan, dan Pemasaran BP Migas Eddy Purwanto mengatakan, BP Migas mempunyai dua sistem pelaporan, yakni internal badan dan hasil hulu migas yang dilakukan secara terpisah. “Model tersebut sudah dilakukan sejak jaman Pertamina,” katanya. Namun, BPK menyatukan kedua sistem pelaporan itu, sehingga memungkinan keluarnya opini “advers” tersebut. Karenanya, menurut Eddy, pihaknya juga akan mencari payung hukum sistem pelaporan keuangan mana yang akan dipakai, apakah satu atau dua laporan. Ia juga meminta agar pihak mana pun tidak menghubung-hubungkan antara hasil audit BPK dengan “cost recovery.” “Hasil audit ini murni sistem pelaporan keuangan dan tidak ada hubungan dengan ‘cost recovery,’” katanya. (AS)

Sebab lainnya adalah karena masih terbatasnya SDM bidang keuangan negara maupun bidang pengawasan yang mengerti, memahami dan menguasai SAP tersebut. Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan itu, maka penyampaian laporan pertangungjawaban keuangan pemerintah harus melalui prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti SAP. Sementara itu untuk mengatasi kekurangan tenaga di bidang keuangan, pemerintah daerah dianjurkan merekrut tenaga akuntan baru, bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Dikatakan, peraturan BPK No 1 Tahun 2007 tentang SAP menjadi pedoman bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan yang diharapkan hasil dan kinerjanya bersifat independen dan berkualitas. Selanjutnya pihak akademis, pers, LSM dan masyarakat juga diimbau untuk ikut membantu BPK dalam mengawasi pelaksanaan ABPD supaya berjalan sesuai rencana dan harapan masyarakat setempat. (AS)

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELUM TRANSPARAN

PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK EFEKTIFKAN PENGELOLAAN ANGGARAN

JAMBI - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengisyaratkan pengelolaan keuangan daerah selama ini belum transparan dan akuntabel serta masih banyak ditemukan penyimpangan. Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie SH usai peresmian Kantor Perwakilan BPK di Jambi belum lama ini menegaskan, hingga saat ini pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah masih kurang memuaskan karena tidak transparan dan akuntabel. Masalah itu muncul terutama karena belum dilaksanakannya Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) yang diintrodusir pada 13 Juni 2005 dan sampai saat ini relative belum tersosialisasi dengan baik. Namun ditegaskannya bahwa pada 2008 seluruh provinsi, kota dan kabupaten harus menggunakan SAP sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.


d a l a m

p e r u b a h a n

PADANG - Pemberantasan tindak pidana korupsi yang gencar dilakukan aparat penegak hukum saat ini pada hakekatnya bukan untuk menghukum dan memenjarakan koruptor sebanyak-banyaknya, tetapi lebih ditujukan agar pengelolaan anggaran keuangan negara dapat dilakukan secara efektif dan efisien. “Jadi tujuan utama pemberantasan korupsi adalah membuat pengelolaan anggaran menjadi efisien dan efektif,” kata Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta di Padang baru-baru ini. Andi berada di Padang sebagai pembicara utama pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumbar yang berlangsung tanggal 6 sampai 8 September 2007. “Kalau tidak ada anggaran negara tentu tidak perlu bicara korupsi,” katanya. Karena itu, ia menegaskan, pemberantasan korupsi bukan dimaksudkan untuk menciduk orang, tapi bagaimana menciptakan pengelolaan keuangan negara agar efisien dan efektif.

43

ai

5/6/2008 3:09:25 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Berita

Ia juga menjelaskan, pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien sangat penting, apalagi saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. “APBN kita cuma Rp660 triliun, dan jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka hasilnya satu jiwa hanya mendapatkan Rp3 ribu. Karena itu pengelolaan keuangan negara harus efisien dan efektif, dan jika tidak maka rakyat tidak akan mendapat apaapa,” tambahnya. Adapun tujuan kedua pemberantasan korupsi, menurut dia adalah menjaga penyelenggaraan negara supaya bergerak di jalan yang benar atau bekerja pada jalurnya. Bekerja dengan benar sangat penting, karena seorang PNS selaku penyelenggara negara butuh waktu 20 tahun untuk sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. “Jika tiap tahun dia menghabiskan uang Rp5 juta, maka total anggarannya Rp100 juta untuk menjadi PNS dan melaksanakan tugas penyelenggara negara. Lalu jika setelah bekerja tiga bulan ia khilaf (melakukan korupsi) dan masuk penjara, maka tentu sangat disesalkan, karena mencetak manusia seperti itu bukan pekerjaan mudah,” tambahnya. Agar hal seperti itu tidak terjadi, maka pemberantasan korupsi dilakukan bukan untuk menghukum orang, tapi memelihara agar para penyelenggara negara, seperti PNS (birokrasi) serta anggota DPR dan DPRD bisa bekerja aman di jalan yang benar, demikian Andi Mattalatta. (AS)

BISNIS SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA TERUS BERPACU

ai

Berlomba untuk kebaikan adalah sesuatu yang perlu dicontoh, misalnya yang dilakukan sejumlah bank dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membantu para pengusaha kecil guna memacu pertumbuhan ekonomi mikro di tanah air. Ada optimisme bahwa bisnis syariah di Indonesia di masa datang akan maju pesat sebagaimana tergambar dari berpacunya sejumlah bank untuk membuka UUS, misalnya yang dilakukan Bank BRI, Bank Danamon, BNI dan BII yang telah membentuk UUS untuk memudahkan koordinasi dalam penyaluran dana kepada para pengusaha kecil. Bank-Bank syariah yang menganut prinsip keseimbangan itu kian mendapat tempat di kalangan masyarakat karena tidak bersifat eklusif untuk umat Islam saja, tapi juga bermanfaat untuk seluruh umat. Perkembangan bank-bank syariah merupakan sikap tanggap atas kebutuhan tambahan modal bagi para pengusaha kecil di tengah masih lambannya pertumbuhan ekonomi mikro setelah Indonesia diterpa krisis keuangan sekitar satu dekade lalu.

44


Dampak negatif dari perkembangan ekonomi global terhadap para pengusaha ekonomi kecil tampaknya juga telah menyulitkan posisi mereka untuk bangkit setelah krisis keuangan itu guna menghadapi tantangan persaingan yang kian keras. Contoh lain dari sikap tanggap bank-bank tersebut yaitu seperti halnya PT Bank Lippo Tbk yang dikabarkan menyiapkan dana Rp5 miliar untuk membentuk UUS yang rencananya akan beroperasi pada Nopember 2007. Menurut Direktur Keuangan Bank Lippo, Thila Nadason di Jakarta belum lama ini, Bank Lippo akan meluncurkan UUS dengan nama LB (Lippo Bank) Salam pada Nopember tahun ini. Dia menyebutkan bahwa modal awal yang disiapkan Bank Lippo untuk UUS itu sebesar Rp 5 miliar dan pada akhir tahun ini diharapkan mencapai Rp 10 miliar yang diperoleh melalui dana pihak ketiga. Sebagai tahap awal tahun ini, UUS tersebut akan dibuka di Jakarta, dan pada tahun 2008 akan diperluas ke Bandung dan Surabaya. Selain itu Bank Umum syariah BRI dikabarkan akan beroperasi secara penuh terhadap bank umum syariah pada Januari 2008. Menurut Sulaiman Arif Arianto, Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BRI, usai acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta belum lama ini, pengoperasian itu dilakukan setelah para pemegang saham dalam RUPSLB telah menyetujui akuisisi Bank Jasa Arta senilai Rp61 miliar. Bank Jasa Arta, katanya, akan dikonversi menjadi bank umum syariah dan akan digabung dengan UUS perseroan. Dengan penggabungan tersebut, maka bank umum syariah ini akan memiliki 51 cabang, terdiri dari 45 cabang dari UUS BRI yang ada sekarang dan enam cabang milik Bank Jasa Arta. Dia menyebutkan, Bank Jasa Arta saat ini memiliki total aset Rp250 miliar dan telah menyalurkan kredit sebanyak Rp170 miliar.

“Bank syariah ini akan berfokus pada penyaluran kredit UMKM, sedangkan untuk membiayai yang besar (corporate), kita akan bersindikasi dengan bank syariah lain,” ujar Sulaiman.

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n 5/6/2008 3:09:25 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Berita Dalam RUPSLB tersebut para pengusaha saham telah menyetujui “spin off ” untuk UUS guna dimasukkan ke dalam bank umum syariah tersebut serta akan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 500 miliar. Dia menambahkan, dana yang Rp500 miliar itu sudah termasuk nilai akuisisi Bank Jasa Arta sebesar Rp61 miliar. Target dari Bank Syariah BRI adalah Rp 1,5 triliun, sedangkan saat ini kredit yang disalurkan melalui UUS sebanyak Rp1,2 triliun, kata Sulaiman.

Dirham Shield Selain itu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank Danamon) dan PT Panin Life Tbk. (Panin Life) juga meluncurkan Dirham Shield, fitur asuransi perlindungan tagihan kartu, khusus bagi para pemegang Dirham Card -- kartu syariah yang pertama di Indonesia. “Peluncuran Dirham Shield ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus menerus meningkatkan keuntungan-keuntungan dari Dirham Card,” kata Hendarin Sukarmadji, Direktur Syariah Bank Danamon. “Dengan fitur ini maka semakin banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh para pemegang Dirham Card untuk menunjang gaya hidup mereka,” lanjutnya. Dirham Shield menyediakan perlindungan dari kecelakaan dan cacat permanen yang dialami pemegang kartu tersebut, sehingga membatasi kewajiban bagi anggota keluarga mereka untuk membayar sisa tagihan kartu yang ada. “Selaras dengan keinginan kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, kami merasa bangga dipercaya untuk bekerja sama dan memberikan pelayanan terhadap nasabah Bank Danamon Syariah melalui produk Dirham Shield ini,” kata Fadjar Gunawan, Direktur Utama PT Panin Life Tbk. “Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk bagi nasabah Bank Danamon Syariah,” lanjutnya. Bank Danamon Syariah dirintis pada tahun 2002, ditandai dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah pertama di Ciracas Jakarta Timur. Kini, Bank Danamon Syariah didukung oleh tujuh Kantor Cabang Syariah (KCS) yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bukit Tinggi, Banda Aceh, Surabaya, Martapura, Solo dan Makassar serta tiga Unit Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) di Jakarta dan tujuh Cabang Office Channeling di Jakarta serta lima Cabang Office Channeling di wilayah Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Danamon Syariah menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah) dan titipan (wadiah).


d a l a m

p e r u b a h a n

Per 30 Juni 2007 dana pihak ketiga Bank Danamon Syariah telah mencapai Rp 455 miliar, sementara total pembiayaan dalam berbagai bentuk skema syariah sebesar Rp 309 miliar, dan total aset mencapai Rp 549 miliar.

Berpacu dengan Malaysia Harapan bahwa bisnis syariah di Indonesia di masa mendatang akan maju pesat agaknya bisa menjadi kenyataan meski saat ini aset perbankan baru sekitar 1,7 persen dibandingkan bank konvensional. tapi nilainya telah mencapai kira-kira Rp 30 triliun, kata pengamat ekonomi Islam, Adiwarman Karim. Adiwarman yang mengamati perkembangan unit usaha syariah di tanah air belum lama ini mengatakan, karena Indonesia negara besar, maka nilai tersebut rasanya masih kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia yang aset perbankan syariahnya sudah mencapai 19 persen dibandingkan bank konvensional, nilainya hanya sebesar Rp 35 triliun. Menurut Adiwarman ketika menghadiri acara penghargaan bagi pelaku bisnis syariah terbaik di Jakarta belum lama ini, perkembangan ekonomi syariah di Malaysia semuanya ditopang oleh negara (top down), tapi di Indonesia sesuai permintaan pasar, sehingga mengalir dari bawah (bottom up) alias tidak ada campur tangan pemerintah. Di Indonesia, pemerintah perlu mengatur bisnis ketika usaha itu telah membesar. Saat ini potensi untuk melakukan bisnis syariah di Indonesia masih sangat besar, sebagai contoh yaitu adanya keinginan Malaysia agar para pengusaha Indonesia mengeluarkan sukuk (obligasi syariah) di Malaysia. “Keinginan Malaysia itu mengindikasikan adanya keterbatasan pasar mereka,” kata Adiwarman, dan mengutip hasil survei salah satu perusahaan asuransi, ia menyebutkan saat ini potensi asuransi syariah sangat tinggi. “Survei itu menunjukkan bahwa ada sekitar empat juta orang yang tidak mau menggunakan asuransi konvensional ingin memakai asuransi syariah,” ujar Adiwarman dengan menambahkan bahwa potensi industri asuransi syariah juga cukup tinggi, karena diperkirakan lima juta bayi lahir di Indonesia setiap tahun. (Bustanuddin).

45

ai

5/6/2008 3:09:25 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Internasional

DUKUNGAN KONVERJENSI IFRS DARI BEIJING Dari Harmonisasi ke Konverjensi Kebutuhan untuk menyamakan pengaturan standar akuntansi di dunia sudah mulai dilakukan sejak 1973 dengan dibentuknya International Accounting Standards Committee (IASC).

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Program harmonisasi dicanangkan oleh IASC pada waktu itu. Program ini dimaksudkan menyelaraskan pengaturan akuntansi di berbagai negara. Namun, program ini tidak mengharuskan adanya kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi usaha entitas.

T

iga lembaga internasional dan tujuh belas negaranegara berkembang dan dalam ekonomi transisi membahas implementasi IFRS serta menghasilkan “Beijing Initiative” sebagai dukungan terhadap program konverjensi IFRS.

Laporan keuangan merupakan ”bahasa” bisnis. Begitulah kalangan bisnis dan profesi akuntansi mengibaratkan fungsi suatu laporan keuangan dalam bisnis. Sebab melalui laporan keuangan yang berkualitas baik, pesan yang disampaikan oleh penyusun laporan keuangan mengenai kondisi usaha entitas dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Laporan keuangan sebagai bahasa, tentunya akan efektif apabila ”bahasa” yang digunakan menggunakan kaidah pengaturan bahasa yang sama di antara entitas satu dan entitas lainnya. Kaidah itu dalam profesi akuntansi disebut sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Inti pengaturan dalam PABU adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Umumnya SAK terdiri dari pernyataan standar akuntansi dan interpretasinya, di Indonesia dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi SAK.

ai

Pada waktu itu International Accounting Standards (IAS) yang dihasilkan oleh IASC merupakan alternatif standar yang dapat dipilih oleh anggotanya, ungkap Sir David Tweedie dalam jurnal INSIGHT,Q3,2007. Jadi, suatu negara boleh menerapkan IAS atau menerapkan standar akuntansi lokalnya untuk mencatat suatu transaksi walaupun secara teknis ada perbedaan jika dibandingkan dengan IAS. Hal ini sudah dikatakan harmonis, jelas Ketua International Accounting Standards Boards (IASB) itu. Semuanya berubah, ujar Tweedie, ketika Uni Eropa pada tahun 2002 memutuskan untuk mengimplementasikan International Financial Reporting Standards (IFRS) bagi seluruh listed companies pada tingkat konsolidasian di tahun 2005. Program harmonisasi menjadi kurang tepat, sehingga IASB sejak saat itu mencanangkan program konverjensi. Artinya, seluruh negara anggota IASB diwajibkan untuk menggunakan IFRS sebagai acuan pencatatan transaksi sepanjang IFRS sudah mengatur standar akuntansi untuk transaksi tersebut. Program konverjensi ini terutama ditujukan dalam rangka pelaporan konsolidasian oleh perusahaan listed di Uni Eropa pada tahun 2005. Forum Pembahasan IFRS Program konverjensi ini, mendapat tanggapan sekitar 130 negara anggota IASB. Ada negara yang langsung menggunakan IFRS sebagai acuan pencatatan transaksi, IFRS sebagai alternatif yang diperbolehkan, ataupun IFRS sebagai acuan secara bertahap. Forum pertemuan internasional baik yang bersifat regional maupun internasional bermunculan untuk terus mengkaji program konverjensi ini. Tiga forum yang secara rutin diikuti Indonesia adalah: The IASB and Regional Standard Setters Meeting; The IFRS Policy Forum; dan The Symposium on International Convergence of Accounting in Emerging Markets and Transition Economies.

Sir David Tweedie

46


5/6/2008 3:09:27 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Simposium akan diselenggarakan secara rutin tahunan. Simposium ini memiliki beberapa tujan. Pertama, untuk mencapai peluang konverjensi dan secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan standar akuntansi internasional.

Tempat penyelenggaraan bergilir di antara negara-negara Asean. Untuk lima pertemuan yang telah dilakukan dimulai di Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Philippina. Agenda pembahasan dalam pertemuan itu ada beberapa hal. Pertama, memperbarui informasi terkait dengan perkembangan terakhir dan rencana jangka pendek program IASB. Kedua, penyampaian kemajuan setiap negara Asean dalam rangka pelaksanaan program konverjensi dengan IFRS. Ketiga, pembahasan isu-isu regional Asean terkait dengan pengembangan standar akuntansi keuangan.

Kedua, membuat lingkungan yang lebih kondusif bagi negara-negara berkembang dan dalam transisi untuk konverjensi dengan standar internasional.

Negara-negara di Asean yang telah menyatakan konverjensi dengan IFRS antara lain, Singapore, Brunei, dan Phillippina. Sedangkan Negara Asean lainnya akan melakukan program konverjensi secara bertahap. The IFRS Policy Forum. Forum ini merupakan pertemuan rutin antara IASB dan pihak-pihak yang berkepentingan standar akuntansi keuangan di kawasan Asia Oseania. Berkumpul pada forum tersebut baik perwakian dari pemerintah, departemen keuangan, institusi pengawas pasar modal, lembaga pemeriksa keuangan, parlemen, organisasi profesi akuntan, bursa efek, badan penyusun standar dan para pengamat akuntansi. Pertemuan ini telah diadakan dua kali sejak tahun 2005. Tempat penyelenggaran bergilir di antara negara peserta. Dua pertemuan yang telah dilakukan dimulai di Australia dan kemudian di Jepang. Agenda pertemuan membahas beberapa hal. Pertama, memperbarui informasi terkait dengan perkembangan terakhir dan rencana jangka pendek program IASB. Kedua, pembahasan isuisu penyusunan standar akuntansi yang sedang dilakukan oleh IASB untuk dikomentari oleh peserta. Ketiga, komentar dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda terkait dengan program yang dilakukan IASB. Forum ini bagi IASB lebih untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder-nya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan standar.

Ketiga, saling mempelajari dan bertukar informasi antara berbagai pihak serta memberikan saran ke depan dalam rangka konverjensi standar akuntansi internasional. Keempat, untuk mencapai kesepakatan atas hal-hal yang dibahas dalam simposium dan ditindaklanjuti. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen “Beijing Initiative” (lihat box: “Beijing Initiative for Promoting International Convergence of Accounting in Emerging and Transition Economies”). ”Beijing Initiative” yang dihailkan dari symposium pertama, berisi tiga hal. Pertama, negara-negara berkembang dan ekonomi transisi harus mempunyai konsep jelas untuk konverjensi akuntansi internasional dan membuat langkah aktif untuk menyusun rencana konverjensi dengan IFRS. Kedua, IASB harus terus menciptakan lingkungan yang mendukung bagi negara-negara berkembang dan ekonomi transisi untuk berpartisipasi dalam pengembangan IFRS dalam mencapai konverjensi akuntansi internasional. Ketiga, negara-negara berkembang dan ekonomi transisi harus lebih banyak mengambil langkah positif untuk berpartisipasi dalam konverjensi akuntansi internasional dan pengembangan IFRS. (SY/MY)

m i t r a d a l a m

The IASB and Regional Standard Setters Meeting. Forum ini merupakan pertemuan rutin tahunan antara IASB dan badan penyusun standar akuntansi se- Asean. Pertemuan ini telah diadakan lima kali sejak tahun 2003.

p e r u b a h a n

Internasional

The Symposium on International Convergence of Accounting in Emerging Markets and Transition Economies. Simposium ini baru pertama kali diselenggarakan pada awal Juli 2007. Simposium ini diselenggarakan oleh IASB dan Kementrian Keuangan Republik Rakyat Cina.


ai

5/6/2008 3:09:28 PM

AKUNTAN

INDONESIA

International

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

MERDIBAN, METODE AKUNTANSI TIMUR TENGAH

ai

T

imur Tengah merupakan kawasan tempat lahir atau perkembangan agama-agama berdasarkan wahyu, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Wilayah itu dari masa prasejarah hingga dunia modern sekarang tercatat sebagai tempat terjadinya peristiwaperistiwa penting, baik dalam urusan keagamaan, ekonomi, politik, sosial maupun kebudayaan. Dari urusan kelahiran para Nabi, tempat timbunan hampir 50 persen cadangan minyak dunia di bawah perut buminya, hingga konflik paling in dewasa ini: Perang Irak. Di sana telah diperkenalkan sistem akuntansi regional sejak ratusan tahun silam. Sistem ini dikenal dengan sebutan Merdiban yang berlandasan Syariah.

Sistem akuntansi Merdiban tersebut telah ditelaah secara ilmiah oleh dua akademisi dari Universitas Marmara, Turki, Prof. Oktay Guvemli dan Dr. Batuhan Guvemli. Sebutan Merdiban sendiri berarti “tangga.” Menurut mereka, sistem Merdiban diterapkan di tiga negara sangat penting masa silam di kawasan Timur Tengah, Kekaisaran Abbasiyah, Negara Ilhans dan Kekaisaran Ottoman. Kelahiran sistem Merdiban terdorong oleh adanya hubungan ekonomi di antara ketiga negara itu yang masing-masing berpenduduk dari kebangsaan berbeda. Ada Arab, Persia dan Turki, bahkan ada pula yang dari latar belakang kebangsaan Mongolia. Hubungan politik dan ekonomi di antara negara-negara tersebut

berujung pada terbentuknya metode akuntansi yang timbal balik mereka kirimkan. Kaum Mongolia, yang berperadaban lebih rendah, menghancurkan Kekaisaran Abbasiyah pada tahun 1258, namun mewarisi banyak elemen kulturnya yang berbeda. Sejalan dengan terbentuknya Negara Ilhans, warga Arab dan Turki mengabdi sebagai pegawai-pegawai negeri level tinggi, karena Genghis Khan dan putra-putranya tidak bisa menerapkan konsep administrasi pemerintahan dari tanah asal mereka di Asia Tengah. Karenanya, urusan ini diserahkan kepada orang-orang lokal itu yang membawa pengetahuan soal struktur fiskal dan metode akuntansi berpatokan pada tradisi Islam. Dengan begitu, Merdiban diciptakan pada masa kekuasaan Abbasiyah(7501258), dikembangkan saat kaum Ilhans berkuasa (1251-1353) dan memasuki masa kematangannya pada era Kekaisaran Otttoman (299-1922).

Kekaisaran Ottoman didirikan di Anatolia barat-daya dan terus berkembang ke arah barat dan pengaruhnya mencapai kawasan sejauh Balkan di Eropa pada abad ke-14. Guna mengamankan perbatasannya di wilayah Timur, Ottoman membayar upeti ke Negara Ilhans. Pada masa terjadinya hubungan fiskal inilah metode Merdiban dipelajari dan diterapkan oleh Ottoman. Juga, ada kemungkinan para pejabat Ilhans dari keturunan Turki yang dipekerjakan di bagian akuntansi, dan belakangan pindah ke Anatolia, membantu transmisi metode akuntansi itu. Metode akuntansi ini diketahui telah digunakan selama berabad-abad tidak hanya dalam urusan administrasi pemerintahan Ottoman, namun pula dalam perusahaanperusahaan milik negara. Merdiban telah dikembangkan selama berabad-abad dan terus disesuaikan dengan kebutuhankebutuhan baru. Sistem ini bisa mencukupi

48


5/6/2008 3:09:29 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Fakta menunjukkan bahwa ada juga negaranegara lain ketika itu di seputar kawasan Timur Tengah menjelang akhir abad ke-8 yang berhubungan erat satu dengan lainnya. Negara-negara itu berpola Turki seperti Karahan (840-1211) yang didirikan di Turkistan timur (kini wilayah China baratdaya), Ghaznaviyah (963-1187) di wilayah yang sekarang Afghanistan dan India utara, Samaniyah (875-1005) di Horosan dan Seljuk (1040-1308) di Anatolia serta Altinordu di kawasan Krimea sekarang. Ghaznaviyah dan Samaniyah memiliki hubungan erat bidang fiskal dan hal-hal lainnya dengan Abbasiyah, sebagaimana Seljuk yang diketahui berhubungan erat dengan kaum Mongol yang membangun Negara Ilhans. Aspek menarik dari kenyataan ini ialah adanya kesamaan struktur dan bentukbentuk organisasi yang bertanggung jawab dalam urusan keuangan negara. Tak kalah menariknya ialah adanya kesamaan dalam bentuk-bentuk pajak dan pembelanjaan negara. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sistem Merdaban digunakan juga di negara-negara tersebut. Hanya saja buktibukti catatan akuntansinya tak dilestarikan, tak seperti yang terdapat di Kekaisaran Abbasiyah, Negara Ilhans dan Kekaisaran Ottoman.

Di antara negara-negara tersebut, Seljuk (1040-1308) tercatat menonjol dan pernah membina hubungan baik dengan Abbasiyah (Irak sekarang) maupun dengan Ilhans. Hubungannya dengan Abbasiyah berkembang atas dasar kebudayaan Islam, sedangkan hubungan dengan orang-orang Mongol berkembang di sepanjang garis kepentingan politik dan keuangan. Dengan demikian, negara ini telah pula menerapkan sistem Merdiban. Wajah dominan ketiga negara Timur Tengah, di mana Merdiban dulu dikembangkan, berlatar belakang budaya Islam yang kuat. Benar pendiri Negara Ilhans adalah kaum Mongol, keturunan Genghis Khan, dan bukan Muslim. Namun para pejabat pemerintahannya yang diberi tanggung jawab administrasi publik adalah orangorang Arab, Persia dan Turki yang beragama Islam. Atas dasar ini, bisa disimpulkan bahwa

pengelolaan pemerintahan di ketiga negara itu dilaksanakan oleh orang-orang yang berkultur keagamaan sama, yakni Islam. Lembaga-lembaga keuangannya serupa, perpajakan didasarkan pada aturan-aturan Islam. Faktor-faktor sama berlaku pula dalam bidang pembelanjaan. Pengorganisasian akuntansi negara di Abbasiyah, Ilhans and Ottoman pada umumnya sama, sesuatu yang didorong oleh pengaruh negara-negara tersebut satu terhadap struktur politik dan keuangan yang lainnya. Metode ini diberi nama dalam bukubuku pelatihan akuntansi era Ilhans, sesuatu yang tidak ada pada masa Abbasiyah. Ottoman bahkan tak memiliki buku pelatihan akuntansi, sehingga pelatihan diberikan lewat hubungan magang. Metode Merdiban banyak membantu Kekaisaran Ottoman dalam berbagai proyek dan pekerjaan, khususnya dalam abad ke-19. Metode akuntansi

Sejarah negara-negara Islam di Timur Tengah bermula dari Nabi Muhammad SAW yang mulai menyebarkan Islam antara tahun 622 hingga saat Nabi wafat tahun 632 (tahun 1 hingga 10 Hijriyah).


m i t r a d a l a m

seluruh kebutuhan akuntansi negara. Sama dengan metode akuntansi sekarang, meski tidak perlu disebutkan pula sebagai tata buku double-entry, istilah Merdiban tidak digunakan selama masa Kekaisaran Ottoman. Orangorang Ottoman hanya menyebutkannya sebagai metode akuntansi. Sistem ini dipakai di Ottoman hingga 1879 dan kemudian ditinggalkan setelah dikeluarkan penggantian sistemnya dengan tata buku double-entry melalui sebuah Dekrit Kerajaan pada tahun itu. Dengan demikian Merdiban pernah digunakan selama 1.100 tahun jika perhitungannya dimulai ketika contoh pertamanya diperkenalkan masa periode Abbasiyah pada abad ke-8, tepatnya ketika Harun al-Rasyid berkuasa (766-809).

p e r u b a h a n

International

ai

5/6/2008 3:09:29 PM

AKUNTAN

INDONESIA

International

p e r u b a h a n d a l a m m i t r a

ai

Sejarah negara-negara Islam di Timur Tengah bermula dari Nabi Muhammad SAW yang mulai menyebarkan Islam antara tahun 622 hingga saat Nabi wafat tahun 632 (tahun 1 hingga 10 Hijriyah). Kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para Kalifah, yang berlangsung dari 632 sampai 661 (11-40 Hijriyah), yakni berturut-turut pemimpinnya adalah Abu-Bakar, Umar, Usman dan Ali. Setelah Ali wafat pada tahun 661, mulailah Dinasti Umayah yang berkuasa antara 661750 (41-132 Hijriyah), era yang tercatat perluasan besar-besaran wilayah Islam di Timur Tengah.

Sepanjang sejarahnya, bangsa Arab hidup di bawah bayang-bayang pengaruh bangsabangsa Persia dan Bynzantium. Dengan demikian, bilamana wilayah kedaulatan telah mencapai ukuran tertentu, maka seorang pemimpin Arab pun akan pula memerlukan Faktor penting yang memungkinkan para pembantu yang diorganisasikan dalam penerapan metode akuntansi sama di suatu hirarki untuk mengatur jalannya kawasan itu ialah adanya alfabet dan angkakekuasaan di wilayah tersebut. Dalam angka yang digunakan oleh negara-negara kaitan ini, pada masa Abbasiyah dimulailah itu. Karena Abbasiyah merupakan sebuah lembaga kementerian, di mana para menteri dinasti Arab, maka secara alamiah mereka sementara menggunakan wewenangnya menggunakan alfabet Arab dan angkaatas nama seorang penguasa, mereka harus angka Arab. Kaum Ilhans menggunakan pula bertanggung jawab kepada pemimpin alfabet Persia, yang tersebut. Dari sini terisyaratkan Para akuntan, yang bekerja di bawah wewenang gubernur, sebagaimana pula halnya bahwa ada kebutuhan akan dengan alfabet Arab, mencatat pengurusan keuangan pusat. Para pejabat profesionalisme dalam dituliskan dari kanan keagamaan juga berperan penting karena merekalah yang pengurusan negara. Dengan ke kiri. Sedangkan di mengetahui tata aturan soal perpajakan berdasarkan begitu, akuntabilitas menuntut Kekaisaran Ottoman ketentuan Syariah, seperti pajak bagi warga bukan Islam faktor kehati-hatian dalam jelas-jelas digunakan pencatatan pendapatan (dengan kompensasi kaum bukan Islam bisa bebas tugas alfabet Arab. (revenue) dan perbelanjaan militer dan mendapat perlindungan negara), dan berbagai Sebagaimana tata (expenditure) negara. buku double-entry yang macam jenis pajak serta pemasukan negara lainnya, mulai dari Lebih ke bawah, setelah para pengembangannya bea impor hingga pajak bumi dan bangunan. menteri semakin sibuk karena disesuaikan dengan beban kerja semakin banyak aturan penulisan dari kiri sejalan dengan meluasnya ke kanan, yakni alfabet Latin, maka metode wilayah, mereka mulai memerlukan bawahan Dinasti Umayah digantikan oleh Dinasti Merdiban dikembangkan sesuai dengan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Para Abbasiyah yang berkuasa lebih dari lima abad, alfabet Arab dan Persia. Karena akhir kata pejabat dalam kategori ini termasuk yang antara 750-1258 (132-656 Hijriyah). Setelah sebuah kalimat dalam alfabet Arab bisa menyusun surat-surat perintah Kalifah dan kedatangan dan berkuasanya bangsa Mongol diperpanjang, maka cara ini dipakai untuk mengirimkannya ke tempat-tempat tertentu di kawasan Timur Tengah, Kekalifahan tetap memisahkan entry dalam lajur harian. Juga, di seluruh penjuru negeri. Lainnya, para berada di Arabia, namun kemudian banyak karena naskah tertulis di tiga negara itu pejabat yang ditugasi menangani urusannegara-negara kecil bermunculan, sempalan sama satu dengan yang lainnya, maka itu urusan keuangan dan mengepalai lembagadari Abbasiyah. Kekalifahan berpindah ke bisa membantu mempermudah penerapan lembaga pengumpul pajak serta kinerja tangan Kaisar Ottoman, Grim Sultan Yavuz, metode akuntansi sama yang mereka perbelanjaan. Mereka ini juga bertanggung pada tahun 1517 yang berlangsung hingga terapkan. jawab mencatat neraca keuangan negara. tahun 1922 ketika tokoh pembaharuan Turki, Kemal Ataturk, menghapuskannya. Pada era Kekalifahan inilah pengaruh agama merasuki administrasi pemerintahan dalam sejarah Islam. ini digunakan untuk mengawasi proyekproyek investasi selama masa percobaan industrialisasi pada 1840-1850. Merdiban digunakan untuk cost accounting bangunanbangunan pada abad ke-16 dan ke-17.

50


5/6/2008 3:09:29 PM

AKUNTAN

INDONESIA

International

CONTOH PERTAMA METODE MERDIBAN

Contoh-contoh catatan ini berasal dari masa Harun al-Rasyid yang berkuasa antara tahun 766-809 (149-194 Hijriyah).

Unit-unit moneter yang digunakan ialah Dirham dan Dinar. Namun karena penjumlahannya dalam bentuk Dirham, maka dipastikan bahwa pencatatan pada kedua pemasukan itu dalam bentuk Dirham. Nilai tukar Dirham-Dinar ditetapkan pada tingkat 22 Dirham per Dinar. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam metode Merdiban, nilai kurs selalu disertakan. Pencatatan entry untuk pajak pada bagian awal hanya diberi judul umum, untuk kemudian diikuti jenis-jenis pajaknya secara lebih rinci. Judul besar itu yang dituliskan sebagai pajak untuk menunjukkan bagian tersebut menyangkut perpajakan. Huruf judul besarnya dibuat panjang, diikuti oleh garis-garis horisontal dan vertikal dalam lajur. Pajak yang masuk dicatat tersendiri dari kiri ke kanan. Ada 22 item dalam catatan ini, per item merujuk kepada jenis-jenis barang yang pajaknya dipungut. Item pertama tentang madu. Pertama nama barangnya dituliskan, diikuti oleh berapa banyak jumlah yang diperoleh dan dari wilayah mana dikumpulkan. Tergantung pada jenis barangnya, jumlah dituliskan sesuai dengan ukuran beratnya. Sejalan dengan membesarnya volume barang, praktek pencatatan pajak barang digantikan dengan penulisan nilai uangnya. Menyusul terjadinya kebakaran di Baghdad pada tahun 823 (204 Hijriyah), yang menyebabkan banyak arsip rusak, ketentuan pencatatan akuntansi diubah. Akuntansi negara yang semula terpusat kemudian diorganisasikan berdasarkan provinsi. Dengan cara ini pendapatan dan belanja setiap provinsi bisa dipantau oleh pemerintah pusat dan lajurlajur sama dipertahankan untuk setiap provinsi. Pendapatan dan belanja negara dapat ditentukan melalui informasi yang tercatat di setiap departemen dari organisasi akuntansi pusat yang pelaksanaannya berdasarkan empat buku instruksi berbeda dituliskan antara 1309 dan 1363. Penerapan akuntansi ini memungkinkan analisis realisasi pendapatan dan belanja, dan perencanaan pendapatan dan belanja mendatang.

p e r u b a h a n

Judul entry, menunjukkan arti keseluruhan entry, diberikan dengan cara memperpanjang huruf akhir dari kalimat pertama dalam sebuah garis lurus. Bentuk ini dilestarikan penggunaannya sepanjang masa ketika metode Merdiban diterapkan dan digunakan untuk memisahkan entry.

d a l a m

Para akuntan, yang bekerja di bawah wewenang gubernur, mencatat pengurusan keuangan pusat. Para pejabat keagamaan juga berperan penting karena merekalah yang mengetahui tata aturan soal perpajakan berdasarkan ketentuan Syariah, seperti pajak bagi warga bukan Islam (dengan kompensasi kaum bukan Islam bisa bebas tugas militer dan mendapat perlindungan negara), dan berbagai macam jenis pajak serta pemasukan negara lainnya, mulai dari bea impor hingga pajak bumi dan bangunan. Semua proses ini membutuhkan ketelitian, sesuatu yang bisa dilakukan oleh para akuntan agar negara selalu punya catatan handal tentang pendapatan dan perbelanjaannya. Faktor akuntansi berperan penting dalam kaitan ini karena akan selalu ada neraca yang jelas, mengingat negara selalu memerlukan anggaran guna ekspansi wilayah maupun penyelenggaraan pemerintahannya.** (Pratama Hadi)

Contoh pertama metode akuntansi Merdiban diketahui dari buku berjudul Uber Da Budget der Einnahmen unter der Regierung des Harun Alrasid yang ditulis oleh A. Freihernn von Kramer dan dipublikasikan di Wina, Austria, tahun 1876 oleh Alfreed Hölder (Hof-under Universitats Buchhandler).

m i t r a

Kekaisaran Abbasiyah yang ibukotanya berkedudukan di Baghdad terbagi atas 12 vilaya (wilayah), yang terpenting Kufa, Seva, Basra dan Tigris di kawasan yang bernama Irak. Kemudian, Yaman, Horosan serta Cezira (Armenia and Azerbaijan) serta Damaskus dan Mesir. Ini menunjukkan luas wilayah Kekaisaran Abbasiyah terbentang dari Afrika Utara ke Kaukasia di Asia Tengah serta Persia, selain Semenanjung Arab. Dengan demikian, pembentukan struktur organisasi keuangan yang disesusaikan dengan struktur pemerintahan tak bisa terhindari.

Catatan tentang pendapatan disertai informasi tentang siapa orang yang ditugasi mengumpulkan pendapatan tersebut serta informasi mengenai dokumen mana yang menjadi dasar pendapatan dan belanja. Prinsip ini menjadi bagian dari akuntansi Negara Ottoman. Prinsip penulisan tentang jenis catatan atau alasan bagi transaksinya digunakan dalam pencatatan pendapatan dan belanja. Pernyataan “ditambahkan” atau “dikurangi” disertakan untuk item-item berikut guna memudahkan penjelasan mengenai hubungannya dengan pencatatan berikutnya. Ini merupakan inovasi bagi metode Merdiban, namun kemudian dihentikan dalam praktek Ottoman.**


ai

5/6/2008 3:09:30 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Konsultasi Pajak

Q&A

oleh

Muhammad Mansyur

Q1: Assalamu’alaikum Wr Wb.

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Pengasuh Q&A yang saya hormati.

Saudara Faishal yang budiman, senang menerima pertanyaan anda. Semoga anda selalu sejahtera juga.

p e r u b a h a n

Nama saya Faishal, karyawan sebuah perusahaan swasta di Banten. Saat ini perusahaan tempat saya bekerja sedang diperiksa oleh kantor pajak untuk tahun pajak 2005. Dalam proses pemeriksaan pajak sejauh ini nampaknya banyak sekali pos-pos biaya yang akan dikoreksi oleh pemeriksa pajak yang akan mengakibatkan besarnya pajak terutang meningkat. Pimpinan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan seandainya benar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan kantor pajak terlalu besar. Pertanyaan saya: “Benarkah mulai tahun 2008, jika wajib pajak mengajukan keberatan tidak perlu membayar terlebih dahulu besarnya pajak dalam SKPKB yang telah diterbitkan?”

Berikut adalah pendapat saya atas pertanyaan anda: 1.

2. .

Mohon pencerahan! Selamat atas terbitnya AI. Terima kasih atas bantuannya. Wassalam Faishal (yuyung***@yahoo.co.id) 4.

m i t r a

d a l a m

A1:

5.

Perlu saya informasikan bahwa mulai 1 Januari 2008 berlaku UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya kami sebut UU KUP); Tentang permohonan keberatan wajib pajak diatur dalam pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 26A UU KUP; Mengingat pemeriksaannya untuk tahun pajak 2005 dan SKPKB diterbitkan tahun 2007, dan permohonan keberatan diajukan tahun 2007, maka sesuai pasal II UU KUP, penyelesaiannya masih berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2000, dimana diatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Artinya, memang jika besarnya pajak terutang atas SKPKB tersebut belum dibayar pada saat jatuh tempo, dan WP mengajukan keberatan, permohonan keberatan tetap akan di proses, namun WP akan dikenakan STP Bunga Penagihan sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU KUP; Jika SKPKB diterbitkan tahun 2008 dan permohonan keberatan diajukan tahun 2008 maka berlaku UU Nomor 28 tahun 2007. Benar seperti yang anda sampaikan bahwa jika wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan; Namun perlu saya ingatkan bahwa dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Saudara Faishal, demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalam Muhammad Mansur, Ak., BAP.

ai

52


5/6/2008 3:09:31 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Khas Akuntan

Di Tengah Turbulensi Ekonomi Indonesia: Peran Akuntan Sentral Dr. Sri Adiningsih

Kita telah menjadi saksi sejarah bahwa krisis ekonomi ataupun keuangan terjadi di banyak negara dalam beberapa dekade terakhir ini, baik negara maju ataupun sedang berkembang. Bahkan negara seperti Amerika Serikat pun juga tidak imun dari krisis ekonomi. Depresi besar 1933, demikian juga kejatuhan harga minyak dunia tahun 1980an telah membuat terjadinya krisis perbankan. Bahkan selama periode 1980-1995 terdapat lebih dari 65 negara sedang berkembang yang mengalami tekanan permodalan pada sistem perbankannya. Bailout untuk mengatasi krisis perbankan di negaranegara berkembang selama periode tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 250 miliar dolar AS. Biaya yang harus dikeluarkan oleh negara yang menghadapi masalah perbankan tersebut tidak sedikit, sebagian besar memerlukan lebih dari 10 persen dari PDB negara bersangkutan. Biaya restrukturisasi perbankan untuk negara-negara yang terkena dampak krisis terutama di kawasan Asia diperkirakan lebih besar lagi jumlahnya. Biaya restrukturisasi perbankan di Indonesia mencapai 58 persen dari PDB Indonesia, 30 persen dari PDB untuk Thailand, 16 persen dari PDB untuk Korea Selatan, dan 10 persen dari PDB untuk krisis yang terjadi di Malaysia (World Bank, 2000). Itu semua menunjukkan bahwa krisis ekonomi ataupun keuangan sangatlah mahal harganya. Biaya pemulihan dari krisis adalah mahal sekali, apalagi bagi negara sedang berkembang yang memiliki utang yang besar dan anggaran defisit seperti Indonesia.

Tingkat bunga yang mengalami penurunan sejak tahun 2002 sempat kembali melonjak ke angka 12,75 persen di akhir tahun 2005, salah satunya akibat adanya kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai Rupiah. Kemudian selama tahun 2006 tingkat bunga secara bertahap mengalami penurunan hingga menjadi 9,75 persen di akhir tahun 2006, bahkan akhir-akhir ini sudah mencapai 8,75%. Stabilitas ekonomi makro selama periode 2000-2006 cukup berfluktuasi, lihat Gambar 1. Meski demikian pemerintah telah dapat menekan tingkat inflasi hingga hanya mencapai 6,6 persen untuk 2006 dari inflasi tinggi di tahun 2005 yang mencapai 17,11 persen. Secara keseluruhan, inflasi mulai terkendali dengan baik, demikian juga nilai kurs juga cenderung stabil menguat akhir-akhir ini. Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Bunga, 1991-2007 (%)

* Pertumbuhan PDB tw.I/07 terhdp tw.I/06 Inflasi: YoY April 2007, dan Tingkat Bunga: 7 Mei 2007 Sumber: SEKI, Bank Indonesia

Telah satu dekade krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 berlalu. Meski pun krisis berawal dari Thailand, dampak contagion-nya pada perekonomian Indonesia sangatlah kuat. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia yang sebelum krisis sempat dikenal sebagai salah


p e r u b a h a n

Sejak tahun 1999, ekonomi Indonesia meskipun lamban secara umum on the track dalam proses pemulihan ekonomi (meski mengalami kontraksi lebih dari 13% pada tahun 1998). Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir ini stabil dengan laju pertumbuhan yang meningkat lamban. Selama tahun 2001 hingga 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan mengalami peningkatan meski kemudian sedikit turun di tahun 2006 menjadi 5,5% (dari 5,6% pada tahun 2005). Demikian juga stabilitas ekonomi makro hingga tahun 2007 ini nampak membaik, meskipun memiliki kerapuhan yang serius.

d a l a m

Globalisasi yang memicu liberalisasi ekonomi telah menggilas banyak negara di dunia sehingga banyak mengubah peta ekonomi dunia. Integrasi pasar global, regional ataupun bilateral yang semakin meluas akhir-akhir ini, telah membuat ketergantungan perekonomian satu negara terhadap negara lainnya semakin besar. Contagion ataupun spillover effect semakin nyata. Sehingga pengaruh perkembangan ekonomi satu negara terhadap negara lainnya semakin besar, bahkan krisis ekonomi pun dengan mudah tertransmisikan dari satu negara ke negara lain. Integrasi pasar dunia selama lebih satu dekade terakhir telah memunculkan tantangan baru bagi pelaku pasar serta pembuat kebijakan. Demikian juga dalam pasar keuangan yang semakin terintegrasi, vulnerability perekonomian suatu negara yang dapat memicu krisis ekonomi dan keuangan menjadi semakin nyata. Krisis ekonomi dan keuangan memang bukan fenomena yang sering terjadi di suatu negara, namun jika krisis datang maka akan memerlukan cost yang tidak sedikit baik economic cost maupun social cost. Kontraksi ekonomi yang hebat, kebangkrutan yang luas, tingginya kemiskinan dan pengangguran, ketidakpuasan politik dan sosial adalah hal yang biasa terjadi. Selain itu membuat negara yang terserang krisis ekonomi mesti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengatasi masalah ekonominya.

satu ‘Macan Asia’, sejajar dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Hong Kong, menyebabkan goncangan perekonomian Indonesia lebih dalam dan luas, sehingga proses pemulihannya juga berjalan paling lambat dibanding negara Asia lain yang juga terkena krisis. Proses pemulihan ekonomi meskipun berjalan lambat namun tetap mengalami kemajuan, sehingga pada tahun 2004 ekonomi Indonesia dapat dikatakan sudah kembali normal, pulih dari krisis ekonomi. Namun demikian pada Agustus tahun 2005 makroekonomi Indonesia sempat mengalami goncangan terutama pasca kenaikan harga BBM.

m i t r a

Pendahuluan

ai

5/6/2008 3:09:31 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Khas Akuntan

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Sementara itu perekonomian Indonesia yang semakin terbuka telah menyebabkan Indonesia lebih terintegrasi dan masuk ke dalam lingkaran globalisasi. Keterbukaan ekonomi sebagai dimensi sentral globalisasi juga telah memicu meningkatnya kerentanan suatu perekonomian terhadap perubahan ataupun gejolak eksternal. Kerentanan suatu negara terhadap pengaruh eksternal terutama bisa dilihat dari pergerakan nilai tukar mata uangnya. Pergerakan nilai tukar Rupiah selama satu dekade terakhir cukup berfluktuasi. Nilai tukar rupiah terhadap USD sempat mengalami depresiasi hebat yang mencapai puncaknya pada Juli 1998 sebesar Rp15.000/USD. Dengan berbagai macam kebijakan moneternya Bank Indonesia telah cukup mampu menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD. Namun pada pertengahan tahun 2005, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai sekitar US$ 70 per barel dan kurangnya pada kepercayaan pada otoritas ekonomi, perekonomian Indonesia kembali mengalami goncangan meskipun tidak sebesar pada saat krisis tahun 1998. Kenaikan harga minyak dunia dan ketidak percayaan pada otoritas ekonomi pada saat itu telah membuat nilai rupiah sempat terpuruk lagi hingga menyentuh level Rp12.000 per USD. Sehingga menurut Bank Dunia, pada Agustus 2005 Indonesia memasuki “mini krisis” pada pasar valasnya.

Akhir-akhir ini berbagai kontroversi mengenai kerapuhan ekonomi Indonesia dan potensinya masuk ke dalam krisis ekonomi telah muncul ke permukaan dan menjadi diskusi yang panjang dalam tiap diskusi publik. Dimana tentu saja masalah gap antara sektor keuangan dan riel mau tidak mau menjadi isu sentral karena menjadi salah satu pokok permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini. Dari berbagai data dalam gambar berikut ini dapat dilihat bahwa rendahnya pertumbuhan investasi dan juga kredit perbankan telah membuat gap antara sektor keuangan dan riil semakin lebar. Apalagi pasar modal nampaknya melaju terus (meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa dunia usaha ataupun sektor riel bergerak) karena melonjaknya likuiditas domestik dan dana portfolio yang masuk ke Indonesia.

Gambar 2. Nilai Tukar dan Cadangan Devisa Indonesia, 1990-2007 Gambar 6. Kinerja Sektor Perbankan Indonesia (%)

Sumber: SEKI, Bank Indonesia

Salah satu cara untuk mengukur kerentanan perekonomian suatu negara bisa menggunakan index of speculative pressure (ISP) . Dengan mengamati fluktuasi pergerakan indeks ISP dari waktu ke waktu seperti yang tampak dalam Gambar 3, dapat dikemukakan bahwa pada periode sekitar Agustus hingga Desember 2005 indeks ISP hampir mendekati threshold ISP. Hal ini sesuai dengan pengamatan dari Bank Dunia yang menilai bahwa sekitar periode tersebut di Indonesia terjadi ‘krisis mini’ di Indonesia. Krisis mini ini ditengarai antara lain karena adanya penurunan cadangan devisa, melemahnya rupiah, dan kebijakan kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter guna menjaga stabilitas nilai Rupiah sebagai dampak kenaikan BBM. Gambar 3. Index of Speculative Pressure (ISP)

ai

Kerapuhan Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 1. Skor Resiko Sektor Perbankan menurut EIU

Sumber: EIU diambil dari Chris Crowa, Indonesia ten Years After the Crisis, 2007.

Perbankan yang sudah direstrukturisasi dan kinerjanya sudah membaik, ternyata masih menyimpan potensi kerawanan yang tinggi dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia. Demikian juga kinerja pasar modal Indonesia ternyata semakin banyak dipengaruhi oleh perkembangan pasar modal regional (lihat tabel 2). Tingginya comovement of daily stock return Indonesia membawa potensi contagion di pasar keuangan semakin meningkat. Hal ini tentu membawa kerawanan tersendiri pada pasar modal Indonesia, dan perekonomian Indonesia, apalagi jika dana portfolio yang masuk ke Indonesia cukup besar.

Sumber: data diolah

54


5/6/2008 3:09:32 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Khas Akuntan Gambar 7. Kinerja Pasar Modal Indonesia, 1997-2006

and run setiap saat. Oleh karena itulah pasar modal kita tetap melesat terus, meskipun apapun yang terjadi. Apalagi pelaku pasar nampaknya semakin irasional. Sehingga capital inflow dari porfolio mengalir cukup deras ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini karena dana internasional nampaknya juga semakin banyak yang mencari tempat investasi.

Sumber: SEKI Bank Indonesia

Sumber: Chris Crowa, Indonesia Ten Years After the Crisis, 2007.

Keterkaitan sektor keuangan dan riel yang semakin lemah ternyata tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Negara krisis Asia 1997 lainnya juga cenderung menghadapi permasalahan yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Duffeild dari Vanguard Investment Australia (dalam suatu pertemuan tahunan APEC Centres di Melbourne pada tanggal 18-20 April 2007) disampaikan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan market return di pasar modal semakin kecil, hanya 50%. Ini berarti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan cukup rendah. Dimana pengaruh fundamental ekonomi pada pasar modal semakin kecil. Padahal secara teoritis mestinya membaiknya pasar modal didasari oleh perbaikkan kinerja dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja ekonomi. Namun sayangnya pasca krisis ekonomi 1997 yang lalu telah terjadi pergeseran dalam perilaku pelaku pasar di kawasan ini, yang nampaknya juga terjadi di Indonesia. Kita melihat ada gap yang besar antara pasar keuangan dan sektor riil. Bahkan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini selalu menjadi salah satu pasar modal terbaik didunia. Padahal secara fundamental kondisi ekonomi secara umum, khususnya sektor riil tumbuh “lambat”. Bahkan pada saat investasi mengalami kontraksi pun, pasar modal juga bullish. Nampaknya pelaku pasar memang semakin irasional dalam berinvestasi di kawasan ini, khususnya di Indonesia. Sehingga kita tidak bisa merasa optimistik dengan membaiknya kinerja pasar modal kita, karena tidak merupakan indikasi optimisme pelaku pasar pada kinerja ekonomi kita.

Gambar 10. Kecukupan Cadangan Devisa Indonesia (miliar USD)

Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu kondisi keuangan negara juga tidak menggembirakan karena potensi meningkatnya defisit dapat membawa konsekuensi fiskal yang serius. Konsolidasi fiskal pada tahun-tahun mendatang dalam bahaya yang lebih serius jika defisit APBN terus membengkak. Sumber: Nota Keuangan & APBN, diolah

Sementara itu masalah ekonomi yang tidak segera dapat diatasi meskipun sudah ada berbagai paket kebijakan ekonomi telah membuat gap antara sektor keuangan dan riel semakin lebar. Ruwetnya permasalahan yang dihadapi oleh sektor riil banyak bersumber dari ketidak pastian terhadap berbagai hal, seperti halnya kepastian hukum, ataupun kebijakan pemerintah, yang sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga penyelesaian masalah investasi dan bisnis tidak dapat tuntas. Namun untuk pasar keuangan khususnya investasi portfolio situasinya lain, karena mereka dapat hit


m i t r a d a l a m

Derasnya dana jangka pendek yang masuk Indonesia memang telah membuat cadangan devisa menguat hingga mencapai lebih dari 49 miliar dolar AS akhir-akhir ini. Namun demikian besarnya dana jangka pendek dan juga besarnya utang luar negeri tetap saja membuat posisi Indonesia rentan pada krisis. Apalagi likuiditas di pasar domestik pada saat ini juga semakin tinggi, yang dapat dilihat dari SBI yang beredar di pasar lebih dari Rp250 triliun. Sehingga jika tidak hati-hati akan menimbulkan kerapuhan tersendiri pada perekonomian. Apalagi likuiditas di dalam perbankan juga masih tinggi.

p e r u b a h a n

Tabel 2. Estimated Comovement Of Daily Stock Return, Selected Countries

ai

5/6/2008 3:09:33 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Khas Akuntan

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Peran Akuntan

ai

Perkembangan ekonomi yang semakin vulnerable akhir-akhir menuntut regulator, pemain ekonomi, dan masyarakat untuk semakin pruden dalam mengelola ekonomi, bisnis dan ekonomi keluarganya. Sementara itu pasar juga semakin kompleks dan mengglobal. Dalam perekonomian yang semakin kompleks seperti sekarang ini peranan institusi modern untuk mengatur dan mengawasi perekonomian menjadi semakin penting, demikian juga profesional yang terkait juga semakin urgen. Dalam hal ini peranan akuntansi sebagai salah satu institusi penting dalam perekonomian semakin lama juga semakin penting. Apalagi dalam perekonomian yang semakin kompleks dan modern seperti Indonesia sekarang ini, tuntutan adanya informasi yang semakin reliable yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk mengurangi masalah informasi yang tidak simetris menjadi semakin penting. Bekerjanya mekanisme pasar yang menjadi pilar penting dalam perekonomian tidak akan dapat berfungsi dengan baik jika informasi yang tersedia di pasar tidak reliable. Khususnya jika permasalahan terkait dengan laporan keuangan perbankan, korporasi ataupun pemerintah. Padahal kepercayaan masyarakat pada bank semakin penting (apalagi setelah penjaminan dana pihak ketiga tinggal Rp100 juta mulai akhir Maret yang lalu). Selain itu suatu korporasi akan kesulitan mendapatkan external financing apabila laporan keuangannya diragukan oleh investor. Bahkan country risk suatu negara bisa meningkat apabila informasi mengenai kondisi keuangan negaranya di pasar tidak reliable, sehingga premi resiko yang harus dibayar akan semakin mahal. Dimana semuanya jelas akan merugikan perekonomian suatu negara, perusahaan, bank ataupun juga masyarakat luas. Padahal seperti diketahui bahwa dalam sudut pandang ekonomi makro informasi memiliki dua fungsi yang penting, yaitu: •

memfasilitasi identifikasi kegiatan yang paling produktif, dan

•

menyediakan suatu mekanisme untuk mengontrol penggunaan sumberdaya secara efektif.

Sehingga dengan adanya informasi yang reliable akan mendorong sumber ekonomi dialokasikan pada kegiatan yang paling produktif secara efektif. Dimana tentu saja hal tersebut akan meningkatkan social welfare dari masyarakat. Demikian juga secara mikro peranan informasi yang dihasilkan oleh akuntan adalah penting karena menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja dan risk profile dari korporasi baik keuangan ataupun non keuangan, juga suatu organisasi ataupu lembaga. Sehingga sangat berguna bagi semua pihak yang punya kepentingan. Apalagi dalam pasar keuangan yang semakin berkembang seperti sekarang ini peranan data-data keuangan semakin penting karena dapat mengurangi masalah adverse selection dan moral hazard. Good governance sudah menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi ataupun perusahaan memerlukan adanya transparansi kondisi keuangan organisasi ataupun perusahaan yang hanya dapat dilakukan oleh akuntan. Kualitas informasi independen dari akuntan khususnya dalam hal akurasi, timely, comparable, banyak mempengaruhi bekerjanya pasar.

memainkan peranan yang penting dalam membangun perekonomian yang stabil, kredibel, berdaya saing dan berkembang berkelanjutan. Pada saat ini para akuntan Indonesia tengah menghadapi tantangan yang besar. Karena banyak modal yang tersedia di pasar ternyata tidak dapat diinvestasikan pada penggunaan yang produktif. Sehingga gap antara sektor keuangan dan riel semakin lebar. Apalagi kelemahan akuntasi ternyata dapat menjadi salah satu sumber penting krisis ekonomi. Menurut Dr. Hyoik Lee, ketua dari Korea Accounting Standards Board, krisis ekonomi Korea pada 1997 merupakan contoh dari lemahnya tranparansi dalam akuntansi yang dituliskan sebagai berikut: ...the financial crisis of December 1997 in Korea was a clear example of market failure that resulted from combined effects of excessive government intervention in the financial and capital markets, widespread moral hazards of financial intermediaries and corporate management, archaic corporate governance, and a general lack of transparancy in the financial accounting system as a whole ... Pengalaman Korea diyakini juga terjadi di Indonesia pada saat itu menunjukkan bahwa kurangnya transparansi keuangan dalam sistem akuntansi bisa membawa dampak yang fatal dalam perekonomian suatu negara. Isu ini menjadi relevan bagi Indonesia pada saat ini, karena dalam kondisi ekonomi yang semakin vulnerable seperti sekarang ini, gap antara sektor keuangan dan riel yang semakin lebar, peranan akuntan menjadi semakin penting agar dapat mengurangi masalah informasi yang asimetris, sehingga dapat mengurangi masalah adverse selection dan moral hazard dalam perekonomian. Sehingga mobilisasi sumber daya dapat dialokasikan secara efisien kepada kegiatan yang paling produktif dengan efektif. Dengan demikian stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat berlangsung tanpa gangguan yang berarti. Dengan demikian Kongres Luar Biasa Ikatan Akuntansi Indonesia pada Mei 2007 ini memiliki momen yang tepat, ditengah-tengah turbulensi ekonomi yang semakin meningkat, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting untuk mengatasi permasalahan penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Selamat berkonggres. Disampaikan dalam Konggres Luar Biasa IAI, “Peran Akuntan dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa”, Jakarta 22 Maret 2007

Oleh karena itu untuk berkejanya mekanisme pasar yang efektif perlu adanya mobilisasi kapital yang efisien secara pruden agar perekonomian yang stabil berkembang berkelanjutan. Untuk mendukung perkembangan pasar yang efisien perlu didukung oleh institusi yang berkualitas. Dalam hal ini accounting profession

56


5/6/2008 3:09:33 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Features TANTANGAN MERAIH SUKSES

Sementara itu di daerah-daerah bermunculan media massa lokal, baik media elektronik maupun cetak. Selain itu juga bermunculan media profesi, termasuk Majajalah Akuntan Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan pelaksana IAI Wilayah Jakarta.

Media massa memang dituntut supaya melakukan terobosan-terobosan baru secara kreatif, inovatif dan kompetitif dalam upaya memelihara kelangsungan hidup serta meningkatkan kemampuannya di masa depan dengan tetap mentaati ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Sementara itu sejumlah kalangan berpendapat bahwa pers Indonesia cenderung sudah kebablasan sebagaimana terlihat dengan banyaknya berita dan tayangan yang berbau pornografi dan pornoaksi serta sarkastis, sadistis dan bahkan mistis.

Ini mengindikasikan secara jelas bahwa dunia jurnalistik dan kehumasan di Indonesia memiliki prospek cerah, meski krisis ekonomi di dalam negeri belum kunjung berakhir.

Sebagian perusahaan pers sepertinya lebih mengedepankan aspek bisnis dengan mengejar “rating” namun mengabaikan kaidahkaidah budaya atau norma-norma agama yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Jumlah media massa seperti koran, tabloid, majalah, radio hingga televisi, baik lokal maupun nasional memang cenderung terus bertambah seperti berkejaran dengan bertambahnya jumlah partai politik di era reformasi.

Dalam kaitan ini para wartawan sendiri dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dituntut supaya mengedepankan idealisme, dan pada saat yang sama juga harus memiliki wawasan serta memberikan perhatian yang besar pada unsur bisnis.

Lebih dari itu konglomerasi media menjadi fenomena yang menarik, namun sekaligus mengkhawatirkan bagi sebagian orang, khususnya bagi sebagian kalangan pers sendiri.

Perhatian pada aspek itu sangat penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan atau lembaga pers tempatnya bekerja, sehingga dengan demikian idealisme dan bisnis diharapkan dapat selalu dijaga keseimbangannya.

Sementara itu baik instansi pemerintah maupun perusahaanperusahaan swasta, bahkan juga industri media massa memerlukan apa yang disebut “impression management” (pengelolaan kesan) untuk meningkatkan citra instansi atau perusahaan yang bersangkutan, dan ini berarti ke depan fungsi kehumasan semakin diperlukan. Khusus dalam dunia pers, pada tingkat internasional kiprah Reuters (Kantor Berita Inggris) dapat dijadikan sebagai contoh keberhasilan pers global. Kantor berita itu sejak lama menyediakan aneka informasi berupa berita dalam bentuk teks dan foto serta data saham dan kurs valuta asing yang bersifat real-time (seketika). Selain itu TV news Reuters juga sudah sejak lama berkibar di manca negara . Selain Reuters dari Inggris, CNN dari Amerika Serikat juga sudah lama mengudara secara internasional. Belum lagi media cetaknya seperti Washington Post dan New York Times yang kini sudah dapat dengan mudah diakses melalui internet di mana pun, termasuk di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa di negara-negara maju memang memiliki keunggulan dalam banyak aspek, termasuk pencitraannya, bahkan mereka bisa “melibas” pengaruh media massa nasional, apalagi lokal di negara manapun, termasuk di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, kini sudah banyak media, khususnya media massa cetak dan dot kom di Indonesia yang berguguran karena “seleksi alam” sesuai tuntutan pasar dan karena krisis ekonomi di dalam negeri yang belum kunjung berakhir.

Jika ingin maju, pers sudah selayaknya dibangun dengan mutu jurnalistik yang tinggi, dan ini hanya dapat dihasilkan oleh tenagatenaga profesional yang memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi pula. Di sisi lain, persaingan di antara media itu sendiri serta di lingkungan dunia usaha (bisnis) kian meruncing, sehingga saat ini dibutuhkan personil kehumasan yang inovatif, kreatif dan kompetitif. Di sinilah tantangannya untuk meraih sukses di dunia jurnalistik dan kehumasan, termasuk bagi para mahasiswa yang berkenginan untuk mendalami dunia kewartawanan atau kehumasan. Berdasarkan pengalaman, di samping latarbelakang pendidikan, penguasaan bahasa Inggris adalah salah satu faktor penting yang harus dimiliki wartawan dan personil kehumasan. Di sisi lain, keterampilan menulis harus selalu diasah, didukung dengan motivasi yang kuat untuk terus menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dengan banyak membaca. Lebih dari itu, wartawan atau staf humas yang suatu saat ingin menduduki jabatan struktural di perusahaan atau lembaga pers mesti memiliki pemahaman, pengalaman dan kemampuan di bidang manajemen dan kepemimpinan. Kita memang dihadapkan pada keharusan menciptakan kaderkader wartawan dan humas yang profesional, dan bagaimanapun juga keberadaan wartawan dan humas yang handal dan berwawasan luas pada era globalisasi saat ini sangat diperlukan dalam upaya membangun citra pers dan instansi pemerintahan atau perusahaan yang sehat serta senantiasa memberi manfaat bagi kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. (AS)


p e r u b a h a n

aat ini hampir semua universitas besar, baik negeri maupun swasta di Tanah Air telah membuka jurusan atau program studi komunikasi, bahkan hampir di semua provinsi kini bermunculan sekolah-sekolah tinggi komunikasi, terutama dengan konsentrasi jurnalistik dan kehumasan.

m i t r a d a l a m

S

DI DUNIA JURNALISTIK DAN KEHUMASAN

ai

5/6/2008 3:09:33 PM

Features

ALI SAID:


Penculikan tak lebih dari ujian dari Allah SWT

5/6/2008 3:09:35 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Features

T

idak ada yang berubah pada diri Ali Said. Tetap ceria dan semangat. Padahal, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) itu baru saja mengalami peristiwa yang mengurai air mata, yakni penculikan terhadap anaknya, Raisah Ali.

Ali Said mengambil banyak pelajaran dari kejadian yang menimpa diri dan keluarganya. Ia pun ikhlas, tidak dendam dan sudah memaafkan para penculik tersebut. “Kejadian itu menjadi pelajaran buat semua pihak, bukan hanya keluarga kami tapi juga pemerintah dan pihak keamanan,” ujarnya kepada Akuntan Indonesia, pekan lalu.

Muhammad Risyad Ali (1th) tidak boleh bermain. Hanya saja kini lebih selektif. Mereka boleh main ke luar hanya sebatas pada lingkungan komplek. “Bagaimanapun dunia anak-anak penting untuk tumbuh kembangnya. Karena itu kami tidak ingin membatasi. Biarkan mereka bermain dan menikmati dunianya,” kata Ali. Peristiwa Naas Itu Rabu siang, 15 Agustus 2007 adalah hari yang paling diingat Ali Said dan keluarga. Betapa tidak, siang hari seharusnya Raisah sudah berada di rumah, bersama adik dan sang ibu. Kenyataannya, pembantu yang bertugas mengantar dan menjemput Raisah justru membawa kabar buruk: Raisah diculik. Sontak keluarga itu pun geger. Mereka berusaha mencari tahu siapa penculik Raisah dan apa tujuannya. Beragam cara dilakukan untuk menemukan Raisah, termasuk menyebarkan berita penculikan itu melalui surat elektronik. Harapan Ali Said dan keluarganya cuma satu, Raisah dapat ditemukan dan dalam keadaan sehat. Menurut Ali Said, penculikan itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya, apalagi menimpa keluarganya. Ketika mendapat kabar tentang penculikan itu, Ali Said sangat kaget, shock dan bingung.”Entah apa yang harus saya lakukan. Bingung mengapa ini harus terjadi. Tak percaya anak kami diculik,” ujarnya.

Tak berapa lama dari pernyataan SBY tersebut Raisah dibebaskan, tepatnya di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sebagai orang tua Ali Said merasa beruntung kasusnya mendapat perhatian dari banyak pihak mulai dari media massa hingga orang nomor satu di negeri ini. “Mungkin momennya pas, dan lagi pula ini sudah menjadi masalah publik, bahwa penculikan terhadap anak itu sering terjadi,” tuturnya. Kendati merasa terpukul dan trauma dengan peristiwa tersebut, Ali Said dan keluarga tak sedikitpun menyimpan dendam pada para pelaku penculikan. Hal tersebut terlihat ketika orang tua para penculik meminta maaf lewat telepon, mereka sekeluarga dengan legowo memaafkannya. “Kita ini manusia sebagai makhluk Allah SWT. Allah mau memaafkan kepada hambanya yang salah. Tentu kita sebagai hamba yang juga banyak kesalahan itu harus juga dapat memaafkan,” katanya. Menyinggung proses hukum yang ada saat ini, ia menyerahkan hal itu kepada yang berwajib. “Kami tak sedikitpun melakukan intervensi. Biarkan proses itu berjalan dengan semestinya, kami tidak akan mencampuri. Juga dalam hal hukuman, kami tidak berharap mereka harus dihukum sekian tahun atau denda berapa banyak, semua terserah pengadilan,” tutur Ali. Sebagai orang yang pernah merasakan betapa pahitnya pengalaman penculikan, Ali menghimbau kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih memperhatikan keamanan masyarakat. Kepada masyarakat ia juga mengingatkan untuk lebih waspada lagi dalam pengasuhan anak, tetapi bukan berarti mengekangnya, karena meskipun anak itu selalu dijaga, kalau takdir berbicara, maka kejadian itu tak dapat ditolak. (Yesy M).


p e r u b a h a n

Satu hal yang diyakini salah seorang ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini adalah peristiwa tersebut tak lebih dari ujian yang diberikan Allah SWT. Karena itu kini mereka memetik hikmah dari peristiwa tersebut. Ali dan istri kini lebih berhati-hati dalam menjaga kedua anaknya. Bukan berarti Raisya dan adiknya,

Dapat dikatakan, inilah kasus penculikan terheboh, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-pun ikut prihatin dan membantu. Dalam hal ini, “Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden dan aparat keamanan yang serius dan tulus membantunya.” Karena dengan adanya himbauan Presiden itu, penculik segera melepaskan Raisah,” kata Ali Said, mengenang.

d a l a m

Meski begitu, kasus penculikan Raisah Ali masih menyisakan trauma bagi Ali Said sekeluarga. ”Trauma itu pasti ada, tapi kami semua berusaha menerima dengan lapang dada, lagi pula semuanya kan sudah berlalu, ya ambil hikmahnya saja,” tuturnya bijak.

Bersama Raisah

m i t r a

“Bukankah sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Dan aparat mestinya dapat memberikan rasa aman sehingga masyarakat bisa hidup dengan aman dan tentram tanpa harus takut atau khawatir kalau terjadi kasus penculikan seperti ini,” imbuhnya.

ai

5/6/2008 3:09:38 PM

potong disini

Formulir Berlangganan Saya berminat berlangganan majalah Akuntan Indonesia : Pulau Jawa Rp. 20.000 ,-:

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 216.000 ,- (Harga termasuk diskon 10% + Free Tas IAI)

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 114.000 ,- (Harga termasuk diskon 5%)

Luar Pulau Jawa Rp. 22.500,- :

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 243.000,- (Harga termasuk diskon 10% + Free Tas IAI)

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 128.000,- (Harga termasuk diskon 5%)

Nama Alamat

Telp/Hp/Fax Paket yg dipilih Mulai Edisi

Pembayaran

Tunai

Transfer

Pembayaran transfer: ke rekening IAI Wilayah Jakarta Bank Central Asia A/C No. 092.3009130 Kirimkan formulir ini ke: Redaksi Majalah Akuntan indonesia Bagian Langganan Telp No. 83707344, 8353588, Fax No. 8290324

aiaiaiaiai Tanda tangan :_____________________________________


5/6/2008 3:09:39 PM

Ikatan Akuntan Indonesia

Mengucapkan

selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri

1428 Hijriyah

Minal Aidzin Wal Faidzin edisi ke2 new size.indd 61

5/6/2008 3:09:39 PM

AKUNTAN

INDONESIA

Dokumentasi

The 2nd Sustainable Enterprise P

Thursday-Friday 6-7 September 2007

1

2 Pemberian Sustainability Reporting Award

3

ai

62


1. Mr. Adam Sack (Speaker) 2. Pembukaan oleh Bapak Ali Darwin . Mr. Amoltitus (Senior President of HSBC Indonesia)

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n 5/6/2008 3:09:45 PM

Fl

AKUNTAN

INDONESIA

Dokumentasi

se Performance Conference

7

Flores room, Hotel Borobudur

Jakarta, Indonesia

4

5

4. Pemberian penghargaan kepada perwakilan Bukit Asam 5. Penerima plakat pembicara 6. Para peserta Conference


d a l a m

p e r u b a h a n

6 63

ai

5/6/2008 3:09:51 PM

AKUNTAN

INDONESIA

DSAK :

Motor Penegak Tranparansi dan Akuntabilitas Penciptaan standar akuntansi berkualitas untuk menegakan transparansi dan akuntabilitas pelaboran keuangan merupakan visi DSAK IAI. Lantas, bagaimana sejarah, organisasi dan mekanisme kerja DSAK untuk mencapai visinya. Berikut sekilas profil salah satu organ dari Ikatan Akuntan Indonesia tersebut.

m i t r a

d a l a m

p e r u b a h a n

Bebicara pencatatan transaksi usaha dan pelaporan keuangan tidak dapat dipisahkan dengan standar akuntansi keuangan. Pelaporan keuangan yang baik harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam standar akuntansi yang ada. Sehingga dalam profesi akuntansi pengembangan suatu standar akuntansi menjadi pusat perhatian yang penting dan menjadi salah satu pilar profesi.

Anggota DSAK dan badan penyusun standar se-Asean bersama ketua IASB Sir David Tweedie dan anggota IASB Warren McGregor (tengah kanan) berfoto bersama dalam acara ”Regional Standards Setter and IASB Meeting” di Jakarta, Juni 2006.

Siapakah penyusun standar akuntansi? Badan penyusun standar akuntansi (standard setter body), jawabnya. Badan penyusun standar di tingkat internasional kita mengenal The International Accounting Standard Board (IASB). Sedangkan di Indonesia saat ini ada tiga badan penyusun standar yang berdasarkan peraturan perundangundangan atau konvensi diakui keberadaannya, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI , Bapepam, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. DSAK bertugas untuk menyusun standar akuntansi keuangan yang diterapkan untuk sektor swasta (private sector). Bapepam memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan akuntansi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang go-publik di pasar modal. Komite SAP bertugas menyusun standar akuntansi keuangan yang diterapkan untuk instansi dan unit-unit pemerintah yang meliputi pemerintah daerah, departemen, dan pemerintah pusat. Perkembangan DSAK dari Masa ke Masa Jika ditilik dari kelahirannya, maka badan penyusun standar yang berada di dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan badan yang tertua di Indonesia. Pembentukan badan penyusun standar ini dipicu dengan dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Uang dan Modal (Bapepum) oleh pemerintah pada masa itu. Selanjutnya, IAI membentuk suatu kepanitian yang diberi nama ”Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur daripada GAAP dan GAAS” pada tahun 1973. Selain mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan GAAP dan GAAS, panitia juga membentuk suatu komite yang bersifat lebih permanen daripada suatu kepanitian dengan nama Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI).

ai

Penggunaan nama Komite PAI untuk julukan badan penyusun standar berlangsung hingga 20 tahun. Kongres VII IAI menyetujui arah pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia akan harmonisasi dengan International Accounting Standards (IAS). Selain itu, istilah prinsip akuntansi dalam perkembangannya memiliki arti yang tidak selama sama dengan standar akuntansi. Prinsip akuntansi cenderung dimaknai lebih luas dan bersifat konseptual. Padahal produk utama dari badan penyusun standar berupa pernyataan standar akuntansi keuangan. Sehingga dalam Kongres tahun 1994 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK). Tidak selama Komite PAI, nama Komite SAK hanya digunakan empat tahun hingga Kongres IAI berikutnya. Kongres VIII IAI memutuskan untuk menggunakan istilah ”dewan” sebagai pengganti istilah ”komite”. Alasannya, komite lebih berkesan institusi tersebut bersifat ad-hoc. Sedangkan kenyataannya, badan penyusun standar bukanlah suatu institusi yang memiliki tugas sementara dan terbatas dalam waktu tertentu. Penyusunan suatu standar akuntansi akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan transaksi dunia usaha, kebutuhan para stakeholder-nya, dan teori-teori akuntansi. Sehingga Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) hingga kini. Selain itu, di banyak negara dan di tingkat internasional istilah ”board” (bahasa Inggris dari dewan) lebih lazim digunakan. Struktur Organisasi DSAK Ada tiga organ IAI yang terkait erat dengan kegiatan penyusunan standar akuntansi keuangan berdasarkan hasil Sidang Komisi Kongres VIII IAI yaitu: Dewan Pengawas, DSAK, dan Dewan Konsultatif (lihat: Gambar 1).

Dewan Pengawas berada pada pengurus IAI dalam hal ini Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI. Dewan ini memiliki tiga tugas utama yaitu menetapkan anggota Dewan Konsultatif dan DSAK serta mengawasi mekanisme kerja berdasarkan due process procedures yang telah ditetapkan. Dewan Konsultatif dan DSAK mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada DPN IAI. Dewan Konsultatif merupakan organ yang status, dan wewenang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IAI. Anggota DKSAK terdiri dari anggota IAI dan bukan anggota IAI yang mewakili secara luas pemakai dan pengguna jasa profesi akuntansi serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengembangan standar akuntansi keuangan. Dewan ini bertugas memberikan konsultasi kepada DSAK berupa pandangan mengenai materi, arah serta skala prioritas pilihan PSAK/

64


5/6/2008 3:09:59 PM

AKUNTAN

ISAK yang akan disusun. Selain itu, Dewan Konsultatif juga membantu Pengurus IAI dalam penggalangan dana untuk pembiayaan penyusunan SAK dan DSAK dibebaskan dari upaya-upaya penggalangan dana. DSAK merupakan organ IAI yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Penyusunan suatu PSAK yang dilakukan oleh DSAK sesuai dengan urutan-urutan kegiatan tertentu yang wajib dilalui dan proses tersebut sering disebut sebagai due process procedures (lihat tabel: Due Process Procedures).

INDONESIA

Keanggotaan KAS berasal dari DSAK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan praktisi/konsultan. Jumlah anggota KAS untuk masa bakti 2005-2009 sebanyak 12 orang (lihat: KAS Masa Bakti 2005-2009).

DSAK dalam melakukan kegiatannya didukung oleh komite-komite dan pekerja penuh waktu sebagai tim teknis dalam penyusunan PSAK maupun ISAK (lihat: Gambar 2). Saat ini DSAK baru memiliki satu komite yaitu Komite Akuntansi Syariah (KAS). Komite yang dibentuk 18 Agustus 2005 ini bertugas untuk membantu DSAK dalam menyusun dan mengembangkan SAK Syariah serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan secara berkala kepada DSAK.

Produk DSAK yang telah dihasilkan hingga saat ini berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasinya (ISAK). Selain itu, DSAK juga telah mengesahkan dua conceptual framework dalam bentuk Kerangka Dasar Penyuusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan KDPPLK Syariah. Sedangkan jumlah PSAK yang telah diterbitkan dan masih berlaku hingga saat ini sebanyak 62 nomor. Lima puluh lima (55) nomor yang terkait dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi konvensional dan enam nomor mengatur perlakuan akuntansi transaksi syariah. Kebijakan DSAK dalam pemutakhiran standar akuntansi keuangan saat ini, antara lain, didasarkan pada tiga hal berikut. Pertama, mendukung program harmonisasi yang diprakarsai oleh International Accounting Standards Board (IASB) dengan selalu mengharmonisasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS). Kedua, dalam perumusan Standar Akuntansi Keuangan, di samping menggunakan IAS/IFRS sebagai acuan, juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia. Ketiga, pengembangan suatu standar akuntansi (yang didasarkan pada tuntutan perkembangan dunia usaha di Indonesia) yang belum diatur dalam IAS/IFRS dilakukan dengan berpedoman pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, kondisi lingkungan usaha di Indonesia, dan standar akuntansi yang berlaku di negara lain.

m i t r a d a l a m

Pemilihan anggota DSAK diutamakan berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas dan komitmen pada misi IAI serta komitmen untuk mencurahkan waktu dan perhatian pada tugas sebagai anggota DSAK. Masa kerja anggota maksimum 4 tahun dan dapat diangkat kembali maksimum satu kali. Kesinambungan keanggotaan DSAK selalu dipelihara dengan membuat mekanisme pergantian anggota menjadi beberapa grup pengangkatan dengan masa pengabdian berbeda-beda. Ketua DSAK diangkat dari dan oleh anggota terpilih. Jumlah anggota DSAK untuk masa bakti 2006-2010 sebanyak tiga belas (13) orang (lihat: DSAK Masa Bakti 2006-2010).

Agar dalam pelaksanaan kegiatan DSAK lebih terarah dan baik maka perlu visi dan misi yang lebih khusus untuk DSAK. Visi DSAK ada dua. Pertama, menjadi Dewan yang profesional dalam menetapkan standar akuntansi dan pelaporan yang berkualitas. Kedua, menjadi dewan standar akuntansi profesional yang memotori penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Sedangkan, misi DSAK adalah untuk menetapkan dan meningkatkan kualitas standar akuntansi dan pelaporan yang konsisten dengan praktik terbaik sesuai dengan lingkungan sehingga bermanfaat bagi pengguna, penyusun, auditor dan publik di Indonesia.

p e r u b a h a n

Visi, Misi dan Produk DSAK

(Sri Yanto)


ai

5/6/2008 3:10:00 PM

ai

a k u n t a n i

n

d

o

n e s i a mitra dalam perubahan

FORMULIR PEMESANAN IKLAN Jenis Iklan Yang Dipesan

Tarif/Bulan

1/2 Page (FC), 210x145mm

Rp. 3.500.000

1/2 Page (B/W), 210x145mm

Rp. 2.000.000

Centerspread (FC), 420x297mm

Rp. 27.500.000

Cover 2 (FC), 210x297mm

Rp. 15.000.000


Rp. 15.000.000


Rp. 15.000.000

Facing Page (FC), 420x297mm

Rp. 25.000.000

Inside Page (FC), 210x297mm

Rp. 6.000.000

Inside Page (B/W), 210x297mm

Rp. 3.500.000

Page 3 (FC), 210x297mm

Rp. 13.500.000

Page 5 (FC), 210x297mm

Rp. 13.500.000

Direktori Akuntan Publik*

Rp.

Pilihan (x)

*Promo: • Diskon 20% untuk pemasangan 12 bulan berturut-turut. • Diskon 15% untuk pemasangan 6 bulan berturut-turut. • Diskon 10% untuk pemasangan 3 bulan berturut-turut

500.000

Untuk di muat pada penerbitan bulan_______________s/d bulan_______________ *Direktori Akuntan Publik adalah Direktori Khusus bagi Kantor Akuntan publik dengan ukuran 1/12 halaman (lebih kurang ukuran kartu nama) dan minimal pemasangan selama 3 kali penerbitan.

Pembayaran

Tunai

Transfer

Pembayaran transfer: ke rekening IAI Wilayah Jakarta Bank Central Asia A/C No. 092.3009130 Kirimkan formulir ini ke: Redaksi Majalah Akuntan indonesia Bagian Layanan Iklan Telp No. 8353588, Fax No. 8290324

PEMESAN Nama Perusahaan Telepon/fax

: : :

Tanda tangan

:


potong disini

Materi iklan dikirim ke Redaksi dalam bentuk CD dengan format .tiff/.cdr/.ai

5/6/2008 3:10:00 PM

15th AFA

Conference

ASEAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS (AFA)

Tuesday-Wednesday,

11-12th of December, 2007 US$ 250 (early bird) US$ 300 (regular) 08.30-16.30 WIB

Hotel Mulia Senayan Jakarta - Indonesia

for further information please contact potong disini

Education Division IAI Reza-Faiza Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. Menteng Central Jakarta Ph. (021) 3919089 Fax. (021) 724-5078

[email protected] edisi ke2 new size.indd 67

www.iaiglobal.or.id 5/6/2008 3:10:00 PM

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS EKONOMI Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk.) Charting the Accounting World!

MENJADI

AKUNTAN REGISTER

YANG

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL ADALAH BAGIAN DARI TRADISI

KEUNGGULAN KAMI!

Telah mendaftarkan diri 1.505 orang dan 579 telah lulus sebagai Akuntan beregister yang berkompetensi tinggi. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari tradisi ini dan kelak menjadi alumni UI? Daftarkan diri Anda segera di PPAk.-FEUI. PPAk.-FEUI memiliki keunggulan dalam hal lokasi, akses ke dunia kerja dan staf pengajar yang berkualitas serta berdedikasi tinggi yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi. KURIKULUM Kurikulum PPAk berjumlah 27 SKS yang terdiri dari 7 mata ajar wajib dan 2 mata ajar pilihan. Mata Ajar Wajib 1. Etika Bisnis dan Profesi 2. Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial 3. Pasar Modal dan Manajemen Keuangan 4. Pelaporan dan Akuntansi Keuangan 5. Akuntansi Manajemen dan Biaya 6. Perpajakan 7. Praktik Audit

Mata Ajar Pilihan 1. Manajemen Perpajakan 2. Konsultasi dan Audit Internal 3. Audit Sistem Informasi 4. Forensic Accounting & Investigative Audit 5. Manajemen Stratejik

WAKTU KULIAH & MASA STUDI Kelas Reguler

Masa Studi

1. Pagi

2 Semester (1 Tahun)

2. Malam

3 Semester (1 Tahun)

3. Jum’at Sabtu

3 Semester (1,5 Tahun)

Pembelian dan Pengembalian Formulir 22 Oktober 2007 – 30 November 2007 FORMULIR PENDAFTARAN & INFORMASI LEBIH LANJUT Gedung FEUI Salemba Lt. 2. Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 Telp. (021) 3190 7848 ext. 412, 449-451; Fax. (021) 3900 703 Up. Sdr. Imam, Dian, Maria http://www.fe.ui.ac.id/programprofesi ; Email : [email protected]


5/6/2008 3:10:02 PM

Akuntansi Syariah. Apa yang ditakutkan? Akuntansi Zakat, sebuah Keharusan Perbankan Syariah lebih Governance. i n d o n e s i a. mitra dalam perubahan

Recommend Documents