Analisis
Akuntansi Proposal dan Keluaran Kegiatan Penelitian Ainun Na’im Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jakarta, 13 Desember 2016 1
The 12 Pillars of Competitiveness
Daya Saing Indonesia (2016)
Sumber: WEF (2016)
Research and development expenditure (% of GDP)
2.85 2.81
Country Korea Japan Germany US China Singapore Malaysia Indonesia
Value 4.15 3.47 2.85 2.81 2.01 2.00 1.13 0.08
Indexmundi (2016)
2.01
0.08
3.47 4.15
Alokasi Dana Penelitian (BOPTN) dan Jumlah Penelitian yang dibiayai
Triliun Rp
1.365
1.365
0.96 0.81
2013
2014
2015
2016
Tahun
Judul Peneltian
2013
6.727
2014
8.079
2015
12.593
2016
15.329
Posisi Indonesia Dalam Kancah Publikasi Internasional (General) PUBLIKASI INTERNASIONAL SCOPUS No.
Negara
2014
2015
2016 (Des)
1.
Malaysia
25.330
23.414
18.811
2.
Singapore
19.044
17.976
14.124
3.
Thailand
12.061
11.632
9.963
4.
Indonesia
5.499
6.280
9.012
5.
Vietnam
3.955
4.092
1.775
6.
Philippines
1.767
2.091
1.797 9.012
Peningkatan Hasil Penelitian – Paten CAPAIAN PATEN TERDAFTAR DI INDONESIA 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2013 Total
Malaysi a 7205
Singapore 9722
Thailand 7404
Indonesia 7450
Philipines 3285
2014 Total
7620
10312
7930
8023
3589
2015 Total
Na
Na
Na
8676 *)
Na
2016 Total
Na
Na
Na
9160 *)
Na
Sumber: WIPO (data tersedia s/d tahun 2014); *) Sumber Subdit VFKI-DJKI (PATEN LOKAL Indonesia 2015 dan 2016 data sementara).
Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 1 LHP (memuat Opini) LHP atas Sistem Pengendalian Intern
2
(memberikan keyakinan yang memadai tentang keamanan aset, ditaatinya peraturan perundangan, dan dicapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif, serta keandalan Laporan Keuangan)
LHP atas Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan
3
(pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, kecurangan, serta ketidak patuhan yg berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK)
Temuan BPK NO
KATEGORI TEMUAN
1.
Kepatuhan
C
Belanja Barang
JENIS MASALAH 7
NILAI TEMUAN
IMPLIKASI ATAU DAMPAK
14.490.646.572,00 1. Potensi kerugian negara atas biaya penelitian yang belum dipertanggungjawa bkan 2. .....
TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN 1. Ditjen DIKTI meminta kepada satker untuk segera mempertanggungj awabkan biaya penelitan yang belum dipertanggungjaw abkan 2. ...
Kerangka Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja Mempertimbangkan Alokasi Anggaran
Budget Execution
• • •
Hasil Yang Diharapkan
RENSTRA • Visi • Misi • Tujuan • Sasaran • Strategi
Output Outcome Manfaat Kegiatan
Target Kinerja
Realisasi
Rencana
Pengukuran Kinerja Evaluasi • Efisiensi • Efektivitas • Akuntabilitas Monitoring & Evaluasi Kinerja
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM (SBKU)
BIDANG PENELITIAN (PMK No. 106/MK.02/2016) SBKU Bidang Penelitian merupakan babak baru dari kebijakan penganggaran untuk mewujudkan penerapan kebijakan penganggaran berbasis kinerja yang makin berkualitas.
Operasionalisasi SBKU-Penelitian Rumusan OutputSuboutput Penelitian harus tertata
Penelitian Berbasis Kinerja
Biaya Output-Sub Output Penelitian distandarkan dgn SBKU
Necessity pembiayaan penelitian Effectivity pembiayaan penelitian
Efisiensi Alokasi Bid Penelitian
Efisiensi Operasional Bid Penelitian
Prove Hasil penelitian hrs lebih baik Evaluasi Kinerja Penelitian Improve kebijakan penelitian
Pelaksanaan SBKU Penelitian 1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / atau reviewer, 2. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. 3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.
Besaran dan Ketentuan Besaran SBKU untuk masing-masing sub output Penelitian tercantum dalam Lampiran I PMK No 106/MK.02/2016 Ketentuan penjelasan terkait besaran dibuatkan range, mengingat ketersediaan alokasi anggaran masing-masing K/L dan tingkat kompleksitas penelitian masing-masing berbeda-beda: a. Grade A yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% dari besaran yang ditetapkan dalam PMK ini . b. Grade B yaitu prakiraan pembiayaan setinggi- tingginya 75% dari besaran yang ditetapkan dalam PMK ini . c. Grade C yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% dari besaran yan g ditetapkan dalam PMK in
Pengawasan • Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan SBK TA 2017 dalam penyusunan RKA-K/L TA 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya. • Pengawasan atas penggunaan SBK TA 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundangundangan.
Lampiran 1
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 18
