e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANSOS PADA MAJELIS TA’LIM MUSLIMAT NU UKHUWAH ISLAMIYAH KAMPUNG ANYAR, SINGARAJA, BALI 1Mujayanti 1Nyoman
Ari Surya Darmawan,
Mandasari,
2Anantawikrama
Tungga Atmadja
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar, Singaraja, Bali merupakan organisasi sosial yang bergerak dibidang keagamaan yang berfungsi sebagai salah satu wadah untuk belajar dan menjalin silaturahmi antar umat. Untuk menjalankan fungsinya majelis ini memerlukan sejumlah dana. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah ini berasal dari Bansos yang mana pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Untuk memahami konsep akuntabilitas yang diterapkan dalam Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana bansos pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman atas fenomena sosial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bansos pada organisasi keagamaan. Dalam proses memperoleh data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Analisis data di olah dengan menggunakan: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dana bansos yang diterima oleh Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali digunakan untuk mendanai sebuah grup musik qasidah rebana yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana bansos memiliki pemahaman spiritual yang tinggi yang menjadikan dasar penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana bansos, bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan melalui dua cara yang pertama dengan menyetorkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan yang kedua transparansi kepada seluruh anggota Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Bansos, Majelis Ta’lim.
Abstract Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar, Singaraja, Bali is social organisation which focused in religious field as one of site of study and meet. To run the function, the Majelis needs funds. One of source of the funds is from social assistance which was managed orderly correct, obey regulation, efficient, economical, effective, transparence, and responsibility. To undertand the concept of accountability that implemented by Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah, this study was conducted to find out how the funds received was managed by Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar, Singaraja, Bali. This study was a qualitatif research which focused on the understanding of the social phenomenon of the accountability of the management of the funds received as
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) social assistance toward a religious organization. The data were obtained through interview, observation and documentation methods. Data analysis was analyzed by using data reduction, data display and conclusion drawing. The result of the study showed that the funds received by Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah were used to support the skill and creativity of the members musical group of Qasidah Rabana, those who involved in financial management were those who have high understanding of spirituality was used as the understanding the accountability of the management of the funds received as social assistance. The accountability was reported in two ways; first the sheet of accountability ‘Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) was submitted to the government in the end of the period, and second transparence was shown to the members of the Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Keywords: Accountability, Social Assistance, Majelis Ta’lim
PENDAHULUAN Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi. Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penerapan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumbersumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi,
efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai good government governance. Dimana dalam pelaksanaannya, good governance merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip value for money, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan Sadjijono (2007) yang berpendapat bahwa good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Sama halnya dengan IAN& BPKP (2000) mendefinisikan good governance adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber sumber daya dalam pembangunan. Untuk mewujudkan good governance maka akuntabilitas menjadi salah satu kunci dari semua prinsip yang ada pada good governance, prinsip akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai- nilai atau norma- norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut, jadi setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya- upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas. Hafidz (2011) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sama halnya dengan Ulum (2004) dalam Anantawikrama, dkk (2013:12) yang menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sehingga prinsip akuntabilitas inilah yang nantinya menjadi salah satu cerminan dari good governance yang nantinya akan terlihat pada bagaimana pengelolaan pemerintahan yang ada pada suatu daerah tersebut. Dalam penerapan akuntabilitas, maka bagaimana pengelolaan pemerintah pada penyusunan dan pelaksanaan APBD pemerintah yang akan menjadi sorotan utama karena APBD merupakan instrumen terpenting dalam suatu pemerintahan. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Mardiasmo (2002) anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode (satu tahun). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas (1) Anggaran pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain serta Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, (2), Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, (3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya (Adisasmita, 2011). Salah satu jenis belanja daerah yang telah tercantum dan teranggarkan di APBD yaitu adalah dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah. Dana Bantuan Sosial (bansos) menurut PP 71 tahun 2010 adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian dana bansos ini berasal dari keuangan daerah (APBD) yang diperbolehkan berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011. Kedua peraturan tersebut tidak mensyaratkan calon penerima bansos yang tercantum dalam APBD yang telah di bahas dan di tetapkan tahun sebelumnya sehingga kepala daerah diberi wewenang untuk menetapkan penerima dan besarnya dana bansos pada tahun berjalan sesuai dengan proposal yang masuk dan kebijakan kepala daerah. Sementara itu pemberian bansos diperuntukan bagi setiap individu, keluarga/masyarakat dan lemabaga non pemerintah baik di bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain sesuai dengan pernyataan permendagri no 32/2011: “berdasarkan pasal 23 permendagri no 32/2011 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/ masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum ;serta lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial” Dana bansos yang merupakan salah satu komponen dari APBD selayaknya dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini ditujukan agar tercipta
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana bansos serta ketepatan dalam pengunaan dana bansos oleh penerima dana bansos. Saat ini akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dari penerima dana bansos masih sangat kurang jelas dan tidak tersusun secara baik sehingga pelaporan pertanggung jawabannyapun masih tergolong sangat sederhana karena tidak adanya regulasi dari pemerintah daerah yang mengatur secara resmi bagaimana pelaporan keuangan yang harus dibuat oleh si penerima dana bansos tersebut. Selain itu dengan adanya kelalaian dari petugas dimana tim kerja biro keuangan Setda Provinsi Bali yang bertugas dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan syarat administrasi calon penerima dana bansos, mereka lebih terfokus kepada persyaratanpersyaratan administrasi semata. Sedangkan, untuk kegiatan verifikasi lapangan seperti dengan mendatangi Sekretariat Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penerima dana bansos, mengecek alamat Ormas dan LSM peneriman dana bansos serta mengecek kegiatan yang dilakukan Ormas atau LSM penerima dana bansos kurang dilakukan. Hal inilah yang nantinya dapat melatarbelakangi kurangnya kesadaran bagi penerima dana bansos untuk dapat memperbaiki pelaporan keuangan yang masih sederhana tersebut yang nantinya akan menjadi wujud pertanggungjawaban/ akunatabilitas dari pengelolaan keuangan dana bansos yang diterima oleh penerima dana bansos tersebut. Pelaporan keuangan yang handal dan memadai dari penerima dana bansos merupakan hal yang diharapkan sebagai wujud dari pertanggungjawabnya terhadap pemerintah (pemeberi amanah) dan masyarakat/ lingkungan sekitar sehingga pengalokasian dari dana bansos tersebut dapat dikatakan sesuai dan tepat sasaran, oleh sebab itu praktik pengelolaan keuangan dana bansos yang akuntabel oleh penerima dana bansos yang menjadi hal sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam karena akuntabilitas dari sebuah entitas kecil dalam hal ini organisasi masyarakat yang menerima dana bansos
merupakan sebuah amanah yang harus di pertanggungjawabkan dimana dana bansos yang didapatkan merupakan uang pemerintah yang berasal dari rakyat yang harus di kelola dan digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu penerima dana bansos yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sebuah organisasi masyarakat (Ormas) non formal yaitu sebuah organisasi keagamaan yang berada di Singaraja khusunya Kelurahan Kampung Anyar yang bernama Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali. Adapun alasan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian di Majelis Ta’lim Muslimat Nu Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali ini ialah yang pertama majelis ini merupakan salah satu penerima dana bansos (Bantuan Sosial) dari pemerintah daerah yang berada di sekitar lingkungan masyarakat yang mana pengelolaannya masih dikatakan kurang efisien dan tergolong sederhana karena sumber daya manusia yang mengelola tidak kompeten/ memadai karena yang mengelola adalah ibu- ibu rumah tangga biasa yang tidak pernah melakukan pelatihan/ kurangnya pendidikan, selain itu penelitian yang meneliti tarkait dengan akunbilitas sektor publik dan swasta sudah banyak dilakukan namun penelitian yang mengangkat akuntabilitas dari pengelolaan dana bansos pada sebuah Ormas yang bersifat keagamaan belum pernah dilakukan sehingga dalam hal ini akuntabilitas dari pengelolaan keuangan dana bansos sangat menarik untuk di angkat dalam penelitian ini. Dari uraian diatas dan minimnya penelitian yang meneliti mengenai bagaimana akuntabilitas dana bansos yang diterima ormas yang bersifat keagamaan, sehingga dalam kesempatan ini peneliti mengambil judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos Pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bansos pada
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali. METODE Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskiptif kualitatif yang hanya melihat atau membahas, mengenai fenomena sosial yang terdapat atau terjadi di dalam atau di tengah masyarakat, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bantuan sosial (bansos) pada pada Majelis Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang diperoleh dan diolah secara langsung oleh peneliti, yaitu data yang didapatkan langsung dari informan, serta sumber sekunder yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan/artikel, laporan hasil penelitian dan buku-buku literatur dari sumber yang berkompeten. Dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini yaitu: 1) reduksi Data (data reduction), 2) Penyajian Data (data display), dan 3) Menarik Kesimpulan (verifikasi). HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah merupakan sebuah organisasi keagmaan yang berdiri pada tahun 1991. Gagasan terbentuknya Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah ini di karenakan masyarakat khususnya ibu-ibu sangat membutuhkan siraman rohani dalam bidang keagamaan yang terbentuk dalam satu wadah organisasi keislaman yang diharapkan mampu sebagai wadah dalam menimba ilmu keagamaan dan meningkatkan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT, serta mampu menjadi muslimah yang mampu membentuk putra-putrinya menjadi generasi yang berilmu, beramal dan berbakti kepada orang tua, agama,
nusa dan bangsa. Oleh karena itu atas bimbingan dari berbagai organisasi keagamaan lainnya yang sampai saat ini masih tetap aktif dalam melaksanakan kegiatan pengajian dan kegiatan keanggotaan Makin tahun makin bertambah anggota Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah dan kegiatannya pun lebih meluas tidak hanya keagaaman melainkan kegiatan sosial lainnya seperti 1) arisan, 2) suka duka, 3) bakti sosial, 4) qasidah rabana. Untuk mempermudah melakukan manajemen terhadap kegiatan maupun pengelolaan, Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali terdapat struktur Organisasi yang terdiri dari 1) Ketua, 2) Penasehat, 3) Wakil Ketua, 4) Bendahara, 5) Sekretaris, 6) Bidang Pendidikan, 7) Bidang Dakwah, 8) Bidang Sosial, Dan 9) Bidang Ekonomi dan Koperasi. Pihak- Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Bansos Di Majelis T A’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu organisasi keagamaan yang berfungsi sebagai salah satu wadah untuk belajar dan menjalin silaturahmi antar umat, untuk melaksanakan fungsi- fungsi tersebut memerlukan dana. Dana yang diperoleh oleh Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah perlu dikelola dengan sebaikbaiknya sebagai rasa tanggungjawab kepada Tuhan dan juga anggota Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Pengelolaan ini harus dilakukan secara terbuka agar seluruh anggota dapat memahami tujuan dan pemakaian dari dana tersebut. Adapun beberapa sumber pendanaan yang dimiliki oleh Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali terdiri dari (1) sumbangan sukarela dari anggota, (2) potongan arisan, dan (3) dana bansos. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dijelaskan bahwa Sumbangan suka rela yang biasa di sebut dengan uang kaleng merupakan iuran yang diberikan anggota yang bersifat suka rela yang diadakan setiap pertemuan. Mengapa di
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) sebut uang kaleng karena cara pemungutannya menggunakan kaleng yang di jalankan dari sudut ke sudut secara bergilir kepada anggota untuk mengisi kaleng tersebut. Uang kaleng yang diterima dari setiap minggunya tidak tentu jumlahnya, tergantung dari jumlah anggota yang hadir di setiap pertemuan dan tergantung jumlah nominal yang disumbangkan oleh setiap anggota. Potongan arisan merupakan sumber pendapatan kedua dari Majelis Ta’lim ini. Jumlah potongan arisan selalu sama yaitu sebesar Rp. 10.000, setiap minggunya. Potongan arisan ini merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan arisan yang dilakukan di setiap pertemuan di akhir acara. Arisan ini dilakukan dengan cara setiap anggota harus membayar uang arisan Rp.10.000 sehingga terkumpul Rp.700.000,- (70 anggota) dan potongan arisan adalah sebesar Rp.10.000,- yang harus disetorkan ke kas. Dana bansos (bantuan sosial). merupakan sumber pendanaan terbesar yang pernah diterima oleh Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah yaitu dana yang berasal dari pemerintah. Dana bansos ini merupakan dana yang diberikan pemerintah untuk organisasi atau ormas untuk menghindar dari resiko sosial. Dana bansos ini merupakan dana bansos yang pertama kalinya di terima oleh majelis di tahun 2014 yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000. Dana bansos yang diterima oleh majelis ini digunakan untuk mendanai sebuah kreativitas dari majelis ta’lim yaitu sebuah grup musik Qasidah Rabana. Hal ini berdasarkan anggaran yang telah di susun pada proposal yang di ajuakan sebelumnya yaitu untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas anggota majlis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah yaitu dengan mengadakan grup musik Qasidah Rabana. Sehingga dana bansos yang diterima digunakan untuk mendanai sebuah grup musik Qasidah Rabana dengan membelikan peralatan Qasidah Rabana seperti rabana dan kecrek 2 set, dan membeli pakaian seragam untuk kelompok qasidah serta jilbab dan aksesoris lalinnya. Pihakpihak yang terlibat dalam
pengelolaan keuangan dana bansos ini dilakukan oleh semua pihak yaitu semua anggota dan pengurus majlis ta’lim dalam hal penganggran, pembelanjaan sampai pelaporan. Penganggraan dalam hal ini yaitu saat penyusunan proposal pengajuan dana bansos dan pembelanjaan disini saat dilakukannya pembelian alat- alat rabana. Dan pelaporan saat membuat laopran pertanggungjawaban. Penerapan Unsur- Unsur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos Pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Seperti yang telah di jelaskan Koppel (2005) terdapat lima dimensi akuntabilitas yang menggambarkan dalam kondisi bagaimana sebuah organisasi dikatakan akuntabel. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Bersadasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyat Singaraja Bali sebagai berikut: Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelolah manajemen untuk membangun akses dalam proses pengelolahan sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang. Jadi, dalam proses tranparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolahan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Jadi transparansi merupakan konsep menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Jika dikaitkan dalam pengertian ini maka Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah merupakan pihak yang wajib untuk menyediakan informasi dan pemeberi dana bansos (pemerintah) merupakan pihak yang berhak atas informasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah, transparansi diwujudkan kepada pihakpihak yang berkepentingan seperti pemerintah (sebagai pemberi dana) dan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) seluruh anggota dari Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah menerapkan unsur transaparansi dengan 2 cara yaitu yang pertama dengan menyetorkan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) terkait dengan penggunaan dana bansos kepada pihak pemerintah yang di setorkan di akhir periode, yang kedua yaitu transparansi kepada seluruh anggota majelis di wujudkan melalui diskusi/ musyawarah di setiap akhir pertemuannya yang dilakukan seminggu sekali untuk memberikan informasi baik kondisi keuangan maupun non keuangan. Dengan demikian Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah dapat dikatakan telah menerapkan unsur transparansi yang sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Anantawikrama, Dkk (2013:19) dimana untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Liabilitas merupakan konsep yang menegaskan konsekuensi yang melekat pada kinerja dari sebuah organisasi, sehingga dalam hal ini kesedian organisasi untuk dapat menerima reward dan punishment dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, konsep liabilitas dalam Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah tidak terjadi dalam pengelolaan keuangan dana bansos, Hal ini dikarenakan mereka percaya apa yang telah di lakukan baik dalam pengelolaan keuangan dana bansos maupun yang lain tanggungjawab mereka bukan hanya ke manusia (anggota) namun kepada tuhan, hal inilah yang menjadikan dasar apa yang mereka kerjakan karena mereka percaya sekecil kesalahan yang mereka lakukan baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja akan ada balasannya di akhirat kelak. Dalam AlQur’an surah Al-Zalzalah ayat 6-8 yang berbunyi :
َ َ ْ َّل تشَلش َل ْاوْ َر َيل ْ َ َم َهلاَ ْم َع َ َ[ وَ َي َهمْ َو و٦] ْ رد ْْر اُسل ْ[ َْ َه َم وَ َل َه َث ْهلَََل َث وَ سر َر َاو ََرل وَ َرر٧] ْ[ َي َه َم وَ َل َه َث لَََل َث ْه وَ سر َر ت ََرل وَ َرر٨]
“Yang artinya: (6) pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjan mereka (7)barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balasan)nya (8)dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun niscaya dia akan melihat (balsan)nya pula”. Hal ini menegaskan bahwa hukuman dan penghargaan itu diberikan dari tuhan untuk manusia agar manusia itu betanggungjawab atas apa yang dikerjakan. Konsep kontrol merupakan unsur ketiga yang harus dipenuhi yang mana dalam hal ini kontrol merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diperintahkan. Dalam Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah, kosep kontrol ini kurang diterapkan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dijelaskan bahwa kontrol tidak dilakukan oleh pemberi dana (pemerintah) maupun Majelis Ta’lim Cabang Buleleng, namun setiap ranting di wajibkan melaporkan kegiatannya setiap sebulan sekali sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi kontrol telah berjalan sesuai dengan kepentingan. Responsibilitas merupakan penjabaran dari konsep akuntabilitas, akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian (Anantawikrama, dkk, 2013:13). Berbeda halnya dengan apa yang di jelaskan Yulianita (2008) dalam Lestari (2014:14) ia menyebutkan bahwa akuntabilitas secara intern disebutkan sebagai akuntabilitas secara spiritual karena merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada tuhannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam majelis ini, bentuk
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) responsibilitas yang diterapkan bukan kepada masyarakat melainkan kepada tuhan. Responsivitas. Unsur ini berkaitan dengan kemampuan agen dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari pihak prinsipal sehingga jika dikaitkan dalam Majelis Ta’lim maka, kebutuhan akan qasidah rebana dalam Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali dipenuhi melalui dibentuknya grup musik qasidah rebana yang terdiri dari 12 anggota dengan melakukan latihan setiap seminggu sekali. Landasan Teologis Sebagai Dasar Pemahaman Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos Pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Jacob (2004) menyatakan banhwa “... bagi seseorang yang sangat relegius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu di dasari oleh pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi dengan dimensi spiritual, sebaliknya bagi sesorang yang tidak relegius maka persepsinya adalah akuntansi merupakan ilmu bebas pengaruh dimensi spiritual”. Sebagai organisasi keagamaan yang berperan penting dalam meningkatkan ilmu keagamaan dan menjadi wadah bagi masyarakat dalam mempererat tali silaturahmi, Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah dalam mengelola keuangannya didasarkan atas pemahaman spiritual hal ini yang menjadikan dasar penerapan akunatbilitas dalam pengelolaan keuangan pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan baik yang berasal dari dana bansos maupun dari kas, dikelola dengan hati-hati, terbuka, jujur dan amanah dimana pehaman spiritual yang tinggi mengakibtkan rasa takut dan penuh hati-hati dalam mengelola dana bansos tersebut sehingga penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana bansos pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah islamiyah dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan Dahnil Anzar dan Yeni (2011:21) dalam penelitiannya yang berjudul “akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid”.
Dahnil menjelaskan bahwa praktek transparansi dan akuntabilitas yang dilandasi kepercayaan antar pengurus dan masyarakat yang yakin mereka tidak berani melakukan hal-hal yang menyimpang mengingat secara spiritual mereka merupakan individu-individu yang memilki kualitas spiritual yang lebih ketimbang masyarakat umum. SIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pertanyaan yang mendasar yaitu bagaimana pengelolaan keuangan dana bansos pada sebuah organisasi keagamaan seperti Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali, sesuai dengan latar belakang yang ada dan kemudian muncul pertanyaan seperti yang tertera di atas maka Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali yang merupakan organisasi keagamaan haruslah bersifat akuntabel/ bertanggung jawab atas segala aktivitasnya terutama dalam mengemban dana yang di berikan oleh pemerintah daerah yaitu berupa dana bansos sehingga bagaiaman pengelolaannya haruslah tepat sesuai dengan apa yang tercantumkan pada proposal yang di ajukan sebelumnya, oleh sebab itu penelitian kualitatif ini akan lebih menekankan pada tujuan untuk memperoleh pemahaman atas fenomena sosial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bansos pada organisasi keagamaan. Dalam proses memperoleh data dalam penelitian ini di gunakan metode wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan penelitian dengan mengajukan pertanyan- pertanyaan yang dapat dikembangkan terkait dengan permasalahan penelitian. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen- dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini yaitu: 1) Reduksi Data (data
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) reduction), 2) Penyajian Data (data display), dan 3) Menarik Kesimpulan (verifikasi). Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali dalam mengelola keuangan dana bansos yang diterima sudah sesui dengan proposal yang diajukan yaitu digunakan untuk mendanai keteramapilan dan kreativitas anggota dari Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali berupa pengadaan grup musik qasidah rabana. Pihak- pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dilakukan secara hati-hati, terbuka, jujur dan amanah dimana pehaman spiritual yang tinggi sebagai dasar pemahaman akuntabilitas pengelolaan keuangan dana bansos. Konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali mencakup unsur transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh Majelis Ta’lim Muslimat NU Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar Singaraja Bali dalam mengelola dana bansos yang diterima dilakukan dengan dua cara yang pertama dengan menyetorkan LPJ (lembar pertanggung jawaban) kepada pemerintah di akhir periode, yang kedua yaitu transparansi kepada seluruh anggota majelis di wujudkan melalui diskusi/ musyawarah di setiap akhir pertemuannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendeketan kualitatif, maka hanya berlaku pada objek yang diteliti, penelitian ini tidak dapat di generalisasi, mengingat bahwa lokasi penelitian yang di gunakan hanya satu sehingga persepsi, sikap, perilaku, nilai-nilai serta budaya masyarakat yang ditemui dilokasi penelitian memungkinkan untuk sangat berbeda pada lokasi penelitian lainnya dan adanya keterbatasan waktu dalam menggali informasi yang mendalam dengan para informan karena pada saat akan dilakukan wawancara informan tidak ada ditempat.
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, R. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Cetakan Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Undiksha Departemen Agama RI. 2005. Al-Hikmah Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Bandung: Dipenogoro Hafiz, Abdul Tanjung. 2011. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010. Bandung: Alfasita IAN & BPKP. 2000. Pelayanan Publik. Malang: CV citra Jacob, kerry. 2004. The Sacred And The Seculer: Examining The Role Of Accounting In The Relegius Context. Departement Of Accounting And Management, School of Business. La Trobe University, Melbourne, Australia. Research Article. Vol. 18, No 2 (Hlm. 72-89) Jonathan, Koppel. 2005. Pathologies Of Accountabilty ICANN and the Challenge of “Multiple Accountability Disorder”, Public Administration Review, January/February, Vol.65, No 1 (Hlm. 94-107) Kemendagri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan. Jakarta ________. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta ________. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) ________. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Jakarta Lestari, Ayu Koman Dewi. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Undiksha Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan. Jakarta ________. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah. Jakarta Sadjijono, 2007. Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance. Bandung: CV Alfabeta Simanjutak, Dahnil Anzar Dan Yeni Januarsi. 2011. Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011
