AKUNTABILITAS KINERJA ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN SATU KABUPATEN SERANG TAHUN

AKUNTABILITAS KINERJA ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN SATU KABUPATEN SERANG TAHUN 2010 - 2011

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh: NELA DAYANI NIM. 072657

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG 2012

ABSTRAK

Nela Dayani, Administrasi Negara, 072657. Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Daerah Pemilihan satu Kabupaten Serang Tahun 2010 – 2011. Kata kunci : Akuntabilitas Kinerja Penelitian ini dilatar belakangi oleh akuntabilitas kinerja DPRD yang berkaitan dengan good governance. Untuk mengetahui penelitian ini menggunakan teori Finner. Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan yaitu anggota DPRD, masyarakat daerah pemilihan satu dan wartawan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Hubberman, yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil menunjukan akuntabilitas kinerja anggota DPRD DAPIL satu belum baik, dikarenakan belum profersional dan belum adanya perubahan dalam pembangunan. Saran kepada anggota DPRD dapil satu agar lebih meningkatkan peran dan fungsinya DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga legislatif.

i

ABSTRACT Nela Dayani, Public Administration, 072657. Performance Accountability of local Parliament Members of Serang region of Year 2010 – 2011 Keywords : Performance Accountabilit This research is based on performance accountability of local parliament that relating to good governance. This research usesed theories of finner. This methodology used a descriptive methods of qualitative approach. The main instruments was the researcher collected the data by an interviews, observation and documentation. The informant consisted of the member of local Parliament, communities of electoral and journalists. Data analysis in this research using interactive model by Miles and Hubberman. That is reduction of data, presentation of data and verification. the validity of data tested using triangulation that is triangulation of sources and triangulation of techniques. The results showed that performance accountability of members of electoral one’s local parliament is not good enough, because of unprofersional and have no any change in development. The recommendation for member of electoral one’s. Local parliament is to increase the role and the functions as intermediary between community and legislative.

i

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Nama

: NELA DAYANI

NIM

: 6661072657

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS KINERJA ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN SATU KABUPATEN SERANG TAHUN 2010 – 2011. Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 30 bulan April tahun 2012 dan dinyatakan LULUS. Serang,

2012

Ketua penguji : Gandung Ismanto S.Sos M.M

(

)

(

)

(

)

Nip. 197408072005011001 Anggota : Drs. H. Oman Supriyadi, M.si Nip. 195806061986031003 Anggota : Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si Nip. 197011252005012001

Mengetahui, Dekan FISIP Untirta

Ketua Program Studi

Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si

Rina Yulianti, S.Sos, M.Si

Nip. 197011252005012001

Nip. 1974070520060402011 ii

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA

:

NELA DAYANI

NIM

:

072657

JUDUL

:

Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Daerah pemilihan satu Kabupaten Serang Tahun 2010 – 2011

Serang,

April 2012

Menyetujui Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si

Abdul Hamid S.Ip, M.Si

NIP. 197011252005012001

NIP. 198104102006041023

Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si NIP. 197011252005012001

i

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Nela Dayani

NIM

: 072657

Tempat Tanggal Lahir : 04 Mei 1989 Program studi

: Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Serang daerah pemilihan satu tahun 2010 – 2011 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber daya dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang,

April 2012

Nela Dayani

v

“Selalu berbuat kebaikan, dengan siapapun itu dan kapanpun itu, selama diri kita bisa dan mampu” My dad cecep juanda

Skripsi ini kupersembahkan: Keluarga dan kekasihku

vi

KATA PENGANTAR Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan kenikmatan dalam hidup ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhamad SAW, Keluarganya, Para Sahabatnya dan umatnya. Syukur Alhamdullilah dengan izin ALLAH SWT pembuatan penelitian skripsi ini

dapat

diselesaikan

dengan

judul

“AKUNTABILITAS

KINERJA

ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN SATU (DAPIL) KABUPATEN SERANG Tahun 2010 – 2011)” dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan penelitian skripsi ini begitu banyak bantuan dari pihak-pihak yang telah membantu, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu: 1.

Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, selaku Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

2.

Bpk. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Pembimbing 1 Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan selama bimbingan.

3.

Bpk. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos. M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

vii

4.

Ibu. Mia Dwiana Widyaningtyas, M.Kom selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

5.

Bpk. Gandung Ismanto, S.Sos, M.M selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku dosen penguji

6.

Ibu Rina Yulianti, S.Sos, M.Si Selaku Ketua prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7.

Bpk. Anis Fuad, S.Sos., selaku sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

8.

Bpk. Abdul Hamid S.Ip, M.Si selaku dosen pembimbing II. terimakasiha atas arahan dan bimbingannya yang insfiratif dalam penyusunan proposal skripsi ini.

9.

Seluruh Dosen dan Staff prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten.

10. Umi dan Bapak terimakasih atas semua kasihsayang dan dukungannya, sesuatu yang tak mungkin pernah terbalas olehku. Semua keluargaku, Aa Alfa, Aa Gina dan Ade Audy tercintaku, terimakasih telah menjadi penyemangatku. 11. Teman spesialku Yopi Kurniawan, penyemangat sekaligus motivator dalam penelitian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya.

viii

12. Sahabat-sahabatku, kiki, olin, teguh dan dee pe, terimaksih sudah menjadi teman berbagiku, penyemangatku, teman diskusi - diskusi yang selalu memberi pencerahan untuku dan sekaligus teman bolangku. 13. Anak-anak Kelas B angkatan 2007 Program Studi Administrasi Negara Universitas Sulatan Ageng Tirtayasa. 14. Untuk semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya. Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini dan untuk kebaikan peneliti sendiri. Dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Atas perhatiannya terima kasih.

Serang,

April 2012

Peneliti

Nela Dayani

ix

DAFTAR ISI ABSTRAK

…………………………………………………………………….. i

ABSTRACT ……………………………………………………………………..ii LEMBAR PERSETUJUAN ……………………………………………………iii LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………………..iv PERNYATAAN ORISINALITAS

……………………………………………..v

MOTTO …………………………………………………………………………..vi KATA PENGANTAR …………………………………………………………vii DAFTAR ISI

….….……...……….……………………………………………x

DAFTAR TABEL……………………………………………………………….xiii DAFTAR BAGAN …………..…………………………………………………xiv DAFTAR FOTO

………………………………………………………………xv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah …..………………………………………………...1 1.2. Identifikasi Masalah ...…..………………………………………………..10 1.3. Batasan Masalah ………………………………………………………….11 1.4. Rumusan Masalah …….…...………………………………………………12 1.5. Tujuan Penelitian ……..…..……………………………………………….12 1.6. Manfaat Penelitian …….…..………………………………………………12 1.7. Sistematika Penelitian ..…..……………………………………………….13 BAB II DESKRIPSI TEORI 2.1. Definisi Akuntabilitas …………………………………………………….18 2.2. Definisi Kinerja ..…………..……………………………………………...25 x

A. Indikator Kinerja ……………………………………………………….26 2.3. Konsep DPRD …………….………………………………………………28 A. Peran DPRD …….…………………………………………………….29 B. Fungsi ……..…………………………………………………………...30 C. Tugas ……..……………………………………………………………30 D. Hak dan Kewajiban ……..……………………………………………..32 E. Alat Kelengkapan ……..……………………………………………….33 F. Jenis Rapat …….………………………………………………………34 2.4. Kerangka Pemikiran ………………………………………………………35 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian …………………………………………………………38 3.2. Instrumen Penelitian ………………………………………………………39 A. Wawancara …………………………………………………………....40 B. Observasi ……………………………………………………………...40 C. Studi Dokumentasi ……………………………………………………41 3.3. Informan Penelitian .……………………………………………………….41 3.4. Teknik Analisis Data .……………………………………………………...43 A. Reduksi Data ………………………………………………………….45 B. Penyajian Data ………………………………………………………...45 C. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan …….…………………………..46 3.5. Pengujian Validitas dan Realibitas ………………………………………..47 3.6. Tempat dan Waktu Penelitian ……………………………………………..48 IV. HASIL PENELITIAN xi

4.1. Deskripsi Objek Penelitian ………………………………………………..50 4.1.1. Deskripsi Kabupaten Serang ………………………………………50 4.1.2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Serang ……………………..52 4.1.3. Susunan Anggota DPRD Kabupaten Serang ……………………..55 4.2. Informan Penelitian ………………………………………………………..62 4.3. Pembahasan DPRD ………………………………………………………..64 A. Menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat .…………………………………..67 B. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public. ………74 C. Mampu menjelaskan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. ……………………………………………………78 D. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. ……………………………………..92 E. Ada sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. ………….94 V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan ………………………………………………………………97 5.2. Saran ……………………………………………………………………..98 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….xvi PEDOMAN WAWANCARA LAMPIRAN - LAMPIRAN

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian ...................................................................... 49 Tabel 3.2 Jadwal Penelitian .......................................................................... 55 Tabel 4.1 Susunan Anggota DPRD Kab. Serang ......................................... 61 Tabel 4.2 Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD ………………..63 Tabel 4.3 Nama Anggota DPRD DAPIL 1 ……………………………….64 Tabel 4.4 Nama Kecamatan dan Desa DAPIL 1 …………………………….65 Tabel 4.5 Aksi Unjuk Rasa (UNRAS) …………………………………….74

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ..................................................................... 43 Gambar 3.1 Analisis Data Miles dan Huberman ......................................... 50 Gambar 4.1 Alur Informasi .......................................................................... 75 Gambar 4.2 Alur Penerimaan Pengaduan Masyarakat ................................ 82 Gambar 4.3 Proses Kebijakan Publik Berupa Perda ……………………….88 Gambar 4.4 Alur RAPERDA Kab. Serang ………………………………...89

xiv

DAFTAR FOTO 4.1 Reses …………………………………………………………………94 4.2 Laporan tertulis anggota dprd dalam masa reses ……………………...95 4.3 Sungai ci ujung yang tercemar ………………………………………...97

xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah DPRD berdasarkan pasal 1 ayat (4) UUD No. 32 Tahun 2004. adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini menunjukan bahwa secara hukum DPRD mempunyai kedudukan yang strategis dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan di daerah. Sebab DPRD merupakan suatu lembaga Perwakilan Rakyat yang mencerminkan aspirasi politik

masyarakat.

pemerintahan

Dan

daerah,

berkedudukan

sehingga

mampu

sebagai

unsur

memberikan

penyelenggaraan

pelayanan

kepada

masyarakat, dengan mengembangkan prinsip – prinsip Good Governance. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip - prinsip kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah yang mampu

mengejewantahkan

ketatanegaraan.

Untuk

nilai-nilai

mengembangkan

demokrasi kehidupan

dalam

kehidupan

demokrasi

dalam

penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

1

2

masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas pokok Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana kebijaksanaan Daerah atau Administrator, sedangkan tugas pokok DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan Daerah. Kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 30 sub c Undang – undang No. 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa DPRD menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah. Kemudian dalam pasal 38 Undang – undang No.5 Tahun 1974 ditetapkn pula bahwa

Kepala

Daerah

mempunyai

tugas

pokok

sebagai

pemimpin

penyelenggaraan pemerintahanan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Sebagai realisasi dari uraian di atas. DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran (budgeting), fungsi pengawasan (controlling). Untuk menjalankan fungsi – fungsi tersebut. DPRD memiliki kewenangan tertentu atau hak – hak tertentu agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Namun dalam kenyataannya peran aktif DPRD dalam membentuk pemerintahan yang baik (good governance) di daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang – undangan. DPRD pada masa reformasi sekarang ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. Dimana selama pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 diharapkan peran dan fungsi DPRD ini dapat ditingkatkan, sebab disatu pihak

3

DPRD semakin populer dikalangan masyarakat. Terbukti dari semakin banjirnya kelompok masyarakat dan mahasiswa yang datang aktif memanfaatkan DPRD untuk dapat mengaspirasikan aspirasi mereka. Disisi lain, sering sekali terdengar suara sumbang dari masyarakat terhadap keberadaan DPRD seperti anekdot 5 D, yaitu datang, duduk, dengar, diam, duit. Anekdot ini sering muncul sebagai akibat belum optimalnya fungsi DPRD sebagai aspirsi rakyat daerah. Selain itu suara – suara lainnya mengenai kualitas Anggota Dewan, akibat sistem rekruitment yang belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian Lembaga Legislatif. Lembaga Perwakilan Rakyat tidak secara efektif menguasai keadaan sebagai penyerap dan penyalur seta perumus kehendak masyarakat yang terus berkembang. oleh karena itu bahwa hal yang tidak kurang penting adalah mengenai kemampuan lembaga perwakilan rakyat dalam dalam menampung aspirasi. Untuk menjalankan dua fungsi tersebut DPRD mempunyai kewenangan tertentu atau hak - hak untuk melakukan tindakan tertentu agar tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan fungsi pertama yaitu menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD memiliki hak prakarsa, hak anggran dan hak amandemen (hak mengdakan perubahan); sedangkan untuk fungsi yang kedua yaitu menjalankan pengawasan. DPRD memiki hak untuk mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

4

Upaya terselenggaranya good governance, merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban tepat, jelas, terukur dan absah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Penyelenggaraan pemerintah tersebut memerlukan pertanggungjawaban sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan mandate atau amanah yang telah diterimanya. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut. Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintahan Daerah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik tersebut perlu dibangun dialog antara pelaku – pelaku penting dalam Negara. Good governance yang efektif juga menuntut adanya profesionalitasme serta etos kerja anggota DPRD dan moral tinggi, karena terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita Bangsa dan Negara. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2003 serta UU No. 32 Tahun 2004, telah memberi petunjuk kuat bahwa kalangan legislatif (DPRD) harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Diantaranya adalah memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya

5

selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya. Di era otonomi Daerah ini, DPRD sebagai Partai politik adalah tiang dari demokrasi. Demokrasi dengan sistem keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik harus didelegasikan dalam pembentukan partaipartai politik. Efisiensi kerja demokrasi dibutuhkan agar aspirasi masyarakat benar - benar tersalurkan. Partai politik juga dianggap sebagai salah satu institusi yang mampu mengakomodir aspirasi rakyat serta dapat dijadikan alat kontrol bagi kebijakan - kebijakan DPRD. Dan juga cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Lembaga perwakilan memiliki peran sentral untuk secara optimal mewujudkan

apa

yang

menjadiharapan

masyarakat

atau

paling

tidak

memperjuangkan aspirasi rakyatnya (konstituen). Dalam konteks ini, perlu tercipta kedekatan hubungan antar konstituen, baik dalam arti pemilih maupun dalam arti penduduk wilayah yang diwakili, dengan wakil-wakilnya di DPRD. Dalam lain perkataan, apa yang dilakukan DPRD semestinya dalam rangka menuju apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentu saja kesemuanya itu harus mampu dipertanggungjawabkan pada rakyat (accountable). Untuk dapat menetukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah

6

rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing - masing memiliki kepentingan sendiri - sendiri. Aspirasi atau kepentingan rakyat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya, maupun bersifat spiritual sperti pendidikan, kebebasan. Keadilan, keagamaan, dan sebagainya. Kadang – kadang keinginan tersebut saling bertentangan satu sama lain. Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik ketika wakil rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menetukan cara - cara pelaksanaannya. Sehingga adanya hubungan timbale balik bagi masyarakat maupun anggota Dewan. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajari seseorang. Dan juga dapat melatih berfikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan kearah yang tepat, melatih manusia menggunakan akalnya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berfikir, menyatakan pendapat maupun bertindak. Pendidikan juga dapat memberikan kemampuan dan keterampilan kepada amnesia untuk merumusakan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan orang lain secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti. Hal tersebut akan diperoleh anggota DPRD bila mereka memperoleh pendidikan yang cukup, pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menetukan

7

cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berfikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan Daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari Pemerintah Daerah. Keterampilan untuk merumuskan pikiran secara logis dan sitematis diperlukan untuk merumusakan kebijaksanaan Daerah, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum. Kesinergisan hubungan yang harmonis antara penyelengara daerah yaitu DPRD dengan masyarakat maka perlunya adanya komunikasi timbal balik antara penyelenggara pemerintah DPRD sebagai jembatan aspirasi dari masyarakat sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat Kabupaten Serang sebagai bagian dari pertimbangan pembuat serta pengawas kebijakan.

Akuntabilitas kinerja anggota DPRD kabupaten serang salah satunya dapat dilihat dari terjalinnya sebuah komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD terhadap konstituennya, serta untuk memenuhi amanat pasal 129 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD, yaitu kegiatan Reses DAPIL 1 (Daerah Pemilihan), yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu : kecamatan Tanara, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Binuang dan Ciruas.

Dimana anggota DPRD dapat berinteraksi

langsung dengan konstituennya.

Komunikasi politik dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang

8

akan dirumuskan dalam suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik yang dilandasi oleh kepentingan seluruh rakyat serta memberikan kelangsungan hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi-komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD. Komunikasi DPRD dapat berjalan efektif dan efesien jika adanya alat penunjang sebagai jembatan aspirasi dan penyaluran informasi antara masyarakat dengan anggota dewan, atupun sebaliknya anggota dewan terhadap masyarakat salah satunya yaitu dengan adanya website. Masyarakat dapat berinteraksi secara efesien dan adanya transparansi mengenai agenda kegaiatan - kegiatan yang dilaksankan DPRD serta keterbukaan data – data mengenai APBD. Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan reses. Kegiatan reses merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka jaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daearah pemilihan masing – masing . bertujuan untuk meyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, untuk menampung dan menindaklanjuti aspirsi dan pengaduan masyarakat, dan guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kegiatan Reses yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Serang dilaksanakan setahun dalam III masa persidangan, menurut peneliti sebagai pengamat kegiatan

9

reses yang dilaksankan masa persidangan II pada bulan Juli sampai Agustus 2011, dan reses persidangan III pada bulan Desember . Ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat mengenai kinerja anggota dewan dapat dilihat dari data aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, mahasiswa, organisasi maupun LSM. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD dalam hal kinerja dan hasil perda. Disinilah anggota dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjelaskannya kepada masyarakat sebagai konstituennya mengenai hasil – hasil kebijakan yang di keluarkan DPRD. Peneliti juga melakukan pengamatan di lapangan adanya ketidakpuasan kinerja dalam hal menjaring aspirasi masyarakat serta kurang adanya pengawasan yang maksimal yang dilakukan anggota dewan. Adapun pada pasal 41 pada Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 bahwa kedudukan dan fungsinya yaitu DPRD berfungsi sebagai pengawasan. Seperti yang diberitakan di media elektronik bahwa: Pengunjukrasa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) mempertanyakan kinerja DPRD Serang, dalam menyelesaikan tiga masalah yang dihadapi sebagian masyarakat Kabupaten Serang dengan tiga perusahaan. (http/Seputar Banten/22 September 2011) Seperti yang pengamat ketahui dari observasi peneliti bahwa disiplin anggota DPRD Kabupaten Serang belum optimal hususnya pada dapil 1. Peneliti melihat dari daftar kehadiran atau absensi anggota DPRD sangat buruk, dapat

10

terlihat masih banyaknya anggota DPRD yang jarang terlihat di komisi ataupun rapat - rapat yang ada. Anggota DPRD sibuk dengan kegiatannya masing masing. Seperti yang diberitakan bahwa: “sejumlah dewan dinilai indisipliner karena sering tidak menghadiri agenda rapat tanpa alasan jelas”. (http/Radar Banten/juli 2011) Dari latarbelakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti mengambil judul Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DAPIL (Daerah Pemilihan) 1 Kabupaten Serang pada Tahun 2010 hingga 2011. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belaknag diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 1.

Latar belakang pendidikan yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja anggota dewan khususnya anggota dewan pada daerah pemilihan satu. Dilihat dari pendidikan terakhir anggota dewan yang sebagaian besar tamatan SMA

2.

Reses merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang dilakukan DPRD dengan kostituennya dalam hal menjaring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat,berupa tatap muka dan melakukan dialog dan kunjungan ke lapangan. Namun pada prakteknya komunikasi politik melaui Reses tidak berjalan dengan baik, peneliti sebagai pengamat, reses yang diadakan satu tahun dilaksanakan dalam 3 masa persidangan, menurut pengamat reses yang dilaksanakan masa persidangan 2 pada bulan Juli

11

sampai Agustus 2011. Tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Bab VIII pasal 6 ayat (4), masa reses dilaksanakan paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses (5) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, (6) anngota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses. Pada praktiknya reses hanya dilakukan satu hari. Laporan hasil reses tidak dilaksanakan, pada praktiknya pembuatan laporan reses dikerjakan oleh kasubag persidangan sekretariat DPRD bidang reses. 3.

Disiplin anggota DPRD belum optimal. Dari absensi kehadiran anggota DPRD yang jarang terlihat di kantor, di komisi ataupun rapat - rapat, anggota mempunyai kesibukan masing – masing. Dan masih belum adanya perubahan yang begitu signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang

4.

Masih banyaknya aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja anggota dewan serta lambannya informasi yang masyarakat dapil 1 terima.

1.3 Batasan Masalah Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada Akuntabilitas Kinerja anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Serang pada Tahun 2010 – 2011.

12

1.4 Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Akuntabilitas Kinerja anggota DPRD dapil satu Kabupaten Serang? 1.5 Tujuan Penelitian Dari indentifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui dan menganalisis akuntabilitas kinerja anggota DPRD dapil satu Kabupaten Serang. 1.6 Manfaat Penelitian Sebuah penelitian, biasanya memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Dalam penelitian ini, peneliti juga berharap apa yang diteliti dapat memiliki kedua manfaat tersebut. 1.

Manfaat Teoristis a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Ilmu akuntabilitas publik dan politik Indonesia. b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah baru dalam dunia akuntabilitas kinerja, khususnya peranan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Serang dengan masyarakat.

13

2.

Aspek Praktis a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi DPRD Kabupaten Serang. b) Penelitian ini juga diharapkan memberi stimultan bagi penelitian sejenis.

1.7 Sistematika Penuliasan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Latar Belakang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga menukik ke masalah yana paling spesifik, yang relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi Masalah adalah mengidentifikasi dikaitkan dengan topik/juudul dan fenomena yang akan diteliti, penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. 1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah Pembatasan Masalah lebih difokuskan pada masalah-masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Kalimat yang biasa dipakai dalam rumusan masalah adalah kalimat pertanyaan.

14

1.4 Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. 1.5 Manfaat penelitian Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis temuan penelitian 1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas. BAB II DESKRIPSI TEORI 2.1 Deskripsi Teori Mengkaji

berbagai

teori

dan

konsep-konsep

yang

relevan

dengan

permasalahan atau variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk menyusun kerangka berfikir. Deskripsi teori harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan merujuk ke sumber aslinya. 2.2. Kerangka berfikir Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Kerangka berfikir dapat dilengkapai dengan sebuah bagan yang menunjukan alur pikir peneliti serta kaitan antar variabel yang diteliti.

15

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Menjelaskan metode yang dipakai dalam penelitian. 3.2 Instrumen Penelitian Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. 3.3 Informan Penelitian Informan Penelitian dalam penelitian kualitatif dipilih secara langsung untuk pengumpulan data-data penelitian. 3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Menjelaskan teknk analisis dan disertai rasionalisasinya. Teknik analisis data hatus sesuai dengan sifat data yang diteliti. Pengumpulan data kualitatif, melalui pengamatan, wawancara, dokumen. Analisis data kualitatif melalui pengkodean dan pengkodingan data, interpretasi data, penulisan laporan hasil dan keabsahan data. 3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian Menjelaskan lokasi dan alasan memilih lokasi penelitian, terkait tempat dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.

16

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dan hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 4.2 Deskripsi Data Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah ddari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan, baik data kualitatif maupun kuantitatif. 4.3 Pembahasan Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitiannya. BAB V KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian juga harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan.

17

5.2. Saran-saran Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II DESKRIPSI TEORI

2.1 Definisi Akuntabilitas Finner dalam Nico Andrianto (2007:23) menjelaskan bahwa : “Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparatur untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable atau tidaknya sebuah birokrasi” Ciri – ciri pemerintahan yang accountable adalah sebagai berikut: 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat. 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik 3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

18

19

Menurut Candler dan Plano dalam Joko Widodo M.S. (2006:100) mengartikan: “akuntabilitas sebagai “refers to the institution of checks and balances in an administrative system”. akuntabilkitas menunjuk pada institusi tentang “checks and balance” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti penyelenggaraan perhitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan” Sedangkan akuntabilitas menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary yang dikutip oleh lembaga Administrasi Negara dalam Dr. Joko Widodo M.S (2006:101) akuntabilitas diperlukan atau diharapkan dapat memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban anggota DPRD dalah hal untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Raharjo dalam bukunya yaitu Manajemen Pemerintah Daerah 2011:78). Jenis akuntabilitas terbagi 2, yaitu: a)

Akuntabilitas

internal

seseorang.

Yaitu

Akuntabilitas

merupakan

pertanggungjawaban orang tersebut kepada tuhannya. Akuntabilitas ini sulit diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan diterima oleh oleh semua orang. b) Akuntabilitas eksternal seseorang. Yaitu akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan - bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

20

Hambatan Akuntabilitas menurut Rahardjo (2011:82-85) yaitu: a) Ketidak pedulian terhadap hak – hak dan masalah sosial. Yaitu cenderung menimbulkan peluang yang tinggi terhadap kurangnya akuntabilitas, terjadinya malpraktik, nepotisme, sogok menyogok (suap) dan korupsi. b) Standar kehidupan yang rendah. Yaitu pegawai dengan standar gaji yang rendah, memiliki kecendrungan untuk mencari tambahan penghasilan agar dapat memenuhi kehidupan keluarganya. Dalam kondisi tersebut setiap cara mencari penghasilan tambahan yang dikatakan tidak benar dianggap wajar dan normal, maka dampaknya adalah mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas publik. c) Penurunan nilai dan moral. Yaitu sikap hidup yang materialisme dan konsumerisme mendorong menurunnya akuntabilitas. Sikap tersebut dapat menurunkan moral dan tanggungjawab pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat, yang seharusnya dilayani dengan baik dan berkualitas. Hal inilah yang mendorong pegawai pemerintah untuk mencari uang atau penghasilan dengan cara tidak wajar yang merugikan pihak – pihak lainnya. d) Sikap saling membiarkan. Yaitu penurunan nilai – nilai moral mendorong manusia akan semakin mudah melakukan hal – hal yang melanggar aturan. Akibatnya, mereka saling berlomba mencari keuntungan masing – masing dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar khususnya pelayanan kepada masyarakat luas.

21

e) Faktor budaya. Yaitu budaya masyarakat yang berkembang secara luas, dimana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan kepentingan dirinya dan keluarganya daripada kepentingan publik, merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Budaya semacam ini akan menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). f) Monopoli Pemerintah. Yaitu dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, setiap keputusan dan kebijakan publik menjadi kewajiban pemerintah sendiri, mengakibatkan penumpukan tanggungjawab sehingga sulit mengelola, memantau dan mengevaluasinya. g) Definisi dalam sistem akuntansi. Yaitu akuntabilitas memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang benar dan dan memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang baik. h) Tidak ada tindakan korektif. Yaitu pemerintahan yang melakukan kontrol sangat ketat terhadap media massa dan pemberitaan akan menimbulkan suasana

yang

tidak

kondusif

dan

tidak

akuntabel

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak berani mengeluarkan pendapat, sehingga para pejabat pemerintah akan leluasa melakukan kesalahan yang disengaja. i) Konflik dalam perspektif dan kekurangan mata rantai institusional. Yaitu dengan terlalu ketatnya birokrasi, akan mengakibatkan sulit melakukan review terhadap program – program, dan akan sulit untuk menentukan siapa

siapa

yang

sebenarnya

yang

diwajibkan

untuk

22

mempertanggungjawabkannya informasi mengenai apa yang ditargetkan dan bagaimana merealisasikan biasanya tidak tersedia, sehingga sulit untuk mengetahui capaian kinerjanya suatu instansi pemerintah. j) Kualitas pejabat. Yaitu kualitas pejabat atau petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas. Pertama, dengan besarnya jumlah modal untuk membiayai seluruh program pemerintah, maka dibutuhkan pula jumlah pegawai pemerintah dalam jumlah banyak. Namun sayangnya kualitas mereka relatif rendah, sehingga menimbulkan inefisiensi, pemborosan dan tidak berjalannya akuntabilitas. Masalah yang ke dua, adalah material yang tersedia (prasarana dan sarana yang tersedia) kurang menunjang peningkatan efesiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya. Faktor – faktor keberhasilan akuntabilitas Rahardjo (2011:87-88). Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor - faktor tersebut : a) Kepemimpinan yang bekemampuan. Yaitu diperlukan pemimpin yang sensitif, respontif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat. b) Debat publik.

Yaitu sebelum kebijakan pokok disyahkan seharusnya

dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja organisasi yang harus dicapai.

23

c) Koordinasi. Yaitu sangat dibutuhkan dalam organisasi atau antar instansi pemerintah untuk tumbuh berkembangnya akuntabilitas. d) Otonomi. Yaitu instansi pemerintah dapat melakukan kebijakan menurut caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi. e) Debat diterima oleh semua pihak. Yaitu tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak. f) Negosiasi. Yaitu penentuan siapa yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu di negosiasikan. g) Perlu pemahan masyarakat. Penerimaan masyarakat akan suatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal tersubut. h) Adaptasi secara terus menerus. Yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus responsif terhadap setiap perubahan terjadi di masyarakat. Prinsip – prinsip Akuntabilitas Prinsip – prinsip pelaksanaan akuntabilitas menurut Winarno Surakhmad (1994: 46), sebagai berikut:

24

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan pencapaian laporan akuntabilitas. Gunawan surwodiningrat (1999:251) menyatakan good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu di desentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Good governance bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik, jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 1. Negara, 2. Sektor swasta dan 3. Masyarakat madani. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dimaka Akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan

25

hasil

akhir

dari

kegiatan

penyelenggaraan

Negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara. 2.2 Definisi Kinerja Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Secara umum kinerja adalah padanan dari kata “performance”. Konsep kinerja menurut Rue dan Byars dalam Yeremias T Keban (1995:1) dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan. Kemudian kinerja atau performance menurut Suyadi Prawirosentoso dalam Joko Widodo (2006:78) kinerja adalah : “Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing – masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab namun tetap mentaati segala peraturan peraturan, moral maupun etika.

26

Sejalan dengan pengertin diatas Bernardin dan Russel (1998:379) menyebutkan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian atau rekor produksi akhir pada suatu aktifitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama pada priode tertentu. A. Indikator Kinerja Indikator kinerja menurut LAN-RI dalam Harbani Pasolong (2007:177) yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang – undangan, dan sebagainya. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Menurut Dwiyanto dalam Harbani Pasolong (2007:178-179), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

27

1. Produktivitas, yaitu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 2. Kualitas layanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisai. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. 3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarsakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi da tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. 5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memperiotaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu

28

konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperati pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai – nilai dan norma - norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai – nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas atau maupun kuantitas sesuai dengan visi dan misi organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian perlu kiranya menilai kinerja anggota DPRD sebagai suatu lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah, terutama sebagai penentu kebijakan di daerah. Dengan kinerja ini diharapkan mampu menjelaskan apakah DPRD mampu melaksanakan secara optimal dalam mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah.

2.3. Konsep DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Marbun,2006:156). Kedudukan DPRD sebagai lembaga Pemerintrahan Daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan

29

dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat dierima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah wajib menerapkan prinsip – prinsip Good Governance yaitu: efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatuhan dan manfaat dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal inilah maka pokok – pokok pikiran DPRD dirumuskan sebagai manifestasi dari aspirasi rakyat untuk dituanngkan dalam arah kebijakan umum yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen APBD.

A. Peran DPRD

Peran DPRD :

a. Regulator yaitu DPRD sebagai pengatur seluruh kepentingan daerah.

b. policy making yaitu DPRD memiliki peran merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program – program pembangunan di daerahnya.

c. budgeting yaitu perencanaan anggaran daerah (APBD).

30

B. Fungsi DPRD

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi, yaitu ;

a. fungsi legislasi yaitu untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. b. fungsi Anggaran adalah fungsinDPRD Kabupaten/Kota bersama – sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaa fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.

c. fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaa undang – undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

C. Tugas DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legilasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

31

2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 4. Mengusulkan peningkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada priseden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi, dan kepada menteri dalam negeri, melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/Kota 5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 10. Melakukan

pengawasan

dan

meminta

laporan

KPUD

dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

32

D. Hak dan Kewajiban DPRD

Hak anngota DPRD

a. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara. b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekopmendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Adapun kewajiban DPRD adalah sebagai berikut:

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

33

3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI 4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan 7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. 8. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah janji anggota DPRD 9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait

E. Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD, terdiri atas:

1. Pimpinan 2. Komisi 3. Panitia musyawarah 4. Panitia anggaran 5. Badan kehormatan 6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

34

F. Jenis Rapat DPRD

1) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. 2) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. 3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua. 4) Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi 5) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah. 6) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 7) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. 8) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupiun perseorangan atau antara komisi, gabungan, komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

35

2.4

Kerangka Pemikiran Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Akuntabilitas

Kinerja DPRD daerah pemilihan satu Kabupaten Serang pada Tahun 2010- 2011. Selama peneliti melakukan pencarian informasi melalui media massa (cetak dan elektronik) dan pengamatan atau observasi ke lapangan, peneliti menemukan data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja anggota DPRD di lokus penelitian pada dapil satu. Peneliti melihat masih rendahnya akuntabilitas kinerja yang dialakukan anggota DPRD khususnya pada dapil satu. Dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2003 serta UU No. 32 Tahun 2004, telah member petunjuk kuat bahwa kalangan legislatif harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban Anggota DPRD selain diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang diantaranya adalah memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanaggungjawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya. Akuntabilitas kinerja legislatif dinilai oleh rakyat dan hasilnya tercermin pada Pemilu yang dilakukan setiap lima tahun. Oleh karena itu, kinerja DPRD harus dapat menimbulkan rasa aman dan adil sesuai dengan harapan dari konstituennya.

36

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir peneliti dalam penelitian ciri – ciri pemerintahan yang accountable adalah menurut Finner yaitu 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat. 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik 3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

37

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Anggota DPRD pada DAPIL 1

Masalah dalam akuntabilitas kinerja : 1. Sumber daya manusia (SDM) yang berlatarbelakang pendidikan yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja anggota dewan. 2. salah satu kinerja anggota DPRD hususnya dapil 1 dalam melakukan reses, namun praktiknya Reses tidak berjalan dengan aturan tata tertib DPRD Kabupaten Serang Tahun Nomor 1 Tahun 2010. 3. Disiplin anggota DPRD Kabupaten Serang belum optimal. 4. masih banyaknya aksi unjuk rasa di kantor DPRD, hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan kepada wakil rakyatnya dalam hal hasil kebijakan.

pemerintahan yang accountable menurut Finner adalah sebagai berikut: 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat. 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik 3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah

Akuntabilitas kinerja anggota DPRD akan semkin baik bagi konstituennya daerah pemilihan satu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Menurut Sugiono (2008:2), metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai akuntabilitas kinerja anggota DPRD dapil satu Kabupaten Serang, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdad dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keadaan utuh. Kemudian David Wiliam (Moleong 2007:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah

dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara

alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah. 38

39

Penulis buku kualitatif lainnya, Denzin dan Lincoln dalam Moleong, (2007:5) menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud mendefinisikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam peenlitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. 3.2 Instrumen Penelitian Dalam penelitian mengenai akuntabilitas kinerja DPRD DAPIL 1 Kabupaten Serang yang

menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti

sediri. Menurut Irawan (2006:17), dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti sendiri. Sedangkan menurut Moleong (2007:19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat - alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (tape recorder), buku catatan dan kamera digital. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata - kata dan tindakan orang - orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta. Sedangkan data - data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu:

40

a. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interview). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstuktur dan tak berstruktur. Wawancara tidak terstuktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari -hari. Sedangkan wawancara terstuktur, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. b. Observasi Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik observasi atau pengamatan yang digunakan adalah observasi berperanserta (observation participant). Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi dan pengamatan, seperti yang dikemukakan oleh Guba & Lincoln dalam Moleong (2007:126) diantaranya: a. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

41

c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang bias. e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Kaitannya dengan penelitian ini adalah, karena dalam penelitian ini merupakan penelitian yang rumit, karena dalam prosesnya akan bertemu dengan berbagai karakter yang berbeda. c. Studi Dokumentasi Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln (Moeleong, 2007:126) dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 3.3 Informan Penelitian Sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif informan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam penelitian peneliti menentukan informan dengan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu merupakan metode

42

penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria - kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: anggota DPRD DAPIL 1. Tokoh masyarakat DAPIL 1 kecamatan Tirtayasa, kecamatan Binuang, kecamatan Pontang, kecamatan Ciruas, kecamatan Tanara dan kecamatan Carenang dan wartawan media lokal. Informan - informan yang diambil dalam penelitian ini akan dilengkapi dengan informan diluar anggota DPRD

Serang dengan pendekatan teknik

pengumpulan data yaitu snowball sampling (sampling berkembang) yaitu informan diambil sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti mengambil sumber data dari beberapa orang yang dianggap mempunyai informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan purposive sampling yaitu cara pengambilan sampling berdasarkan pertimbangan tertentu.

43

Table 3.1 Informan Penelitian No.

Katagori Informan

Kode

Keterangan

1.

Anggota DPRD

I1

Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Serang.

2.

Masyarakat

I2

a) Tokoh masyarakat DAPIL 1: 1) Kecamatan Tanara 2) Kecamatan Pontang 3) Kecamatan Tirtayasa 4) Kecamatan Carenang 5) Kecamatan Binuang 6) Kecamatan Ciruas

3.

Pers atau Media

I3

Wartawan dan media lokal

3.4. Teknik Analisis Data Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif adalah: ”Upaya

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” (Moleong, 2007;248)

44

Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman Miles dan Hubberman (1992:15), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (verification). Gambar 3.1 Analisis data menurut Miles & Huberman

Data Colection

Data Display

Data Colection

Data Reduction Verification

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga kegiatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

45

a. Reduksi Data (Data Reduction) Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya,maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. b. Penyajian Data ( Data Dispay ) Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalambentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

46

Namun pada peneltian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles &Huberman, ”the most frequent form display data for qualitative research data inithe past has been narrative text” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification) Langkah

ketiga

dalam

tahapan

analisis

interkatif

menurut

Miles&Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubunganhubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

47

3.5. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data Validitas lebih merupakan tujuan bukannya hasil, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan dan dianggap biasa-biasa saja. Validitas juga relatif dalam pengertian bahwa seyogyanya dinilai dalam kaitannya dengan tujuan dan lingkungan penelitian itu sendiri bukan sekedar persoalan metode atau kesimpulan yang terlepas dari konteksnya. Menurut Alwasilah (2002: 169)

menyatakan

bahwa validitas adalah kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, tafsiran dan segala jenis laporan. Terdapat dua macam validitas penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal merujuk pada persoalan apakah temuan penelitian sesuai dengan realitas yang ada, sedangkan validitas eksternal merujuk pada ide sejauh mana temuan-temuan penelitian itu dapat diterapkan pada situasi-situasi lain yakni generalisasi populasi di mana sampel tersebut diambil. Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang melakukan penelitian pada obyek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (social situation) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian validitas dan keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan cara triangulasi.

48

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi (Irawan, 2006:79) adalah proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber alinnya. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 3.6. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat : Lokasi dalam penelitian ini yakni kantor DPRD Kabupaten Serang, yang berada di Serang Jl. Veteran nomer 1, serang – Banten Waktu :

Penelitian ini membutuhkan waktu selama dua belas bulan, mulai dari April 2011 hingga April 2012.

49

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

Kegiatan

2011 Apr Mei Juni Juli

Pengajuan Judul Observasi Awal Penyusunan Proposal (Bab 1-3) Seminar Proposal Penelitian Lapangan Penyusunan Bab 4-5 Sidang Skripsi

Agu

Sep

2012 Okt

Nov

Des

Jan

Feb

mar

Apr

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1. Deskripsi Kabupaten Serang Kabupaten Serang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara RI, dengan Jarak antara Kabupaten Serang dan Jakarta sekitar 70 KM dan berada pada Wilayah Propinsi Banten. Kabupaten Serang terdiri dari 28 kecamatan terdiri dari : Kecamatan Kopo, Kecamatan Cikande, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Kragilan,

Kecamatan

Binuang,

Kecamatan

Kibin,

Kecamatan

Pontang,

Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara, Kecamatan Bandung, Kecamatan Carenang, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Petir, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Tunjung Teja, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Baros, Kecamatan Mancak, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Anyer, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Kramat Watu, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Bojo Negara. Dan mempunyai 314 Desa. Luas wilayah Kabupaten Serang memiliki luas 1.700 km² dengan jumlah penduduk 1.332.914 jiwa. Secara geografis wilayah Kabupaten Serang terletak

50

51

pada Lintang Selatan di ujung pulau jawa bagian Barat. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Serang, adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Selat Sunda, Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang, Sebelah Selatan: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Sebelah Barat : Kota Cilegon. Dengan pembagian zona

atau wilayah kabupaten Serang terdiri dari:

Wilayah Timur: Zona Industry, Wilayah Barat : Zona Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan, Wilayah Selatan:

Zona Pertanian, Perkebunan, Perhutanan dan

Perternakan dan Wilayah Utara: Zona Pertambakan dan Pertanian. Sejarah masyarakat kabupaten serang terkenal dengan masyarakat yang religious, karena dahulu merupakan bagian dari wilayah kesultanan Banten. Dengan latarbelakang budaya masyarakat kabupaten Serang yang kental, dan sejarah heroic yang gagah berani melawan penjajah Belanda dulu. Dengan semangat kebersamaan, keteguhan dan kegigihan masyarakat Serang dalam membangun wilayah Serang menuju Kabupaten Serang yang agamis, adil dan sejahtera sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Serang yaitu : “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas Menuju Kabupaten Serang yang Agamis, Adil dan Sejahtera”. Tercermin dalam lambang daerah Kabupaten Serang yang bermottokan (Sepi Ing Pamrih, Rame Ing Gawe) yang berarti (Semangat

52

Selalu Bekerja Keras, Tanpa Mengharap Imbalan). http://serangkab.go.id/rabu 19 Agustus 2011) 4.1.2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Serang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah, dengan tanggung jawab dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

DPRD mempunyai fungsi :

(1)

(2)

Legislasi, membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati;

Budgeting (Anggaran), merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Pemerintah Daerah;

(3)

Pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.

53

Keberadaan jumlah anggota DPRD Kabupaten Serang yaitu berjumlah 50 orang. Yang terdiri dari 46 anggota dan 4 unsur pimpinan. Dan memiliki 4 komisi yaitu: Komisi 1: Bidang pemerintahan Komisi II: Bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat Komisi III: Bidang Keuangan Komisi IV: Bidang Pembangunan Pembidangan tugas masing – masing komisi meliputi: 1.

Komisi I, Bidang Pemerintahan meliputi: 1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. 2. Ketertiban dan ketentraman 3. Kependudukan dan catatan sipil 4. Komunikasi dan informatika 5. Hukum, perundang – undangan dan hak asasi manusia. 6. Perizinan dan kerjasama dunia usaha 7. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 8. Perencanaan pembangunan 9. Pertahanan 10. Statistik, dan 11. Kearsipan dan perpustakaan

2.

Komisi II, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat meliputi : 1. Ketenagakerjaan dan transmigrasi

54

2. Pendidikan 3. Kepemudaan dan olahraga 4. Agama 5. Budaya dan pariwisata 6. Kesehatan 7. Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 8. Pertanian, kelautan dan perikanan 9. Kehutan 10. Ketahanan pangan 11. Perdagangan dan industri, dan 12. Koperasi, usaha kecil menengah dan pasar 3.

Komisi III. Bidang Keuangan meliputi: 1. Keuangan daerah 2. Perpajakan 3. Retribusi 4. Perbankan 5. Perusahaan daerah 6. Penanaman modal. dan 7. Asset daerah

4.

Komisi IV, Bidang Pembangunan meliputi : 1. Pekerjaan umum 2. Penataan ruang

55

3. Perhubungan 4. Perumahan 5. Lingkungan hidup, dan 6. Energi dan sumber daya mineral. 4.1.3. Susunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tabel 4.1 Susunan Anggota DPRD Kabupaten Serang No.

Nama anggota

Jabatan

Asal fraksi

Ketua

p. Golkar

1.

Fahmi Hakim

2.

H. Muchyidin Musa

Wakil ketua

P. Demokrat

3.

Ir. Gembong Rusdiansyah s.

Wakil ketua

PKS

4.

Feri Teruna, S.Ag

Wakil ketua

PAN

5.

Ahmad Zaini

Anggota

P. Golkar

6.

H. Fadhil

Anggota

P. Golkar

7.

H. Abdul

Anggota

P. Golkar

8.

H. Samlawi

Anggota

P. Golkar

9.

Wahyu Megahita

Anggota

P. Demokrat

10.

Ahmad Husni

Anggota

p. Demokrat

11.

Heri Handoko, SE

Anggota

P. Demokrat

12.

Abdul Muhyi, S.Ag

Anggota

PKS

13.

Moch. Dana

Anggota

PKS

14.

Drs. A. Cholis Rawiyan

Anggota

PAN

56

15.

H. Rs. Purbo Asmoro

Anggota

PAN

16.

H. Ubaidillah, SE

Anggota

PPP

17.

Heri Azhari

Anggota

PPP

18.

Muhamad Ama

Anggota

PDI-P

19.

Drs. H. Nabhani

Anggota

PDI-P

20.

Sopwan, SH

Anggota

Gerindra

21.

Tb. Yayan Hendrayana

Anggota

Gerindra

22.

H. Jamaksari

Anggota

Hanura

23.

Ahmad Soleh

Anggota

Hanura

24.

H. Madsuri

Anggota

Madani

25.

Moch. Sapei

Anggota

Madani

26.

Usen, SH

Anggota

Madani

27.

Ir. H. Um Setiajaya

Anggota

P. Golkar

28.

Hj. Eli Komariyah

Anggota

p. Golkar

29.

Abdul Hamid, M,MPd

Anggota

p. Demokrat

30.

Mamay Maemunah, S.Thi

Anggota

p. Demokrat

31.

Abdul Muhyi

Anggota

PKS

32.

Masrori, SP

Anggota

PAN

33.

Heri Azhari

Anggota

PPP

34.

Adhadi Romli, SH

Anggota

PDI-P

35.

Ubaedillah

Anggota

Gerindra

36.

H. Sahari

Anggota

Madani

37.

Sanggiti

Anggota

Madani

38.

H. Muhsinin, SE

Anggota

P. Golkar

39.

Ahmad Husni

Anggota

P. Demokrat

40.

Khariri, SE

Anggota

PPP

57

41.

Drs. H. Masdukra Ibnu Sarwan

Anggota

P. Golkar

42.

Tati Sumiyati, S.Ag

Anggota

P. Demokrat

43.

M. Najib Hamas, SE, MM

Anggota

PKS

44.

Mansur B, SP

Anggota

PKS

45.

Ishak B. Sidik

Anggota

PAN

46.

Sanusi

Anggota

PDI-P

47.

Muhajir

Anggota

Gerindra

48.

H. Jamaksari

Anggota

Hanura

49.

Aep Syaefullah

Anggota

Hanura

50.

Khotib, SH

Anggota

Madani

Tabel 4.2 Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Serang No.

Nama

Jabatan dalam Badan Musyawarah

Asal Fraksi

Ketua

P. Golkar

1.

Fahmi Hakim

2.

H. Muchyidin Musa

Wakil ketua

P.Demokrat

3.

Ir. Gembong Rusdianyah.S

Wakil ketua

PKS

4.

Feri Teruna

Wakil ketua

PAN

5.

Sekretaris DPRD

6.

Ahmad Zaini

Anggota

P. Golkar

7.

H. Fadhil

Anggota

P. Golkar

8.

H. Abdul

Anggota

P. Golkar

9.

H. Samlawi

Anggota

P. Golkar

10.

Wahyu Megahita

Anggota

P. Demokrat

Sekretaris Bukan Anggota

58

11.

Ahmad Husni

Anggota

P. Demokrat

12.

Heri Handoko, SE

Anggota

P..Demokrat

13.

Abdul Muhyi, S.Ag

Anggota

PKS

14.

Moch. Dana

Anggota

PKS

15.

Drs. A. Cholis Rawiyan

Anggota

PAN

16.

H. RS. Purbo Asmoro

Anggota

PAN

17.

H. Ubaidillah, SE

Anggota

PPP

18.

Heri Azhari

Anggota

PPP

19.

Muhamad Ama

Anggota

PDI-P

20.

Drs. H. Nabhani

Anggota

PDI-P

21.

Sopwan, SH

Anggota

Gerindra

22.

Tb. Yayan Hendrayana

Anggota

Gerindra

23.

H. Jamaksari

Anggota

Hanura

24.

Ahmad Soleh

Anggota

Hanura

25.

H. Madsuri

Anggota

Madani

26.

Moch. Sapei

Anggota

Madani

Tabel 4.3 Nama Anggota DPRD DAPIL 1 Kabupaten Serang NO.

NAMA ANGGOTA

FRAKSI

1.

H. Muchyidin Musa

2.

H. Ubaidilla, SE

3.

H. Fadhil

P. Golkar

4.

Ir. H. Um Setiajaya

P. Golkar

P. Demokrat P. PPP

59

5.

Drs. Cholis Rowiyan

P. PAN

6.

Abdul Muhyi

P. PKS

7.

Ahmad Soleh

P. Hanura

8.

Sanusi

PDI-P

9.

H. Sahari

Madani

10.

Sanggiti

Madani

Tabel 4.4 Nama – Nama Kecamatan dan Desa Dapil 1 Kabupaten Serang

KECAMATAN Binuang

Pontang

DESA

NAMA KEPALA DESA

LUAS WILAYAH (Km2)

JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)

311.00

4,031

270.00

3,545

308.70

2,510

Binuang

Bakruni

Cakung

H. Muksin

Renged

Zaki Ghozali

Gembor

Drs. Nurjaman

373.00

5,705

Warakas

Ahmad Yamin

378.85

3,387

Sukamampir

Yayang Sukandi

502.45

3,815

Lamaran

H.Yanto Rudianto

473.00

3,902

Pontang

Hujaeni

125.00

3,590

Sukanegara

Halwani

512.00

4,065

Linduk

Murtopo

1,116.00

4,073

Pulokencana

Bahdiyan

316.00

3,527

60

Tirtayasa

Pegandikan

Syaokani

687.00

4,361

Kelapian

Maftuhi

124.00

3,186

Lebak Kepuh

Sukenda Sarban

319.53

2,045

Kubang Puji

Ada Suhada

525.00

4,137

Domas

H. Halimi

728.00

4,518

Singarajan

Saefulloh

172.00

3,681

Kaserangan

Tohir

275.00

3,766

Wanayasa

Romli

695.58

2,151

Suka Jaya

Bastomi

1,111.00

4,067

Kencana Harapan

Sobur 417.00

2,730

Lebak Wangi

Ahmad

315.00

2,889

Tirtayasa

H. Muhidin

242.00

3,150

Samparwadi

H. Sahrani

227.00

2,612

Kamanisan

Ahmad Safian

189.00

2,599

Pontang Legon

Makmun M. 681.00

2,371

Kebon

A. Syihabuddin

26.00

2,710

Sujung

Zamroni, SH.

887.00

4,149

Lontar

H. Sukemi

97.00

5,170

Susukan

H. Mardani

836.00

3,567

Wargasara

Samsudin

4.00

971

Laban

Rafiudin

22.00

2,130

Tengkurak

Samsudin

691.00

2,495

Alang-alang

Sanusi, MD.

497.00

2,340

Kebuyutan

Habudin

188.00

1,883

B.

61

Tanara

Carenang

Ciruas

Puser

Asmuni, SP

158.00

2,328

Bendung

Supriadi, FA

205.00

4,837

Cerukcuk

Dada Suhada

391.00

3,850

Cibodas

Toni Bustomi

198.00

3,828

Lempuyang

Saefudin

1,335.00

6,350

Pedaleman

Rusyadi

57.00

4,998

Siremen

Sarani, SH

227.00

3,485

Sukanmanah

Madsae

143.00

2,312

Tanara

H. Fahrurizi

365.00

2,283

Tenjoayu

H.Suwandi Efendi

1,469.00

3,888

Carenang

Saniri

405.43

2,184

Pamanuk

H. Suhandi

409.4

3,374

Mandaya

Drs. Supandi

279.72

4,081

Teras

H. Umjaya Rochmat. HS

418.15

5,390

Purwadadi

Sukandar HS

194.30

4,934

Ragasmasigit

Patak

646.94

5,316

Walikukun

Asep Fathurrohman, SH.I

423.40

4,358

Bolang

Moch. Tahudin

154.30

3,254

Panenjoan

Warto

203.66

3,331

Mekarsari

Muhriji

284.20

3,025

Ciruas

Nahrowi

153.00

2,205

Citerep

H. Sjahroni

105.00

6,747

Pulo

Tambi. HM

475.00

5,424

H.M.

62

Kadikaran

Samuri. HD

176.00

3,781

Kepandean

Abdul Hadi

195.00

4,891

Gosara

Nokrawi

176.00

2,274

Kebonratu

H. Mad Umar

406.00

3,532

Tirem

Khaeroni

409.00

4,429

Bumijaya

H. Johari

234.00

4,218

Penggalang

Sartamin, S.Sos

373.00

3,330

Pamong

Ahmad Suandi

275.00

4,025

Cigelam

Sakam

434.00

4,658

Singamerta

Ade Faisal Mabtuhi, SE

195.00

3,551

Ranjeng

Agus Supriadi

165.00

6,701

Beberan

H. Khaerudin

236.00

5,401

Kaserangan

Jayadi

301.00

3,424

Pelawad

Haerudin

114.00

7,232

JUMLAH

1.244.709

Sekretariat DPRD kabupaten serang 4.2 Informan Penelitian Penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan 1 Kabupaten Serang ini, penentuan informannya berdasarkan peran dan fungsinya informan tersebut. Informan di kelompokan menjadi tiga kelompok

yaitu : Anggota DPRD daerah pemilihan 1, tokoh

masyarakat dan media atau pers.

63

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, diantaranya adalah sebagai berikut : 1.

H. Muchyidin Musa. Beliau adalah Anggota DPRD dari Fraksi Partai DEMOKRAT.

2.

H. Ubaidillah, SE. Beliau adalah Anggota DPRD dari Fraksi Partai PPP.

3.

H. Fadhil. Beliau adalah Anggota DPRD dari Fraksi Partai GOLKAR.

4.

Ir. H. Um setiajaya. Beliau adalah Anggota DPRD dari Fraksi Partai GOLKAR.

5.

Ahmad soleh. Beliau adalah Anggota DPRD dari Fraksi Partai HANURA.

6.

Aep Saefullah. Beliau adalah Tokoh Masyarakat

dari Desa Tanara,

kecamatan Tanara. 7.

Mia Magfiruh. Beliau adalah Mahasiswi dari Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang.

8.

H. Sibli. Beliau adalah Warga desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang.

9.

H. Rukman Soleh. Beliau adalah Warga Desa Lontar. Kec. Tirtayasa.

10. Imron. Beliau adalah Nelayan Desa binuang, kecamatan Binuang. 11. Mafruji Hamdah. Beliau adalah Tokoh masyarakat Desa Citerep, kec. Ciruas. 12. Yomanti Hasbullah. Beliau adalah Wartawan media Kabar Banten. 13. Sutanto. Beliau adalah Wartawan Media Tangerang Ekspres.

64

14. Kijing. Beliau adalah Wartawan Media Radar Banten. 4.3.

Pembahasan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang

terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. Menurut UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai

salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam mencermati DPRD sebagai lembaga legislasi, harus dipahami bahwa setelah mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat, maka anggota DPRD bertugas menyerap aspirasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat serta merumuskannya dalam sebuah kebijakan daerah (PERDA). Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi landasan kerja bagi para eksekutif, dengan dukungan jajaran birokrasi.

65

Fungsi yang kedua yaitu DPRD sebagai Budgeting (Anggaran), merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Pemerintah Daerah;

Fungsi DPRD yang ketiga yaitu fungsi kontrol atau pengawasan, harus dipahami bahwa setelah merumuskan dan mengesahkan suatu kebijakan daerah, maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan atas implementasi kebijakan daerah tersebut, apakah sudah sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat tentunya hal ini harus ada jaminan bahwa penerima mandat, yaitu eksekutif menjalankan kebijakan tersebut. Persoalan klasik yang turut menghantui proses pengawasan ini adalah DPRD belum memiliki kemampuan yang memadai. Karena harus ada perimbangan kemampuan dan keahlian antara lembaga yang diawasi dan lembaga yang mengawasi, sangat sulit bagi institusi yang memiliki obyek pengawasan. Pada konteks inilah seharusnya DPRD perlu menyiapkan Tim ahli untuk dapat membantu dalam menunjang kelancaran tugas – tugasnya sebagaimana eksekutif yang juga memiliki banyak tim ahli yang cukup berpengalaman. Dari tiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang berat. Bila melihat pengertian diatas berarti DPRD adalah orang – orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (kabupaten/kota/provinsi) untuk menjadi wakil mereka yang bias mengaspirasi keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik lagi.

66

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD harus memiliki kecakapan, pengalam serta pengetahuan dalam hal untuk memecahkan masalah - masalah kehidupan yang dihadapi rakyat . Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melaui pendidikan dan pengalaman. Demikian juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pula pendidikan dan pengalaman. Dari data peneliti ketahui latarbelakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Serang hususnya DAPIL (daerah pemilihan) 1 yaitu terdiri dari sepuluh anggota, enam diantaranya berpendidikan tamatan SMA. Pendidikan serta pengalaman sangat dibutuhkan anggota DPRD dalam memahami peran dan fungsinya sebagai anggota DPRD dan sebagai perwakilan yang ditunjuk dan dipercaya rakyatnya sebagai pembawa amanat rakyat dan diharapkan dapat mensejahterakan konstetuenya hususnya pada Daerah Pemilihan satu. Dengan adanya pengalaman dan pendidika anggota juga mampu memahi aspirasi masyarakat yang akan dijadikan sebuah formulasi kebijakan. DPRD Kabupaten Serang khususnya pada Daerah Pemilihan Satu . Daerah yang memiliki 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Binuang, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara, Kecamatan Carenang, dan Kecamatan Ciruas. Isue yang banyak terjadi pada Daerah Pemilihan Satu masih banyaknya aksi unjuk rasa yang terjadi di Kantor anggota DPRD Kabupaten Serang, aksi unjuk rasa merupakan bentuk kontrol dan bentuk kasih sayang masyarakatnya terhadap akuntabilitas kinerja perwakilan rakyatnya yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang, hususnya pada daerah pemilihan satu.

67

Ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat mengenai kinerja anggota DPRD salah satunya dapat dilihat dari data aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang efektifnya proses komunikasi dan kurangnya transparansi mengenai hasil – hasil kebijakan yang di keluarkan DPRD. Berikut ini merupakan data aksi unjuk rasa yang kelompok masyarakat, organisai, LSM dan mahasiswa yang di lakukan di kantor DPRD Kabupaten Serang. Tabel 4.6 Aksi Unjuk Rasa (UNRAS)

No.

Tahun

Lokasi UNRAS

JUMLAH

JUMLAH

UNRAS

MASA UNRAS

1.

2010

DPRD Kab. Serang

9

230

2.

2011

DPRD Kab. Serang

11

255

20

458

JUMLAH

(Sumber : DATA KEJADIAN AKSI UNJUK RASA SAT INTELKAM POLRES SERANG TAHUN 2010 – SEPTEMBER 2011).

A.

Kemampuan DPRD dalam Menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

Salah satu instrumen

penting yang perlu diperkuat dalam rangka

pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih adalah membuka kran informasi kepada publik. Karena bisa memberikan stimulus bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dalam hal ini keterbukaan informasi dalam setiap

68

praktek pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap efektifitas kebijakan, menjadi sangat urgen. Dalam batas maksimal, anggota DPRD sebagai penyelenggara daerah harus siap memberikan informasi kepada masyarakat konstituen atau masyarakat publik. Sejatinya, informasi tersebut hendaknya didesiminasikan kepada publik, tanpa harus menunggu permintaan dari masyarakat. Informasi yang diberikan kepada konstituen daerah pemilihan satu yaitu mengenai informasi APBD dan agenda menjaring informasi. UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan informasi publik, karenanya menjadi sangat relevan untuk terwujudnya kepemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Gambar 4.1 Alur Informasi DPRD kepada Masyarakat

Tiga cara dapat melalui: menyampaikan

1.Melalui website

masyarakat disampaikan

2.Terjun langsung ke masyarakat 3.Media massa Radar Banten

DPRD Kabupaten Serang

Sumber : Hasil Penelitian

69

Gambar diatas menerangkan bahwa DPRD untuk dapat memberikan informasi yang terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Maka dapat disampaikan dengan melalui tiga cara yaitu : (1) melalui website, dimana anggota DPRD menfasilitasi sarana informasi yang efektif dan efesien. Website tersebut juga bermanfaat bagi rakyatnya dalam hal menampung aspirasi, tidak hanya memberikan informasi kepada rakyatnya juga sebaliknya memberikan informasi kepada anggota DPRD sebagai input bagi anggota DPRD. Sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa yang menjadi aspirasi rakyatnya yang akan dirumuskan dalam suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. (2). Anggota dapat terjun langsung kelapangan menuju sasaran yang akan di capai, dimana anggota DPRD menyampaikan kepada konstituennya pada saat pengawasan, kunjungan kerja, dan cara lainnya seperti kegiatan pengajian yang dilakukan anggota dewan. Informasi yang diberikan kepada konstituennya dapat berupa program kerja, raperda dan sebagainya. Contohnya seperti akan adanya perbaikan jalan hotmik, pembangunan sekolah, rancangan peraturan daerah, serta mengenai anggaran APBD. (3). Informasi yang diberikan anggota DPRD Kabupaten Serang juga dapat melalui media massa, dimana media massa seperti Koran lokal merupakan salah satu media yang dapat membentuk opini publik. Media massa dapat memeberikan informasi – informasi DPRD kepada konstituennya. Konstituen dapat menerima dan mengetahui informasi begitupun sebaliknya pada salah satu media lokal yaitu pada media Radar Banten. Bahwa dalam media tersebut tersedia kolom aspirasi, dimana masyarakat dapat mengkritik ataupun memberikan saran akan kinerja anggota dewan ataupun

70

masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Seperti ketika masyarakat membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai ataupun dalam hal perbaikan jalan yang berada di desa – desa. Menurut H. U, salah seorang anggota DPRD dari fraksi partai PPP daerah pemilihan 1, menyatakan bahwa : “Semua informasi mengenai DPRD kita selalu berikan, dan tidak ada yang kami tutup - tutupi, semua jenis informasi bersifat terbuka” Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama yang mengatur secara tegas ketentuan tentang, meningkatkan akses publik pada data dan informasi yang ada pada penyelenggara negara atau pemerintahan. Benang merah dari uraian di atas adalah bila masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kebebasan memperoleh informasi publik ini harus benar - benar menjadi hak warga yang dijamin dan dihormati dalam suatu undang-undang.

Walaupun dalam kenyataan masyarakat DAPIL satu, mereka menyatakan tidak mendapatkan informasi yang anggota DPRD paparkan diatas. Seperti yang di ungkapkan oleh H. Sibli, salah satu Warga desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang: “Kurangnya perhatian anggota dewan, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi apa – apa, baik itu kebijakan maupun program – program anggota dewan” Keterbukaan informasi publik dapat ditempatkan sebagai cara yang mumpuni dalam membangkitkan partisipasi. Pada tataran ini masyarakat memperoleh jaminan kebebasan terhadap informasi yang diinginkan dan dalam

71

mengakses informasi. Pada tataran selanjutnya, dipakai masyarakat untuk menentukan sikap dan pandangannya, menyatakan pendapatnya baik berupa dukungan, keberatan maupun catatan-catatan tertentu lainnya. Kemudian, segala bentuk tanggapan atau respon dari penyelenggara pemerintahan akan terus dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk apresiasi penyelenggara pemerintahan terhadap pendapat mereka.

Adanya pendewasaan proses demokrasi, tata pemerintahan yang baik dan bersih serta diakuinya pemerintahan yang akuntabel. Tiadanya informasi “negatif” yang sengaja ditutup - tutupi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. membuka akses bagi publik untuk turut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan langkah-langkah Pemerintah dalam pembangunan. Sebagai contoh, terlihat bahwa keterbukaan informasi publik dapat dipakai sebagai sarana untuk mendukung pemberantasan korupsi, menghilangkan penyalahgunaan wewenang, mendukung upaya penegakan hukum.

DPRD

diharapkan menjadi lebih berkualitas.

Sosialisasi

politik

akan

lebih

cepat

penyebarannya

dan

segera

terealisasikan, apabila dilakukan dengan melalui media massa. Harold Laswell menjelaskna hubungan antara politik dan komunikasi, yakni politik tidak lepas dari persoalan “siapa”, serta “dengan

pengaruh yang bagaimana”. Bagi

pengertian masyarakat luas, politik yang disebarluaskan melalui media massa, adalah serangkaian gambaran tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang seharusnya.

72

Sebagaimana tercantum didalam GBHN (TAP MPR RI No.II/MPR/1988): “ Penerangan dan media massa sebagai wahana informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah, diarahkan untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan

bangsa,

memperkokoh

persatuan

dan

kesatuan

nasional,

meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, mempertebal nilai-nilai

budaya

bangsa

untuk

mempertebal

kepribadian

Indonesia,

mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan komunikasi sosial, serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”.

Seperti yang diungkapkan Yomati Hasbullah, salah satu wartawan dari media Fajar Banten: “Anggota DPRD menggunakan media massa maupun media elektronik sebagai jembatan menyampaikan informasi kemasyarakat. Berita atau informasi yang biasa dimuat ada yg soal sosial, politik, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ada juga program kegiatan Dprd, sinergitas anata dprd dengan pemkab, masalah anggaran untuk pemkab, regulasi perda (peraturan daerah), kedisiplinan dewan, pengawasan dewan baik pada eksekutif maupun lingkungan yang berkaitan dengan penerapan peraturan”.

Berdasarkan uraian diatas, media sangat berperan penting sebagai jembatan komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD DAPIL satu dalam hal transparansi kepada masyarakat maupun sebaliknya informasi dari masyarakat untuk anggota DPRD. Namun disayangkan masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja DPRD yang

belum

memiliki

mekanisme

menampung,

menindaklanjuti

dan

73

menyelesaikan keluhan (complaint mechanism). Sehingga keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan daerah nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada kepastian mekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi enggan untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik kepada pemerintah.

Anggota DPRD sendiri tidak begitu mengetahui ada atau tidaknya DPRD memilki website, seperti yang diungkapkan oleh anggota dewan H. M M, menyatakan bahwa: “Adanya website yang saya ketahui mulai aktif dari awal januari tahun ini awal 2012. Sehingga masyarakat dapat membuka dan meilhat semua kegiatan, perda dan jadwal kegiatan anggota DPRD, ” Website merupakan salah satu sarana bagi anggota DPRD terhadap masyarakat, masyarakat seharusnya lebih efektif dan efisien mengakses seluruh kegiatan – kegiatan dan berita – berita terbaru yang anggota dewan lakukan dan dapat menjaring dan menampung keluhan – keluhan yang dirasakan masyarakat dapil satu khususnya. Namun pernyataan di atas tidak sejalan dengan apa yang masyarakat dapil 1 katakan ketika peneliti wawancara, seperti yang dikatakan oleh Mafruji Hamdah salah satu warga masyarakat Dapil 1 Desa Citerep, kec. Ciruas. “website yang dimiliki DPRD Kabupaten Serang yaitu www.dprd.Serangkab.go.id. Namun disayangkan informasi di dalam website tersebut tidak begitu maksimal, karena tidaknya perubahan yang begitu spesifik, kegiatan anggota DPRD tidak update atau tidak berubah, dan tidak adanya transparansi dalam hal APBD dan RAPERDA”. Berdasarkan uraian di atas, Masyarakat Dapil satu kurang begitu mudah untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi secara terbuka dan cepat

74

kepada masyarakat khususnya Dapil satu. Masyarakat dapat membuka website DPRD Kabupaten Serang, namun informasi yang ada di dalam website itu tidak selalu di update atau tidak ada yang perubahan kegiatan – kegiatan anggota dewan. Yang peneliti ketahui di lapangan juga bahwa yang menjalankan website tersebut yaitu staf sekretariat DPRD, sehingga ketika bertanya kepada salah satu anggota dewan kebanyakan tidak tahu menahu apakah anggota memiliki website atau tidak.

Seprti dipahami bahwa salah satu unsur good governance yaitu transparansi dan keterbukaan. Dalam konteks penyelenggaraan Negara, aspek transparansi penyelenggara pemerintahan diarahkan pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan dan program yang dibuat dan dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian rakyat baik secara pribadi maupun berkelompok dapat mengetahui secara jelas tanpa ada yang ditutup – tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya. B. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik Anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat khususnya masyarakat daerah pemilihan satu, yang memegang amanat masyarakat sehingga berkewajiban memberikan pelayanan yang prima dan maksimal,

dan juga sebagai salah satu

wujud dari prinsip – prinsip good governance. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian anggota terhadap konstituennya. Bentuk pelayanannya yaitu berupa pengaduan rakyatnya terhadap kinerja anggota dewan, dimana anggota dewan merupakan perwakilan rakyatnya yang diamanatkan dan dipercaya duduk

75

di parlemen. Berikut ini gambar alur penerimaan pengaduan DPRD Kabupaten Serang.

Gambar 4.2 Alur penerimaan pengaduan dan penyaluran masyarakat

Aspirasi masyaraka t

diterima

Proses administratif oleh Sekretariat DPRD

1. Rapat dengar pendapat umum. 2. Rapat dengar pendapat 3. Kunjungan kerja. 4. Rapat kerja alat kelengkpan DPRD dengan mitra kerjanya.

Aspirasi dilakukan dengan cara: 1. Langsung 2. Tertulis dite rus kan

ditindaklanjuti

Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau fraksi di DPRD sesuai kewenangannya.

out put

Rekomendasi anggota DPRD (legislatif) untuk disampaikan kepada pemerintahan daerah (eksekutif) dan dinas (SKPD) terkait untuk ditindaklanjuti.

outcome

Tindak lanjut eksekutif bersama SKPD yang terkait.

76

Sumber : Hasil Penelitian.

Gambar di atas menerangkan bahwa. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ataupun tertulis, tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. pengaduan dan atau aspirasi sebagaimana dimaksud dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD. Aspirasi tersebut lalu dapat ditindaklanjuti pada rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, rapat kerja kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya. Hasil dari salah satu rapat tersebut secara administratif yaitu berupa rekomendasi anggota DPRD (legislatif) kepada Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dan dinas (SKPD) terkait untuk ditindaklanjuti. Hasil dari arus informasi aspirasi masyarakat yaitu tindaklanjut Pemerintah Daerah (Eksekutif) berasama SKPD untuk menindaklanjuti. Namun disayangkan masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja DPRD yang belum memiliki mekanisme menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan (complaint mechanism). Sehingga keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan daerah nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada

77

kepastian mekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi enggan untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik kepada pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Warga desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, beliau mengatakan bahwa : “Hingga sat ini pelayanan yang saya rasakan belum maksimal, dikarenakan mereka jarang datang atau mengunjungi Desa kita. Dan ketika kita ingin menyampaikan keluhan ke kantor DPRD, mereka jarang berada dan jarang terlihat dikantor.” Contoh pelayanan yang tidak memuaskan yang diterima oleh warga serang utara yaitu pada masyarakat Kecamatan Binuang, salah satunya yaitu mengenai persengketaan tanah antara masyarakat dengan tanah milik TNI AD dengan tanah leluhur nenek moyag mereka, dimana masyarakat hingga saat ini belum diberi kejelasan dan kepastian mengenai hak – hak tanah mereka, bpk Hafifi mengatakan bahwa ketika mereka melaporkan ke anggota DPRD komisi 1 Ahmad Soleh, namun tidak ada tanggapan dari anggota komisi 1 hingga sekarang. Berdasarkan uraian di atas, Anggota DPRD sebagai aktor politik dalam memperjuangkan hak-hak rakyat harus melalui kegiatan komunikasi politik. Pengertian komunikasi politik secara sederhana bermakna komunikasi yang melibatkan aktor aktor politik, atau berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan. Aktor - aktor politik dimaksud bisa sebagai kelompok seperti Parpol, Organisasi Masyarakat, dan bisa juga sebagai individual seperti anggota anggota DPRD, Tokoh

Politik

dan

Pengusaha.

Komunikasi

politik

merupakan

proses

penyampaian pesan yang terjadi pada saat fungsi anggota DPRD dijalankan, antara lain: menyalurkan aneka ragam aspirasi dan pendapat politik rakyat dan

78

mengaturnya sedemikian rupa penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan perumusan kepentingan untuk diperjuangkan menjadi “kebijakan publik” baik berupa Perda, Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah. Dalam prakteknya komunikasi politik anggota DPRD sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. C. Kemampuan DPRD dalam menjelaskan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional Pertanggungjawaban DPRD menjadi penting untuk akuntabilitas publik. Bahkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas mengharuskan setiap anggota DPRD melakukan pertanggungjawaban secara moral ke daerah pemilihan (konstituen). Mekanisme pertanggungjawaban tersebut diatur lebih lanjut dalam tata tertib masing-masing DPRD. Publik sesungguhnya sangat menaruh harapan untuk bisa mendapatkan informasi tentang kinerja wakilnya di parlemen. Seberapa jauh realisasi aspirasi yang diperjuangkan termasuk janji-janjinya saat pemilu. Ini menjadi penting sekaligus sebagai akuntabiltas kinerja sebagai pejabat publik yang harus selalu siap dievaluasi oleh publik. Bukan hanya itu, kemampuan anggota DPRD menjaga hubungan dengan pemilih, secara rutin berbagi informasi perkembangan agenda kerja di DPRD telah berhasil menanamkan investasi politik untuk jangka panjang. Di era otonomi Daerah ini, DPRD sebagai lembaga perwakilan memiliki peran sentral untuk secara optimal mewujudkan apa yang menjadiharapan masyarakat atau paling tidak memperjuangkan aspirasi rakyatnya (konstituen).

79

Dalam konteks ini, perlu tercipta kedekatan hubungan antar konstituen, baik dalam arti pemilih maupun dalam arti penduduk wilayah yang diwakili, dengan wakil – wakilnya di DPRD. Dalam lain perkataan, apa yang dilakukan DPRD semestinya dalam rangka menuju apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentu saja kesemuanya itu harus mampu dipertanggungjawabkan pada rakyat (accountable). Ironisnya dalam sistem proporsional dengan daftar calon terbuka ini, hubungan antara konstituen dengan anggota dewan yang diwakili di parlemen cenderung kabur, sehingga akuntabilitas anggota DPRD pun cenderung rendah. Ini berarti bahwa rakyat konstituen, sering tidak tahu kepada siapa mereka harus menyampaikan tuntutan dan dukungan politik mereka harus menyampaikan tuntutan dan dukungan politik mereka. Hanya saja dari pengalaman kita mengetahui bahwa tugas – tugas tersebut tidak berjalan secara optimal karena masih minimnya pemahaman anggota DPRD tentang fungsi – fungsi utamanya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa ada 3 fungsi penting yang dimiliki oleh DPRD, yaitu : fungsi legislasi, fungsi kontrol atau pengawasan, dan fungsi budget atau anggaran. Dalam mencermati DPRD sebagai lembaga legislasi, harus dipahami bahwa setelah mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat, maka anggota DPRD bertugas menyerap aspirasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat serta merumuskannya dalam sebuah kebijakan daerah (PERDA). Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi landasan kerja bagi para eksekutif, dengan dukungan jajaran birokrasi.

80

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD harus memiliki kecakapan, pengalam serta pengetahuan dalam hal untuk memecahkan masalah - masalah kehidupan yang dihadapi rakyat . Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melaui pendidikan dan pengalaman. Demikian juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pula pendidikan dan pengalaman. Dari data peneliti ketahui latarbelakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Serang hususnya DAPIL (daerah pemilihan) satu yaitu terdiri dari sepuluh anggota, enam diantaranya berpendidikan tamatan SMA. Salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi kontrol atau pengawasan, harus dipahami bahwa setelah merumuskan dan mengesahkan suatu kebijakan daerah, maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan atas implementasi kebijakan daerah tersebut, apakah sudah sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat tentunya hal ini harus ada jaminan bahwa penerima mandat, yaitu eksekutif menjalankan kebijakan tersebut. Persoalan klasik yang turut menghantui proses pengawasan ini adalah DPRD belum memiliki kemampuan yang memadai. Karena harus ada perimbangan kemampuan dan keahlian antara lembaga yang diawasi dan lembaga yang mengawasi, sangat sulit bagi institusi yang memiliki obyek pengawasan. Pada konteks inilah seharusnya DPRD perlu menyiapkan Tim ahli untuk dapat membantu dalam menunjang kelancaran tugas – tugasnya sebagaimana eksekutif yang juga memiliki banyak tim ahli yang cukup berpengalaman.

81

Gambar 4.3 Proses Kebijakan Publik Berupa Perda Undang - Undang

PP (peraturan presiden)

PERDA

PERPUB (Peraturan Bupati) Sumber: Hasil Penelitian Dari gambar di atas dapat di jelaskan bahwa perda adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Termasuk menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang – undangan lebih tinggi.

82

Gambar 4.4 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) DPRD Kab. Serang

Raperda bersal dari: 1.Hak inisiatif DPRD

Raperda DPRD secara tertulis disampaikan ke pimpinan DPRD

2. Bupati

Persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BUPATI dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama

Badan legislasi daerah untuk dilakukan pengkajian.

Rapat paripurna DPRD

a. Setuju BUPATI

b. Setuju dengan pengubahan c. penolakan

Sumber : Hasil Penelitian Keterangan dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan peraturan daerah yang bersala dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Rancangan raperda diajukan berdasarkan program legislasi daerah. Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Dari pimpinan DPRD lalu disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan

83

pengkajian pada rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD yaitu adanya pengusul memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Dan di rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah berupa: a. persetujuan, b. persetujuan dengan pengubahan atau c. Penolakan. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibhas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahsan rancangan peraturan daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I. 1. Rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah b. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah, dan

84

c. Tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi. 2. Rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : a. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah. b. Pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah, dan c. Tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati 3. Pembicaraan tingkat II meliputi : a. Penyampaian laporan pimpinan komisi atau pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan. b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. c. Pendapat akhir bupati Ketika Persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sesuai dengan Tata Tertib DPRD Tahun 2010 Bab II Pasal 2, bahwa DPRD memiliki fungsi salah satunya

yaitu fungsi legislasi dimana DPRD

85

merupakan institusi yang sangat penting bagi demokrasi dan pembangunan. Juga bagi tercapainya potensi demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Lembaga legislasi daerah adalah lembaga penyampai kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diubah ke dalam kebijakan. Fungsi utama lembaga ini adalah mewakili kebutuhan, aspirasi, perhatian dan prioritas masyarakat dengan mengartikulasikan masukan serta aspirasi masyarakat, lalu mengubahnya menjadi kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD H. F dari fraksi partai Golkar mengatakan bahwa : “Setiap kebijakan yang anggota buat bersama eksekutif selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak, kebijakan di buat berasal dari aspirasi masyarakat.” Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses kebijakan publik itu berlangsung dalam ruang yang dipenuhi oleh beragam kepentingan, baik dari para aktor pemerintah, Parlemen, masyarakat sipil atau pun para pelaku ekonomi. Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan

para

pihak

(stakeholders),

untuk

menetapkan

bagaimana

pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai policy maker, dan bukan policy implementer di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholders, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan fiduciary duty. Dengan demikian, fiduciary duty atau kewajiban ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi.

86

Karena berkaitan dengan produk legislasi maka dalam menjalankan fungsi pengawasan akan lebih melihat sejauhmana dan bagaimana lembaga legislatif telah menjalankan kegiatan sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Apakah dalam mencapai tujuan kebijakan atau program itu, lembaga legislatif telah menggunakan cara - cara yang benar.

Serta apakah dalam

mencapai tujuan kebijakan atau program muncul kendala atau persoalan. Namun pada praktiknya anggota dewan tidak melakukan kewajiban sebagai anggota dewan, seperti yang dikatakan oleh warga yang bernama Mia Magfiroh, bahwa: “ seperti yang saya pribadi rasakan selama ini, masyarakat tidak dilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan, mereka hanya lebih memetingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan partai politiknya.”

Jika sebuah kebijakan tidak melibatkan masyarakat bawah, maka sebuah kebijakan itu akan berdampak buruk bagi pembuat kebijakan, seperti masih banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi selama ini. Bagaimana anggota DPRD menyikapi efek atau dampak dari sebuah kebijakan yang menyebabkan konflik yang terjadi, seperti yang dikatakan H. Ubaedillah Anggota DPRD dari Fraksi Partai PPP: “Itu hak mereka, tidak apa mereka melakukan aspirasi mereka melaui aksi demo selama meraka masih terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada dan selama aksi tersebut tidak anarkis. Sebuah kebijakan sebaiknya lebih memprioritaskan keinginan masyarakat banyak, aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan yang dilakukan tiga kali dalam setahun, dapat juga melalui pengawasan, ataupun dapat melalui proposal yang diajukan masyarakat ke

87

kantor dewan ataupun aspirasi dapat langsung dibicarakan melalui anggota dewan perwakilan daerahnya. Namun semua hal tersebut tidak berjalan efektif, seperti yang diungkapkan Mia Magfiroh Mahasiswi dari Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang yang berpendapat mengenai kegiatan reses bahwa: Menurut saya kegiatan reses selama ini belum maksimal, masih banyaknya aspirasi yang belum terealisasi. Dan menurut saya, kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan selama ini belum sesuai dengan aturan Tata Tertib DPRD 2010, dikarenakan yang saya sedikit ketahui itu kalau kegiatan reses itu dilakukan satu kegiatan satu anggota selama 6 hari, namun kalau saya liat, kegiatan reses yang saya liat itu satu kegiatan reses dilaksanakan dengan banyak anggota atau berkelompok, itupun dilalaksanakan hanya dengan beberapa jam. Jadi tidak sesuai dengan aturan tata tertib DPRD yang ada. Foto 4. 1 Kegiatan Reses masa Sidang III, yang dilakukan di kecamatan Binuang tanggal 19 – 27 Desember 2011.

Sumber : Dokumentasi Peneliti Dari gambar di atas terlihat bahwa kegiatan reses tidak berlangsung efektif, dikarenakan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten serang hususnya anggota DPRD dapil satu selama periode 2009 hingga periode 2014, pada praktiknya pada masa persidangan ke III Desember Tahun 2011, kurang lebih 27 bulan mereka dianggkat menjadi anggota dewan, baru sekali itu

88

bulan Desember 2011 masa persidangan III mereka melakukan kunjungan kegiatan reses. Dan kegiatan resesnya pun tidak sesuai dengan aturan Tata Tertib DPRD Tahun 2010 Kabupaten Serang. BAB VIII Pasal 66 ayat (4) bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Namun pada kenyataan di lapangan bahwa kegiatan reses sebagai salah satu jaring aspirasi hanya dilakukan satu hari dengan berkelompok. Dan SPJ (surat pertanggungjawaban) anggota berubah menjadi singkatan Surat Pura - pura jujur. Seperti yang terlihat dibawah ini : Foto 4.2 Laporan tertulis anggota DPRD dalam pelaksanaan masa reses

Sumber : Hasil Penelitian

Dari foto di atas terlihat bahwa pertanggungjawaban akan laporan tertulis atas hasil pelaksanaan pada masa reses sebagaimana yang disampaikan pada pasal (6) bertuliskan bahwa Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses. Pada

89

prakteknya anggota tidak melalukan laporan tertulis, yang melakukan SPJ yaitu Kasi dan staf Sekretariat DPRD yang dilakukan di dalam rumah, dan melakukan absensi atau daftar hadir masyarakat, kwitansi, nota dan cap palsu. Masih minimnya akuntabilitas yang dilakukan anggota DPRD, sehingga hingga saat ini masih banyaknya kebijakan yang masih bermasalah, seperti masalah yang belum kunjung yang terjadi di Serang Utara yaitu daerah pemilihan satu (DAPIL 1), seperti kebijakan mengenai penambangan pasir tirtayasa SK No 540/-Kep-Huk 2003 tertanggal 21 Januari 2003 tentang pemberian izin penambangan pasir laut lepas di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa. dan permasalahan mengenai air limbah perusahaan Indah Kiat, seperti yang diungkapkan oleh MM, Mahasiswi dari Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang. bahwa: “Meski telah ditolak oleh masyarakat serang utara dari tahun 2004. Pemerintah daerah kabupaten serang tetap saja mengeluarkan izin penambangan pasir di pesisir serang utara khususnya kecamatan Tirtayasa. Saya menilai kebijakan pemerintah daerah ini merupakan bentuk penghianatan terhadap rakyat. Penambangan pasir laut tahun 2004 yang lalu saja tidak ada pengawasan secara maksimal dalam kegiatan pembangunan, tidak ada batas – batas wilayah penambangan, teknis penambangan yang tidak jelas. Dan Sungai ciujung yang diakibatkan dari limbah pabrik PT. Indah Kiat, sungainya itu sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi oleh warga karena kondisi dan kualitasnya yang tidak memungkinkan untuk digunakan. Selain warna air yang sudah menjadi hitam pekat, ternyata mengandung minyak dan berbau busuk, oleh karena itu, airnya nya itu tidak bisa digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari – hari seperti mandi, mencuci, memasak karena telah menyebabkan munculnya penyakit – penyakit pada warga yang memaksa tetep menggunakan air sungai ciujung”. Seperti yang terlihat dalam foto di bawah ini.

90

Foto 4. 3 Sungai Ciujung yang tercemar

Sumber: Dokumentasi komisi IV Dari foto di atas terlihat bahwa keadaan air sungai Ciujung yang semakin keruh dan berwarna, sehingga tidak layak digunakan masyarakat lagi. Degradasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Serang telah semakin mengkhawatirkan, hal ini dipicu akibat berbagai aktivitas korporasi yang tidak ramah lingkungan serta didukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Serang yang tidak melindungi hak – hak serta sumber – sumber kehidupan rakyat. Praktek kebijakan tersebut terlihat jelas dalam pemberian ijin eksploitasi pasir laut di teluk Banten. DI Kecamatan Tirtayasa sejak Tahun 2004 dan Pembiaran pencemaran sungai DAS Ciujung, oleh PT. Indah Kiat. Kerusakan laut di Teluk Banten, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, akibat eksploitasi pasir laut telah menyeabkan dampak ekologis yang luar biasa, diantaranya abrasi pantai, keruhnya air laut, serta rusaknya ekosistem di Teluk Banten, selain itu, eksploitasi pun berdampak ekonomis, yaitu mengancam sumber – sumber kehidupan rakyat setempat yang mayoritas nelayan.

91

Dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung di lebih 5 kecamatan yang dialiri oleh PT. Indah Kiat yang berdampak pada musnahnya biota sungai dan menurunnya pendapatan petani serta nelayan. Berdasarkan uraian di atas, praktek kebijakan ini jelas sangat bertentangan dengan Undang – undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 dan TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dengan prinsip – prinsip dan tugas – tugas – tugas pokok sebagai berikut: 1. Memastikan bahwa seluruh kebijakan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam diselenggarakan berdasarkan semngat dan substansi dasar yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2009. 2. Memberikan rekomendasi kepada siding paripurna DPRD untuk mencabut berbagai kebijakan baik berupa keputusan maupun peraturan daerah tidak sesuai dengan UU dan UUD 1945, serta merugikan bangsa Indonesia. 3. Memberikan rekomendasi kepada DPRD dan Presiden untuk mencabut izin usaha pertambangan, yang menimbulkan perampasan sumberdaya alam serta merusak lingkungan hidup dan menyebabkan bencana ekologis. 4. Melakukan evalasi menyeluruh terhadap system dan system dan mekanisme pemberian ijin usaha eksploitasi sumberdaya alam dan pemanfaatan tanah kepada perusahaan transnasional, swasta nasional dan BUMN yang berakibat pada perampasan hal – hak masyarakat adat, petani dan nelayan.

92

Dari uraian di atas jelas bahwa jika sebuah kebijakan atau perda yang menyengsarakan kehidupan masyarakat seperti penambangan pasir tirtayasa dan pencemaran sungai Ciujung, maka diharapkan melakukan pencabutan ijin perusahaan dan mengevaluasi kembali kebijakan – kebijakan dan perda yang menyengsarakan dan merugikan masyarakat. Namun sayangnya DPRD tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggars ebuah kebijakan, namun DPRD hanya bertugas mengawasi dan merekomendasikan kepada eksekutif (pemerintahan daerah) yang bertindak, berwenang memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya.

D.

Kemampuan DPRD memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan

Dalam aplikasinya, partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan pembanguna nasional yang sama rata dapat dilakukan dalam proses pemilihan umum. Selain itu masih besarnya dominasi pemerintah

dalam

pembangunan,

proses

-

pengganggaran,

proses

pembuatan

penyelenggaraan

kebijakan, pelayanan

perencanaan publik

serta

pengelolaan sumber daya dan aset daerah.

Dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah dan daerah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok - kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum, misalnya paguyuban petani lokal,

93

pengusaha informal, seperti pedagang sayur, PKL, ojeg, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses - proses pembangunan dan pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Mia Magfiroh salah satu warga daerah pemilihan satu, menyatakan bahwa : “Jarang sekali ditemukan PP maupun Perda yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal PP atau Perda merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Dilain pihak partisipasi saat ini lebih bersifat spontan melalui beberapa wahana. Diantara wahana utama yang sering dipergunakan sebagai media partisipasi adalah dengar pendapat publik (public hearing) di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi lainnya di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun demikian keterlibatan masyarakat tidak sampai pada tingkatan pengambilan keputusan bersama dan kontrol oleh warga, melainkan hanya sampai pada tingkat informasi dan konsultasi”. Berdasarkan uraian di atas, anggota DPRD seringkali tidak melaksanakan kewajiban untuk melibatkan warga dalam proses - proses kepemerintahan karena tidak adanya insentif dan dis-insentif dari pemerintah pusat untuk menjalankan hal tersebut. Karena itu kewajiban untuk menjalankan proses kepemerintahan yang partisipatif wajib didorong melalui mekanisme insentif dan dis-insentif oleh pemerintah pusat. Mekanisme insentif dan dis-insentif harus dilakukan baik

94

terhadap kelembagaan maupun terhadap pejabat publik yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat. Atas dasar hal tersebut, sangat dibutuhkan instrumen kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik dengan memperhatikan secara sungguh - sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat. Produk hukum yang dihasilkan para penyelenggara pemerintahan di daerah (perda) harus dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat. Dalam hal ini perlu pelibatan masyarakat secara sungguh – sungguh dan massih bukan hanya sekedar simbolistik dalam proses pembahasan sampai pada penetapan. E. Ada sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan. Kinerja anggota DPRD dapt dinilai kinerjanya oleh masyarakatnya atau konstituennya Dapil satu. Kinerja dapat dilihat melalui beberapa katagori, dapat dinilai melaui hasil prodak hukum yang dikeluarkan berupa perda – perda yang anggota keluarkan, serta perubahan pembangunan kearah yang lebih baik bagi konstituennya. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD H. Um Setiajaya dari Fraksi Partai Golkar, bahwa:

95

“. Kami sudah melaksanakan kinerja sudah sangat maksimal dan sudah sesuai aturan, kita melaksanakan fungsi kami sebagai anggota DPRD seperti melaksanakan pembuatan kebijakan, pengawasan dan penganggaran keuangan”. Anggota DPRD khususnya anggota yang berasal dari dapil satu sudah merasa selama ini kinerja yang dilaksankan sudah cukup maksimal, namun tidak sejalan dengan yang dikatakan oleh warga masyarakat H. Rukman Soleh, Warga Desa Lontar. Kec. Tirtayasa bahwa: “Kinerja anggota dewan Belum maksimal, sedangkan mereka bisa duduk di DPRD akibat di pilih oleh masyarakat kita, yang seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakat kita yaitu dapil 1 khususnya.bagaimana menjalankan kewajibannya sebagai anggota DPRD jika kehadirannya saja mereka jarang terlihat masuk kantor, bagaimana akan menjalankan kegiatan dan melaksanakan kewajibannya. Ditambah anggota dari dapil 1, 10 anggota,hanya 4 yang lulusan sarjana”. Masih banyaknya prodak hukum berupa perda yang belum efektif. Dimana perda yang tidak sesuai dan tidak berpihak pada masyarakat. Perda itu sendiri adalah peraturan daerah yang dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, termasusk menampung kondisi khusus daerah penjabaran lebih lanjut peraturan perundang – undangan lebih tinggi. Contoh kasus yang terjadi selama ini di daerah kabupaten Serang mengenai penambangan pasir yang dapat merusak lingkungan hidup, dengan adanya surat Keputusan Bupati bersama DPRD yang perlu di evaluasi kembali karena SK tersebut tidak sesuai dengan perda No. 8 Tahun 2010, PP Nomer 19

96

Tahun 1999 dan tidak sejalan dengan Undang – Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup. Dan beberapa contoh

perda yang lambat dibuat oleh DPRD bersama

eksekutif, yaitu pada kasus kemiskinan yang terjadi d kecamatan Binuang karena sampai saat ini yaitu masalah alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan terkendala payung hukum karena sampai sampai sekarang tidak memiliki peraturan daerah mengenai hal itu. Kecamatan Binuang merupakan masuk katagori paling miskin, terdapat 50 persen dari total 6.363 rumah tangga. (data Bappeda Kab. Serang). Berdasarkan uraian di atas bahwa kinerja anggota dewan yang diberikan kepada kostituennya belum maksimal, dan tidak adanya sarana bagi masyarakat konstituen DAPIL satu dalam menilai kinerja anggota dewan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Daerah Pemilihan satu belum baik, dimana anggota dewan belum melaksanakan peran dan fungsinya secara maksimal. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Tidak adanya trnsparansi atau keterbukaan informasi anggota dewan berikan kepada konstituennya. 2. Pelayanan yang diberikan anggota dewan kepada konstituennya tidak memuaskan, karena masih lambannya pelayanan, dalam hal pengaduan aspirasi, kritik dan permasalahan yang dialami konstituennya. 3. Masih adanya kebijakan perda yang menyengsarakan masyarakat daerah pemilihan satu, seperti belum dicabutnya SK No.540/-Kep-Huk 2003 tentang pemberian izin penambangan pasir laut lepas di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, dan belum juga dicabutnya izin perusahaan indah kiat karena limbah pabrik yang mencemarkan sungai ciujung. Kedua kasus tersebut menunjukan lambatnya kinerja anggota legislatif dalam mencabut kedua izin tersebut karena kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat daerah pemilihan satu.

97

98

4. Masyarakat dapil satu tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan, kurangnya

perhatian

anggota

legislatif

untuk

lebih

mengenal

konstituennya, sehingga tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintahan. 5. Rakyat hanya dapat menilai kinerja anggota dewan dari hasil kebijakan atau ouput yang dikeluarkan. Output tersebut berupa perda yang dapat dirasakan langsung dampakya oleh masyarakat. Jika kebijakan tersebut lebih berpihak pada kehidupan yang lebih baik untuk rakyatnya, maka kinerja anggota dewan dapat dikatakan cukup baik. Namun sebaliknya, jika setiap kebijakan berdampak negatif atau mensengsarakan rakyat dapil satu, maka masyarakat dapat menilai kinerja anggota dewan tersebut buruk. Jadi intinya masyarakat hanya dapat menilai kinerja dari output yang dikeluarkan anggota dewan dapil satu berpihak atau tidak terhadap kontituennya. 5.2.Saran Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, berikut saran yang peneliti berikan kepada nggota DPRD Kabupaten Serang daerah pemilihan satu dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja : 1.

Memaksimalkan kinerja dengan lebih membuka keran informasi, dengan memkasimalkan situs website yang di miliki anggota dewan. Harus lebih sering mendatangi konstituennya untuk memberikan informasi yang akurat, sehingga konstituen merasa diperhatikan anggota dewan.

99

2.

Meningkatkan

pelayanan

yang

prima

dengan

melakukan

kegiatan

pembekalan budaya kerja, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis kepada anggota. 3.

Mengevaluasi kembali perda atau kebijakan yang meyesengsarakan rakyat.

4.

Lebih memperhatikan konstituennya untuk terlibat dalam pembuatan raperda (rancangan peraturan daerah). Agar konstituen merasa dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

5.

Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota, baik dari segi pengalaman dan juga pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya agar kualitas kinerja anggota semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita,Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graham Ilmu. Alwasilah,A.Chaedar.2006. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya Andrianto,Nico. 2007. Good e-Government: Transoaransi dan Akuntabilitas Publik Melalalui e-Government. Jawa Timur: Bayumedia Publishing. Anwar,Yusuf. 2006. Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK, Jakarta. Cipto,Bambang. 1995. DPR dalam era pemerintahan modern. Jakarta : PT. Grafindo Perkasa Cipto,Bambang. 2000. Teori Perbandingan Politik: penelusuran paradigm. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Huberman & Miles. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press Irawan,Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : DIA FISIP Universitas Indonesia Keban,Yeremis T. 1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajement dan Kebijakan. Yogyakarta : MAP-UGM Lapalombara danWeiner. 2008. Mengelola Partai Politik.. Jakarta : Yayasan Obor, Marbun,BN. 2006. DPRD,Pertumbuhan dan cara kerjanya.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi “ .2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Rosda. Miles,B Matthew dan Huberman, Michael A.1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Perss. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Nasution.S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Alfabeta Pasolong,Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Perwira,Indra. 2006. Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD, KPK Jakarta Prawirosentono,Suyudi. 1992. Kebijakan kinerja karyawan : kiat membangun organisai kompetitif menjelang perdagangan bebas dunia. Yogyakarta : BPFE xvi

Rush,Michael dan Philip Althoff. 2003. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers. Subagyo,firman. 2009. Menata partai politik,dalam arus demokratisasi Indonesia. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Sumarto,Hetifah.2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance (20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Sumodiningrat,Gunawan.1999. Pemberdayaan masyarakat & JPS. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Surakhmad, winarno. 1994. Metode dan tekhnik akuntabilitas. Bandung Suryabrata,Sumadi. 1992. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers Suwandi,dan Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Toha,Miftah. 2000. Peran Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Yogyakarta Widodo,Joko. 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jawa timur: Bayumedia Publishing

Dokumen

Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Data kejadian aksi unjuk rasa Sat Intelkam Polres Serang Tahun 2010- September 2011 Suber Lain www. Serangkab.go.id www.DPRD.kab.go.id

xvii

1

MATRIKS HASIL WAWANCARA SEBELUM REDUKSI Q

I1.1 I

Q1

Q2

Bentuk informasi seperti apa yang anggota DPRD berikan kepada konstituennya, khususnya dapil 1? Informasi yang biasa itu bias berupa program kerja anggota dewan. Cara atau pendekatan seperti apa yang anggota DPRD lakukan kepada konstituennya dapil 1? Pendekatannya ya berupa sharing, hearing, atau face to face, dengan datang Apakah ada bentuk informasi yang tertutup untuk konstituennya

Q3

dapil 1? Sebenanya segala informasi tidak ada yang ditutupi, kita bersifat terbuka, apalagi di zaman skarang ini, masyarakat sudah lebih pintar dan cerdas dalam mencari dan mendapatkan informasi.. Bentuk informasi seperti apa yang disajikan untuk dipublikasikan?

Q4 Semua informasi kita publikasikan, dari pengawasan, program anggota dewan.dsb Bagaimana cara agar sebuah informasi itu dapat sampai Q5

kemasyarakat secara tepat? Biasanya kita mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau forum, sehingga informasi bias sampai kemasyarakat dengan tepat. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya

Q6 agar mudah mengakses informasi? Kita mulai ada websait mulai dari awal januari tahun ini awal 2012. Sehingga masyarakat dapat membuka dan meilhat semua kegiatan dan jadwal kegiatan anggota DPRD. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat? Q7

tidak perlu waktu banyak atau lama, masyarakat dapat membuka di website nya kita DPRD.go.id

2

Bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan anggota DPRD kepada konstituennya dapil 1? Q8

Kisa selalu memberikan pelayanan secara maksimal untuk seluruh masyarakat khususnya konstituen kita dapil 1, jika ketika masyarakat mempunyai keluhan atau saran, kita selalu tampung, dan sebisa mungkin, kita selalu usahakan apa yang masyarakat mau dan minta dari kita.

Q9

Apakah setiap pengaduan konstituennya dapil 1 khususnya di dengar atau ditindaklanjuti? Kita selalu mengusahakan setiap masalah atau pengaduan yang masyarakat keluhkan ke kita, sebisa mungkin kita usahakan untuk memecahkan masalah yang mereka punya.

Q10

Menurut Anggota DPRD Dapil 1, Apakah pelayanan yang selama ini diberikan kepada kontituennya selama ini sudah maksimal? Selama ini kita merasa sudah cukup maksimal. Bagaimana cara menyikapi sebuah dampak atau efek kebijakan yang bermasalah dimasyarakat, khususnya masyarakat dapil 1?

Q11 Wajar saja, setiap kebijakan masyarakat selalu ada yang pro maupun ada yang kontra, namun kita selalu menyikapinya secara baik saja. Ketika mereka yang kontra maka kita akan menjelaskannya. Apakah ada hambatan dalam merealissikan sebuah kebijakan di Q12

lingkungan masyarakat dapil 1? Hambatan selalu ada saja, ya itu tadi ketika menemukan masyarakat yang kontra atau melihat sesuatu tidak secara keseluruhan.

3

Bagaimana cara mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada Q13

konstituen dapil 1? Tidak hanya saja yang mnsosialisasikan sebuah kebijakan, bias juga instansi yang terkai maupun dari media elektronik ataupun media cetak. Masyarakat

Q14

yang

bagaimana

yang

terlibat

dalam

proses

pembangunan dan pemerintahan? Semua elemen masyarakat terlibat dalam pembangunan pemerintahan, hanya mungkin jalurnya saja, aspirasi masyarakat ditampung kemudian diwakili oleh tokoh masyarakat, dan seterusnya, jadi aspirasi masyarakat yang paling bawah ikut sangat berperan penting. Apakah kinerja yang diberikan anggota DPRD dapil 1 sudah merasa

Q15

maksimal? kita sendiri merasa apa yang kita lakukan untuk masyarakat khususnya masyarakat dapil 1 sudah merasa maksimal. Bentuk pertanggungjawan apa yang diberikan anggota DPRD dapil

Q16 1 terhadap konstituennya? Yaa kita selalu mengedapankan hak – hak konstituen kita, ketika mereka mempunyai masalah maka kita coba menyelesaikannya. Q17

Kegiatan apa sajakah yang sudah anggota DPRD dapil 1 lakukan selama ini untuk konstiuennya? Apa hanya dengan reses sajakah? Kegiatan tidak hanya berupa sosialisasi kepada masyarakat, ajang aspirassi masrakat atau yang kita sebut dengan reses, kita juga selalu melaksanakan pengawasa – pengawasan.

4

Q18

Bagaimana menurut anggota DPRD mengenai banyaknya aksi unjuk rasa dikantor dewan selama ini? Unjuk rasa merupakan bntuk kasih sayang masyarakat terhadap pemerintahan.. mereka tanya kita mencoba meluruskannya saja.

Kasus atau isue apa yang biasa mereka angkat? Q19

Issu unjur rasa untuk tahun – tahun ini sih seringnya masyarakat berdemo masalah kasus kasus limgkungan, kalau di dapil 1 sendiri seperti penambangan pasir tirtaysa dan masih mengenai pencemaran limbah PT. indah kiat. Bagaimana pendapat anggota DPRD mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan Indah

Q20

Kiat ? Samapai saat ini masih kita bicarakan bersama bupati, pengusaha dan masyarakat untuk mendapatkan winwin solution. Perusahaan yang membuang limbah ke sungai Ciujung bukan PT IKPP saja, tapi masih ada puluhan perusahaan lain. Tetapi volume limbah puluhan perusahaan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan volume limbah yang dikeluarkan oleh IKPP. Indah Kiat itu mencapai 43 ribu kubik per hari. Kalau perusahaan – perusahaan yang lain dikumpulkan, itu sampai 1.500 kubik juga tidak ada.

5

Q

I1.2 I

Q1

Bentuk informasi seperti apa yang anggota berikan kepada konstituennya, khususnya dapil 1? Semua informasi kita berikan, tidak ada yng kami tutup tutupi, semua jenis informasi bersifat terbuka.

Cara atau strategi seperti apa yang anggota DPRD lakukan kepada Q2 konstituennya dapil 1? Kita dapat melakukan dengan strategi kunjungan kerja ataupun reses.

Apakah ada bentuk informasi yang tertutup untuk konstituennya Q3 dapil 1? Kita usahakan smua jenis informasi itu tidak ada yang ditutupi, kita bersifat terbuka. Bentuk informasi seperti apa yang disajikan untuk dipublikasikan? Q4

Semua bentuk informasi. Bagaimana

Q5

cara

agar

sebuah

informasi

itu

dapat

sampai

kemasyarakat secara tepat? Dengnan cara ketika kita kunjungan kerja, ataupun misalnya masyarakat yang dating ke kita, bias juga melaui media ataupun website kita. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya agar mudah mengakses informasi?

Q6 kita mempunya website yaitu

www.DPRDkab.serang.go.id

disitu

masyarakat dapat mudah mengakses dan melihat kegiatan dan berita apa saja yang terjadi di lingkungan DPRD Kab. Serang. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat?

6

Q7

Masyarakat dengan mudah mengakses, sehingga tidak perlu waktu yang cukup lama. Bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan anggota DPRD kepada konstituennya dapil 1?

Q8 Kita sebagaI anggota DPRD hususnya dapil 1 yaitu dengan cara menerima dan menampung aspirasi masyarakat kita, ketika mereka daang ke kantor kami, kita usahakan menampung aspirasi mereka. Apakah setiap pengaduan konstituennya dapil 1 khususnya di Q9 dengar atau ditindaklanjuti? Sebisa mungkin kita tindaklanjuti setiap aspirasi dan keluhan mereka. Menurut Anggota DPRD Dapil 1, Apakah pelayanan yang selama ini Q10

diberikan kepada kontituennya selama ini sudah maksimal? Selama ino kita merasa sudah maksimal. Bagaimana cara menyikapi sebuah dampak atau efek kebijakan yang bermasalah dimasyarakat, khususnya masyarakat dapil 1?

Q11 Prodak hukum yang kita buat kan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, bukan untuk mensengserakan rakyat kita. Jadi Kita selalu terima setiap ada nya aksi unjuk rasa. Dan kita coba jelaskan dan luruskan. Apakah ada hambatan dalam merealissikan sebuah kebijakan di Q12

lingkungan masyarakat dapil 1? Tidak ada. Bagaimana cara mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada

7

Q13

konstituen dapil 1? Dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengedepankan tugas pokok Dewan salah satu diantaranya yaitu Pengawasan. Masyarakat

yang

bagaimana

yang

terlibat

dalam

proses

pembangunan dan pemerintahan? Q14 Masyarakat yang kritis akan kebijakan Pembangunan seperti Tokoh Masyarakat, LSM dan Mahasiswa. Q15

Apakah kinerja yang diberikan anggota DPRD dapil 1 sudah merasa maksimal? Belum karena masih belum terasanya Pemerataan Pembangunan Daerah. Bentuk pertanggungjawan apa yang diberikan anggota DPRD dapil

Q16

1 terhadap konstituennya? Dalam bentuk Rekomendasi Komisi maupun dalam Rekomendasi Hasil Laporan dari kegiatan Reses. Kegiatan apa sajakah yang sudah anggota DPRD dapil 1 lakukan selama ini untuk konstiuennya?

Q17 Kita selalu melaukan kegiatan salahsatunya yaitu kegiatan menampung aspirasi konstituen, dimana kita melaksanakan ASMARA menjaring aspirasi masyarakat yang sudah diatur didalam TATIB DPRD. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat. Bagaimana menurut anggota DPRD mengenai banyaknya aksi unjuk rasa dikantor dewan selama ini? Q18

8

Itu hak mereka ya, tidak apa mereka melakukan aspirasi mereka selama meraka masih terkendali dan sesuai dengan aturan yang ada dan selama tidak anarkis. Kasus atau isue apa yang biasa mereka angkat? Q19 Biasanya bertema Sosial Pembangunan. Bagaimana pendapat anggota DPRD mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan Indah Q20

Kiat ? Harus adanya pengkajian ulang untuk seluruh galian C dari Pemerintah Daerah selaku pemberi izin dan audit lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan Serang Utara akibat limbah Indah Kiat, perusahaan lain juga ikut mencemari. Tetapi Indah Kiat yang paling besar andilnya. Tapi kita tidak bias emosional dan menutupnya begitu saja. Di sana kan banyak yang kerja sampai puluhan ribu.

Q

I1.3 I

Q1

Q2

Bentuk informasi seperti apa yang anggota berikan kepada konstituennya, khususnya dapil 1? Dalam Bentuk Reses yang dilakukan setiap 3 kali dalam satu tahun. Cara atau strategi seperti apa yang anggota DPRD lakukan kepada konstituennya dapil 1? Dengan cara terjun langsung dan biasanya dilakukan dalam cara

9

Pengawasan komisi. Apakah ada bentuk informasi yang tertutup untuk konstituennya Q3 dapil 1? Tidak ada. Bentuk informasi seperti apa yang disajikan untuk dipublikasikan? Q4 Semua bentuk informasi, kita selalu terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Bagaimana cara agar sebuah informasi itu dapat sampai Q5

kemasyarakat secara tepat? Dengan cara sering melakukan pertemuan secara personal kepada masyarakat Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya

Q6

agar mudah mengakses informasi? Ada gak ya, bp juga kurang tau, kayanya mah ada ya. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat?

Q7

Biasanya Masyarakat sendiri yang menanyakan kepada anggota jikala tidak adanya ini formasi yang diberikan dari anggota tersebut kepada masyarakat. Bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan anggota DPRD kepada

Q8

konstituennya dapil 1? Biasanya Anggota memberikan kemudahan dalam hal Pengajuan proposal dari masyarakat. Apakah setiap pengaduan konstituennya dapil 1 khususnya di

Q9

dengar atau ditindaklanjuti? Sebagian besar ditinjak lanjuti oleh anggota. Menurut Anggota DPRD Dapil 1, Apakah pelayanan yang selama ini

10

Q10

diberikan kepada kontituennya selama ini sudah maksimal? Kita rasa sudah maksimal. Bagaimana cara menyikapi sebuah dampak atau efek kebijakan yang bermasalah dimasyarakat, khususnya masyarakat dapil 1?

Q11 Jika ada suatu dampak yang terjadi pada masyarakat, biasanya masyarakat melakukan atau meminta audiensi melalui pihak LSM Maupun melalui pihak dari Desa atau kecamatan. Apakah ada hambatan dalam merealisasikan sebuah kebijakan di Q12

lingkungan masyarakat dapil 1? Hambatan selau ada, tingga; bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana cara mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada

Q13 konstituen dapil 1? Dengan cara mengadakan pertemuan langsung dengan mayarakat. Masyarakat Q14

yang

bagaimana

yang

terlibat

dalam

proses

pembangunan dan pemerintahan? Biasanya masyarakan yang aktif dalam organisasi masyarakat atau pun masyarakat yang aktif di organisasi kemahasiswaan. Apakah kinerja yang diberikan anggota DPRD dapil 1 sudah merasa

Q15 maksimal? sudah Bentuk pertanggungjawan apa yang diberikan anggota DPRD dapil Q16

1 terhadap konstituennya? Dengan melakukan fungsinya sebagai anggota Dewan dan mau

11

mendengarkan Keluhan dari Masyarakatnya. Kegiatan apa sajakah yang sudah anggota DPRD dapil 1 lakukan Q17

selama ini untuk konstiuennya? Banyak Bagaimana menurut anggota DPRD mengenai banyaknya aksi unjuk rasa dikantor dewan selama ini?

Q18 Itu suatu tanggapan masyarakat yang positif karena masyarakatnya pun ingin berkembang dengan adanya aksi unjukrasa. Kasus atau isue apa yang biasa mereka angkat? Q19

Pembangunan Jalan, Pembangunan Sekolah, Limbah dan yang sedang ada saat ini yaitu Penggalian pasir. Bagaimana pendapat anggota DPRD mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan Indah

Q20

Kiat ? Kita akan membehas kembali denan investornya, agar tidak satu orngpun yang dirugikan atas kasus itu, jikalau penambangan itu harus di tutup ya kita tutup. Kita dan Pemerintah daerah akan mengkaji ulang perijinan pembuangan Limbahnya.

Keberadaan

PT

IKPP

selama

ini

nihil

terhadap

pembangunan Kabupaten Serang. Kalaupun pajak, itu ke pusat. Saya tidak pernah melihat peran Indah Kiat yang riil.

12

Q

I1.4 I

Q1

Q2

Bentuk informasi seperti apa yang anggota berikan kepada konstituennya, khususnya dapil 1? Dengan bentuk lisan melalui pertemuan yang dilakukan oleh perseorangan anggota tersebut. Cara atau strategi seperti apa yang anggota DPRD lakukan kepada konstituennya dapil 1? Biasanya anggota melakukan pertemuan secara pribadi ataupun penerimaan yang positif jikala masyarakat menjumpainya di kantor DPRD. Apakah ada bentuk informasi yang tertutup untuk konstituennya

Q3 dapil 1? Kita selalu terbuka qo untuk semua jenis informasi. Bentuk informasi seperti apa yang disajikan untuk dipublikasikan? Biasanya yang disajikan berupa data pembangunan di daerah dapil 1 Q4 Bagaimana

cara

agar

sebuah

informasi

itu

dapat

sampai

kemasyarakat secara tepat? Q5 Bias melalui media massa maupun biasanya masyarakat yang adatang ke kita ataupun ke kantor kita. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q6 agar mudah mengakses informasi? Saya kurang tahu ya. Udah ada apa belum. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat? Q7

Tergantung apa dan siapa yang memberikan maupun yang menerima Informasi tersebut. Bias juga disampaikan melalui media elektronik maupun media ncetak. Bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan anggota DPRD kepada

Q8

13

konstituennya dapil 1? Biasanya anggota dewan memberikan memo untuk membantu kelancaran suatu acara atau pengajuan proposal. Apakah setiap pengaduan konstituennya dapil 1 khususnya di Q9

dengar atau ditindaklanjuti? Terganatung kepada siapa dan siapa yang mengajukan Menurut Anggota DPRD Dapil 1, Apakah pelayanan yang selama ini

Q10

diberikan kepada kontituennya selama ini sudah maksimal? Sudah maksimal menurut saya. Bagaimana cara menyikapi sebuah dampak atau efek kebijakan

Q11

yang bermasalah dimasyarakat, khususnya masyarakat dapil 1? Kita sebagai anggota DPRD selalu menyikapinya dengan positif. Apakah ada hambatan dalam merealissikan sebuah kebijakan di

Q12

lingkungan masyarakat dapil 1? Sudah tentu hambatan itu pasti ada. Bagaimana cara mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada

Q13 konstituen dapil 1? Dengan cara mengadakan pertemuan di masyarakat maupun di gedung dewan. Masyarakat Q14

yang

bagaimana

yang

terlibat

dalam

proses

pembangunan dan pemerintahan? Biasanya para sepuh, para aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat maupun para mahasiswa.

14

Apakah kinerja yang diberikan anggota DPRD dapil 1 sudah merasa Q15

maksimal? Sudah sangat maksimal. Bentuk pertanggungjawan apa yang diberikan anggota DPRD dapil 1

Q16

terhadap konstituennya? Dengan cara melakukan reses yang dilakukan 3 kali selama 1 tahun Kegiatan apa sajakah yang sudah anggota DPRD dapil 1 lakukan

Q17

selama ini untuk konstiuennya? Sangat banyak. Bagaimana menurut anggota DPRD mengenai banyaknya aksi unjuk rasa dikantor dewan selama ini?

Q18 Sangat bagus karena masyarakat sekarang ini harus peka dan kritis agar Pembanunan dapat terealisasi dengan baik Kasus atau isue apa yang biasa mereka angkat? Q19

Biasanya isu yang diangkat mengenai pembangunan dan lingkungan. Bagaimana pendapat anggota DPRD mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah PT Indah Kiat ?

Q20

Pemerintah daerah harus tegas dalam melaksanakan tugasnya agar pencemaran tidak berdampak buruk kepada masyarakat. Pemkab Serang memiliki hak bertindak tegas sesuai dengan undang – undang jika terjadi pencemaran, kalau Indah Kiat tidak mengindahkan, kita harus berani mengevaluasi keberadaan Indah Kiat.

15

Kita sangat melindungi investasi, tetapi jika investasi itu merusak masyarakat, mending kita buang saja.

Q

I1.5 I

Q1

Bentuk informasi seperti apa yang anggota berikan kepada konstituennya, khususnya dapil 1? Biasanya dalam bentuk lisan yang disampaikan oleh anggota Dewan kepada masyarakat dapil 1. Cara atau strategi seperti apa yang anggota DPRD lakukan kepada

Q2

konstituennya dapil 1? Biasanya mengadakan pertemuan atau pengajian dirumah kita, atau dengan acara pengajian di masyarakat. Apakah ada bentuk informasi yang tertutup untuk konstituennya

Q3 dapil 1? Untuk informasi kita selalu terbuka untuk masyarakat kita khususnya masyarakat dapil 1. Bentuk informasi seperti apa yang disajikan untuk dipublikasikan? Q4 Semua jenis informasi. Bagaimana cara agar

sebuah

informasi

itu

dapat

sampai

Q5 kemasyarakat secara tepat? Biasanya dengan mengadakan jajak pendapat hearing. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q6 agar mudah mengakses informasi? Ada namun kurang untuk pendelegasian web tersebut. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat? Q7 Tergantung kepada pendeketan antara konsituen degan anggotanya.

16

Bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan anggota DPRD kepada Q8 konstituennya dapil 1? Seluruh pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarskat. Apakah setiap pengaduan konstituennya dapil 1 khususnya di Q9

dengar atau ditindaklanjuti? Didengar dan ditinjaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Menurut Anggota DPRD Dapil 1, Apakah pelayanan yang selama ini

Q10 diberikan kepada kontituennya selama ini sudah maksimal? Sudah Bagaimana cara menyikapi sebuah dampak atau efek kebijakan Q11

yang bermasalah dimasyarakat, khususnya masyarakat dapil 1? Dengan cara yang positif tanpa berpihak kepada siapapun. Apakah ada hambatan dalam merealissikan sebuah kebijakan di

Q12

lingkungan masyarakat dapil 1? Sudah barang tentu hambatan itu pasti adanya dan tidak mungkin tidak ada. Bagaimana cara mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada

Q13

konstituen dapil 1? Dengan cara melalui reses maupun mengadakan hearing bersama dengan masyarakat. Masyarakat

yang

bagaimana

pembangunan dan pemerintahan? Q14

yang

terlibat

dalam

proses

17

Masyarakat yang kritis akan pembangunan biasanya masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat, LSM atau mahasiswa dari masyarakat sekitar. Apakah kinerja yang diberikan anggota DPRD dapil 1 sudah merasa Q15

maksimal? Sudah sangat maksimal menurut saya. Bentuk pertanggungjawan apa yang diberikan anggota DPRD dapil

Q16

1 terhadap konstituennya? Dalam bentuk penampungan atau perjuangan aspirasi Kegiatan apa sajakah yang sudah anggota DPRD dapil 1 lakukan

Q17

selama ini untuk konstiuennya? Sudah banyak seperti melakukan kunjung kerja ke kecamatan – kecamatan, ke sekolah – sekolah maupun ke desa - desa. Bagaimana menurut anggota DPRD mengenai banyaknya aksi unjuk rasa dikantor dewan selama ini?

Q18 Kita menyikapinya dengan sangat bagus sekali karena masyarakat yang seperti itu sangat membantu sekali untuk mengkritik sebuah kebijakan maupun Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Serang. Kasus atau isue apa yang biasa mereka angkat? Q19 Biasanya isu tentang pembangunan. Bagaimana pendapat anggota DPRD mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan

18

pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan Indah Q20

Kiat ? Seharusnya pemerintah daerah peka dan sangat ketat mengawasi dan memberikan Izin yang sangat ketat terhadap perusahaan – perusahaan yang ada di kabupaten serang. Kondisi realita di masyarakat Serang utara memang tercemari. Tetapi apapun hasilnya, Indah Kiat tetap harus membuat pipa khusus ke laut. Saya pesimis pencemaran akan tetap terjadi jika membuangnya masih ke sungai.

Q

I2.1 I Apakah masyarakat dapil 1 mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan program kerja anggota DPRD khususnya dapil

Q1 1? Kita sebagai masyarakat dapil 1 belum begitu diperhatikan oleh anggota dewan. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q2

agar mudah mengakses informasi? Saya sih gak pernah tau menau ada atau egaknya website di kantor anggota dewan.

Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat? Q3 Berapa lama, saya kurang tau, karena saya gak pernah buka – buka dan gak pernah tau..

19

Apakah masyarakat dapil 1 merasakan pelayanan yang prima dari Q4 anggota DPRD dapil 1? Saya pribadi berpendapat sih bahwa pelayanan yang anggota berikan belum begitu maksimal. Menurut masyarakat dapil 1 apakah proses pelayanan yang dirasakan selama ini apakah berbelit – belit ataukah sudah Q5 maksimal? Menurut saya belum maksimal, masalahnya, ketika kita menemui anggota di aknornya, jarang terlihat, dan ketika proposal yang kita masukan ke DPRD lama untuk ditinjaklajuti.

Apakah selama ini prodak hukum yang dikeluarkan anggota DPRD selalau berpihak pada masyarakat, khususnya yang dirasakan Q6 masyarakat dapil 1? Tidak semua, nyatanya masalah ijin penambangan pasir tirtaysa yang belum kunjung juga usai, dari tahun 2004, hingga sekarang masih bermasalah. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam prosem formulasi Q7

kebijakan berupa perda – perda? Menurut saya pribadi sih tidak, mereka mempunyai kepentingan pribadi bersama eksekutif juga. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembangunan?

Q8

Saya pribadi tidak. Menurut masyarakat apakah selama ini kinerja anggota DPRD dapil

Q9

20

1 sudah maksimal? Menurut saya belum begitu maksimal. Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat dapil 1? Q10 Perubahan ada namun tidak begitu signifikan, masih banyaknya jalan yang rusak, dan bangunan sekolah yang belum sampai saat ini belum diperbaiki. Menurut masysrakat apakah kegiatan reses yang anggota DPRD lakukan selama ini sudah cukup baik dan maksimal? Q11 Menurut saya kegiatan reses sebagai salah satu jejaring aspirasi kepada masyarakat belum begitu maksimal, dikarenakan, belum begitu efektifnya kettika sebuah kegiatan reses yang seharusnya di hadiri oleh anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kami, namun hanya beberapa saja yang dating melakukan reses, dan kami juga tidak tahu apakah aspirasi yang mereka catat di dengar dan ditindaklanjuti atau hanya formalitas saja. Dalam bentuk apa masyarakat menunjukan kekecewaanya? Q12

Biassanya kita melakukan unjuk rasa ataupun dengan tidak memilih kembali wakil rakyat dari daerah kami yang meneurut kami tidak pantas untuk dipilih. Aksi atau issue apa sih yang biasnya masyarakat tuntut atau

Q13

permasalahkan selama ini? Aksi yang biasa kita lakukan biasanya masalah pembangunan dan

21

lingkungan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah PT. Indah Kiat ? Q14

Pembangunan pasir laut di wilayah patai serang utara adalah awal dari malapetaka panjang yang mengiring nelayan tradisional ke neraka. Bagaimana tidak, bila aktifitas yang terjadi selama ini telah memberikan begitu banyak dampak negative terhadap nilai – nilai sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat setempat khususnya masyarakat petani tambak dan nelayan tradisional di wilayah kabupaten serang utara. Kami berharap perusahaan Kertas PT. Indah Kiat Pulp dan Paper untuk mempertanggungjawabkan untuk memulihkan kondisi sungai Ciujung yang kualitasnya semakin menurun.

Q

I2.2 I Apakah masyarakat dapil 1 mudah mendapatkan informasi

Q1 mengenai kegiatan, program kerja ataupun sebuah prodak hukum berupa perda - perda? Menurut saya sulit. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q2

agar mudah mengakses informasi?

22

Yang saya liat, ada website nya tapi kayanya gak update ya. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat? Q3

Mudah di akses namun ya itu tadi berita dan kegiatannya gak up date. Apakah masyarakat dapil 1 merasakan pelayanan yang prima dari

Q4 anggota DPRD dapil 1? Saya pribadi merasa tidak. Menurut masyarakat dapil 1 apakah proses pelayanan yang Q5

dirasakan selama ini apakah berbelit – belit ataukah sudah maksimal? Belum maksimal. Proposal dari masyarakat kita saja lama di prosesnya. Apakah selama ini prodak hukum yang dikeluarkan anggota DPRD

Q6 selalau berpihak pada masyarakat, khususnya yang dirasakan masyarakat dapil 1? Tidak berpiak pada rakyat. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam prosem formulasi Q7

kebijakan berupa perda – perda? Saya pribadi egak. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembangunan?

Q8 Egak. Menurut masyarakat apakah selama ini kinerja anggota DPRD dapil Q9

1 sudah maksimal? Saya pribadi beluk maksimal. Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat

Q10

dapil 1? Belum ada.

23

Menurut masysrakat apakah kegiatan reses yang anggota DPRD lakukan selama ini sudah cukup baik dan maksimal? Menurut saya belum maksimal, masih banyaknya aspirasi yang belum Q11

terealisasi. Dan menurut saya, kegiatan reses yang dilaukuan anggota dewan selama ini belum sesuai dengan aturan tata tertib DPRD, dikarenakan yang saya sedikit

ketahui itu kalau kegiatan reses itu

dilakukan satu kegiatan satu anggota selama 6 hari, namun kalau saya liat, kegiatan reses yang saya liat itu satu kegiatan reses dilaksanakan dengan banyak anggota atau berkelompok, itupun dilaukan hanya dengan beberapa jam. Jadi tidak sesuai dengan aturan tata tertib yang ada. Dalam bentuk apa masyarakat menunjukan kekecewaanya? Q12

Biasanya dengan melakukan demo ke kantor DPRD ataupun dengar pendapat dengan anggota dewan di kantor dewan. Aksi atau issue apa sih yang biasnya masyarakat tuntut atau

Q13

permasalahkan selama ini? Yang saya tau sekarang – sekarang ini sih mengenai msalah lingkungan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah PT Indah Kiat ? Meski telah ditolak oleh masyarakat seranmg utara dari tahun 2004. Pemerintah daerah kabupaten serang tetap saja mengeluarkan izin

Q14 penambangan pasir di pesisir serang utara khususnya kecamatan

24

Tirtayasa. Saya menilai kebijakan pemerintah daerah ini merupakan bentuk penghianatan terhadap rakyat. Penambangan pasir laut tahun 2004 yang lalu saja gak ada pengawasan secara maksimal dalam kegiatan pembangunan, tidak ada batas – batas wilayah penambangan, teknis penambangan yang tidak jelas. Sungai ciujung yang diakibatkan dari limbah pabrik PT. Indah Kiat, sungainya itu udah egak bias dimanfaatkan dan digunakan lagi oleh warga karena kondisi dan kualitasnya yang tidak memungkinkan untuk digunakan. Selain warna air yang sudah menjadi hitam pekat, ternyata mengandung minyak dan berbau busuk, oleh karena itu, airnya nya itu gak bias digunakan dalam aktivitas sehari – hari seperti mandi, mencuci, memasak karena telah menyebabkan munculnya penyakit – penyakity pada warga yang memaksa tetep menggunakan air sungai ciujung. Q

I2.3 I Apakah masyarakat dapil 1 mudah mendapatkan informasi

Q1 mengenai kegiatan, program kerja ataupun sebuah prodak hukum berupa perda - perda? Kurangnya perhatian anggota dewan sehingga saya kurang mendapatkan informasi apa – apa. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q2

agar mudah mengakses informasi? Kurang tau saya. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat?

Q3 Apakah masyarakat dapil 1 merasakan pelayanan yang prima dari

25

anggota DPRD dapil 1? Q4 Samapi sat ini yg saya rasakan belum maksimal ya de, soalnya mereka jarang banget datang atau mengunjungi desa kita.

Menurut masyarakat dapil 1 apakah proses pelayanan yang Q5

dirasakan selama ini apakah berbelit – belit ataukah sudah maksimal? Belum maskimal sih menurut saya,.

Apakah selama ini prodak hukum yang dikeluarkan anggota DPRD Q6 selalau berpihak pada masyarakat, khususnya yang dirasakan masyarakat dapil 1? Mereka yang disana punya kepentingan pribadi, entah untuk individu atau untuk kepentingan partainya. Apakah Q7

masyarakat

diikutsertakan

dalam

proses

formulasi

kebijakan berupa perda – perda? Saya sendiri egak. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembangunan?

Q8 Egak. Q9

Menurut masyarakat apakah selama ini kinerja anggota DPRD dapil 1 sudah maksimal? Belum ya, menurut saya sih belum maksimal. Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat

Q10

dapil 1?

26

Baru sebagaian, paling pembangunan jalan, itupun prosesnya lama. Menurut masysrakat apakah kegiatan reses yang anggota DPRD lakukan selama ini sudah cukup baik dan maksimal? Q11 Belum maksimal, kalau meneurut saya kegiatan kaya gitu Cuma formalitas, kegiatan duitnya dimakan sendiri sama mereka. Dalam bentuk apa masyarakat menunjukan kekecewaanya? Q12

Ya paling kalau udah kecewa banget kita melakukan aksi unjuk rasa atau demo ke kantor dewan. Aksi atau issue apa sih yang biasnya masyarakat tuntut atau

Q13

permasalahkan selama ini? Biasanya sih issue mengenai pembangunan, kseshatann, pendidikan dan masalah lingkungan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan indah kiat ?

Q14 Yang saya ketahui penambangan pasir tersebut tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat, yang ada hanya pihak pemerintah daerah mengumpulkan beberapa warga yang tidak tau apa – apa yang didalam musyawarahnya hanya memberikan iming – iming kompensasi atau penggiringan sepihak menegenai kesepakatan yang kemudian daftar hadir tersebut dijadikan dasar persetujuan masyarakat tentang legalisasi kegiatan penambangan pasir dis erang utara oleh PT JETSAR.

27

Limbah yang dikeluarkan PT. Indah Kiat sangat mencemari Irigasi yang mengalir ke persawahan warga, kualitas airnya sangat buruk dan minim, sehingga mengancam gagalnya panen.

Q

I2.4 I Apakah masyarakat dapil 1 mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan, program kerja ataupun sebuah prodak hukum

Q1

berupa perda - perda? Cukup sulit, mungkin karena ketertutupan anggota kita dan ketidak pedulian mereka kepada kami, sehingga saya sebagai masyarakat tidak tau apa – apa.

Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q2

agar mudah mengakses informasi? Situs resmi? Yaaahh saya kurang tau mbak. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat?

Q3 Apakah masyarakat dapil 1 merasakan pelayanan yang prima dari Q4 anggota DPRD dapil 1? Saya rasa belum ya, mereka terlalu sibuk sendiri, tapi mana hasil kerja mereka, kita tidak pernah merasakannya. Menurut masyarakat dapil 1 apakah proses pelayanan yang Q5

dirasakan selama ini apakah berbelit – belit ataukah sudah maksimal? Belum maksimal. Saya pernah kesana, ke kantor DPRD, tapi jarang menemui . sepertinya sulit untuk menemui anggota.

28

Apakah selama ini prodak hukum yang dikeluarkan anggota DPRD selalau berpihak pada masyarakat, khususnya yang dirasakan Q6

masyarakat dapil 1? Belum berpihak kepada kita sebagai rakyat kecil, contoh nya saja, kita sebagai masyarakat serang utara berharap bupati dan DPRD untuk mencabut izin penambangan pasir tirtayasa, namun hingga saat ini belum beres juga. Sehingga masyarakatlah yang dirugikan. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam prosem formulasi

Q7

kebijakan berupa perda – perda? Saya pribadi egak. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembangunan?

Q8 Egak. Menurut masyarakat apakah selama ini kinerja anggota DPRD dapil 1 sudah maksimal? Q9 Belum maksimal ya, padahal mereka bisa duduk di DPRD akibat di pilih oleh masyarakat kita, yang seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakat kita yaitu dapil 1 khususnya. Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat Q10

dapil 1? Perubhan ada, tapi tidak signifikan. Menurut masysrakat apakah kegiatan reses yang anggota DPRD

Q11

lakukan selama ini sudah cukup baik dan maksimal? Kegiatan reses

29

Dalam bentuk apa masyarakat menunjukan kekecewaanya? Q12 Dalam bentuk jajak pendapat dengan anggota ke kantor DPRD. Aksi atau issue apa sih yang biasnya masyarakat tuntut atau permasalahkan selama ini? Q13 Diantaranya yaitu belum juga dicabutnya surat perijinan penambangan pasir yang sudah sangat mertesahkan warga. Juga termasuk masalah pendidikan dan kesehatan yang sampai saat ini. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan indah kiat ? Q14

Kami

berharap

untuk

eksekutif

dan

legislative

mencabut

ijin

penambangan pasir karena sudah melanhgar undang – undang no. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang seharusnya bupati serang dan DPRD lebih mengutamakan kesejahteraan warganya, ini

malah

mementingkan

kepentingan

pribadinya

dengan

terus

mengijinkan perusahaan penambang pasir merusak lingkungan. Saya berpendapat perusahaan indah kiat tidak perduli dengan lingkungan dan masyarakat kita hususnya, hal itu dikarenakan bahwa kualitas limbah IKPP yang dibuang di malam hari berbeda dengan di siang hari. Malamhari limbah yang dibuang masih beracun.

30

Q

I2.5 I Apakah masyarakat dapil 1 mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan, program kerja ataupun sebuah prodak hukum

Q1 berupa perda - perda? Egak..

Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q2

agar mudah mengakses informasi? Kayanya gak ada apa saya gak tau ya. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat?

Q3 Apakah masyarakat dapil 1 merasakan pelayanan yang prima dari anggota DPRD dapil 1? Q4 Tidak maksimal, sikap anggota DPRD yang sering tidak merespon aspirasi masyarakat.aspirasi dari masyarakat yang tidak di temui oleh satupun anggota dewan, dengan alesan seang melakukan studi banding ke luar kota.

Menurut masyarakat dapil 1 apakah proses pelayanan yang Q5

dirasakan selama ini apakah berbelit – belit ataukah sudah maksimal? Cukup maksimal dan masih berbelit – belit.

Apakah selama ini prodak hukum yang dikeluarkan anggota DPRD Q6 selalau berpihak pada masyarakat, khususnya yang dirasakan

31

masyarakat dapil 1? yang dirasakan saya pribadi belum begitu berpihak sepenuhnya. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam prosem formulasi Q7

kebijakan berupa perda – perda? Saya sendiri egak pernah. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembangunan?

Q8 Egak. Q9

Menurut masyarakat apakah selama ini kinerja anggota DPRD dapil 1 sudah maksimal? Menurut pendapat saya sih belum.

Q10

Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat dapil 1? Perubahannya hanya sedikit, tupun prosesnya lama, seperti perbaikan jalan saja. Menurut masysrakat apakah kegiatan rsess yang anggota DPRD lakukan selama ini sudah cukup baik dan maksimal?

Q11 Yang saya ketahui anggaran untuk kegiatan reses yang dilakukan anggota yakni sebesar Rp. 7 juta per anggota dewan, namun pada kenyataannya, kegiatan hanya dilakukan sekali dalam masa kegiatan reses, itupun berkelompok. Dalam bentuk apa masyarakat menunjukan kekecewaanya? Q12

Dalam bentuk aksi demo atau tidak memilih kembali anggota itu lagi. Aksi atau issue apa sih yang biasnya masyarakat tuntut atau

32

Q13

permasalahkan selama ini? Pendidikan, kesehatan dan pembangunan jalan rusak. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah PT Indah Kiat ? Penambangan

pasir

sudah

dapat

dipastikan

akan

berpotensi

Q14 mengganggu biota dibawah permukaan laut. Air akan keruh dan ini akan mempengaruhi kualitas ikan dan jumlah oksigen di dalam air, ini tentu akan mempengaruhi kehidupan biota laut lainnya selain ikan. Saya berharap PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) DI Kecamatan Kragilan, karena limbah pabrik tersebut dapat mencemari sungai ci ujung, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan lagi sungai tersebut.

Q

I2.6 I Apakah masyarakat dapil 1 mudah mendapatkan informasi

Q1 mengenai kegiatan, program kerja ataupun sebuah prodak hukum berupa perda - perda? Belum Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya Q2

agar mudah mengakses informasi? Kalau gak salah sih ada, apa ya www.dprdkab.serang.go.id kalau gak salah. Namun kayanya itu itu aja kegiatannya gak ada yang berubah. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat?

Q3 Cukup cepat namun berita nya gak ada yang baru, jadwal kegiatan nya

33

juga. Apakah masyarakat dapil 1 merasakan pelayanan yang prima dari Q4

anggota DPRD dapil 1? Pelayanan sih ada, namun gak prima. Menurut masyarakat dapil 1 apakah proses pelayanan yang

Q5

dirasakan selama ini apakah berbelit – belit ataukah sudah maksimal? Belum maksimal, karena anggota jarang berada dikantornya. Apakah selama ini prodak hukum yang dikeluarkan anggota DPRD

Q6 selalau berpihak pada masyarakat, khususnya yang dirasakan masyarakat dapil 1? Selama ini sih belum berpihak. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam prosem formulasi Q7

kebijakan berupa perda – perda? Tidak Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembangunan?

Q8 Tidak Menurut masyarakat apakah selama ini kinerja anggota DPRD dapil Q9

1 sudah maksimal? Saya pribadi sih belum begitu maksimal Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat

Q10

dapil 1? Hanya sedikit Menurut masyarakat apakah kegiatan reses yang anggota DPRD

Q11

34

lakukan selama ini sudah cukup baik dan maksimal? Hanya formalitas saja sih menurut saya Dalam bentuk apa masyarakat menunjukan kekecewaanya? Q12 Dalam bentuk unjuk rasa ke akantor anggota dewan Aksi atau issue apa sih yang biasnya masyarakat tuntut atau Q13

permasalahkan selama ini? Saya sih paling lingkungan sama pembangunan gedung sekolah. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah PT Indah Kiat ? Menurut saya dewan diam dan tidak proaktif. Banyak warga menolak

Q14 karena efek dari penambangan bias sangat terasa, saat ini air dilontar sudah tidak pernah surut. Perusahaan harusnya mendengarkan, apa kemauan dari masyarakat. Penambangan pasir laut yang berlebihan dpat merusak ekosistem laut sehingga merugikan masyrakat. Air limbah indah kiat dapat merugikan masyarakat khususnya nelayan, dikarenakan ekosistem bawah laut ikan pada mati, masyarakat juga tidak bias memanfaatkan air sungai lagi, kan biasanya digunakan untuk mandi dan mencuci.

35

Q

I3.1 I

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Apakah ada keterbukaan informasi untuk media mengenai berita atau kasus – kasus di DPRD Kab. Serang? kalau untuk keterbukaan kasus – kasus di internal DPRD, itu tidak begitu terbuka pastinya, karena kan berkaitan dengan citra lembaganya, tapi terkadang kita mendengar satu kasus atau masalah itu memang kadang dari internal DPRDnya biasanya terungkap pas WWC atau ngobrol santai.tapi itu kadang ada yang of the recor ada juga yang terbuka untuk kita tindaklanjutin atau konfirmasi ke terkai kasus yg trungkap”. Kalau untuk kasus – kasus tentang social, politik ekonomi dan sebagainya biasanya anggota dprd itu terbuka, kaya misalnya soal masalah pencemaran ligkungan, mereka itu biasanya melaporkan atau menginformasikan sendiri ke media untuk di ekspos. Berita apa saja yang biasa di muat di dalam media mengenai dprd. kab. serang? Berita yang biasa dimuat ada yg soal sosial, politik, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ada juga program kegiatan dprd, sinergitas anata dprd dengan pemkab, masalah anggaran untuk pemkab, regulasi perda (peraturan daerah), kedisiplinan dewan, pengawasan dewan baik pada eksekutif maupun lingkungan yang berkaitan dengan penerapan peraturan. Apakah media diberikan kebebasan dalam memuat informasi? Media sangat bebas sebenarnya, memberikan informasi itu sekarangkan jamannya keterbukaan publik. Tapi kadang ada juga narasumber yang minta of the record ya kita penuhi itu, karena kan itu hak mereka juga. Berapa lama atau waktu yang diperlukan media untuk mendapatkan informasi mengenai DPRD? Kalau untuk beberapa lama jam untuk mendapatkan informasi gak tentu, yang pasti pas deadline info itu biasanya sudah terkumpul. Apakah ada kesulitas atau tidak dalam mendapatkan pemberitaan atau informasi? Untuk waktu mendapatkan informasi tergantung informasi apa yang ingin kita dapat gali, kalau masalah internal dprd biasanya agak susah, ada yang kasih info tp mereka of the record jangan dari mereka. Kalau untuk informasi yang sifatnya bukan kasus itu biasanya semua anggota dewan juga terbuka, atau misalnya menanggapi sebuah peristiwa atau persoalan.

Apakah ada batasan informasi yang media terima selama ini? Kalau batasan informasi ada aja, itu tergantung kemampuan kita menggali informasi itu sampe dapet

36

Q7

Q8

Q9

Q10

Apakah media melakukan transparansi dalam memberikan informasi atau memebritakan mengenai DPRD ataukah pilih – pilih? Media itu lembaga yang harus netral. Kita tdk pilih2 berita, ada yang bagus kita beritakan, ada yang buruk kita beritakan uga tapi tentu dengan informasi yang berimbang. Kaau saya Alhamdulillah rasanya tidak pernah berpihak pada siapapun, netral saja. Tapi kalau pandangan orang lain ke kita ya tidak tau juga. Kita beri informasi transparan aja. Ga pernah menutupi kesalahan atau kebaikan orang. Yg tentunya itu tadi beritanya harus disajikan dengan berimbang. Bagaimana menilai kinerja anggota dprd kab. serang selama ini? dari sudut media atau wartawan? Kinerja dprd. Kalau boleh berpendapat, semua kan tidak ada yang sempurna, kinerjanya sudah baik, tapi masih harus ditingkatkan. Penilaian itu kita liat misalnya ada prodak hukum yakni perda yang dihasilkan, itu juga kan hasil pembahasan mereka dipansus. Nah kalau yang yg masih harus ditingkatkan lagi, kecakapan mereka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, jangan terlalu lama disikapi, karena itu tugas mereka sebagai wakil rakyat mendengarkan dan mengupayakan agar terealisasi harapan rakyatnya. Menurut anda apakah ada transparansi di dalam seluruh kegiatan atau prorgam kegiatan anggota dprd kepada media? Soal transparansi kegiatan dprd itu cukup terbuka, karena kadang dewan itu malah menginformasikan ke media mereka ada kegiatan apa saja. Misalnya kegiatan pengawasan ke lapangan. Itu diinformasikan tapi ada juga yang tidak. Untuk kegiatan study banding, workshop dewan keluar daerah, itu biasanya kita tahu dr anggota deannya tapi kadang kita juga tahunya pas ke ruang komisi sepi nanya ke orang yang ada, dijawab lagi kea nu misalnya, dan itu diluar daerah. Yg cukup jauh biasnya. . Bagaimana dengan kasus penambangan pasir tirtayasa? Menurut saya salah satu piak sebaiknya mengalah, daripada membuat konflik yang semakin besar. Tentu harus lebih mengedapankan keinginan rakyat, karena pemerintah ada kan untuk melayani rakyatnya. Tapi terkait masalah itu juga sebaliknya dikomunikasikan dengan baik – baik jangan ada terkesan adu kekuatan antara pemerintah dan masyarakat. Kalau bias diselesaikan baik – baik tdk perlu pake otot. Masyarakat juga jangan hanya di dengarkan tapi harus bersikap mendengar dn memahami juga, kedua belahpihak harus sama2 berkepala dingin. Untuk pihak investor juga jangan semata2 ingin segera meraup keuntungan, tapi coba semua komunikasikan, beri informasi yg terkait masalh itu semua sejelas2nya pada masyarakat dn beri bukti jika memang tidak membahayakan. Untuk dprd sebaiknya bisa lebih bersikap. Tentu dengan tidak berpihak pada siapapun, demi untuk kondusifitas masyarakat. Hal itu kemudian bisa direkomendasikan pada bupati agar mengambil sikap yang baik.

37

Q11

Q12

Bagaimana dengan kedisiplinan anggota dewan hususnya dapil 1, menurut anda dinilai dari sudut wartawan? Kedisipinan dewan memang masih harus ditingkatkan. OK dewan itu kerjanya tidak perlu hanya duduk dibalik meja di ruang komisi atau ruang pimpinan atau diruangan pimpinan atau diruangan lain yg ada di dilingkungan kantor dprd, tp juga sebaiknya jangan terlalu sering tidak terlihat dibalik meja diruangannya masing 2 saat jam kerja misalnya pagi hari atau siang sebelum jm pulang kerja. Apakah media atau wartawan dilibatkan dalam mensosialisasikan sebuah kebijakan khususnya dapil 1? Terlibat pastinya, sehingga masyarakat mudah dan cepat mengetahui sebuah kebijakan yang baru maupun yang terjadi.

Q

I3.2 I

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6 Q7

Q8

Apakah ada keterbukaan informasi untuk media mengenai berita atau kasus – kasus di DPRD Kab. Serang? Ya, ada Berita apa saja yang biasa di muat di dalam media mengenai dprd. kab. serang? berita tentang pengawasan DPRD, rapat-rapat paripurna, rapat-rapat audiensi, dan sebagainya Apakah media diberikan kebebasan dalam memuat informasi? ya bebas tapi harus bertanggung jawab. Berapa lama atau waktu yang diperlukan media untuk mendapatkan informasi mengenai dprd? kadang satu hari, kadang juga beberapa hari kalau anggota yang bersangkutan tidak ada.. Apakah ada kesulitas atau tidak dalam mendapatkan pemberitaan atau informasi? Tidak Apakah ada batasan informasi yang media terima selama ini? Tidak Apakah media melakukan transparansi dalam memberikan informasi atau memebritakan mengenai dprd ataukah pilih – pilih? Ya Bagaimana menilai kinerja anggota dprd kab. serang selama ini? dari sudut media atau wartawan? variatif. Dari segi kemudahan dalam memberikan informasi kalau dipersentase, menurut saya, baru sekitar 30 persen yang sudah baik Menurut anda apakah ada transparansi di dalam seluruh kegiatan

38

Q9

atau prorgam kegiatan anggota dprd kepada media? sejauh ini cukup ada transparansi di DPRD Kabupaten Serang.

. Bagaimana dengan kasus penambangan pasir tirtayasa dan Indah Kiat di Serang Utara? Pemkab Serang baik eksekutif maupun legislatif harus bersinergi dalam penanganan kedua kasus itu. Jika memang benar penambangan pasir di Q10

Teluk Lontar banyak manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Serang daripada dampak negatifnya, maka sebaiknya diteruskan. Tapi terlebih dahulu

harus

dibuktikan

dengan

hasil

kajian

yang

dapat

dipertanggungjawabkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Begitu juga jika terjadi sebaliknya maka harus secara tegas distop. Sementara terkait kasus dugaan pencemaran limbah di Sungai Ciujung oleh IKPP, Pemkab Serang baik eksekutif dan legislatif harus mencarikan solusi terbaik yang tidak merugikan IKPP atau masyarakat yang biasa menggantungkan hidupnya di Sungai Ciujung. Misalnya dengan sama sekali limbah itu tidak dibuang ke Sungai Ciujung, tapi ke tengah laut. Atau kalaupun dibuang ke sungai, itu harus sudah steril atau sesuai

baku

mutu

sehingga

tidak

merusak

lingkungan

atau

membahayakan masyarakat. Q11

Bagaimana dengan kedisiplinan anggota dewan hususnya dapil 1, menurut anda dinilai dari sudut wartawan? Menurut saya belum begitu baik, masih banyaknya anggota yang jarang terlihat di ruangan atau komisi – komisi.

Q12

Apakah media atau wartawan dilibatkan dalam mensoosialisasikan sebuah kebijakan khususnya dapil 1? Terlibat.

39

Q

I3.3 I

Q1

#

Apakah ada keterbukaan informasi untuk media mengenai berita atau kasus – kasus di DPRD Kab. Serang? ada Berita apa saja yang biasa di muat di dalam media mengenai dprd. kab. serang? Kegiatan dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya masalah anggaran,

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

pembuatan

kebijakan

atau

peraturan

daerah,

serta

pengawasan. Apakah media diberikan kebebasan dalam memuat informasi? Ya. Berapa lama atau waktu yang diperlukan media untuk mendapatkan informasi mengenai dprd? tergantung. Jika narasumbernya ada, anggota DPRD biasanya langsung memberikan informsi. Terkadang anggota dewan juga dikonfirmasi lewat telpon.

Apakah ada kesulitas atau tidak dalam mendapatkan pemberitaan atau informasi? selama ini tidak ada..

Apakah ada batasan informasi yang media terima selama ini? Tidak ada Apakah media melakukan transparansi dalam memberikan informasi atau memebritakan mengenai dprd ataukah pilih – pilih? Selama informasi itu penting bagi pulik maka akan diberitakan. Bagaimana menilai kinerja anggota dprd kab. serang selama ini? dari sudut media atau wartawan? beberapa anggota DPRD sangat koperatif dan aktif dalam memberikan informasi. Menurut anda apakah ada transparansi di dalam seluruh kegiatan atau prorgam kegiatan anggota dprd kepada media? Ada beberapa yang belum transparan, misalnya dalam proses penyusunan APBD.

Q10

Bagaimana dengan kasus penambangan pasir tirtayasa?

Q11

Bagaimana dengan kedisiplinan anggota dewan hususnya dapil 1, menurut anda dinilai dari sudut wartawan?

40

Apakah media atau wartawan dilibatkan dalam mensosialisasikan Q12

sebuah kebijakan khususnya dapil 1? Media terlibat dalam mensosialisasikan melaui berita – berita yang kita muat, sehingga orang masyarakat kabupaten Serang mengetahui nya, bahkan di media saya, yaitu Radar Banten salah satu media yang menampung kolom aspirasi masyarakat kabupaten Serang.

MATRIKS HASIL WAWANCARA SESUDAH REDUKSI

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaran pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat Q

Bentuk informasi seperti apa yang anggota DPRD berikan kepada I konstituennya, khususnya dapil 1?

I1.2

Semua informasi kita berikan, tidak ada yng kami tutup tutupi, semua jenis informasi bersifat terbuka.

I2.3

Kurangnya

perhatian

anggota

dewan

sehingga

saya

kurang

mendapatkan informasi apa – apa. Berita atau informasi yang biasa dimuat biasanya sosial, politik, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ada juga program kegiatan DPRD, I3.1

sinergitas anata DPRD dengan pemkab, masalah anggaran untuk pemkab, regulasi perda (peraturan daerah), kedisiplinan dewan, pengawasan dewan baik pada eksekutif maupun lingkungan yang berkaitan dengan penerapan peraturan.

Q

Apakah ada kesulitan atau tidak dalam mendapatkan pemberitaan I

I1.1

atau informasi?

Semua informasi kita publikasikan, dari pengawasan, program anggota dewan.dsb

I2.3

Kurangnya perhatian anggota dewan sehingga kurang mendapatkan informasi apa – apa. Untuk waktu mendapatkan informasi tergantung informasi apa yang

I3.1

ingin kita dapat gali, kalau masalah internal dprd biasanya agak susah, ada yang kasih info tp mereka of the record jangan dari mereka. jika untuk informasi yang sifatnya bukan kasus itu biasanya semua anggota dewan juga terbuka, atau misalnya menanggapi sebuah peristiwa atau persoalan.

Q

Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya I

agar mudah mengakses informasi?. adanya website mulai aktif

I1.1

dari awal januari tahun ini awal 2012.

Sehingga masyarakat dapat membuka dan meilhat semua kegiatan dan jadwal kegiatan anggota DPRD.

I2.6

Kalau tidak salah ada, www.dprdkab.serang.go.id kalau tidak salah. Namun sepertinya hanya itu aja kegiatannya tidak ada yang berubah

Q

Apakah ada bentuk informasi yang tertutup untuk konstituennya I

dapil 1?

I1.4

Kita selalu terbuka untuk semua jenis informasi.

I3.1

Kalau batasan informasi ada aja, itu tergantung kemampuan kita menggali informasi itu sampe dapet

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik Q

Bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan anggota DPRD kepada I

konstituennya dapil 1, apakah sudah maksimal? Kisa selalu memberikan pelayanan secara maksimal untuk seluruh

I1.1

masyarakat khususnya konstituen kita dapil 1, jika ketika masyarakat mempunyai keluhan atau saran, kita selalu tampung, dan sebisa mungkin, kita selalu usahakan apa yang masyarakat mau dan minta dari kita

I2.3

Samapi sat ini yg saya rasakan belum maksimal, mereka jarang banget datang atau mengunjungi desa kita.

I2.5

Tidak maksimal, sikap anggota DPRD yang sering tidak merespon aspirasi masyarakat.aspirasi dari masyarakat yang tidak di temui oleh satupun anggota dewan, dengan alesan seang melakukan studi banding ke luar kota.

3.

Mampu menjelaskan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional

Q

Bagaimana cara mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada I

konstituen dapil 1? Tergantung apa dan siapa yang memberikan maupun yang menerima

I1.4

Informasi tersebut. dapt juga disampaikan melalui media elektronik maupun media ncetak.

I1.5

Dengan cara melalui reses maupun mengadakan hearing bersama

dengan masyarakat I3.3

Media terlibat dalam mensosialisasikan melaui berita – berita yang kita muat, sehingga orang masyarakat kabupaten Serang mengetahui nya, bahkan di media saya, yaitu Radar Banten salah satu media yang menampung kolom aspirasi masyarakat kabupaten Serang.

Q

Bagaimana pendapat anggota DPRD mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan I

pasir laut di Pontang Tirtayyasa dan pencemaran limbah PT Indah Kiat ? Seharusnya pemerintah daerah peka dan sangat ketat mengawasi dan memberikan Izin yang sangat ketat terhadap perusahaan – perusahaan

I1.5

yang ada di kabupaten serang. Kondisi realita di masyarakat Serang utara memang tercemari. Tetapi apapun hasilnya, Indah Kiat tetap harus membuat pipa khusus ke laut. Saya pesimis pencemaran akan tetap terjadi jika membuangnya masih ke sungai. Meski telah ditolak oleh masyarakat seranmg utara dari tahun 2004. Pemerintah daerah kabupaten serang tetap saja mengeluarkan izin penambangan pasir di pesisir serang utara khususnya kecamatan Tirtayasa. Saya menilai kebijakan pemerintah daerah ini merupakan bentuk penghianatan terhadap rakyat.

I2.2

Penambangan pasir laut tahun 2004 yang lalu saja tidak ada

pengawasan secara maksimal dalam kegiatan pembangunan, tidak ada batas – batas wilayah penambangan, teknis penambangan yang tidak jelas. Sungai ciujung yang diakibatkan dari limbah pabrik PT. Indah Kiat, sungainya itu udah tidak bias dimanfaatkan dan digunakan lagi oleh warga karena kondisi dan kualitasnya yang tidak memungkinkan untuk digunakan. Selain warna air yang sudah menjadi hitam pekat, ternyata mengandung minyak dan berbau busuk, oleh karena itu, airnya nya itu gak bias digunakan dalam aktivitas sehari – hari seperti mandi, mencuci, memasak karena telah menyebabkan munculnya penyakit – penyakity pada warga yang memaksa tetep menggunakan air sungai ciujung. Menurut saya salah satu piak sebaiknya mengalah, daripada membuat konflik yang semakin besar. Tentu harus lebih mengedapankan keinginan rakyat, karena pemerintah ada kan untuk melayani rakyatnya. Tapi I3.1

terkait masalah itu juga sebaliknya dikomunikasikan dengan baik – baik jangan ada terkesan adu kekuatan antara pemerintah dan masyarakat. Kalau bias diselesaikan baik – baik tidak perlu pake otot. Masyarakat juga jangan hanya di dengarkan tapi harus bersikap mendengar dn memahami juga, kedua belahpihak harus sama2 berkepala dingin. Untuk pihak investor juga jangan semata2 ingin segera meraup keuntungan, tapi coba semua komunikasikan, beri informasi yg terkait masalh itu semua sejelas - jelasnya pada masyarakat dn beri bukti jika memang tidak membahayakan. Untuk dprd sebaiknya bisa lebih bersikap. Tentu

dengan tidak berpihak pada siapapun, demi untuk kondusifitas masyarakat. Hal itu kemudian bisa direkomendasikan pada bupati agar mengambil sikap yang baik.

4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan Q

Masyarakat yang bagaimana yang terlibat I

dalam proses

pembangunan dan pemerintahan? Semua elemen masyarakat terlibat dalam pembangunan pemerintahan, hanya mungkin jalurnya saja, aspirasi masyarakat ditampung kemudian

I1.1

diwakili oleh tokoh masyarakat, dan seterusnya, jadi aspirasi masyarakat yang paling bawah ikut sangat berperan penting.

I1.2

Masyarakat yang kritis akan kebijakan Pembangunan seperti Tokoh Masyarakat, LSM dan Mahasiswa

I2.5

Saya sendiri egak pernah.

5. Ada sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan. Q

Bagaimana dengan kinerja anggota dewan hususnya dapil 1? I

I1.4

Sudah sangat maksimal. Kami sudah melaksanakan kinerja sesuai aturan, kita melaksanakan kewajiban kami

sebagai anggota DPRD

seperti melaksanakan pembuatan kebijakan, pengawasan dan penggaran keuangan. I2.4

Belum maksimal, sedangkan mereka bisa duduk di DPRD akibat di pilih oleh masyarakat kita, yang seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakat kita yaitu dapil 1 khususnya. bagaimana menjalankan kewajibannya sebagai anggota DPRD jika kehadirannya saja mereka jarang terlihat masuk kantor, bagaimana akan menjalankan kegiatan dan melaksanakan kewajibannya. Ditambah dari 10 anggota dari dapil 1 hanya 4 yang lulusan sarjana. Kedisipinan dewan memang masih harus ditingkatkan. OK dewan itu

I3.1

kerjanya tidak perlu hanya duduk dibalik meja di ruang komisi atau ruang pimpinan atau diruangan pimpinan atau diruangan lain yg ada di dilingkungan kantor dprd, tp juga sebaiknya jangan terlalu sering tidak terlihat dibalik meja diruangannya masing 2 saat jam kerja misalnya pagi hari atau siang sebelum jm pulang kerja.

Q

Kegiatan apa sajakah yang sudah anggota DPRD dapil 1 lakukan I

selama ini untuk konstiuennya? Apa hanya dengan reses sajakah? Kita selalu melaukan kegiatan salahsatunya yaitu kegiatan menampung aspirasi konstituen, dimana kita melaksanakan ASMARA menjaring

I1.2

aspirasi masyarakat yang sudah diatur didalam TATIB DPRD. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat. Menurut saya belum maksimal, masih banyaknya aspirasi yang belum terealisasi. Dan menurut saya, kegiatan reses yang dilaukuan anggota

I2.2

dewan selama ini belum sesuai dengan aturan tata tertib DPRD, dikarenakan yang saya sedikit

ketahui itu kalau kegiatan reses itu

dilakukan satu kegiatan satu anggota selama 6 hari, namun kalau saya liat, kegiatan reses yang saya liat itu satu kegiatan reses dilaksanakan dengan banyak anggota atau berkelompok, itupun dilaukan hanya dengan beberapa jam. Jadi tidak sesuai dengan aturan tata tertib yang ada.

MEMBERCHEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: H. Muchyidin musa

Jabatan

:

Nip

: Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakn wawancara untuk keperluan

penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini : Nama

: Nela Dayani

Nim

: 072657

Pekerjaan

: Mahasiwi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA

Program studi : Administrai Negara Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya untuk bahan penelitian ini.

Serang ,

Januari 2012

ttd

MEMBERCHEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: H. Ubaidillah, SE

Jabatan

:

Nip

: Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakn wawancara untuk keperluan

penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini : Nama

: Nela Dayani

Nim

: 072657

Pekerjaan

: Mahasiwi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA

Program studi : Administrai Negara Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya untuk bahan penelitian ini.

Serang ,

Januari 2012

ttd

MEMBERCHEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: H. Fadhil

Jabatan

:

Nip

: Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakn wawancara untuk keperluan

penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini : Nama

: Nela Dayani

Nim

: 072657

Pekerjaan

: Mahasiwi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA

Program studi : Administrai Negara Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya untuk bahan penelitian ini.

Serang ,

Januari 2012

ttd

MEMBERCHEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Ir. H. Um setiajaya,

Jabatan

:

Nip

: Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakn wawancara untuk keperluan

penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini : Nama

: Nela Dayani

Nim

: 072657

Pekerjaan

: Mahasiwi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA

Program studi : Administrai Negara Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya untuk bahan penelitian ini.

Serang ,

Januari 2012

ttd

MEMBERCHEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Ahmad soleh

Jabatan

:

Nip

: Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakn wawancara untuk keperluan

penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini : Nama

: Nela Dayani

Nim

: 072657

Pekerjaan

: Mahasiwi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA

Program studi : Administrai Negara Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya untuk bahan penelitian ini.

Se

rang , Januari 2012

ttd

MEMBERCHEK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

Jabatan

:

Nip

: Menyatakan benar bahwa telah dilaksanakn wawancara untuk keperluan

penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini : Nama

: Nela Dayani

Nim

: 072657

Pekerjaan

: Mahasiwi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIRTA

Program studi : Administrai Negara Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya untuk bahan penelitian ini.

Serang ,

Desember 2011

ttd

PERTANYAAN DAN JAWABAN BUAT ANGGOTA DPRD 1. Bentuk informasi seperti apa yang anggota berikan kepada konstituennya, khususnya dapil 1? 2. Cara atau strategi seperti apa yang anggota DPRD lakukan kepada konstituennya dapil 1 dalam hal menjaring aspirasi? 3. Apakah ada bentuk informasi yang tertutup untuk konstituennya dapil 1? 4. Bentuk informasi seperti apa yang disajikan untuk dipublikasikan? 5. Bagaimana cara agar sebuah informasi itu dapat sampai kemasyarakat secara tepat? 6. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya agar mudah mengakses informasi? 7. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat? 8. Bentuk pelayanan seperti apa yang diberikan anggota DPRD kepada konstituennya dapil 1? 9. Apakah setiap pengaduan konstituennya dapil 1 khususnya di dengar atau ditindaklanjuti? 10. Menurut Anggota DPRD Dapil 1, Apakah pelayanan yang selama ini diberikan kepada kontituennya selama ini sudah maksimal? 11. Bagaimana cara menyikapi sebuah dampak atau efek kebijakan yang bermasalah dimasyarakat, khususnya masyarakat dapil 1? 12. Apakah ada hambatan dalam merealissikan sebuah kebijakan di lingkungan masyarakat dapil 1? 13. Bagaimana cara mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada konstituen dapil 1?

14. Masyarakat yang bagaimana yang terlibat

dalam proses pembangunan dan

pemerintahan? 15. Apakah selama ini kinerja yang diberikan anggota DPRD dapil 1 sudah merasa maksimal? 16. Bentuk pertanggungjawan apa yang diberikan anggota DPRD dapil 1 terhadap konstituennya? 17. Kegiatan apa sajakah yang sudah anggota DPRD dapil 1 lakukan selama ini untuk konstiuennya? Apakah hanya dengan melakukan kegiatan reses kah? 18. Bagaimana menurut anggota DPRD mengenai banyaknya aksi unjuk rasa dikantor dewan selama ini? 19. Kasus atau isue apa yang biasa mereka angkat? 20. Bagaimana pendapat anggota DPRD mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan Indah Kiat ?

PERTANYAAN BUAT MASYARAKAT DAPIL 1 1. Apakah masyarakat dapil 1 mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan, program kerja ataupun sebuah prodak hukum berupa perda perda? 2. Apakah ada situs resmi dari DPRD berikan kepada konstituennya agar mudah mengakses informasi? 3. Berapa lama informasi itu bisa diakses oleh masyarakat? 4. Apakah masyarakat dapil 1 merasakan pelayanan yang prima dari anggota DPRD dapil 1? 5. Menurut masyarakat dapil 1 apakah proses pelayanan yang dirasakan selama ini apakah berbelit – belit ataukah sudah maksimal? 6. Apakah selama ini prodak hukum yang dikeluarkan anggota DPRD selalau berpihak pada masyarakat, khususnya yang dirasakan masyarakat dapil 1? 7. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam prosem formulasi kebijakan berupa perda – perda? 8. Apakah masyarakat terlibat dalam proses pembangunan? 9. Menurut masyarakat apakah selama ini kinerja anggota DPRD dapil 1 sudah maksimal? 10. Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan masyarakat dapil 1?

11. Menurut masysrakat apakah kegiatan rsess yang anggota DPRD lakukan selama ini sudah cukup baik dan maksimal? 12. Dalam bentuk apa masyarakat menunjukan kekecewaanya? 13. Aksi atau issue apa sih yang biasnya masyarakat tuntut atau permasalahkan selama ini? 14. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus yang belum kunjung usai sampai saat ini, yaitu mengenai kasus penambangan pasir laut di pontang dan pencemaran limbah perusahaan indah kiat ?

PERTANYAAN UNTUK MEDIA ATAU WARTAWAN 1. Apakah ada keterbukaan informasi untuk media mengenai berita atau kasus – kasus di Dprd Kab. Serang? 2. Berita apa saja yang biasa di muat di dalam media mengenai dprd. kab. serang? 3. Apakah media diberikan kebebasan dalam memuat informasi? 4. Berapa lama atau waktu yang diperlukan media untuk mendapatkan informasi mengenai dprd? 5. Apakah ada kesulitan atau tidak dalam mendapatkan pemberitaan atau informasi? 6. Apakah media diberikan ruang gerak dalam hal mencari informasi? 7. apakah ada batasan informasi yang media terima selama ini? 8. Apakah media melakukan transparansi dalam memberikan informasi atau memebritakan mengenai dprd ataukah pilih – pilih? 9. Bagaimana menilai kinerja anggota dprd kab. serang selama ini? dari sudut media atau wartawan? 10. Menurut anda apakah ada transparansi di dalam seluruh kegiatan atau prorgam kegiatan anggota Dprd kepada media? 11. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai kasus penambangan pasir tirtayasa dan kasus mengenai perusahaan indah kiat, dari sudut pandang media? 12. Apakah media atau wartawan dilibatkan dalam mensosialisasikan sebuah kebijakan khususnya dapil 1?

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Veteran No. 1 Telp. (0254) 200020 – (0254) 223967 Fax. (0254) 223966

SURAT KETERANGAN Nomor : 175 / 89 -Um / Set.DPRD / 2012

Berdasarkan surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 081/H.43.VI.I/PG/2012. Perihal : permohonan izin mencari data dan wawancara. Maka, Sekretariat DPRD Kabupaten Serang menerangkan bahwa :

Nama

: Kiki Rizki Desianti

NIM

: 072717

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program studi

: Ilmu Administrasi Negara

Kami menyatakan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan izin penelitian dan wawancara di instansi kami. Demikianlah surat ini kami samapaikan. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SERANG

H. R SETIAWAN, SH, M.Si NIP. 196106041989031007

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jalan Veteran No. 1 Telp. (0254) 200020 – (0254) 223967 Fax. (0254) 223966

SURAT KETERANGAN Nomor : 176 / 89 -Um / Set.DPRD / 2012

Berdasarkan surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 080/H.43.VI.I/PG/2012. Perihal : permohonan izin mencari data dan wawancara. Maka, Sekretariat DPRD Kabupaten Serang menerangkan bahwa :

Nama

: Nela Dayani

NIM

: 072657

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program studi

: Ilmu Administrasi Negara

Kami menyatakan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan izin penelitian dan wawancara di instansi kami. Demikianlah surat ini kami samapaikan. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SERANG

H. R SETIAWAN, SH, M.Si NIP. 196106041989031007

LAMPIRAN FOTO

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama

: Nela Dayani

Tempat, tanggal lahir

: Serang, 04 Mei 1989

Status

: Belum Menikah

Alamat

: Jl. Kiajurum No. 44 Sempu Serang

Pendidikan Formal Tahun 1995-2001 Tahun 2001-2004

: Sekolah Dasar Negeri 2 Serang : Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Serang

Tahun 2004 – 2007 Tahun 2007-2012

: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pandeglang : Strata 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten