AKUNTABILITAS (accountability): ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas lembaga publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat, dan apakah pelayanan tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.
A good synonym for the term accountability is answerability. An organisation must be answerable to someone or something outside itself. When things go wrong, someone must be held responsible.
(Starling, 1998:164)
JENIS-JENIS AKUNTABILITAS (Stewart, 1989) 1. 2.
3.
4.
5.
Policy Accountability, akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat Program Accountability, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai Performance Accountability, akuntabilitas terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat Process Accountability, akuntabilitas atas proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan. Probity and Legal Accountability, akuntabilitas atas penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.
KINERJA (performance): Hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, sesuai dengan visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Kinerja (menurut Pedoman LAKIP dari LAN): Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
INDIKATOR KINERJA 1.
2.
3. 4.
5.
6.
Efisiensi: Perbandingan antara input dan output, untuk mengukur bagaimana organisasi memanfaatkan faktor-faktor produksi Efektivitas: Apakah tujuan organisasi tercapai? Terkait dengan rasionalitas teknis dan misi organisasi Keadilan: Mempersoalkan distribusi dan alokasi layanan Daya tanggap (responsivitas): Apakah layanan umum sudah memenuhi harapan masyarakat Produktivitas: Apakah aparat dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan misi organisasi Kualitas layanan: Apakah organisasi pemerintah dapat melaksanakan layanan publik yang memudahkan dan memberi kepuasan kepada masyarakat.
PERATURAN TENTANG PENILAIAN KINERJA 1.
2.
3.
Inpres No.7 tahun 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); Seluruh instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya SK Kepala LAN No.589/IX/6/1999: Pedoman Penyusunan LAKIP; untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003: Perencanaan strategis harus berorientasi kepada hasil. Renstra (Rencana Strategis) dibedakan dengan Renja (Rencana Kerja).
MENGAPA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MASIH RENDAH? 1.
2.
3.
4.
Para birokrat kebanyakan masih berorientasi kepada kekuasaan Æ Pergeseran dari “penguasa” ke “pelayan” masyarakat sangat sulit Budaya paternalistik; laporan ABS, pemberian “upeti”, pengistimewaan atasan secara berlebihan Kesenjangan yang lebar antara kebijakan, implementasi, dan kehendak masyarakat Dilema politik vs. administrasi Æ kepentingan sempit (vested interest) sering didahulukan.
MEMPERBAIKI AKUNTABILITAS & KINERJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mengikis budaya paternalistik Menegakkan kriteria efektivitas dan efisiensi Merampingkan struktur, memperkaya fungsi Sistem penggajian berdasarkan prestasi (merit system) Mengakomodasi kritik dari media, LSM, dan masyarakat luas Memupuk semangat kerjasama dan mengutamakan sinergi Membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang bertanggungjawab Orientasi kepada pelayanan. *****
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Pusat pendapatan (revenue centre): Dispenda, BPKD, dsb dan pusat laba (profit centre): BUMD. 2. Pusat Biaya (expense centre): Dinas Pendidikan, Kesehatan, Tenagakerja, Pariwisata, Pertanian, dsb. 3. Pusat Investasi (investment centre): Dinas PU, Pendidikan, Perindustrian, Kehutanan, dsb. 1.
