Aksesibilitas Infrastuktur di Australia dan negara-negara lain: A Case Study Presented By Antoni Tsaputra (PhD Candidate at UNSW Australia) At THE HIGH LEVEL MEETING OF MAYORS FOR INCLUSIVE CITIES Padang, 27-30 SEPTEMBER 2016
“In twenty years, men may be able to live on the moon. In forty years we may get to Mars. In the next 200 years we may leave the solar system and head for the stars. But meanwhile, we would like to get to the supermarket, the cinema, restaurants.” - Stephen Hawking
Overview
Background Why accessibility matters ‘Inclusive Design’, ‘Universal Design’ or 'Design For All' Lessons learnt from accessibility provision in Australia and other countries Conclusion
Background
Ill-planned urbanisation. Architectural disability (Goldsmith, 1997) Menjadikan kota bisa diakses oleh dan inklusif terhadap semua orang termasuk penyandang disabilitas sangat penting untuk pembangunan perkotaan yang sustainable (UN DESA 2015).
Why accessibility matters
Disability adalah isu HAM sekaligus pembangunan. Memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses lingkungan dimana dia berada, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan dillibatkan dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan mereka (WHO 2014). Accessibility adalah salah indikator kota inklusi.
Indikator Disability Inclusive Cities Memastikan lingkungan fisik dan informasi dapat diakses oleh semua. Mendukung inklusi sosial dan partisipasi serta menjamin penyandang disabilitas dimintai pendapat mereka dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Melenyapkan sikap negatif dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Meningkatkan peluang bagi penyandang disabilitas dan memungkinkan mereka untuk mengakses ruang dan layanan yang mereka pilih dan butuhkan (WHO 2014).
‘Inclusive Design’, ‘Universal Design’ or 'Design For All'
Inclusive design means creating environments and products that are usable by all, without the need for specialist adaptation or design (Hanson 2004).
Lingkungan inklusif adalah lingkungan dimana semua orang di dalamnya dengan ragam kemampuan apapun dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka dengan nyaman, efektif dan aman tampa hambatan dari disain, maintenance atau management infastruktur yang buruk (Hanson 2004).
The inclusive design pyramid (Benktzon 1993)
Disain inklusif menuntut user-centred approach dengan secara aktif memahami kebutuhan penggunanya. Ini juga disebut dengan ‘social design’ (Sommer, 1983). Inti dari social design adalah working with people, not for them. Pengetahuan ‘Users’ merupakan kunci utama yang tidak boleh diartikan sebagai meragukan keahlian profesional tapi membuatnya menjadi lebih effektif dengan pengalaman dan pengetahuan dari si pengguna (Imire and Hall in Hanson 2004).
Lessons learnt from accessibility provision in Australia and other countries Australia (NSW) Laws and Regulations
the Commonwealth Disability Discrimination Act (1992)
The UNCRPD, ratified by Australia in 2008, acknowledges that people with disability have the same human rights as those without disability.
The NDS 2010-2020, developed in partnership by the Commonwealth, State, Territory and Local Governments, sets out a national plan for improving life for Australians with disability, their families and carers, to support the commitment made to the UNCRPD.
the NSW Disability Inclusion Act (2014) (LGNSW 2016). Disability Inclusion Act 2014, councils are required to develop Disability Inclusion Action Plans by July 2017.
The Disability (Access to Premises Buildings) Standards 2010 (Premises Standards)
The Disability Standards for Accessible Public Transport (DSAPT).
Implementation
LGNSW bekerja sama dengan councils untuk mempromosikan akses dan inklusi penyandang disabilitas di masyarakat (Disability Advisory Councils at both levels).
Disability Inclusion Forums. Forum ini membahas bagaimana peran pemerintah daerah dalam membangun liveable communities yang mendukung akses dan inklusi yang lebih baik terhadap penyandang disabilitas, lansia dan carer mereka (LGNSW 2016).
The National Disability Insurance Scheme (NDIS) is a major reform that will deliver a national system of disability support focused on the individual needs and choices of people with disability. The NDIS gives participants more choice and control over how, when and where supports are provided. Funding is allocated to each eligible individual, rather than block funding being allocated to service providers.
Disability Inclusion Action Plans The NSW Disability Inclusion Plan menetapkan empat area kunci sebagaimana dikemukakan oleh penyandang disabilitas untuk menciptakan suatu masyarakat inklusif : Mengembangkan attitudes and behaviours masyarakat yang positif. Menciptakan liveable communities. Lebih dari sekedar memodifikasi lingkungan fisik tapi juga mencakup ranah lain seperti universal housing design, access to transport, community recreation, council policies dan social engagement. Melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam fase disain dan perencanaan infrastruktur dan bangunan baru dan audit aksesibilitas. Mendukung akses terhadap meaningful employment. Menjadikan keragaman dan inklusi sebagai pertimbangan utama dalam rencana perekrutan tenaga kerja termasuk iklan lowongan kerja yang akomodatif terhadap disabilitas. Many people with disability do not wish to identify as having a disability when applying for a job as they fear a negative consequence. People with disability are more likely to respond to job advertisements that actively demonstrate a culture that is inclusive and disability conscious. Memperbaiki akses terhadap layanan yang ada dengan sistem dan prosedur yang lebih akomodatif. A common issue for people with disability is the difficulty in navigating systems and processes to access the services and supports provided by Local Government.
New Zealand (Auckland)
Target menjadi the World’s Most Liveable, Accessible and Inclusive City. Walikota membentuk Disability Strategy Advisory Group dengan tugas: (a) mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kepada Pemkot kebutuhan dan keinginan penyandang disabilitas di Auckland; and (b) memberikan advise kepada Walikota dan SKPD tentang bagaimana melibatkan penyandang disabilitas Auckland secara aktif dalam proses pembangunan daerah.
Pemerintah daerah termasuk SKPD memahami bahwa pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas adalah bagian integral dari program dan kegiatan mereka sebagai pelayan masyarakat. Kemampuan Pemda untuk memenuhi hak dan kebutuhan tidak lagi tergantung pada alokasi penganggaran spesifik disabilitas.
Developing Countries Di Malaysia, pemerintah daerah mewajibkan dilibatkannya penyandang disabilitas dalam tim audit aksesibilitas bangunan untuk bangunan yang baru selesai dibangun. Di Uganda, Uganda National Association on Physical Disability ditunjuk oleh pemerintah sebagai National Accessibility Audit Team. Di Gujarat India, pemerintah setempat mendukung terbentuknya sebuah access resource group yang terdiri dari arsitek, kontraktor, asosiasi tukang, perancang dan teknisi bangunan, profesional lain dan penyandang disabilitas untuk melakukan pelatihan, audit, dan sosialisasi terkait aksesibilitas (WHO/World Bank in Whitzman et al 2013).
Conclusion
Perundangan dan peraturan diimplementasikan dalam action plan yang jelas, concrete dan terukur. Adanya lembaga yang memastikan / mengawal implementasi perundangan dan peraturan: Disability Advisory Council, Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Koordinasi dan kerjasama lintas pemerintahan dan SKPD. Budgeting Commitment : Khusus dan Mainstreaming (twin track). Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam seluruh proses di atas.
