Prakata : Glosari ini dikutip dari terbitan Direktorat Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan (PNK) Ditjen Kesbangpol, Depdagri, derngan menambah hal-hal baru yang kiranya perlu diketahui. Adalah merupakan khasanah perbendaharaan istilah, singkatan atau akronim yang sering digunakan atau perlu dipahami berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok, terutama di Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Bali.
Glosari A-E
A Absolut Ad-Interim Adat-istiadat Adagium Adendum
AGHT Ancaman
Gangguan
Hambatan
Tantangan
Agresi Akademisi
: Kekuasaan tak terbatas. : Untuk sementara waktu. : Tradisi atau kebiasaan yang merupakan tatanan kehidupan secara turun temurun dari suatu kelompok atau komunitas masyarakat. : Pepatah atau Peribahasa. : Lampiran atau ketentuan tambahan (dalam amandemen suatu konstitusi, lampiran dari ketentuan atau pasal-pasal yang diganti disebut Adendum). : Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan. : tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual, baik tertutup maupun terbuka, yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan menggagalkan program pembangunan nasional. : tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual, dan berasal dari luar diri sendiri yang bersifat merongrong ideology Pancasila dan mengurangi ke;lancaran pembangunan nasional. : tindakan, potensi atau kondisi yang mengandung bahaya dan tidak bersifat konseptual, dan berasal dari diri sendiri dalam arti tidak mengamalkan Nilai-nilai Pancasila, menentang UUD 1945 dan tidak berpartisipasi dalam pembangunan nasional. : tindakan, potensi atau kondisi baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri yang menimbulkan masalah untuk diselesaikan serta dapat menggugah kemampuan diri. : Penyerangan ke wilayah Negara lain. :Orang berpendidikan tinggi yang berkecimpung dalam perguruan tinggi.
2 Aklamasi Akomodatif Akulturasi
: Pernyataan setuju oleh seluruh anggota rapat. : Bersifat dapat menerima atau menyesuaikan diri. : Percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi. Aktualisasi : Mewujudkan suatu hal menjadi actual atau tetap ada/terlaksana. Aktivis : Orang yang aktif menjadi anggota suatu organisasi/pendorong suatu organisasi. Aliansi : Ikatan antara 2 (dua) atau lebih negara/organisasi dengan tujuan politik. Amandemen : Perubahan Konstitusi atau Undang-undang Dasar. Ambivalen : Bercabang dua yang saling bertentangan. Analisis : Penguraian/kupasan atas suaatu pokok masalah untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang benar. Anarkhis : Tindakan atau perbuatan yang tidak mengindahkan norma atau kaidah hokum yang berlaku (biasanya dalam bentuk kebrutalan). Anomali : Ketidak normalan atau penyimpangan. Aparatur Pemerintah : Perangkat pelaksana tugas-tugas pemerintahan; Pegawai Negeri. Archipelago : Negara dengan kondisi geografis kepulauan. Asimilasi kebudayaan : Penyesuaian diri terhadap kebudayaan dan pola perilaku.
B Bahaya Laten
: Ancaman yang tersembunyi dan terus menerus ada dalam bentuk atau perwujudan yang berbeda-beda, dan walaupun kelihatannya tidak terlalu bahaya, bila tidak ditanggulangi secara dini akan berkembang menjadi ancaman terbuka. Bangsa : Suatu kelompok atau kesatuan masyarakat yang ingin bersatu, memiliki kesamaan nasib dan watak. Bangsa Indonesia : Satu kesatuan manusia yang mendiami satu kesatuan pulaupulau (nusa) besar yang dikelilingi ribuan pulau-pulau kecil (gugusan kepulauan) dan terletak berjajar di barat pulau Sumatra sampai ke timur (pulau Papua). Bantuan Keuangan Parpol: Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat. Bakesbangpol-Linmas : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Merupakan jajaran Ditjen.Kesbangpol di Provinsi, Kabupaten/Kota). Bakornas PBP : Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bela Negara : Pola sikapp dan pola perilaku warga Negara yang dijiwai kecintaannya terhadap tanah air dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3 Binneka Tunggal Ika : Lengkapnya disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggrava yang artinya beraneka ragam tetapi satu (diversity in unity). Bilateral : Hubungan kerjasama antara dua Negara. Bikameral : Sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari dua kamar atau dua badan legislative (seperti DPR dan DPD). Bipatride : Memiliki duaa kewarganegaraan. Birokrasi : Organisasi pemerintahan yang dijalankan oleh para pegawai negeri. Border : Batas wilayah/daerah. BNK : Badan Narkotika Kabupaten/kota adalah lembaga non structural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. BNN
BNP
BPP
BRR
Budaya Politik
: Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non structural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. : Badan Narkotika Provinsi adalah lembaga non structural yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. : Bilangan Pembagi Pemilih, yaitu merupakan rumus perolehan suara hasil pemilihan umum anggota legislatif dalam menentukan jumlah kursi di DPR dan DPRD. : Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pemulihan dan pembangunan kembali terhadap suatu daerah yang hancur akibat bencana. : Pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan member arti kepada tingkah laku dan proses politik dalam suatu system politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku dalam kehidupan politik masyarakat.
C Chauvinisme Chek and balance
: Kesetiaan dan cinta tanah air secara membabi buta. : Saling control secara seimbang, seperti antara DPR dengan Presiden. Chaos : Keadaan yang kacau balau. Civil Society : Masyarakat sipil; masyarakat madani. Civics : Ilmu social yang berkenaan dengan hak dan kewajiban warganegara (ilmu kewarganegaraan). Civitas Academica : Kelompok |(warga) masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui Senat masing-masing. Conditio Sine Qua Non : Keadaan atau syarat yang mutlak diperlukan. Crash Program : Rencana kerja yang besar dan mendesak (program mendesak).
4
D Daerah Otonom
Dapil
Das Sein Das Sollen Deadlock Degradasi Moral De Jure Dekonsentrasi
Dekadensi Politik Dekrit Presiden
Demokrasi
Demonstrasi Demosi Destabilisasi Desentralisasi
Deviasi Detasering Deteksi dini Deparpolisasi Dikotomi Diseminasi
: Kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI. : Daerah pemilihan (district Magnitude), adalah batas wilayah atau daerah pemilihan yang ditetapkan dengan kuota (jumlah) kursi berdasarkan jumlah penduduk. : Keadaan yang sebenarnya pada waktu sekarang (realita). : Apa yang dicita-citakan atau apa yang harus terwujud. : Keadaan terhenti/macet karena para pihak yang berunding tidak mau berkompromi. : Penurunan, kemerosotan moral. : Berdasarkan hokum. : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. : Kemerosotan atau kemunduran dalam proses kehidupan politik. : Suatu putusan dari organ tertinggi (Kepala Negara atau organ lain) yang merupakan penjilmaan kehendak yang bersifat sepihak, hal ini dilakukan bilamana negara dalam keadaan darurat, untuk keselamatan bangsa dan negara yang terancam oleh bahaya. (seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu kembali ke UUD 1945). : Pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat/wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dibawah system pemilihan yang bebas. : Unjuk rasa, tindakan bersama untuk menyatakan kehendak (protes). : Perpindahan jabatan ke jabatan yang lebih rendah. : Upaya untuk melenyapkan stabilitas. : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menguasai urusan pemerintahan dalam system NKRI. : Penyelewengan, penyimpangan. : Penempatan/penugasan pegawai di suatu tempat dalam waktu tertentu. : Upaya/usaha untuk mengetahui/menemukan sesuatu atau suatu keadaan secara lebih awal. : Pelemahan peran dan posisi partai politik. : Pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan; dipertentangkan. : Penyebarluasan.
5 Disintegrasi Bangsa
: Hilangnya kaitan integrative (kesatuan) antar unsur-unsur kekuatan bangsa, sehingga hubungan menjadi longgar dan pada gilirannya asas kekeluargaan ditinggalkan. Diskursus : Wacana, tuturan, pemikiran-pemikiran. Diskusi : Bertukar pikiran mengenai sesuatu masalah. Disharmoni : Kondisi ketidak harmonisan. Direktori Ormas/LSM : Petunjuk/daftar keberadaan Organisasi Kemasyarakatan. Distorsi : Penyimpangan/pemutarbalikan suatu fakta, aturan dsb, demi keuntungan pribadi atau golongan. Diplomasi : Penyampaian argument secara politis/penyelenggaraan hubungan dua Negara. Ditjen Kesbangpol : Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. : Setditjen Kesbangpol; Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. : Dit.I; Direktorat Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan. : Dit II; Direktorat Penaanganan Konflik. : Dit.III; Direktorat Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan. : Dit.IV; Direktorat Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik. : Dit.V; Direktorat Pengembangan Budaya Politik. DPC Parpol : Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik. DPP Parpol : Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
E Efektif Efisien Egaliter Eka
Eki
Eksekutif Eksekusi Eksepsi
: Berhasil guna. : Kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan tepat guna (tidak membuang waktu). : Persatuan/persamaan. : Ekstrim kanan, orang/kelompok orang yang berhaluan keras dalam memperjuangkan kepentingan politiknya dengan didasari agama tertentu. : Ekstrim kiri, orang/kelompok orang yang berhaluan keras dalam memperjuangkan kepentingan politiknya dengan didasari ideology komunis. : Lembaga pelaksana UU; Pemerintah. : Pelaksanaan putusan pengadilan/Mahkamah. : Pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan hokum.
6 Ela
Elaborasi Elemen Masyarakat Elektoral Treshoold Emansipasi Embargo Entitas Eskalasi Etatisme Etnik
Etika Politik Etis kerja Ex Officio
F…..
: Ekstrim lainnya, orang/kelompok orang yang berhaluan keras dalam memperjuangkan kepentingan politiknya tetapi tidak didasari ideology tertentu. : Penggarapan secara tekun dan cermat. : Unsur-unsur masyarakat. : Ambang batas minimum perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilihan umum. : Gerakan untuk memperoleh pengakuan persamaan kedudukan, hak dan derajat. : Penghentian pengiriman sesuatu lintas Negara. : Satuan yang berwujud atau wujud. : Peningkatan, penambahan, kenaikan. : Paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya. : Berkenaan dengan kelompok social dalam system social/kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dsb. : Prinsip-prinsip atau norma-norma dasar yang harus dipatuhi dalam proses kehidupan politik. : Semangat kerja yang menjadi cirri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. : Karena jabatannya.
