Air adalah fondasi yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kualitas air sangat menentukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Populasi yang terus meningkat, urbanisasi, dan melonjaknya kebutuhan air memaksa kita untuk mengubah cara pikir dan sikap terhadap air serta bagaimana mengelolanya.
Dari 70% air yang melingkupi bumi, hanya 1% yang layak untuk dikonsumsi.
Pengelolaan air membutuhkan investasi yang besar dan pengelolaan yang baik.
Fakta tentang Air Akses terhadap air merupakan hak asasi manusia, tetapi banyak yang kesulitan untuk memperolehnya.
Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan air.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Privatisasi pengelolaan air mulai dilakukan oleh negara-negara maju.
IMF dan Bank Dunia adalah lembaga donor yang selalu mengemukakan bahwa privatisasi adalah sebuah agenda yang sebaiknya dilakukan di negara-negara berkembang. Namun, tidak tersedia guideline yang jelas pada tataran implementasinya. Dalam proses privatisasi air, terjadi resistensi politik, ekonomi dan sosial, serta problem teknis.
Di Eropa, ada berbagai macam penerapan privatisasi terkait dengan pengelolaan air:
Bentuk privatisasi penuh dengan regulasi yang ketat: Inggris.
Pengelolaan secara murni oleh negara: Belanda.
Bentuk Private Sector Participation (PSP): Belgia, Finlandia, Perancis, Yunani, Itali, 6 Spanyol.
Privatization continuum Di Eropa, ada berbagai macam penerapan privatisasi terkait dengan pengelolaan air: Pengelolaan secara murni oleh negara: Belanda. Bentuk Private Sector Participation (PSP): Belgia, Finlandia, Perancis, Yunani, Itali, Spanyol. Bentuk privatisasi penuh dengan regulasi yang ketat: Inggris.
Di Cochabamba, Bolivia, privatisasi pada sektor air menimbulkan kerusuhan besar pada tahun 2000.
Pada tahun 2000, di Afrika Selatan, privatisasi pengelolaan air menyebabkan kenaikan harga air. •Kenaikan harga air mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga terjadi wabah kolera terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Financial needsinvestment
Water Reform: Water law Regulatory framework
Suharto’s family business interests
Water Privatisation Ineficient public services
Sumber: Kurniasih (2008)
Changes in the political environtment: Decentralisation 9 Democratisation
Int’l Financial Institutions’ condition for loan
• • • •
Privatisasi tidak serta merta meningkatkan kompetisi berdasarkan mekanisme pasar Privatisasi tidak serta merta dapat meningkatkan efisiensi Meningkatkan tarif tidak menurunkan konsumsi air. Regulasi serta sistem yang ada belum efektif melindungi rakyat miskin.
Air sebagai barang publik vs. barang ekonomi? Privatisasi vs. Nasionalisasi; apa keuntungan dan kerugiannya? Apa isu yang mendasari keputusan privatisasi? Bagaimana bentuk privatisasi?
Alternatif Bentuk Privatisasi
Sumber: Blokland et al. (1999).
12
Privatisasi bukanlah konsep yang mudah diimplementasikan. Pra-kondisi sebelum melakukan privatisasi merupakan hal yang krusial. Apa motivasi yang mendorong privatisasi?
Lebih penting untuk membangun skema baru dalam pengelolaan air yang mensejahterakan masyarakat, daripada memperdebatkan privatisasi atau nasionalisasi. Terkait dengan hal ini, sangat dibutuhkan rerangka pikir aturan yang menekankan pada pemanfaatan air yang berkelanjutan serta memihak kepada masyarakat miskin.
Pertimbangan ekonomi vs. ideologi
Sangat tergantung pada interpretasi pasal 33 (3) UUD 1945
Interpretasi secara rigid vs. moderat Interpretasi pasal 33 (3) sangat menentukan bagaimana tata kelola air dan siapa yang melaksanakannya Apa skenarionya? Air sebagai barang publik (public goods) vs. air sebagai barang ekonomi (economic goods)
Pasal 33 ayat 3 dipersepsikan secara rigid
Pengelolaan air sebagai barang publik dan barang ekonomi secara total dikuasai oleh negara
Tidak ada lagi ruang untuk sektor swasta bermain di sektor air baik sebagai barang publik ataupun barang ekonomi
Artinya negara secara mutlak harus mampu memenuhi dan menyediakan kebutuhan air bagi rakyat. Namun pertanyaannya adalah “Apakah Negara mampu secara finansial dan manajerial?”. Badan hukum yang tersentralisasi dengan divisi regional untuk setiap provinsi.
Pasal 33 ayat 3 dipersepsikan secara moderat
Pengelolaan air sebagai barang publik, tetap murni dikuasai oleh negara
Beberapa fungsi dari pengelolaan air yang tidak terkait dengan kebijakan strategis dapat diprivatisasi (e.g., maintain facilities)
Public Private Partnership (PPP) diperkenankan dalam pengelolaan air, Sesuai dengan Perpres No. 67 tahun 2005 Mengenai kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Koperasi air, perkumpulan swadaya masyarakat, harus dihidupkan kembali. Badan hukum tersentralisasi dengan divisi regional untuk setiap provinsi.
Pasal 33 ayat 3 dipersepsikan secara rigid
Pemerintah tidak sekedar hanya regulator tetapi sekaligus pemain dalam industri air sebagai barang ekonomi
Swasta dapat berperan namun harus memiliki share saham dengan pemerintah (mekanisme golden stock)
Fungsi pemerintah dalam perusahaan tidak hanya untuk mencari keuntungan namun sekaligus menjadi kontrol terkait eksploitasi air oleh perusahaan itu sendiri. Jenis air tanah dan lokasi untuk air sebagai barang ekonomi tidak boleh mengganggu air untuk barang publik. Bagaimana implikasinya pada manajemen konflik keagenan, sosial, dan politik?
Pasal 33 ayat 3 dipersepsikan secara moderat
Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, kontrol dan law enforcement harus benar-benar dijalankan
Perlu panduan teknis dan mekanisme yang spesifik terkait penggunaan SDA sebagai barang ekonomi
Pelaku industri adalah swasta murni dan tidak ada kewajiban share saham dengan pemerintah. Jenis air tanah dan lokasi untuk air sebagai barang ekonomi tidak boleh mengganggu air untuk barang publik, untuk itu perlu dilakukan pendataan yang menyeluruh terkait sumber-sumber air yang ada. Bagaimana implikasinya pada manajemen konflik keagenan, sosial dan politik?
Blokland,M., Braadbaart, O., & Schwartz, K. (1999). Private Business, Public Owners: Government Shareholding in Water Enterprises. The Netherlands Ministry of Housing, Spatial Palnning, and the Environment. Chan, N. W. (2009). Issues and Challenges in Water Governance in Malaysia Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., 6, 143-152.
Gleick, P. H., Wolff, G., Chalecki, E. L., & Reyes, R. (2002). The New Economy of Water: The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water
Hall, D., Lobina, E., & Motte, R. d. l. (2005). Public resistance to privatisation in water and energy. Development in Practice, 15. Kurniasih, H. (2008). Water not for All: The Consequences of Water Privatisation in Jakarta, Indonesia Nestmann, F. Integrated Water Resources Management: Overview of Indonesian-German Joint Activities in Karst Water Management Institute for Water and River Basin Management
Prasad, N. Privatisation of Water: A Historical Perspective. Law, Environment, and Development Journal, 217-233.
Researcher, C. G. (2008). Looming Water Crisis CQ Global Researcher: Exploring International Perspectives Ruben-Salama, C. (2008). Thirsty for Change: Considering Water Privatization in Developing Nations Segal, G. F., & Moore, A. T. (2003). Frequently Asked Questions about Water/Wastewater Privatization Srinivasan, V., Lambin, E. F., Gorelick, S. M., Thompson, B. H., & Rozelle, S. (2012). The nature and causes of the global water crisis: Syndromes from a meta-analysis of coupled humanwater studies. Water Resources Research, 48. Tearfund, W. a. (2003 ). Advocacy guide to private sector involvement in water services. Tiberini, L. (2012). Why water is a public service : exposing the myths of privatization. Public Services International Research Unit (PSIRU).
Watch, F. W. (2010). Trends in Water Privatization.
Terima kasih
