AIPMNH
INOVASI DALAM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
/WDE,ŝƐŵĂŶĂŐĞĚďLJŽīĞLJŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶīĂŝƌƐĂŶĚdƌĂĚĞ
a INOVASI DALAM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
ƵƐƚƌĂůŝĂ/ŶĚŽŶĞƐŝĂWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ĨŽƌDĂƚĞƌŶĂůĂŶĚEĞŽŶĂƚĂů,ĞĂůƚŚ (AIPMNH)
/WDE,ŝƐŵĂŶĂŐĞĚďLJŽīĞLJŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶīĂŝƌƐĂŶĚdƌĂĚĞ
atar Bela Daftar Isi Pendahuluan
1
Kegiatan-kegiatan Inovasi Dukungan AIPMNH
2
Penguatan Aspek Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan
2
Metode untuk Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan
9
Penyusunan Perda KIA
11
Peningkatan PML Puskesmas
13
Garis Besar Tahapan Kegiatan
16
Penutup
19
Kegiatan advokasi anggaran Pro-KIBBLA di Kabupaten Manggarai Barat Foto milik AIPMNH
Pendahuluan Kematian ibu dan bayi baru lahir masih menjadi persoalan serius di Indonesia termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data SDKI 2012 menunjukkan angka kematian ibu 359/100 ribu kelahiran hidup sedangkan kematian bayi 32/1000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, eklampsia, dan infeksi sedangkan penyebab utama kematian bayi adalah asfiksia, bayi berberat lahir rendah dan infeksi. Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) mendukung Pemerintah Indonesia, khususnya Provinsi NTT untuk mewujudkan kehamilan dan persalinan aman dan selamat. Salah satu komponen penting yang menjadi fokus AIPMNH adalah peningkatan mutu pelayanan klinis.
Gubernur NTT menyerahkan Buku Pedoman Penyusunan Renja Terpadu Responsif Gender kepada para Bupati dan Walikota se–NTT di Surabaya pada 22 Mei 2014 Foto: Quin untuk AIPMNH
1
Kegiatan–Kegiatan Inovasi dukungan AIPMNH Untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan dan manajemen Puskesmas dan Dinas Kesehatan, beberapa kegiatan inovasi telah dikembangkan dan dilaksanakan, yaitu: 1. Penguatan aspek perencanaan dan penganggaran kesehatan. Untuk penguatan aspek ini, beberapa metode dan mekanisme telah dilaksanakan yaitu: a. District Team Problem Solving Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak (DTPS KIBBLA). Adalah perencanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dengan pemecahan masalah melalui pendekatan tim kabupaten/kota. Tujuan dilaksanakannya metode perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan program KIBBLA di kabupaten/kota melalui proses DTPS untuk menghasilkan sebuah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan. Di dalamnya termasuk intervensi dan kegiatan yang diprioritaskan yang mempunyai dampak terbesar terhadap penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita. Metode ini digagas oleh Kementerian Kesehatan dengan dukungan Health Service Program (program yang didanai oleh USAID) tahun 2008 dan sudah menjadi kebijakan nasional untuk perencanaan program kesehatan ibu dan anak. Untuk mendapat persetujuan usulan dana dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dan parlemen, setelah proses perencanaan dilaksanakan advokasi hasil DTPS. Dengan melakukan perencanaan yang berbasis bukti (evidence based) ini diharapkan alokasi anggaran KIA di daerah dapat ditingkatkan, seperti yang tertera dalam grafik berikut.
2
Sumber: Dokumen DPA masing-masing kabupaten Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa beberapa kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk kegiatan kesehatan ibu dan anak cukup tinggi.
3
b. Rencana Kerja Terpadu yang Responsif Gender (Integrated Health Planning and Budgeting Responsive Gender) Untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan, AIPMNH mendukung Bappeda dan Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota NTT mengembangkan sebuah mekanisme perencanaan dan penganggaran terpadu yang responsif gender, yang sebelumnya pernah dikembangkan oleh Program GTZ SISKES. Pengembangannya berupa penambahan aspek gender dan penyusunan buku pedoman dan panduan yang lebih lengkap dan terpadu. Mekanisme ini dikembangkan berdasarkan regulasi nasional yaitu UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan secara operasional diatur dengan Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Lokakarya Perencanaan District Team Problem Solving (DTPS) di Kota Kupang Foto: Nugie untuk AIPMNH
4
Berikut ini adalah diagram mekansime IHPB Responsif Gender:
Bagan alur penyusunan IHPB RG/Renja Terpadu Responsif Gender Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Rencana usulan program
Lokakarya penyusunan Rancangan Awal Renja Dinkes Kab/Kota
Forum SKPD Kab/Kota
Perumusan Fokus Arah Pembangunan Kesehatan
Rakorde SDA 1 (Perencanaan)
Penyempurnaan
Rancangan Renja
Finalisasi Dokumen Renja
Rakordes II (sinkronisasi anggaran)
Finalisasi si dokumen anggaran
Musrenbang Kab/Kota Penyusunan RUK Pusk.
Keterangan: Tahapan sesuai pedoman Penyusunan Renja Terpadu Responsif Gender Bidang Kesehatan.
5
Dengan melaksanakan mekanisme ini, diharapkan alokasi anggaran kesehatan dapat ditingkatkan. Berikut ini adalah grafik trend alokasi anggaran kesehatan di 14 kabupaten dukungan AIPMNH:
6
Sumber data: DPA masing-masing kabupaten/kota
Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa di beberapa kabupaten/kota terjadi peningkatan alokasi anggaran kesehatan (belanja langsung). Sebagai alat bantu untuk pelaksanaan mekanisme ini telah disusun alat bantu berupa pedoman, panduan dan buku saku.
c. District Health Account Health Account (HA) merupakan proses pencatatan dan klarifikasi data biaya kesehatan. HA dapat dilakukan pada tingkat nasional (National Health Account/NHA), provinsi (Provincial Health Accunt/PHA) dan Kabupaten (District Health Account/DHA). District Health Account sangat diperlukan dalam melaksanakan National Heath Account. NHA dilakukan oleh pusat, hanya akan lengkap kalau mendapat informasi situasi pembiayaan kesehatan dari tingkat kabupaten/kota.
7
Untuk memulai mengembangkan DHA, disusunlah sebuah panduan yang diinisiasi oleh AusAid dan GTZ Siskes yang berkolaborasi dengan Itim Universitas Indonesia (Prof Ascobat Gani) pada tahun 2007. Kemudian mulai dimplementasikan oleh program AIPMNH untuk NTT dan GTZ Siskes di Provinsi NTB. Tim DHA dilatih dan dibentuk kelembagaanya di 14 kabupaten dan provinsi. Tim ini secara reguler akan membuat analisis DHA dan melakukan advokasi kepada stakeholder terkait. Manfaat District Health Account: - Bahan advokasi kepada stakeholder terkait agar mengetahui gambaran pembiayaan yang ada di daerahnya. - Sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. - Sebagai alat bantu dalam memfasilitasi analisis DHA, telah disusun sebuah buku panduan oleh Tim Universitas Indonesia. Hasil yang telah dicapai dalam inovasi mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut: - Adanya tim DTPS, IHPB dan DHA di masing–masing kabupaten dan provinsi yang akan memfasilitasi pelaksanaan DTPS, IHPB dan DHA. - Adanya kemandirian beberapa kabupaten dengan memakai APBD untuk kegiatan–kegiatan inovasi tersebut. Hambatan: - Seringnya terjadi mutasi di kabupaten yang menyebabkan terhambatnya kegiatan karena harus mencari dan melatih orang atau tim baru.
8
2. Metode/tools untuk pemerataan distribusi tenaga kesehatan Beberapa metode/tool telah dikembangkan untuk tercapainya pendistribusian tenaga kesehatan yang lebih merata, kinerja terpantau, dan penyediaan pelatihan penyegaran lebih banyak. Metode/tool tersebut adalah: a. Penyusunan analisis kebijakan distribusi tenaga kesehatan Sebuah metode analisis kebijakan tenaga kesehatan telah dikembangkan dengan dukungan PKEKK-UI (Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia). Metode analisis ini dipakai untuk mengembangkan sebuah regulasi terkait dengan distribusi tenaga. Sebuah tim di kabupaten dibentuk dan membuat analisis serta menerjemahkannya dalam sebuah regulasi. Kegunaan: Dipakai sebagai acuan untuk mutasi staf sehingga distribusi tenaga kesehatan merata. b. Analisis WISN (Workload Indicators Staffing Needs) Adalah sebuah alat untuk menganalisis beban kerja tenaga di Puskesmas dan rumah sakit. Hasil analisis beban kerja ini dipakai oleh pemegang kebijakan dalam melakukan mutasi staf sehingga distribusi tenaga kesehatan merata sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan sehingga kinerja tenaga kesehatan dapat optimal.
Pelatihan perencanaan pro-KIBBLA di Kota Kupang Foto: Nugie untuk AIPMNH
9
k Pardjono K.
Pardjono K.
Beban kerja seorang tenaga kesehatan akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan beban kerja sebagai dasar perencanaan kebutuhan tenaga agar pendistribusiannya dilakukan sesuai kebutuhan.
10
kompete c. Pengembangan HRMIS (Human Resources Management Information System)
Sebuah software atau piranti lunak ketenagaan dikembangkan berdasarkan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian). Software ini mempunyai kelebihan yaitu dengan adanya informasi tentang jenis pelatihan teknis yang pernah diikuti staf.
Software ini diperbarui secara rutin oleh tenaga di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Data base ini mempermudah pemegang kebijakan dalam melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan dalam pendistribusian tenaga kesehatan. 3. Penyusunan Peraturan Daerah terkait KIA AIPMNH mendukung 14 kabupaten dalam menyusun undangundang, kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan dan persetujuan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Regulasi ini sebagai payung hukum dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya payung hukum, diharapkan pendanaan di daerah berpihak pada pencapaian indikator kesehatan ibu dan anak.
11
i
Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama Kabupaten/ Kota Regulasi Kota Kupang Perda No. 7 Thn 2013 Kabupaten Kupang Perbup No. 16 Thn 2011 TTS Perda No. 6 Thn 2013 TTU Perda No. 4 Thn 2012 Belu Perda No. 10 Thn 2012 Sumba Barat Perda KIBBA No. 4 Thn 2012 Sumba Timur Perda No. 3 Thn 2011 Manggarai Barat Perda No. 12 Thn 2011 Manggarai Perbup No. 7 Thn 2011 Ngada Perda No. 11 Thn 2011 Ende Perda No. 5 Thn 2014 Sikka Perbup No. 8 Thn 2011 Flores Timur Perda No. 9 Thn 2011 Lembata Perda No. 5 Thn 2013 PERDES KIA/ KIBBLA : 178 ( Tersebar di 14 Kab intervensi AIPMNH )
Dari 14 kabupaten/kota dukungan AIPMNH, 11 kabupaten/kota telah mempunyai PERDA dan 3 kabupaten mempunyai PERBUP.
Bidan di depan Puskesmas Halilulik, Kabupaten Beu, di mana Program PML dilaksanakan dengan baik Foto: Quin utk AIPMNH
12
4. Peningkatan Performance Management and Leadership Puskesmas Tujuan: Meningkatkan kinerja dan kompetensi pemimpin/manajer kesehatan di Puskesmas di 4 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Pengembangan kapasitas manajer kesehatan di NTT dimulai dengan Pengembangan Manajer Puskesmas yang berfokus pada: Kemampuan membuat perencanaan Puskesmas dengan metode micro planning Melaksanakan monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas melalui metode mini-lokakarya Kemampuan membuat laporan: keuangan dan program Kemampuan pengelolaan obat di Puskesmas Kemampuan Ppengelolaan penganggaran
keuangan:
pembiayaan
dan
Kemampuan menilai kinerja Puskesmas dengan Standar Pelayanan Minimum Puskesmas Kompetensi tersebut diperlukan oleh seorang Kepala Puskesmas, di samping kompetensi lain yang dipersyaratkan oleh Permenkes No. 971/2009 yang meliputi: 1. Kompetensi Dasar: a. Integritas b. Kepemimpinan c. Perencanaan d. Penganggaran e. Pengorganisasian f. Kerja sama; dan g. Fleksibel
13
2. Kompetensi Bidang: a. Orientasi pada pelayanan b. Orientasi pada kualitas c. Berpikir analitis d. Berpikir konseptual e. Keahlian teknis, manajerial, dan profesional f. Inovasi 3. Kompetensi Khusus: a. Pendidikan b. Pelatihan, dan/atau c. Pengalaman jabatan
Ibu dan bayi baru lahir di kecamatan Golowelu Kabupaten Manggarai Barat Foto: Quin utk AIPMNH
14
Model Pelaksanaan Kegiatan PELATIHAN MANAJER PUSKESMAS
Persiapan pelatihan & lokakarya awal
6 Minggu web-based/modul elektronik Kepala Puskesmas (6 orang)
Didampingi tutor lokal
6 Minggu web based/modul elektronik Sekretaris & Koordinator (12 orang)
Persiapan dan pelaksanaan kaji banding
3 hari tatap muka di ibu kota kab (6 orang)
Dihadiri Kadinkes Kab dan Ka Bidang
3 hari tatap muka di ibu kota kab (12 orang)
4 minggu identifikasi masalah dan penyusunan rencana aksi
Didampingi tutor lokal
Seminar pembahasan rencana aksi di ibu kota kabupaten
Dihadiri Kadinkes kab dan ka bidang
Implementasi di tempat kerja Didampingi tutor lokal
EVALUASI
15
Garis Besar Tahapan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Tahap 1: Persiapan (4 minggu) Tahap 2: TOT Mentor Lokal di Kupang (5 hari) Tahap 3: Lokakarya persiapan dan pembekalan kaji banding: 8QWXN3XVNHVPDVGLPDVLQJPDVLQJNDEXSDWHQ KDUL 8QWXN 'LQDV .HVHKDWDQ .DEXSDWHQ GDQ 'LQDV Kesehatan Provinsi di Kupang (3 hari) Tahap 4: Pembelajaran berbasis web (e-learning) di tempat kerja masing masing (6 minggu) Tahap 5: Kaji banding Tahap 6: Tatap muka pasca e-learning dan pasca kaji banding (3 hari) Tahap 7: Penyusunan Rencana Aksi di Tempat Kerja (4 minggu). Selama penyusunan rencana aksi akan dilakukan satu kali lokakarya periodik pertama bersama dengan mentor Tahap 8: Seminar Rencana Aksi (2 hari) Tahap 9: Pelaksanaan Rencana Aksi di tempat kerja (12 minggu). Selama pelaksanaan rencana aksi akan dilakukan dua kali lokakarya periodik (lokakarya periodik ke dua dan ketiga) bersama mentor Tahap 10: Lokakarya evaluasi Tahap 11: Seminar akhir Untuk menyelesaikan 9 tahap ini diperlukan waktu kurang lebih tujuh bulan, selanjutnya dilakukan bimbingan tehnis dan monitoring oleh Dinas Kesehatan kabupaten setiap tiga (3) bulan.
16
Hasil Hasil yang telah dicapai dapat dilihat dari hasil evaluasi akhir yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi awal dan akhir di 4 kabupaten (dengan t test). Berikut ini adalah grafik yang menunjukan kondisi awal dan kondisi akhir dari peserta program: Kondisi awal (sebelum pelaksanaan program)
17
Kondisi akhir (setelah pelaksanaan program)
Pembelajaran dari Leadership (PML):
program
Performance
Management
and
1. Peserta terutama para kepala Puskesmas merasa terbantu dengan adanya program ini karena sekarang lebih memahami tentang bagaimana mengelola dan memimpin sebuah Puskesmas. 2. Metode belajar dengan memanfaatkan IT (teleconference, pembelajaran jarak jauh) menambah kemampuan peserta untuk lebih melek teknologi. 3. Puskesmas dengan hasil yang baik (adanya peningkatan kinerja yang tinggi) adalah Puskesmas yang dipimpin oleh kepala Puskesmas yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar dan berubah.
18
Lokakarya District Team Problem Solving (DTPS) di Kota Kupang Foto: Nugie untuk AIPMNH
Penutup Memperbaiki aspek perencanaan dan manajemen di bidang kesehatan bukanlah hal mudah karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan perubahan. Namun bukan berarti aspek tersebut kita tinggalkan karena aspek tersebut memegang peranan yang cukup besar dalam peningkatan kinerja pengelolaan program kesehatan klinis terutama yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari empat pendekatan inovatif tersebut dijumpai kendala yang terkadang berada di luar tangggung jawab kita. Contohnya: mutasi sering terjadi di lingkup kesehatan yang menyebabkan harus memulai kegiatan dari awal bahkan sampai terhentinya kegiatan. Namun, pengalaman selama lima tahun mendukung 14 kabupaten/kota di NTT menunjukkan motivasi dan kemauan belajar yang tinggi dari Tim Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan inovasi terkait dengan perencanaan dan manajemen untuk terwujudnya target pembangunan kesehatan.
19
AIPMNH 2014
