PAKET INVESTASI AIPMNH: INTERVENSI PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM) A. MENTOR PERAN SERTA MASYARAKAT B. DESA SIAGA C. BADAN PEDULI KESEHATAN MASYARAKAT (BPKM)
AIPMNH is managed by Coffey on behalf of the Australian Government
1
Konteks, dasar pemikiran, hasil
Apa intervensi yang dilakukan dan bagaimana cara kerjanya?
1.1 Gambaran singkat Paket investasi ini memberikan kerangka kelembagaan untuk penguatan peran serta masyarakat (PSM) dalam program-program kesehatan di daerah yang berfokus pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Paket investasi ini meliputi; (A). Peran dan fungsi dari mentor PSM (B). Program Desa Siaga (C). Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKM) Ketiga hal ini menjadi dasar untuk kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat termasuk inovasi-inovasi seperti rumah tunggu dan kelompok relawan donor darah.
1.2 Konteks dan dasar pemikiran dalam desain awal program Masyarakat di desa-desa di NTT umumnya melihat pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab Puskesmas dan Puskesmas dilihat sebagai aset dan tanggung jawab pemerintah semata. Secara umum, masyarakat kurang menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan dan menjaga pelayanan kesehatan. Akibat adanya kepercayaan tradisional, halangan geografis dan finansial, banyak masyarakat di NTT yang mengalami keterbatasan dalam hal interaksi, keterlibatan dan tidak mempunyai rasa
1
kepemilikan atas Puskesmas dan program-program pemerintah. Perubahan kebiasaan dan perilaku masyarakat adalah hal yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya mengubah kebiasaan melakukan persalinan di rumah dengan persalinan di fasilitas kesehatan. Puskesmas juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa masyarakat, dan perlu melibatkan dan mendapat dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan kesehatan penduduk. Meskipun ada sejumlah instansi pemerintah (khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat) dan struktur pemerintahan lainnya (camat, kepala desa), namun keterlibatan dan kemitraan mereka di bidang kesehatan kurang kuat. Dengan adanya peningkatan dana yang langsung dialokasikan ke desa-desa maka akan ada peluang keterlibatan masyarakat yang lebih besar yang berujung pada peningkatan alokasi sumber daya yang lebih besar lagi untuk kesehatan.
1.3 Masalah atau kebutuhan Perlu menciptakan sebuah struktur dan organisasi yang bisa membawa para tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan bersama penyaji layanan kesehatan dan instansi pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan sebagai bagian dari kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
1.4 Tujuan Masyarakat mendapat informasi, sadar dan mampu merespons terhadap masalah kesehatan dan prioritas lain di wilayahnya. Masyarakat mampu menggerakkan sumber daya yang ada untuk mendukung kebutuhan anggota masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Masyarakat terlibat, memantau, memberi umpan balik, dan mendukung penyajian pelayanan kesehatan di Puskesmas. Masyarakat mengadvokasi pemerintah daerah agar memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung program-program kesehatan.
2
1.5 Hasil yang dicapai Hasil evaluasi selama periode 2011 sampai 2014 (A) Desa Siaga Dana untuk ibu hamil dan bayi: rata-rata meningkat dari Rp. 900.000 pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.200.000 pada Maret 2014 Meningkatnya alokasi APBDes untuk KIBBLA: dari rata-rata Rp. 800.000 pada tahun 2010 menjadi Rp. 3 juta pada tahun 2014 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan: rata-rata cakupan meningkat dari 51% pada tahun 2010 menjadi 92% pada tahun 2014. Meningkatnya proporsi ibu hamil yang ke Posyandu untuk ANC: dari 63% menjadi 93% (B) BPKM terbentuk di 52 Puskesmas Meningkatnya transparansi penggunaan dana Puskesmas Saling menghargai dan memercayai antara staf Puskesmas dan masyarakat Masyarakat menghargai pelayanan Puskesmas dan tingkat kepuasan kinerja staf Puskesmas meningkat (C) Rumah Tunggu terbentuk di 27 Puskesmas
1.6 Organisasi yang terlibat: syarat dan peran Mentor Peran Serta Masyarakat (PSM): konsultan lokal yang memiliki keahlian di bidang pengembangan masyarakat dan dikontrak oleh BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk memfasilitasi, mendukung dan memastikan kualitas keterlibatan antara instansi pemerintah dan masyarakat.
3
Instansi pemerintah kabupaten: BPMPD: koordinasi, perencanaan dan penganggaran, strategi, supervisi Mentor; Dinkes Kabupaten: memberi bantuan teknis dan berkoordinasi dengan Puskesmas. Pemerintah desa: Camat dan instansi-instansi di Kecamatan (khususnya Seksi PMD – Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Seksi Kesos – Kesejahteraan Sosial): koordinasi perencanaan dan penganggaran, mendampingi pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, advokasi kepada pemerintah kabupaten tentang rencana strategis dan rencana tahunan. Puskesmas dan staf: Memberi masukan untuk pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan di desa, advokasi ke desa dan Kecamatan untuk alokasi anggaran program-program kesehatan. Pemerintah desa: BPD (Badan Perwakilan Desa) dan LPM (Lembaga Pembangunan Desa): Kepemimpinan, mempersiapkan rencana dan anggaran, advokasi ke Kecamatan, melaksanakan dan memantau serta memberi laporan mengenai program, mendukung dan mendampingi sukarelawan desa dan tokoh masyarakat.
1.7 Isu-isu kontektual / persyaratan: Komitmen pemerintah kabupaten dan instansi terkait (BPMPD, Dinkes, Bappeda) dalam mendukung pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dengan menggunakan strategi ini. Komitmen pemerintah desa, masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung pendekatan pelibatan masyarakat ini. Ketersediaan dan akses ke fasilitas kesehatan di tingkat desa. Adanya kegiatan-kegiatan kesehatan yang berjalan baik di masyarakat, termasuk para kader dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
4
2
Intervensi: desain dan pelaksanaan
2.1 Elemen dan input yang dibutuhkan untuk intervensi (A) Mentor Peran Serta Masyarakat Instansi pemerintah kabupaten bersama dengan AIPMNH merekrut Mentor PSM berdasarkan kontrak kerja, kerangka acuan dan rencana aksi. Sekitar 50% waktu mentor berfokus di kabupaten, sedangkan 50% lagi berfokus di kecamatan dan desa. Penilaian kinerja tahunan dari para mentor terdiri dari penilaian pribadi dan penilaian dari pihak luar yang dilakukan oleh instansi pendamping dari pemerintah. Mentor PSM memiliki peran yang penting bukan hanya sebagai fasilitator peran serta masyarakat tetapi juga sebagai fasilitator dan mengadvokasi hubungan antara instansi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hubungan dengan keberlanjutan jangka panjang dari program ini. Mentor PSM juga memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang kadang-kadang menjadi bagian rutin dari staf instansi pemerintah. Mentor PSM juga memastikan dan memantau pengumpulan data dan memberi laporan mengenai kegiatan dan hasil-hasilnya. Pada umumnya mentor PSM dikontrak oleh BPMPD dengan menggunakan dana dari AIPMNH sedangkan perekrutan para mentor dan pengelolaannya dilakukan secara kolektif oleh BPMPD, Dinkes dan Bappeda. Keterampilan dan pengalaman yang diperlukan Paling kurang berpengalaman lima tahun di bidang peran serta masyarakat Memiliki pengetahuan yang luas dan terampil dalam melibatkan dan memberdayakan masyarakat; kesehatan ibu dan bayi baru lahir; gender dan HIV
5
Terampil dan mampu bekerja dalam tim, berkomunikasi, bernegosiasi dan menangani konflik; memfasilitasi dan melatih dengan metode pembelajaran orang dewasa; mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya Berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi; berkomitmen untuk bekerja secara efektif, fleksibel dan berfokus pada hasil Seleksi dan rekrutmen Proses terbuka dan transparan berdasarkan kriteria yang jelas dan melalui wawancara. Peran dan tanggung jawab Memperkuat kemitraan antara instansi pemerintah yang relevan dalam melaksanakan program Puskesmas Reformasi dan Desa Siaga Memperkuat dan mendukung instansi pemerintah di kecamatan dan Puskesmas agar bisa terlibat dan merespons persoalan-persoalan di masyarakat Membangun kerjasama dan memperkuat kapasitas para pimpinan dalam melibatkan dan mengadvokasi Puskesmas Membangun kerjasama dan mendorong kolaborasi lintas-sektor di kecamatan dan desa bersama masyarakat Mengumpulkan data, mendokumentasikan, memantau dan mengevaluasi program Input yang dibutuhkan dan biaya Item
Biaya (Rp.)
Pelatihan awal dan tahunan untuk 28 peserta selama 3 hari. Inklusif narasumber, tokoh masyarakat dan lembaga agama. Biaya kontrak per Mentor per Bulan (inklusif semua)
140 juta
6
7,5 juta
(B) Desa Siaga Peraturan Menteri, No. 564/Menkes /2006 tentang Pelaksanaan Desa Siaga: mendefinisikan Desa Siaga sebagai; masyarakat secara swadaya memiliki sumber daya, kapasitas dan kesiapan untuk mencegah dan manangani berbagai masalah, penyakit, dan kedaruratan di bidang kesehatan. Elemen-elemen Jejaring pencatatan dan pemantauan: memberi laporan dan mencatat jumlah ibu hamil pada papan informasi, digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, tindak lanjut dengan Posyandu, Polindes dan Puskesmas. Jejaring transportasi: transportasi berbasis masyarakat yang siap untuk mengantar ibu hamil saat dibutuhkan. Jejaring donor darah: tenaga sukarela dan tokoh masyarat mengajak anggota masyarakat lainnya untuk menyumbang darah dan mendaftar sebagai calon pendonor darah. Dana Emergensi: kontribusi dari masyarakat untuk dana desa (Dasolin). Papan informasi KB: para pekerja sosial, tokoh masyarakat dan dukun bersalin mengajak kaum ibu untuk menggunakan pelayanan KB. Revitalisasi Posyandu: berkolaborasi dengan pihak lainnya Langkah-langkah pelaksanaan Seleksi desa oleh instansi kabupaten/ kecamatan: berdasarkan kepedulian dan komitmen dari pemerintahan dan pimpinan desa; letak geografis; status sosio-ekonomi dan kesehatan Seleksi fasilitator desa Pembentukan tim fasilitator Desa Siaga, terdiri dari bidan desa dan staf Puskesmas serta kantor Kecamatan Pelatihan dengan teknik partisipatif dan survei masyarakat Mengatur dan membentuk lima jejaring: notifikasi ibu berisiko, jejaring donor darah, transportasi, keluarga berencana dan gizi. Pendampingan dan pemantauan oleh kecamatan dan kabupaten Peraturan Desa (PerDes) untuk mendukung pelembagaan program Input yang diperlukan dan biaya per Desa Item
Biaya (Rp.)
Kegiatan awal untuk membentuk Desa Siaga Fasilitasi peraturan desa (Perdes)
10 juta 7 juta
7
(C) Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKM) Peran dan Fungsi Bertindak sebagai wakil masyarakat dan menyampaikan kebutuhan dan kepedulian mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Mengkomunikasikan program-program Puskesmas dan manfaatnya kepada masyarakat dan mempromosikan penyerapan dan pemanfaatan program-program tersebut Mengadvokasi dan mengelola sumber daya yang ada di masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas Puskesmas Bermitra dengan Puskesmas dalam mengadvokasi pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten agar bisa mengalokasikan sumber daya yang memadai Melakukan pengawasan, analisis kritis dan saran untuk memperbaiki kinerja Puskesmas Struktur Organisasi .HWXDZDNLOVHNUHWDULVGDQEHQGDKDUD (PSDWVHNVL 1. Mobilisasi sumber daya (masyarakat dan CSR) 2. Advokasi .RPXQLNDVL,QIRUPDVLGDQ(GXNDVL 4. Rumah Tunggu Anggota BPKM Anggota dipilih oleh dan dari masyarakat: biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi masyarakat, pihak swasta, dan individu-individu yang peduli terhadap kesehatan Proses pembentukan BPKM Persiapan: memfasilitasi dan mendorong komitmen dari para pemangku kepentingan di wilayah setempat (Kabupaten, Kecamatan, Desa) Identifikasi calon anggota: memilih anggota melalui sebuah forum yang dipimpin oleh Camat dan anggota dipilih oleh para peserta secara bebas dan demokratis. Pelatihan dan dukungan kepada tim manajemen rumah tunggu Pertanggungjawaban/Akuntabilitas Secara administratif kepada Camat; secara operasional kepada masyarakat
8
Input dan biaya per BPKM Item
Biaya (Rp.)
Sosialisasi / pelatihan anggota BPKM Pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk tim pengelola rumah tunggu Dana operasional – dari sumber daya yang ada di Puskesmas
20 juta 7,5 juta
3
Potensi Sumber dana / opsi untuk replikasi
$3%'$3%'HVD 'DQD%2.3XVNHVPDV 'DQD'HVD
9
4
Risiko, tantangan dan cara mengatasi
Penunjukkan mentor PSM yang kurang tepat; perlu seleksi yang hati-hati dan mempertimbangkan kinerja pelamar di masa lampau serta memastikan bahwa pelamar memiliki pengalaman dan keterampilan yang sesuai. Seringnya rotasi / penggantian mentor PSM; pastikan bahwa Mentor PSM didukung dan diberi penghargaan dengan umpan balik yang positif dan dukungan yang dibutuhkan. Membangun kepercayaan dan diterima oleh instansi pemerintah kabupaten (BPMPD, Dinkes, Bappeda). Instansi pemerintah cenderung untuk tidak memercayai staf kontrak LSM, sehingga sulit membangun hubungan atas dasar saling percaya. Membangun ketertarikan dan komitmen instansi pemerintah terhadap proses, khususnya sebagai sebuah program yang berbeda dari program Desa Siaga dari pemerintah yang sudah ada, yang seringkali hanya tertulis di atas kertas. Kunjungan lapangan ke desa-desa yang masih aktif oleh para pengambil keputusan dan pelaksana adalah cara yang paling efektif bagi Pemda Kabupaten dan Provinsi untuk memahami manfaat dan persyaratan yang dibutuhkan agar bisa berhasil mengimplementasikan program ini. Keengganan masyarakat untuk mengubah kebiasaan dan perilaku; mengadakan kunjungan lapangan ke desa yang telah berhasil melaksanakan dan mendapat manfaat dari program ini. Identifikasi tokoh-tokoh masyarakat yang bisa bertindak sebagai agen perubahan dan memberi dukungan serta keterampilan agar mereka bisa memfasilitasi program ini Kemiskinan dan letak geografis yang sulit; program perlu disesuaikan dengan konteks yang ada dan perlu mendapatkan dukungan dan sumber daya yang lebih banyak lagi Mempertahankan antusiasme dan kepedulian; memberikan umpan balik secara rutin dan mekanisme agar bisa menunjukkan manfaat program ini untuk masyarakat. Kunjungan oleh para petinggi dari luar dan pengakuan publik atas pencapaian-pencapaian program ini.
Referensi Peran Serta Masyarakat untuk Kesehatan Ibu dan Anak (Community participation in MNCH) AIPMNH (2014); Panduan pengembangan Desa Siaga, AIPMNH (Juni 2015)
www.aipmnh.org
10
4
Risks and challenges and how to resolve
,QDSSURSULDWHDSSRLQWPHQWRI&(PHQWRUV UHTXLUHVFDUHIXOVHOHFWLRQDQGWKRURXJKFKHFNLQJRI past employment performance as well as checking that skills and experience are at an appropriate level. )UHTXHQWURWDWLRQFKDQJHRI&(PHQWRUV HQVXUH&(0HQWRUVDUHVXSSRUWHGDQGDSSUHFLDWHG ZLWKSRVLWLYHIHHGEDFNDQGDVVLVWDQFHZKHUHUHTXLUHG Building trust and acceptance of role by district government agencies (BPMPD, Dinkes, Bappeda). Government agencies tend to distrust non-government contracted staff, and a relationship of trust can be difficult to establish. Building district government agency interest and commitment to the process, particularly as distinct from the existing government program of Desa Siaga, which often exist only on paper. Field visits to active sites, by decision makers and implementers are the most effective means IRU 'LVWULFWV DQG 3URYLQFHV WR XQGHUVWDQG EHQHILWV DQG UHTXLUHPHQWV IRU VXFFHVVIXOO\ implementing these programs. Community reluctance to change practices and behaviours; organise field visit to similar village where the program has been successfully implemented and benefits are demonstrated. Identify community leaders that can act as change agents and provide support and skills to enable them to facilitate uptake of the program Community poverty and geographic isolation; adjust the program to take account of context and provision of extra support and resources Maintaining initial enthusiasm and sustaining interest; provision of regular feedback and mechanisms for demonstrating community benefits. Visits by respected outsiders and public recognition of achievements.
References Peran Serta Masyarakat untuk Kesehatan Ibu dan Anak (Community participation in MNCH) AIPMNH (2014); Panduan pengembangan Desa Siaga, AIPMNH (June 2015)
www.aipmnh.org
10
Inputs and costs per BPKM
20 million 7.5 million
Socialization / training of BPKM board members Training and capacity building for maternity waiting house management team 2ngoing operational funds – from Puskesmas resources
Costs (Rp.)
Item
3
Potential Sources of funding / options for replication
$3%'$3%'HVD 3XVNHVPDV%2.IXQGV 9LOODJHGHYHORSPHQWIXQGV 'DQD'HVD
9
(C) Community Health Boards (BPKM) Role and Functions Act as representatives of the community and communicate their needs and concerns in Puskesmas planning and implementation Communicate Puskesmas programs and benefits to the community and promote uptake and utilisation Advocate and organise community resources to improve Puskesmas services and facilities Partner with Puskesmas to advocate to sub-District and District governments for appropriate allocation of resources Provide oversight, critical analysis and suggestions to improve Puskesmas performance Organisational structure &KDLUYLFHFKDLUVHFUHWDU\DQGWUHDVXUHU )RXUVHFWLRQV 1. Resource mobilisation (community and corporate social responsibility) 2. Advocacy &RPPXQLFDWLRQ,QIRUPDWLRQDQG(GXFDWLRQ 4. Community managed maternity waiting house Members of the BPKM Members are selected by and from the community: these are usually community leaders, religious OHDGHUV1*2PHPEHUVFRPPXQLW\RUJDQLVDWLRQVSULYDWHVHFWRUDQGLQGLYLGXDOVFRQFHUQHGZLWK health Process of establishing BPKM Preparation: facilitate and foster commitment from local stakeholders (District, Subdistrict, Village) Identify potential candidates: select members through a forum led by the Camat, with members elected by the participants freely and democratically. Training and support for the management team of the maternity waiting house Accountability Administratively to the Camat; operationally to the community
8
(B) Desa Siaga Ministerial directive 564/Menkes /2006 on Implementation of Desa Siaga: defines Desa Siaga as; communities are self-reliant in having the resources, capacity and readiness to prevent and handle health problems, diseases, and health emergencies. Elements Recording and monitoring network: reporting and recording of pregnant women to the community notice board, used as a basis for planning, follow-up health outreach at Posyandu, Polindes and Puskesmas. Transportation network: community based locally appropriate transport in readiness for pregnant women in need. Blood donor network: community volunteers and leaders encourage community members to be blood grouped and registered as potential blood donors. (PHUJHQF\)XQG FRPPXQLW\FRQWULEXWLRQVWRDYLOODJHIXQG 'DVROLQ Family planning information post: community workers, leaders and traditional midwives encourage women to utilise FP services. Revitalisation of Posyandu: in collaboration with other sectors Implementation steps Selection of village by district/ subdistrict agencies: based on interest and commitment from village government and leaders; geographic location; socio-economic and health status Selection of village facilitators Formation of village Desa Siaga facilitation team, includes village midwife and staff of the Puskesmas and subdistrict government office (Kecamatan) 7UDLQLQJLQSDUWLFLSDWLYHWHFKQLTXHVDQGFRPPXQLW\VXUYH\ 2UJDQLVH DQG IRUP WKH ILYH QHWZRUNV QRWLILFDWLRQ RI DW ULVN ZRPHQ EORRG GRQRU QHWZRUN transportation, family planning and nutrition. Supervision and monitoring by subdistrict and district Village regulation (PerDes) to support institutionalisation of the program Inputs required and costs per Village
10 million 7 million
Initial activities to establish Desa Siaga Facilitation of village regulation (Perdes)
Costs (Rp.)
Item
7
Skills and capacity to work as a team member, communicate, negotiate and manage conflict; facilitate and train using adult learning approaches; identify problems and solutions Commitment to improving the health of mothers and babies; commitment to work efficiently, flexibly and results focused Selection and recruitment 2SHQDQGWUDQVSDUHQWFRPSHWLWLYHSURFHVVEDVHGRQFOHDUVHOHFWLRQFULWHULDDQGLQWHUYLHZ Role and responsibilities Strengthen the partnership amongst relevant district government agencies to implement the Puskesmas Reformasi and Desa Siaga programs Strengthen and support the subdistrict agencies and Puskesmas in engaging with and responding to community concerns Build cooperation and strengthen the capacity of community leaders in engaging with and advocating to Puskesmas Build cooperation and encourage cross-sectoral collaboration at the subdistrict and village levels with the community Data collection, documentation and monitor and evaluate the programs Inputs required and costs
140 million
Initial and annual refresher training for 28 participants for 3 days. Inclusive of resource persons, community leaders and religious institutions. Contract costs per Mentor per Month (all inclusive)
Costs (Rp.)
Item
7.5 million
6
2
Intervention: design and implementation
2.1 Intervention elements and inputs required A. Community Engagement Mentors 'LVWULFW JRYHUQPHQW DJHQFLHV WRJHWKHU ZLWK $,301+ UHFUXLW WKH &( 0HQWRU EDVHG RQ D ZRUN contract, terms of reference and a plan of action. Approximately 50% of their time is focussed at district level, the remaining 50% at subdistrict and village. Annual performance appraisals are part self-appraisal and part external appraisal by supervising government agencies. 7KH&(PHQWRUKDVDQLPSRUWDQWUROHQRWMXVWDVIDFLOLWDWRURIFRPPXQLW\HQJDJHPHQWEXWDOVRDV facilitator and advocate of relationships between government agencies and the community, SDUWLFXODUO\LQUHJDUGWRWKHORQJWHUPVXVWDLQDELOLW\RIWKHSURJUDP7KH&(PHQWRUDOVRHQVXUHV WKH TXDOLW\ RI DFWLYLWLHV XQGHUWDNHQ ZKLFK FDQ VRPHWLPHV EHFRPH URXWLQH ZKHQ SHUIRUPHGE\ JRYHUQPHQWDJHQF\VWDII7KH&(PHQWRUDOVRHQVXUHVDQGPRQLWRUVWKHFROOHFWLRQRIGDWDDQG reporting on activities and outcomes. ,QPRVWFDVHVWKH&(PHQWRUVDUHFRQWUDFWHGE\%303'XVLQJIXQGVIURP$,301+DQGVHOHFWLRQ and management collectively by BPMPD, Dinkes and Bappeda. Skills and experience required $WOHDVWILYH\HDUV·H[SHULHQFHLQ&( Wide knowledge and skills in approaches to engaging and empowering communities; maternal and newborn health; gender and HIV
5
District government agencies: BPMPD: coordination, planning and budgeting, strategies, VXSHUYLVLRQRI0HQWRUV '+2 SURYLVLRQRIWHFKQLFDODVVLVWDQFHDQGFRRUGLQDWLRQZLWK3XVNHVPDV Subdistrict government: Camat and Kecamatan agencies (especially Seksi PMD – Pemberdayaan Masyarakat Desa, and Seksis Kesos – Kesejahteraan Sosial): coordination planning and budgeting, supervision of implementation, monitoring and reporting, advocacy to Districts on strategic and annual plans. Puskesmas and staff: Technical input to training, planning and implementation of villages services, advocacy to village and Kecamatan for budget allocations for health programs. Village government: BPD (Badan Perwakilan Desa) and LPM (Lembaga Pembangunan Desa): Leadership, preparation of plans and budgets, advocacy to Kecamatan, implementation and monitoring and reporting of programs, support and supervision of village volunteers and community leaders.
1.7 Contextual issues / requirements: Commitment of district government and relevant agencies (BPMPD, Dinkes, Bappeda) to support community empowerment and engagement using these strategies. Commitment of village government, community and religious leaders to support this approach to community engagement Availability and access to health services at the village level Availability and good functioning of community health activities, including village health volunteers (kader), and community based health efforts (UKBM)
4
1.5 Outcomes achieved Results from evaluation over the period 2011 to 2014 (A) Desa Siaga Village savings fund for pregnant women and their babies: average village savings rose from Rp. 900,000 in 2011 to Rp. 1,200,000 in March 2014 Increased allocation of village government funds (APBDes) to MNH: from an average of Rp. 800,000 in 2010 to Rp. 3 million in 2014 Increased coverage of deliveries in health facilities: average coverage with facility delivery increased from 51% in 2010 to 92% in 2014. Increased proportion of pregnant women attending Posyandu for ANC: from 63% to 93% (B) BPKM established in 52 Puskesmas Increased transparency in utilisation of Puskesmas funds (QKDQFHGPXWXDOUHVSHFWDQGWUXVWEHWZHHQ3XVNHVPDVVWDIIDQGFRPPXQLWLHV Puskesmas services valued by community and increased job satisfaction by Puskesmas staff (C) Community managed village waiting houses established in 27 Puskesmas
1.6 Organisasi yang terlibat: syarat dan peran Community Engagement (CE) mentors: local consultants with expertise in community development contracted by BPMD (Community Development and Village Government agency) to IDFLOLWDWH VXSSRUW DQG HQVXUH WKH TXDOLW\ RI HQJDJHPHQW EHWZHHQ JRYHUQPHQW DJHQFLHV DQG communities.
3
improvements in health, notably to shift community attitudes away from home delivery towards acceptance of delivery in a health facility. The Puskesmas also cannot function in isolation from the community, and needs to engage with and gain support from the community to improve population health. :KLOH WKHUH DUH D QXPEHU RI JRYHUQPHQW DJHQFLHV QRWDEO\ WKH &RPPXQLW\ (PSRZHUPHQW Agency), as well as local government structures (Camat at subdistrict level, village head at village level), their engagement and partnership in health has also been weak. With increased funding now being allocated directly to villages, there are opportunities for greater community engagement will lead to increased local resource allocations for health.
1.3 Problem or need The need is to create a structure and organisation that can bring together community leaders concerned about health, with health care providers and local government structures, to develop and implement health activities as a partnership between government and communities.
1.4 Objectives The community is informed, aware of and able to respond to health problems and priorities in their area. The community mobilises local resources to support the health needs of members with health problems. The community engages with, monitors, provides feedback to, and supports the provision of health services from the Puskesmas. The community advocates to local government for the use of government resources to support health programs.
2
1
Context, rationale, outcomes
What are the interventions and what will they do?
1.1 Brief description This investment package provides the institutional framework for strengthening community HQJDJHPHQW &( LQORFDOOHYHOKHDOWKSURJUDPVZLWKDIRFXVRQPDWHUQDODQGQHRQDWDOKHDOWK,W includes; (A). The role and function of community engagement mentors (B). The Desa Siaga program (C). Community Health Boards (BPKM) These provide the basis for community health activities, including innovations such as the delivery waiting houses, and volunteer blood donor groups.
1.2 Context and rationale for original design Communities in NTT villages generally see health services as the responsibility of the Puskesmas and the Puskesmas as an asset and responsibility of the government. The role and responsibility of the community in improving and maintaining community health is not widely considered. Due to traditional health beliefs, geographic and financial barriers, many communities in NTT have limited interaction, engagement and ownership of government health centres (Puskesmas) and programs. Yet changes in community practices and behaviours are essential to gain
1
AIPMNH INVESTMENT PACKAGE COMMUNITY ENGAGEMENT INTERVENTIONS A. COMMUNITY ENGAGEMENT MENTORS B. DESA SIAGA C. COMMUNITY HEALTH BOARDS (BPKM)
AIPMNH is managed by Coffey on behalf of the Australian Government
