AIDS

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS Muhamad Sukri Ruslan1) Nurlina, SKM., M.Kes dan Anto Purwanto, SKM., M.Kes2) 1)

Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Siliwangi ([email protected]) 2) Dosen Pembimbing Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi ABSTRAK Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang harus diimplementasikan oleh semua komponen pemerintah maupun masyarakat umum. Perda yang menjadi produk hukum di wilayah Kota Tasikmalaya adalah Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS. Di Kota Tasikmalaya terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS sebesar 52,53% dalam 1 tahun terakhir. Implementasi Perda cenderung terlambat. Pencapaian kegiatan sosialisasi/promosi yang direncanakan sejak tahun 2007, per-Desember 2014 tercapai 17,3%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai input, proses dan output dan informasi mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Perda No. 2 tahun 2008. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah subjek dalam Perda No. 2 tahun 2008 dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Kesimpulan penelitian bahwa dalam mengimplementasikan Perda Kota Tasikmalaya No. 2 tahun 2008 terdapat beberapa hambatan dan pendukung. Faktor pendukung diantaranya kesadaran pemerintah dalam mengimplementasikan Perda: pembentukan KPAD dan WPA, adanya LSM yang peduli terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan Faskes dan Pokja, dan alokasi anggaran sangat besar. Faktor penghambat diantaranya sosialisasi Perda kurang menyeluruh, kegiatan promosi belum dilakukan oleh seluruh faskes penyedia layanan, faskes yang memiliki SOP kegiatan surveilans penyakit HIV/AIDS masih sangat rendah, faskes yang memiliki kegiatan VCT sesuai dengan SOP hanya 16%, faskes yang memiliki agenda rutin dalam kegiatan pemutusan mata rantai penyakit HIV/AIDS sesuai dengan SOP hanya 8%, keterbatasan sarana dan alat disetiap faskes, belum tersedianya aturan teknis turunan dari Perda No. 2 Tahun 2008, dan terbatasnya LSM yang dibentuk dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada masyarakat Kota Tasikmalaya. Kata Kunci

:

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Perda

1

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF TASIKMALAYA REGIONAL REGULATION (Perda No 2 tahun 2008) ON PREVENTION AND CONTROL HIV / AIDS ABSTRACT Regional Regulation is a legal product that must be implemented by all components of the government and general public. One of the local regulations in Tasikmalaya is Perda No 2 tahun 2008 about Prevention and Control of HIV/AIDS. In Tasikmalaya, cases of HIV/AIDS increase amounted to 52.53% in the last 1 year. Implementation of that is too late. Achievement of dissemination/promotion planned since 2007, in December 2014 just reached on 17.3%. This research is to aim to find out information about the input, process, output, contributing factors and factors inhibiting the implementation of Perda No 2 tahun 2008. Type the research is qualitative descriptive. The population was subject of Perda No. 2 in 2008 and sampling used purposive sampling. Conclusion of the research is that there are some inhibiting and supporting factors. Supporting factors are awareness among government implement the law: the establishment KPAD and WPA, the NGOs concerned with the prevention and treatment of HIV/AIDS, provision health facility, and large budget allocation. Inhibiting factors: less comprehensive socialization of local regulations, lack of promotion by health facilities, health facilities that use SOP of surveillance activities against HIV/AIDS is still very low, VCT services only reached 16%, health facilities that have regular activity for the prevention of HIV/AIDS only 8%, limitations of the facilities of each health facilites, unavailability of technical rules derived from Perda No 2 tahun 2008, and limitation NGO established in the program of prevention and control of HIV/AIDS on communities in Tasikmalaya. Keyword

:

Prevention and Control HIV/AIDS, Regional Regulation

PENDAHULUAN Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 dibentuk oleh Walikota Tasikmalaya beserta DPRD Kota Tasikmalaya dalam rangka mengoptimalkan serta mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tasikmalaya. Dalam struktur organisasi dan keanggotaan KPAD, ketua dijabat secara ex officio oleh Walikota Tasikmalaya dan ketua pelaksana dijabat oleh Wakil Walikota Tasikmalaya. KPAD Tasikmalaya dibentuk oleh Walikota Tasikmalaya dalam rangka keterpaduan, keselarasan dan kesinambungan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. KPAD Tasikmalaya bertindak sebagai koordinator dan fasilitator setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Tasikmalaya. Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD Tasikmalaya bertanggung jawab kepada Walikota Tasikmalaya dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2

Walikota menugaskan camat untuk mengoordinasikan serta lurah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di masingmasing wilayahnya, demi membantu tugas KPAD. Selain itu lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga turut membantu pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Objek dalam Perda ini adalah masyarakat Kota Tasikmalaya pada umumnya, kelompok rawan, kelompok tertular, dan semua tempat dan/atau alat yang berpotensi menularkan virus HIV. Sedangkan subjek dalam Perda ini adalah seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, ODHA dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan difasilitasi KPAD. Adapun kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai Perda ini adalah promosi, surveilans HIV dan AIDS, pemutusan mata rantai penularan, VCT, pengobatan HIV dan infeksi oportunistik dan perawatan serta dukungan. a. Promosi dilakukan untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang menunjang dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kegiatannya meliputi pengembangan media komunikasi, informasi dan edukasi. b. Surveilans HIV dan AIDS wajib dilakukan oleh setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat yang dikoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan melaporkan aktivitas serta perkembangan programnya kepada KPAD. c. VCT dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan untuk keperluan surveilans. d. Dalam rangka pemutusan mata rantai penularan HIV dan AIDS, setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada pasangan seksualnya, dan dilarang mendonorkan darah, ASI, cairan sperma dan organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain. e. Pengobatan ODHA dilakukan dengan pendekatan berbasis klinik, keluarga, kelompok dukungan dan masyarakat. Pengobatan berbasis klinik dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah. Sedangkan pengobaran berbasis keluarga, kelompok dukungan dan masyarakat dilakukan di rumah ODHA oleh keluarga dan/atau anggota masyarakat lainnya. f. Perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan melalui pendekatan medis, psikologis, agama, sosial dan ekonomi, keluarga, masyarakat, dan dukungan pembentukan persahabatan ODHA. METODE PENELITIAN Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat (termasuk organisasi masyarakat, ODHA, dan LSM yang bermitra dan dikoordinir KPAD) dan pemerintah daerah kota Tasikmalaya. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun sampel penelitian diantaranya: Tokoh Masyarakat, Walikota Tasikmalaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Ketua Pelaksana KPAD Kota Tasikmalaya, Ketua Bidang Program KPAD Kota

3

Tasikmalaya, Ketua PKBI Kota Tasikmalaya, Petugas VCT di instansi kesehatan, Petugas surveilans HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dan Petugas surveilans HIV/AIDS KPAD Kota Tasikmalaya HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Harian Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan hasil observasi pada 25 fasilitas kesehatan (Faskes) penyedia layanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut: Faskes yang memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan promosi hanya 24% dari keseluruhan Faskes yang diteliti. Faskes yang mengagendakan kegiatan promosi mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS hanya 48% Faskes. Materi promosi penulis temukan di 23 Faskes dan yang melaporkan serta mendokumentasikannya hanya 12 Faskes. Kalsifikasi sasaran untuk program promosi tersebut yaitu pembuat kebijakan sebanyak 21, swasta swbanyak 22, Ormas sebanyak 21, populasi kunci sebanyak 9, dan warga binaan sebanyak 23. Faskes yang mengagendakan kegiatan promosi mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) di antaranya KPAD, Puskesmas Kahuripan, Puskesmas Cilembang, Puskesmas Cihiideung, Puskesmas Tawang, Puskesmas Mangkubumi, Puskesmas Kawalu, Puskesmas Cipedes, Puskesmas Indihiang, Puskesmas Leuwi Liang, BP Korpri dan BP Unsil. Faskes yang tidak memiliki agenda kegiatan promosi yaitu PKM Tamansari, PKM Purbaratu, PKM Sukalaksana, PKM Panglayungan, PKM Cigeureung, PKM Bungursari, PKM Bantar, PKM Cibeureum, PKM Leuwi liang, PKM Karang Anyar, PKM Parakannyasag, PKM Sambongpari, PKM Sangkali, RS. Dr. Soekardjo. Faskes yang memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) kegiatan surveilans penyakit HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya oleh Faskes penyedia layanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS masih sangat rendah yaitu hanya 53% dan hanya 36% Faskes yang memiliki agenda rutin pelaksanaan kegiatan surveilans, dan hanya 24% Faskes yang melakukan tahap analisis data hasil surveilans untuk menjadi evaluasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kawasan kerja Faskes masing-masing. Faskes yang berusaha mengumpulkan data hasil surveilans sebanyak 88% Faskes, namun hanya 24% Faskes yang menganalisis data tersebut, dan Faskes yang menyebarluaskan data mencapai 88% Faskes. Faskes yang memiliki kegiatan VCT sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) hanya 16%. Kegiatan VCT (Voluntary Counseling Testing) pada Faskes penyedia layanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Tasikmalaya masih bersifat serta-merta atau tidak ada dalam agenda baku. Hal tersebut dibuktikan dengan hanya 8% Faskes yang memiliki agenda kegiatan VCT (Voluntary Counseling Testing) sedangkan klasifikasi sasarannya mencapai 20 dan 21 sasaran.

4

Diketahui hanya 8% Faskes yang memiliki agenda rutin dalam kegiatan pemutusan mata rantai penyakit HIV/AIDS sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Dua Faskes tersebut yaitu KPAD dan Puskesmas Cihideung. Namun untuk distribusi kondom dan laporan data pengguna kondom dilaksanakan oleh 20 Faskes penyedia layanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Diketahui hanya 4% Faskes yang memberikan pelayanan pengobatan HIV dan infeksi oportunistik secara lengkap, sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yaitu RS. Dr. Soekardjo. Adapun Faskes lain hanya menyediakan kegiatan pengobatan HIV dengan memberikan konseling atau pendekatan berbasis keluarga, dukungan sesama ODHA, dan masyarakat. Diketahui hanya 8% Faskes yang memiliki agenda rutin terkait perawatan dan pemberian dukungan kepada ODHA Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Faskes tersebut adalah Puskesmas Cipedes dan RS. Dr. Soekardjo. Faskes yang memiliki sarana dan perlengkapan penunjang pemeriksaan, konseling, dan promosi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS hanya 4% yaitu RS Dr. Soekardjo. 100% Faskes memiliki fasilitas berupa alat tes darah yang digunakan untuk menguji virus HIV pada darah seseorang. Faskes yang memiliki ruangan konseling khusus untuk HIV/AIDS hanya 32% dan yang memiliki ruangan khusus untuk logistik baik obat maupun alat pemutus rantai penularan virus HIV hanya 24%. 2. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan terhadap 3 narasumber yaitu Wakil Walikota Tasikmalaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dan Pengelola Program KPAD Kota Tasikmalaya. 3. Triangulasi Data Penelitian a. Input Merupakan hal pokok dalam implementasi suatu program atau kebijakan, bagaimana cara kita dapat menyiasatinya. Untuk isu HIV/AIDS dana itu sangatlah dibutuhkan karena penjangkauan dan sosialisasi itu harus dilakukan dengan berkala ke semua elemen. Kurangnya anggaran dapat menyebabkan tidak tersampaikannya informasi kepada masyarakat. Hal tersebut akan membuat kebijakan dan program apapun tidak efektif. Merupakan bentuk keseriusan pembuat kebijakan dan atau subjek kebijakan dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Jika sarana memadai sesuai yang diatur dalam kebijakan teknis, maka akan mendukung terhadap kelancaran implementasi. Sebaliknya, jika sarana tidak memadai maka itu bisa menjadi penghambat teralisasinya kebijakan. Dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terdapat kegiatan VCT dan PMTCT yang seharusnya mempunyai ruangan khusus dan perlengkapan pendukung lainnya. Sumber Daya Manusia Merupakan di antara ujung tombak implementasi program karena menyangkut pelaksana program yang dilakukan. Berhasil atau tidaknya suatu program itu tergantung kemampuan yang melaksanakannya. Jika tidak dilatih untuk

5

melakukan tugasnya sebagai pelaksana teknis seperti teknik penjangkauan, materi tentang isu HIV/AIDS, cara pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, maka program atau kebijakan tersebut tidak akan terealisasi dengan baik. Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah sedikit bayak sudah mencoba melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menyukseskan implementasi Perda No 2 Tahun 2008 seperti pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA). Hanya saja selain WPA itu sendiri belum terbentuk di semua wilayah, yang sudah terbentuk pun belum terlihat pergerakannya. Masih hanya formalitas saja. Di dunia pendidikan, pemerintah mengadakan pembinaan kepada guru BP untuk menjadi kader pencegahan HIV/AIDS di lingkungan sekolah. Namun kontroling yang dilakukan pemerintah belum terlihat, baru sebatas memberikan pembinaan guru BP. Selain hal tersebut, belum ada lagi upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masyarakat. b. Proses Renstra Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kota Tasikmalaya tahun 2011-2015 Renstra lebih fokus pada pemberdayaan populasi kunci, pemberdayaan masyarakat dan penurunan kasus. Hanya saja tata laksana renstra tidak jelas sehingga hasilnya pun belum optimal. Pemberdayaan populasi kunci yang aktif baru Srikandi (Komunitas Waria). Pemberdayaan masyarakat yang di antaranya adalah dengan pembentukan WPA, itu belum menyeluruh dan yang sudah ada pun belum terlihat aktif. Kemudian terkait penurunan kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut belum terealisasi Karena terbukti hingga Februari kemarin angkanya senantiasa meningkat hingga 300 kasus. Kesesuaian renstra yang dirumuskan Dinkes dan KPAD cukup sesuai dengan kondisi Kota Tasikmalaya yang memiliki penduduk padat. Di Kota Tasikmalaya yang penduduknya heterogen sangat memerlukan pemberdayaan masyarakat di semua elemen agar lebih memudahkan pemberian pemahaman terkait bahaya dan cara pencegahan isu HIV. Tetapi kalau kita melihat realisasi perencanaan yang dilakukan pemerintah hingga tahun 2015, fokus pemberdayaan justru tidak begitu terlaksana baru sebagian di kalangan ormas atau LSM saja. Pemberdayaan di remaja, tokoh agama, mahasiswa, sekolah dan lain sebagainya, itu belum terlihat. Renstra tersebut mendukung tujuan Perda No 2 tahun 2008 Kota Tasikmalaya karena pembentukan dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS itu ada tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2008. Penilaian implementasi Perda No 2 tahun 2008 Dikatakan benar karena program tidak keluar dari aturan Perda, hanya saja membutuhkan aturan lain pendukung Perda dalam pelaksanaan secara teknis. Belum bisa dikatakan optimal karena masih banyk alternatif yang bisa dilakukan pemerintah.

6

Komitmen pemerintah dalam hal ini pemimpin tertinggi Kota Tasikmalaya dan SKPD-nya yang belum terbangun dengan kompak. Jika saja Wali Kota dan SKPD satu visi untuk benar-benar mengindahkan Perda, merealisasikan program pencegahan HIV/AIDS, maka akan lebih mudah dilakukan implementasinya. c. Output Program yang diagendakan pemerintah tepat karena berdasarkan Perda No 2 Tahun 2008 Kota Tasikmalaya tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS bab IV Pasal 4 poin 3 dijelaskan bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan cara peningkatan perang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, swasta, LSM dan ODHA serta pihak lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan. Belum efektif karena pemberdayaan yang dilakukan belum menyeluruh dan hanya formalitas saja. Diantara penyebabnya ialah Bab VIII Pasal 28 tentang perang serta masyarakat tidak dipertegas dalam peran implementasi dan koordinasinya, sehingga jika hanya Perda tersebut yang menjadi acuan, maka pemerintah tidak memberikan upaya yang jelas untuk memberdayakan masyarakat. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus disesuaikan dengan strategi yang lebih up to date baik dari Provinsi maupun dari Nasional. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya selesai sampai distribusi kondom dan jarum suntik, tetapi justru perkuat pemberdayaan masyarakat, pendekatan tokoh agama dan pendidikan terutama remaja. Faktor pendukung paling penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Tasikmalaya adanya kesadaran pemerintah dalam mengimplementasikan Perda yang telah dibuat. Salah satu wujud kesadaran tersebut adalah pembentukan KPAD yang dijabat secara ex officio oleh Walikota Tasikmalaya dan ketua pelaksana dijabat oleh Wakil Walikota Tasikmalaya. Selain pembentukan KPAD juga dibentuknya WPA di beberapa kecamatan di Kota Tasikmalaya turut menjadi faktor pendukung. Adanya LSM yang peduli terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya. Sejauh ini, terdapat 4 LSM yang berada di bawah koordinasi KPA, yaitu PKBI, Institut Parahyangan, KPAR (Komisi Pemerhati Anak dan Remaja), dan Matahati. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Tasikmalaya yang juga menjadi faktor pendukung adalah penyediaan Faskes pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Selain pembentukan Faskes, Ketua Pelaksana KPAD Kota Tasikmalaya dengan membentuk Pokja Pencegahan. Tujuan pembentukan Pokja ini adalah untuk mengakomodir SKPD-SKPD terkait untuk dapat menyesuaikan isu yang diangkat SKPD terkait dengan isu HIV. Selain itu juga agar terjadi kerja sama yang baik antar SKPD terkait. Strateginya yaitu membuat kegiatan yang bisa bersinergi dengan kegiatan yang kaitannya dengan pencegahan dan promosi HIV/AIDS. Seperti misalnya Dinas Pendidikan mengadakan pelatihan bagi guru BP mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/.AIDS. Strategi ini juga dinilai

7

dapat menekan anggaran yang dibutuhkan untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS jika hanya dilakukan oleh KPAD Kota Tasikmalaya. Selain pembentukan instansi di atas, alokasi anggaran untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya yang sangat besar menjadi faktor pendukung lainnya. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/ AIDS di antaranya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD kurang optimal, Sosialisasi Perda kurang menyeluruh, pelaksanaan program di Faskes-faskes tidak merata, belum tersedianya aturan teknis turunan dari Perda No. 2 Tahun 2008. PENUTUP Kesimpulan Berdasar pada pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan Perda Kota Tasikmalaya no. 2 tahu 2008 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/ AIDS terdapat beberapa hambatan dan pendukung sebagai berikut: 1. Faktor Pendukung a. Kesadaran pemerintah dalam mengimplementasikan Perda Kota Tasikmalaya no. 2 tahun 2008 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/ AIDS yang telah dibuat, seperti pembentukan KPAD; b. Dibentuknya WPA di beberapa kecamatan di Kota Tasikmalaya; c. Adanya LSM yang peduli terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya; d. Penyediaan Faskes dan Pokja pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; dan e. Alokasi anggaran untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya yang sangat besar. 2. Faktor Penghambat a. Sosialisasi Perda Kota Tasikmalaya no. 2 tahun 2008 tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/ AIDS kurang menyeluruh; b. Kegiatan promosi mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut belum dilakukan oleh seluruh Faskes penyedia layanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; c. Faskes yang memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) kegiatan surveilans penyakit HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya oleh masih sangat rendah; d. Faskes yang memiliki kegiatan VCT sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) hanya 16%; e. Faskes yang memiliki agenda rutin dalam kegiatan pemutusan mata rantai penyakit HIV/AIDS sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) hanya 8%; f. Keterbatasan sarana dan alat di setiap Faskes; g. Belum tersedianya aturan teknis turunan dari Perda No. 2 Tahun 2008; dan

8

h. Terbatasnya LSM yang dibentuk atas Kesadaran program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya. Saran Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Perda yang disusun harus mencapai teknis pelaksanaan agar memberi kemudahan pada pelaksana; 2. Sosialisasi lebih menyeluruh pada semua stakeholder; 3. Semua elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan pemuka agama diberdayakan secara maksimal; 4. Adanya pembinaan secara khusus mengenai upaya pencegahan dan penularan HIV/AIDS agar menciptakan SDM yang mumpuni; dan 5. Memanfaatkan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam sosialisasi dan pemberian pengetahuan mengenai upaya pencegahan dan penularan HIV/AIDS. DAFTAR PUSTAKA Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS Azrul, A. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan Ed 3. Jakarta. Binarupa Aksara

9