Agisma D.F. et al., ADD Dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember Tahun 2012

Agisma D.F. et al., ADD Dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember Tahun 2012

1

Alokasi Dana Desa dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember Tahun 2012 (Village Fund Allocation in Policy Formulation of Local Budget of Jember Regency of Year 2012) Agisma Dyah Fastari, Inti Wasiati, Boedijono, Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail: [email protected] Abstract Village Fund Allocation is one type of direct financial assistance for villages given by the regency government taken 10% of balance funding of DAU (General Allocation Fund) and DAK (Special Fund Allocation) of the central board. Village Fund Allocation, often referred to as ADD, has its own rules in its establishment. The rules are stated in the legislation; that is, in PERMENDAGRI (Ministry of Internal Affairs Regulation) No. 37 Year 2007 which is set out in Jember Local Regulation No. 3 Year 2007. Jember Regency government establishes ADD because of lack of village income to finance its own operation. ADD becomes very important since, without ADD or other direct financial assistance to village, it will not exist. ADD which is a form of budget, in its stipulation is included in the budget formulation process. This research was conducted to identify the allocation process of ADD in the local budget policy formulation of Jember Regency in 2012 by applying descriptive-qualitative research method. The research results of were that Jember Regency government in the allocation of ADD, a little bit disregarded the fairness principle and overstated the equity principle. In PERMENDAGRI it is stated that equity principle is in line with the regional conditions. However, in reality, the local government of Jember Regency allocated ADD without considering this. Among villages is only a little difference in allocation. In fact, if using the fairness principle, It would be seen the very poor and the rich villages. Thus, the ADD of villages will have a big gap. It was shown that there was no significant difference between one village and another. Keywords: policy formulation, Village Fund Allocation, legislation Pendahuluan

dan pengangguran, pengurangan kesenjangan

Indonesia merupakan suatu negara

antarwilayah, peningkatan kualitas manusia

berkembang yang masih membutuhkan pem-

yang tercermin dari terpenuhinya hak rakyat,

bangunan di berbagai bidang. Tujuan dari

pemperbaikan kualitas lingkungan hidup, dan

pembangunan nasional itu adalah terwujudnya

pengelolaan

masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan

peningkatan dukungan infrastruktur.

tujuan awal yang terkandung dalam Pancasila

Desa

sumberdaya adalah

alam,

kesatuan

serta

masyarakat

dan Undang Undang Dasar Negara Republik

hukum yang memiliki batas-batas wilayah

Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan ini akan

yang

dapat dicapai melalui pengurangan kemiskinan

mengurus kepentingan masyarakat setempat

e-SOSPOL No. I Vol. 1; Januari 2014 [2014, I (1): 1-9]

berwenang

untuk

mengatur

dan


berdasarkan

asal-usul

dan

adat

istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan

Republik

Indonesia.

Negara

di Pemerintah Kabupaten Jember Bagian Pemerintahan Desa.

Kesatuan

Indonesia sebagai sebuah negara yang

Desa

diakui secara de facto dan de jure oleh dunia,

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

pasti memiliki peraturan perundang-undangan

desa

mengurus

untuk mengatur warganya. Setiap hal yang

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

berurusan dengan penyelenggaraan pemerin-

asal-usul dan adat istiadat setempat yang

tahan, ada peraturan yang jelas yang telah

diakui

sistem

disahkan untuk dijalankan. Begitu pula dengan

Republik

urusan keuangan negara, termasuk bantuan

dalam

mengatur

dan

Pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan

2

dan

dihormati Negara

Hal

dalam

Kesatuan

tersebut

tecantum

dalam

keuangan untuk desa. Dalam Undang-Undang

Peraturan Pemerintah tentang Desa Nomor 72

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Tahun 2005.

Daerah Bagian V Pasal 212 tercantum bahwa

Pemerintahan desa merupakan kepan-

sumber pendapatan desa itu terdiri atas; a)

njangan tangan dari pemerintah pusat yang

pendapatan asli desa; b) bagi hasil pajak

paling bersentuhan dengan rakyat dan menjadi

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c)

dasar atau ujung tombak dalam sebuah pem-

bagian dari dana perimbangan keuangan pusat

bangunan nasional. Salah satu bentuk pem-

dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;

bangunan di desa adalah dengan memberikan

d)

kewenangan kepada desa dalam mengelola

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e)

keuangannya sendiri sehingga pemerintah desa

hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

mampu berfikir keras akan pemberdayaan

Peraturan

desanya tersebut. Akan tetapi, menjadi tidak adil

memiliki kedudukan. Dari Undang-Undang

jika

Pemerintah Daerah tersebut, turun

keuangan

desa

hanya

mengandalkan

bantuan

dari

pemerintah,

pemerintah

perundang-undangan

selalu Peraturan

pendapatan dari desanya karena masih banyak

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

bahkan hampir seluruh desa tak akan cukup jika

Desa. Dalam Peraturan Pemerintah tentang

harus mengandalkan pendapatan dari desanya

Desa disebutkan, alokasi dana desa (ADD)

untuk pembangunan desanya. Banyak hal yang

adalah

harus dilakukan desa, mulai dari gaji perangkat,

pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang

pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan

bersumber dari bagian dana perimbangan

masyarakat sehingga pemerintah di atasnya

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

harus ikut membantu pemasukan keuangan desa.

kabupaten/kota.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Adi, Staf

dana

yang

dialokasikan

oleh

ADD adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam



memberikan

pelayanan

mencapainya,

harus

publik. ada

3

Untuk

yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih

konsistensi

besar dari penggunanya langsung”. Dari

pemerintah dalam menjalankan desentralisasi

pengertian-

pengertian

keuangan. Kalau pemerintah provinsi dan

disimpulkan

bahwa

kabupaten mendapat perimbangan dana dari

merupakan suatu keputusan pemerintah yang

pemerintah pusat, seharusnya pemerintah desa

berkenaan

juga mendapatkan perlakuan yang sama.

secara menyeluruh dan bermanfaat bagi

Dalam masa transisi seperti saat ini, sebagai

masyarakat.

upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten

Desa

dengan

di

atas,

kebijakan

kebutuhan

merupakan

satu

dapat publik

masyarakat

wilayah

dalam menjalankan kebijakan ADD secara

administratif kepanjangan tangan pemerintah

terus- menerus

pusat yang bersentuhan langsung dengan

advokasi

dilakukan. Kampanye baik menjadi

rakyat yang mempunyai hak khusus mengurus

strategi yang penting dijalani, terlebih isu dan

keuangannya sendiri. Karena desa adalah

interpretasi

keuangan

bentuk pemerintahan yang paling dasar, desa

kabupaten dengan desa masih berlangsung di

adalah pondasi bagi pembangunan di negara

ruang tertutup, elitis, dan sarat dengan

ini. Kekuatan sebuah negara terletak pada

kalkulasi politik kekuasaan. Dalam suatu

kekuatan pemerintahan di bawahnya. Saat

pemerintahan, sangat tidak asing dengan

pemerintah pusat sedang gencar menggalakkan

bahasan kebijakan publik. Nugroho (2008:21)

pembangunan desa sebagai pembangunan

mengemukakan

tugas

dasar suatu negara, Kabupaten Jember pun

tergantikan

turut serta menjalankannya dengan slogan baru

sampai nanti adalah membuat kebijakan

“membangun desa menata kota”. Hal tersebut

publik. Kebijakan public “public policy”

diperkuat

menurut Dye (dalam Thoha, 2008:107) adalah

penguatan pemerintahan desa sebagai salah

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

satu Program Pemerintah Kabupaten Jember

dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan.

saat ini. Hal ini seperti dituturkan Bapak

Nugroho

menyatakan,

Winardi selaku Kepala Bagian Pemerintahan

“kebijakan publik adalah kebijakan yang

Desa Kabupaten Jember, “Bapak Bupati MZA.

mengatur kehidupan bersama atau kehidupan

Djalal mempunyai

publik, bukan kehidupan orang seorang atau

ini, yaitu pemberdayaan masyarakat dan

golongan”. Selanjutnya, Nugroho (2008:27)

penguatan pemerintahan desa”. Menanggapi

menambah- kan “dikatakan sebagai kebijakan

PP tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005,

publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat

bahwa adanya bantuan ADD, Pemerintah

yang bukan pengguna langsung dari produk

Jember sebagai pemerintah di bawahnya juga

pemerintah

maupun

pendampingan

kebijakan

bahwa

yang

tidak

(2008:25)

relasi

salah akan

juga

satu


dengan

pencanangan

program

dua program prioritas saat


turut

melaksanakannya.

Keputusan

Bupati

Adanya

4

Surat

persentase perbandingan antara azas merata

188.45/190/012/2012

dan adil sebagaimana dimaksud di atas, adalah

tentang Besaran Jumlah ADD dan Peraturan

besarnya ADDM 60%

Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang

besarnya ADDP 40% dari jumlah ADD.

Pengelolaan

ADD

bahwa

Peraturan tersebut juga ada turunannya pada

Pemerintah

Jember

melakukan

PERDA Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun

kewajibannya

adalah

untuk

telah

bukti

menjalankan

amanat

hukum yang seharusnya. Dalam

dari jumlah ADD dan

2007 Pasal 12 dan 13 yang pengertiannya sama dengan PERMENDAGRI tersebut.

Peraturan

Menteri

Dalam

Keban (2004:10) menjelaskan bahwa

Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 Tahun

ruang lingkup administrasi publik memiliki

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

enam dimensi strategis yaitu: (1) kebijakan;

Desa Pasal 18 disebutkan “Alokasi Dana Desa

(2) organisasi; (3) manajemen; (4) moral etika;

berasal dari APBD kabupaten/kota yang

(5) lingkungan; (6) dimensi akuntabilitas kerja.

bersumber dari bagian dana perimbangan

Berdasarkan keenam dimensi tersebut, terlihat

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

dimensi kebijakan sebagai ranah penelitian.

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %

Carl

Friedrich

(dalam

Winarno,

(sepuluh persen)”. Kemudian diturunkan pada

2004:16) mendefinisikan kebijakan sebagai:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember

“suatu arah tindakan yang diusulkan oleh

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan juga dijelaskan

suatu lingkungan tertentu yang memberikan

secara lengkap pada Pasal 11. Selain itu, Pasal

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesem

20 PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007

patan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

juga menyebutkan pengalokasian dana desa

menggunakan dan mengatasi dalam rangka

memakai rumus Azas Merata dan Azas Adil.

mencapai tujuan atau merealisasikan suatu

Azas merata adalah besarnya bagian ADD

sasaran”

yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya

Beberapa ahli politik menaruh minat

disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

untuk mengkaji kebijakan publik dengan

Sementara itu, azas adil adalah besarnya

membagi proses-proses penyusunan kebijakan

bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa

publik ke dalam beberapa tahap dengan tujuan

(BDx) yang dihitung dengan rumus dan

untuk

variabel

kebijakan publik (Lindblom dalam Anggraini,

Keterjang-

tertentu, kauan,

(misalnya

Kemiskinan,

Pendidikan

Dasar,

memudahkan

di

dalam

mengkaji

2006:32). Tahap-tahap yang dimaksud adalah:

Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi

(1) Tahap Penyusunan Agenda; (2)

Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya

Formulasi Kebijakan; (3) Tahap Adopsi


Tahap


5

Kebijakan; (4) Tahap Implementasi Kebijakan;

tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan

(5) Tahap Evaluasi Kebijakan. Dari lima

jawabannya”.

tahapan tersebut, yang masuk dalam ranah

digunakan

penelitian sesuai judul penelitian adalah tahap

penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

formulasi kebijakan.

deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk

Paradigma

dalam

penelitian

penelitian

ini

yang adalah

Proses perumusan kebijakan meru-

mengetahui proses pengalokasian ADD dalam

pakan landasan awal dari kebijakan publik,

formulasi kebijakan APBD Kabupaten Jember

karena dari sinilah akan dirumuskan ba-

tahun 2012.

tas-batas kebijakan itu. Tidak semua isu yang

Guna memperoleh data dan informasi

dianggap masalah bagi masyarakat perlu

serta keterangan-keterangan yang lebih jelas,

dipecahkan oleh pemerintah sebagai pembuat

selanjutnya dalam penelitian ini digunkan

kebijakan, yang akan memasukkannya ke

beberapa teknik pengumpulan data sebagai

dalam agenda pemerintah yang kemudian

berikut.

diproses menjadi sebuah kebijakan setelah

1)

melalui berbagai tahapan. Budi Winarno

memperoleh keterangan atau informasi yang

(2004:82)

dibutuhkan

menyimpulkan

beberapa

ahli

bahwa

kebijakan

meliputi

dari

dalam

empat

pendapat perumusan

tahapan

Wawancara.

Wawancara

peneliti.

bertujuan

Menurut

Moleong

(2008:186) “wawancara adalah percakapan

yang

dengan maksud tertentu, percakapan itu

dilaksanakan secara sistematis. Tahapan itu

dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (inter-

adalah: perumusan masalah (defining prob-

viewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

lem), agenda kebijakan, pemilihan alternatif

terwawancara (interview) yang memberikan

kebijakan untuk memecahkan masalah, tahap

jawaban atas pertanyaan itu”.

penetapan kebijakan.

2) Observasi. Observasi merupakan sebuah pengamatan, yaitu kegiatan pengumpulan data

Metode Penelitian Metode

dasarnya

sistematis dan terukur fenomena atau gejala

merupakan suatu cara dalam memecahkan

dari masalah yang diteliti. Dalam observasi

masalah

nonpartisipan peneliti tidak terlibat tetapi

yang

penelitian harus

pada

dengan mencermati dan mengenali secara

dilakukan

dengan

langkah-langkah yang benar sesuai dengan

hanya

ketentuan yang ada. Menurut Faisal (2005:31)

(Sugiyono, 2008:145).

”Penentuan metodologi penelitian ini sering

3)

pula disebut dengan setrategi pemecahan

catatan

masalah karena pada tahap ini mempersoalkan

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau

bagaimana

karya-karya

masalah-masalah

penelitian


sebagai

Dokumentasi. peristiwa

pengamat Dokumen yang

monumental

independen merupakan

sudah dari

berlalu. seseorang.


6

Metode dokumenter ini merupakan metode

dilakukan melalui wawancara, studi pustaka,

pengumpulan data dari sumber nonmanusia.

dokumentasi, dan observasi.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan

2. Data Reduction (Reduksi Data), diartikan

digunakan dalam memahami fenomena yang

sebagai

terjadi di lokasi penelitian dan membantu

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,

dalam membuat interpretasi data. Sementata

dan transformasi data “kasar” yang muncul

itu, dokumen yang didapat sebagai pendukung

dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

dalam penulisan laporan, makalah, jurnal,

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis

karya tulis ilmiah dan pendukung lainnya yang

yang

dapat mendukung isi dan pembahasan yang

mengarahkan, membuang yang tidak perlu,

diperlukan dalam penelitan yang berupa profil

dan mengorganisasi data hingga kesimpulan-

Kabupaten Jember, Jember dalam angka,

kesimpulan

peraturan perundang-undangan yang sesuai

diverifikasi sehingga informasi yang diperoleh

dengan penelitian, dan literatur-literatur yang

menjadi lengkap.

sesuai dengan judul penelitian.

3. Data Display (Penyajian Data), untuk

Informan

yang

digunakan

proses

pemulihan,

menajamkan,

finalnya

pemusatan

menggolongkan,

dapat

ditarik

dan

dalam

memudahkan peneliti dalam melihat gambaran

penelitian ini sejumlah 11 orang, yang terdiri

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu

atas beragam latar belakang, mulai dari Kepala

dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai

Bappekab hingga Kepala Desa, Anggota dan

sekumpulan informasi tersusun yang memberi

Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, serta

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

Pimpinan sejumlah LSM.

dan pengambilan tindakan.

Metode analisis yang digunakan dalam

4. Conclusions: Drawing/Verafiying (Pena-

penelitian ini adalah metode analisis interaktif

rikan

Kesimpulan),

yang dibuat oleh Miles dan Huberman

berikutnya dalam penelitian kualitatif yaitu

(1992:15) sebagai berikut.

menarik

1. Data Collection (Pengumpulan data),

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

dapat diartikan sebagai proses pemilihan,

bersifat sementara dan akan berubah apabila

pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar”

mendukung pada tahap pengumpulan data

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang

lapangan. Data yang diperoleh di lapangan

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

dituangkan dalam uraian atau laporan yang

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

lengkap dan terperinci. Pengumpulan data

peneliti

kesimpulan

kembali

mengumpulkan


ke

data,

sebagai dan

langkah verifikasi.

lapangan

untuk

kesimpulan

yang


7

dikemukakan merupakan kesimpulan yang

pada pihak-pihak luar seperti LSM untuk

kredibel.

keabsahan data.

Pemeriksaan

keabsahan

informasi

menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan

Pembahasan

data yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan

Kabupaten Jember adalah kabupaten

teknik pemeriksaan keabsahan data yang

yang terletak di Provinsi Jawa Timur bagian

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data

timur. Kabupaten Jember terdiri atas 226 desa

itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai

dan kelurahan. Sebagai wilayah yang secara

pembanding

sah diakui oleh negara, Kabupaten Jember

Denzin

terhadap

data

itu.

sebagaimana

yang

dikutip

Moleong

(2008:330)

Menurut

membedakan

oleh

harus melaksanakan apa yang diperintahkan

empat

oleh pemerintahan di atasnya. Salah satunya

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

memanfaatkan

penggunaan

sumber,

metode, penyidik, dan teori. Dalam

Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam

pengalokasian

ADD,

pemerintah pusat telah mempunyai aturan

menganalisis

ADD

dalam

tersendiri,

yaitu

tertera

dalam

formulasi APBD Kabupaten Jember tahun

PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 yang

2012, metode yang digunakan sebagai berikut.

itu merupakan turunan dari PP tentang

Setelah dilakukan observasi awal, ditemukan

Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI tersebut

masalah, sehingga harus dilanjutkan penelitian

turun pada PERDA Jember tentang Keuangan

ini

Desa, dan turun lagi pada PERBUP tentang

secara

mendalam.

Langkah-langkah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Peneliti melakukan observasi awal dari

ADD merupakan bagian kebijakan

berita-berita yang bersangkutan dengan

anggaran yang formulasinya ikut di dalam

ADD kemudian dikroscek ke beberapa

perumusan

kepala desa untuk mengetahui ADD di

kebijakan mempunyai tahapan, sesuai dengan

desa masing-masing dan mencari tahu

yang diungkapkan Winarno (2004:36) dalam

keluhannya.

bukunya yang sudah disebutkan di atas.

2. Setelah menemukan data awal, peneliti

kebijakan

APBD.

Formulasi

Sesuai observasi yang telah dilakukan,

melakukan penelitian ke pihak eksekutif

ditemukan

masalah

bahwa

perbedaan

yaitu para perumus kebijakan.

pendapatan ADD di masing-masing desa

3. Setelah dari pihak eksekutif, peneliti

hanya terpaut sedikit. Sementara itu, menurut

melakukan penelitian ke pihak legislatif

aturan, dalam pengalokasian ADD harus ada

sebagai

eksekutif.

azas adil di dalamnya, yaitu melihat kondisi

Selain itu, peneliti juga mencari informasi

wilayah desa tersebut, dari jumlah penduduk,

pembanding

pihak



8

luas wilayah, tingkat penghasilan, pendidikan,

untuk memberikan sebagian dana yang

dan perekonomian masing- masing desa,

bersumber dari Dana Alokasi Umum Pusat

sehingga antara desa satu dengan desa lainnya

untuk daerah yang disebut Alokasi Dana

akan terlihat kesenjangan pendapatan, yang

Desa.

nantinya

bisa

untuk

rekomendasi

pengalokasian jumlah ADD.

2. Alokasi Dana Desa ada karena kurangnya Penghasilan Tetap Desa untuk membiayai

Akan tetapi, dalam prakteknya

pe-

desanya sendiri sehingga perlu adanya

merintah Kabupaten Jember mengalokasikan

bantuan dana dari pemerintah kabupaten

dana tersebut sedikit mengabaikan azas adil

untuk membiayai desanya.

tapi mengutamakan azas merata. Artinya,

3. Selain karena penghasilan tetap pemerintah

semua desa mendapatkannya. Sudah banyak

desa

protes dari bebagai kalangan lembaga swadaya

desanya sendiri, adanya ADD juga karena

masyarakat

adanya satu visi Bupati Jember yaitu

Jember

yang

bergerak

di

bidangnya, namun pemerintah Kabupaten

yang

kurang

untuk

membiayai

penguatan kelembagaan desa.

Jember beralasan bahwa, untuk saat ini masih

4. ADD bertujuan untuk mendukung kegiatan

sedikit mengabaikan azas adil karena butuh

program-program desa, terutama opera

waktu dan butuh sosialisasi lebih kepada para

sional pemerintah desa sebesar 30 %, dan

pemerintah desa terkait aturan ADD yang

yang 70 % lainnya digunakan untuk

sesungguhnya. Sementara ini, pemerintah

program

Kabupaten Jember masih konsentrasi pada

Untuk pembangunan infrastruktur, sesuai

pemerataan.

kecemburuan

dengan instruksi Bupati Jember, harus

sosial antara desa satu dengan desa lainnya.

bersifat Bottom up, yang artinya semua

Pemerintah Kabupaten Jember berjanji akan

program pembangunan bersumber dari

memberikan bantuan kepada desa sesuai

masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh

kebutuhan desa masing-masing.

masyarakat,

Meminimalisasi

pembangunan

termasuk

infrastruktur.

pengawasannya.

Desa perlu melakukan Musrenbangdes Kesimpulan dan Saran Dari penelitian yang telah dilakukan

yang nantinya disepakati oleh semua pihak untuk dituangkan pada APBDes.

tentang analisis alokasi dana desa dalam

5. Dalam pemformulasian ADD, pemerintah

pemformulasian anggaran pendapatan belanja

Kabupaten Jember sedikit mengabaikan

daerah Kabupaten Jember tahun 2012, dapat

azas adil dan lebih memakai azas merata

disimpulkan sebagai berikut.

karena

1. Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun

sosial yang berlebih yang berakibat protes

2012 sudah menjalankan amanah hukum

yang bertubi-tubi dari 74 kades. Terpaut


menjaga

adanya

kecemburuan


hanya sedikit antara desa kaya dan desa miskin dalam pengalokasian dananya. Akan tetapi, jumlah keseluruhan ADD se kabupaten Jember tidak ada 10% dari

9

Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elax Media - Gramedia Winarno, Budi. 2004. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

belanja langsung APBD Kabupaten Jember. Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai Yogyakarta: GAVA MEDIA. penjelasan tersendiri terkait hal tersebut, Moleong, J. Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. bahwa tidak harus dengan nama ADD Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. bantuan dana ke desa itu. Yang terpenting, Faisal, Sanapiah. 1995. Format-format jumlah yang telah diberikan kepada desa Penelitian Soaial: Dasar-dasar dan Aplikasi. Yogyakarta: PT Raja sudah lebih dari 10% belanja langsung Grafindo. APBD. Pada tahun 2012, Pemerintah Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kabupaten Jember telah memberikan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. bantuan dana langsung ke desa sejumlah 11,7% dari APBD yang berjumlah Rp 106.898.000.000 ke seluruh desa. Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

dilakukan dan kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitian, peneliti dapat merumuskan beberapa saran kepada semua pihak yang terkait, demi peningkatan pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Jember untuk pemberdayaan desa. 1. Pemerintah Kabupaten Jember, supaya lebih

memahami

makna

dan

aturan

pengalokasian dana untuk desa, sehingga bisa lebih adil dalam pengalokasiannya. 2. Anggota DPRD Kabupaten Jember supaya lebih aktif menyuarakan hak desa yang itu juga hak rakyat, untuk mendapatkan bantuan secara adil. Daftar Pustaka


Anggraini, Nur Elya. 2006. Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan Fase II Pada Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Agisma D.F. et al., ADD Dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember Tahun 2012

Recommend Documents