Afeksi untuk Negeri. Positive FOKUS: KASIH SAYANG DALAM KETELADANAN KEPEMIMPINAN LOKUS: LIMA BENTUK PENGADILAN PAJAK DI NEGARA BELANDA

Positive Personality

J

E

M

B

A

T

A

N

R

E

F

O

R

M

A

S

I

Afeksi untuk Negeri FOKUS: KASIH SAYANG DALAM KETELADANAN KEPEMIMPINAN

LOKUS: LIMA BENTUK PENGADILAN PAJAK DI NEGARA BELANDA

DR. SAROYO ATMOSUDARMO: PENGADILAN PAJAK ADALAH PEREDAM GEJOLAK PEMUNGUTAN PAJAK

TC MEDIA EDISI 31 | FEBRUARI 2011

1

coffee morning

Memaknai Maulid Nabi Bulan ini, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 1432 Hijriah atau 15 Februari 2011 Masehi, sebagian umat Islam di dunia merayakan Maulid Nabi atau Maulud. Berbeda dengan Muslim Sunni yang merayakannya setiap tanggal 12 Rabiul Awal, Muslim Syiah merayakan Maulid pada tanggal 17 Rabiul Awal. Umat Islam di Indonesia umumnya menyambut Maulid Nabi dengan mengadakan perayaan-perayaan seperti pembacaan shalawat nabi, pembacaan syair barzanji, pengajian, dan sebagainya. Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kata Maulid berasal dari kata maulid atau milad dalam bahasa Arab yang artinya hari lahir. Perayaan Maulid Nabi sebenarnya merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Peringatan Maulid Nabi ini merupakan ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid ini pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (1138-1193M). Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta meningkatkan semangat juang kaum muslimin yang ketika itu sedang berjuang dalam perang Salib melawan pasukan Kristen dari Eropa dalam memperebutkan kotaYerusalem. Adapun para ulama yang berpaham Salaf dan Wahhabi tidak merayakan Maulid karena menganggap perayaan Maulid Nabi merupakan perbuatan bid'ah, yaitu kegiatan yang bukan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa peringatan Maulid bukanlah hal yang bid'ah karena merupakan pengungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari pro dan kontra dari adanya peringatan Maulid Nabi ini, saya lebih suka memaknainya secara positif. Terlalu berlebihan kiranya apabila tradisi peringatan Maulid Nabi ini dilewatkan begitu saja hanya dengan alasan bid'ah, namun demikian Maulid Nabi ini juga tidak perlu dirayakan secara berlebihan, apalagi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Akan

lebih bijak kiranya jika momentum Maulid Nabi ini kita manfaatkan untuk menumbuhkan atau membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang selama ini mungkin agak terlupakan karena kesibukan kita masing-masing dengan diri sendiri dan keluarga. Apa alasan kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Bukankah setiap umat Islam telah bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sehingga konsekuensinya wajib mengikuti segala tuntunannya dan hanya beliaulah yang paling patut kita jadikan idola atau panutan. Bukan itu saja, dalam berbagai riwayat, semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW ternyata lebih mencintai kita semua umatnya daripada diri sendiri dan keluarganya. Beliau selalu berkorban dan tidak pernah putus berdoa untuk keselamatan kita semua umatnya pada akhir jaman nanti. Bahkan di akhir hayatnya, kata terakhir yang beliau ucapkan bukan nama anak, cucu, atau istri beliau, akan tetapi dengan menyebut kita semua, “umatku, umatku...” Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membalas cintanya yang tak bertepi itu dengan cinta pula. Sebenarnya banyak cara untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu kesempatan ketika mengunjungi kota suci Madinah, setiap selesai melaksanakan shalat 5 waktu di Masjid Nabawi, meski harus mengantri dan berdesak-desakan dengan jamaah lainnya, saya selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam beliau yang dahulunya adalah juga kediaman beliau yang letaknya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Bagi saya, meski tidak dapat menyentuh makamnya, bisa melihat makamnya dan menyampaikan salam kepada beliau saja sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Ada juga yang mengekspresikan kecintaan kepada beliau dengan mengikuti segala hal yang menyangkut beliau, mulai dari kebiasaan, cara berpakaian, memelihara janggut, hingga makanan kesukaan beliau, dan sebagainya. Namun demikian hal yang paling penting dalam mengekspresikan kecintaan kepada beliau tentu adalah dengan mengikuti segala tuntunan dan sunnah beliau. InsyaAllah.

ƈ Ñ Penanggung Jawab Sekretaris Pengadilan Pajak; Redaktur M. Arief Setiawan, Adnan Abdullah; Penyunting / Editor Ali Hakim, Subur Eko Wardoyo, Dina Anandita; Sekretariat Jeffry Wagiu, Euis Sofiah, Robby Sumanta, Anggita Oktria, M. Diaz Arda Kusuma, Wijathersih, Yeni Kurniasari, Sasvia Julia Tunggadewi; Desainer / Fotografer Salman Alfarisi, Adi Novandi Widyantama, Charliet Trisuligna Alamat Redaksi : Gedung D Departemen Keuangan Lt. 1, Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; e-mail : [email protected] Redaksi menerima tulisan dari seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Pajak. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan hononarium dengan jumlah yang pantas.

2


fokus

Kasih dan Sayang dalam Keteladanan Pimpinan “Sebagai pemain, nasihat itu tidak akan terbalas. Bahkan menurut saya, Oom Manajer (almarhum) memecut para pemain agar berbuat baik untuk bangsa,” ujar Okto. Vivanews, 5 Februari 2011 Itulah kesan Oktovianus Maniani tentang almarhum Adjie Massaid yang menjabat sebagai Manajer Timnas U-23. Kesan mendalam seperti itu tentu bukan tanpa sebab karena memang sang manajer memberikan perhatian penuh kepada pemainnya dengan mendampingi dan memberikan motivasi atas kasus indisipliner yang menimpa Okto. Begitu pula dalam dunia kerja yang dihadapi oleh sebagian besar manusia di bumi ini. Atasan menjadi pihak yang selalu disorot dalam segala hal. Bawahan akan selalu mengharapkan perhatian dan pengayoman dari atasan. Kepala kantor, kepala bagian maupun kepala seksi akan selalu dilihat oleh bawahannya. Mereka menjadi role model, panutan dan contoh bagi anak buah.

dan atasan yang mampu memberi motivasi. Perhatian penting, karena dengan memberi perhatian, bawahan akan merasa bahwa mereka juga dihargai atas tugas-tugas yang dikerjakannya. Perhatian di sini bisa berarti luas, menyapa bawahan, mengetahui sedikit perkembangan bawahan dan sesekali ikut nimbrung dengan obrolan ringan akan menambah rasa hormat bawahan kepada atasan. Sementara motivasi dibutuhkan untuk menjaga ritme pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk meningkatkan etos kerja di dalam instansi. Hal ini bisa tercermin pada atasan yang member pujian apabila hasil pekerjaan bawahan memuaskan, mengoreksi tanpa menggurui apabila ada kesalahan dan selalu memacu bawahan agar bisa maju dan meningkatkan kompetensi masing-masing individu. Atasan yang menghargai bawahan dan bawahan yang menghormati atasan akan menjadi kombinasi sempurna dalam suatu organisasi. Dengan adanya hubungan mutualisme yang terjaga dengan baik antara atasan dan bawahan, maka potensi untuk mencapai tujuan organisasi akan semakin besar.

Sebagai nyawa dari suatu organisasi, Pimpinan instansi atau Pimpinan yang cakap akan menjadi panutan bagi para kepala kantor dihadapkan pada tugas yang membutuhkan bawahannya. Perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan perhatian dan konsentrasi penuh. Begitu banyak tugas dan atasan akan selalu memberi kesan yang tak akan hilang. Hampir permasalahan yang mesti dihadapi. Namun, selain menjadi semua pegawai di suatu instansi bercita-cita untuk menjadi kepala, pimpinan juga diharapkan bisa menjadi orangtua bagi pimpinan. Selain untuk memenuhi hasrat yang ada di dalam diri, para bawahannya. Perhatian seperti menyempatkan waktu tentu keinginan tersebut didasari perasaan ingin maju dari sejenak untuk sekedar melihat kerja para bawahan bisa memberi keadaan sebelumnya. Dengan memiliki pimpinan yang efek yang sangat besar bagi anak buah. Bawahan akan merasa merakyat dan penuh kasih sayang, diharapkan sifat-sifat lebih diperhatikan dan merasa mempunyai 'bapak' yang pimpinan tersebut akan menular kepada siapapun yang akan memperhatikan anaknya. Hal tersebut bisa menjadi motivasi naik menjadi pimpinan selanjutnya dan akan terus menurunkan ƈ  dan dorongan semangat yang luar biasa bagi para bawahan. sifat baik tersebut kepada generasi-generasi selanjutnya. Secara garis besar ada dua kriteria sifat atasan yang diidamkan oleh bawahan untuk bisa disebut sebagai atasan yang baik. Kriteria tersebut yaitu atasan yang mampu memberi perhatian

Kasih dan sayang tak akan membawa keburukan, karena kita adalah mahluk yang selalu mendapat kasih dan sayang dari Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. -Dz


3

lokus

Segelas Air Mentari mulai tergelincir ke barat, langkah-langkah ringan menyambut ramah kehadiran tamunya. “Assalamu'alaikum” sapanya ramah sambil memeluk hangat tamunya. “ayo masuk ke dalam saja” lanjutnya mempersilahkan tamunya seorang lelaki setengah baya dan anaknya yang baru beranjak remaja. Sang tuan rumah seorang kyai kampung yang sederhana, namun pancaran kharisma dan wibawa memancar dari raut wajahnya walaupun penampilannya yang sangat sederhana, zuhud dan bersahaja. Dengan tatapan yang teduh memperhatikan si remaja yang terlihat ragu-ragu dan gelisah. “Begini pak kyai” sang ayah memulai pembicaraannya. “Saya ingin memberikan bekal pendidikan agama yang cukup untuk anak saya dan anak saya pun ingin menjadi seorang da'i seperti para ustadz yang terkenal dan sering muncul di televisi itu, makanya anak saya ingin mondok di pesantren ini, namun ragu dengan kondisi lingkungan di sekitar pesantren ini” lanjutnya; Pak kyai hanya tersenyum sambil tetap menatap lembut sang remaja yang akan mondok di pesantrennya. Pondok pesantren yang sederhana terletak di ujung desa, sebuah desa yang dikenal sebagai kampung maling, penduduknya yang suka mabukmabukan, berjudi, berkelahi, dan maksiat lainnya. Siapa sangka dari pesantren kecil itu sudah banyak dilahirkan para hafidz yang berprestasi sampai tingkat nasional. “Kenapa ananda masih ragu menuntut ilmu” tanyanya lembut. “Maaf Buya” jawabnya sambil menunduk. “Bukan saya ragu dengan mutu pendidikan di pesantren ini, saya juga tidak ragu Buya adalah ulama yang sangat mumpuni dan amat luas pengetahuan agamanya, hanya saja saya khawatir tidak bisa mengikuti pendidikan dengan tenang, sebagai santri tentunya saya akan bergaul dengan masyarakat di sekitar pondok, sebisa mungkin menyampaikan dakwah kepada mereka. Ketika bergaul saya akan bertemu dengan sebagian penduduk yang suka bersenang-senang

4


M. Taufik | M5

dengan caranya sendiri, mereka gemar bermain judi, menenggak minuman keras, main perempuan, mencuri, berbohong. Saya takut bukan saya yang mempengaruhi mereka tetapi saya tertarik dengan kesenangan mereka. Kalaupun saya tidak bergaul dengan penduduk sekitar pondok, pastinya setiap hari saya akan tersuguhi dengan kondisi masyarakat seperti itu, bahkan mungkin saja di antara mereka ada orang yang saya kenal, mungkin teman atau kenalan saya. Saya akan memikirkan kenapa mereka berbuat seperti itu, kenapa mereka melakukan itu, pertanyanyaan itu akan menguras energi saya, sehingga tidak bisa lagi fokus ke tujuan awal saya mondok disini”, jelasnya. Sang kyai masih tetap tersenyum mendengarkan alasan si calon santri. “Baiklah” ujar Buya. “Sekarang tolong nanda bawa gelas ini” seraya tangannya menggapai gelas minum yang dihidangkan di meja, menyerahkannya kepada si calon santri. Diajaknya remaja itu menuju halaman pondok yang asri. “Tugas nanda adalah menjaga agar air dalam gelas ini tidak tumpah” perintahnya sambil menaiki dokar yang ada di depan pondok tanpa memberi kesempatan kepada si calon santri bertanya. Perlahan roda dokar bergerak ditarik seekor kuda hitam. Menyusuri jalan menerbangkan debu di udara. Jalanan tanah yang dipadati kerikil ditambah derap kaki kuda yang menghujam bumi menggoyang dokar laksana lengak-lengkok penari, menguncang tubuh yang terpaku di dalamnya. Kuda pun terus dipacu membelah desa, menyusuri persawahan, keluar masuk pelosok desa menembus keramaian sampai akhirnya kuda terhenti kembali di depan halaman pondok. Peluh membasahi kening si calon santri. Buya masih tersenyum menatap remaja calon santri yang masih tertegun menatap gelas dalam genggamannya. “Bagaimana menurut nanda lingkungan desa tadi?” tanya Buya mengejutkan

action

Donor Darah Pengadilan Pajak

si calon santri. “Maaf Buya, saya tidak memperhatikan keadaan desa ini, pikiran saya hanya tercurah menjaga gelas air ini agar jangan sampai tumpah, saya tidak tahu ada apa di desa tadi”. Kembali Buya tersenyum mendengar jawaban jujur si remaja calon santri itu. “Nanda ketahuilah, sesungguhnya gelas air dalam genggamanmu yang engkau jaga dengan sangat hati-hati itu seperti hati manusia yang dipenuhi dengan iman. Segala perbuatan yang manusia lakukan berawal dari niatnya, dan niat itu ada di dalam hati manusia. Hati manusia yang dipenuhi dengan iman dan taqwa, ia akan senantiasa mengajak manusianya ke jalan kebaikan, ia akan menjadi pengingat manusia agar tidak berbuat macam-macam, agar manusia tidak mudah tergoda kilau dunia, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam keburukan. Iman dalam hati kita akan

membawa kita kembali kepada tujuan hidup manusia menggapai ridho ilahi. Sebaliknya”, lanjut Buya, “hati yang kosong dari iman akan mudah terisi bebagai pengaruh yang tidak baik, mudah tertarik kesenangan semu sesaat. Hati yang kosong cenderung melupakan hal yang pantas dan kepatutan, karena hati yang kosong telah tercabut darinya rasa malu, manusia yang sudah tidak ada rasa malu dalam dirinya akan cenderung berbuat sesukanya, hati yang kosong akan menjerumuskannya ke dalam kehinaan. Maka dari itu jagalah selalu hati kita, isilah hati kita dengan penuh iman agar dia selalu menjadi pengingat kita dan menuntun kita ke jalan kebaikan, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah SWT”. “Bagaimana, nanda?” tanya Buya yang masih tetap tersenyum.


5

profil

Pengadilan Pajak Adalah Peredam Gejolak Pemungutan Pajak Wawancara eksklusif dengan Ketua Pengadilan Pajak Dr. Saroyo Atmosudarmo Pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2011, Redaksi TC Media, terdiri dari M. Arief Setiawan, Adnan Abdullah, dan Anggita Oktria berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Ketua, Dr. Saroyo Atmosudarmo di ruang kerjanya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa saja yang diperbincangkan, berikut ini adalah profil Bapak Ketua. Beliau lahir di Cilacap tanggal 9 Juli 1951. Suami dari Rr. Sudarinah ini adalah Sarjana Keuangan lulusan Institut Ilmu Keuangan tahun 1977. Setelah sempat bertugas setahun di Direktorat Jenderal Pajak dan membantu tenaga ahli Jerman, ayah dari Suri Putri Saroyo dan Wiyar Hening Saroyo ini melanjutkan pendidikan ke negeri mode, hingga meraih gelar Doktor di bidang Hukum Publik dari Universite de Bourgogne, Dijon, Prancis. 6


Sekembalinya ke tanah air, karir beliau melesat kencang. Beliau yang gemar membaca, diskusi, nonton, dan renang ini hanya butuh waktu satu tahun sebagai Kepala Seksi (Eselon IV) sebelum dipromosikan sebagai Kepala Sub Direktorat (Eselon III). Selanjutnya tanpa perlu merasakan manis-getirnya bertugas di luar Jakarta, beliau dipromosikan menjadi Direktur PPN dan PPTL Direktorat Jenderal Pajak (Eselon II). Setelah itu, kemudian beliau ditugaskan untuk menjadi salah satu pimpinan BPSP. Setelah BPSP menjadi Pengadilan Pajak, beliau yang mempunyai moto hidup hing ngarso sung tulodo hing madyo mbangun karso tut wuri handayani ini diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang Yudisial Pengadilan Pajak dari tahun 2003 hingga 2008. Beliau menjadikan Nabi Muhammad SAW, Ki Ageng Suryo Mentaram, Mar'ie

Muhammad, dan Suyudno Brotodihardjo sebagai tokohtokoh panutan. Beliau dilantik menjadi Ketua pada tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2010 tertanggal 30 September 2010.

Contohnya Pengadilan Tipikor, Perindustrian, dan Niaga. Pengadilan Tipikor adalah peradilan khusus dari peradilan pidana. Pengadilan Perindustrian dan Niaga merupakan bentuk khusus dari peradilan perdata.

Banyak hal yang disampaikan oleh beliau dalam perbincangannya dengan TC Media, mulai dari keberadaan d a n ke d u d u k a n Pe n g a d i l a n P a j a k , p e n y e b a b menumpuknya tunggakan berkas sengketa pajak, sumber daya manusia, hingga tanggapannya mengenai rencana pendirian cabang Pengadilan Pajak di daerah. Berikut adalah petikannya.

Pengadilan Pajak lebih khusus dari pengadilan-pengadilan khusus lainnya. Mengapa? Karena Pengadilan Pajak mengadili hubungan hukum yang sejak semula sudah bersifat paksa. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak sifatnya sebelah, bukan timbal balik. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak, yaitu pungutan paksa tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjuk langsung. Tata peradilannya tersifati juga. Pihak yang berperkara efektifnya satu, yaitu wajib pajak. Itulah yang merupakan pengecualian dari peradilan khusus lainnya. Kalau suatu pungutan paksa, tidak timbal-balik, yang kita sebut sebagai pajak, tidak diatur dengan Undang-undang, merupakan pelanggaran HAM. Tetapi tidak lantas diartikan proses pungutan pajak boleh semena-mena melanggar HAM. Hukum acara pemungutan pajak t et a p h a r us mempertimbangkan keadilan berdasarkan HAM, harus ada kesetaraan.

Redaksi: Bagaimana pandangan Bapak mengenai keberadaan dan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak? Ketua: Keberadaan dan kedudukan Pengadilan Pajak dalam Undang-undang sudah jelas. Kedudukannya yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman, melakukan pemeriksaan dan memutus sengketa pajak bagi wajib pajak yang mencari keadi l a n . Ja d i kedudukannya bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak sebagaimana diketahui organisasi, administrasi, dan keuangan (man, money, and material) ada di bawah Kementerian Keuangan. Organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak merupakan bentuk pengecualian dari organisasi, administrasi, dan keuangan satu atap. Redaksi: Menurut Bapak ciri-ciri khas dari pengecualian Pengadilan Pajak terhadap Pengadilan khusus lainnya apa? Ketua: Pengadilan-pengadilan khusus banyak. Sebagian besar dari pengadilan khusus adalah pengadilan khusus yang berbasis HAM dan hubungan hukum timbal balik.

Redaksi: Bagaimana pandangan Bapak mengenai regenerasi kepemimpinan di Pengadilan Pajak dan Pejabat struktural di Sekretariat Pengadilan Pajak? Apa saran dari Bapak? Ketua: Regenerasi kepemimpinan maupun pejabat struktural satu rumpun sebetulnya. Kalau kita bicara regenerasi dan penempatan the right man in the right place, mau tidak mau dihubungkan dengan kompetensi dan kapasitas yang dipersiapkan harus memadai. Kalau untuk struktural, kegiatan training and education dan lain-lain lebih banyak karena dia long term. Struktural relatif stabil untuk pengembangan karir. Kalau untuk hakim yang periodik lima tahunan, harus ada skema khusus pembinaan, yang tentunya berbeda dengan hakim karir. Biasanya mereka menjadi ahli pajak terlebih dahulu baru kemudian menjadi hakim. Jadi pembinaan fungsi dan tugas hakim periodik agak bersifat extraordinary. Karenanya perlu dicari pola TC MEDIA EDISI 31 | FEBRUARI 2011

7

yang sesuai kondisi periodical. Untuk pegawai struktural, training and education harus lebih diarahkan ke sisi hukum. Kalau untuk DJP dan DJBC lebih ditekankan pada sisi administrasi negara, khususnya administrasi perpajakan, sedangkan untuk Pengadilan Pajak lebih ditekankan pada penerapan hukum pajaknya. Redaksi: Apa harapan Bapak terhadap Pengadilan Pajak selama masa kepemimpinan Bapak dan di masa yang akan datang? Ketua: Sama dengan yang sudah pernah saya sampaikan kepada redaksi TC Media pada saat saya menjadi wakil Ketua bahwa di dalam proses pemungutan pajak oleh negara kepada rakyat, peranan Pengadilan Pajak ibarat peredam gejolak. Jadi ibarat kereta api berjalan, Pengadilan Pajak berfungsi sebagai peredam gejolak perjalanan kereta api

itu. Perjalanan kereta api pada perumpamaan ini adalah proses pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, agar pemungutan pajak berlangsung mulus. Representasi gejolak adalah sengketa. Sehingga jumlah pajak yang masuk ke kas negara save. Jadi kita seperti shockbreaker yang meredam potensi gejolak. Dari dulu maupun yang akan datang tetap akan seperti itu. Oleh karena itu dalam rencana penerimaan pajak ke kas negara, misal Rp 1.000 triliun, angka tersebut bukan hanya angka rencana DJP, DJBC, dan wajib pajak, tetapi juga angka rencana neto setelah jumlah yang harus dikembalikan kepada masyarakat wajib pajak berdasar putusan 8


Pengadilan Pajak. Mengenai metafora mengawal proses pemungutan agar sesuai konstitusi, Konstitusi mengatakan pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan disitu Pengadilan Pajak berfungsi sebagai pengawal proses pemungutannya. Redaksi: Menurut Bapak apa yang menjadi penyebab dari menumpuknya jumlah sengketa pajak yang belum diselesaikan di Pengadilan Pajak? Ketua: Menurut saya, penyebab yang bersifat sangat temporer adalah gangguan atau goncangan psikologis GT. Banyak hakim yang menunda memutus karena menunggu goncangan mereda. Sedangkan sebab struktural tidak terlalu signifikan. Akan tetapi memang harus diantisipasi bahwa daya serap 6.000 berkas setahun itu mungkin sudah perlu underquestion. Peningkatan jumlah perkara mungkin bisa menjadi 7.000. Oleh karena itu, jumlah pegawai harus disiapkan. Jadi penyebabnya temporer karena kasus GT. Selain itu, ada sebab lain yang potensial muncul, yaitu sudah banyak berkas perkara tahun 2008. Dalam berkas 2008, tidak ada daya preventif dari Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, karena pasal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Walaupun ada daya represif, yaitu kalau kalah akan dikenakan denda 100%, tapi umumnya kita dalam berbuat lebih peka terhadap daya preventif daripada ancaman represif. Redaksi: Apa yang menjadi pokok perhatian Bapak yang mesti dilakukan selama masa kepemimpinan Bapak di Pengadilan Pajak? Ketua: Kemahiran bekerja dengan meningkatkan kemahiran memeriksa dan memutus sengketa pajak. Secara umum peningkatan kemampuan profesional dalam memeriksa dan memutus sengketa akan berdampak pada peningkatan mutu putusan. Bentuk action yang paling mudah saya lakukan melalui pembinaan hakim dan panitera pengganti setiap hari jumat.

Redaksi: Apakah sumber daya hakim dan pegawai yang ada di Pengadilan Pajak saat ini sudah memadai atau perlu ditingkatkan untuk mendukung programprogram yang akan Bapak lakukan? Ketua: Sumber daya hakim dan pegawai Pengadilan Pajak saat ini sudah memadai, hanya perlu pembinaan secara regular dan intensif. Terutama bagi hakim-hakim periodik lima tahun. Kalau untuk pegawai struktural cenderung tetap dari dulu sampai sekarang. Redaksi: Apabila terjadi kekosongan hakim, dibutuhkan waktu untuk mengganti, akibatnya penyelesaian sengketa menjadi terganggu, bagaimana saran Bapak? Ketua: Planning di bidang SDM, perekrutan dan penambahan personil sudah pasti merupakan bagian yang tak terelakkan. Untuk memudahkan planning dan predicting tadi harus ada sesuatu yang bersifat konstan yaitu jumlah majelis hakim. Tempat para hakim tertunjuk memeriksa dan memutus perkara harus digelar konstan, dimana berjumlah 34 majelis hakim (17 majelis dikali 2 harsinom). Jumlah majelis jangan mudah diubah, yang dipindah personilnya saja, agar planning and predicting lebih mudah. Redaksi: Apakah ada kemungkinan gelar perkara untuk perkaraperkara yang urgent dan diputus secara bersama-sama? Ketua: Saya menggunakan kata gelar untuk menunjuk perlunya sesuatu yang agak konstan. Sedangkan menggelar perkara lain lagi. Gelar perkara hubungannya dengan peningkatan mutu putusan. Rapat pembinaan merupakan forum gelar perkara sumir. Jadi diberikan kesempatan menggelar perkara, walau tidak seperti di TV gelar perkara antara KPK dan DPR, hanya dalam bentuk yang paling sumir. Redaksi: Di masa yang akan datang, dapatkah putusan Pengadilan Pajak dijadikan acuan dalam merubah ketentuan perpajakan yang dianggap tidak adil?

Ketua: Pasti. Salah satu peranan Pengadilan Pajak adalah mengawal pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang. Output konkritnya ada daftar pasal-pasal yang sering menjadi pertanyaan pemeriksaan, paling banyak orang bertanya berarti di situ paling banyak interpretasi berbeda. Alangkah baiknya apabila Pengadilan Pajak mempunyai data statistic, misalnya pasal-pasal mana saja dari Undang-undang Pajak Penghasilan yang paling sulit dilaksanakan di lapangan. Daftar ketentuan-ketentuan tersebut nantinya akan sangat berguna bagi legislatif dan eksekutif sebagai pembuat undang-undang. Kita bisa report ke legislatif dan eksekutif pasal-pasal yang paling banyak menimbulkan sengketa. Contoh pasal hubungan istimewa. Parameter keadilan-ketidakadilan adalah hal yang paling banyak menjadi pokok sengketa. Bagi pembuat undang-undang, daftar ini berguna sebagai bahan penyempurnaan undangundang. Walaupun tidak dibuat secara sistematis, mereka selalu memonitor. Ini bisa dilihat dari perubahan undangundang yang mempunyai banyak relevansi dengan putusan yang ada di Pengadilan Pajak. Redaksi: Bagaimana pandangan Bapak mengenai wacana pendirian cabang Pengadilan Pajak di daerah? Ketua: Terminologi atau istilah mengenai pembukaan cabang mungkin seperti ini. Undang-undang membolehkan, bahkan bisa dibaca menyuruh, bilamana perlu sidang berlokasi mendekati pemohon keadilan. Pembuat Undang-undang mengadakan pasal itu kurang lebih TC MEDIA EDISI 31 | FEBRUARI 2011

9

karena bagaimana mungkin Pemohon Banding di Papua yang mengajukan keberatan atas Pajak Bumi dan Bangunan seratus ribu, kemudian ditolak, dan disuruh banding ke Jakarta? Jadi pasal itu bukan untuk menghemat pengeluaran pengadilan, melainkan pasal untuk melayani pemohon yang jauh dari jangkauan. Orang bisa membacanya itu boleh, ada juga yang membacanya itu harus. Kalau itu harus dan ternyata tidak dilakukan berarti akan muncul blame ke kita.Yang save kita memandang penafsiran itu boleh. Sebagai institusi yang menerapkan safety first, kita membacanya harus diexercise. Tetapi hal itu tidak bermaksud membentuk Pengadilan Pajak di daerah, hanya bersidang di daerah. Dalam bersidang tidak ada pertanyaan kompetensi relatif. Kalaupun nanti karena alasan ada keberulangan, sehingga diperlukan stabilitas seperti adanya ruangan, Sekretaris Pengganti, Pembantu Sekretaris Pengganti, dan pelaksana di daerah, keberadaan mereka dalam rangka sidang di daerah, bukan dalam rangka membentuk cabang. Kalau itu mau dilakukan, kita laporkan ke Mahkamah Agung dan mengkomunikasikannya dengan Menteri Keuangan, jangan sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

terhadap kinerja Pengadilan Pajak? Ketua: Dampaknya jelas ada. Sepak terjang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah jelas mempunyai dampak langsung, terkait kasus GT yang ada getarannya dan kita rasakan. Saya tidak menilai seharusnya Satgas bagaimana. Pastinya keberadaan Satgas bertujuan untuk kebaikan. Getaran-getaran ke kita, kita cerna, cermati, dan jalani. Respon positifnya ke kita yaitu berguna untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara. Redaksi: Menurut Bapak, apa sih ciri khas dari pegawai Pengadilan Pajak? Ketua: Ciri khasnya setengah birokrasi, setengah hukum, kurang diterima di Mahkamah Agung, demikian pula di Kementerian Keuangan. Namun demikian positifnya kita jadi independen dan professional, modal penting untuk mengadili sengketa administratif pajak. [AS, AA, AO]

Redaksi: Apakah Pengadilan Pajak bersidang di daerah prediksinya akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau tahun depan? Ketua: Yang mestinya menjawab pertanyaan ini adalah Pak Juni (Red: Sekretaris Pengadilan Pajak). Kalau ditanya, saya membaca itu wajib. Mengenai anggaran ada atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak dikerjakan bisa menjadi pertanyaan orang, ada pasal, kok tidak di-exercise? Wajib bersidang mendekati pemohon keadilan, bukan membuka cabang di daerah. Nanti bisa salah paham, kalau buka cabang, Mahkamah Agung pasti tidak akan setuju. Artinya nanti bentuk proses persidangan di daerah harus diperdalam. Yang terlintas oleh pikiran saya, paling simple kita kumpulkan sidang di lokasi untuk sengketa-sengketa yang keputusan Terbandingnya sama. Misalnya kita mencari berkas sengketa yang keputusannya dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Yogyakarta. Setelah ketemu, misalnya ada 200 berkas, dicari lagi keputusan ini menyesuaikan SKP yang mana? Misalnya SKP-SKP dari KPP-KPP dalam Kota Yogyakarta. Dari 1.000 yang di Kantor Wilayah DJP Yogyakarta ini, nantinya hanya 200 yang sidang di daerah. Mulailah kita sidang di Yogyakarta. Sedapat mungkin di dalam kota tempat kedudukan Kantor Wilayah. Nanti kalau sering sidang di daerah, bisa jadi kita merekrut hakim dari daerah. Redaksi: Bagaimana pendapat Bapak dengan keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum? Bagaimana pengaruhnya 10


TAHUKA H

ANDA?

Hari lahir Pengadilan Pajak ditetapkan setiap tanggal 12 April berdasarkan tanggal disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak oleh Presiden Republik Indonesia ketika itu, Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 April 2002; --Gedung Sutikno Slamet yang sebelumnya bernama Gedung D, dulunya dibangun khusus untuk Pengadilan Pajak yang ketika itu masih bernama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), gedung ini dibangun karena ketika itu BPSP tidak memiliki gedung kantor dan masih menyewa di Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat;

action

Perpisahan Pak Hadi Priyoutomo

Perpisahan Pak Gatut Pudjiarto


11

opini

Kekuasaan, Kleptokrasi, dan Birokrasi M. Arief Setiawan

Kekuasaan. Itu hanyalah sebuah kata biasa seperti kata-kata lainnya dalam bahasa Indonesia. Namun kekuasaan akan sangat bermakna, menggiurkan, diburu, dicari, dan bergengsi jika dikaitkan dengan suatu kedudukan atau jabatan resmi dalam suatu institusi lembaga negara atau pemerintahan, karena pemegang kekuasaan akan dapat memiliki legitimasi, power, pengaruh, kewenangan, mengarahkan dan menentukan, bahkan menerbitkan kebijakan yang mempengaruhi jalannya suatu institusi negara atau pemerintahan. Sejarah tumbangnya kekuasaan pemerintahan di beberapa negara seperti negara Mesir (pengunduran diri Husni Mubarak sebagai Presiden Mesir melalui revolusi rakyat Mesir), Filipina (tumbangnya Ferdinand Marcos sebagai Presiden Filipina melalui “people power”), Jerman Timur (tumbangnya regim komunis Jerman Timur yang diawali dan ditandai runtuhnya “Tembok Berlin” melalui kekuatan rakyat, yang kemudian menyatukan Jerman Timur dan Jerman Barat menjadi satu negara Jerman), Cekoslovakia (runtuhnya regim komunis melalui kekuatan rakyat, yang berdampak pada terbentuknya 2 negara yang berdaulat yaitu negara Checks dan negara Slovakia), dan Iran (runtuhnya singgasana Sah Reza Pahlevi melalui revolusi yang didukung oleh kaum Mullah)), termasuk Indonesia (pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden melalui reformasi dan dukungan kekuatan rakyat/mahasiswa serta kalangan akademis/intelektual) telah memberi pelajaran yang sangat berharga bahwa “kekuasaan itu tergantung dari si

12


pemegang kekuasaan”. Manusia sejak dilahirkan memiliki nafsu dan dorongandorongan. Nafsu dan dorongan manusia untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya akan semakin meningkat seiring dengan semakin bertambah usianya. Untuk membedakan nafsu dan dorongan yang dimiliki oleh manusia dan binatang untuk memenuhi hasrat dan kebutuhannya dapat dilihat dari akal pikiran, moral, hati nurani, akhlaq, dan ajaran agama yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan binatang memiliki naluri untuk memenuhi pokok hidupnya guna mempertahankan hidup dan berkembang biak. Kadangkala nafsu, dorongan, dan keinginan manusia kemudian diangankan dan menjadi suatu imaginasi manusia ; “jika aku menjadi …….. maka aku akan ……”. Khayalan-khayalan manusia akan diusahakan dapat terwujud melalui upaya-upaya yang dilakukannya untuk itu. Diantara beberapa nafsu, dorongan, imaginasi, dan khayalan manusia, maka ada suatu keinginan manusia yang cukup menggiurkan dan menggoda yaitu 'want or need to achieve of power” (menginginkan atau membutuhkan meraih kekuasaan). Keinginan dan kebutuhan tersebut dapat menghinggapi orangorang yang aktif dalam urusan-urusan publik seperti partai politik, pemerintahan, suatu institusi dan lembaga-lembaga negara. Keinginan dan kebutuhan untuk meraih kekuasaan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, kadangkala melalui cara-

cara yang persyaratan dan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku, namun kadangkala berbagai cara yang tidak lazim dan tidak umum dilakukan oleh orang-orang seperti melalui nepotisme, “asal Bapak/Ibu senang”, like or dislike (suka atau tidak suka), kekerabatan/hubungan kekeluargaan, money politic, atau kekerasan yang dapat mengancam kehidupan orang lain. Apabila keinginan dan kebutuhan mencapai kekuasaan sudah terwujud maka manusia akan merasa nyaman. Manusia dengan kekuasaan yang dimilikinya akan berangan-angan dan merasa dapat memperoleh keagungan, kehormatan, dan menambah kekayaan. Sebaliknya terhadap para pengikutnya atau orangorang yang telah dikuasainya maka ada kecenderungan merasa sebagai pemenang peraih kekuasaan. Sebagai contoh, jika suatu P a r t a i Po l i t i k m e r a i h kekuasaan sebagai pemenang pemilihan umum di suatu negara maka kiprah dan kebijakan suatu pemerintahan akan dapat diwarnai oleh visi dan misi Partai Politik tersebut. Kadangkala posisi-posisi pentingdan strategis di pemerintahan diduduki dan dijabat oleh orang-orang dari Partai Politik pemenang pemilihan umum atau kalangannya. Keadaan seperti itu akan dapat menimbulkan efek berantai dalam penerapan kebijakan, dan penentuan posisi-posisi serta jabatan pemerintahan dibawahnya dalam tataran birokrasi sebagai unsur pemerintahan, termasuk jabatan Eselonisasi di pemerintahan. Jadi kekuasaan itu dapat diibaratkan sebagai “air putih”. “Air putih itu dapat berubah menjadi berwarna tergantung siapa yang mewarnainya dan mengubahnya”. Dengan perkataan lain, “pemegang kekuasaan sebagai pengendali, manager, pengelola, dan pengarah kekuasaan dengan baik. Jadi bukan kekuasaan yang mengendalikan, me-manage, mengelola, dan mengarahkan pemegang kekuasaan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan”. Apabila makna yang baik tersebut dijalankan, maka hasilnya akan dapat bernilai positif. Namun jika pemegang kekuasaan dikendalikan, di-manage, dikelola, dan diarahkan oleh kekuasaan dengan tidak baik maka akan menimbulkan hal-hal negatif dan “the abuse of power” (penyalah-gunaan/penyelewengan kekuasaan). Seorang peneliti Cepdes Jakarta, yaitu Muhammadun As dalam sebuah tulisannya berjudul “DPR dan Kleptokrasi” (Koran : Republika, hari / tanggal : Rabu, 3 Maret 2010, halaman 6) telah menulis sebagai berikut: “ Kekuasaan diselewengkan dengan seenaknya untuk menumpuk kekayaan secara tiranik. Inilah babak lahirnya rezim kleptokrasi. Sebuah rezim yang oleh Stanislaw Andreski (1966) diibaratkan sebagai kondisi kejiwaan

yang mendorong seseorang mencuri dan mengambil hak orang lain tanpa merasa bersalah. Justru dengan bangga dan “tertawa” berdiri tegak dieskpose media massa. Rezim kleptokratif melegitimasi dirinya bahwa kuasa yang ditangannya adalah kekuasaan yang mutlak, yang berhak dijalankan sesuai keinginan syahwat politiknya. Harta negara dianggap sebagai hartanya sendiri yang tak pernah merasa bertanggung-jawab ketika digunakan dalam hal apapun. Negara bagi kleptokrasi adalah “kerajaan” yang mumpung menjabat kekuasaan harus dimanfaatkan sesuka nafsu…kekuasaan cenderung absolute, dan absolutism cenderung membuka jalan lebar mengeruk harta negara ”. Rezim kleptokrasi akan semakin berbahaya untuk kelangsungan kehidupan bernegara dan pemerintahan apabila pemegang kekuasaan yang memperoleh dukungan Partai Politik pemenang pemilihan umum dan ditopang oleh para b i r o k r a t pemerintahannya, yang membiarkan (dalam arti takut, cuek, atau mencari amannya saja) terjadinya penyalahgunaan / penyelewengan kekuasaan tersebut. Perpaduan rezim kleptokrasi dan birokrasi pemerintahan akan memunculkan suatu fenomena yang menurut Roby Arya Brata dalam tulisannya berjudul “Kleptobirokrasi” (Koran : Tempo, hari/tgl : Sabtu 21 November 2009, halaman : A8) menyebutkannya sebagai : “Kleptobirokrasi”, yaitu birokrasi yang dipimpin oleh dan dikendalikan oleh para kleptobirokrat atau birokrat pencuri…Keadaan akan menjadi semakin berbahaya bila kleptobirokrasi mengalami metamorphosis, mewujudkan ke bentuknya yang paling parah, yaitu munculnya apa yang diistilahkan sebagai “mafia birokrasi”. Apabila dianalisis dari karakter dan unsur-unsurnya, mafia birokrasi adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisir (organized crime). Dalam mafia birokrasi ini kejahatan korupsi dilakukan secara terorganisasi, dimana pimpinan birokrasi bertindak bertindak sebagai coordinator dan hasil kejahatan korupsinya dibagi keanggota organisasi kejahatan itu”. Persoalan birokrasi tidak dapat ditangani secara parsial, tetapi perlu ditangani dan ditanggulangi secara terintegrasi secara serius oleh berbagai pihak di pemerintahan. Persoalan birokrasi merupakan efek domino dari seluruh persoalan birokrasi pemerintahan di suatu negara yang memerlukan pembenahan dan perbaikan dalam hal gaji dan sistem remunerasi, jaminan


13

kesejahteraan, jenjang peningkatan/promosi jabatan struktural dari Eselon terendah hingga Eselon tertinggi di pemerintahan, pola mutasi pegawai dan pejabat struktural pemerintahan, dan pelayanan publik/kepentingan umum. Timbulnya paradigma birokrasi di setiap level Eselonisasi berupa budaya minta dilayani adalah sangat ironis jika itu terjadi di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara miskin. Triwisaksana dalam tulisannya berjudul “Mengubah Paradigma Birokrasi” (Koran : Republika, hari/tgl : Senin, 8 Februari 2010, halaman 4) telah menulis sebagai berikut : “Penyelenggaraan pelayanan publik terlalu berorientasi pada kegiatan dan pertanggungjawaban formal dan kurang berorientasi pada hasil berupa pelayanan yang prima kepada warga. Birokrasi terjebak pada pola aktivitas yang directly unproductive activities (Bhagwati, 1982). Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (task oriented), juga menyebabkan aparatur kurang termotivasi untuk lebih kreatif”.

10 Rayuan Gombal a la Diaz 1.

Ayah kamu Mario Teguh ya? Di mataku kamu selalu terlihat SUPER.

2.

Punya obeng ga? Mobilku mendadak mogok waktu lewat depan bidadari secantik kamu

3.

Aku senang liat matahari terbenam karena pipimu sama merahnya saat kupanggil kau sayang.

4.

Setelah mengikuti tes IQ, ternyata hasilnya adalah: IQ padamyu

5.

Mawar warnanya Merah Jeruk kulitnya Jingga Matahari bersinar Kuning Pohon memamerkan Hijau Gemericik Sungai bening Biru Tapi aku ga tau apa yg warnanya Nila Yang penting masih ada selendang Ungu Kalo gitu, kamu itu PelangiKu dunkz?? Smua warna duniaku ada di kamuu!!

6.

janganlah membenci hujan lebat di sore ini. karena itu merupakan perlambang bahwa cintaku meluap membanjiri hatimu.

7.

Aku rela jadi matematika. Supaya bisa menambahkan & mengalikan kebahagiaanmu, mengurangi & membagi kesedihanmu

8.

aku butuh dua hal penting ini dalam hidup. MATAHARI untuk tiap pagiku dan MATAHATI untuk nemuin cintamu

9.

Arab boleh punya padang pasir, tapi aku punya padang cinta buat kamu.

Kolaborasi kleptokrasi dan birokrasi dapat melahirkan regim kleptokrasi yang sekaligus didalamnya memperoleh dukungan regim kleptobirokrasi. Apabila kolaborasi tersebut dibiarkan, maka negara dan pemerintahan hanya menunggu waktu kelumpuhan, kegagalan, kejatuhan, dan atau kehancurannya. Negara dan pemerintahan yang lumpuh, gagal, jatuh, dan atau hancur cenderung tidak optimal untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, termasuk tidak optimal melindungi rakyatnya, kurang berhasil merealisasikan tujuan didirikannya negara dan pemerintahan, serta kurang optimal melayani dan memenuhi kebutuhan “public service” (pelayanan publik) yang cepat, nyaman, dan handal. Dari uraian tersebut di atas, akhirnya timbul pertanyaan apakah yang perlu dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan para birokrat agar tidak terjerembab dan terjebak menjadi kleptokrasi dan kleptobirokrasi ? Jawaban yang paling sederhana adalah selalu berpegang pada hati nurani, moral dan akhlaq, serta ajaran agama yang baik, berorientasi pada kemaslahatan masyarakat umum dan public service, menerapkan dan melaksanakan “good governance” (tata kelola pemerintahan yang baik), memiliki budaya hukum dan ke s a d a r a n h u k u m y a n g t i n g g i , m e m p e r b a i k i d a n mengembangkan sistem remunerasi birokrat pemerintahan, dan menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan itu adalah amanat yang pasti dimintai pertanggung-jawabannya di dunia dan di alam akherat nanti.

10. Kamu mencari sesuatu? Sesuatu yang mungkin terlihat semu Padahal tinggal menunggu waktu Sesuatu yang akan membuatmu syahdu

RALAT DAN PERMOHONAN MAAF Telah terjadi kesalahan redaksi pada TC Media edisi 30 bulan Januari 2011 halaman 8 dimana tertulis "Ibu Puri Handayani" yang seharusnya adalah "Ibu Puri Rahayuningsih". Dengan ini ralat kami sampaikan dan kepada Ibu Puri Rahayuningsih, kami mohon maaf atas kekeliruan ini. Tertanda, Redaktur TC Media

14


lokus

Ada 5 Pengadilan Pajak di Belanda Sebagaimana kita ketahui bersama, di Indonesia, Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Di negara-negara lain tentunya juga terdapat badan peradilan pajak. Di negeri Belanda misalnya, tidak seperti di Indonesia yang hanya memiliki satu Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara, di sana ada 5 Pengadilan Pajak. Seperti apa Pengadilan Pajak di negeri Belanda? Mari kita simak. Di Belanda, sengketa pajak yang telah diputuskan di tingkat otoritas pajak dapat diajukan banding oleh wajib pajak kepada salah satu dari lima Pengadilan Pajak yang ada di Belanda. Pada dasarnya, pengadilan pajak ini merupakan cabang atau bagian dari 5 pengadilan banding regional (Gerechtshoven) atau semacam Pengadilan Tinggi di Indonesia. Kelima pengadilan banding regional tersebut berada di Amsterdam, The Hague, Arnhem, Leeuwarden, and Den Bosch. Kelima pengadilan tersebut menyidangkan sengketa banding yang berasal dari 19 pengadilan distrik (Rechtbanken) atau semacam Pengadilan Negeri di Indonesia. Selanjutnya putusan pengadilan pajak yang merupakan bagian dari pengadilan banding regional tersebut dapat diajukan kasasi oleh wajib pajak

ke Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) yang berkedudukan di The Hague. Majelis di Mahkamah Agung Belanda yang khusus menangani kasus sengketa perpajakan dinamakan Majelis ke-3 atau Majelis Pajak. Dalam kasus-kasus penting, "the advocates general" (official advisers) dari Mahkamah Agung Belanda akan memberikan opini sebelum diterbitkannya putusan. Satu hal lagi yang berbeda di Belanda, apabila Mahkamah Agung Belanda memenangkan wajib pajak dan otoritas pajak Belanda tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka otoritas pajak masih dapat mengajukan kasus yang sama kepada Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung tetap memenangkan wajib pajak, maka otoritas pajak Belanda akan merubah ketentuan perpajakannya. Adanya rencana untuk membuka 5 cabang Pengadilan Pajak di 5 kota besar di daerah, kemungkinan ingin meniru Pengadilan Pajak yang ada di Belanda. Hanya saja 5 Pengadilan Pajak di Belanda bukan merupakan cabang dari Pengadilan Pajak yang berada di ibukota negara, akan tetapi merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi di daerah setempat. Hal lain yang patut ditiru adalah putusan Mahkamah Agung yang memenangkan wajib pajak dimungkinkan untuk dijadikan acuan dalam merubah ketentuan perpajakan yang dianggap tidak adil. Red


15

lokus

Perbandingan Berkas Masuk Januari - Februari 2010-2011

Catatan: Periode 01-Jan-2011 s.d. 22-Feb-2011

16


Afeksi untuk Negeri. Positive FOKUS: KASIH SAYANG DALAM KETELADANAN KEPEMIMPINAN LOKUS: LIMA BENTUK PENGADILAN PAJAK DI NEGARA BELANDA

Recommend Documents