ii
227
adanya kontrak tersebut tidak mematuhi materi atau isi dari Undang-Undang pertambangan tebaru terkait Pasal 169 tentang pegantian sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan. BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Setelah melalui pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pergantian Sistem Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Pemerintah dalam hal ini menciptakan peraturan baru terkait dengan pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Adanya peraturan tersebut yang akhirnya diharapkan dapat membawa perubahan dunia pertambangan menjadi lebih baik. Dengan demikian pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memberlakukan sistem yang baru yaitu sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun sampai pada saat ini masih ada perusahaan asing dalam bidang pertambangan belum sepenuhnya melaksanakan amanat Pasal 169 tersebut atau masih menggunakan sistem kontrak karya. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan gagasan bagi pemerintah untuk melakukan Renegosiasi kontrak karya. Adanya proses renegosiasi tersebut diharapkan dapat menaikan posisi tawar antara pemerintah dengan pihak asing. Namun, proses renegosiasi tersebut tidak mendapatkan perhatian positif dari pihak asing, sehingga proses tersebut memakan waktu yang lama. Namun dalam proses renegosiasi ini peneliti menilai pemerintah 227
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
…ﻻ ﻳﯾﻛﻠﻑف ﷲ ﻧﻔﺳﺎ ﺇإﻻ ﻭوﺳﻌﻬﮭﺎ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ........ ( Al- Baqaroh: 286 )
Ya Allah.... TanpaMu aku bukan apa-apa. Terima Kasih atas segala kasih sayang yang telah Engkau curahkan kepadaku untuk menyelesaikan Tesis ini. Kupersembahkan Tesisku ini untuk almamaterku tercinta, 227
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
adanya kontrak tersebut tidak mematuhi materi atau isi dari Undang-Undang pertambangan tebaru terkait Pasal 169 tentang pegantian sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan.
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan BAB V
PENUTUP
Rasa Hormatku dan Terimakasihku kepada Keluargaku Tercinta Istriku. dr. Ni'mah Hayati, Anaku Zahwa Putri Anriani, Zufika RiZkiya Andriani dan Ibunda Wardoyo Wiyoto, Ibunda Moch Asror, A.
Kesimpulan
Setelah melalui pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang
diteliti dalam tesis ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pergantian Sistem Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan
Pemerintah dalam hal ini menciptakan peraturan baru terkait dengan
Komandan Pangkalan TNI Aankatan Udara Adisutjipto
pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Adanya peraturan
tersebut yang akhirnya diharapkan dapat membawa perubahan dunia pertambangan menjadi lebih baik. Dengan demikian pemerintah sesuai dengan
General Menejer Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adisutjipto amanat Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memberlakukan sistem yang baru yaitu sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun sampai pada
Kepala Dinas Hukum di Jakarta
saat ini masih ada perusahaan asing dalam bidang pertambangan belum sepenuhnya melaksanakan amanat Pasal 169 tersebut atau masih menggunakan sistem kontrak karya. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan gagasan bagi pemerintah untuk melakukan Renegosiasi kontrak karya. Adanya proses
renegosiasi tersebut diharapkan dapat menaikan posisi tawar antara pemerintah dengan pihak asing. Namun, proses renegosiasi tersebut tidak mendapatkan perhatian positif dari pihak asing, sehingga proses tersebut memakan waktu yang lama. Namun dalam proses renegosiasi ini peneliti menilai pemerintah
227
iv
PERNYATAAN ORISINALITAS
227
adanya kontrak tersebut tidak mematuhi materi atau isi dari Undang-Undang pertambangan tebaru terkait Pasal 169 tentang pegantian sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
BAB V
PENUTUP
A.
Kesimpulan Setelah melalui pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang
Nama NPM BKU Judul Tesis
: : :
ANDRI SUDJAMOKO, S.H 14912037 Hukum Bisnis Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Penggunaan Bersama Pangkalan TNI AU Adisutjipto antara Pangkalan TNI AU Adisutjipto dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta diteliti dalam tesis ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pergantian Sistem Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan
Pemerintah dalam hal ini menciptakan peraturan baru terkait dengan
pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Adanya peraturan
:
tersebut yang akhirnya diharapkan dapat membawa perubahan dunia pertambangan menjadi lebih baik. Dengan demikian pemerintah sesuai dengan
amanat Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memberlakukan sistem yang baru yaitu sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun sampai pada
saat ini masih ada perusahaan asing dalam bidang pertambangan belum sepenuhnya melaksanakan amanat Pasal 169 tersebut atau masih menggunakan
sistem kontrak karya. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan gagasan bagi
pemerintah untuk melakukan Renegosiasi kontrak karya. Adanya proses
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. renegosiasi tersebut diharapkan dapat menaikan posisi tawar antara pemerintah
dengan pihak asing. Namun, proses renegosiasi tersebut tidak mendapatkan perhatian positif dari pihak asing, sehingga proses tersebut memakan waktu yang lama. Namun dalam proses renegosiasi ini peneliti menilai pemerintah 227
Yogyakarta,
Desember 2015
Yang menyatakan,
ANDRI SUDJAMOKO, S.H
v
KATA PENGANTAR
ﺣﻤﻨ ﺎﻟﺮّﺣﻴﯿــﻢ ّ ﺴﻤﺎ ﻟﻠﻬﮭﺎﺮﻟ ﺑـ ـ ﺭرﺏبّﺍاﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﯿﻦ+ﺤـﺍاﻟﻤﺪ
, ﻧﺤﻤﺪﻩه ﻭوﻧﺴﺘﻌﻴﯿﻨﻪﮫ ﻭوﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩه, ﻣﻦ#ﺸﺭرﻭوﺭر ﺃأﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭوﻣﻦ ﻭوﻧﻌﻮﺫذ ﺑـــﺎ
ﻱيﻟﻪﮫ ﻀﻠﻞﻓﻼ ﻫﮬﮪھﺎﺩد ﻼﻣﻀـﻞّ ﻟﻪﮫﻭوﻣﻦ ﻳﯾ ﻓ
ﺳ ـّﺂﺌﺕتﻋﺃأ ﺎﻤ ﻟﻨﺎﻦﻣ ﻳﯾﺪﻬﮭﷲ ﻴﯿ
ﺳﻮﻟﻪﮫ ﺤﻤــﺪﺍاﻋﺒﺪﻩه ﻭوﺭر ﻥن ّﻣ ﻚ ﻟﻪﮫﻭوﺃأﺷﻬﮭﺪ ﺃأ ﺣﺪﻩهﻻﺷﺮ ﻳﯾ ﻭو
, ﷲ ﺃأﺷﻬﮭــﺪﺃأﻥن ﻻﺇإﻟﻪﮫ ﺇإﻻ
, ﻰﷲ ﻥنﺟ ﻤّﻠﻪﮫﺻ ﻠ ﻠﻖﺍاﻘﺮ ﺁآ ﺳ ﻠـ ـ ﻪﮫﻭوﺑﺨ ﻟ ﺃأﺭر
ﻰﻳﯾﻮﻡمﻟﺪﺍاّﻳﯾﻦ ﻥن ﺇإﻟ ﺴﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪﮫﻭو ﺍاﻟﺘّ ﺎﺑ ﻌﻴﯿﻦ ﻭوﻣﻦﺗﺒﻌﻬﮭ ﻢﺑﺈﺣ ﻰﺁآﻟﻪﮫﻭو ﺃأ ﻋﻠ ﻙكﻋﻠﻴﯿﻪﮫﻭو ﻭو ﺑﺎﺭر
. ﺃأﻣ ّﺎﺑﻌﺪ,
Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat 227
menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua di bidang Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum adanya kontrak tersebut tidak mematuhi materi atau isi dari Undang-Undang pertambangan tebaru terkait Pasal 169 tentang pegantian sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan.
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
BAB V
Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad PENUTUP
A.
Kesimpulan
Setelah melalui pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang
SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan diteliti dalam tesis ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pergantian Sistem Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan
hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak pernah pudar oleh zaman, dan Pemerintah dalam hal ini menciptakan peraturan baru terkait dengan
pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Adanya peraturan
telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.
tersebut yang akhirnya diharapkan dapat membawa perubahan dunia pertambangan menjadi lebih baik. Dengan demikian pemerintah sesuai dengan
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak dapat dipungkiri selama amanat Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memberlakukan sistem yang baru yaitu sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun sampai pada
penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa saat ini masih ada perusahaan asing dalam bidang pertambangan belum sepenuhnya melaksanakan amanat Pasal 169 tersebut atau masih menggunakan
dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga sistem kontrak karya. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan gagasan bagi
pemerintah untuk melakukan Renegosiasi kontrak karya. Adanya proses
renegosiasi tersebut diharapkan dapat menaikan posisi tawar antara pemerintah
tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih yang dengan pihak asing. Namun, proses renegosiasi tersebut tidak mendapatkan
tak terhingga kepada:
perhatian positif dari pihak asing, sehingga proses tersebut memakan waktu yang lama. Namun dalam proses renegosiasi ini peneliti menilai pemerintah 227
•
Bapak Drs. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D. dan Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum.,
selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. •
Bapak Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. dan
Ery Arifudin, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini. •
Seluruh dosen Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
vi
•
Pegawai Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi. Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian yang setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan tesis ini, penulis sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal ‘alamin. Yogyakarta,
Desember 2015
227
adanya kontrak tersebut tidak mematuhi materi atau isi dari Undang-Undang pertambangan tebaru terkait Pasal 169 tentang pegantian sistem kontrak karya ke sistem izin usaha pertambangan.
Penulis,
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Setelah melalui pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pergantian Sistem Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan
Andri Sudjamoko
Pemerintah dalam hal ini menciptakan peraturan baru terkait dengan
NPM. 14912037
pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Adanya peraturan
tersebut yang akhirnya diharapkan dapat membawa perubahan dunia
pertambangan menjadi lebih baik. Dengan demikian pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 169 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 memberlakukan sistem
yang baru yaitu sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun sampai pada saat ini masih ada perusahaan asing dalam bidang pertambangan belum sepenuhnya melaksanakan amanat Pasal 169 tersebut atau masih menggunakan sistem kontrak karya. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan gagasan bagi
pemerintah untuk melakukan Renegosiasi kontrak karya. Adanya proses renegosiasi tersebut diharapkan dapat menaikan posisi tawar antara pemerintah dengan pihak asing. Namun, proses renegosiasi tersebut tidak mendapatkan perhatian positif dari pihak asing, sehingga proses tersebut memakan waktu
yang lama. Namun dalam proses renegosiasi ini peneliti menilai pemerintah 227
