Achmad Reza Putra 1

PARTISIPASI INDONESIA DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN UNTUK KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA (STUDI TENTANG REGIONAL COOPERATION AGREEMENT ON COMBATING PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS IN ASIA) INDONESIA PARTICIPATION IN DEFENSE DIPLOMACY FOR MARITIME SECURITY IN SOUTHEAST ASIA (A STUDY OF REGIONAL COOPERATION AGREEMENT ON COMBATING PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS IN ASIA) Achmad Reza Putra1 ([email protected])

Abstrak - Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut terbesar di Asia Tenggara memiliki masalahmasalah keamanan maritim, salah satunya pembajakan dan perompakan. Indonesia melakukan diplomasi pertahanan berbentuk kerja sama multilateral dengan negara-negara lain, baik dari Asia Tenggara maupun luar kawasan untuk mengatasi pembajakan dan perompakan tersebut, namun Indonesia belum bergabung menjadi anggota ReCAAP. Tulisan ini menganalisis tentang partisipasi Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk keamanan maritim di Asia Tenggara dan alasan Indonesia belum bergabung sebagai anggota dalam Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia (ReCAAP). Tulisan ini disusun menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia aktif berpartisipasi sebagai anggota dalam kerja sama keamanan maritim untuk menangani perompakan dan pembajakan di Asia Tenggara, namun belum menjadi anggota ReCAAP dengan alasan ReCAAP berpotensi melanggar kedaulatan Indonesia melalui beberapa faktor. Kata kunci: diplomasi pertahanan, kerja sama keamanan, keamanan maritim partisipasi, ReCAAP Abstract - Indonesia as the country with the largest sea area in Southeast Asia has a maritime security issues, one of which piracy and armed robbery. Indonesian defense diplomacy conducted through multilateral cooperation with other countries, both in Southeast Asia and outside the region to tackle the piracy and armed robbery, but Indonesia has not joined a member ReCAAP. This paper 1

Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, email : [email protected]

Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan untuk Keamanan … | Achmad Reza Putra | 1

analyzes on Indonesia's participation in defense diplomacy for maritime security in Southeast Asia and Indonesia reasons not joined as a member of the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia (ReCAAP). This article was compiled using descriptive analysis with qualitative approach. The results showed that Indonesia actively participate as members in the maritime security cooperation to tackle piracy and piracy in Southeast Asia, but has not yet become a member ReCAAP the grounds ReCAAP potentially violate the sovereignty of Indonesia through several factors. Keywords: defense diplomacy, participation, maritime security, security cooperation, ReCAAP

Pendahuluan

P

sebagai negara pantai yang memiliki

ertahanan

dan

keamanan

tanggung

jawab

keamanan

di

Tenggara,

negara memegang peranan

maritim

penting

khususnya di Selat Malaka agar nantinya

bagi

pencapaian

kepentingan

nasional

kawasan

menjaga

kepentingan

nasional

Asia

Indonesia

tidak

Indonesia. Pertahanan negara bertujuan

dirugikan. Stabilitas di kawasan tersebut

untuk menciptakan keamanan bagi negara.

bukan saja karena laut merupakan sebagai

Kondisi keamanan negara yang baik akan

sumber pendapatan, medium pemersatu

mendukung negara mencapai kepentingan

dan medium pertahanan bagi Indonesia,

nasionalnya. Salah satu kondisi keamanan

tetapi

yang mendukung pencapaian kepentingan

Indonesia

nasional adalah keamanan maritim, baik di

keamanan di kawasan (Marsetio, 2013).

juga

karena

untuk

tanggungjawab

menjamin

stabilitas

perairan teritorial maupun regional. Oleh

Selat Malaka sebagai salah satu

karena itu, Indonesia melakukan telah

perairan milik Indonesia memiliki posisi

melakukan

untuk

penting dalam perdagangan internasional.

mengamankan perairan teritorial maupun

Masalah yang ditimbulkan dengan adanya

regional (Rahmawaty, 2014).

perdagangan internasional melalui Selat

berbagai

upaya

Indonesia merupakan stabilisator

Malaka adalah perompakan (piracy) dan

kunci di Asia Tenggara. Oleh karena itu,

perampokan bersenjata (armed robbery) di

kemampuan dan kekuatan negara yang

laut (Raymond, 2009:31). Perompakan

memadai diperlukan untuk menangkal dan

menjadi masalah serius, dan menjadi

menangani ancaman gangguan stabilitas

perhatian

maritim. Hal ini diperlukan Indonesia

kawasan.Indonesia bersama negara-negara

2 | Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

bagi

negara-negara

di

Asia Tenggara dan negara-negara lain di

implementasinya dalam hal keamanan

luar

maritim.

kawasan

berupaya

untuk

Berbagai

kerjasama

dalam

menghilangkan ancaman yang ada di

menangani masalah keamanan maritim di

perairan Asia Tenggara untuk kepentingan

Asia Tenggara diikuti secara kolektif oleh

bersama. Keseriusan Indonesia dan negara-

negara-negara Asia Tenggara dan dari luar

negara

dalam

Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tetapi,

bekerjasama menangani masalah-masalah

Indonesia tidak termasuk dalam daftar

keamanan

seperti

anggota Regional Agreement of Combating

Joint

Piracy and Armed Robbery againts Ships in

Asia

Tenggaara

lain

non-konvensional

perompakan

tercantum

dalam

declaration of ASEAN Defence Ministers on

Asia

Strengthening

Defence

inisiatif Jepang sebagai upaya antipiracy

Establishments to Meet the Challenges of

multilateral yang menangani ancaman

Non-Traditional Security Threats dimana

perompakan dan perampokan bersenjata

Indonesia

terhadap

dan

ASEAN

negara-negara

ASEAN

(ReCAAP).

ReCAAP

kapal-kapal

muncul

dagang

dari

yang

sepakat untuk memperkuat kerjasama di

melintasi wilayah Asia Tenggara, terutama

bidang keamanan dan pertahanan demi

Selat Malaka dan Selat Singapura. Negara-

mewujudkan kawasan aman dan damai

negara

melalui shared responsibility antar negara-

kesepakatan ini berasal dari Asia Tenggara

negara ASEAN.

dan beberapa negara luar Asia Tenggara

yang

berpartisipasi

dalam

Kerja sama Indonesia dan negara-

(Anwar, 2013:138). Selanjutnya, pertanyaan

negara lain juga mengacu pada UNCLOS

yang timbul adalah bagaimana partisipasi

1982 tentang pentingnya bekerja sama

Indonesia dalam diplomasi pertahanan

untuk menghadapi ancaman keamanan

untuk keamanan maritim di Asia Tenggara,

maritim.

serta alasan Indonesia belum bergabung

Pemerintah

Indonesia

dalam

menentukan langkah kebijakan kerjasama internasional bidang pertahanan mengarah

menjadi anggota ReCAAP. Dalam

menganalisis

pada suatu bentuk kerjasama dengan

partisipasi

prinsip saling menghormati, mempercayai

Uphoff

dan

menjelaskan partisipasi Indonesia dalam

menguntungkan

yang

digunakan (Dwiningrum,

teori

tentang partisipasi

2011),

yang


kerja sama keamanan maritim di Asia

masing-masing negara yang terlibat di

Tenggara, termasuk partisipasi Indonesia

dalamnya.

kerja sama menangani pembajakan dan

Teori realisme neoklasik Wohlforth

perompakan di laut. Partisipasi Indonesia

(2010) digunakan dalam tulisan ini untuk

dilihat dari proses yang dilakukan Indonesia

menjelaskan

dalam kerja sama tersebut, baik dalam

menyebabkan belum adanya partisipasi

pengambilan

Indonesia dalam ReCAAP sesuai dengan

keputusan,

pelaksanaan,

pengambilan manfaat, maupun evaluasi. Teori diplomasi pertahanan menurut Cottey

dan

digunakan

Foster

untuk

(Winger,

2014:2)

yang

asumsi-asumsi yang ada dalam teori, yaitu Indonesia sebagai aktor rasional dalam dunia

yang

anarki

harus

memenuhi

tentang

kepentingan nasionalnya, dan tindakan

bagaimana bentuk diplomasi pertahanan

tersebut merupakan hasil perhitungan cost

yang dilakukan Indonesia untuk keamanan

and benefit terhadap lingkungan eksternal

maritim

Indonesia.

di

Asia

membahas

faktor-faktor

Tenggara.

Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan

keamanan

akan

Rosenau (Rosenau & Thompson, 1976:56

Indonesia

digunakan untuk mengetahui kebutuhan

melakukan diplomasi pertahanan di Asia

dan tujuan nasional Indonesia, sehingga

Tenggara.

Indonesia belum berpartisipasi sebagai

menunjukkan

maritim

Konsep kepentingan nasional oleh

bagaimana

Teori kerja sama multilateral Ruggie

anggota dalam ReCAAP. Konsep keamanan

(Milner & Tingley, 1993:314) digunakan

maritim Roell (Feldt, Roell, & Thiele, 2013:2)

untuk

yang

digunakan untuk menjelaskan upaya-upaya

dilakukan oleh Indonesia dengan negara-

yang telah dilakukan Indonesia dalam

negara lain dalam menangani kejahatan-

rangka menangani ancaman-ancaman di

kejahatan

dalam

laut terkait dengan partisipasinya dalam

sama

kerja sama keamanan maritim di Asia

multilateral diperlukan untuk mewujudkan

Tenggara. Konsep poros maritim ini akan

keamanan maritim di kawasan, dengan

digunakan

tetap mengacu pada kebijakan nasional

Indonesia tidak menjadi anggota dalam

menjelaskan

menangani

di

laut,

bajak

kerja

sama

terutama laut.

Kerja


untuk

membahas

alasan

ReCAAP.

(Badan

Pengkajian

dan

Pengembangan Kebijakan, 2015:2-3).

mendalam. Berpikir induktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari hal-hal

Konsep pembajakan (piracy) dan

yang khusus (particular) yang terpikirkan

perompakan (armed robbery) di laut

sebagai kelas dari suatu fenomena, menuju

merupakan segala tindakan kekerasan

generalisasi-generalisasi

ilegal dari awak suatu kapal yang bertujuan

Hanafie, 2007:33). Jadi, pemikiran induktif

mengambil keuntungan dari kapal lain.

dalam metode kualitatif yaitu beranjak dari

Perbedaan keduanya adalah pembajakan

hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal

(menurut

yang

pasal

100

UNCLOS

1982)

bersifat

(Sutrisno

umum.

Merujuk

&

pada

dilakukan terhadap kapal lain di laut lepas

penjelasan tersebut maka penelitian ini

terhadap orang atau properti yang ada

bertujuan

dalam suatu kapal, sedangkan perompakan

menafsirkan makna dari suatu fenomena

(menurut Resolution A.1025(26) (Annex,

yang akan diteliti yaitu alasan Indonesia

paragraph 2.2) dalam Code of Practice for

menolak bergabung dengan ReCAAP dan

the Investigation of the Crimes of Piracy and

kepentingan nasional yang mendasari dan

Armed Robbery Against Ships IMO) terjadi

didukung dengan penolakan tersebut,

di laut yurisdiksi suatu negara. Konsep

secara induktif untuk memperoleh data

pembajakan dan pembajakan bersenjata

yang bersifat menyeluruh dan mendalam.

untuk

memahami

dan

dalam penjelasan pada bagian ini akan

Penggunaan metode ini diharapkan

digunakan untuk mengetahui bagaimana

mampu memberikan uraian yang jelas,

bentuk kejahatan yang terjadi di perairan

sistematis,

faktual,

Asia

mengenai

alasan

Tenggara

dan

Indonesia,

serta

akurat, Indonesia

valid

menolak

relevansinya dengan penolakan Indonesia

bergabung

untuk berpartisipasi dalam ReCAAP.

kepentingan nasional yang mendasari dan

Metode Penelitian

didukung dengan penolakan tersebut. Data

Penelitian ini disusun menggunakan desain

dalam metode ini dinyatakan dalam bentuk

penelitian

verbal dan dianalisis dalam bentuk non-

kualitatif

yang

bersifat

dengan

dan

eksplanatif dan induktif sehingga diperoleh

statistik.

data

menggunakan

yang

bersifat

menyeluruh

dan

Data

ReCAAP

dan

didapatkan

dengan

wawancara

untuk


mengumpulkan

keterangan-keterangan

dimaksudkan untuk menciptakan kawasan

lisan dengan cara bertanya langsung

perairan Asia Tenggara yang aman, damai,

kepada

stabil dan kondusif untuk membangun

informan

berkaitan

dengan

masalah penelitian untuk mendapatkan

perekonomian

informasi

masyarakat ASEAN. Melalui berbagai kerja

yang

mendukung

diperlukan

analisis

dalam

penelitian.

Data

sama

dan

tersebut,

rasa

kesejahteraan

saling

sekunder didapatkan melalui studi pustaka

(confidence

yang terdiri dari buku, jurnal, dokumen

diharapkan dapat dibangun antar negara

resmi,

ASEAN.

media

dan

elektronik

untuk

memperoleh data yang relevan dengan

building

percaya

measure/CBM)

Partisipasi Indonesia di kerja sama

masalah penelitian yaitu berkaitan dengan

keamanan

alasan

bergabung

sebagai bentuk diplomasi pertahanan.

dengan ReCAAP dan kepentingan nasional

Diplomasi pertahanan merupakan salah

yang mendasari dan didukung dengan

satu cara untuk menciptakan rasa saling

penolakan tersebut. Pengambilan data

percaya dan meningkatkan kapabilitas

primer difokuskan di wilayah Jakarta, yaitu

pertahanan

di Kementerian Pertahanan, Kementerian

melakukannya. Dengan adanya rasa saling

Luar Negeri, Mabes AL, Koarmabar dan

percaya ini, negara-negara ASEAN dapat

Istana Negara.

menciptakan dan menjaga keamanan dan

Pembahasan

stabilitas

Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi

konflik antar sesama anggota ASEAN.

Pertahanan untuk Keamanan Maritim di

Menurut Djumala (2015), bagi Indonesia,

Asia Tenggara

diplomasi pertahanan ini turut mendukung

Diplomasi pertahanan untuk keamanan

pencapaian

maritim di Asia Tenggara dilakukan dalam

dimensi,

bentuk kerja sama multilateral maupun

maupun kesejahteraan. Indonesia bersama

bilateral. Kerja sama Indonesia bersama

negara-negara anggota ASEAN dan negara-

negara-negara ASEAN lainnya di bidang

negara dari kawasan lain bersama-sama

politik dan keamanan maritim regional

berupaya

Indonesia

menolak

maritim

menguntungkan

negara-negara

kawasan,

visi

baik

serta


menghindari

maritim

di

kedaulatan,

menciptakan

yang

berbagai keamanan,

situasi

yang

kondusif bagi kawasan Asia Tenggara

seperti latihan bersama dengan negara-

dalam bentuk forum kerja sama keamanan

negara ASEAN.

berdasarkan

ASEAN

Political

Security

Partisipasi

aktif

Indonesia

Community Blueprint. Kerja sama tersebut

ditunjukkan dengan beberapa tindakan.

antara lain ASEAN Maritime Forum (AMF),

Ditpolkam

ASEAN

ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN

Indonesia

telah

Defence Ministers’ Meeting (ADMM), ASEAN

menyampaikan gagasan untuk ARF, seperti

Foreigner Ministers’ Meeting (AMM) dan

usulan agar ARF Work Plan on MS

ASEAN Foreigner Ministers’ Meeting on

mencakup masa 3 tahun, supaya nantinya

Transnational Crime (AMMTC). Indonesia

memberikan waktu yang cukup

memainkan peran penting sebagai anggota

pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan

dalam berbagai kerja sama di bidang politik

dengan masa co-chairmanship. Indonesia

dan keamanan di wilayah Asia Tenggara.

juga mengusulkan agar lead countries

Sebagai contoh, Indonesia merupakan

ditetapkan lebih dahulu sebelum Work Plan

negara yang mengajukan usulan agar

diajukan pada Ketua ARF.

(2016)

menjelaskan

beberapa

kali

bagi

ASEAN membentuk forum khusus yang

Selain dalam AMF, Indonesia turut

membahas mengenai kerja sama maritim di

aktif sebagai partisipan dalam ARF. Hal ini

Asia

terlihat terutama dalam peran Indonesia

Tenggara.

usulan

Indonesia

tersebut

mengajukan

berlandaskan

ASEAN

co-chairman di ISM on MS selama 2008-2011

Political Security Community Blueprint. AMF

bersama Jepang dan Selandia Baru, serta

diusulkan Indonesia menjadi platform kerja

2011-2014 bersama Amerika Serikat dan

sama maritim bagi negara-negara ASEAN.

Korea Selatan. Pada pertemuan terakhir

Kementerian Luar Negeri dalam situs

ISM on MS di Bali, 22-23 Mei 2014, Indonesia

webnya (2010) menjelaskan bahwa kerja

mengajukan

sama tersebut dilakukan melalui dialog dan

harmonisasi kerja sama keamanan maritim

konsultasi terkait masalah-masalah maritim

dalam berbagai mekanisme regional yang

yang menjadi tanggung jawab bersama

telah dijalankan, serta mendorong kerja

negara-negara

sama regional terkait maritime safety,

ASEAN,

serta

kegiatan

maritime

pembahasan

search

and

mengenai

rescue,

dan


penanganan

and

Security (EWG on MS). Kerja sama ADMM

Unregulated (IUU) Fishing. Selain itu,

Plus EWG on MS memberikan dukungan

Indonesia turut mendorong pembahasan

terhadap

mengenai kaji ulang implementasi ARF

partisipan untuk mengamankan seluruh

Work

Security,

wilayah laut dan ZEE Indonesia tanpa

pengembangan ARF Work Plan on Maritime

melanggar kedaulatannya, terutama dalam

Security untuk implementasi tahun 2014-

mengatasi masalah terorisme, pembajakan

2016,

dan perompakan di laut. Keberadaan

Plan

aspek

Illegal,

on

Unreported

Maritime

keselamatan

maritim

di

upaya

Indonesia

kawasan melalui pemaparan International

negara-negara

Regulations for Prevention of Collision at Sea

bantuan

1972 (COLREGS) serta Code for Unplanned

seperti adanya experience sharing dan

Encounters at Sea (CUES).

penggunaan

Indonesia turut memprakarsai dan

non-ASEAN

sebagai

bagi

memberikan

negara-negara

teknologi

baru

ASEAN,

dalam

melakukan pengamanan di laut.

menjadi partisipan aktif dalam ADMM.

Indonesia

berpartisipasi

signifikan.

di

Usulan-usulan yang diberikan Indonesia

AMM

dalam pertemuan ADMM ke delapan pada

Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam

tahun 2014

situs webnya (2016), Indonesia melalui

merupakan ajakan untuk

secara

juga

bersama-sama mendorong upaya-upaya

Kementerian

damai untuk menyelesaikan sengketa di

menyampaikan

kawasan, melalui dialog dan negosiasi yang

mendorong negara-negara ASEAN untuk

menghormati kedaulatan negara-negara

bekerja sama lebih erat. Indonesia juga

dan

itu,

mendorong agar ASEAN tetap menjadi

Indonesia juga mendorong pembahasan

sentral dalam kerja sama di bidang-bidang

upaya pemberantasan masalah-masalah

keamanan kawasan, termasuk keamanan

maritim dengan pemahaman yang sama

maritim

hukum

internasional.

Selain

antar anggota ADMM. Upaya

pencapaian

Luar

Menurut

Negeri

selalu

usulan-usulan

yang

Masalah-masalah

maritim

selalu

keamanan

dikedepankan dalam setiap pertemuan

maritim ADMM dilakukan melalui ADMM

tahunan AMM. Pada pertemuan terakhir di

Plus Expert Working Group on Maritime

tahun 2015, AMM menyatakan bahwa


negara-negara ASEAN mendukung adanya

mendorong AMMTC untuk menciptakan

penguatan kerja sama dan rasa saling

solusi

percaya untuk mewujudkan keamanan dan

terorisme, pembajakan dan perompakan di

keselamatan maritim. Dalam ASEAN Foreign

perairan

Ministers Meeting tahun 2015, dinyatakan

menyatakan bahwa Indonesia dan Thailand

bahwa keamanan dan keselamatan maritim

menghadapi masalah yang sama, yaitu

tersebut

melalui

penjahat transnasional yang berasal dari

kerangka kerja sama yang berpusat pada

negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena

ASEAN, yaitu AMMTC, ARF, ADMM Plus,

itu, selain upaya penanganan, diperlukan

dan AMF.

upaya pencegahan dari negara-negara asal

dapat

Indonesia

diwujudkan

menyadari

bahwa

penanganan

Asia

pencurian

Tenggara.

ikan,

Kapolri

penjahat transnasional tersebut.

kejahatan transnasional di Asia Tenggara

Alasan Indonesia Belum Menjadi Anggota

semakin meningkat setiap tahun. Pada

ReCAAP

tahun 2011, Indonesia sebagai ketua ASEAN

Indonesia

mendorong

kejahatan

terhadap masalah-masalah keamanan di

transnasional melalui AMMTC, ASEAN terus

lautan Asia Tenggara, terkait dengan laut

memperkuat

kerja

penanganan

kejahatan

penanganan

sama

memiliki

kepedulian

besar

di

bidang

teritorial Indonesia yang meliputi sekitar

lintas

negara.

80% perairan Asia Tenggara. Salah satu

Dalam bidang pemberantasan terrorisme,

ancaman

sejak Mei 2011 ASEAN Convention on

pembajakan dan perompakan. Salah satu

Counter Terrorism telah mulai berlaku

upaya Indonesia untuk mengatasi masalah

secara efektif. Pada saat yang sama,

tersebut adalah bekerja sama dengan

ASEAN

negara-negara ASEAN dan negara-negara

upaya

juga semakin pembentukan

mengintensifkan

maritim

adalah

instrumen

non-ASEAN. Kerja sama yang telah dibahas

hukum untuk memberantas kejahatan

di sebelumnya yaitu ASEAN Maritime Forum

perdagangan

in

(AMF) dan Expanded ASEAN Maritime

persons). Pada pertemuan AMMTC ke-10 di

Forum (EAMF), ASEAN Foreigner Ministers’

Kuala Lumpur tahun 2015, Indonesia

Meeting (AMM), ASEAN Regional Forum

melalui Kepala Kepolisian RI (Kapolri)

(ARF), ASEAN Defence Ministers’ Meeting

manusia

suatu

keamanan

(trafficking


(ADMM) dan ASEAN Defence Ministers’

penulis,

Meeting Plus (ADMM Plus), serta beberapa

didorong oleh faktor-faktor tertentu, baik

patroli terkoordinasi bersama Malaysia dan

faktor eksternal maupun internal.

Singapura

merupakan

Indonesia

tersebut

bahwa

Faktor pertama adalah ReCAAP

Indonesia memiliki partisipasi aktif sebagai

merupakan kerja sama inisiatif Jepang.

anggota

Merujuk pada Sato (2007:6), sebelum

yang

bukti

alasan

berupaya

mewujudkan

keamanan maritim. Di sisi lain, Indonesia

ReCAAP,

tidak bergabung sebagai anggota Regional

mendanai kegiatan International Maritime

Cooperation

Organization (IMO) untuk melacak dan

Agreement

on

Combating

Piracy and Armed Robbery (ReCAAP).

untuk

menangani

telah

aktif

dalam

mempelajari insiden pembajakan. IMO

ReCAAP merupakan bentuk kerja sama

Jepang

masalah

merupakan

badan

khusus

Persatuan

Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani

pembajakan dan perompakan di perairan

masalah

Asia, terutama di Selat Malaka. Menurut

kinerja lingkungan pelayaran internasional.

Hasjim Djalal dalam wawancara pada 13

IMO

Januari 2016, Selat Malaka merupakan jalur

regulatory framework agar industri kargo

lalu lintas laut penting bagi banyak negara,

dapat berjalan dengan aman, selamat, dan

terutama negara-negara anggota ReCAAP.

efisien. Jepang juga menyelenggarakan

Indonesia dianggap seharusnya menjadi

Heads of Asian Coast Guard Agencies

anggota

Meeting di Tokyo pada tahun 2004.

ReCAAP

memaksimalkan

agar

upaya

mampu

pengamanan

keselamatan,

mengeluarkan

Sekdiskumal

dan

mengelola

menjelaskan

Menurut Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan

pemerintah Indonesia berpikir bahwa kerja

2012-2014 dalam wawancara pada 2 Maret

sama untuk mengamankan perairan harus

2016, Indonesia memutuskan untuk belum

berasal dari negara yang memiliki wilayah

bergabung dengan ReCAAP karena adanya

tersebut. Upaya kerja sama keamanan

potensi

maritim

yang

di

regional

Januari

dalam

wawancara

kedaulatan

19

dan

wilayah lautnya, terutama Selat Malaka.

pelanggaran

pada

keamanan

Asia

2016,

Tenggara,

terjadi apabila Indonesia menjadi anggota

khususnya wilayah Selat Malaka, harus

ReCAAP. Berdasarkan data yang diperoleh

berasal dari negara Asia Tenggara pula.


Indonesia

khawatir

apabila

nantinya

kerja sama multilateral diperlukan untuk

Indonesia bergabung dengan ReCAAP,

mengatasi pembajakan dan perompakan di

Jepang dapat mengatur Indonesia dalam

Selat Malaka, dengan membangun ISC di

kerangka kerja sama. Hal ini sama dengan

Korea

menyerahkan

Singapura menjadi lokasi ISC memicu

sebagian

kedaulatan

Indonesia untuk kerja sama. Faktor

kedua

Selatan.

Namun,

ditunjuknya

penolakan Indonesia dan Malaysia, karena

adalah

lokasi

terlihat

adanya

kepentingan

politis

sekretariat dan pusat information-sharing

keamanan Singapura di dalamnya. Benefit

atau Information Sharing Center (ISC) yang

bagi Singapura adalah data-data dari

berada di Singapura. Selain menyerahkan

berbagai negara dapat diakses langsung,

sebagian kedaulatan Selat Malaka pada

sedangkan negara-negara lain, termasuk

ReCAAP, konsekuensi apabila Indonesia

Indonesia, merasa bahwa benefit itu hanya

menjadi anggota ReCAAP adalah Singapura

bagi Singapura dan membebani Indonesia

dapat memiliki informasi penting berkaitan

dengan kewajiban mengumpulkan data-

dengan wilayah perairan Indonesia, seperti

data terkait keamanan di wilayah perairan

dituturkan

Indonesia.

oleh

Kasarmabar

dalam

wawancara pada 25 Februari 2016. Hal ini merugikan

bangsa

Indonesia

karena

Faktor bergabung

ketiga menjadi

anggota

ReCAAP

adalah

ada pada ISC untuk kepentingan Singapura,

negara-negara anggota ReCAAP untuk

misalnya tentang bagaimana Indonesia

mempergunakan atau melewati perairan

mengawasi wilayah perairannya, kekuatan

Indonesia

militer

Hasjim Djalal mencontohkan, Indonesia

ditempatkan

di

wilayah

perairan, dan lain-lain. Berdasarkan

demi

harus

tidak

Singapura dapat menggunakan data yang

yang

Indonesia

Indonesia

mengizinkan

kepentingan

ReCAAP.

harus memperbolehkan kapal Amerika penjelasan

Serikat untuk bebas melewati Selat Malaka

Sekdiskumal, pada masa awal inisiasi

dan perairan sekitarnya untuk patroli

ReCAAP,

untuk

keamanan dan melaporkan hasilnya ke ISC

bergabung menjadi anggotanya, begitu

ReCAAP tanpa harus melapor lebih dulu

pula Malaysia. Indonesia setuju bahwa

kepada Indonesia. Hal ini bertentangan

Indonesia

berniat


dengan Undang-Undang no. 6 tahun 1996

hal itu dapat dikategorikan sebagai armed

tentang hak lintas damai bagi pelintas di

robbery. Kejadian kejahatan yang sering

perairan

Dengan

terjadi di perairan Indonesia adalah petty

keadaan alutsista Indonesia saat ini, sulit

theft, dimana sasarannya adalah kapal-

bagi Indonesia untuk mengawasi kapal-

kapal yang sedang berlabuh, bukan kapal-

kapal

perairan

kapal yang sedang melintas. Selain itu,

Indonesia. Kapal-kapal negara anggota

fakta di lapangan adalah umumnya pelaut-

ReCAAP mungkin saja mengambil data

pelaut tradisional seringkali mendekati

yang tidak berkaitan dengan ReCAAP,

kapal-kapal yang melintas untuk melakukan

namun

sesuai

barter dengan awak kapal. Kapal-kapal dari

dengan kepentingan negara asal kapal

luar kawasan yang melintasi perairan

tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat

tersebut tidak terbiasa dengan hal itu

dapat mengambil data mengenai kekuatan

segera melaporkan ke ReCAAP sebagai

pengamanan Indonesia, kondisi keamanan

sebuah upaya perompakan. Laporan ini

perairan, bahkan potensi sumber daya

tidak bisa diperiksa oleh ReCAAP karena

alam di laut.

ketiadaan sumber daya.

teritorial

yang

Indonesia.

beraktivitas

mengambil

di

data

yang

Faktor keempat adalah mekanisme pelaporan

ReCAAP

kelima

Indonesia

tidak

masih

bergabung ke ReCAAP adalah ReCAAP

piracy

tidak memiliki kemampuan atau sumber

robbery

daya untuk memastikan kebenaran laporan

(perompakan) dan petty theft (pencurian).

yang diterima di ISC. Laporan di ISC

ReCAAP tidak mengategorikan antara tiga

merupakan laporan yang didapat dari

jenis kejahatan itu sesuai dengan UNCLOS

kapal-kapal yang melintasi suatu perairan,

1982. Kapal-kapal yang melintas di perairan

seperti Selat Malaka. Apabila terjadi suatu

Indonesia

serangan

insiden di kapal tertentu, maka kapal

kriminal tidak dapat dikategorikan sebagai

tersebut akan melaporkan apa yang terjadi

korban piracy. Hal ini karena piracy

padanya. Masalah yang terjadi adalah

merupakan kejahatan yang terjadi di laut

ketika

lepas, dan apabila terjadi di laut teritorial,

dilaporkan, laporan yang masuk itu tidak

menggabungkan (pembajakan),

dan

yang

Faktor

antara armed

mengalami

suatu


kejadian

tersebut

telah

diperiksa lagi kebenarannya. Walaupun

asuransi dengan pertimbangan ancaman

laporan yang masuk belum tentu benar,

yang dihadapi, dan nantinya perusahaan

namun penyebaran laporan telah dilakukan

yang menggunakan jasa kapal untuk

melalui ISC, sehingga menjadi false alarm

mengangkut barang-barang akan terkena

bagi negara-negara (focal point) dan

dampak naiknya premi. Naiknya premi

komunitas

asuransi

pelayaran

internasional.

kapal

pada

akhirnya

turut

Padahal, laporan tahunan milik ReCAAP

meningkatkan harga barang yang diangkut

memiliki

data

yang

kapal tersebut. Selain itu, false alarm juga

laporan

yang

dirilis

berbeda oleh

dengan TNI

AL.

memicu penggunaan jasa pengamanan

Sekdiskumal menyatakan bahwa laporan

maritim swasta (private maritime security

dari ReCAAP cenderung menunjukkan

company), seperti Seagull Maritime Security

jumlah kejadian lebih tinggi daripada yang

dan

dilaporkan oleh TNI AL.

Singapura.

Securewest

International

milik

Kejadian false distress alarm telah

Faktor keenam adalah Indonesia

sering terjadi, dan ReCAAP mengakui hal

telah mengadakan kerja sama dengan

tersebut. Akan tetapi,

negara-negara

ReCAAP tidak

ASEAN

lain

dalam

pernah menyatakan adanya kesalahan

menangani masalah-masalah transnational

tersebut dalam laporan-laporan tahunan.

crime, termasuk masalah perompakan dan

Kasarmabar menjelaskan bahwa hal ini

pembajakan.

menimbulkan berbagai masalah. Salah satu

Kemlu dalam wawancara 5 Februari 2016,

masalah yang timbul adalah meningkatnya

kerja sama yang dilakukan Indonesia ini

kekhawatiran negara-negara lain untuk

sejalan dengan prinsip Indonesia, yaitu

mengirim kapal-kapalnya untuk melintasi

keamanan perairan suatu wilayah harus

suatu perairan yang diawasi oleh ReCAAP,

diinisiasi oleh negara yang berada di

dalam hal ini Selat Malaka. Pada umumnya,

wilayah tersebut. Indonesia berperan aktif

kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka

dalam kerja sama, bahkan menginisiasi

menggunakan

tertentu.

salah satu kerja sama maritim dalam

Perusahaan asuransi yang menaungi kapal-

kerangka ASEAN, yaitu ASEAN Maritime

kapal tersebut akan menaikkan premi

Forum (AMF). Kerja sama-kerja sama

asuransi

Menurut

staf

Polkamwil


tersebut efektif dalam menangani masalah-

yang masuk ke TNI AL dari kapal-kapal yang

masalah

transnational

melintas

mengusik

kedaulatan

crime

tanpa

perairan

itu

akan

diperiksa

masing-masing

kebenarannya oleh WFQR, dan seringkali

negara anggota, serta sesuai dengan

laporan yang ada tidak sesuai dengan fakta

UNCLOS dan tidak melanggar hukum

lapangan.

nasional masing-masing negara anggota

mengatasi masalah keamanan di perairan

ASEAN.

barat Indonesia, seperti kasus MT. Orkim

WFQR

juga

beberapa

kali

Selain itu, Indonesia bekerja sama

Harmony (kapal Malaysia), TB. Malabo

dengan Malaysia, Singapura dan Thailand

(kapal Malaysia), dan MT. Joaquim (kapal

dalam melaksanakan joint coordinated

Singapura).

patrol (patroli terkoordinasi/Patkor) yang

Kesimpulan

menghormati prinsip kedaulatan masing-

Indonesia

masing negara. Octavian dan Yulianto

pertahanan dengan berpartisipasi sebagai

(2015:79) menjelaskan bahwa patkor yang

anggota dalam berbagai kerangka kerja

dilakukan di Indonesia, Malaysia dan

sama di ASEAN untuk kepentingan nasional

Singapura tidak melanggar kedaulatan

dan regional. Kerja sama yang dilakukan

masing-masing,

Indonesia dilakukan berlandaskan ASEAN

karena

patroli

yang

telah

dilakukan terbatas pada teritorial masing-

Political

masing

Blueprint sesuai

negara dan

dilakukan

secara

Security

melakukan

Community

diplomasi

(APSC)

dengan prinsip

non-

sinergis. Di Selat Malaka, patkor yang

interferensi. Adanya landasan tersebut

dilakukan efektif mencegah menangani

menjadikan kerja sama yang dilakukan

masalah-masalah

menghormati kedaulatan masing-masing

perompakan

dan

ancaman keamanan maritim lainnya.

dilakukan

negara-negara

ASEAN.

Dari

Faktor ketujuh yaitu adanya Western

berbagai kerja sama tersebut, hasil yang

Fleet Quick Response (WFQR) di bawah

didapat dalam setiap pertemuan kerja

Komando Armada RI Kawasan Barat

sama adalah landasan bagi Indonesia untuk

(Koarmabar) TNI AL. Menurut Kasarmabar,

menindak kejahatan di laut, termasuk

WFQR diandalkan untuk menjaga di Selat

perompakan dan pembajakan. Kerja sama

Malaka dan sekitarnya. Laporan-laporan

tersebut juga meningkatkan rasa saling


percaya antar anggota kerja sama, serta

untuk meningkatkan kemampuan dan rasa

meningkatkan

saling percaya.

kapabilitas

pertahanan

keamanan dengan adanya latihan bersama. Dengan

demikian,

Indonesia

bersedia

melaksanakan kerja sama untuk menjaga keamanan maritim di Asia Tenggara, sekaligus mencapai kepentingan nasional. Kepentingan

nasional

Indonesia

disini

adalah mengamankan wilayah perairannya, serta

mempertahankan

kedaulatan

wilayahnya. Kebijakan Indonesia untuk belum bergabung

menjadi

anggota

ReCAAP

disebabkan oleh adanya potensi gangguan kedaulatan

yang

Indonesia

harus

ditanggung.

lebih

banyak

mempertimbangkan faktor eksternal, yaitu bahwa negara-negara selain Indonesia memiliki

kewenangan

sesuai

dengan

ReCAAP Agreement di dalam ReCAAP. Hal tersebut berpotensi mengusik kedaulatan Indonesia. Kerja sama, bagi Indonesia, harus mengakomodasi semua kepentingan anggotanya. Di sisi lain, Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan ASEAN sebagai sentralnya, di mana ASEAN telah memiliki

landasan

kerja

sama

(APSC

Blueprint) yang menghormati kedaulatan anggotanya, serta mendorong anggotanya

Daftar Pustaka Wawancara - Prof. Hasjim Djalal (Penasehat Senior Menteri Kelautan dan Perikanan) - Brigjen TNI Jan Pieter Ate (Direktur Kerja Sama Internasional, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan 2010-2014) - Amb. Darmansjah Djumala (Kepala Sekretariat Presiden RI) - Laksamana Pertama Amarulla Octavian (Kepala Staf Armada Republik Indonesia Kawasan Barat 2014-2016) - Kol. Kresno Buntoro (Sekretaris Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut) - Staf Direktorat Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri - Staf Direktorat Politik Keamanan Wilayah Kementerian Luar Negeri - Staf ahli pertahanan Komisi I DPR RI Buku, Jurnal, Dokumen Resmi dan Situs Web Anwar, S. (2013, Desember). Konsep Keamanan Indo-Pasifik: Bentuk dan Hambatannya. Jurnal Pertahanan, 3(3), 138. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2015). Diplomasi Poros Maritim. Jakarta: Kementerian Luar Negeri. Ditpolkam ASEAN. (2016). Non-Paper: Diplomasi Maritim dalam Kerangka Kerja Sama ASEAN. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI. Djumala, D. (2015). Maritime Fulcrum: Diplomacy and Foreign Policy Perspective. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI Dwiningrum, S. I. A (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam


Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Feldt, L., Roell, P., & Thiele, R. D. (2013). Maritime Security: Perspectives for Comprehensives Approach. ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, 2. Kementerian Luar Negeri RI. (2010, Juli 29). Pertemuan I Forum Maritim ASEAN. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: http://www.kemlu.go.id/id/berita/sia ran-pers/Pages/Pertemuan-I-ForumMaritim-Asean-AMF.aspx Kementerian Luar Negeri RI. (2016, Februari 28). ASEAN Foreign Ministers Call for Unity to Face Regional Challenges. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri RI: http://www.kemlu.go.id/en/berita/P ages/asean-vientiane-unity.aspx Marsetio. (2013). Kepentingan Nasional Di Laut Dalam Perspektif Maritime Domain Awareness. Diambil kembali dari Bin Korps Pelaut: http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/ind ex.php?option=com_content&view =article&id=34:kepentingannasional-di-laut-dalam-perspektifmaritime-domainawareness&catid=28:fgd-mdawakasal Milner, H. V., & Tingley, D. (2012). The Choice for Multilateralism: Foreign Aid and American Foreign Policy. New York: Springer Science + Business Media. Octavian, A., & Yulianto, B. A. (2015). Bajak Laut: Antara Aden dan Malaka. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia. Rahmawaty, A. (2014, Oktober 30). Peran Poros Maritim Dunia Dalam

Meningkatkan Pengaruh Indonesia di Tingkat Internasional. Retrieved from Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: http://www.fkpmaritim.org/peranporos-maritim-dunia-dalammeningkatkan-peran-indonesia-ditingkat-internasional/ Raymond, C. Z. (2009). Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait: A Problem Solved? Naval War College Review, 38. Rosenau, J. N., & Thompson, K. W. (1976). World Politics: An Introduction. (G. Boyd, Ed.) New York: Free Press. Sutrisno, & Hanafie, R. (2007). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi. Winger, G. (2014). The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy., Vol. XXXIII, p. 2. Wina. Wohlforth, W. C. (2010). Realism and Security Studies. In M. D. Cavelty, & V. Mauer (Eds.), The Routledge Handbook of Security Studies. New York: Routledge.


Achmad Reza Putra 1

Recommend Documents