ABSTRAK PERATURAN DAERAH

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

GELANDANGAN DAN PENGEMIS – PENANGANAN 2014 PERDA NOMOR 1 / (LEMBARAN DAERAH NO.25), 25 HALAMAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

ABSTRAK

:

berdasarkan kewajiban pemerintah untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti gelandangan dan pengemis dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH

:

Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

ISI PERATURAN DAERAH

:

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Kriteria Gelandangan dan Pengemis, Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN

:

SUBBAGIAN HUKUM

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 februari 2014. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

| BPK PERWAKILAN DIY


MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN - PENJAMINAN 2014 PERDA NOMOR 2 / (LEMBARAN DAERAH NO. 2), 22 HALAMAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGARA ASAL TUMBUHAN

ABSTRAK

:

pangan segar asal tumbuhan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen dan konsumen pangan segar asal tumbuhan dan untuk melindunginya diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur secara rinci di mana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.


:

Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;


:

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jaminan Mutu, Jaminan Keamanan, Label PSAT, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT,Penyimpanan dan Pengangkutan, Penyimpanan dan Pengangkutan, Pengujian Mutu, Kerjasama, Sistem Informasi, Jaminan Pemasaran, Larangan,Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Pidana, Penutup.

CATATAN

:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,27 februari 2014. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY


PERDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU - PERUBAHAN 2014 PERDA NOMOR 3 / (LEMBARAN DAERAH NO.3), 27 HALAMAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK

:

berdasarkan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada. oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.


:

Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);


:

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 2, Bab IV A Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Bab IV B Ketentuan Khusus, Bab IV C Pemanfaatan.

CATATAN

:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Maret 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH – LAIN-LAIN 2014 PERDA NOMOR 4 / (LEMBARAN DAERAH NO.4), 7 HALAMAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

ABSTRAK

:

untuk melaksanakan Pasal 1158 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.


:

Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);


:

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Pasal 1 Pengertian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, APBD, Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, SKPD, Pasal 1 Pengertian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, APBD, Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, SKPD, Pasal 3 Pemungutan LLAPDS, Pasal 4 Mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, Pasal 5 Besaran penerimaan masing-masing objek LLAPDS, Pasal 6 dasar hasil LLPADS dan sumber LLPADS.

CATATAN

:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2014. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PELAYANAN PUBLIK – ATURAN 2014 PERDA NOMOR 5 / (LEMBARAN DAERAH NO.5), 36 HALAMAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK

:

Masyarakat memiliki hak yang sama atas pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. sehingga diperlukan norma hukum yang mengatur hal ini. untuk mengampu ini semua, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.


:

Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);


:

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan Publik, Wewenang dan Tanggung Jawab, Penyelenggara, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Evaluasi Pelayanan Publik, Pengawasan Pelayanan Pub, Pengelolaan Pengaduan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN

:

SUBBAGIAN HUKUM

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2014. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG - PERLINDUNGAN 2014 PERDA NOMOR 6 / (LEMBARAN DAERAH NO.6), 21 HALAMAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

ABSTRAK

:

untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan orang maka perlu dibuat kebijakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang


:

Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43;


:

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pencegahan, Penanganan, Pemberdayaan, Pembentukan Gugus Tugas, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN

:

SUBBAGIAN HUKUM

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,18 juli 2014. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


ABSTRAK PERATURAN DAERAH

Recommend Documents